Temui Kepala SMA, SMK dan SLB di Pesisir Selatan, Muhidi Tampung Aspirasi Dunia Pendidikan

Temui Kepala SMA, SMK dan SLB di Pesisir Selatan, Muhidi Tampung Aspirasi Dunia Pendidikan

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/11/2026). (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kemajuan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya sekolah dan tingginya angka kelulusan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, kualitas tenaga pendidik, serta kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak juga menjadi bagian penting dalam melahirkan generasi masa depan yang unggul.

Semangat itulah yang mengemuka saat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/11/2026). Dalam agenda tersebut, Muhidi menggelar temu ramah bersama para kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi antara pimpinan legislatif dan insan pendidikan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikan, mulai dari kebutuhan fasilitas hingga tantangan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Para kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menyampaikan kondisi nyata satuan pendidikan. Sebab, kebutuhan setiap sekolah tidak selalu sama. Sekolah menengah kejuruan, misalnya, membutuhkan dukungan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dunia kerja, sementara sekolah luar biasa memerlukan perhatian terhadap fasilitas dan layanan pendidikan yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagi Muhidi, penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan satuan pendidikan menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pendidikan daerah. Aspirasi yang disampaikan para kepala sekolah perlu menjadi perhatian agar kebijakan dan program pembangunan pendidikan semakin dekat dengan kebutuhan di lapangan.

Perhatian terhadap pendidikan kejuruan juga menjadi hal penting. SMK diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan, kompetensi, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja. Karena itu, peningkatan mutu pembelajaran dan dukungan fasilitas praktik menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Di sisi lain, pendidikan inklusif juga membutuhkan perhatian bersama. Keberadaan SLB menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan harus membuka ruang bagi semua anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui temu ramah tersebut, Muhidi mendorong terbangunnya komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara DPRD Sumbar dan para pengelola satuan pendidikan di Pesisir Selatan. Berbagai aspirasi yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan, sehingga peningkatan kualitas sekolah tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga agenda bersama.

Pada akhirnya, masa depan Pesisir Selatan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak bangku sekolah. Sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan insan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk melahirkan generasi muda yang unggul, cerdas, terampil, inklusif, serta berakhlak mulia. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu Sekaligus, Indah Anggoro Putri Ungkap Syarat Penerimanya

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu Sekaligus, Indah Anggoro Putri Ungkap Syarat Penerimanya

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Fotdok: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar baik bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima berhak memperoleh total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Informasi mengenai BSU 2026 ini menjadi perhatian para pekerja, terutama mereka yang memiliki penghasilan terbatas dan membutuhkan tambahan dukungan untuk menjaga daya beli di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Namun, tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di Indonesia.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).

Indah menjelaskan, calon penerima BSU 2026 harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Persyaratan kepesertaan ini menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pekerja sebelum berharap mendapatkan bantuan.

Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Khusus daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Kemnaker juga menegaskan bahwa upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bukan sekadar pengakuan pekerja, melainkan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Namun, ada kelompok pekerja yang tidak berhak menerima BSU 2026, yakni mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Bagi pekerja yang ingin memastikan informasi dan persyaratan lebih lanjut, Kemnaker menyediakan akses melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. Karena itu, pekerja diharapkan memeriksa kesesuaian data kependudukan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta upah yang dilaporkan perusahaan agar tidak keliru memahami ketentuan penerima BSU 2026. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi Belum Ditetapkan, Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi Belum Ditetapkan, Imbau Masyarakat Tetap Tenang

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah ketika memberikan keterangan kepada awak media. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa lokasi trase pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi hingga saat ini belum ditetapkan secara resmi.

Rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

“Hingga saat ini, belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian. Artinya, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang menyebutkan bahwa trase tol sudah ditetapkan,” tegas Mahyeldi.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan sejumlah tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai perkembangan rencana pembangunan jalan tol tersebut.

Mahyeldi menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam proses perencanaannya, berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan karakteristik wilayah yang akan dilalui tentu akan menjadi perhatian pemerintah.

