Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD dan Pemko Padang Sepakati APBD 2027 Rp2,8 Triliun, Fadly Amran Siapkan Arah Pembangunan

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD dan Pemko Padang Sepakati APBD 2027 Rp2,8 Triliun, Fadly Amran Siapkan Arah Pembangunan
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang ketika pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Masa depan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh megahnya pembangunan fisik, tetapi juga oleh bagaimana setiap kebijakan anggaran disusun, dibahas, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semangat itulah yang mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang ketika pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun, Jumat (20/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. Dengan mengedepankan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, rapat paripurna menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk satu tahun ke depan.

Mastilizal Aye memimpin jalannya rapat dengan tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Ketiga agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan dengan landasan perencanaan yang jelas.

Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta pimpinan instansi terkait. Kehadiran jajaran pemerintah dan unsur legislatif tersebut memperlihatkan pentingnya kebersamaan dalam mengawal agenda pembangunan daerah.

Bagi Fadly Amran, persetujuan APBD 2027 merupakan langkah penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Padang yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Menurutnya, dukungan dan sinergi legislatif menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan visi, misi, serta program unggulan Pemerintah Kota Padang.

Fadly menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prioritas diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Padang juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan agar pembangunan tetap berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan masyarakat, serta membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas. Karena itu, setiap program perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kota Padang.

Dalam arah pembangunan tersebut, Fadly menyebut pengembangan Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, wilayah pinggir pantai, dan sektor gastronomi sebagai potensi yang perlu terus diperkuat. Berbagai kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperkuat daya tarik Kota Padang sebagai kota perdagangan, pariwisata, dan budaya.

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD dan Pemko Padang Sepakati APBD 2027 Rp2,8 Triliun, Fadly Amran Siapkan Arah Pembangunan
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang ketika pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

"Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang," ungkap Fadly.

Selain menyepakati APBD 2027, rapat paripurna juga membahas usulan Propemperda Tahun 2027 sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Jumlah tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Padang.

Tiga Ranperda rutin yang diusulkan meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028. Sementara itu, sejumlah Ranperda lanjutan di antaranya mengatur Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.

Adapun tiga Ranperda baru yang masuk dalam usulan Propemperda 2027 meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan. Kehadiran berbagai rancangan regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengaturan daerah yang semakin berkembang, mulai dari pelayanan pendidikan hingga penataan ruang perkotaan.

Fadly berharap proses penyusunan kebijakan anggaran dan pembentukan produk hukum daerah dapat berjalan dengan baik. Baginya, regulasi yang tepat dan anggaran yang terarah merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menghadirkan pembangunan berkualitas. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan harapan masyarakat.

"Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan," ujarnya.

Di sisi lain, kepemimpinan Mastilizal Aye dalam rapat paripurna menjadi bagian dari proses demokrasi daerah yang mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan dalam satu ruang musyawarah. Pembahasan anggaran bersama pendapat akhir fraksi-fraksi memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan komunikasi, pengawasan, dan kerja sama yang berkesinambungan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Kesepakatan APBD 2027 sebesar Rp2,8 triliun pun menjadi pijakan bagi Pemko Padang untuk melanjutkan agenda pembangunan pada tahun mendatang. Tantangannya adalah memastikan setiap alokasi anggaran dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi, hingga penataan kawasan perkotaan.

Melalui sinergi yang terbangun dalam rapat paripurna tersebut, Mastilizal Aye bersama jajaran DPRD dan Fadly Amran bersama Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat terus menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan sebuah APBD pada akhirnya bukan semata-mata dilihat dari besarnya angka yang disepakati, melainkan dari perubahan, kemudahan pelayanan, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan warga Kota Padang. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »