Ternyata Ini Alasan Menkeu Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun meski APBN 2025 Defisit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian tinggi.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus bergerak cepat dalam menjaga kestabilan fiskal negara, terlebih di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan tekanan pasar yang tidak menentu.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan penarikan utang baru untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Hingga akhir triwulan pertama, jumlah utang baru yang telah ditarik pemerintah mencapai Rp 250 triliun, atau setara 40,6 persen dari total kebutuhan pembiayaan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 775,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian tinggi, mengingat dinamika pasar keuangan yang sangat fluktuatif dan tekanan eksternal yang terus berkembang.

Ia menambahkan bahwa proses penarikan utang dilakukan secara selektif dan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan risiko jangka panjang terhadap anggaran negara.

“Realisasi pembiayaan ini kami lakukan secara hati-hati. Kami terus memantau pergerakan pasar obligasi, sekaligus menjaga fleksibilitas APBN agar tetap mampu menghadapi guncangan dari sisi global maupun domestik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual yang digelar bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sampai Maret 2025, APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun, atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun demikian, dalam struktur fiskal pemerintah, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 17,5 triliun.

Artinya, jika tidak memperhitungkan beban pembayaran bunga utang, penerimaan negara masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Tak hanya itu, kas negara hingga periode yang sama masih berada pada posisi surplus sebesar Rp 145,8 triliun.

Angka ini dinilai cukup untuk memberikan bantalan fiskal yang kuat, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah masih memiliki ruang likuiditas yang sehat dalam menghadapi kemungkinan tekanan keuangan di masa mendatang.

Pendapatan negara sendiri sudah mencapai Rp 516,1 triliun, atau sekitar 17,2 persen dari target APBN 2025, yang dihimpun dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi lain, belanja negara juga terus bergulir, mencapai Rp 620,3 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, dan melindungi masyarakat dari dampak tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

APBN akan terus digunakan sebagai instrumen utama untuk menstabilkan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pemulihan di sektor riil. (*)

Sumber: Radarkediri

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News