“Pembangunan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat tentu akan didengar dan menjadi bahan pertimbangan, baik dalam proses perencanaan maupun untuk perumusan kebijakan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut para tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek menyampaikan sejumlah masukan terkait rencana trase jalan tol, khususnya mengenai keberadaan lahan pertanian produktif, tanah ulayat dan pusaka tinggi, kawasan permukiman, serta keberlangsungan usaha kerajinan songket yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat.

Masyarakat berharap berbagai kondisi dan karakteristik Nagari Pandai Sikek tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam kajian trase ke depan. (adpsb/rmz/bud)

20 Pasien Ikuti Operasi Celah Bibir Gratis di RSU Aisyiyah Padang, Lima Sudah Ditangani

20 Pasien Ikuti Operasi Celah Bibir Gratis di RSU Aisyiyah Padang, Lima Sudah Ditangani

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Sebanyak 20 pasien mengikuti bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit gratis yang digelar Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Padang, Sabtu (7/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 20 pasien mengikuti bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit gratis yang digelar Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Padang, Sabtu (7/11/2026). Dari jumlah tersebut, lima pasien telah menjalani operasi pada Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di RSU Aisyiyah Padang ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan tindakan medis, sekaligus puncak peringatan Milad ke-39 rumah sakit tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padang, Irwandi, menyampaikan apresiasi Pemerintah Kota Padang kepada RSU Aisyiyah Padang, YTPK IASMA 1 Landbouw Bukittinggi, para dokter spesialis, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan sosial tersebut.

Menurutnya, kegiatan operasi gratis seperti ini memiliki peran penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan tindakan medis tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada RSU Aisyiyah Padang bersama seluruh pihak yang terlibat yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial ini," ujar Irwandi.

Ia berharap pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil dan merata tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi masyarakat. Keselamatan pasien dan pendampingan berkelanjutan juga harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan medis.

Sementara itu, Direktur RSU Aisyiyah Padang, dr. Silvana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Milad ke-39 yang mengusung tema "39 Tahun Mengabdi, Berbakti, Bertumbuh, dan Berkemajuan".

Menurutnya, peringatan milad tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai aksi sosial yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi penyuluhan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak TK Aisyiyah, donor darah, penyuluhan serta USG gratis bagi ibu hamil di Puskesmas Bungus, hingga pemeriksaan kesehatan dan USG gratis di RSU Aisyiyah Padang.

"Bagi kami, usia 39 tahun bukan sekadar tentang berapa lama rumah sakit ini telah berdiri, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang telah dan akan terus kami berikan kepada masyarakat," ungkap dr. Silvana.

Ia menambahkan, pasien lainnya akan mendapatkan tindakan sesuai hasil pemeriksaan dan penilaian kelayakan medis oleh tim dokter dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Melalui bakti sosial ini, RSU Aisyiyah Padang berharap dapat terus menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan memperluas manfaat bagi masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Sultan Alif Baloen Siap Pimpin KNPI Sumbar, Bawa Misi Persatuan dan Pemerataan Pemuda

Sultan Alif Baloen Siap Pimpin KNPI Sumbar, Bawa Misi Persatuan dan Pemerataan Pemuda

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Sultan Alif Baloen, Ketua DPD KNPI Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan kesiapannya maju memimpin organisasi kepemudaan terbesar tersebut di tingkat provinsi. (Fotdok: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Bursa calon Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat mulai menghangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sultan Alif Baloen, Ketua DPD KNPI Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan kesiapannya maju memimpin organisasi kepemudaan terbesar tersebut di tingkat provinsi.

Tak sekadar menyatakan siap bertarung, Sultan membawa gagasan untuk menjadikan KNPI Sumbar sebagai rumah besar pemuda yang lebih terbuka, solid, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Ia menegaskan, kesediaannya maju bukan semata mengejar jabatan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi pemuda Sumatera Barat.

