"Kami mendesak Pemko mengelola perpakiran secara profesional, sehingga jelas potensi pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perpakiran tersebut. Bukan kayak sekarang, PAD dari perpakiran tidak sesuai harapan dan potensi yang ada," ungkap Yandri Hanafi, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang.
Apatah lagi, ujar Yandri lagi, informasi yang diterima pihaknya, banyak lahan parkir yang dikuasai para preman dengan tarif yang tidak mengacu kepada aturan atau Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang itu. "Tarif parkir yang ditetapkan beragam sesuai dengan sekehendak mereka. Ini tentu merugikan warga kota," ujarnya.
Yandri menegaskan, jika Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar tidak mampu memberantas para preman yang menguasai perpakiran tersebut, maka tak hanya potensi pemasukan bagi daerah yang berkurang, namun masyarakat juga mengeluhkan tarif parkir yang diterapkan para preman tersebut. "Pemko harus memikirkan solusi untuk mengatasi ini," tegasnya.
Yandri mengusulkan, untuk menggenjot PAD dari sektor perpakiran ini, Pemko Padang bisa menerapkan biaya parkir pertahun bagi pemilik kendaraan. Caranya, Pemko bekerjasama dengan Samsat Padang, dimana setiap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor langsung dipungut biaya parkir.
"Misalnya tarif parkir yang diterapkan pertahun adalah Rp150 ribu untuk mobil dan Rp100 ribu untuk sepeda motor. Jika asumsi kendaraan di Padang sekitar 1 juta, maka PAD yang terkumpul lebih dari Rp100 miliar. Sedangkan petugas parkir direkrut Pemko dan digaji perbulan. Mereka hanya mengatur kendaraan, tidak lagi langsung menagih," usul anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kota Padang ini. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
