PILIHAN REDAKSI

Perbedaan Jadikan Kekuatan, Ansor Pasbar Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah lesunya gerakan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Pasaman Barat, Gerakan Pemuda Ansor tern...

Advertorial

Politikus PKS Kesal Interupsi Tak Digubris Puan: Bagaimana Mau Jadi Capres

          Politikus PKS Kesal Interupsi Tak Digubris Puan: Bagaimana Mau Jadi Capres
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes kesal interupsi saat rapat paripurna tidak digubris oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dengan nada kesal, dia melempar suatu ujaran kepada Puan.

"Bagaimana mau jadi capres,” katanya saat rapat paripurna DPR RI, Senin, 8 November 2021.

Momen itu terjadi ketika Puan akan menutup rapat paripurna dengan agenda tunggal yaitu pengesahan laporan Komisi I terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Fahmi meminta kesediaan pimpinan rapat agar diberikan waktu untuk menyampaikan interupsi. Fahmi sudah meminta waktu dan sudah menyebut nomor keanggotaannya.

"Pimpinan saya minta waktu, pimpinan saya A432 pimpinan," ujarnya.

Namun, Puan malah melanjutkan menutup rapat dan mengucapkan salam penutup kepada anggota dewan yang hadir.

"Kami perkenankan kami menutup rapat paripurna, dengan mengucapkan alhamdulillah. Wasalammualaikum. Om zanti santi om namu budaya salam kebajikan," ujar Puan.

"Bagaimana mau jadi capres," teriak Fahmi dengan nada kesal.

PDIP Bela Puan


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto memberikan pembelaan kepada Ketua DPR RI yang tidak memberikan interupsi kepada anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes dalam rapat paripurna. Utut mengatakan, pimpinan sidang berhak memberikan interupsi atau tidak.

"Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak," ujarnya usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senin, 8 November 2021.

Dia mengatakan, agenda rapat paripurna hari ini tunggal. Yaitu pengesahan laporan Komisi I DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Wasekjen PDIP ini, interupsi sebaiknya bisa dilakukan di tempat lain. Agar kesakralan acara rapat paripurna terjaga.

"Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima tni, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya keskralannya bisa terjaga," tutup Utut. (Merdeka)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...