HEADLINE
MagangHub Batch 2 Resmi Dimulai! 40.962 Lulusan Kuliah Lolos, Cek Program dan Durasi Magangnya    
Kamis, September 24, 2026

On Kamis, September 24, 2026

MagangHub Batch 2 Resmi Dimulai! 40.962 Lulusan Kuliah Lolos, Cek Program dan Durasi Magangnya
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Program Pemagangan Nasional merupakan direktif langsung Presiden Prabowo. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II. Sebanyak 40.962 peserta yang dinyatakan lolos seleksi mulai mengikuti program pemagangan selama enam bulan untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional sekaligus meningkatkan keterampilan dan kompetensi.

Program pemagangan nasional ini dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Para peserta akan mendapatkan kesempatan belajar secara langsung di kementerian, lembaga, maupun sektor industri, sehingga dapat memperkaya pengalaman, soft skill, kompetensi, dan portofolio sebelum memasuki persaingan kerja yang semakin kompetitif.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Program Pemagangan Nasional merupakan direktif langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan talenta muda yang memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai kebutuhan dunia kerja. “Program Pemagangan Nasional ini hadir untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk belajar, menambah pengalaman, skill, kompetensi, dan portofolio,” ujar Yassierli saat Kick Off Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 2 Angkatan II di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, MagangHub Batch 2 melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kemenko Perekonomian, serta Sekretariat Kabinet RI. Kemnaker menegaskan bahwa program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bukan untuk menggantikan pekerja reguler di perusahaan.

Aspek perlindungan peserta juga menjadi perhatian dalam program pemagangan nasional tersebut. Yassierli menegaskan, peserta magang tidak boleh dibebani jam kerja berlebih, tidak diperkenankan bekerja pada shift malam, dan tugas yang diberikan harus berada dalam koridor pembelajaran. Kemnaker juga melakukan pengawasan untuk memastikan hak dan beban kerja peserta tetap sesuai dengan ketentuan program.

Program MagangHub Batch 2 Angkatan II juga mengedepankan prinsip inklusivitas. Dari 40.962 peserta yang lolos seleksi, terdapat 15 peserta penyandang disabilitas yang akan mengikuti pemagangan di instansi maupun perusahaan mitra. Dengan tambahan peserta gelombang ini, total akumulasi peserta Program Pemagangan Nasional telah mencapai 87.122 orang, terdiri dari 46.160 peserta Batch 1 dan 40.962 peserta Batch 2.

Pemerintah menyediakan total kuota 150.000 peserta MagangHub Angkatan II, yang ditargetkan terpenuhi melalui Batch 3 yang direncanakan meluncur pada awal November 2026 setelah melalui tahapan evaluasi. Yassierli pun mengingatkan para peserta agar tidak sekadar mengikuti program, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk belajar cepat, memberikan kontribusi, serta membangun nilai tambah dan portofolio. “Formula sukses magang itu adalah learn, contribute, dan be different,” pungkasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Bawa Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Solok, Bupati Padang Pariaman: Solok Tidak Sendirian    
Kamis, September 24, 2026

On Kamis, September 24, 2026

Bawa Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Solok, Bupati Padang Pariaman: Solok Tidak Sendirian
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama jajaran datang langsung membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu malam (23/9/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kepedulian antardaerah kembali ditunjukkan di tengah musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok. Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama jajaran datang langsung membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu malam (23/9/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok dan diterima langsung Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu. Dalam kesempatan tersebut, Jon Firman Pandu didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra serta Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan kedatangannya bukan sekadar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas dan kebersamaan antarpemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat banjir bandang Solok.

"Kami hadir membawa bantuan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas. Semoga ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung penanganan di lapangan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok, tetaplah tabah menghadapi ujian ini. Ingatlah, Kabupaten Solok tidak sendirian," ujar John Kenedy Azis.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi masyarakat, terutama ketika kebutuhan warga terdampak bencana masih mendesak di masa tanggap darurat.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong dan kepedulian antardaerah di Sumatera Barat. Di tengah kondisi masyarakat yang terdampak banjir bandang, dukungan dari pemerintah daerah lain turut memperkuat upaya penanganan dan pemenuhan kebutuhan warga.

