Yusril: Komisi Reformasi Bahas Gagasan Tempatkan Polri di Bawah Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan adanya wacana internal terkait pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan adanya wacana internal terkait pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Gagasan ini dibahas dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri, namun belum menjadi keputusan final.

“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Menurut Yusril, wacana tersebut mirip dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang membawahi Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama dalam hal koordinasi soal personel, anggaran, dan persenjataan. Meski begitu, sebagian anggota Komisi tetap menghendaki struktur kepolisian seperti saat ini.

Keputusan akhir, kata Yusril, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur secara rinci dalam undang-undang, meskipun UUD 1945 telah mengaturnya.

Yusril menambahkan, dalam struktur TNI, Kemenhan mengoordinasikan hal-hal terkait personel, anggaran, dan persenjataan. 

Namun, tugas pokok TNI tetap berada di bawah komando Panglima TNI yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Kalau Kepolisian kan sebenarnya alat-alatnya sama hanya satu dan karena itu ya bisa langsung ditangani oleh Kepolisian itu sendiri, termasuk juga pembahasan anggaran bisa dilakukan langsung Kapolri dengan DPR,” ujar Yusril, yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ia menjelaskan, berbeda dengan TNI yang memiliki tiga matra (AD, AL, AU) dan berbagai jenis personel serta persenjataan, Polri hanya memiliki satu jenis peralatan sehingga pembahasan internal lebih sederhana. 

Meski demikian, pembahasan reformasi Polri tetap menimbang sejumlah alternatif struktur kelembagaan agar efektivitas organisasi tetap terjaga. (*) 

Sumber: inilah.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News