Parkir Pasar Raya Padang Dibidik Lebih Modern, Potensi Retribusi Capai Rp357 Juta

audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wajah Pasar Raya Padang perlahan diarahkan menuju pengelolaan yang lebih modern. Di tengah proses revitalisasi, Pemerintah Kota Padang mulai membangun ekosistem digital untuk membenahi tata kelola pasar, termasuk sistem parkir yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi awal penjajakan kerja sama modernisasi pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII melalui penerapan sistem pembayaran dan pencatatan transaksi secara digital.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, pengelolaan fasilitas publik dan sumber pendapatan daerah membutuhkan sistem yang mampu menghadirkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.

"Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city)," ujarnya.

Menurut Fadly, digitalisasi tidak boleh berhenti pada urusan parkir semata. Ia menginginkan sistem yang dibangun nantinya terintegrasi dengan berbagai sumber pendapatan lainnya, seperti sewa tempat usaha, retribusi, dan layanan pengelolaan pasar. Dengan pencatatan transaksi yang lebih tertata, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat pengawasan keuangan daerah.

"Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan," tegasnya. Ia juga meminta Dinas Perdagangan mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif agar penerapannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pedagang, pengunjung, dan masyarakat.

Dari hasil pengecekan kondisi lapangan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengungkapkan bahwa potensi retribusi parkir Pasar Raya Fase VII diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun dengan kapasitas eksisting 319 kendaraan. Sementara itu, potensi retribusi pengelolaan gedung diperkirakan mencapai Rp800 juta per tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang peningkatan pendapatan apabila pengelolaan dilakukan secara tertib dan terukur.

Area Manager BSI yang membawahi seluruh cabang di Sumatera Barat, Hadi Wijaya Arifin, menyambut baik penjajakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa BSI memiliki berbagai platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, mulai dari integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, hingga layanan transaksi digital lainnya. BSI juga mengapresiasi kepercayaan Pemko Padang dalam menjajaki modernisasi pengelolaan Pasar Raya.

Fizlan menjelaskan, dukungan BSI juga diberikan melalui dana CSR berupa perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital, khususnya untuk Fase VII yang mencakup area basement, lantai satu, hingga rooftop. Pemko Padang berharap sistem tersebut dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan selanjutnya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya. Audiensi ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri Noferi, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Sani. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »