“Kabinet” Irwan-MK Diharapkan Bebas Koruptor

BentengSumbar.com – Walau mutasi di lingkungan Pemprov Sumatera Barat - pasca dilantiknya pasangan Prof. DR. H. Irwan Prayitno, P. Si, M. Sc Datuk Rajo Bandaro Basa – Drs. H. Muslim Kasim, Akt, MM Datuk Sinaro Basa sebagai Gubernur-Wakil Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, SH, MM atas nama Presiden RI DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono – belum akan dilaksanakan dalam tahun 2010 ini, namun gonjang-ganjing siapa yang akan menduduki posisi penting di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai mencuat ke permukaan.

Lucunya, ditengah-tengah publik Sumatera Barat, terutama Kota Padang, berembus informasi yang tak jelas, susunan “kabinet” Irwan-MK telah beredar dan didalam susunan itu terdapat beberapa wajah yang tidak asing lagi di daerah ini. Ironisnya, beberapa nama yang beredar tersebut, selama ini diketahui publik terlibat korupsi, bahkan proses hukumnya telah berjalan di Kejaksaan Tinggi, Kejari, Polda dan Polresta Kabupaten/Kota. Benar atau tidaknya informasi tersebut, tentunya akan terlihat pada pelantikan eselon II dan eselon III nantinya.

Padahal, sebagaimana pernyataan Gubernur H. Irwan Prayitno, mutasi di lingkungan Pemprov Sumbar baru akan dilakukan pada awal 2011. Bahkan Irwan berjanji akan mengangkat pejabat eselon I, II, III, dan IV setelah melalui uji kelayakan dan test. Langkah Irwan itu disambut baik oleh berbagai kalangan. “Kita tidak pernah ragu dengan figur Irwan Prayitno,” ujar Kepala Bidang Operasional LSM Indonesia Anti Coruption Socaety (IACS) Perwakilan Sumatera Barat Maruli S.

Dikatakan Maruli, yang juga mantan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Padang tersebut, Irwan dikenal sebagai politisi yang bersih, muda dan professional. Selama tiga kali periode menjadi anggota DPR RI, dia tidak pernah berurusan dengan penegak hukum terkait kasus korupsi. “Kita tidak ragu dengan seorang Irwan,” tegas Maruli.

Apatah lagi, tegas Maruli, kesimpangsiuran informasi di tengah-tengah masyarakat, telah beredar susunan “Kabinet” Irwan-MK, ini jelas menggelikan. “Kalau memang sudah ada susunan pejabat eselon II dan III yang akan duduk dalam jajaran pejabat teras kantor gubernur, kenapa tidak kunjung dilantik. Siapa yang menyusunnya? Gubernur seharusnya memberikan klarifikasi dan penjelasan, kalau memang belum ada penyusunan kabinet dilingkungan pemprov Sumbar, sehingga tidak membuat kekisruhan,” ungkap Ketua Toga Sihombing Sumbar ini.

Langkah Gubernur melakukan test untuk penyeleksian calon pejabat eselon I, II, dan III itu, dipuji Maruli. Namun Maruli mengharapkan, setelah gubernur melakukan test terhadap mereka, seharusnya publik juga diberikan kesempatan untuk menilai, layak atau tidaknya mereka.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, pengangkatan pejabat eselon I, II, III dan IV merupakan hak prerogatif Gubernur, jangankan masyarakat, Wakil Gubernur saja tidak boleh mengotak-atik kewenangan ini. Tetapi, sebagusnya, Gubernur memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, ujar Maruli.

“Kalangan masyarakat yang kita maksud, yaitu LSM, Pers, politisi dan lembaga profesi. Tapi, kapasitasnya hanya memberikan masukan, bukan ikut menentukan. Kalau menentukan siapa yang akan didudukan dan dilantik, itu mutlak kewenangan Gubernut, tidak bisa dicampuri oleh siapapun, termasuk Wakil Gubernur sendiri. Kita yakin, kalau Gubernur memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan uji kelayakan kepada calon pejabat eselon I, II, dan III yang akan “didukan,” maka kepemimpinan Irwan sebagai Gubernur akan dipuji masyarakat dan itu membuktikan Irwan memang politisi muda yang bersih dan professional,” urainya.

Misalnya, kata Maruli lagi, ada beberapa nama yang akan dicalonkan untuk menjabat kepala dinas X, maka nama-nama itu dilempar ke publik, sehingga ada kesempatan publik untuk mengujinya. “Apakah dia bebas korupsi, nanti publik yang akan memberikan masukan ke Gubernur, tentu masukan itu disertai data-data yang akurat. Sebab, mencari pejabat yang tidak terlibat korupsi di daerah ini sangat sulit, bukan tidak ada yang bersih, namun kalau masih bisa dibina dan diarahkan oleh Gubernur, itu boleh dipakai,” ulasnya.

Maruli mengatakan, ada kekhawatiran dari beberapa kalangan setelah beberapa bulan kepemimpinan Irwan-MK berjalan di rumah bagojong. Ini mulai terlihat ke permukaan dan sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan birokrat di Pemprov Sumbar. Kekhawatiran itu adalah ada semacam upaya untuk melakukan isolasi atau membatasi ruang gerak Irwan sebagai Gubernur. Mereka mengatakan Irwan tidak mengerti birokrasi, sehingga kewenangan untuk menyeleksi pejabat yang akan diangkat diserahkan kepada Wakil Gubernur.

Salah satu bukti pengisolasian Gubernur Irwan dapat terlihat dari surat edaran yang diberlakukan di kantor Gubernur Sumbar, setiap surat yang masuk ke Gubernur, terutama dari Kepala SKPD atau Biro, terlebih dahulu melalui Wakil Gubernur atau setelah paraf Wakil Gubernur dibubuhkan di surat itu. “Ini apa namanya, seharusnya yang pejabat yang bertanggungjawab penuh tentang itu adalah Sekda, bukan Wakil Gubernur. Gubernur atau Wakil Gubernur posisinya menandatangani surat, setelah diparaf Sekda,” ungkapnya.

“Kalau ini memang terjadi, dan Wakil Gubernur lebih menentukan dalam hal ini, maka akan berujung kepada loyalitas pejabat Pemprov Sumbar kepada Gubernur nantinya. Betapa tidak, peran Gubernur dalam mendudukan mereka kecil, tentu mereka akan lebih loyal kepada Wakil Gubernur. Kita tidak berniat mencampuri urusan atau kesepakatan yang dibuat Irwan-MK sebelum maju dalam Pilkada Gubernur Sumbar 30 Juni silam, tetapi kita hanya berharap dalam penyusunan “kabinet” harus diisi oleh pejabat yang bersih yang telah teruji kemampuannya, bukan para koruptor. Selain itu, rakyat tentu berharap kepemimpinan Irwan-MK berjalan mulus selama lima tahun ini,” urainya. (Buya)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News