Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan dengan telah dilantiknya pasangan Walikota-Wakil Walikota terpilih, Mahyeldi Ansharullah - Emzalmi, Selama kemaren (13/5), maka semua gesekan politik yang timbul dalam pelaksanaan pilkada harus dilupakan. Semua kekuatan harus menyatu dalam membangun Ranah Bingkuang ke arah yang lebih baik, aman, adil, dan sejahtera.
Dikatakan Ustad Ramlan, dalam Siyasah Islam atau Ilmu Politik Islam dikenal istilah islah. Dimana kelompok-kelompok yang ada disatukan kembali. Untuk mencapai islah tersebut, semua perbedaan yang ada harus dikesampingkan, dan kalau perlu dibuang.
"Sehebat apapun orang, jika tidak didukung oleh orang lain, dia tak akan hebat. Demikian juga kelompok, sehebat apa pun kelompok itu, jika mengeyampingkan kelompok lain, maka umur kelompok itu dipastikan tidak akan lama. Dia akan diserang dan dihabisi kelompok lain. Untuk itu, kelompok yang hebat adalah yang mampu merangkul dan bekerjasama dengan kelompok lainnya," cakapnya.
Ustad Ramlan menghimbau semua pihak untuk berfikir jernih demi kebaikan Ranah Bingkuang ke depan. Padang harus bangkit dari keterpurukannya, dan itu perlu tenaga dan pemikiran semua elemen di kota ini. Pembangunan kota ini tak akan mampu dilakukan oleh Mahyeldi - Emzalmi semata, tanpa ada dukungan semua elemen yang ada.
"Sebagai contoh, program yang telah dijanjikan Mahyeldi - Emzalmi mustahil akan terwujud jika tidak di dukung DPRD. Sebab, pelaksanaan program itu perlu penganggaran di lembaga dewan. Makanya kerjasama dan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Padang kedepan harus selaras antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.
Ustad Ramlan mengingatkan pemimpin kota yang baru saja diberi amanah oleh rakyat dan telah dilantik secara resmi, untuk merangkul semua pihak dalam membangun Kota Padang. Jangan ada jurang pemisah, jangan ada istilah kawan dan lawan politik. Terutama di tubuh Pemko Padang. Sebab, pemimpin yang bijak adalah yang mampu meluruskan kesalahan anak buahnya, termasuk kesalahan politik.
"Mungkin saja ijtihad politiknya pada pilkada kemaren salah. Namun bukan berarti Ia harus dibuang. Mereka harus dibina agar kembali kepada relnya sebagai Apartur Sipil Negara (ASN). Namun, jika kesalahannya memang fatal dan tidak bisa ditoleransi lagi, misalnya secara terang-terangan bermain politik dan dilakukan secara berulang-ulang, maka dia layak dihukum berdasarkan aturan yang ada dalam perundang-undangan. Sehingga tak terkesan balas dendam politik, karena mereka dihukum berdasarkan aturan yang mereka langgar," ungkap Wakil Ketua PD Muhammadiyyah Kota Padang ini. (Buya)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
