HEADLINE
Dua Anak Hilang Akibat Terseret Ombak di Kawasan Pantai Ujung Karang, Wawako Maigus Nasir Sampaikan Duka Cita    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Dua Anak Hilang Akibat Terseret Ombak di Kawasan Pantai Ujung Karang, Wawako Maigus Nasir Sampaikan Duka Cita
Wawako Maigus Nasir menyampaikan duka cita mendalam sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga korban agar tetap tabah menghadapi musibah ini. (Foto/Tommi) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengunjungi keluarga dua anak yang dilaporkan hilang akibat terseret ombak di kawasan Pantai Ujung Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Senin (27/4/2026).

Dua anak yang hilang tersebut adalah Rasyid (8) dan Zafran (9), warga Kelurahan Gunung Pangilun. Rasyid berdomisili di Jalan Ambun Suri, sedangkan Zafran di Jalan Cinduo Mato Nomor 35. Keduanya dilaporkan hilang saat berenang di pantai pada 18 April 2026 lalu. Memasuki hari kesembilan, pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat setempat.

Maigus Nasir menyampaikan duka cita mendalam sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga korban agar tetap tabah menghadapi musibah ini.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini,” ujarnya, didampingi Camat Padang Utara, Sa’at.

Selanjutnya, Maigus juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian. Sejak laporan diterima, pencarian dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat.

“Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim gabungan dan masyarakat yang telah berupaya maksimal. Semoga segala ikhtiar ini menjadi amal kemanusiaan bagi kita semua,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus memberikan dukungan moril kepada keluarga korban. 

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam mengawasi aktivitas anak-anak di kawasan pesisir pantai. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," harapnya. (tommi)

Wako Pariaman Audiensi dengan Sestama BNPB Terkait Penanganan Pasca Bencana di Kota Pariaman    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Wako Pariaman Audiensi dengan Sestama BNPB Terkait Penanganan Pasca Bencana di Kota Pariaman
Wali Kota Pariaman Yota Balad bersama jajaran Pemerintah Kota Pariaman melakukan audiensi dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman Yota Balad bersama jajaran Pemerintah Kota Pariaman melakukan audiensi dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, beserta beberapa pejabat utama BNPB terkait penanganan pasca bencana di Kota Pariaman, di Kantor Pusat BNPB, Jakarta Timur, Senin (27/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, Yota Balad didampingi Sekretaris Daerah Afrizal Azhar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Rudy Repenaldi Rilis, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Ferry Ferdian Bagindo Putra.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Pariaman ini sebelumnya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan BNPB  yang telah diberikan kepada Kota Pariaman, baik dalam penanggulangan bencana maupun dukungan pemulihan pasca bencana.

"Kami hadir hari ini, membawa harapan dari masyarakat Kota Pariaman yang tertimpa bencana. Proposal yang kami sampaikan merupakan bagian dari upaya serius untuk memulihkan kehidupan warga dan infrastruktur yang rusak akibat banjir besar 27 November 2025 lalu," ujarnya.

Yota Balad memaparkan kondisi dampak bencana beberapa waktu lalu dan penguatan mitigasi bencana yang perlu dukungan dan support dari BNPB.

“Ada beberapa usulan pemerintah Kota Pariaman yang kami ajukan melalui proposal, di antaranya proposal bantuan hibah Rusak Ringan (RR) terhadap infrastruktur yang rusak, bantuan peralatan, batuan pusdalops dan juga sinergi penguatan kapasitas masyarakat tanggap bencana,” tukasnya

Pihaknya sangat mengapresiasi dukungan BNPB selama ini. Dirinya berharap, sinergi ini terus terjaga agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, ulasnya mengakhiri.

Audiensi ini menjadi bagian penting dalam proses koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pasca-bencana. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dapat segera terealisasi secara optimal. (J/at)

Dilantik BPC HIPMI Kota Pariaman 2026-2029, Ini Pesan Wawako Pariaman    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Dilantik BPC HIPMI Kota Pariaman 2026-2029, Ini Pesan Wawako Pariaman
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, ketika menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Pariaman periode 2026-2029, yang digelar di aula Pertemuan RM Sambalado, Kota Pariaman, Senin (27/4/2026). (Foto/Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kami berharap HIPMI dapat membuat kegiatan yang bervariasi dan bersinergi dengan Pemerintah, untuk bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, yang tertata dan terprogram dengan baik

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, ketika menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Pariaman periode 2026-2029, yang digelar di aula Pertemuan RM Sambalado, Kota Pariaman, Senin (27/4/2026).

“Kami berpesan kepada kita semua yang hadir, terkhusus para pengusaha muda, baik yang ada di Sumatera Barat dan Kota Pariaman, untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah, baik melalui event-event yang dapat mendatangkan orang ramai, maupun investasi dan kegiatan pendampingan kewirausahaan,” ujar Mulyadi

Pelantikan pengurus BPC HIPMI Kota Pariaman periode 2026-2029 dipimpin  Ketua Umum BPD HIPMI Sumatra Barat, M. Dhanni Hariyona, yang resmi melantik jajaran pengurus baru, dengan Ketua Umum Rido Lofbestari, Sekretaris Umum Muhajir Muslim, dan Bendahara Umum M. Fadhil.

Mulyadi, dalam sambutanya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan HIPMI. Dirinya menyebut bahwa organisasi tersebut sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kota Pariaman sangat serius dalam menghidupkan peluang dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu di dalam visi dan misi kami yang tertuang dalam program unggulan ada program Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga,” tukasnya.

