Dana Pusat Menyusut, Payakumbuh Pangkas Program: Rp34 Miliar Justru Disiapkan untuk Pasar Ibuh

Dana Pusat Menyusut, Payakumbuh Pangkas Program: Rp34 Miliar Justru Disiapkan untuk Pasar Ibuh

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ruang fiskal Kota Payakumbuh semakin sempit. Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah kota mengambil keputusan berani dalam menyusun APBD 2027. Sejumlah program harus dirasionalisasi, bahkan pengembangan RSUD terpaksa ditunda demi menyelamatkan program yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.

Langkah taktis tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). Di tengah tekanan anggaran, pemerintah harus memastikan belanja daerah tetap produktif dan tidak habis untuk kegiatan yang kurang prioritas.

Zulmaeta mengakui penyusunan APBD 2027 bukan perkara mudah. Penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya membuat Pemko bersama DPRD harus lebih selektif menentukan program. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, di tengah keterbatasan tersebut, pembangunan Kawasan Pasar Ibuh justru mendapat alokasi anggaran besar mencapai Rp34 miliar pada 2027. Proyek ini dipertahankan karena pasar dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Bagi Zulmaeta, penataan Pasar Ibuh bukan sekadar mempercantik kawasan perdagangan. Revitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, memperkuat aktivitas ekonomi kerakyatan, sekaligus mendongkrak daya saing perdagangan Kota Payakumbuh.

Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus menunggu. Pemerintah memilih menunda pelaksanaannya pada 2027 karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, Zulmaeta memastikan penundaan tersebut bukan berarti komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dihentikan.

"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.

Wali Kota menegaskan, kondisi fiskal yang menantang justru harus dijawab dengan perencanaan lebih tajam, belanja lebih efisien, dan keberanian menentukan prioritas. Ia juga mengapresiasi DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan APBD 2027, sebelum rancangan tersebut memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zulmaeta selanjutnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi kegiatan terlambat berjalan akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi. "Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata," pungkasnya. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Bupati Solok Tak Mau Ada Lagi Penundaan, OPD Dikejar Percepatan Pembangunan 2026

Bupati Solok Tak Mau Ada Lagi Penundaan, OPD Dikejar Percepatan Pembangunan 2026

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat agar tidak lagi menunda pekerjaan pembangunan yang sebenarnya bisa segera diselesaikan. Percepatan realisasi anggaran 2026 harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

"Jangan ada lagi penundaan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang. Perencanaan tahun depan pun harus sudah kita persiapkan lebih awal, agar sejak awal tahun anggaran kegiatan sudah berjalan," tegasnya.

Bupati mengingatkan, ketersediaan anggaran tidak akan berarti jika tidak diikuti pelaksanaan program yang nyata. Karena itu, setiap OPD diminta segera mengidentifikasi hambatan, mempercepat proses administrasi, serta menuntaskan persoalan pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menghambat kegiatan pembangunan.

Persoalan penyerapan Dana Transfer ke Daerah juga menjadi perhatian serius. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis, menegaskan bahwa anggaran yang merupakan hak masyarakat tersebut harus segera dimanfaatkan. Ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan serta kewajiban pembayaran kegiatan sebelumnya harus segera dituntaskan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

Selain mengejar realisasi anggaran, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pemulihan pascabencana. Kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi harus ditangani dengan dukungan data yang lengkap dan akurat. Kelengkapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi penting agar usulan bantuan dan pendanaan ke pemerintah pusat dapat segera diproses.

Jon Firman Pandu juga meminta OPD lebih agresif menangkap peluang program strategis pemerintah pusat, terutama sektor pendidikan, perumahan, dan digitalisasi. Kesiapan data serta komunikasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar Kabupaten Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pembangunan.

Di sektor pendapatan, Bupati mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memperhatikan perkembangan kawasan dan pertumbuhan wilayah. Ia juga meminta kajian teknis yang komprehensif terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan serta penataan ASN melalui profiling yang objektif dan terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Tak hanya soal anggaran dan pembangunan fisik, seluruh OPD dan kecamatan juga diminta lebih terbuka terhadap kritik serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Kritik dan masukan dari masyarakat serta media adalah bagian dari perbaikan. Mari kita jadikan itu masukan untuk bekerja lebih baik, bukan hal yang harus dihindari," ujar Jon Firman Pandu. Ia meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil evaluasi, menuntaskan pekerjaan 2026, dan menyiapkan APBD 2027 lebih matang agar pembangunan Kabupaten Solok tidak kembali terhambat. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Maigus Lantik Dua Kepala OPD, Pengelolaan ASN dan Aset Jadi Sorotan

Maigus Lantik Dua Kepala OPD, Pengelolaan ASN dan Aset Jadi Sorotan

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pengelolaan 14.095 aparatur sipil negara (ASN) dan penertiban aset daerah menjadi dua pekerjaan penting yang langsung ditekankan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Selasa (10/11/2026).

