Pengelolaan Sampah Diperkuat, UPTD dan BLUD Jadi Kunci Layanan Berkelanjutan

Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pembentukan UPTD/BLUD Pengelolaan Sampah di Kota Bandung serta Pendampingan Partisipasi Masyarakat melalui Program ISWMP pada 30 September–2 Oktober 2026. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pengelolaan sampah di daerah terus didorong agar semakin profesional, terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan melalui UPTD dan BLUD pengelolaan sampah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendampingi pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola hingga partisipasi masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kegiatan Asistensi dan Supervisi Pembentukan UPTD/BLUD Pengelolaan Sampah di Kota Bandung serta Pendampingan Partisipasi Masyarakat melalui Program ISWMP pada 30 September–2 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur. Regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, aspek teknis, pendanaan dan keterlibatan masyarakat harus bergerak secara bersama.

Menurut Restuardy, pemerintah daerah membutuhkan peta jalan pengelolaan sampah yang jelas. Bentuk kelembagaan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah, termasuk tahapan menuju penerapan PPK-BLUD.

Sejumlah daerah peserta Program ISWMP mulai menerapkan PPK-BLUD, di antaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cilegon dan Kabupaten Bandung. Sementara sejumlah daerah lainnya masih berada pada tahap pembentukan UPTD dan persiapan penerapan PPK-BLUD.

Task Team Leader ISWMP dari World Bank, David Adeyemi Aromokeye, turut menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, layanan persampahan membutuhkan SDM kompeten dan memiliki pemahaman khusus agar pengelolaannya semakin profesional dan berkelanjutan.

Tak hanya kelembagaan, pemilahan sampah dari sumber juga menjadi perhatian. Sebanyak 150 set tempat sampah terpilah diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Setiap set terdiri dari dua wadah untuk sampah organik dan anorganik.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Suprayitno, mengatakan penyediaan tempat sampah terpilah harus diikuti edukasi dan pembentukan kebiasaan baru. Kegiatan ini dihadiri Pemerintah Kabupaten Bandung, David Adeyemi Aromokeye dari World Bank, para camat, lurah, kepala desa, pengelola bank sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), TPS3R, tokoh masyarakat serta Tim IPCI.

Melalui Program ISWMP, Kemendagri bersama pemerintah daerah, World Bank dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sistem pengelolaan sampah. Mulai dari regulasi, kelembagaan UPTD/BLUD, peningkatan kapasitas, layanan persampahan hingga partisipasi masyarakat, seluruhnya diarahkan untuk membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News