Mantan Anggota DPRD 3 periode ini juga menyebutkan  kita membutuhkan sinergi yang konkret dengan semua pihak, tidak terlepas dengan HIPMI. Tema yang diangkat sangat luar biasa "Pengusaha Muda, Pilar Ekonomi Bangsa" dengan hastag Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha, kata Mulyadi.

Ia juga menyoroti keberagaman latar belakang pengurus HIPMI Kota Pariaman, yang tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha, tetapi juga memiliki unsur ulama lulusan luar negeri. Menurutnya, hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun ekonomi berlandaskan nilai.

“Keberadaan Sekretaris Umum (Sekum) Muhajir Muslim sebagai lulusan Mesir yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pariaman serta M. Fadhil dari pengusaha muda dan politikus muda, sebagai representasi jejaring politik dan sosial yang kuat,” tutupnya.

Ketua BPD HIPMI Sumatra Barat, M. Dhanni Hariyona, mengingatkan sejarah panjang HIPMI yang didirikan pada 1972 oleh para saudagar muda, banyak di antaranya berasal dari Minangkabau. Menurutnya, semangat kewirausahaan tersebut, harus kembali dihidupkan dalam konteks kekinian.

“Banyak pengusaha yang berasal dari Minangkabu yang sukses di rantau. Untuk itu anak muda tidak boleh santai, apalagi saat ini dunia usaha bergerak sangat cepat. Kalau tidak ikut berlari, kita akan tertinggal,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Forkopimda, Ketua TP-PKK Yosneli Balad, Ketua GOW Dina Mulyadi, Pengurus BPD HIPMI Sumatera Barat, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Padang, Wendoky Putra Basko, Ketua KONI Edison TRD, serta unsur BUMN, BUMD yang hadir.

Diakhir acara, dilanjutkan dengan pemaparan dan sosialisasi Sensus Ekonomi oleh Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, Riqaldi, untuk seluruh audiens yang hadir, di mana Sensus Ekonomi ini akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 di seluruh Indonesia, untuk mendata 18 lapangan usaha, mencakup ekonomi digital, lingkungan, serta struktur usaha, dalam upaya menyediakan data dasar bagi pemerintah, untuk perencanaan kebijakan ekonomi yang akurat. (J/at)

Wali Kota Solok Sambut Tim Penilai Lomba Dasawisma Berprestasi, Harapkan Raih Hasil Terbaik di Tingkat Provinsi    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Wali Kota Solok Sambut Tim Penilai Lomba Dasawisma Berprestasi, Harapkan Raih Hasil Terbaik di Tingkat Provinsi
Wali Kota Solok menerima kunjungan kerja Tim Penilai Lomba Kelompok Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. (Foto/Oktriyoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Solok menerima kunjungan kerja Tim Penilai Lomba Kelompok Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Dasawisma Melati IX, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, pada Senin, 27 April 2026 ini menjadi bagian penting dari rangkaian proses penilaian yang diselenggarakan untuk menjaring kelompok kerja terbaik di wilayah Sumatera Barat.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Provinsi Sumatera Barat, Ny. Deta Vasco Roseimy yang turut memimpin rombongan tim penilai. 

Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok, Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait, Camat Lubuk Sikarah, Lurah Tanah Garam, para tamu undangan, pengurus, dan anggota TP-PKK serta kelompok Dasawisma setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberadaan serta peran strategis kelompok Dasawisma. 

Ia menegaskan bahwa lembaga ini merupakan ujung tombak utama dalam upaya pemberdayaan keluarga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Melalui berbagai program yang disusun dan dilaksanakan, Dasawisma menjadi wadah nyata untuk menumbuhkan kemandirian, meningkatkan keterampilan, serta membangun kesadaran akan pentingnya kesejahteraan keluarga di berbagai aspek kehidupan.

Wali Kota juga menyampaikan harapan yang besar agar Dasawisma Melati IX mampu menampilkan kinerja terbaiknya dan berhasil meraih peringkat tertinggi dalam penilaian yang berlangsung di tingkat provinsi ini.

Selama kegiatan berlangsung, tim penilai melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat secara nyata hasil karya dan pelaksanaan program yang telah dijalankan. 

Selain itu, disampaikan pula pemaparan mengenai berbagai program unggulan yang menjadi keunggulan kelompok tersebut.

Berbagai inovasi dan kontribusi nyata yang telah dilakukan di lingkungan Kelurahan Tanah Garam menjadi bukti nyata peran aktif Dasawisma dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.(80)

Pemko Padang Targetkan 37.648 Pekerja Rentan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Pemko Padang Targetkan 37.648 Pekerja Rentan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Target ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran  saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi, di Kediamannya, Senin (27/4/2026). (Foto/Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan sebanyak 37.648 pekerja rentan di Kota Padang dapat terdaftar dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam kurun waktu lima tahun.

Target ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran  saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi, di Kediamannya, Senin (27/4/2026).

Fadly Amran menegaskan, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Melayani, yang berfokus pada kemudahan akses layanan publik, khususnya jaminan sosial bagi masyarakat Kota Padang.

“Kita terus mendorong agar pekerja rentan dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap dukungan BPJS agar target ini bisa tercapai, karena program ini sudah berjalan lebi satu tahun,” ujarnya.

Fadly Amran berharap, perluasan kepesertaan dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Padang, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Padang yang dinilai konkret dalam memperluas cakupan kepesertaan, termasuk melalui regulasi yang telah ditetapkan.

“Saat ini, sekitar 10 ribu pekerja informal di Kota Padang telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan dari Pemerintah Kota Padang. Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” ungkapnya.