Dua pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, tersebut adalah Joni Anwar sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Indra Noferi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Maigus meminta kedua pejabat segera bekerja sesuai tanggung jawab strategis masing-masing, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya daerah.

Joni Anwar sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Indra Noferi sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang.

Maigus secara khusus mengingatkan Kepala BKPSDM agar mampu menjadi motor penggerak transformasi birokrasi. Dengan jumlah ASN mencapai 14.095 orang, pengelolaan aparatur membutuhkan sistem yang profesional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi serta kinerja.

"BKPSDM harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Saat ini jumlah ASN kita sebanyak 14.095 orang. Oleh karena itu, saya meminta Kepala BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar lebih profesional dan kompeten," tegasnya.

Tak kalah penting, Kepala BPKAD yang baru diminta memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berlangsung tertib, transparan, serta akuntabel. Inventarisasi dan penertiban aset juga harus diperkuat, termasuk memastikan kejelasan data, dokumen kepemilikan, dan status hukum setiap aset milik pemerintah daerah.

"Target kita bukan hanya mempertahankan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dan aset daerah benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Padang," ujar Maigus.

Ia menegaskan, kedua pejabat harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah. Jabatan bukan sekadar kepercayaan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memperkuat pemerintahan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran asisten, kepala OPD, serta ASN Pemerintah Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

29 ASN Payakumbuh Adu Inovasi, Siapa Paling Berdampak?

29 ASN Payakumbuh Adu Inovasi, Siapa Paling Berdampak?

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Uji publik melalui wawancara panel berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10/11/2026), di Aula BKPSDM Kota Payakumbuh. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 29 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh diuji gagasan inovatifnya dalam seleksi ASN Berprestasi Tahun 2026. Mereka ditantang menghadirkan terobosan yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Uji publik melalui wawancara panel berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10/11/2026), di Aula BKPSDM Kota Payakumbuh. Setiap nomine harus mempertahankan gagasannya sekaligus menjelaskan sejauh mana inovasi tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria, menegaskan bahwa seleksi ini bukan sekadar ajang mencari ASN terbaik. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar semakin inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Ifon, penilaian tidak hanya bertumpu pada kemampuan peserta mempresentasikan gagasan. Aspek terpenting adalah dampak inovasi, kemungkinan penerapan, serta manfaat yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Ketatnya seleksi terlihat dari alokasi waktu setiap peserta yang hanya 30 menit. Rinciannya, tujuh menit untuk pemaparan inovasi, 20 menit sesi pendalaman dan tanya jawab bersama panelis, serta tiga menit untuk pernyataan penutup.

Penilaian dilakukan panelis yang terdiri atas Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Asisten III, Inspektur, Kepala BAPPEDA, dan Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh. Kepala BKPSDM Dafrul Pasi menyebut antusiasme peserta tahun ini meningkat, menjadi sinyal tumbuhnya persaingan sehat untuk melahirkan terobosan di lingkungan birokrasi.

Dari total 29 nomine, sebanyak 10 orang berasal dari kategori Administrator, enam Pengawas, sembilan Fungsional, dan empat Pelaksana. Pada hari pertama, 16 ASN dari kategori Administrator dan Pengawas mempresentasikan inovasi masing-masing, dilanjutkan 13 peserta kategori Fungsional dan Pelaksana pada hari kedua.

Seluruh peserta berasal dari berbagai perangkat daerah, mulai dari Satpol PP, BKD, BKPSDM, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Pendidikan dan Ketahanan Pangan. Keberagaman instansi tersebut memperlihatkan bahwa ruang inovasi terbuka bagi seluruh lini pelayanan pemerintahan.

Melalui seleksi ini, Pemko Payakumbuh ingin memastikan ASN berprestasi tidak hanya unggul secara administratif maupun kemampuan individu, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan terbaik tidak berhenti sebagai bahan presentasi, melainkan diwujudkan menjadi solusi konkret bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pengabdian Para Pahlawan

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pengabdian Para Pahlawan

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026 tingkat Provinsi Sumbar. (Fotdok: Tonni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak masyarakat menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi untuk membangun bangsa melalui kerja nyata, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026 tingkat Provinsi Sumbar yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan” di halaman Kantor Gubernur, Selasa (10/11/2026).

Dalam amanat Menteri Sosial RI yang dibacakannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan pengabdian.

“Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial,” ucap Mahyeldi saat membacakan amanat Menteri Sosial.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 33 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Mahyeldi mengingatkan bahwa kepahlawanan masa kini tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan di medan perang. Setiap orang dapat mengambil bagian melalui profesi, karya, dan pengabdian terbaik, termasuk dengan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai kesulitan serta senantiasa peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ia juga mengajak masyarakat mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan amanah memimpin bangsa. Semangat pengabdian kepada rakyat yang ditunjukkan kepala negara diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi turut mengingatkan besarnya kontribusi Sumbar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mengutip sejumlah catatan dan penelitian yang menyebutkan kontribusi tokoh serta pejuang asal Sumatera Barat mencapai 60 hingga 76 persen dari para pejuang Nusantara. Selain itu, Sumbar juga memiliki peran penting dalam sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dalam rangkaian upacara tersebut, Gubernur bersama unsur Forkopimda menyerahkan piagam penghargaan khusus kepada Letkol Laut PM Burhani Zulfah atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan di bidang pertanian di Sumbar.

