Banjir Makin Sulit Diprediksi? Sistem AI dan Data Daerah Disiapkan untuk Peringatan Dini

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno ketika memberikan keterangan kepada awak media. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Penanganan banjir perkotaan memasuki babak baru. Pemerintah mulai memperkuat basis data daerah untuk membangun sistem penanganan banjir yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Langkah strategis itu dibahas dalam Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Kabupaten Sleman, Selasa (29/9) hingga Kamis (1/10). Salah satu agenda utamanya adalah pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) melalui kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menegaskan bahwa data menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan banjir. Data BPBD, Dinas PU hingga Bappeda selama ini masih tersebar sehingga membutuhkan sistem yang terstandar dan saling terhubung.

KMP disiapkan bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan data. Platform ini diarahkan menjadi ekosistem kolaborasi digital yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi risiko banjir.

Lebih jauh, data yang dikumpulkan mencakup data spasial, riwayat banjir, hidrologi, infrastruktur hingga kearifan lokal masyarakat. Seluruh informasi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dengan dukungan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga pascabencana.

Tahap awal KMP melibatkan enam kota pilot, yakni Medan, Banjarmasin, Semarang, Bima, Gorontalo dan Manado. Sebanyak 10 kota sasaran lainnya juga mengikuti kegiatan secara daring. Enam kota pilot tersebut ditargetkan menjadi contoh dalam penguatan tata kelola data kebencanaan di daerah.

Rapat juga menetapkan sejumlah target penting, mulai dari penyusunan Data Dictionary, SOP pengumpulan data lintas OPD yang selaras dengan SPBE, pemetaan kebutuhan teknis dan kendala pengelolaan data hingga penyusunan Action Plan 30 Hari. Kota pilot selanjutnya akan menetapkan PIC data dan mulai mengunggah basis data awal ke repositori sistem.

Integrasi data tersebut diarahkan untuk memperkuat Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini banjir. Data hidrologi, meteorologi real-time, infrastruktur, operasional BPBD dan InaRISK akan disinkronkan sehingga dapat mendukung peringatan dini sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan serta penganggaran berbasis bukti.

Tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung di Banjarmasin pada November 2026 melalui System Architecture & Interoperability Phase. Pengembangan mencakup BPMN 2.0, standar layanan atau SLA, API Gateway hingga target integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Dalam kegiatan di Sleman turut terlibat unsur Kemendagri, pemerintah daerah, BPBD, Dinas PU, Bappeda serta perangkat daerah dari kota-kota pilot dan kota sasaran. Suprayitno menegaskan, keberhasilan sistem penanganan banjir tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kualitas data, proses bisnis, kompetensi SDM dan komitmen kelembagaan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News