Pemerintah Kabupaten Solok memastikan seluruh bantuan kemanusiaan yang diterima akan dikelola dan disalurkan secara terkoordinasi melalui Posko Utama Penanganan Bencana. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan untuk korban banjir bandang Solok dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pemko Padang Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Sekolah Diminta Aktif Sampaikan Informasi yang Benar    
Kamis, September 24, 2026

On Kamis, September 24, 2026

Pemko Padang Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Sekolah Diminta Aktif Sampaikan Informasi yang Benar
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kota Padang Tahun 2026 yang digelar di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Rabu (23/9/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kota Padang Tahun 2026 yang digelar di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setdako Padang Syahrial Kamat, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Syafriadi, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Padang Suryani, serta perwakilan guru dari SMP Negeri dan Swasta se-Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk mengembangkan diri dan membangun lingkungan sosial. Hak memperoleh informasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga keterbukaan informasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Di tengah perkembangan teknologi digital, kebutuhan masyarakat terhadap informasi semakin tinggi. Informasi dapat diterima masyarakat hanya dalam hitungan detik sehingga instansi pemerintahan, termasuk satuan pendidikan, dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.

Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan. Penyebaran berita bohong atau hoaks, informasi yang tidak tepat sasaran, serta konten yang belum terverifikasi dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi harus dibarengi dengan penyampaian informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemko Padang menekankan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, serta disajikan dengan cara sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setdako Padang Syahrial Kamat menilai sosialisasi tersebut penting, terutama bagi pihak sekolah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan informasi masyarakat. Menurutnya, kepala sekolah dan jajaran pendidikan perlu memahami informasi yang dapat disampaikan kepada publik maupun informasi yang memiliki batasan tertentu.

"Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ini sangat luar biasa, karena selama ini informasi inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, ada sisi positif dan negatif, ada yang benar dan ada yang hoaks," ujar Syahrial Kamat.

Ia menegaskan, penyelarasan pemahaman mengenai keterbukaan informasi diperlukan agar pihak sekolah mampu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tanpa menimbulkan keresahan. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan hak masyarakat sekaligus memperhatikan ketentuan yang berlaku.

"Hal seperti ini perlu dipahami oleh pihak sekolah agar masyarakat bisa menerima informasi yang benar sesuai haknya, serta merasa paham dan puas. Ini sesuai dengan Program Unggulan Kota Padang 'Padang Amanah'. Kita sebagai ASN yang diberi amanah oleh negara bertugas menjalankan penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis atau hardskill, tetapi juga softskill dalam berkomunikasi. Hardskill berkaitan dengan kemampuan memproduksi dan mengelola media informasi, sedangkan softskill berkaitan dengan bagaimana informasi dikomunikasikan kepada masyarakat secara tepat dan efektif.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena masyarakat saat ini semakin kritis dan cerdas dalam menerima informasi. Terlebih pada sektor pelayanan publik dan pendidikan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai berbagai program, layanan, kegiatan, hingga kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka.

Hingga September 2026, data pada website PPID Kota Padang tercatat sebanyak 18.072 data informasi. Melalui sosialisasi ini, Pemko Padang mendorong agar jumlah dan kualitas informasi pada kanal PPID terus bertambah, termasuk informasi dari SMP Negeri dan Swasta di Kota Padang sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pendidikan dengan lebih mudah.

Pemko Padang juga terus mendorong optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui Program Unggulan "Padang Amanah". Penguatan keterbukaan informasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh perangkat daerah dan satuan pendidikan dapat semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Dengan penyampaian informasi yang cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus terlindungi dari informasi yang tidak benar. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Banjir Bandang Arosuka: 474 Warga Mengungsi, BNPB Turun Tangan Bantu Pemkab Solok    
Kamis, September 24, 2026

On Kamis, September 24, 2026

Banjir Bandang Arosuka: 474 Warga Mengungsi, BNPB Turun Tangan Bantu Pemkab Solok
Koordinasi strategis bersama Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., digelar di Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok, Rabu malam (23/9/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kabupaten Solok memperkuat langkah penanganan banjir bandang yang melanda kawasan Arosuka dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi strategis bersama Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., digelar di Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok, Rabu malam (23/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra. Pertemuan turut dihadiri Bupati Pariaman John Kenedy Azis, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul memaparkan kondisi terkini dampak banjir bandang Arosuka. Berdasarkan data yang disampaikan, satu orang meninggal dunia, satu orang masih dalam pencarian, empat orang mengalami luka-luka, sementara sebanyak 474 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Dampak banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan. Tercatat 52 rumah mengalami rusak ringan, 16 rumah rusak sedang, dan 19 rumah rusak berat. Selain itu, satu rumah ibadah serta 10 gedung perkantoran dinas turut terdampak bencana.