Penghargaan juga diberikan kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumbar dalam rangka HUT Sumbar ke-81 Tahun 2026. Penghargaan meliputi kategori Cerdas Cermat (CTF), Digital Talent, dan Flyer Edukatif Digital yang diraih pelajar dari sejumlah sekolah di Sumbar.

Usai upacara di halaman Kantor Gubernur, Mahyeldi melanjutkan kegiatan dengan bertindak sebagai inspektur upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Lolong, Padang. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di Dermaga Nan Tongga, Teluk Bayur, Padang.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap semangat perjuangan para pendahulu bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Perjuangan membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Hari Pahlawan, Jon Firman Pandu Tantang ASN dan Generasi Muda Berkontribusi Nyata untuk Solok

Hari Pahlawan, Jon Firman Pandu Tantang ASN dan Generasi Muda Berkontribusi Nyata untuk Solok

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Jon Firman Pandu saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di halaman Kompleks Kantor Bupati Solok, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengajak seluruh elemen masyarakat membuktikan semangat tersebut melalui kerja nyata, pengabdian, dan kontribusi bagi kemajuan daerah.

Pesan itu disampaikan Jon Firman Pandu saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di halaman Kompleks Kantor Bupati Solok, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan, perjuangan masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengorbanan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk bekerja keras, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Jon Firman Pandu juga mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Solok tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Ia menekankan, potensi unggulan tersebut harus dikelola secara maksimal agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Solok.

Perhatian juga diarahkan pada peningkatan pendidikan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah menjalankan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 33 tentang perekonomian, dan Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.

Kepada seluruh ASN, Jon Firman Pandu meminta agar momentum Hari Pahlawan menjadi dorongan untuk meningkatkan disiplin, integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan merupakan bentuk perjuangan yang relevan pada masa sekarang.

Sementara kepada generasi muda, ia berpesan agar tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, tetapi juga berani belajar, berkarya, dan berinovasi. Generasi muda harus mengambil peran dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Solok dan Indonesia.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Candra, Sekda Rudy Repenaldi Rilis, unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, veteran, keluarga besar perintis kemerdekaan, serta unsur TNI-Polri. Menutup amanatnya, Jon Firman Pandu mengajak masyarakat menjaga persatuan, kerukunan, dan gotong royong sebagai kekuatan membangun Solok yang maju, mandiri, dan sejahtera. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Kehadiran Smart Surau di Sejumlah SD Padang Masih di Bawah 50 Persen

Kehadiran Smart Surau di Sejumlah SD Padang Masih di Bawah 50 Persen

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Kegiatan Penguatan Implementasi Progul Smart Surau bagi kepala SD negeri dan swasta di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM - Partisipasi siswa sekolah dasar (SD) dalam kegiatan Subuh Mubarakah melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau di Kota Padang masih belum merata. Meski rata-rata kehadiran telah melampaui 70 persen, sejumlah sekolah masih mencatat partisipasi di bawah 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meminta kepala sekolah memperkuat pelaksanaan Smart Surau agar semakin banyak siswa terlibat dalam kegiatan salat Subuh berjemaah.

Penegasan itu disampaikan Maigus saat menjadi pemateri dalam kegiatan Penguatan Implementasi Progul Smart Surau bagi kepala SD negeri dan swasta di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kepala SD negeri dan swasta dari Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Koto Tangah. Maigus menegaskan, sekolah yang tingkat kehadiran siswanya masih rendah harus mendapat edukasi, motivasi, dan pembinaan lebih intensif.

Pemko Padang menargetkan partisipasi siswa dalam kegiatan Smart Surau bisa melampaui 80 persen, bahkan mencapai 100 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua dinilai menjadi kunci penting.

Dukungan teknologi juga disiapkan melalui sistem absensi digital berbasis face recognition atau pengenalan wajah sebagai pengganti barcode. Selain itu, Pemko Padang memberikan insentif bagi guru MDTW/TQA serta menyiapkan pengembangan ruang digital dan penghargaan Smart Surau.

Maigus juga meminta setiap kepala sekolah membentuk tim khusus Smart Surau dengan melibatkan seluruh guru. Tim tersebut diharapkan aktif berkomunikasi dengan pengurus masjid dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Mulai 2027, Pemko Padang merencanakan pengembangan ruang pembelajaran digital di sejumlah masjid dengan dukungan perangkat Chromebook dan aplikasi Ruangguru. Pemanfaatan Padang Mobile serta teknologi face recognition juga akan diperkuat untuk mendukung absensi dan pemantauan pelaksanaan program.

Menurut Maigus, pemahaman terhadap empat pilar Smart Surau harus terus diperkuat agar program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kebiasaan ibadah dan karakter generasi muda sejak dini. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU