Gibran Didesak Ngantor di IKN, Kaesang: Bagus

Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons desakan Partai Nasdem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN.

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons desakan Partai Nasdem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Kaesang menilai, dorongan untuk kakaknya segera ngantor di IKN sangat bagus.

"Bagus," kata Kaesang, usai menghadiri Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

"Bagus, bagus," ucap dia, saat ditegaskan kembali. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia. 

Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Gibran harus segera ngantor di IKN. 

Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir. 

Hal tersebut Saan sampaikan dalam jumpa pers mengenai sikap Nasdem atas IKN di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

"Jadi, biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," ujar Saan.

Saan mendorong pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. 

Selain itu, kata Saan, Nasdem juga mendesak Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas. 

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya Kementerian Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas, dapat menjadi pionir pemindahan," ujar dia. 

"Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat untuk mempercepat pemerataan pembangunan," sambung Saan. (*)

Sumber: Kompas.com 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News