Afrialdi menambahkan, untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, pihaknya bersama Pemerintah Kota Padang akan mengoptimalkan peran dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami akan mengundang perusahaan kategori platinum dan gold untuk berkontribusi. Setiap perusahaan diharapkan dapat melindungi minimal 100 hingga 200 pekerja rentan melalui CSR, sehingga target Pemko Padang dapat tercapai,” terang Afrialdi.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Feri Erviyan Rinaldy, Kabag Perekonomian dan SDA Indra Noveri, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Malvi Hendri. (Tommi)

Michelle Quinessha Rilis “Like A Diamond”, Penyanyi Usia 12 Tahun Siap Go Internasional    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Michelle Quinessha Rilis “Like A Diamond”, Penyanyi Usia 12 Tahun Siap Go Internasional
Michelle Quinessha rilis lagu Like A Diamond, Penyanyi usia 12 Tahun siap go internasional.  (Foto/Fadhli). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Industri musik Tanah Air kembali diramaikan oleh kehadiran penyanyi pendatang baru dengan potensi besar untuk mendunia, Michelle Quinessha.

Ia baru saja merilis single terbaru berjudul “Like A Diamond”, karya Rulli Aryanto dan diproduksi oleh Senada Digital Records.

Peluncuran tersebut menegaskan langkah konsisten penyanyi asal Jakarta tersebut dalam menapaki jalur profesional di usia yang masih sangat muda, seperti disampaikan Michelle Quinessha kepada awak media pada Senin (27/4/2026).

Michelle Quinessha lahir di Jakarta pada 14 Desember 2013 dari pasangan Wong Benny asal Cirebon dan Nelly asal Jakarta.

Kedua orang tuanya dikenal sebagai pengusaha di bidang properti yang aktif mendukung perjalanan kreatif sang putri.

Dukungan keluarga menjadi fondasi kuat yang membantu Michelle berkembang dengan percaya diri di dunia hiburan.

Lagu terbarunya tersebut dirilis pada Rabu, 22 April 2026 di berbagai platform musik digital.

Saat menjalani kehidupan sebagai siswi kelas 6 di Tzu Chi School Indonesia, Michelle tetap memprioritaskan pendidikan di tengah jadwal yang padat.

Aktivitas harian berlangsung dari pagi hingga sore di sekolah, lalu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti les akademik, vokal, piano, dance, hingga renang. 

Disiplin menjadi kunci utama, sementara sang ibu berperan penting dalam menyusun jadwal agar semua kegiatan berjalan seimbang.

Michelle juga dikenal sebagai penyanyi muda yang mampu membawakan lagu dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Mandarin, dan Inggris.

Tantangan terbesar ia rasakan saat menyanyikan lagu berbahasa Mandarin karena membutuhkan ketelitian dalam pelafalan serta pemahaman makna lirik. 

Proses tersebut justru memperkuat kemampuan interpretasi dan memperkaya karakter vokalnya di atas panggung.

Perjalanan musik Michelle dimulai lewat lagu “Tak Ada Yang Tak Mungkin” yang memiliki makna mendalam bagi dirinya.

Lagu tersebut mencerminkan keyakinan bahwa mimpi dapat diraih dengan usaha, kepercayaan diri, dan ketekunan.

Pesan inspiratif menjadi benang merah yang terus ia bawa dalam setiap karya, termasuk dalam rilisan terbarunya.

Selain dunia musik, Michelle juga menunjukkan jiwa entrepreneurship sejak duduk di bangku sekolah dasar.

Pengalaman berjualan sejak kelas 3 membentuk karakter mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. 

Nilai-nilai tersebut ia terapkan dalam setiap proses kreatif, mulai dari latihan hingga rekaman, sehingga membentuk etos kerja yang matang di usia muda.

Ke depan, Michelle tengah mempersiapkan mini album berbahasa Inggris dengan tema besar tentang mimpi, proses bertumbuh, dan pentingnya keluarga. 

Ia ingin menyampaikan pesan tentang percaya diri serta semangat pantang menyerah kepada para pendengar. 

Nilai berbakti kepada orang tua juga menjadi bagian penting yang ingin ia suarakan melalui karya-karyanya.

Dukungan dari lingkungan sekitar turut memperkuat langkah Michelle di industri musik.

Keluarga, guru, dan teman-teman memberikan respons positif dan rasa bangga atas pencapaiannya. 

Dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi Michelle untuk terus berkarya dan berkembang.

Sang ibu, Nelly, mengungkapkan bahwa bakat Michelle mulai terlihat sejak usia delapan tahun ketika ia dengan inisiatif sendiri meminta mengikuti les vokal, piano, dan dance. 

Kebiasaan berlatih secara mandiri di rumah memperlihatkan keseriusan serta kecintaan terhadap musik. 

Orang tua pun berkomitmen menjaga keseimbangan antara pendidikan, karier, dan kehidupan sosial agar Michelle tetap menikmati masa kecilnya.

Produser sekaligus pemilik label Senada Digital Records, Rulli Aryanto, menilai Michelle memiliki nilai lebih yang jarang dimiliki artis seusianya. 

Sikap santun, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kemauan belajar menjadi faktor utama yang membuatnya menonjol. 

Ia juga melihat potensi besar Michelle sebagai artis masa depan dengan karakter vokal unik dan kemampuan multibahasa yang menjadi kekuatan tersendiri di industri musik Indonesia.

Melalui rilisan “Like A Diamond”, Michelle Quinessha menegaskan eksistensi sebagai penyanyi muda dengan visi besar.

Perjalanan yang ia bangun tidak hanya berfokus pada popularitas, tetapi juga pada proses, nilai, dan inspirasi. 

Dengan dukungan keluarga serta dedikasi tinggi, Michelle membuka peluang untuk menjadi salah satu talenta berpengaruh di generasi mendatang.

