Pelatihan Kerja Tak Cukup Ramai! Alumni Harus Terserap Industri, Ini Target Transformasinya

Yassierli dalam arahan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam. (Fotdok: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perubahan besar dalam mengukur keberhasilan pelatihan vokasi di Indonesia. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) tidak boleh lagi hanya berorientasi pada banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi harus mampu membuktikan berapa banyak alumni yang benar-benar terserap di dunia kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli dalam arahan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam. Pesan ini menjadi dorongan kuat agar pelatihan kerja tidak berhenti pada pemberian keterampilan, melainkan menghasilkan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

Menurut Yassierli, perubahan cara pandang tersebut menjadi penting di tengah tantangan ketenagakerjaan, termasuk persoalan pengangguran dan kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan. Program pelatihan harus memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam membuka akses terhadap pekerjaan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” tegas Yassierli. Pernyataan ini menempatkan penyerapan alumni sebagai tolok ukur penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pelatihan vokasi nasional.

Untuk memperkuat hubungan antara pelatihan dan kebutuhan dunia kerja, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional serta Program Magang Nasional melalui MagangHub. Kedua program tersebut diarahkan untuk membantu pencari kerja, termasuk lulusan baru atau fresh graduate, memperoleh keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri.

Komitmen memperluas kesempatan kerja juga diarahkan kepada penyandang disabilitas. Kemnaker berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi sebagai upaya membuka akses pelatihan yang lebih inklusif sekaligus memperluas peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di dunia kerja.

Yassierli turut mengingatkan bahwa BPVP merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, setiap balai dituntut mampu menerjemahkan kebijakan ketenagakerjaan menjadi program yang efektif, adaptif, dan memberikan dampak terukur bagi masyarakat. Sinergi antara balai pelatihan, pemerintah, dan kebutuhan industri menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem tenaga kerja nasional.

Dalam percepatan transformasi tersebut, Yassierli menekankan empat pilar budaya kerja BPVP, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan langkah, meningkatkan peran setiap individu, membangun organisasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan, serta mendorong keberanian menyampaikan kebenaran secara proaktif. Pilar-pilar ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pelatihan vokasi.

Menutup arahannya, Yassierli meminta seluruh jajaran BPVP tidak cepat berpuas diri, menjaga integritas, terus berinovasi, dan memberikan ruang bagi instruktur untuk berkembang. Transformasi pelatihan vokasi pada akhirnya harus dibuktikan melalui kualitas lulusan dan peluang kerja yang semakin terbuka. Pesannya jelas: keberhasilan pelatihan bukan sekadar berapa banyak orang yang duduk di ruang kelas, melainkan seberapa jauh keterampilan yang diperoleh mampu mengantarkan mereka menuju pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News