Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra Pimpin Rapat Paripurna terkait Penyampaian Fraksi dan Penerapan SPBE

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang SPBE, Selasa (25/2).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhammad Iqra Chissa Putra memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (25/2).

Paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Muhidi bersama Wakil Ketua, Evi Yandri Rajo Budiman. Sedangkan Gubernur Sumbar diwakili Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Yozarwadi, didampingi asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Sumbar.

Pada paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan terkait SPBE untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Ade Putra menyatakan fraksinya mendukung penuh penerapan SPBE tersebut, sebab dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan,” kata Ade Putra.

Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum fraksi menyampaikan, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daerah juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” sebut Ade Putra.

Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih untuk memastikan bahwa seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang stabil dan cepat. Hal ini perlu dipastikan mengingat, kesiapan infrastuktur menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE.

“Saat ini sama-sama kita ketahui, masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terhadap hal ini. Dan kami juga Mohon penjelasan rinci, bagaimana infrastruktur TIK kita di Sumatera Barat, apakah sudah cukup memadai atau belum dan bagaimana langkah mengatasinya,” ujar Ade.

Ade Putra menyebutkan, penerapan SPBE akan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar bisa memanfaatkan sistem dengan optimal.

“Menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan SPBE. Mohon penjelasannya terkait langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini,” kata Ade. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News