Live perform Michelle Quinessha saat membawakan lagu “Like A Diamond” dapat langsung disaksikan melalui tautan berikut: https://youtu.be/ksw3F9kls-c?si=b06w2vIMXQM4xUF0.

Lopran: Muhammad Fadhli

Diserahkan Ketua DPD Dedi Boxer, DPC F-SPTI Kabupaten Bengkalis Resmi Dipimpin Muhammad Kamil Ikhsan    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Diserahkan Ketua DPD Dedi Boxer, DPC F-SPTI Kabupaten Bengkalis Resmi Dipimpin Muhammad Kamil Ikhsan
Dedi Kusnadi alias Dedi Boxer resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) F-SPTI Kabupaten Bengkalis kepada Muhammad Kamil Ikhsan untuk masa bhakti 2026-2027. (Foto/Anhar Rosail). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sabtu, 25 April 2026 di Pekanbaru, Riau, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi-Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) Provinsi Riau, Dedi Kusnadi alias Dedi Boxer resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) F-SPTI Kabupaten Bengkalis kepada Muhammad Kamil Ikhsan untuk masa bhakti 2026-2027.

Seperti diketahui, Pimpinan Pusat (PP) FSPTI-KSPSI di bawah pimpinan CP Nainggolan dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 547/Pdt.G/2023/PN.JKT dan SK Menkumham No. AHU/0001382.AH.01.08 Tahun 2022.

CP Nainggolan terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk periode 2022-2027 melalui mekanisme Munas.

Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan, kepengurusan ini memiliki dasar hukum yang kuat (SK Menkumham 2022 dan putusan PN Jaktim).

CP Nainggolan terpilih secara aklamasi dalam Munas FSPTI-KSPSI untuk masa bakti 2022-2027 dan organisasi ini aktif mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan terdaftar sebagai bagian dari serikat pekerja di Indonesia.

Pihak CP Nainggolan telah menyurati Kemenaker terkait keabsahan ini, khususnya di tingkat wilayah seperti Riau, guna membedakan dengan kepengurusan lain yang dianggap tidak sah.

Untuk itu, DPD F-SPTI Riau dibawah komando Dedi Boxer, berharap, dengan telah disahkannya SK kepengurusan DPC F-SPTI Kabupaten Bengkalis yang sah secara hukum, segera lakukan konsolidasi dan merangkul semua anggota agar bekerja sesuai AD/ART organisasi dan berkekuatan hukum yang tetap.

"Ini perlu kita lakukan, sehingga anggota yang bekerja dilapangan merasa nyaman dan dilindungi secara hukum, karena legalitas kita sah dan tercatat di Kemenkumham," ujarnya.

Sementara, Ketua DPC F-SPTI Kabupaten Bengkalis terpilih, Muhammad Kami Ikhsan yang akrab disapa Kamil berharap, agar semua pihak menghormati legalitas kepengurusan F-SPTI yang dikomandoinya saat ini. Karena Ia mengakui, hanya ingin anggota yang bekerja dilapangan dilindungi secara hukum dan nyaman dalam melakukan aktivitas.

"Kita berharap, agar anggota yang belum tercatat secara hukum, segera melakukan registrasi ulang. Kita senantiasa selalu membuka komunikasi. Tujuan kita hanya agar organisasi ini sah menurut hukum dan kawan-kawan dalam mencari rezeki nyaman dilapangan tanpa khawatir tersandung masalah hukum," ujarnya.

Kamil juga menjelaskan, sebelum lebih jauh mengembangkan organisasi, Ia juga akan menyurati semua pihak terkait keabsahan F-SPTI di Kabupaten Bengkalis saat ini berdasarkan yang tercatat di Kemenkumham RI.

"Semua dokumen keabsahan akan kita lampirkan. Mudah-mudahan F-SPTI Kabupaten Bengkalis kedepannya semakin solid dan maju," harapnya. (Anhar Rosail)

Sarang Narkoba Indra Pura Langsung Digerebek Kanit Reskrim Polsek Air Putih IPDA Evan Hutabarat, 1 Orang Tersangka Diamankan    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Sarang Narkoba Indra Pura Langsung Digerebek Kanit Reskrim Polsek Air Putih IPDA Evan Hutabarat, 1 Orang Tersangka Diamankan
Polsek Air Putih menggerebek sarang narkoba di Gang Krakatau, Kelurahan Indra Pura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Minggu (26/4/2026) malam. (Foto/Herman). 

BENTENGSUMBAR.COM
Polsek Air Putih menggerebek sarang narkoba di Gang Krakatau, Kelurahan Indra Pura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Minggu (26/4/2026) malam. Dari lokasi, petugas mengamankan seorang pria terduga pengguna sabu.

Saat digeledah, polisi temukan 1 plastik klip transparan berisi sabu seberat 1,54 gram, 1 timbangan elektrik, pipet, alat hisap, sejumlah mancis dan 5 unit motor.

Petugas yang melakukan penggerebekan mengalami kesulitan saat menjalankan tugasnya karena terhalang pintu besi yang di pasang bandar sebagai perlindungan.

Setelah didobrak, pintu besi berhasil dibuka, namun terduga bandar dan sejumlah pengguna yang mengetahui pendobrakan pintu besi langsung kabur lewat atap seng yang dijebol.

Petugas hanya dapat mengamankan seorang pengguna inisial MI, 23 tahun, warga setempat yang terlambat melarikan diri.

Kapolsek Air Putih, AKP Rahmad R Hutagaol, mengatakan melalui Kanit Reskrim Polsek Air Putih Ipda Evan Hutabarat mengaku, penggerebekan berawal dari informasi masyarakat dan pengurus gereja yang melaporkan aktivitas narkoba di lokasi. Petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan.

