Padang Bidik Kota Satelit, APERSI Bahas Peluang Investasi dan Pengurangan Backlog Perumahan

Pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Deddy Indrasetiawan, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengembangan kawasan kota satelit, penyediaan rumah subsidi, hingga penyelesaian persoalan lahan menjadi pembahasan penting dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Deddy Indrasetiawan, Selasa (10/11/2026).

Audiensi yang berlangsung di Kediaman Resmi Wali Kota Padang itu membahas peluang investasi sektor perumahan sekaligus langkah mempercepat pengurangan angka backlog atau kekurangan ketersediaan rumah di Kota Padang.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan kawasan kota satelit yang terintegrasi dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dalam konsep tersebut, pengembang menyediakan kawasan hunian, sedangkan pemerintah daerah mendukung penyediaan fasilitas publik agar lingkungan perumahan berkembang secara terpadu.

Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong APERSI mengambil peran lebih besar dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, kebutuhan rumah harus berjalan seiring dengan penataan kawasan dan pembangunan fasilitas pendukung.

Kolaborasi tersebut dinilai semakin penting seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Fadly menyebut, peluang kerja sama dapat diperluas melalui program rumah subsidi maupun berbagai skema perumahan lainnya agar semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian.

Tak hanya investasi dan pembangunan rumah, Fadly juga menyoroti persoalan sertifikasi fasos dan fasum perumahan. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan serta target penyelesaian sertifikasi secara terukur, dengan memperkuat koordinasi bersama Kantor Pertanahan Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyatakan komitmen organisasinya mendukung penyediaan hunian bagi MBR, termasuk kelompok masyarakat di bawah kategori MBR. APERSI juga siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan.

Deddy turut menyoroti persoalan tata ruang, khususnya ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berkaitan dengan peluang pengembangan perumahan. Ia menyebut alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPD APERSI Sumbar Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria. Pembahasan ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan pengembang, dengan pekerjaan penting yang masih harus dituntaskan, mulai dari penyediaan rumah terjangkau, kepastian tata ruang hingga sertifikasi fasos-fasum perumahan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News