"Bagi kita ini bagian dari dinamika dan aspirasi teman-teman pemuda Sumatera Barat. Kalau memang diberikan kepercayaan dan amanah, tentu kita siap. Karena yang terpenting bukan soal jabatan, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama membangun KNPI dan membawa pemuda Sumbar lebih baik ke depannya," ujar Sultan kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Pengalaman memimpin DPD KNPI Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu modal Sultan dalam menghadapi dinamika organisasi di tingkat provinsi. Selama berorganisasi, ia terlibat dalam konsolidasi internal serta membangun komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Baginya, kekuatan KNPI terletak pada persatuan dan kemampuan merangkul seluruh elemen pemuda.

Selain aktif di organisasi kepemudaan, Sultan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan. Pengalaman di lembaga legislatif memberinya pemahaman tentang proses kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Kombinasi pengalaman tersebut ingin ia dorong menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan generasi muda melalui KNPI.

Salah satu gagasan yang disorotinya adalah pemerataan kesempatan bagi pemuda di seluruh wilayah Sumatera Barat. Menurut Sultan, anak muda dari kabupaten dan kota memiliki potensi yang sama untuk berkembang. Karena itu, KNPI tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pemuda di perkotaan, tetapi harus hadir hingga ke daerah dengan membuka akses pengembangan kapasitas, kepemimpinan, dan kreativitas.

Sultan juga menaruh perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi generasi muda, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan, sulitnya akses permodalan bagi wirausaha muda, hingga kebutuhan peningkatan keterampilan. Ia ingin KNPI lebih aktif menghadirkan program yang berdampak, sehingga organisasi tidak hanya ramai dalam kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemuda.

"Kita ingin pemuda Sumbar punya ruang untuk berkembang, berani berkarya, dan ikut membangun daerah. Kita percaya anak muda dari daerah juga punya potensi besar. Saatnya kita bersatu, bergerak, dan membawa KNPI lebih dekat dengan pemuda," tegasnya.

Dinamika pencalonan Sultan turut mendapat dukungan dari tokoh aktivis Firdaus Wiros, S.HI. Ia secara terbuka menyatakan dukungan sekaligus kesiapannya mengawal Sultan dalam kontestasi pemilihan Ketua KNPI Sumbar. Dukungan tersebut menjadi bagian dari dinamika konsolidasi menjelang Musda, di tengah mulai diperbincangkannya sejumlah nama calon pemimpin organisasi tersebut.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana para kandidat membangun komunikasi dengan DPD KNPI kabupaten dan kota serta berbagai OKP. Bagi Sultan, Musda bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan, tetapi kesempatan menyatukan kembali kekuatan pemuda Sumatera Barat. Dari Solok Selatan, ia membawa pesan bahwa pemuda daerah harus mendapat ruang yang sama untuk maju, bersatu, dan mengambil peran dalam menentukan masa depan Sumbar. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU 

Perkuat Mentoring UMKM Nagari Creative Hub, Pemprov Sumbar Gandeng CEO Kasisolusi Deryansha Azhary

Perkuat Mentoring UMKM Nagari Creative Hub, Pemprov Sumbar Gandeng CEO Kasisolusi Deryansha Azhary

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy mengatakan dukungan Deryansha akan diberikan dalam bentuk mentoring, terutama terkait penguatan branding dan strategi bisnis. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Guna percepatan dan optimalisasi pelaksanaan Program Nagari Creative Hub (NCH), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Deryansha Azhary, pengusaha, kreator konten, sekaligus pendiri platform media bisnis dan komunitas Kasisolusi, untuk menjadi mentor bagi para pendamping dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal yang tergabung dalam program NCH.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy mengatakan dukungan Deryansha akan diberikan dalam bentuk mentoring, terutama terkait penguatan branding dan strategi bisnis. Dengan demikian, para pendamping diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam membantu UMKM mengembangkan produk, membangun identitas usaha, serta memperluas jangkauan pasar.

"Kita ingin program NCH ini berjalan lebih optimal, untuk itu kita perlu mentoring dari pakar seperti Deryansha Azhary, terutama untuk urusan branding dan strategi bisnis," ujar Wagub Vasko di Padang, Jum'at malam (6/11/2026).