"Pelaku sudah di limpahkan ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses hukum dan mengungkap jaringan narkoba lainnya," kata Hutagaol.

Penggerebekan di Gang Krakatau ini viral di media sosial setelah diposting akun Facebook @Jungkes dan @Bambang Irawan. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Kawal APBD 2026, Kemendagri Perketat Aturan Anggaran Stunting agar Tepat Sasaran    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Kawal APBD 2026, Kemendagri Perketat Aturan Anggaran Stunting agar Tepat Sasaran
Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Fauzan Hasan, S.STP, M.Si membuka Rapat Koordinasi Pusat yang digelar secara semi-hybrid. (Foto/Husnie)

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah melalui Kemendagri mengambil langkah tegas untuk memastikan anggaran penanganan stunting tidak sekadar habis terserap, tetapi benar-benar berdampak nyata.  Kemendagri resmi memutakhirkan pedoman penandaan (tagging), pelacakan (tracking), dan evaluasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2026.

Fokus utama rapat ini yaitu pemutakhiran pedoman penandaan (tagging), pelacakan (tracking), dan evaluasi anggaran, guna memastikan setiap intervensi yang didanai benar-benar efektif dan berdampak di lapangan.

Pada kesempatan itu, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan menekankan bahwa paradigma penganggaran harus berubah.

“Ke depan, kita tidak lagi bicara soal besarnya serapan anggaran. Setiap rupiah dalam APBD harus mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan. Jika serapan anggaran mencapai 100%, namun angka stunting tetap stagnan, itu tanda ada yang salah dengan intervensinya,” tegas Fauzan, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (27/4/2026).

Ia menekankan bahwa penguatan sistem tagging, tracking, dan evaluasi anggaran menjadi kunci dalam memastikan belanja daerah tepat guna. Setiap alokasi anggaran harus mampu memberikan dampak langsung terhadap perbaikan gizi, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah dalam APBD harus menjawab permasalahan nyata di lapangan. Tidak cukup hanya terserap, tetapi harus berdampak pada penurunan prevalensi stunting,” tegasnya.

Dari hasil evaluasi pedoman tahun sebelumnya, Kemendagri mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari pendekatan yang masih cenderung top-down, integrasi yang belum optimal dalam siklus perencanaan daerah, hingga lemahnya keterkaitan antara anggaran dan outcome nyata.

Berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, Kemendagri mengidentifikasi beberapa tantangan besar yang kerap menghambat efektivitas anggaran. 

Pertama, dominasi pendekatan top-down. Program seringkali belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di akar rumput. Kedua, masalah sinkronisasi.

Ketidaksesuaian nomenklatur antara perencanaan di Bappeda dan penganggaran di BPKAD dalam sistem SIPD. Terakhir, evaluasi yang subjektif. Belum adanya standar pembobotan anggaran yang objektif.

Untuk mengatasinya, Kemendagri melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 telah merinci ratusan subkegiatan spesifik: 133 subkegiatan untuk tingkat Provinsi dan 267 subkegiatan untuk kabupaten/kota, yang mencakup ribuan sub-rincian objek belanja umum maupun kewilayahan.

Selain aspek kebijakan, masih ditemukan sejumlah kendala teknis, seperti ketidaksinkronan nomenklatur antara perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta perlunya standar pembobotan yang lebih objektif.

Pada rapat koordinasi pusat yang digelar secara hybrid di Depok selama dua hari, mulai Rabu (22/4) hingga Kamis (23/4), sejumlah narasumber turut memberikan perspektif strategis dalam forum ini. 

Perencana Ahli Pertama dari Bappenas, Dio Anggara, memaparkan pentingnya optimalisasi anggaran dari tahap perencanaan hingga dampak.

Sementara itu, Aradea Chandra dari Kementerian Keuangan menyoroti kebijakan fiskal daerah dalam mendukung penanganan stunting secara terintegrasi.

Pada sesi evaluasi, Jifvy Magdalena dari Direktorat Keuangan Daerah menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.

“Perencanaan pusat harus disinergikan di daerah. Kita perlu membantu daerah menyusun skenario pendanaan untuk membangun intervensi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan RPJMN,” jelasnya.

Pada hari kedua, pakar kebijakan publik Iing Mursalim memberikan masukan strategis terkait penyempurnaan pedoman. 

Ia menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang lebih aktif dan evaluasi berbasis daerah. 

“Evaluasi tidak cukup dilakukan secara agregasi nasional. Harus dilihat per daerah agar menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan kontekstual,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya timeline yang jelas untuk setiap tahapan penandaan, pelacakan, dan evaluasi anggaran, sehingga implementasi di daerah menjadi lebih terarah. 

Di penghujung kegiatan, lintas kementerian/lembaga menyepakati tujuh poin utama guna mengawal APBD 2026 antara lain: standardisasi nasional, pedoman adaptif, finalisasi substansi, sinergi kelembagaan, rencana kerja kolaboratif, acuan resmi, dan monitoring. 

Melalui pedoman baru ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan audit mandiri. Tujuannya untuk memastikan anggaran benar-benar berubah menjadi asupan gizi, akses sanitasi yang layak, serta pendampingan keluarga yang efektif hingga ke tingkat desa. (Husnie)

Lebih Cepat dari Target, Tim Penyelaras PWI Pusat Tuntaskan AD/ART    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Lebih Cepat dari Target, Tim Penyelaras PWI Pusat Tuntaskan AD/ART
Tim yang diketuai oleh Anrico Pasaribu dengan Sekretaris Djoko Tetuko A. Latif ini beranggotakan Nurcholis MA Basyari, Dhimam Abror, Sutrimo Sumarlan, Marah Sakti Siregar, dan Aat Surya Safaat. (Foto/Toad). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Tim Penyelaras Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berhasil menuntaskan tugas penyelarasan lebih cepat dari batas waktu 30 hari kerja yang ditetapkan Ketua Umum.

