Marketplace MBG Disiapkan, DPR RI Bongkar Risiko Permainan Harga dan Monopoli

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Namun, di balik kemudahan digitalisasi tersebut, Netty mengingatkan ada persoalan besar yang tidak boleh diabaikan: jangan sampai marketplace MBG justru membuka pintu bagi monopoli dan permainan harga baru.

Menurut Netty, digitalisasi pengadaan bahan baku MBG seharusnya menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih transparan. Sistem tersebut harus memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengawasi harga, pemasok, volume transaksi, hingga asal-usul bahan pangan yang masuk dalam rantai pasok program MBG.

“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty, Senin (14/9/2026).

Netty secara khusus menyoroti mekanisme verified seller atau pemasok terverifikasi. Menurutnya, BGN harus memastikan proses pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, terbuka, dan objektif. Jangan sampai label terverifikasi hanya dapat diperoleh perusahaan atau pemasok bermodal besar, sementara pelaku usaha kecil di daerah tersingkir dari rantai pasok MBG.

“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegasnya.

Persoalan MBG, kata Netty, bukan hanya soal harga murah. Keamanan dan kualitas pangan juga harus menjadi prioritas utama. Marketplace idealnya dilengkapi sistem pelacakan yang mampu mengetahui dari mana bahan pangan berasal, siapa pemasoknya, bagaimana rekam jejaknya, serta apakah produk yang dipasok memenuhi standar keamanan dan kualitas.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” katanya.

Netty juga mengingatkan BGN agar tidak menerapkan sistem pengadaan dengan pendekatan harga yang seragam untuk seluruh Indonesia. Kondisi pasar, ketersediaan bahan pangan, jarak distribusi, serta biaya logistik setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.

“Harga bahan pangan dan biaya logistik berbeda-beda. Karena itu marketplace harus berbasis kondisi pasar daerah dan tidak menggunakan pendekatan yang menyamaratakan semua wilayah,” ujarnya.

Bagi Netty, keberadaan marketplace MBG seharusnya tidak berhenti sebagai aplikasi atau platform transaksi digital. Lebih jauh, sistem tersebut harus menjadi alat untuk membongkar celah permainan harga, mempersempit ruang penyimpangan, menjamin keamanan pangan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Ia menegaskan keberhasilan marketplace MBG nantinya tidak boleh hanya diukur dari apakah platform tersebut berhasil diluncurkan dan digunakan. Ukuran sebenarnya adalah apakah sistem itu mampu membuat harga lebih transparan, pemasok lebih mudah diawasi, bahan pangan lebih aman, dan pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang setara.

“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkas Netty. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News