DPRD Kota Padang Bahas Situasi Transportasi dan Aksesibilitas Kota Pascabencana dengan Dishub, Ini Kata Helmi Moesim

Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dishub untuk membahas situasi transportasi dan aksesibilitas kota pascabencana. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas situasi transportasi dan aksesibilitas kota pascabencana. 

Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan serta mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, jajarannya fokus menjaga arus transportasi agar bantuan kemanusiaan tidak terhambat. "Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban," ujar Ances.

Hingga saat ini, satu-satunya akses utama masuk Kota Padang yang masih dapat dilalui adalah jalur Sitinjau Lauik – Indarung. Kondisi ini memperparah kepadatan lalu lintas, terutama untuk kendaraan-kendaraan logistik.

Mengacu pada Pergub tentang Pembatasan Operasional Truk, Dishub menerbitkan edaran untuk membatasi truk masuk Kota Padang selama masa tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. "Kami bertanggung jawab menjalankan edaran tersebut. Hanya kendaraan tertentu yang diperbolehkan masuk, seperti truk pembawa sembako, mobil tangki air, BBM, dan kendaraan yang membawa bantuan bagi korban bencana. Semuanya harus dengan pengawalan," jelas Ances.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius lumpuhnya jalur Padang–Solok. Menurutnya, kondisi ini mengancam ketersediaan pasokan pangan dan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. "Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang–Solok yang macet parah dan belum bisa dilalui membuat pasokan bahan pokok terhambat. Ini mengakibatkan suplai sembako dari Solok sulit masuk ke Padang. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat seperti harga cabai mahal dan air isi ulang langka" ujar Helmi Moesim.

Selain itu, krisis air bersih ikut memburuk karena air baku untuk kebutuhan Kota Padang sebagian besar bersumber dari Mata Air Gunung Talang, Solok. Kondisi jalur yang terputus menyebabkan banyak depot air minum isi ulang tutup.

Helmi menegaskan bahwa penanganan situasi ini membutuhkan koordinasi cepat dan terstruktur, bukan hanya antarOPD di lingkungan Pemko Padang, tetapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. "Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi saja. Ini darurat. Dishub, BPBD, PDAM, Dinas Sosial, hingga pemerintah provinsi harus duduk bersama memastikan jalur logistik kembali normal secepatnya," tegas Helmi.

Ia juga mengapresiasi langkah Dishub dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan, namun meminta agar mitigasi jangka pendek dan jangka panjang segera disusun.

Ances memastikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kelancaran pergerakan bantuan dan akses vital hingga kondisi kembali pulih. "Fokus kami adalah memastikan Kota Padang tidak terisolasi. Selama masa tanggap darurat, seluruh personel kami dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan menjaga jalur masuk tetap aman bagi kendaraan bantuan," tutupnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News