Penuntasan tersebut dipastikan dalam rapat terakhir yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat PWI Pusat, Senin (27/04/2026).

Tim yang diketuai oleh Anrico Pasaribu dengan Sekretaris Djoko Tetuko A. Latif ini beranggotakan Nurcholis MA Basyari, Dhimam Abror, Sutrimo Sumarlan, Marah Sakti Siregar, dan Aat Surya Safaat.

Ketua Tim Penyelaras, Anrico Pasaribu, menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh anggota tim dengan tetap menjaga kualitas dan kehati-hatian dalam penyelarasan norma.

“Alhamdulillah, Tim Penyelaras dapat menuntaskan pembahasan dan penyelarasan AD/ART lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Seluruh materi telah diperbarui dan diharmonisasi berdasarkan notulensi rapat serta hasil keputusan Konkernas,” ujar Anrico.

Ia menegaskan, proses penyelarasan dilakukan dengan merujuk pada hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada 7 Februari 2026 di Banten, sekaligus mengakomodasi berbagai masukan dari PWI provinsi.

Sementara itu, untuk Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), tim sepakat tidak melakukan perubahan substansial karena dinilai telah tersusun dengan baik oleh tim sebelumnya.

“KEJ dan KPW tidak memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Secara substansi sudah cukup solid,” tambahnya.

Dalam beberapa hari ke depan, Sekretariat PWI Pusat akan melakukan perapihan redaksional naskah akhir serta menyiapkan dokumen resmi, termasuk berita acara hasil kerja Tim Penyelaras.

Tim Penyelaras juga didukung oleh staf sekretariat, Wachyono dan Urip Yanto, yang menyiapkan berbagai fasilitas serta materi rapat selama proses penyelarasan berlangsung.

Hasil akhir tersebut dijadwalkan akan diserahkan kepada Ketua Umum PWI Pusat pada Kamis, 30 April 2026, sebagai laporan akhir tim sekaligus dasar untuk proses pengesahan dan penotariatan AD/ART, KEJ, dan KPW PWI.

Rapat terakhir yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh seluruh anggota tim baik secara langsung maupun daring, mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan mandat organisasi secara efektif dan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari target.

Dengan rampungnya tugas Tim Penyelaras, PWI Pusat kini memasuki tahap akhir menuju pengesahan perangkat organisasi yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola organisasi secara profesional, independen, dan berintegritas. (*)

GA CAJ 2026 Digelar 27–30 April, Bahas Suksesi Kepemimpinan hingga Era Jurnalisme AI    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

GA CAJ 2026 Digelar 27–30 April, Bahas Suksesi Kepemimpinan hingga Era Jurnalisme AI
Forum ini diikuti oleh perwakilan jurnalis dari berbagai negara anggota CAJ, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos, serta dihadiri pula mitra dari kawasan lain seperti China dan Korea. (Foto/Toad). 

BENTENGSUMBAR.COM
- General Assembly (GA) Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) resmi digelar pada 27–30 April 2026 dengan mengangkat sejumlah agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban organisasi, suksesi kepemimpinan, hingga pembahasan masa depan jurnalisme di era kecerdasan buatan (AI).

Forum ini diikuti oleh perwakilan jurnalis dari berbagai negara anggota CAJ, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos, serta dihadiri pula mitra dari kawasan lain seperti China dan Korea.

Sejumlah wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia, menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat kolaborasi jurnalis di kawasan ASEAN.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir bersama Presiden CAJ demisioner Atal S. Depari. Adapun delegasi PWI yang turut hadir terdiri dari Ahmed Kurnia, Agus Sudibyo, Irfan Junaidi, Yono Hartono, Musrifah, Sumber Rajasa Ginting, Kadirah, Herlina, Dar Edi Yoga, serta Mercys Charles Loho.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Board Meeting I pada pukul 07.30–09.00 yang membahas laporan pertanggungjawaban, penandatanganan KL Declaration, serta proses suksesi internal organisasi.

Sekretaris Jenderal CAJ, Ahmed Kurnia, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi arah organisasi ke depan.

“Sidang ini bukan sekadar laporan rutin, tetapi menjadi titik konsolidasi dan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat peran jurnalis ASEAN di tengah perubahan global,” ujarnya.

Selanjutnya, para delegasi mengikuti sesi pembukaan resmi di Concorde Ballroom yang dimulai pukul 09.30.

Presiden CAJ demisioner, Atal S. Depari, menyampaikan pidato perpisahan sebelum prosesi simbolis penyerahan bendera CAJ dari Indonesia kepada Malaysia.

Penyerahan bendera dilakukan oleh Akhmad Munir kepada Presiden CAJ terpilih, Low Boon Tat, sebagai simbol estafet kepemimpinan.

Mewakili Pemerintah Malaysia, Wakil Menteri Komunikasi Teo Nie Ching dalam sambutannya menegaskan komitmen Malaysia untuk terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab serta memperkuat kolaborasi media di kawasan ASEAN.

“Pemerintah Malaysia memandang peran jurnalis sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Di era digital dan kecerdasan buatan, kolaborasi lintas negara menjadi semakin penting untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi disrupsi teknologi.

“Kami mendorong organisasi seperti CAJ untuk terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kompetensi jurnalis, termasuk dalam pemanfaatan teknologi AI secara etis dan profesional,” tambahnya.

