Empat Pansus DPRD Padang Lakukan Pembahasan LKPJ Wali Kota TA 2025 Selama Dua Hari

Empat Pansus DPRD Padang Lakukan Pembahasan LKPJ Wali Kota TA 2025 Selama Dua Hari

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Rapat pembahasan di DPRD Kota Padang yang dilakukan Pansus I, II, III, dan IV berlangsung dengan penuh kehangatan. Ujaran pertanyaan dilayangkan ke Pemko Padang. 

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang patut diacungkan jemapol. Betapa tidak, dengan gerak cepat, anggota DPRD Kota Padang melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung tanggung, melalui gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV, pembahasan  selama dua hari, 30–31 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.

Pembahasan lintas pansus ini menitikberatkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, serta dampak program terhadap masyarakat. Sejumlah catatan penting pun mengemuka, mulai dari capaian yang patut diapresiasi hingga kekurangan yang perlu dibenahi.

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa pihaknya menilai LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Rapat pembahasan LKPJ. 

“Kami melihat LKPJ 2025 dari pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan manfaat yang dihasilkan. Umumnya tidak ada yang sempurna, maka kami akan memberikan rekomendasi agar segala kekurangan dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya, Selasa (31/3).

Ia menambahkan, dari hasil pertemuan dengan sejumlah mitra seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ditemukan capaian yang belum optimal.

“Pada umumnya kegiatan belum mencapai 100 persen, termasuk penyerapan anggaran yang belum sesuai. Oleh karena itu, kita berharap ada perbaikan di masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, mengapresiasi capaian Perumda Air Minum Kota Padang yang hampir menyentuh target maksimal. Namun, ia tetap mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb. 

“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen. Ke depan, kami meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi biaya agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Kami juga meminta agar biaya langsung bisa ditekan sehingga memungkinkan adanya subsidi silang kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) turut mendapat apresiasi karena mulai memberikan kontribusi pendapatan.

Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya. 

“PSM kinerjanya juga bagus karena sudah menghasilkan. Namun pelayanan harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan memperbanyak halte Trans Padang,” ujarnya.

Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyebutkan bahwa kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen.

“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal. Rekomendasi akan kami sampaikan dalam rapat paripurna kepada wali kota,” paparnya.

Meski demikian, ia mencatat adanya kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana.

“Kami menemukan keterlambatan akibat sulitnya transportasi saat bencana. Ke depan, hal ini harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kinerja,” tegasnya.

Ketua Pansus III Helmi Moesim. 

Di sisi lain, Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung.

“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, namun ada beberapa capaian yang belum terpenuhi dan perlu didukung data yang lebih akurat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.

“Kami memastikan apakah rencana anggaran benar-benar terealisasi dengan baik dan apakah layanan kepada masyarakat sudah optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terutama dalam merealisasikan program unggulan.

Rapat Pansus IV. 

“Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus bisa diwujudkan pada 2026. OPD dituntut lebih kreatif dan maksimal meskipun dalam keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga kendala distribusi akibat bencana.

“Kita menemukan ada pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu hingga dikenakan denda. Ini harus menjadi evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujarnya.

Melalui pembahasan ini, DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan formal, tetapi benar-benar menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2026 mendatang. (adv)

Wawako Maigus Nasir Buka Musrenbang RKPD Kota Padang Tahun 202, Ini yang Disampaikan

Wawako Maigus Nasir Buka Musrenbang RKPD Kota Padang Tahun 202, Ini yang Disampaikan

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027.

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kota Padang ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat.

Maigus Nasir menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi periode yang penuh tantangan, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan langkah-langkah strategis dan terukur.

“Kita memang menyadari bahwa 2027 adalah tahun yang penuh tantangan. Pertama apabila efisiensi tidak berubah. Yang kedua berat karena ada tuntutan undang-undang, belanja pegawai di November 2027 tidak boleh lagi melebihi dari 30 persen,” ujar Maigus Nasir.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini menunjukkan belanja pegawai Kota Padang masih berada di angka sekitar 47 persen, sehingga diperlukan upaya besar untuk menurunkannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tantangan lain juga datang dari dampak bencana yang baru saja terjadi, dengan kebutuhan anggaran penanganan yang mencapai angka signifikan, sehingga semakin membebani struktur APBD Kota Padang ke depan", imbuhnya. 

