HEADLINE
Mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa Padang Kelompok 02 Gelar Penyuluhan Anti-Bullying di SDN 06 Batang Gasan    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa Padang Kelompok 02 Gelar Penyuluhan Anti-Bullying di SDN 06 Batang Gasan
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Taman Siswa Padang Kelompok 02 melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai bullying (perundungan)di SDN 06 Batang Gasan. (Foto: Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Taman Siswa Padang Kelompok 02 melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai bullying (perundungan)di SDN 06 Batang Gasan pada Rabu, 17/06/ 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh siswa-siswi SDN 06 Batang Gasan dengan suasana yang aktif dan interaktif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN berupaya memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, berbagai bentuk bullying, dampak yang dapat ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan perundungan.

Dalam penyampaian materi, mahasiswa menjelaskan bahwa bullying tidak hanya berupa tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, sosial, maupun melalui media digital. 

Contoh sederhana yang diberikan kepada siswa antara lain mengejek teman, memberikan julukan yang tidak disukai, mengucilkan teman dari pergaulan, mengancam, mendorong atau memukul, hingga menyebarkan sesuatu yang mempermalukan teman.

Materi disampaikan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Mahasiswa menggunakan bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta mengajak siswa untuk berpartisipasi secara langsung. 

Hal ini dilakukan agar siswa tidak hanya memahami pengertian bullying secara teori, tetapi juga mampu mengenali perilaku perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Mahasiswa KKN juga menekankan pentingnya saling menghargai, menyayangi, dan membantu sesama teman. Siswa diajak untuk memahami bahwa setiap anak memiliki perbedaan, baik dari segi karakter, kemampuan, penampilan, maupun latar belakang. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk mengejek atau merendahkan orang lain, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang harus dihargai.

Selain membahas dampak bullying terhadap korban, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai peran mereka sebagai teman dan saksi (bystander). 

Siswa diarahkan untuk tidak ikut menertawakan atau mendukung tindakan bullying. Sebaliknya, mereka didorong untuk membantu teman yang menjadi korban, melaporkan kejadian kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya, serta berani mengatakan bahwa tindakan bullying merupakan perilaku yang tidak baik.

Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif. Para siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa KKN.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Kelompok 02 berharap para siswa dapat menjadi generasi yang memiliki karakter positif, mampu menghargai sesama, serta berani mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa Padang untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan turut berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. 

Penyuluhan anti-bullying diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi saja, tetapi dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang ramah anak, saling menghargai, dan bebas dari perundungan.

Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa KKN, pihak sekolah, guru, dan siswa, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang peduli, berempati, berani, dan mampu menghargai orang lain. (*) 

Laporan: Novrianto

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Desak Pemko Genjot PAD, OPD Berkinerja Rendah Harus Dievaluasi    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Desak Pemko Genjot PAD, OPD Berkinerja Rendah Harus Dievaluasi
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Rachmad Wijaya mendesak Pemerintah Kota Padang lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Rachmad Wijaya mendesak Pemerintah Kota Padang lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul masih rendahnya realisasi sejumlah sumber pendapatan hingga pertengahan Agustus 2026.

Berdasarkan laporan harian realisasi PAD Kota Padang per 12 Agustus 2026, total PAD baru mencapai Rp569,58 miliar atau 55,60 persen dari target Rp1,024 triliun. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp454,83 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.

Rachmad mengatakan capaian tersebut harus menjadi perhatian serius Pemko Padang. Apalagi, waktu yang tersisa hingga akhir tahun semakin terbatas.

“PAD harus lebih digenjot lagi. Jangan sampai target yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak tercapai karena potensi pendapatan yang ada tidak dimaksimalkan,” kata Rachmad yang juga Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar. 

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD melakukan evaluasi dan menyusun langkah percepatan.

Menurutnya, OPD tidak boleh hanya menunggu penerimaan masuk, tetapi harus aktif mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang menjadi kewenangannya.

Rachmad menyoroti capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menjadi OPD dengan realisasi PAD terendah. Hingga 12 Agustus, PUPR baru merealisasikan Rp3,24 miliar atau 27,06 persen dari target Rp11,96 miliar.

Dinas Perhubungan juga baru mencapai 30,01 persen, dengan realisasi Rp1,59 miliar dari target Rp5,30 miliar. Sementara Dinas Perdagangan mencapai 48,04 persen dan Dinas Perikanan dan Pangan 49,37 persen.

“OPD yang realisasinya masih rendah harus dievaluasi. Kita harus tahu apa kendalanya, apakah masalah pendataan, pemungutan, regulasi, atau memang potensi pendapatannya yang perlu dioptimalkan,” ujar Rachmad.

Di sisi lain, Rachmad mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja positif. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, telah merealisasikan Rp39,10 miliar atau 103,76 persen dari target Rp37,69 miliar.

Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat OPD lain berpuas diri. Pemko harus memastikan seluruh OPD bergerak mengejar target masing-masing.

Rachmad juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD penghasil PAD. Potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti.

“Komisi II akan mengawasi bagaimana upaya Pemko meningkatkan PAD ini. Kita ingin seluruh potensi pendapatan daerah benar-benar masuk ke kas daerah,” katanya.

