Kabinet Irwan-MK Harus Diuji Publik

BentengSumbar.com --- Ketua Umum LSM LIKAN Ir. R. Herman, SH, MT mengatakan, pihaknya siap memberikan masukan kepada Gubernur, jika kesempatan untuk melakukan uji kelayakan kepada calon pejabat Pemprov Sumbar yang akan diangkat dan dilantik diberikan kepada publik. “Kita siap untuk membantu Gubernur, kalau memang Gubernur punya keinginan untuk mendudukan pejabat yang bersih dan professional, bukan koruptor,” ujarnya.

Namun, kata Herman, pihaknya tetap berpegang kepada aturan yang ada, bahwa pengangkatan pejabat itu merupakan hak prerogative Gubernur. “Tetapi, kalau Gubernur memang meminta kita untuk itu, kita siap, agar pejabat yang akan diangkat itu memang layak dan teruji serta dimata publik selama ini mereka bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Lebih jauh Herman mengharapkan, pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar seharusnya memang melibatkan publik, seperti LSM, Pers, dan lembaga profesi lainnya. Misalnya, pengangkatan pejabat dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lembaga yang terkait dengan dinas itu harus diminta masukannya, seperti LKAAM, Majelis Ulama, pengusaha perhotelan dan pelaku industri pariwisata. “Kalau ini dilakukan, tentu Gubernur akan memperoleh pajabat yang pas untuk didudukan disana dan telah pula melalui uji publik,” ungkapnya.

Misalnya lagi, pejabat yang akan dilantik sebagai Kepala Biro Humas dan Protokoler, maka masukan dari kawan-kawan pers tentunya sangat menentukan, karena pejabat itu yang akan langsung berhadapan dengan pers dan merupakan corong Gubernur ke publik. “Jangan sampai nanti, Gubernur malah mengangkat pejabat yang anti pers atau selama ini dikenal “bermusuhan dengan wartawan,” tentu program dan kebijakan Gubernur tidak akan tersosialisasi dengan baik,” tegasnya.

Sedapat mungkin, tegas Herman, dalam mengangkat pejabat yang akan membantu tugasnya, Gubernur jangan melihat unsur politik. “Kalau unsur politik yang diutamakan, maka akan banyak pejabat eselon I, II, III, dan IV yang akan tedepak, karena rata-rata mereka kemaren bukan mendukung Irwan-MK, tetapi ada yang mendukung kandidat lain, terutama Marlis – Aristo. Tetapi, nilailah mereka berdasarkan kinerja mereka selama ini, apakah selama menjabat mereka kinerjanya bagus apa tidak? Kalau kinerjanya jelek, ya, memang harus dipangkas,” ungkapnya.

Selain itu, ujar Herman, Gubernur jangan hanya mendengarkan masukan dari partai pengusung atau tim suksesnya saja. Masukan harus didengar juga dari lembaga terkait, sehingga lengkap dan menyeluruh. “Namun, ini tetap terpulang kepada Gubernur, karena itu hak prerogatifnya,” ulas Herman.

Langkah yang dilakukan Irwan-MK dengan tidak mengganti Kepala SKPD dan pejabat teras lainnya, pasca mereka dilantik, cukup bagus. “Saya lihat itu bagus, karena setelah dilantik, Irwan-MK tidak langsung melakukan pergantian, tidak sama dengan yang dilakukan di Pasbar, Solok dan Pessel. Tujuannya disamping tahun anggaran berjalan, Irwan-MK tentu melihat terlebih dahulu kinerja mereka,” urainya.

Kemampuan Irwan-MK sebenarnya tidak perlu diragukan, melihat sosok keduanya, kata Herman, Irwan merupakan politisi muda yang bersih dan professional, sedangkan MK adalah birokrat yang sukses memimpin Kabupaten Padang Pariaman dua kali periode. “Apatah lagi, Irwan adalah seorang professor di bidang Sumber Daya Manusia dan pshikology, tentu akan dengan mudah memahami karakter masing-masing pejabat di Pemprov Sumbar, mana pejabat yang betul-betul bekerja dengan maksimal, mana pejabat yang pandai mengambil muka, mana pejabat yang asal ngomong tapi kerja kurang, dengan mudah Irwan akan mengetahuinya,” ulasnya. (Buya)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News