“Oleh sebab itu tentu langkah yang akan kita lakukan adalah bagaimana hari ini meyakinkan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi untuk bisa memberikan support, memberikan dukungan terhadap kondisi ini. Karena untuk menggeser dari 47 persen ke 30 persen itu tidak gampang, dan efek risiko sosialnya juga cukup besar,” lanjutnya. 

Lebih lanjut, Maigus Nasir menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, serta semangat gotong royong sebagai kunci menghadapi keterbatasan fiskal daerah. 

"Kita berharap dengan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh elemen masyarakat, dapat memberikan kontribusi dalam upaya efisiensi belanja serta peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah," pungkas Maigus Nasir. (*)

Gubernur Mahyeldi Dorong Produk Industri Lokal Jadi Prioritas Pembangunan di Sumbar

Gubernur Mahyeldi Dorong Produk Industri Lokal Jadi Prioritas Pembangunan di Sumbar

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memperkuat industri lokal sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Ia menyebut, salah satu langkahnya dengan menjadikan produk industri lokal sebagai material utama dalam proyek pembangunan pemerintah di Sumbar.

Menurut Mahyeldi, penguatan industri lokal menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global.

“Kita berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi daerah menghadapi tantangan global,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebut, salah satu contoh industri lokal yang patut didukung itu adalah Semen Padang. Industri tersebut selama ini telah berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, baik melalui kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur maupun penciptaan lapangan kerja.

Mahyeldi pun mengungkap, dalam pertemuannya dengan manajemen Semen Indonesia, ia juga pernah menyampaikan agar Semen Padang didorong untuk mengembangkan produk green cement atau semen ramah lingkungan sebagai segmentasi baru yang diharapkan bisa menjadi keunggulan baru industri tersebut. Beruntung, hal itu ditindaklanjuti secara positif, ditandai dengan diluncurkannya produk SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock), bata interlock yang dibuat menggunakan semen ramah lingkungan (PCC). Produk ini unggul dengan ketahanan gempa, hemat biaya, dan mampu menurunkan emisi rumah kaca hingga 37,5%

“Semen Padang sudah berada di jalur yang tepat dengan melahirkan produk ramah lingkungan, hemat biaya dan tahan gempa yang diberi nama SEPABLOCK,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menambahkan, Pemprov Sumbar juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar penggunaan green cement diprioritaskan dalam proyek infrastruktur, khususnya yang dilaksanakan di Sumbar.

“Kita ingin produk lokal, khususnya yang ramah lingkungan, menjadi pilihan utama dalam setiap proyek pembangunan pemerintah di Sumbar. Hal itu telah kita usulkan juga secara langsung kepada Menteri PU,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai mampu memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan sekaligus memperkuat daya saing industri semen lokal.

“Ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam mewujudkan Sumbar sebagai provinsi hijau,” ungkapnya.

Ia berharap penguatan industri lokal ini dapat memberikan efek domino, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Industri. (adpsb/cen/bud)

Pengurus PS GAS Dilantik, Pemko Sawahlunto Tekankan Pembinaan dan Kemitraan Strategis

Pengurus PS GAS Dilantik, Pemko Sawahlunto Tekankan Pembinaan dan Kemitraan Strategis

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PS GAS masa bakti 2025–2029, Selasa (31/3/2026).

BENTENGSUMBAR.COM – Babak baru bagi dunia persepakbolaan Kota Sawahlunto resmi dimulai. Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PS GAS masa bakti 2025–2029, Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menjadi penanda legalitas resmi bagi pengurus dalam mengelola klub kebanggaan masyarakat tersebut.

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah, Sekretaris KONI Sawahlunto Hendri Febriyudi, serta Ketua PSSI Askot Sawahlunto Ronny Eka Putra yang juga anggota DPRD Kota Sawahlunto. SK tersebut diterima langsung oleh Ketua Harian PS GAS, Citra Eng Gusti.

Penyerahan SK ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan fondasi hukum bagi PS GAS untuk kembali berlaga dalam kompetisi resmi di bawah naungan PSSI. Pemerintah kota menaruh harapan besar agar PS GAS mampu menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola lokal sekaligus membuka jalur prestasi bagi generasi muda Sawahlunto.

“Dengan diserahkannya SK ini, diharapkan PS GAS dapat kembali aktif dalam kompetisi resmi. Kita ingin melihat geliat sepak bola di kota ini meningkat secara bertahap dan memenuhi ekspektasi para pecinta bola,” ujar Wali Kota Riyanda Putra.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Wali Kota juga menekankan pentingnya kemandirian dan inovasi dalam pembiayaan klub. Ia mendorong pengurus untuk membangun sinergi dengan dunia usaha di Sawahlunto sebagai mitra strategis dalam mendukung operasional dan prestasi tim.

“Selain dukungan pemerintah, pengurus harus mampu menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Sawahlunto. Ini penting untuk mengembalikan kejayaan PS GAS seperti masa lalu,” tambahnya.

Dukungan serupa disampaikan Sekretaris KONI Sawahlunto, Hendri Febriyudi, yang menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan maksimal melalui koordinasi dengan PSSI. Sementara itu, Ketua PSSI Askot Sawahlunto, Ronny Eka Putra, memastikan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi guna menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat dan berkelanjutan.

“Keberadaan PS GAS yang legal dan terorganisir menjadi kunci dalam membangun pembinaan atlet yang berkesinambungan di Sawahlunto,” ungkap Ronny.

Dengan kepengurusan baru yang telah resmi terbentuk, harapan besar kini disematkan oleh masyarakat. PS GAS diharapkan mampu kembali menunjukkan tajinya, tidak hanya di level regional, tetapi juga menembus kancah sepak bola nasional. (*) 

Pewarta: Marjafri

Derita Gejala Stroke, Penanganan Medis Zainal Dijamin Penuh Program JKN

Derita Gejala Stroke, Penanganan Medis Zainal Dijamin Penuh Program JKN

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Zainal Arifin (56), warga Kabupaten Tanah Datar yang mendadak harus menjalani perawatan intensif akibat pecahnya pembuluh darah di bagian otak kanan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Musibah kesehatan bisa datang kapan saja dan tanpa tanda yang jelas. Hal inilah yang dialami Zainal Arifin (56), warga Kabupaten Tanah Datar yang mendadak harus menjalani perawatan intensif akibat pecahnya pembuluh darah di bagian otak kanan. 

Beruntung, keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penopang utama dalam proses pengobatan dan pemulihannya. Cucu Zainal, Rifatul Salsabila (20), menceritakan kakeknya yang mengeluhkan pusing hebat disertai kesulitan bergerak.

“Tangan kanan kakek tampak terlipat dan mati rasa, bibirnya tidak simetris, serta sulit bicara. Setelah diperiksa di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pihak FKTP menyarankan agar kakek segera dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Prof. Dr. M. Ali Hanafiah,” ujar Rifatul.

Setibanya di rumah sakit, Zainal langsung mendapatkan penanganan medis yang responsif. Rifatul menjelaskan sejak hari pertama dirawat inap, kakeknya langsung menjalani berbagai rangkaian pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium, rontgen kepala, hingga fisioterapi. “Dokter menjelaskan bahwa gejalanya termasuk stroke ringan. Memang tangan dan kaki kanan kakek belum bisa digerakkan sepenuhnya dan masih terasa berat, tetapi jari-jari tangan kanannya sudah bisa digerakkan berkat penanganan yang cepat dari tim medis,” jelas Rifatul.

Rifatul mengaku sangat bersyukur karena seluruh proses pengobatan kakeknya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, jaminan tersebut sangat membantu keluarga, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Berkat BPJS Kesehatan, kakek bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Semua biayanya dijamin. Kami pun tidak bisa membayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga jika tidak memiliki BPJS Kesehatan,” ungkap Rifatul.

Rifatul menilai pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit sangat baik. Mulai dari tenaga medis hingga petugas lainnya bersikap ramah, sigap, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

“Pelayanannya cepat, petugasnya ramah, dan alur layanannya juga tidak ribet. Kami merasa tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan. Kami sebagai keluarga merasa sangat terbantu dan nyaman berobatnya,” ucap Rifatul.

Rifatul juga menepis isu yang selama ini beredar di masyarakat terkait pembatasan hari rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan keliru. 

“Dulu banyak yang bilang kalau pakai BPJS Kesehatan itu rawat inapnya dibatasi. Faktanya, kakek saya telah dirawat inap selama empat hari dan tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa kendala. Jadi jangan mudah percaya informasi yang tidak jelas,” tegas Rifatul.

