Helmi Moesim Respons Penanganan Sampah Pascabencana dalam Rapat Komisi III DPRD Kota Padang

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim pada rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.

BENTENGSUMBAR.COM - Penanganan sampah pascabencana menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, DLH melaporkan bahwa total sampah pascabencana di Kota Padang mencapai 3.327 ton, terdiri dari backlog sampah lima hari, sampah spesifik permukiman terdampak, dan hamparan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa dari hulu sungai.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengungkapkan bahwa selama lima hari masa darurat, layanan Layanan Pengangkutan Sampah (LPS) hanya dapat berfungsi 25 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petugas LPS yang turut menjadi korban bencana. "Selama lima hari bencana, layanan LPS hanya berjalan sekitar 25%. Kondisi ini menyebabkan backlog sampah mencapai 1.237 ton. Banyak petugas kami yang terdampak langsung sehingga operasional sangat terbatas," ujar Fadelan.

Dari total 3.327 ton sampah tersebut, rincian komposisinya adalah backlog sampah lima hari: 1.237 ton. Sampah spesifik permukiman terdampak (25%): 990 ton. Material kayu gelondongan di sepanjang garis pantai 3,6 km: 1.100 ton. Kayu gelondongan menjadi komponen terbesar akibat derasnya arus sungai saat bencana, yang menyeret material dari hulu menuju kawasan pantai.

Fadelan menegaskan bahwa tidak semua material kayu akan diangkut ke TPA. Sejak hari pertama pemulihan, petugas LPS dan bank sampah telah melakukan pemilahan langsung di lapangan. "Sebagian besar kayu masih bernilai guna. Masyarakat pesisir bahkan memanfaatkannya untuk kebutuhan harian atau bahan bakar industri kecil. Kami juga berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Sebagian besar akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif," kata Fadelan.

Ia menambahkan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan sampah pascabencana tetap efisien dan berwawasan lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa angka 3.327 ton menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Padang.

Menurutnya, kota harus memiliki sistem penanganan darurat yang lebih siap dan tangguh. "Kami sangat prihatin melihat tumpukan sampah dalam jumlah sebesar ini. Artinya, sistem kita belum cukup siap menghadapi bencana besar. Ke depan, DLH dan seluruh OPD terkait harus memperkuat manajemen darurat agar layanan vital seperti pengangkutan sampah tidak lumpuh," tegas da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Ia juga mengapresiasi strategi DLH yang mengalihkan sebagian kayu ke masyarakat dan industri, namun menekankan bahwa pemulihan harus dilakukan cepat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. "Kami mendukung pemanfaatan ulang material kayu, tetapi percepatan pembersihan tetap penting agar tidak menjadi ancaman kesehatan. Penanganan ini harus selesai dalam target yang sudah ditetapkan," tambahnya.

DLH menyebutkan bahwa dengan pemilahan, pemanfaatan ulang, serta dukungan masyarakat dan pihak industri, pihaknya optimistis target penuntasan sampah pascabencana dalam sembilan hari dapat dicapai. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News