Gubernur Mahyeldi Membuka Raker Forum TJSL BU Sumatera Barat Masa Bakti 2024-2029

Gubernur Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Forum TJSL BU Sumatera Barat masa bakti 2024-2029.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL BU) Sumatera Barat masa bakti 2024-2029 yang di selenggarakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (23/9/2025).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, SY, M.Si., Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, S.Pd, MM., Ketua TJSLBU Sumbar Gusti Chandra, Sekretaris TJSLBU Sumbar Tasman dan Pengurus dan Anggota TJSLBU Sumbar.

"TJSLBU merupakan sumber alternatif untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat," katanya.

Menurutnya, TJSLBU memiliki nilai strategis penting untuk disinkronkan dengan program pemerintah haruslah berkualitas serta bantuan yang disalurkan mesti efektif, terarah, dan tepat sasaran (tepat jumlahnya, tepat penerimanya). 

"Aktivitas investasi pasar modal di Sumatera Barat terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Barat, total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor ber-KTP Sumbar diperkirakan bisa mencapai Rp 12 triliun. Ini menunjukkan potensi untuk membangun Sumbar sangat besar, hal seperti ini yang harus kita sikapi bagaimana cara kita bisa menarik para investor itu ke daerah untuk kelola daerah kita," terangnya.

Gubernur mengajak para pengusaha Minang yang ada dirantau adalah salah satu kekuatan dari Ranah Minang. Hampir di seluruh daerah di Indonesia ada orang Minang. "Karena setiap perantau memiliki ikatan emosional di halaman. Ini yang harus bisa manfaatkan melalui Niniak Mamak, tokoh adat dan para pemimpin daerah agar bisa menanamkan modalnya untuk pembangunan daerahnya," cakapnya.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan di Sumbar memiliki kebun kelapa sawit sebanyak 11 ribu Ha yang dikelola oleh pengusaha yang tidak memiliki izin. Untuk itu, Gubernur Mahyeldi berusaha meminta PT Agrinas Palma Nusantara, untuk mengelola 11 hektar lahan kelapa sawit tersebut, karena adanya alih fungsi lahan ke BUMN tersebut untuk tujuan peningkatan produksi dan rehabilitasi lahan. "Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak kelapa sawit dalam bentuk Usaha Milik Daerah ataupun melalui Koperasi. Ini memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Sumbar nantinya," katanya.

Apalagi saat ini Pemprov Sumbar serius untuk pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata karena dua bidang itu dinilai paling potensial dalam menggerakkan perekonomian daerah. Peran serta dunia usaha melalui program TJSL sangat penting dalam memperkuat sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. "Kegiatan Rapat Kerja Forum TJSL diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam mensinergikan program perusahaan dengan pemerintah dan unsur masyarakat bidang Kesejaheteraan Sosial sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha dalam optimalisasi pembangunan di Sumbar," ujarnya.

Harapannya, Forum TJSL ini dibentuk sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. "Pelaksanaan TJSL harus berbasis perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan agar tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar berdaya guna. Dalam menjalankan program TJSLBU tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling berkoordinasi terkait program-program TJSLBU," katanya. (Adpsb)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News