Rifatul menyampaikan tidak ada iur biaya tambahan yang diminta oleh penyelenggara fasilitas kesehatan selama pengobatan kakeknya. Di samping itu juga, tidak ada obat yang harus ia beli di luar karena semuanya telah dijamin oleh BPJS Kesehatan hingga pasien sembuh.

“Obat-obatan yang diberikan untuk pasien BPJS Kesehatan itu lengkap, sangat bagus dan efektif. Saat dirawat, kakek sempat mengalami sembelit dan setelah minum obat dari dokter keluhannya langsung teratasi. Semua biayanya dijamin sesuai indikasi medis, tidak ada biaya tambahan sama sekali,” tutur Rifatul.

Rifatul merasa puas berobat sebagai peserta JKN dan berharap agar kualitas layanan ini dapat dipertahankan. Menurutnya, berbagai peningkatan layanan yang dilakukan selama ini telah berhasil mematahkan stigma negatif yang sebelumnya beredar di masyarakat.

“Kami sudah membuktikan sendiri bahwa pelayanan BPJS Kesehatan itu sangat bagus dan terus meningkat setiap saat. Bahkan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan fitur antrean online dari Aplikasi Mobile JKN yang memudahkan pengambilan antrean berobat dari rumah, sehingga lebih pasti dan tidak perlu menunggu lama. Semoga layanan ini bisa terus dipertahankan,” tutup Rifatul. (HM)

Bentuk Posbankum, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Terima Piagam Penghargaan Dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

Bentuk Posbankum, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Terima Piagam Penghargaan Dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas dukungan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara peresmian Posbankum nagari, desa, dan kelurahan se-Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (30/03/2026).

Zulmaeta menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita di daerah siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Hukum dan Bapak Gubernur. Posbankum harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar program. Kami akan memastikan layanan ini aktif, mudah diakses, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kehadiran Posbankum harus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Jangan sampai Posbankum hanya menjadi formalitas. Masyarakat harus merasakan langsung pendampingan hukum yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” katanya.

Zulmaeta juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fungsi Posbankum di daerah.

“Kami akan memperkuat sinergi dengan unsur adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta perangkat kelurahan agar penyelesaian persoalan hukum bisa dilakukan secara damai dan mengedepankan keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran lurah dan perangkat daerah juga harus dioptimalkan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

“Edukasi hukum itu penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak mudah terjebak dalam persoalan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan,” katanya.

Menurut dia, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program nasional tersebut melalui penguatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi layanan hukum.

“Kami akan dorong peningkatan kapasitas aparatur dan memanfaatkan teknologi agar layanan bantuan hukum semakin mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran Posbankum mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

“Kami ingin Posbankum ini menjadi jembatan keadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan harmonis,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keadilan.

Ia menegaskan Posbankum bukan hanya soal layanan hukum, tetapi juga penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

“Posbankum ini tidak hanya memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi, tetapi juga menghidupkan nilai kearifan lokal,” katanya.

Menurut dia, pembentukan Posbankum hingga ke pelosok desa dan nagari merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.

“Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, bagaimana keadilan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.

“Hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 83.980 Posbankum di seluruh Indonesia, dan ini akan terus kita kembangkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai Posbankum sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum menjadi sarana penting agar hukum tidak hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi Posbankum tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mencegah munculnya persoalan hukum baru.

“Posbankum juga berperan dalam edukasi dan pencegahan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga persoalan hukum bisa diminimalisir sejak dini,” pungkasnya. (HM)

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Tegaskan Lima Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Tegaskan Lima Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 31, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, menegaskan lima prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi fokus pada tahun 2027.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, menegaskan lima prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi fokus pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sekaligus Rembuk Stunting Tahun 2026 yang digelar di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).

Dengan mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik,” kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga tingkat kota, sehingga selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.

Penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mempedomani target-target imperatif yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Elzadaswarman menyampaikan bahwa secara umum capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dari provinsi dan nasional, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.

Ia juga menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Prioritas kedua, Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.

“Sedangkan, Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.

Elzadawarman juga menjelaskan Prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau. 

Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman juga menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran.

“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPDR, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota,  Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, Jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang serta undangan lainnya. (HM)