Menurut Vasko, setelah dirinya berkeliling ke berbagai nagari di Sumbar, ia melihat banyak potensi lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi masih membutuhkan pengelolaan, pengemasan, dan strategi pemasaran yang lebih baik. Potensi tersebut tidak hanya berupa produk fisik, seperti kuliner dan pakaian khas nagari, tetapi juga kekayaan budaya yang tidak berwujud, seperti silek, randai, musik tradisional, serta berbagai tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Vasko menilai, potensi tersebut perlu dikembangkan melalui penguatan identitas, kreativitas, kualitas produk, dan strategi pemasaran agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, pendampingan menjadi salah satu aspek penting agar pelaku UMKM tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memahami cara membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga sistem, sumber daya manusia, dan pendampingan. Kita ingin nagari memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagai langkah awal hingga tahun 2026 ini, Pemprov Sumbar telah menyiapkan 13 nagari percontohan untuk menerapkan konsep Nagari Creative Hub. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi masyarakat dalam mengembangkan kreativitas, melestarikan budaya, bertukar gagasan, sekaligus memasarkan produk unggulan nagari secara lebih terorganisasi.

Selain penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi perhatian. Platform pemasaran daring dan media sosial, termasuk strategi penjualan melalui siaran langsung atau live streaming, diharapkan dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran tanpa terbatas jarak dan wilayah.

Melalui penguatan pendampingan, kolaborasi dengan praktisi bisnis, serta optimalisasi potensi lokal, Pemprov Sumbar berharap Nagari Creative Hub dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang produktif. Pada akhirnya, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperluas kesejahteraan masyarakat nagari.

"Harapan kita, ini tidak hanya tentang peningkatan daya saing produk lokal tapi ini menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang produktif berbasis nagari,"pungkas Vasko.(Adpsb/rmz/bud)

Fadly Amran Perkuat Sinergi Pertanahan, Pemko Padang Siap Tuntaskan Persoalan Lahan

Fadly Amran Perkuat Sinergi Pertanahan, Pemko Padang Siap Tuntaskan Persoalan Lahan

BentengSumbar On Sabtu, November 07, 2026

Pertemuan silaturahmi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang baru, Hasan Basri, di Rumah Makan Sederhana, Jumat (6/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan perkotaan. Mulai dari kepastian kepemilikan, tumpang tindih lahan, hingga kebutuhan tanah untuk mendukung pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang baru, Hasan Basri, di Rumah Makan Sederhana, Jumat (6/11/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penyambutan pejabat baru sekaligus pelepasan Kepala Kantor Pertanahan sebelumnya, Hanif, yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada akhir Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang siap membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan Kantor Pertanahan. Menurutnya, koordinasi antarlembaga sangat penting untuk menangani berbagai persoalan pertanahan sekaligus memastikan proses pembangunan daerah dapat berjalan lancar.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hasan Basri sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang baru. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Hanif atas kerja sama dan kontribusinya selama bertugas di Kota Padang," ujar Fadly.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai sinergi Pemko Padang dan Kantor Pertanahan memiliki peran strategis. Apalagi, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki dinamika pembangunan dan persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan bersama. "Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemko Padang dan Kantor Pertanahan semakin kuat, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hasan Basri menyatakan siap melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menempatkan penyelesaian persoalan pertanahan, terutama tumpang tindih lahan, sebagai salah satu perhatian penting agar permasalahan serupa dapat diminimalkan ke depan.

"Berbagai program positif yang telah dirintis Bapak Hanif akan kita lanjutkan dan tingkatkan agar Kantor Pertanahan Kota Padang semakin maju, serta mampu meminimalkan berbagai persoalan pertanahan di Kota Padang," ungkap Hasan Basri.

Di sisi lain, Hanif menyampaikan rasa terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang beserta seluruh jajaran atas dukungan serta kerja sama selama dirinya bertugas. Ia berharap hubungan baik yang telah terbangun antara kedua instansi tetap terjaga dan semakin kuat, meskipun dirinya kini mengemban tugas baru di Kota Medan. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa dan sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU