PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

Elektabilitas Digital Mulai Jadi Perhitungan, Nama Puan Singkirkan Anies hingga Prabowo

          Elektabilitas Digital Mulai Jadi Perhitungan, Nama Puan Singkirkan Anies hingga Prabowo
Elektabilitas Digital Mulai Jadi Perhitungan, Nama Puan Singkirkan Anies hingga Prabowo.
BENTENGSUMBAR.COM - Tak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial akhir-akhir ini telah turut andil dalam menentukan kebijakan di negeri kita. Banyak kebijakan "terpengaruh" dengan iklim dan tren di media sosial.

Pengaruh media sosial yang begitu masif ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat begitu besarnya kekuatan yang dimiliki dan banyaknya kelompok kepentingan yang memainkan peran signifikan dalam wadah media sosial di dunia maya.

Istilah facebookers, twitterland, IG-ers adalah ungkapan yang kerap muncul dalam memonitor pelaku yang aktif bermedia sosial mewakili Facebook, Twitter, dan Instagram.

Terlebih lagi, Indonesia memang tercatat sebagai negara dengan populasi pengakses internet ketujuh terbesar dunia. Saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 73,7% atau sekitar 196,7 juta pengguna. Angka ini tercatat naik dari 64,8% dari tahun 2018. 

Adapun porsi terbesar pengguna internet tersebut terserap dalam bentuk media sosial sebesar 92% dengan intensitas penggunaan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi sebesar 90%. Artinya, setiap individu di Indonesia kurang lebih memiliki dua aplikasi media sosial di setiap perangkat.

Kelas menengah jelas merupakan segmentasi terbesar dari pengguna internet karena mereka selalu ingin tersambung dengan berbagai macam media sosial. Hal ini pun mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi.

Media sosial dan Pemilu

Pergeseran tersebut pun telah mempengaruhi kontestasi pemilihan umum (Pemilu). Kini, para tokoh dan partai politik tak bisa lepas dari media sosial dalam strategi mereka. Suara-suara yang terjadi di media sosial harus diserap dan disinergikan dalam strategi mereka.

Hal tersebut terlihat dari kecenderungan yang terjadi dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Ketika itu, media sosial memiliki peranan penting dalam membentuk preferensi politik masyarakat.

Polarisasi dukungan yang terjadi di dunia nyata adalah hasil akumulasi perang siber yang berlangsung di dunia maya. Bahkan, kedua pemilu itu disebut sebagai salah satu momentum keterbelahan publik karena ramainya perang siber di media sosial antar-pendukung dengan memanfaatkan berbagai macam isu politik.

Pada tahun 2019, survei yang dilakukan oleh Charta Politika menyebut informasi di media sosial berpengaruh terhadap responden dalam menentukan pilihannya jelang Pemilu 2019. 

Dari survei itu, 24,4% responden mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka serta 37,8% mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan 19,1% responden mengatakan informasi media sosial mempengaruhi pilihan mereka; 13,6% menganggap informasi medsos tak berpengaruh, serta 5% tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, tren penggunaan media sosial semakin dalam dibandingkan Pemilu 2014. Dia pun menilai partai dan tokoh politik tidak bisa mengabaikan kekuatan media sosial, sebab media sosial jadi medium masyarakat mengakses informasi.

Dari data Charta Politika, sebanyak 78,7% responden menyatakan memiliki telepon seluler, sementara 51% menyatakan punya akun medsos. Adapun akun Whatsapp dimiliki 84,5% pemilik akun, 78,7% memiliki akun Facebook, serta 43,2% punya akun Instagram.

Muslimin mengatakan intensitas medsos juga semakin besar. Dari data itu, metode iklan bergambar juga menjadi salah satu yang efektif dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei, 24,4% responden mengatakan iklan dengan gambar logo parpol atau calon presiden dan wakil presiden membuat mereka mempertimbangkan pilihannya saat Pemilu 2019.

Lalu 22% responden menganggap iklan dengan tokoh partai cukup efektif. Sedangkan 10,6% menyebut iklan aktor/aktris kader partai efektif membuat publik mempertimbangkan pilihan. “Logo dan Ketua Umum masih menjadi yang teratas,” kata dia.

Adapun, PDI Perjuangan dianggap responden sebagai parpol yang paling rajin memasang baliho. Sebanyak 22,8% responden menyatakan sering melihat baliho dan spanduk yang dipajang caleg atau gambar partai banteng itu. Sedangkan spanduk dan baliho Golkar dan Gerindra berada di posisi kedua serta ketiga.

Baliho dan elektabilitas digital

Tampaknya fenomena itu kembali terjadi pada 2021. Elektabilitas digital Ketua DPR Puan Maharani tercatat melonjak naik setelah PDI Perjuangan marak memasang baliho Puan.

Dari rilis Drone Emprit, nama Puan Maharani masuk urutan dua teratas, menyingkirkan nama-nama seperti AHY, Anies Baswedan, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto.

Meskipun dianggap konvensional, sepertinya efek baliho Puan efektif mengangkat popularitas digitalnya. Pasalnya, Puan memiliki aktivitas digital yang tak terlalu mencolok, berbeda dengan Anies, Sandi, atau Ridwan Kamil yang sangat aktif di media sosial.

Bisa jadi, Puan yang tak terlalu banyak mengekspos kerjanya di medsos, justru mendapat perhatian warga net. Kunjungan kerja dan laporan kinerja Puan naik dari pemberitaan media yang lebih kredibel. Hal ini bisa jadi mempengaruhi perbincangan di dunia maya yang justru mengangkat nama Puan di medsos. 

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...