Fahmi Lubis: Tembok Birokrasi Feodal di Daerah Harus Diruntuhkan demi Pelayanan Rakyat

Menurut Fahmi Lubis, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. (Fotdok: Herman). 

BENTENGSUMBAR.COM - Tokoh masyarakat Kabupaten Batubara, Fahmi Lubis, menegaskan bahwa praktik birokrasi yang sarat nuansa feodal di daerah-daerah saat ini telah menjadi tembok penghalang besar bagi pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kekecewaan yang Menyeluruh kepada birokrasi kabupaten Batubara 

"Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah belakangan ini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh setiap warga yang datang ke kantor-kantor dinas," ujar Fahmi Lubis dalam pernyataannya, Selasa (20/10).

Ia menyoroti bagaimana warga sering dihadapkan pada wajah birokrasi yang kaku, lamban, bertele-tele, dan terjebak dalam labirin regulasi yang tumpang tindih. 

"Dampaknya fatal. Ketika pelayanan publik dikelola secara serampangan, yang runtuh bukan sekadar sistem administrasi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri," tambahnya.

Distorsi di Lingkungan ASN menurut tokoh masyarakat Kabupaten Batubara Fahmi Lubis

Fahmi Lubis juga menyoroti paradoks dalam manajemen internal pemerintah daerah. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbilang banyak, namun beban kerja hanya ditanggung segelintir orang yang kelebihan beban, sementara sebagian besar lainnya tidak berkontribusi maksimal.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena "gila rapat" dan perjalanan dinas yang mengangkangi waktu kerja nyata.

"Berkas-berkas penting milik rakyat sering kali menumpuk hanya karena pejabat sibuk rapat yang tiada habisnya. Kehadiran pimpinan lebih terasa di hotel dan ruang rapat mewah, bukan di meja pelayanan warga," tegasnya.

Budaya "Orang Bos" yang Merajalela

Poin paling tajam dari catatan Fahmi Lubis adalah menguatnya budaya "orang bos" di lingkungan birokrasi daerah. Setelah pergantian kepala daerah, banyak ASN merasa terancam posisinya, sehingga memilih mendekat ke kekuasaan demi menjaga jabatan.

Muncul istilah-istilah yang mencerminkan praktik nepotisme dan kedekatan kekuasaan: "adik bos", "bapak bos", "putra mahkota", "pangeran", hingga sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik kekuasaan kecil di daerah. Bahkan proses pengadaan barang dan jasa pun kerap didominasi oleh lingkaran dekat penguasa, yang berani menabrak regulasi.

Fahmi Lubis selalu tokoh masyarakat menyuarakan Pemborosan Anggaran dan Ritual Akhir Tahun

Fahmi Lubis juga menyoroti praktik tahunan yang memboroskan keuangan negara. Menjelang akhir tahun, instansi berbondong-bondong menghabiskan sisa anggaran hanya agar tidak terkena sanksi fiskal, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Proyek-proyek darurat sekadar menjadi formalitas untuk menguras kas daerah.

Fahmi Lubis menyuarakan Seruan untuk Perubahan birokrasi kabupaten Batubara 

Pada akhirnya, Fahmi Lubis menegaskan bahwa kepala daerah dan aparatur negara seharusnya sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa feodal dan bukan pelayan pejabat yang berkuasa.

"Tembok birokrasi yang korosif dan membebani harus diruntuhkan. Menyembuhkan penyakitnya bukan dengan menambal di sini-sana, melainkan membebaskan birokrasi dari kungkungan kepentingan politik dan kelompok kekuasaan. Hanya itu cara mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah lama hilang," tegas Fahmi Lubis.

Ia mendesak agar sistem perlindungan karier ASN diperketat dari campur tangan kekuasaan lokal, dan pengawasan independen diperkuat sehingga birokrasi kembali berdiri tegak melayani seluruh rakyat tanpa pandang bulu. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News