 |
| Reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M Iqra Chissa di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Ahad, 27 Juli 2025. |
Beragam usulan itu diantaranya peningkatan ekonomi, penyelesaian kemiskinan dan juga perbaikan infrastruktur di Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis itu.
Salah seorang warga, Izarulfitri menyebut, saat ini ia buka usaha jahitan. Namun sulit cari karyawan untuk menjahit. “Makanya kalau memang ada pelatihan makeup wisudawan yang difasilitasi bapak Iqra, ini bisa jadi peluang ekonomi baru baginya, mengingat tiap tahun ada ribuan mahasiswa yang wisudan, dan tidak perlu jauh-jauh mencari tempat makeup wisuda,” katanya.
Selain itu, Izarulfitri juga meminta agar adanya pelatihan menjahit untuk tingkat lanjutan atau mahir yang bisa difasilitasi Wakil Ketua DPRD Sumbar ini. “Sebab kalau pelatihan menjahit yang standar saja, tentunya akan sulit juga bagi warga untuk lebih bisa berkembang dan menjadikan ekonominya lebih baik,” tukas Izarulfitri.
Sementara, warga setempat lainnya, Armadhan menyampaikan usulannya menyangkut bantuan modal bagi pelaku usaha kecil yang ada di tempat mereka. “Secara ekonomi, di lingkungan kampus Unand yang banyak menjadi pelaku UMKM serta petani, dan sudah ada membantu beberapa kelompok," katanya.
Makanya, ia berharap pelaku UMKM dan petani di Kelurahan Limau Manis ini bisa difasilitasi oleh dewan untuk dapatkan bantuan modal guna meningkatkan ekonomi mereka. “Kami juga sangat mengharapkan adanya pelatihan pelatihan manajerial pada aspek penjualan produk usaha kami agar lebih bisa cepat laku terjual,” ungkap Armadhan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra, mengaku banyak mendapat masukan dan aspirasi yang bisa ditampungnya. Dia menjelaskan, untuk itulah anggota DPRD lakukan reses pada dapilnya agar dapat menjaring masukan ada aspirasi yang disampai warga.
Kemudian, terkait pemberian bantuan pemerintah pada masyarakat, Iqra mengatakan, tentu ada aturan yang harus ditaati. Ia menerangkan, sesuai aturan Permendagri No.18/2021, bantuan bisa diberikan dalam bentuk kelompok yang punya legalitas yang jelas. “Kalau tidak ada legalitas kelompok yang jelas, tentu pemerintah tidak bisa berikan bantuan,” tukas Iqra.
Makanya, sebut dia, bagi masyarakat yang harapkan bantuan ini disarankan utk bentuk kelompok. Di sisi lain, Iqra juga menyampaikan tahun ini sudah programkan pelatihan menjahit atau latihan makeup, mengingat kegiatan itu bisa memberikan skill bagi pelaku usaha ini untuk bisa berkembang. “Setelah pelatihan, nantinya bisa didorong dengan pemberian bantuan peralatan, sehingga warga bisa mandiri,” tuturnya.
Terkait usulan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan pembuatan pondasi, Iqra menyebut, programnya akan diusahakan pada 2026. “Namun siapkan proposal, harus ada keterangan dari RT dan RW, kemudian koordinasikan hal ini dengan Camat setempat,” pungkas Iqra. (*)
Editor: Zamri Yahya
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
