Dengan tegas, Dewi Tanjung meminta pemimpin kelompok yang ngotot ingin mengadakan reuni akbar tersebut agar ditangkap, dan apabila melawan ditembak mati saja daripada selalu membuat gaduh di negeri ini.
Bahkan Dewi Tanjung menyebut, mereka tersebut keturunan Yaman yang menumpang hidup di Indonesia dan jangan sampai mereka sok berkuasa di negeri ini.
"Kalo ada Kelompok yg Ngotot ingin mengadakan Reuni Akbar. Tangkap Pemimpin mereka apabila melawan TEMBAK MATI aja dari pada selalu bikin gaduh di negara orang. Mereka ini keturunan Yaman yg Numpang Hidup di Indonesia jangan sampai mereka sok berkuasa di negara ini. Muak liat mereka," tulis Dewi Tanjung melalui akun twitternya Dewi Tanjung15 @DTanjung15 pada Senin, 16 November 2020, seperti dilihat BentengSumbar.com.
Kalo ada Kelompok yg Ngotot ingin mengadakan Reuni Akbar
— Dewi Tanjung15 (@DTanjung15) November 16, 2020
Tangkap Pemimpin mereka apabila melawan TEMBAK MATI aja dari pada selalu bikin gaduh di negara orang
Mereka ini keturunan Yaman yg Numpang Hidup di Indonesia jangan sampai mereka sok berkuasa di negara ini.
Muak liat mereka
Sebelumnya diberitakan, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya berencana akan menggunakan Monas dalam kegiatan Reuni 212.
Slamet juga mengklaim pihaknya sudah mengajukan surat izin ke Pemprov DKI sejak tiga bulan lalu.
"Oh iya itu agenda reuni masih kami bahas ya, apakah kami akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan," ujar Slamet di Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020, dikutip dari Wartakota.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji secara matang untuk memberikan rekomendasi kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat kegiatan Reuni Akbar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan, permintaan tersebut bukannya tanpa alasan, karena saat ini Monas masih ditutup untuk umum di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
"Ya pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk bisa merekomendasikan izin pemanfaatan Monas. Itu aja," ucap Gembong saat dikonfirmasi pewarta di Jakarta, Kamis, 12 November 2020.
Menurut Gembong, semua keputusan ada di tangan Gubernur Anies apakah diberikan izin atau tidak.
"Karena prinsip dasarnya soal diberikan izin atau tidak itu menjadi kewenangannya gubernur. Artinya gubernur harus melakukan kajian yang baik, apakah perlu diberikan izin atau tidak diberikan izin," tuturnya.
Monas sendiri sudah ditutup untuk kegiatan keramaian sejak Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini. Anies juga telah menerapkan aturan PSBB transisi sampai 22 November 2020.
Pemprov DKI Jakarta mengakui belum menerima surat permohonan penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan reuni akbar 212 yang menurut pihak penyelenggara sudah disampaikan sejak tiga bulan lalu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, hingga sekarang pihaknya belum menerima permohonan izin untuk kegiatan itu, karenanya belum bisa dilakukan pembahasan terhadap rencana yang akan digelar tanggal 2 Desember 2020 itu.
"Belum (terima surat). Kan gini, setelah ada baru kita obrolin," ujar Taufan di Balai Kota Jakarta, Rabu, 11 November 2020.
Dalam proses pengajuan izin menggunakan Monas harus disampaikan dulu ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monas untuk disampaikan ke gubernur, setelah dapat disposisi gubernur, baru diteruskan oleh UPT Monas ke Kesbangpol untuk dibahas lebih lanjut mengenai kemungkinan situasi-situasi yang terjadi.
Kemudian, jika Kesbangpol merasa aman untuk mengadakan acara di Monas, maka ia akan mengeluarkan izin. Sementara Gubernur Anies Baswedan nantinya akan menerima laporan keputusannya.
"Monas ke sini, atau Monas ke pak gubernur, pak gubernur ngasih disposisi ke Monas, Monas minta pandangan kita, analisa perkiraan keadaan," tuturnya.
(by)
« Prev Post
Next Post »