 |
| Kepala BPS Kota Sawahlunto Arieswaty, S.ST. saat sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Radio Sawahlunto FM, Senin, 20 Mei 2026. (Foto: Marjafri). |
Di tingkat daerah, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk dialog publik melalui Radio Sawahlunto FM, Senin, 20 Mei 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi awal BPS untuk memastikan kesiapan pelaku usaha dan masyarakat dalam menghadapi pendataan skala nasional yang menjadi basis penyusunan kebijakan ekonomi ke depan.
Kepala BPS Kota Sawahlunto Arieswaty, S.ST., menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda berkala yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Berbeda dengan sensus penduduk yang berfokus pada aspek demografi, sensus ekonomi diarahkan untuk memetakan struktur dan dinamika aktivitas usaha di berbagai sektor.
Menurut dia, hasil sensus ini akan digunakan untuk menyediakan data dasar yang mencakup karakteristik usaha, tingkat daya saing, kinerja ekonomi, hingga tingkat adopsi ekonomi digital di kalangan pelaku usaha.
“Data ini penting untuk menjadi dasar perumusan kebijakan, termasuk terkait permodalan, perizinan, hingga program subsidi agar lebih tepat sasaran,” ujar Arieswaty.
Dalam pelaksanaannya, sensus ekonomi mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian. Cakupan tersebut meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha rumahan, bisnis berbasis daring, hingga perusahaan berskala besar.
Dengan cakupan yang luas tersebut, kualitas data sangat bergantung pada tingkat partisipasi pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat.
BPS menilai, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan sensus.
Arieswaty menegaskan pentingnya keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan lengkap, mengingat data tersebut akan menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.
Di sisi lain, BPS juga mulai menyiapkan aspek teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk perekrutan petugas pendataan.
Meski jumlah petugas yang akan dilibatkan di Kota Sawahlunto belum ditetapkan, proses rekrutmen direncanakan dilakukan pada awal Mei, dengan melibatkan mitra pendataan BPS yang akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum turun ke lapangan.
Petugas sensus nantinya akan dilengkapi dengan identitas resmi, seperti tanda pengenal dan surat tugas dari BPS. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas pendataan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Petugas akan membawa identitas resmi. Masyarakat juga diimbau untuk memastikan hal tersebut dengan menanyakan asal dan surat tugas petugas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Arieswaty.
Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, BPS berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kota Sawahlunto, dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran sensus ekonomi.
Partisipasi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kualitas data, tetapi juga pada arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam membaca peta ekonomi nasional dan daerah, terutama di tengah perubahan pola usaha yang semakin dipengaruhi oleh digitalisasi dan dinamika ekonomi global. (*)
Pewarta: Marjafri
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
