Pasalnya, Mulyanto menyebut kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.
"Semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari China. Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif," tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Mulyanto menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Selasa, (24/8) dilaporkan bahwa riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.
Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT. Biotis Pharmaceuticals.
BPOM juga melaporkan bahwa saat ini tengah melakukan uji praklinis Vaksin Merah Putih ini.
Dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang dikoordinasikan BRIN, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Di tengah upaya konsorsium riset Covid-19 tersebut mempercepat produksi vaksin ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari China.
"Sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri," katanya.
Mulyanto menilai jika sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari China, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin China di Indonesia.
Rencananya, vaksin yang akan diproduksi perusahaan China di Indonesia tersebut adalah vaksin berbasis RNA.
"Terus terang saya kurang mengerti logika Pak Luhut ini. Kalau logika sederhana saya, kita harus genjot dan kawal riset dan produksi Vaksin Merah Putih dengan berbagai kebijakan yang mungkin diterapkan Pemerintah. Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," ungkapnya.
Dia berpendapat dengan keadaan ini Indonesia terkesan asing minded.
"Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
Rakornas APINDO ke-31, Selasa(24/8), Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal China yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada April 2022. Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.
Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan China di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. (jpnn)
« Prev Post
Next Post »