Kemampuan Ahok Lebih Tinggi Dari Sekadar Komut Pertamina

BENTENGSUMBAR. COM - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat.

Bagi Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko, posisi eks gubernur DKI Jakarta tersebut kurang memberi keleluasaan dalam mengatur BUMN sektor migas. Harap maklum, kewenangan Ahok hanya sampai pada tingkat kebijakan.

"Menurut saya pribadi, hanya pada level kebijakan saja sebenarnya kurang. Akan terasa lebih kalau dia (Ahok) yang mengeksekusi langsung," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat, 22 November 2019 malam.

Padahal, Danang menilai, Ahok memiliki kemampuan lebih dari sekadar komisaris utama. Ahok, lanjut dia, sosok ideal sebagai eksekutor bisnis Pertamina. Pun begitu, ia mengapresiasi keputusan Erick menempatkan Ahok di jajaran komisaris.

Hal senada disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal. Apalagi, lanjut dia fungsi komisaris utama sebagai pengawas kinerja direksi perusahaan belum berjalan optimal.

Fithra berpendapat bahwa Ahok hanya diberi tanggung jawab 'biasa' alias business as usual. Ia meyakini peran Ahok sebagai komisaris utama tidak akan membawa pengaruh cukup kentara.

Namun, ia mengingatkan akan berbeda hasilnya apabila Ahok mau keluar dari formalitas fungsi dan tugas komisaris utama. Misalnya, turun ke lapangan dan banyak berperan untuk membentuk budaya perseroan.

"Kalau fungsi komisaris utama ini dioptimalisasi, maka kinerja komut BUMN akan cukup penting, akan lebih pas, supaya mendapatkan pandangan yang lebih luas dan komprehensif," terang Fithra.

PR Ahok

Pengamat BUMN Toto Pranoto punya pandangan berbeda. Menurut dia, Ahok mengemban tugas berat sebagai komisaris utama di perseroan migas BUMN.

Ahok, sambung dia, dituntut untuk meningkatkan produksi minyak (lifting), mengingat capaiannya tak pernah mencapai target dalam beberapa tahun terakhir.

Artinya, Ahok harus mendorong direksi Pertamina untuk meningkatkan eksplorasi ladang minyak, baik onshore maupun offshore. Di sisi lain, Pertamina harus menjalankan peran sebagai Public Service Obligation (PSO) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BBM Satu Harga.

"Supaya efektif kerjanya, komisaris utama bisa mengoptimalkan fungsi komite audit dan komite lainnya," saran Toto.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News