Satgas PRR Turun ke Pariaman, Proyek Pascabencana Dikebut: 75 Persen Tuntas, Masih Ada yang Tersendat

Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Foto: Fad). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pembangunan pascabencana di Kota Pariaman mulai menunjukkan progres signifikan. Sekitar 75 persen pekerjaan telah rampung, namun pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah persoalan yang membuat beberapa agenda pembangunan belum bisa dituntaskan sepenuhnya.

Persoalan itulah yang menjadi perhatian ketika Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di ruang kerja Wali Kota Pariaman, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan koordinasi. Pemerintah Kota Pariaman memaparkan sejumlah bangunan yang terdampak bencana sekaligus membahas langkah percepatan agar pembangunan yang masih tersisa tidak berlarut-larut. Diskusi diarahkan pada bagaimana program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih sinkron antara pemerintah daerah dan Satgas PRR.

Yota Balad menyambut kedatangan tim Satgas PRR dan berharap kehadiran tim nasional tersebut mampu memperkuat koordinasi percepatan pembangunan pascabencana. Menurutnya, sinkronisasi penting agar kebutuhan di lapangan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret.

Di hadapan tim Satgas PRR, Yota melaporkan bahwa sejumlah aspek pembangunan pascabencana di Kota Pariaman telah dikerjakan dan progresnya kini mendekati 75 persen. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa sebagian besar pekerjaan sudah bergerak, tetapi masih terdapat pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.

Yang menjadi perhatian adalah sejumlah usulan tambahan yang belum seluruhnya terakomodasi. Pemerintah daerah menyebut faktor sosial dan kekeluargaan menjadi salah satu kendala yang masih harus diselesaikan sebelum proses pembangunan dapat kembali dilanjutkan secara optimal.

Di antara pekerjaan yang masih menjadi perhatian adalah pembangunan hunian tetap (huntap) serta relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar. Penyelesaian persoalan yang menghambat pekerjaan tersebut menjadi penting agar pembangunan pascabencana tidak berhenti pada capaian progres, tetapi benar-benar tuntas dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kehadiran Satgas PRR nasional di Pariaman diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan koordinasi, penyelesaian persoalan sosial, serta pelaksanaan pembangunan berjalan beriringan sehingga pekerjaan yang tersisa tidak kembali tertunda.

Bagi masyarakat terdampak bencana, angka progres bukan sekadar persentase. Yang paling dinantikan adalah bangunan yang bisa ditempati, infrastruktur yang kembali berfungsi, dan akses yang kembali normal. Karena itu, capaian 75 persen harus menjadi pijakan untuk mengejar penyelesaian seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

Pemko Pariaman menyatakan persoalan yang belum terakomodasi akan segera diselesaikan agar pembangunan dapat kembali berjalan. Pertemuan dengan Satgas PRR menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan tim nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

Kini pekerjaan rumahnya jelas: menuntaskan 25 persen yang tersisa dan memastikan tidak ada lagi pembangunan pascabencana yang tertahan karena persoalan yang berlarut-larut. Di titik inilah koordinasi antara Pemko Pariaman dan Satgas PRR akan diuji—sejauh mana percepatan benar-benar terasa di lapangan dan bukan berhenti sebagai laporan progres. (Fad) 

Laporan: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News