DPRD Kota Padang Siapkan Ranperda Jaminan Produk Halal, Lindungi Konsumen dan Fasilitasi UMKM, Ini Penjelasan Iskandar​

Rapat Komisi IV DPRD Kota Padang dengan OPD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal, Senin, 9 November 2026. (Fotdok: By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi IV DPRD Kota Padang tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal. Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menyatakan bahwa regulasi ini sangat mendesak untuk memberikan kepastian informasi dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya umat muslim di Kota Padang.  

Menurut Iskandar, Kota Padang memang telah memiliki Perda tentang Ketahanan Pangan. "Namun, aturan tersebut baru membahas pangan secara umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai aspek kehalalan, baik dari segi bahan baku, proses pengolahan, hingga peralatan yang digunakan," jelas Iskandar kepada awak media usai rapat Komisi IV dengan OPD terkait, Senin, 9 November 2026.

Salah satu poin krusial dalam Ranperda ini adalah kewajiban bagi tempat-tempat kuliner yang juga menjual menu non-halal untuk memasang label dengan warna yang mencolok. Iskandar menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk diskriminasi agama, melainkan semata-mata untuk memberikan informasi yang valid agar konsumen, baik warga lokal maupun wisatawan, tidak merasa terkecoh.  

Selain pelabelan, Ranperda ini juga mengatur pemisahan peralatan memasak dan penyajian antara produk halal dan non-halal. "Hal ini mencakup penggunaan pisau, kuali, periuk, hingga piring agar tidak terjadi percampuran yang dapat meragukan kehalalan suatu makanan," tukuknya. 

​Iskandar menambahkan bahwa regulasi ini juga menjawab keresahan masyarakat terkait jaminan kehalalan jajanan anak sekolah yang dijual di luar kantin. "Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa produk pangan yang beredar, seperti sosis atau olahan daging lainnya, benar-benar aman dan halal dikonsumsi," cakapnya. 

Dari sisi pelaku usaha, Ranperda ini hadir untuk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal. "Mengingat program bantuan sertifikasi gratis dari pemerintah pusat sebelumnya telah berakhir, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan karena terkendala biaya dan persyaratan," tegasnya. 

Padahal, merujuk pada amanat undang-undang, seluruh produk UMKM diwajibkan sudah memiliki label halal pada tahun 2028 mendatang. "Melalui Perda ini, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat terus memfasilitasi pengurusan sertifikat halal secara berkelanjutan, siapa pun kepala daerah yang menjabat nantinya," katanya. 

Terkait kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak Perda seperti Satpol PP di lapangan, Iskandar meminta masyarakat tidak berprasangka negatif terlebih dahulu. Ia memastikan bahwa penegakan Perda akan tetap berjalan sesuai koridor hukum resmi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk ulama serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Perdagangan.  

Saat ini, Ranperda Jaminan Produk Halal tersebut sedang memasuki tahap uji publik. Proses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi agar peraturan yang dihasilkan nantinya benar-benar memudahkan, mengamankan, serta menyelamatkan masyarakat Kota Padang yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News