Peluang Kerja Penyandang Disabilitas Makin Terbuka, Lulusan Pelatihan Gratis Diminta Segera Diserap

Temu Mitra Ketenagakerjaan bertajuk “Mewujudkan Pasar Kerja Inklusif: Mempromosikan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas” di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Peluang kerja bagi penyandang disabilitas semakin terbuka. Pemerintah mendorong perusahaan menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan gratis dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Temu Mitra Ketenagakerjaan bertajuk “Mewujudkan Pasar Kerja Inklusif: Mempromosikan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas” di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).

Perusahaan juga didorong aktif menyampaikan kebutuhan tenaga kerja. Pelatihan dapat disiapkan sesuai kebutuhan dunia usaha, sementara peserta memperoleh pelatihan tanpa biaya sebelum masuk ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah siap melatih dan menyiapkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas. Setelah pelatihan selesai, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kerja kepada peserta.

Tak hanya soal rekrutmen, perhatian juga diarahkan pada terciptanya lingkungan kerja yang inklusif. Penyesuaian sarana dan kondisi tempat kerja menjadi bagian penting agar pekerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara optimal.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan pusat pengembangan talenta penyandang disabilitas. Pusat tersebut akan dilengkapi sarana dan peralatan sesuai ragam disabilitas untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membantu perusahaan memahami kebutuhan pekerja.

Potensi tenaga kerja penyandang disabilitas dinilai tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan kompetensi yang tepat dan lingkungan kerja yang mendukung, mereka memiliki peluang memberikan kontribusi bagi perusahaan sekaligus mengembangkan karier.

Dunia usaha juga diingatkan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta paling sedikit 1 persen.

Penguatan pasar kerja inklusif membutuhkan koordinasi antara perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Pemetaan calon tenaga kerja disabilitas yang siap kerja diharapkan membuat pelatihan semakin tepat sasaran dan membuka lebih banyak kesempatan kerja yang inklusif. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News