Pemprov Sumbar dan Kapolda Perketat Karhutla, Target Nol Titik Api!

Pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., serta Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Targetnya tegas: Sumbar harus terbebas dari titik api melalui pengawasan berkala, deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor di seluruh wilayah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., serta Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, di kediaman Wakil Gubernur di Padang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengantisipasi ancaman kebakaran serta dampak kabut asap.

Vasko menegaskan, pencegahan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan penanganan setelah api muncul. Pengawasan lapangan dan kesiapsiagaan harus diperkuat agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal, sehingga risiko meluasnya api dan gangguan terhadap masyarakat bisa ditekan.

“Jadi, kami telah sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, untuk Sumbar kita tidak mentoleransi karhutla. Sumbar harus nol titik api,” tegas Vasko. Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pencegahan yang mengutamakan perlindungan lingkungan sekaligus keselamatan masyarakat Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Sumbar di masing-masing wilayah akan berkoordinasi dengan para Kapolres untuk melakukan pemantauan secara berkala. Langkah ini direncanakan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor. Melalui pengawasan bersama, potensi munculnya titik api diharapkan dapat terdeteksi lebih dini dan ditindaklanjuti secara cepat.

Upaya pencegahan juga diiringi pemantauan kualitas udara. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terus memantau perkembangan kondisi udara hingga kembali pulih. Data pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah antisipasi lanjutan, terutama apabila kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelayanan di setiap tingkatan fasilitas kesehatan. Langkah ini disiapkan agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat memperoleh penanganan yang diperlukan. Dengan demikian, mitigasi tidak hanya berfokus pada pencegahan kebakaran, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyatakan akan segera menginstruksikan seluruh Kapolres agar proaktif berkoordinasi dengan UPTD Kehutanan di wilayah masing-masing. Menurutnya, keselarasan langkah antara Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, dan masyarakat menjadi faktor penting agar pengawasan berjalan efektif. Ia juga menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung program pemerintah daerah sesuai kewenangan Polri dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Sumbar ini harus kita jaga betul. Pemprov dan Polda akan kita sinkronkan untuk memastikan upaya ini berjalan sesuai harapan. Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Jawari. Dengan pengawasan berkala, pemantauan kualitas udara, kesiapan layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, upaya mewujudkan Sumbar tanpa titik api diharapkan semakin optimal. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut berjalan konsisten di lapangan demi menjaga hutan, lingkungan, dan kesehatan warga. (adpsb/bud)

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News