Baru pada 2021, untuk pertama kalinya, perwakilan perempuan Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk membacakan teks yang menandai hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, pada 17 Agustus 2021, Ketua DPR RI Puan Maharani, mendapat kehormatan membaca teks proklamasi dalam upacara kenegaraan.
Tentu saja, peristiwa tersebut patut untuk masuk dalam catatan sejarah perkembangan peran perempuan dalam politik Tanah Air. Puan berada di posisi yang memungkinkan untuk mewakili pembacaan teks proklamasi karena telah berjuang dalam perpolitikan Indonesia untuk waktu cukup lama hingga mencapai posisi penting.
Dia tidak datang tiba-tiba pada upacara kenegaraan untuk membacakan teks proklamasi. Akan tetapi, dia datang sebagai Ketua DPR yang memiliki wewenang, bukan orang luar. Ini saja sudah menjadi kebanggaan bagi perempuan Indonesia.
Mungkin dulu, R.A. Kartini tak pernah membayangkan bahwa setelah 76 tahun Indonesia merdeka, akan ada seorang perempuan yang membacakan teks penting. Ketika zaman itu, perempuan bisa membaca saja masih sangat langka.
Titik start perempuan memang tak sama. Mereka harus melalui serangkaian perjuangan untuk menunjukkan eksistensinya. Menjadi seorang perempuan dalam sejarah tak mudah. Mendapat panggung untuk berprestasi lebih sulit lagi.
Bahkan hingga hari ini, kesetaraan gender masih menjadi isu di sejumlah negara yang katanya paling demokratis dan maju. Perempuan masih menempati kelas kedua dalam masyarakat.
Pembagian kerja berbasis jenis kelamin (gender based division of labor) telah melandasi terjadinya stratifikasi gender yang membuat perempuan hanya bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik.
Apalagi, pekerjaan di sektor domestik seringkali dianggap lebih rendah daripada pekerjaan di wilayah publik, di samping juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi (unpaid labor). Peran perempuan kerap dikerdilkan.
Perempuan melawan
Padahal, kiprah perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan tak bisa dianggap sepele. Sejak masa penjajahan, perempuan aktif berorganisasi dan memperjuangkan hak kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia.
Misalnya, organisasi Pawijatan Wanito di Magelang yang didirikan pada tahun 1915 dan PIKAT (Perantaraan Ibu kepada Anak Temurun) yang dibentuk di Manado pada tahun 1917. Selain itu, di Surabaya juga ada organisasi perempuan yang dikenal dengan Poetri Boedi sejak didirikan pada tahun 1919.
Peran politik perempuan juga terus berkembang setelah Indonesia merdeka. Tercatat, pada masa Orde Lama, selain organisasi juga muncul beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik.
Di antaranya, Kartini Kartaradjasa dan Supeni, dua nama yang terkenal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Tidak hanya itu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga memiliki tokoh perempuan yaitu Walandauw. Demikian halnya dengan Partai Nahdlatul Ulama juga ada nama Mahmuda Mawardi dan HAS Wachid Hasyim.
Sayangnya, pergerakan perempuan sempat tersendat pada zaman Orde Baru. Organisasi perempuan dipreteli, lalu para perempuan “dikembalikan” ke ranah domestik. Semua organisasi keperempuanan hanya berkutat pada peran dan tugas domestik perempuan.
Salah satu organisasi yang terkenal pada masa itu adalah Dharma Wanita yang berdiri pada tahun 1974 dan dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Organisasi ini juga terkenal dengan programnya yang disebut PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga).
Namun demikian, pada tahun 1980-an banyak bermunculan organisasi perempuan yang mencoba untuk keluar dari rumusan peran Orde Baru, diantaranya Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta.
Yayasan ini bahkan memiliki jaringan hingga ke LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yakni LSM Solidaritas Perempuan dan LSM Rifka Annisa. Perjuangan aktivis perempuan pada masa ini tidaklah mudah sebab mereka masih harus mengubah mindset kaum perempuan terhadap kesetaraan gender.
Oleh karena itu, sepatutnya pencapaian perempuan lebih diapresiasi, terutama oleh sesama perempuan. Tidak hanya partisipasi politik, perempuan juga harus berpartisipasi dalam perekonomian, dengan mengembangkan potensi, baik itu di ranah formal, maupun informal.
(*)
« Prev Post
Next Post »