Penduduk 2,9 Juta, APBD Rp4 Triliun: Manajemen Talenta ASN Jadi Sorotan

Prof. Zudan dalam ekspose penerapan Manajemen Talenta Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kabupaten Sukabumi mendapat perhatian khusus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa dan APBD sekitar Rp4 triliun, daerah ini dinilai membutuhkan ASN berkapasitas besar untuk mengelola kompleksitas pemerintahan.

Kepala BKN, Prof. Zudan, menilai skala Kabupaten Sukabumi membuat kebutuhan terhadap sumber daya manusia aparatur yang kompeten semakin penting. Penguatan manajemen talenta ASN menjadi salah satu instrumen yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Menurut Prof. Zudan, besarnya jumlah penduduk dan anggaran yang dikelola membuat Kabupaten Sukabumi memiliki karakteristik yang berbeda. Bahkan, skala pengelolaannya disebut melampaui sejumlah provinsi di luar Jawa.

“Penerapan manajemen talenta diperlukan untuk memastikan ASN dengan kompetensi, potensi, kinerja, dan integritas yang sesuai dapat dipetakan dan dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan organisasi,” ujar Prof. Zudan dalam ekspose penerapan Manajemen Talenta Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Melalui SIMATA BKN, Pemkab Sukabumi dapat melakukan pemetaan talenta ASN menggunakan pendekatan nine box. Pemetaan ini membantu pemerintah menentukan strategi pengembangan kompetensi, karier, hingga kebutuhan organisasi secara lebih terarah.

Prof. Zudan menyebut manajemen talenta sebagai instrumen penting bagi Pemkab Sukabumi untuk menemukan dan mengembangkan ASN terbaik sesuai kebutuhan organisasi serta visi dan misi kepala daerah.

“Ini satu langkah maju yang sangat penting untuk membangun Kabupaten Sukabumi agar lebih cepat maju dan lebih cepat sejahtera. Kabupaten Sukabumi ini kabupaten yang rasa provinsi,” tambahnya.

Penerapan manajemen talenta ASN juga menjadi bagian dari penguatan sistem merit secara nasional. Setelah tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dialihkan kepada BKN, pembinaan manajemen talenta terus diperkuat di berbagai instansi pemerintah.

Pada periode 2016 hingga akhir 2024, tercatat 42 instansi telah mendapatkan pembinaan penerapan manajemen talenta. Sementara sepanjang 2025–2026, BKN membimbing sekitar 643 instansi, dengan 322 instansi di antaranya telah memperoleh persetujuan dan menerapkan manajemen talenta.

BKN juga menyiapkan ekosistem kebijakan untuk memperkuat pengelolaan talent pool ASN. Sebanyak 15 kebijakan baru disiapkan untuk membantu instansi pemerintah mengidentifikasi, memetakan, dan menyiapkan ASN sesuai kebutuhan organisasi.

Kebijakan tersebut antara lain mencakup kemudahan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi serta penyediaan profil ASN. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat basis data dalam proses pengelolaan dan pengembangan talenta aparatur.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan Pemkab Sukabumi memahami bahwa pengembangan talenta membutuhkan kualitas data yang konsisten, komitmen pimpinan, serta kolaborasi lintas perangkat daerah. Pemkab Sukabumi juga telah menggunakan SIMATA BKN untuk mengelola data potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara terintegrasi.

Pemkab Sukabumi terbuka terhadap arahan, evaluasi, dan pendampingan BKN agar penerapan manajemen talenta ASN dapat berjalan berkelanjutan. Sistem tersebut diharapkan memberi dampak terhadap kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap langkah ini mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi hasil,” ujar Asep Japar. Menurutnya, penguatan manajemen talenta juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, berbudaya, dan berkah.

Di akhir ekspose, Tim Manajemen Talenta BKN mengarahkan agar manajemen talenta tidak sekadar digunakan untuk pengisian jabatan ASN. Sistem tersebut diharapkan mampu membangun talent pool yang transparan dan berbasis merit sehingga Kabupaten Sukabumi memiliki aparatur yang siap mengelola pemerintahan berskala besar dan mempercepat pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News