Berbagai langkah penanganan menjadi fokus pembahasan, mulai dari evakuasi dan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan infrastruktur yang rusak, hingga penyusunan langkah pemulihan pascabencana. Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar penanganan banjir bandang dapat dilakukan secara cepat dan terarah.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemkab Solok terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat.

"Kita terus berupaya memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Melalui koordinasi bersama BNPB, kita harap penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat terdampak," ujar Jon Firman Pandu.

Sementara itu, Sestama BNPB Dr. Rustian menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penanganan bencana di Kabupaten Solok. Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.

"Kami dari BNPB Pusat akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi pusat-daerah sangat diperlukan agar penanganan berjalan lebih efektif," tegas Rustian.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang Arosuka, sekaligus memastikan kebutuhan pengungsi, pencarian korban, perbaikan sarana dan prasarana, serta proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Solok bersama BNPB dan seluruh unsur terkait terus bergerak untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pemko Padang Perkuat Humas OPD, Informasi Program Pemerintah Dituntut Lebih Cepat dan Akurat    
Kamis, September 24, 2026

On Kamis, September 24, 2026

Pemko Padang Perkuat Humas OPD, Informasi Program Pemerintah Dituntut Lebih Cepat dan Akurat
Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026. (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang terus memperkuat strategi komunikasi publik dan keterbukaan informasi melalui peningkatan kapasitas humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang tersebut berlangsung di Aula Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026). Rakor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kehumasan sekaligus meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Rakor tersebut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid, Sekretaris Diskominfo Kota Padang Syafriadi, serta Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang, Suryani.

Sejumlah narasumber dari berbagai bidang turut memberikan pembekalan kepada peserta. Mereka di antaranya Komisioner KPID Sumbar Noval Wiska, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP Haris Satria, serta Femby Fernando dari Info Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut, Feri Mulyani Hamid menegaskan bahwa humas memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai program pemerintah diketahui dan dipahami masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga kemampuan menyampaikan informasi secara efektif kepada publik.

"Kerja keras pemerintah tidak akan diketahui masyarakat jika tidak diinformasikan dengan baik. Karena itu, Rakor Kehumasan ini sangat penting guna melahirkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan publikasi di seluruh OPD," ujar Feri.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi salah satu kanal utama komunikasi publik sehingga jajaran humas pemerintah dituntut mampu mengikuti perkembangan tersebut dengan tetap mengedepankan etika bermedia.

"Mari kita bangun sistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan. Kita pastikan setiap program Pemko Padang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita memiliki budaya kerja dan komunikasi 'Padang Melayani, bekerja, hadir, dan berkomunikasi untuk masyarakat'," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Padang Syafriadi mengatakan Rakor Humas 2026 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi publik secara masif. Selain memperkuat koordinasi antar-OPD, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan praktis personel humas dalam mengelola informasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat mengoptimalkan pelayanan informasi melalui penyajian konten yang edukatif dan menarik. Selain itu, Rakor ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan serta kapasitas praktis personel humas OPD, terutama dalam teknik penulisan berita dan pengelolaan media," ungkap Syafriadi.

Menurutnya, kualitas informasi pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu, setiap OPD perlu mampu mengemas informasi mengenai program, kegiatan, pelayanan, maupun capaian pemerintah secara menarik, informatif, akurat, dan mudah dipahami.

Hal senada disampaikan Zalvenus, perwakilan Badan Koordinasi Humas Satpol PP Kota Padang. Ia menyambut positif pembinaan dan pelatihan yang menghadirkan narasumber dari kalangan profesional tersebut karena memberikan pengetahuan praktis yang dibutuhkan humas OPD.

