Atasi Banjir Berulang dari Akar Masalah: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Desak Kajian Komprehensif Hulu Sungai

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel, menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Kota Padang melalui kajian lingkungan yang mendalam di wilayah hulu. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang kembali diuji oleh bencana banjir yang terus berulang. Kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji kerap menjadi titik terdampak paling parah. Aliran air deras yang meluap dari kawasan perbukitan menegaskan satu hal: penanganan banjir tidak bisa lagi sebatas tindakan darurat di hilir, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di hulu sungai.

Menanggapi kondisi kritis ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel melalui sambungan telepon selular, Ahad, 11 Oktober 2026, menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Kota Padang melalui kajian lingkungan yang mendalam di wilayah hulu.

Menelusuri Akar Masalah: Human Error atau Faktor Geografis?

Menurut Surya Jufri Bitel, langkah awal yang mutlak dilakukan adalah memetakan penyebab pasti meluapnya sungai-sungai di Padang. Kajian tersebut harus mampu menjawab apakah banjir dipicu oleh kelalaian manusia (human error) atau faktor kondisi geografis murni.

"Jika hasil kajian membuktikan banjir terjadi akibat aktivitas penambangan liar, penebangan pohon, atau pelanggaran tata ruang oleh oknum masyarakat, maka penegakan hukum dan sanksi tegas sesuai regulasi harus ditegakkan tanpa kompromi," tegas Surya.

Namun, jika penyebab utamanya terletak pada dinamika geografis dan perubahan karakteristik alir sungai di hulu, maka area perbukitan tersebut wajib dijadikan prioritas utama penataan dan perbaikan lingkungan jangka panjang.

Sinergi Lintas Sektor Solusi Keterbatasan APBD

Memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang memiliki keterbatasan untuk mendanai proyek infrastruktur dan mitigasi skala besar, Fraksi Demokrat merancang strategi kolaboratif. DPRD Kota Padang siap menjembatani komunikasi lintas tingkatan pemerintah.

Beberapa langkah strategis yang didorong antara lain:

* Sinergi Pemerintah Provinsi & Pusat: Membangun koordinasi intensif dengan Pemprov Sumatera Barat serta Kementerian Terkait (seperti Kementerian PUPR) untuk pengalokasian dana dekonsentrasi atau program strategis nasional.

* Penguatan Jaringan Legislatif Pusat: Mengoptimalkan peran wakil rakyat di DPR RI daerah pemilihan Sumbar guna mengawal anggaran penanggulangan banjir dari APBN.

* Evaluasi & Realokasi APBD: Mendorong pembahasan serius terkait peningkatan porsi anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBD Kota Padang yang dinilai masih minim.

Komitmen Nyata Fraksi Demokrat untuk Mitigasi Jangka Panjang

Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kota Padang dalam waktu dekat berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas alokasi khusus kajian mitigasi bencana.

Fraksi Demokrat DPRD Padang berkomitmen akan terus mengawal dan mendesak agar anggaran kajian kondisi geografis hulu sungai dimasukkan sebagai program prioritas.

Dengan perencanaan berbasis data dan kajian hulu yang matang, penanganan banjir di Kota Padang tidak lagi sekadar menyelesaikan dampak di permukaan, melainkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman yang permanen bagi seluruh warga Kota Padang dari hulu hingga ke hilir. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News