Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Ungkap Akar Masalah Banjir Berulang: Hutan Hulu Gundul hingga Keterbatasan Anggaran

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama aparat ketika meninjau banjir di Koto Tangah dengan Wali Kota Padang Fadly Amran. (Foto: Humas Sekretariat DPRD Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM - Banjir yang kerap melanda Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa akar permasalahan ini sangat berkaitan dengan kondisi hulu sungai serta kawasan penyangga yang mengalami kerusakan, Ahad, 11 Oktober 2026.

Menurut Muharlion, langkah awal yang harus dilakukan adalah menurunkan tim pakar untuk mengkaji penyebab utama banjir beruntun tersebut. Kajian mendalam diperlukan guna memastikan apakah bencana ini dipicu oleh aktivitas pendangkalan sungai, kondisi hutan di bagian hulu yang sudah gundul, atau faktor lainnya.

Selain itu, evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya di kawasan sempadan sungai, juga menjadi fokus penting. Pihaknya menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan di kawasan atas yang berpotensi menghilangkan pohon-pohon penahan air.

Terkait dengan mitigasi bencana, Muharlion menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan tidak bisa hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota saja. Pemerintah kota telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta mengajukannya ke tingkat kementerian pusat.

Kendala utama dalam penanganan komprehensif ini adalah keterbatasan fiskal daerah. Sebagian besar anggaran di tingkat kota telah terserap untuk belanja pegawai, sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Muharlion juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai besar dan pembuatan infrastruktur pendukung seperti sumur bor serta kolam retensi. Namun, rencana besar ini harus diselaraskan dengan ketersediaan anggaran serta pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, provinsi, dan kota.

Meski dihadapkan pada tantangan anggaran yang terbatas, DPRD Kota Padang terus mendorong agar penanganan banjir dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Pemetaan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan (berat, sedang, dan ringan) akan membantu memfokuskan penanganan secara efektif.

Muharlion menegaskan bahwa sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota merupakan kunci utama penyelesaian masalah ini. Tanpa adanya kolaborasi pendanaan dan kebijakan yang terintegrasi, upaya penanggulangan banjir di Kota Padang akan sulit berjalan maksimal.

DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat serta mencari solusi jangka panjang demi keselamatan warga dari ancaman bencana banjir. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News