 |
| Seluruh pandangan fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. (Foto: Hermiko). |
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, pemerintah daerah sangat menghargai setiap pandangan, masukan, maupun catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan RAPBD Payakumbuh 2027. Menurutnya, masukan legislatif merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
"Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini menjadi bagian dari proses bersama untuk menyempurnakan RAPBD 2027," kata Zulmaeta di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (21/9/2026).
Menurut Zulmaeta, pandangan umum fraksi memiliki posisi penting dalam pembahasan APBD karena menjadi salah satu instrumen untuk melihat kembali arah kebijakan dan program yang telah dirancang pemerintah. Karena itu, seluruh masukan DPRD akan dicermati secara saksama oleh Pemko Payakumbuh bersama jajaran terkait.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Payakumbuh dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pembahasan APBD 2027 berlangsung sesuai ketentuan. Di sisi lain, anggaran yang disusun juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat secara nyata.
Terkait substansi pandangan fraksi-fraksi DPRD Payakumbuh, Zulmaeta mengatakan pemerintah tidak akan memberikan tanggapan secara parsial. Seluruh pandangan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu agar jawaban yang disampaikan nantinya dapat diberikan secara komprehensif melalui mekanisme resmi pembahasan RAPBD.
"Secara substansi, tentu seluruh pandangan fraksi akan kami pelajari dan kami jawab secara resmi pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD Kota Payakumbuh. Kemitraan antara Pemko Payakumbuh dan DPRD dinilai menjadi bagian penting agar pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Masukan dari DPRD, lanjutnya, juga akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Payakumbuh untuk meninjau kembali rancangan program dan kebijakan anggaran yang telah disusun. Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kondisi riil masyarakat.
"Yang terpenting, proses pembahasan ini berjalan konstruktif, terbuka, dan tetap dalam semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD," kata Zulmaeta.
Sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, APBD Kota Payakumbuh harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD secara disiplin dan tepat waktu. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan fraksi sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan upaya Pemko Payakumbuh untuk memastikan proses penyusunan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam pembahasan bersama DPRD. Jawaban secara lengkap akan kami sampaikan pada rapat paripurna berikutnya," pungkas Zulmaeta.
Dengan komitmen tersebut, pembahasan RAPBD Payakumbuh 2027 diharapkan terus berlangsung dalam suasana kemitraan antara Pemko Payakumbuh dan DPRD. Seluruh tahapan diarahkan untuk menghasilkan kebijakan anggaran daerah yang terukur, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Payakumbuh. (HM)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