"Selama ini kami belajar secara otodidak. Lewat pembinaan ini, pemahaman dan kapasitas SDM kami semakin diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik lebih akurat, tajam, dan mutakhir. Kami berharap kolaborasi dan sinergi publikasi antara OPD dan Diskominfo dapat terus ditingkatkan ke depannya," kata Zalvenus.

Melalui Rakor Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, Pemko Padang melalui Diskominfo berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan, serta membangun pola komunikasi pemerintahan yang semakin terintegrasi.

Penguatan kehumasan tersebut diharapkan mampu membuat informasi mengenai berbagai program dan pelayanan Pemerintah Kota Padang semakin cepat diterima masyarakat. Dengan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Galodo Solok Rusak 75 Rumah, Pertamina Turun Bawa Sembako hingga Tabung Gas untuk Pengungsi    
Rabu, September 23, 2026

On Rabu, September 23, 2026

Galodo Solok Rusak 75 Rumah, Pertamina Turun Bawa Sembako hingga Tabung Gas untuk Pengungsi
PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut bersama Hiswana Migas Sumatera Barat turun langsung menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, Rabu (23/9/2026) sore. (Foto: Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Musibah banjir bandang atau galodo yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengundang kepedulian berbagai pihak. PT Pertamina Patra Niaga Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) bersama Hiswana Migas Sumatera Barat turun langsung menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, Rabu (23/9/2026) sore.

Bantuan tersebut menyasar kebutuhan mendesak masyarakat yang masih terdampak bencana banjir bandang Solok. Sejumlah bantuan yang dibawa antara lain paket sembako, selimut, popok, hingga tabung gas untuk mendukung kebutuhan warga dan operasional dapur umum.

SBM Sumatra IV Gas Retail, Muhammad Hilal, mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk kepedulian Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.

“Kami dari Pertamina Patra Niaga Sales Area Sumatera Barat turut menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya bencana ini. Semoga bisa segera pulih,” ujar Muhammad Hilal, Rabu sore.

Menurut Hilal, bantuan tahap awal yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, telur, selimut, popok untuk pengungsi, serta tabung gas yang diperuntukkan bagi kebutuhan dapur umum.

“Untuk hari ini kami menyerahkan bantuan berupa paket sembako, selimut, popok untuk pengungsi, dan juga tabung gas untuk keperluan dapur umum,” katanya.

Untuk mempercepat respons awal terhadap bencana, bantuan tersebut diangkut menggunakan satu unit kendaraan pikap menuju lokasi terdampak. Penyaluran ini menjadi bagian dari kepedulian Pertamina terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan setelah bencana.

Hiswana Migas Sumatera Barat turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Pertamina mengajak para mitra untuk bergerak bersama membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang dan galodo di Kabupaten Solok.

“Kami mengajak teman-teman Hiswana Migas Sumatera Barat untuk bersama-sama merespons bencana yang sudah terjadi. Saat ini Hiswana Migas juga membantu sembako untuk kebutuhan para pengungsi,” ujar Hilal.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang ikut membantu pemerintah daerah menangani dampak galodo. Menurutnya, bantuan dari unsur vertikal, Forkopimda, pemerintah pusat, serta berbagai pihak menjadi harapan bagi masyarakat terdampak.

“Terima kasih kepada semua pihak. Banyak sekali support, baik dari vertikal, Forkopimda, maupun pemerintah pusat. Alhamdulillah luar biasa dan tentu ini menjadi harapan bagi masyarakat kita yang terdampak,” kata Jon Firman Pandu.

Jon mengatakan kondisi penanganan bencana pada Rabu sore relatif kondusif dan terkendali. Namun, masyarakat tetap diminta bersabar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan.

“Yang kita perlukan pertama kesabaran, sabar masyarakatnya. Insya Allah semua kita turunkan secara optimal. TNI, Polri, kejaksaan, semua membantu kita hari ini,” ujarnya.

Dampak galodo juga terlihat dari kerusakan sejumlah rumah warga. Berdasarkan data sementara Pemerintah Kabupaten Solok hingga Rabu sore, sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan berat, 16 rumah rusak sedang, dan sekitar 40 rumah mengalami kerusakan ringan.

Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, Pemkab Solok menyiapkan skema hunian sementara sambil mempersiapkan pembangunan hunian tetap. Pemerintah daerah juga tengah melakukan pendataan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani secara bertahap.

“Jangka pendeknya tentu persiapan dana tunggu hunian. Sementara itu, mungkin yang rumahnya rusak berat kita siapkan hunian tetapnya,” kata Jon.

Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk alat berat yang digunakan dalam penanganan bencana juga menjadi perhatian. Pertamina menyatakan masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok terkait dukungan bahan bakar untuk menunjang proses evakuasi dan pembersihan material akibat banjir bandang.

“Untuk bantuan alat berat sendiri kami tentunya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan bahan bakar dan masih dikomunikasikan lebih lanjut,” ujar Hilal.

Penanganan pascabencana galodo Solok hingga kini masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, kejaksaan, dan berbagai unsur lainnya terus melakukan pendataan kerusakan, memenuhi kebutuhan pengungsi, membersihkan material bencana, serta menyiapkan langkah pemulihan bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal. (*)

Laporan: Novrianto
Editor: Zamri Yahya, WU

Polres Batu Bara Bongkar Dugaan Pemalsuan STNK, Pria 27 Tahun Diamankan Saat Hendak Kirim Dokumen    
Rabu, September 23, 2026

On Rabu, September 23, 2026

Polres Batu Bara Bongkar Dugaan Pemalsuan STNK, Pria 27 Tahun Diamankan Saat Hendak Kirim Dokumen
Operasi pengungkapan kasus pemalsuan dokumen kendaraan itu dipimpin langsung Kanit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara, IPDA Muhammad Rizal HS, S.Tr.I.K., CPHR. (Foto: Herman). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara melalui Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial IRP (27), warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, diamankan polisi.

Pengungkapan dugaan kasus STNK palsu tersebut dilakukan pada Senin, 24 Agustus 2026, sekitar pukul 20.30 WIB. Polisi mengamankan IRP di sebuah loket J&T Express yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Operasi pengungkapan kasus pemalsuan dokumen kendaraan itu dipimpin langsung Kanit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara, IPDA Muhammad Rizal HS, S.Tr.I.K., CPHR. Petugas bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara kemudian melakukan penyelidikan. Petugas mendatangi lokasi yang diinformasikan dan menemukan IRP yang diduga akan mengirim sejumlah dokumen kendaraan menggunakan jasa ekspedisi.

Menurut informasi kepolisian, STNK yang dibawa IRP diduga merupakan dokumen palsu. Dokumen tersebut disebut akan dikirim melalui J&T Express menuju wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Bogor.

Polres Batu Bara Bongkar Dugaan Pemalsuan STNK, Pria 27 Tahun Diamankan Saat Hendak Kirim Dokumen
IRP beserta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemalsuan STNK. (Foto: Herman). 

Petugas kemudian mengamankan IRP beserta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemalsuan STNK. Terduga pelaku dan seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polres Batu Bara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan tiga lembar STNK yang diduga palsu. Ketiga STNK tersebut masing-masing menggunakan nomor polisi E 2406 QH, F 3208 AA, dan E 3285 YWD.

Selain tiga STNK, penyidik juga mengamankan dua unit printer yang diduga berkaitan dengan pembuatan dokumen. Polisi turut menyita satu unit monitor komputer lengkap dengan keyboard serta satu unit CPU.

Barang bukti lainnya yang diamankan berupa 12 lembar kertas paperbook dan satu unit telepon seluler merek Realme berwarna hijau. Seluruh barang tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan kasus STNK palsu ini menjadi bagian dari langkah Satreskrim Polres Batu Bara dalam menindak dugaan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Polisi masih mendalami asal-usul dokumen serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., melalui Satreskrim Polres Batu Bara menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Penanganan perkara tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dokumen administrasi kendaraan bermotor. Penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa terduga pelaku, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diamankan.

Dalam proses hukum yang berjalan, perkara tersebut diproses berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat. Penyidik masih mendalami seluruh fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut.

IRP dalam pemberitaan ini masih berstatus sebagai terduga pelaku. Proses hukum terhadap dirinya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Laporan: Herman Manurung
Editor: Zamri Yahya, WU