Memasuki sesi berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Board Meeting II yang dipimpin oleh Presiden CAJ terpilih dengan agenda utama peluncuran KL Declaration serta Action Plan periode 2026–2028.

Selain itu, rangkaian kegiatan hingga 30 April 2026 juga diisi dengan forum diskusi, networking antar delegasi, serta seminar internasional bertajuk Journalism & AI Era yang membahas tantangan dan peluang dunia jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, CAJ diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antarjurnalis di kawasan ASEAN sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi transformasi industri media global. (*)

Gubernur Sumbar akan Buka Mubes Ikasmanli Padang    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Gubernur Sumbar akan Buka Mubes Ikasmanli Padang
Ketua Ikasmanli, Amrizal Rengganis memberikan keterangan kepada wartawan terkait Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah direncanakan akan membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMAN 5 (Mubes Ikasmanli). (Foto/Noa). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Jika tak ada kendala teknis, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah direncanakan akan membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMAN 5 (Mubes Ikasmanli) Padang, 3 Mei 2026.

"Insya Allah, pak gubernur sudah oke. Tadi pagi saya dihubungi sespri beliau. Sekitar jam 9.00 Wib, beliau ke SMAN 5," ungkap Ketua Ikasmanli, Amrizal Rengganis kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, sebagai pihak pengundang Panitia Mubes Ikasmanli tentu sifatnya menyesuaikan dengan agenda gubernur. Sebab agenda seorang kepala daerah sudah pasti sangat padat.

"Makanya kita menyesuaikan saja dengan waktu beliau hadir. Kalau gubernur datang, ya kita minta beliau membuka mubes dan kalau datang sore kita minta untuk melantik pengurus terpilih," ujarnya menjelaskan.

Menjawab soal persiapan panitia, kata Rengga, sapaan akrab Camat Nanggalo itu, hingga saat ini persiapan sudah mencapai 90 persen.

Kegiatan Mubes Ikasmanli tersebut akan diikuti sekitar 200-an peserta yang merupakan utusan dari masing-masing angkatan. Sedangkan jumlah alumni angkatan yang dimiliki SMAN 5 Padang hingga saat ini tercatat sudah 41 angkatan sampai tahun 2025.

"Selama saya berkecimpung di organisasi Ikasmanli, inilah mubes yang betul-betul berkelas dan demokratis," akunya dengan jujur.

"Buktinya, untuk penjaringan calon ketua saja dilakukan sangat ketat. Sehingga ditetapkan dua orang calon untuk dipilih dalam mubes nanti," sambungnya.

Dia berharap kepada para alumni untuk beramai-ramai menghadiri Mubes Ikasmanli tersebut karena juga dimeriahkan dengan hiburan KIM dan berbagai hadiah door prize. (Noa)

90 Persen Narkotika Dominasi Perkara di Kota Padang, Muharlion: Ini Harus Jadi Perhatian Serius    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda.
Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda. (Foto/Edg). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Suasana berbeda terlihat saat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Koswara, membuka kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 13 Padang, Senin (27/4). Dengan nada menggugah, ia melontarkan pertanyaan sederhana namun bermakna, “Siapa ingin menjadi jaksa atau hakim?”

Alih-alih disambut antusias, pertanyaan itu justru dijawab dengan keheningan. Tak satu pun siswa yang mengangkat tangan. Mayoritas memilih diam, seolah menunggu jalannya kegiatan sosialisasi yang menjadi bagian dari program pembinaan hukum bagi pelajar tersebut.

Di balik momen itu, tersimpan persoalan serius yang tengah dihadapi Kota Padang, yaitu tingginya angka peredaran narkotika. Kejari Padang mencatat, dari sekitar 100 perkara yang ditangani setiap bulan, sekitar 90 persen di antaranya merupakan kasus narkotika, baik sebagai pengedar maupun pemakai.

Koswara menegaskan, kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan kerja sama semua pihak. “Rata-rata 100 perkara dalam sebulan, 90 persennya narkotika. Ini sangat kita sayangkan dan harus kita tekan seminimal mungkin,” ujarnya kepada wartawan.

Sebagai bentuk keseriusan, Kejari Padang tidak ragu mengambil langkah tegas. Bahkan, tuntutan hukuman mati telah diajukan terhadap pelaku pengedar sabu dengan barang bukti mencapai 50 kilogram. Jumlah tersebut dinilai sangat berbahaya jika beredar luas.

“Kalau 50 kilogram sabu ini beredar, dampaknya bisa merusak generasi muda dalam jumlah besar. Kita tidak akan main-main terhadap para bandar,” tegas Koswara.

Meski demikian, ia menyebut keterlibatan remaja dalam kasus narkotika masih relatif kecil. Kasus yang melibatkan pelajar lebih banyak berkaitan dengan perkelahian. Namun, potensi ancaman tetap ada dan tidak boleh diabaikan.

Karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum terus digencarkan. Program Jaksa Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya untuk membekali pelajar dengan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari DPRD Kota Padang. Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda.

“Dengan adanya temuan 50 kilogram sabu di Padang, tentu ini harus jadi perhatian serius. Dampaknya bisa menyasar anak-anak kita jika tidak diantisipasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar yang perlu ditangani secara komprehensif melalui penguatan edukasi hukum sejak dini.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyebut bahwa tingkat kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar mulai menunjukkan penurunan. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan memberikan dampak positif bagi pelajar.

“Sosialisasi tentang bahaya tawuran, balap liar, serta sanksi hukum yang menyertainya terus kita lakukan. Ini memberikan efek bagi siswa di sekolah,” jelasnya.

