APBD 2027 Kota Solok Masuk Mode Bertahan, Layanan Dasar dan Pemulihan Bencana Jadi Prioritas

APBD 2027 Kota Solok Masuk Mode Bertahan, Layanan Dasar dan Pemulihan Bencana Jadi Prioritas
Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan fiskal yang semakin terasa, Pemerintah Kota Solok harus menentukan prioritas pembangunan secara lebih cermat. Tidak semua program bisa berjalan seperti yang direncanakan. Kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi, sementara pemulihan pascabencana juga menuntut perhatian serius. Kondisi inilah yang menjadi latar penyusunan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027.

Gambaran tersebut mengemuka ketika Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan yang sama, wali kota juga menyampaikan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp489,27 miliar, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp71,71 miliar dan pendapatan transfer Rp417,56 miliar. Komposisi tersebut memperlihatkan ketergantungan Kota Solok terhadap dana transfer yang mencapai 85,34 persen, sedangkan kontribusi PAD baru sekitar 14,66 persen. Bahkan, alokasi transfer pusat hanya mengalami kenaikan 0,85 persen atau sekitar Rp3,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kondisi itu, Pemko Solok memilih menerapkan strategi yang disebut sebagai survival mode. Artinya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp548,70 miliar, pemerintah memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan pascabencana, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pilihan tersebut juga berpengaruh terhadap arah pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak lagi menempatkan pembangunan baru sebagai satu-satunya ukuran kemajuan. Penyelesaian proyek yang tertunda, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta pemeliharaan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama. Sementara program yang dinilai belum mendesak akan ditunda untuk sementara waktu, agar kemampuan keuangan daerah tidak terbebani oleh kegiatan yang bukan prioritas.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut lebih aktif mencari sumber pembiayaan alternatif. Kepala perangkat daerah diarahkan untuk menjemput peluang pendanaan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat, sekaligus membuka kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah ini menjadi penting agar keterbatasan APBD tidak sepenuhnya menghambat kebutuhan pembangunan dan pemulihan fasilitas masyarakat yang terdampak bencana.

Upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah turut dilakukan melalui perubahan regulasi pajak dan retribusi. Penyesuaian Perda Nomor 1 Tahun 2024 diajukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Materi perubahan meliputi kepastian nominal sanksi administrasi, klasifikasi usaha homestay, penyesuaian tarif layanan kesehatan, penyempurnaan ketentuan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga penghapusan jenis retribusi yang tidak lagi relevan.

Bagi pemerintah daerah, pembenahan regulasi tersebut bukan semata-mata persoalan meningkatkan penerimaan. Kepastian aturan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun investor. "Pajak dan retribusi bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini kami harap menjadikan iklim berusaha di Kota Solok semakin kondusif, kepastian hukum bagi warga dan investor semakin terjamin," ujar Wali Kota Solok.

Pada akhirnya, RAPBD Kota Solok 2027 menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan masyarakat. Di tengah tekanan fiskal, pelayanan dasar tidak boleh terabaikan dan pemulihan pascabencana tidak boleh berjalan lambat. Pemko Solok pun membuka ruang bagi DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyampaikan masukan serta kritik konstruktif, agar APBD yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan warga. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »