Fraksi Partai Golkar Cermati Opini BPK Atas LKPD Salah Satu Tolak Ukur Utama Keberhasilan Pengelolaan Keuangan

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

BENTENGSUMBAR.COM - Bertempat di Ruang rapat paripurna kota Solok. Rabu (30/7/2025). Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Nota penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029,

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok,Amrinof Dias Dt Ula Gadang dan didampingi oleh Mira Harmadia.S.S, serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Solok. Hadir dalam rapat paripurna itu,Wakil Wali Kota Solok,Suryadi Nurdal, Sekda Kota Solok,Asisten, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD.

Juru bicaa Fraksi Partai Golkar,Dr.Rio Putra mengtakan kepada pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD. LKPD merupakan instrumen penting dalam menilai akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang sekaligus menjadi cerminan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar juga mencermati bahwa opini BPK atas LKPD masih menjadi salah satu tolak ukur utama keberhasilan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian internal, hingga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Fraksi Partai Golkar juga berharap agar temuan-temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara konkret dan tuntas,”ungkap Rio Putra.

Lebih lanjut Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pemerintah daerah atas raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak sembilan kali berturut-turut. Ini merupakan bukti nyata atas komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara. Semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas keuangan daerah ke depannya.

Sementara itu Fraksi Golkar juga menyoroti pada pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus diiringi dengan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendapatan asli daerah. Dengan pelayanan yang transparan dan mudah diakses, masyarakat akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat, sehinggakontribusi terhadap pad tidak lagi menjadi beban, melainkan bentuk kepedulian bersama dalam membangun daerah

Menyangkut rancangan awal RPJMD tahun 2025–2030, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dokumen ini merupakan arah dan pedoman utama pembangunan jangka menengah daerah. Kami berharap agar penyusunannya dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih, serta memperhatikan RPJPN, RPJPD, dan RT/RW daerah. Fraksi partai golkar juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Fraksi Golkar berharap agar dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi formalitas, namun benar-benar menjadi pijakan dalam penyusunan RKPD dan APBD setiap tahunnya. Untuk itu, kami mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk DPRD, dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan pertanyaan, kriktik serta saran bagi kemajuan pemerintah daerah kedepannya. Diantaranya menyoroti permasalahan penerangan jalan umum (PJU) yang hingga saat ini masih banyak yang tidak berfungsi dan bahkan belum tersedia di sejumlah titik strategis wilayah kota/kabupaten. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas malam hari, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan pendataan, pemeliharaan rutin, serta percepatan pengadaan dan pemasangan PJU di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, guna mewujudkan lingkungan yang aman, terang, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas masih sering terjadinya gangguan pelayanan air bersih dari PDAM, yang ditandai dengan pasokan air yang sering mati, tidak lancar, dan dalam beberapa kasus, kualitas air yang kurang layak. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, kesehatan, dan sanitasi.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan bangunan yang telah ada, baik yang dibangun melalui APBD maupun hibah, agar keberadaannya betul-betul memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Optimalisasi ini penting guna mencegah terbengkalainya aset daerah serta sebagai wujud efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Perlu dilakukan pemetaan dan evaluasi fungsi setiap bangunan agar bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan pelayanan publik yang berkembang saat ini.

Selain itu Fraksi Partai Golkar juga menegaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan merawat kondisi masyarakat miskin melalui bantuan-bantuan sosial yang bersifat sementara. Sudah saatnya kita berpindah dari pendekatan karitatif menuju pendekatan transformatif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus berani menyusun strategi yang terukur, program yang menyentuh akar persoalan, dan kebijakan yang menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas lintas sektor. Kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam rutinitas merawatkemiskinan, namun harus bergerak maju untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pasar guna menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan layak. 

Namun demikian, Fraksi Golkar menekankan bahwa proses penataan ini hendaknya dilakukan secara cermat dan manusiawi, tanpa menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna pasar.( BO )

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News