PILIHAN REDAKSI

Dag Dig Dug Reshuffle Menteri, Jokowi Diprediksi Bakal Depak NasDem dari Kabinet

BENTENGSUMBAR.COM - Isu reshuffle menteri di kabinet Indonesia Maju terus menggelinding. Kali ini, menteri dari NasDem disebut-...

Advertorial

57,2% Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

          57,2% Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin
57,2% Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin
BENTENGSUMBAR.COM - Lembaga Survei Independen merilis hasil survei terbarunya pada Kamis, 21 April 2022. Lembaga Survei Independen (LSI) melakukan Survei Opini publik yang dimulai 7 April hingga 15 April 2022.

Survei ini mengambil populasi warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum ketika survei dilakukan, diambil di 34 provinsi. 

Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 1.500 responden. Dengan margin of error 3.05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode yang digunakan melalui wawancara dilakukan lewat telepon oleh tim survei Lembaga Survei Independen.

Dalam temuan survei pada bulan April ini sebanyak 57,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Meski demikian, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah tidak dapat dianggap remeh, karena angkanya mencapai 36,2%. 

"Ada beberapa point yang menjadi catatan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, misalnya, kenaikan utang pemerintah yang terus menumpuk hingga mencapai 7 ribu triliun rupiah dan menurunnya kebebasan berpendapat," ungkap Fathur Rahman, Direktur Riset Lembaga Survei Independen melalui siaran persnya yang diterima BentengSumbar.com pada Kamis, 21 April 2022.

Selain itu, jelas Fathur Rahman, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin juga muncul saat pemerintah sulit mengontrol polemik kelangkaan minyak goreng.

"Naiknya harga-harga kebutuhan pokok; berlarutnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasimenjadi pintu masuk pada perpanjangan masa jabatan Presiden, ketidakadilan hukum, serta rusaknya tatanan demokrasi," katanya. (by)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »