Evaluasi Gubernur Rampung, Ketua DPRD Padang Muharlion: APBD 2026 Total Rp2,7 Triliun

Muharlion menjelaskan, DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi gubernur. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah menuntaskan salah satu tahapan penting, yakni pembahasan dan penyesuaian atas evaluasi Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (20/12) di Gedung DPRD Kota Padang. Seluruh catatan evaluasi tersebut telah dibahas bersama dan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muharlion menjelaskan, DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi gubernur, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, seluruh SPM yang menjadi catatan telah dipenuhi dan ditambahkan dalam postur RAPBD 2026.

Salah satu fokus penting dalam evaluasi tersebut, lanjut Muharlion, adalah penguatan sistem peringatan dini bencana, khususnya banjir. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menambah pengadaan alat Early Warning System (EWS), termasuk untuk kawasan rawan seperti Gunung Nago, sementara untuk Batu Busuk disebut sudah tersedia meski sebelumnya sempat mengalami kerusakan dan masih dalam tanggung jawab pemeliharaan.

Selain itu, Muharlion mengungkapkan adanya catatan gubernur terkait pergeseran belanja bantuan sosial, seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis. DPRD mendorong agar belanja tersebut dipindahkan ke belanja barang dan jasa maupun belanja modal agar lebih tepat sasaran dan sesuai regulasi.

“Total anggaran untuk program LKS dan seragam gratis mencapai Rp19,2 miliar. Itu kita letakkan pada belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan, sesuai dengan catatan evaluasi gubernur,” ujar Muharlion.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama TAPD menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi kriteria administrasi, seperti hibah tanpa nama dan alamat penerima yang jelas. Anggaran tersebut diputuskan untuk dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dan sebagian dialokasikan untuk penanganan sistem serta peralatan pendukung kebencanaan.

Dari sisi postur anggaran, Muharlion menyebutkan total APBD Kota Padang Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp2,5 triliun dan belanja daerah yang diperkirakan mencapai Rp2,697 triliun.

“Selisih atau defisit sekitar Rp100,42 miliar akan kita tutupi melalui pembiayaan daerah, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pinjaman sesuai ketentuan,” jelas Ketua DPRD Padang itu.

Sementara itu, Asisten III Setdako Padang, Corry Saidan, membenarkan bahwa pembahasan evaluasi gubernur telah dilakukan secara intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Ia mengatakan, kesepakatan terhadap seluruh catatan evaluasi telah dicapai.

Corry menyebutkan, beberapa penyesuaian penting dalam evaluasi meliputi pergeseran belanja bansos ke belanja barang dan jasa, penyesuaian iuran jaminan kesehatan, serta pemenuhan SPM di bidang perumahan dan penanganan kawasan transit, masing-masing dengan alokasi anggaran khusus.

Selain itu, RAPBD 2026 juga mengakomodasi tambahan belanja modal untuk pengadaan dua unit water EWS sebagai bagian dari mitigasi bencana. Pemerintah Kota Padang juga menganggarkan pemanfaatan dana CSR PLN sebesar Rp1,2 miliar yang akan direalisasikan pada 2026 untuk pembangunan fasilitas toilet umum.

“Dalam tiga hari ke depan, hasil pembahasan evaluasi ini akan kami sampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, RAPBD 2026 akan ditetapkan menjadi Perda dan Perwako,” kata Corry.

Dengan rampungnya tahapan evaluasi tersebut, DPRD Kota Padang berharap APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap risiko bencana di Kota Padang. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News