Harapannya, kesadaran hukum dapat tumbuh sejak dini, sehingga pelajar tidak hanya menjauhi pelanggaran, tetapi juga berani mengambil peran sebagai generasi penegak hukum di masa depan. (Edg)

Gelanggang Randai Rang Mudo, Wawako Pariaman: Melestarikan Budaya Minangkabau di Kalangan Generasi Muda    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Gelanggang Randai Rang Mudo, Wawako Pariaman: Melestarikan Budaya Minangkabau di Kalangan Generasi Muda
Sanggar Seni Mustika Minang menggelar Festival Randai Tradisi Remaja Tingkat Sumatera Barat 2026 dengan tema "Galanggang Randai Rang Mudo". (Foto/Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam upaya melestarikan warisan budaya Minangkabau, komunitas pemuda yang tergabung dalam Sanggar Seni Mustika Minang menggelar Festival Randai Tradisi Remaja Tingkat Sumatera Barat 2026 dengan tema "Galanggang Randai Rang Mudo" yang diikuti ratusan pelajar SMP s/d SMA se Sumatera Barat.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 25-26 April 2026 di Museum Budaya Kota Pariaman, Minggu (26/4/2026) ini ditutup  Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,  Syaiful Bahri, dan dihadiri  Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi.

Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, Pemko Pariaman menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Gelanggang Randai Rang Mudo yang diinisiasi oleh Sanggar Seni Mustika Minang ini sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Minangkabau di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga dan menghidupkan kembali seni tradisi randai yang menjadi identitas kultural daerah. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, kebersamaan, dan kearifan lokal masih relevan serta mampu diwariskan secara berkelanjutan," ujarnya.

Atas nama Pemko Pariaman, Wawako Mulyadi berharap kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Kota Pariaman untuk turut berperan aktif dalam pelestarian budaya. 

Selain itu, kegiatan atraksi budaya seperti ini juga diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda yang berakhlak, kreatif, dan mencintai budaya daerah.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program-program kebudayaan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya. (R/at)

Dinsos-PPA Soroti Luka Psikis Siswi SMP Talawi, Sawahlunto; Siap Dampingi Pemulihan Korban    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah sorotan atas kasus siswi SMP di Talawi yang sempat dinyatakan positif hamil melalui pemeriksaan awal, sebelum akhirnya didiagnosis menderita usus buntu akut dan menjalani operasi, perhatian kini mengarah pada dampak yang dialami korban, terutama luka psikologis yang disebut muncul akibat stigma yang sempat berkembang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman, menyatakan pihaknya siap melakukan pendampingan apabila anak mengalami gangguan psikologis dan membutuhkan pemulihan.

Hal itu disampaikan Adri saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Senin (27/4/2026).

Menurut Adri, saat ini Tim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Sawahlunto tengah mendampingi orang tua korban membuat pengaduan di Polres Sawahlunto.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, jika anak mengalami tekanan psikologis, pemerintah melalui pihaknya siap memberi pendampingan pemulihan mental bagi korban.

“Jika memang anak mengalami gangguan psikologi, kami akan mendampingi untuk memulihkan mental anak tersebut kembali, dengan catatan menyangkut anak. Untuk kasus lainnya tentu bukan ranah kami,” ujarnya.

Adri mengatakan informasi mengenai kasus tersebut diketahuinya setelah mendapat arahan Wali Kota Sawahlunto usai membaca pemberitaan terkait kasus itu. Menurutnya, pihaknya ditugaskan untuk memberi pendampingan terhadap anak.

Ia juga menyayangkan persoalan ini dinilai tidak lebih awal diklarifikasi oleh pihak terkait sehingga isu berkembang luas dan disebut menambah tekanan psikologis terhadap korban.

“Sangat disayangkan, seharusnya dari awal segera diklarifikasi sehingga isu itu tidak berkembang luas dan membuat anak tertekan secara psikologis,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung klarifikasi semestinya cepat diambil pihak layanan kesehatan.

“Cepat diambil oleh Puskesmas,” katanya.

Saat dikonfirmasi awak media dan diberitahukan berdasarkan keterangan orang tua korban bahwa pada Jumat sebelumnya pihak Puskesmas sempat mendatangi keluarga serta berjanji akan datang ke sekolah untuk mengklarifikasi fakta yang sebenarnya, Adri mengaku terkejut mengetahui langkah itu disebut tidak terlaksana.

“Hari Jumat itu memang pihak Puskesmas sempat mengajak untuk mendampingi, tapi kami tolak karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangan kami. Saya sangka memang dilakukan mereka pada hari Sabtu tersebut,” kata Adri.

Menurut Adri, informasi tersebut baru diketahuinya kembali dalam konfirmasi dengan awak media. Ia menilai bila klarifikasi dilakukan sejak awal, persoalan tidak semestinya berkembang luas hingga memberi tekanan psikologis terhadap anak.

Menurutnya, secara prosedural kasus tersebut sebelumnya belum masuk kewenangan PPA karena belum ada pengaduan dari orang tua korban. Namun ketika persoalan masuk ke ranah hukum, pendampingan perlindungan anak dapat berjalan.

Di tengah perkembangan itu, perhatian terhadap kasus ini pun tidak lagi hanya tertuju pada polemik pemeriksaan awal, tetapi juga pada penderitaan yang dialami seorang anak yang disebut menanggung tekanan sosial dan psikologis akibat isu yang berkembang.

Sebab bagi korban anak, luka yang muncul tidak selalu berhenti ketika fakta diklarifikasi. Ada dampak yang bisa bertahan lebih lama, rasa malu, tekanan batin, hilangnya rasa aman, yang pemulihannya membutuhkan pendampingan serius dan berkelanjutan. (*) 

Pewarta: Marjafri