Fraksi Nurani Keadilan Soroti Tempat Hiburan Langgar Perda Segera Ditindak

Fraksi Nurani Keadilan (gabungan Fraksi PKS dan Hanura) DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Nurani Keadilan (gabungan Fraksi PKS dan Hanura) DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026).

Fraksi mengapresiasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK-RI sesuai standar akuntabilitas, namun menyoroti sejumlah catatan krusial mulai dari pengelolaan keuangan, aset, pelayanan publik, hingga ketertiban umum.

Desak Segera Serahkan R3P Rp108 Miliar

Poin utama yang disorot adalah belum disampaikannya dokumen Rencana Tindak Lanjut Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang menjadi dasar pengembalian Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp108 miliar. Padahal, hal ini telah berkali-kali diminta DPRD.

"Ketiadaan dokumen ini menghambat fungsi pengawasan kami, karena kami belum mengetahui gambaran utuh prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana tersebut," tegas Fraksi.

Pemerintah diminta menyerahkan dokumen itu sebelum pembahasan laporan keuangan dimulai sebagai wujud transparansi.

Sorot Ketertiban dan Pelayanan Publik

Selain itu, Fraksi juga menyoroti sejumlah hal mendesak:

- Penyaluran bantuan bencana dari pihak ketiga seperti Anggota DPR RI, Pemko Padang Panjang, dan CSR Bank Nagari;

- Status penggunaan dua aset daerah yang dipakai aktivitas MBG dan Koperasi Merah Putih, apakah telah mendapatkan persetujuan DPRD beserta alur hasil pengelolaannya;

- Pengelolaan parkir di Pasar Raya agar tertib dan tidak semrawut;

- Masalah lampu penerangan jalan umum yang sering padam lama, berpotensi menimbulkan kejahatan. Fraksi meminta pemda segera inventarisasi kerusakan, tetapkan waktu perbaikan, dan alokasikan anggaran yang memadai;

- Penertiban tempat hiburan malam yang terbukti melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Trantibum). Fraksi menegaskan hal ini harus segera ditindak tegas demi menjaga citra Kota Solok sebagai Serambi Madinah yang menjunjung nilai kesusilaan dan ketertiban.

Pandangan ini diteken Ketua Fraksi Ade Merta, S.Pd., beserta jajaran pengurus. Seluruh catatan diharapkan menjadi bahan perbaikan nyata demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Solok.(80)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News