Menurut Rachmad, peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Padang. Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Waktu masih ada, tetapi tidak banyak. Karena itu harus ada langkah konkret dan terukur. PAD harus digenjot, potensi yang ada harus dimaksimalkan, dan target APBD 2026 harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD,” tegasnya. (*)

Pendataan Susulan Penerima Bansos Tunai Terdampak di Kelurahan Gunung Sarik, Simak Penjelasan Pak Camat Rozaldi Rosman    
Rabu, Agustus 12, 2026

On Rabu, Agustus 12, 2026

Pendataan Susulan Penerima Bansos Tunai Terdampak di Kelurahan Gunung Sarik, Simak Penjelasan Pak Camat Rozaldi Rosman
Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, mengakui masih ada beberapa rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan akibat banjir belum terdata, khususnya di Kelurahan Gunung Sarik. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai salah satu kecamatan terdampak bencana banjir di Kota Padang, sejumlah warga di Kecamatan Kuranji telah menerima bantuan tunai yang diserahkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, Sabtu (8/8/2026) lalu.

Di Kecamatan Kuranji, bantuan sosial berupa uang tunai Rp2 juta untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat banjir terdapat di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Kuranji, Kelurahan Korong Gadang, dan Kelurahan Gunung Sarik. Total rumah yang sudah terdata sebanyak 191 rumah.

Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, mengakui masih ada beberapa rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan akibat banjir belum terdata, khususnya di Kelurahan Gunung Sarik.

"Pada Selasa (11/8/2026), kami telah melakukan mediasi dan mengundang warga setempat serta pengurus RT dan RW terdampak untuk menyampaikan bantuan sosial susulan tahap kedua," katanya. 

Dia menyebut, di Kelurahan Gunung Sarik sudah terdata sebanyak 74 rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, masih terdapat rumah warga terdampak yang belum terakomodasi dalam penyaluran bantuan sosial tahap pertama.

"Data tersebut sedang kami rekap untuk dikoordinasikan dan diteruskan kepada BPKAD Kota Padang untuk proses selanjutnya," terangnya. 

Langkah lanjutan sudah dilakukan pihak Kecamatan Kuranji dengan melakukan mediasi dan sosialisasi untuk memberikan kejelasan kepada warga serta pengurus RT/RW terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial susulan (tahap kedua) sesuai dengan arahan Wali Kota Padang. Sosialisasi dilakukan pada Selasa (11/8/2026).

Pihak kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi prosedur pendataan ulang dengan mengumpulkan dokumen persyaratan warga yang valid sesuai dengan aturan yang berlaku.

Data hasil rekapitulasi susulan selanjutnya akan dikoordinasikan dan diteruskan ke BPKAD Kota Padang untuk proses pencairan lebih lanjut, sembari menunggu arahan dan petunjuk teknis lanjutan dari dinas terkait.

Pihak kecamatan berharap proses pendataan susulan ini berjalan lancar tanpa kendala saat penyaluran bantuan uang tunai nantinya.

"Harapan kami, pendataan selanjutnya tidak ada kendala lagi ke depannya pada saat bantuan diberikan," ujar Rozaldi Rosman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Sekdaprov Sumbar Dorong Harmonisasi Kelembagaan BPBD Se-Sumbar Pasca Permendagri 18/2025    
Rabu, Agustus 12, 2026

On Rabu, Agustus 12, 2026

Sekdaprov Sumbar Dorong Harmonisasi Kelembagaan BPBD Se-Sumbar Pasca Permendagri 18/2025
FGD yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Agustus 2026, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong harmonisasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (12/8/2026).

FGD yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Agustus 2026, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi untuk memperkuat pembentukan serta pelaksanaan kelembagaan BPBD kabupaten/kota sesuai ketentuan regulasi terbaru.

Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan Sumbar merupakan daerah dengan potensi risiko bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir bandang hingga tanah longsor. Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat, profesional, dan mampu bergerak cepat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“BPBD merupakan garda terdepan perlindungan masyarakat. Keselamatan dan kesiapsiagaan daerah sangat bergantung pada sejauh mana kelembagaan kebencanaan kita dirancang dan dijalankan,” ujar Arry.

Menurutnya, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 memberikan landasan baru dalam pengelolaan suburusan bencana di era otonomi daerah. Regulasi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap penyesuaian tugas, fungsi, kewenangan, koordinasi, serta hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, implementasinya harus diikuti harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kesenjangan pelaksanaan di lapangan.

Arry menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam FGD, yakni harmonisasi regulasi dan produk hukum daerah, penguatan kapasitas serta kewenangan BPBD, dan sinkronisasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penguatan tersebut mencakup fungsi komando kebencanaan, mitigasi, koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, hingga dukungan anggaran dan sumber daya manusia sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah.

“Sinergi antara Biro Organisasi sebagai penyusun kelembagaan, Kanwil Kementerian Hukum dan Biro Hukum sebagai pengawal regulasi, serta BPBD sebagai pelaksana teknis adalah kunci utama,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar, Dina Febrianti menyampaikan penyesuaian kelembagaan BPBD merupakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD wajib disesuaikan paling lama satu tahun sejak peraturan berlaku. Karena itu, penyesuaian kelembagaan BPBD kabupaten/kota ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026.

Dina menjelaskan, FGD tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi penataan kelembagaan BPBD kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada 18 Juni 2026 dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, Biro Organisasi, Bagian Organisasi, serta BPBD se-Sumbar.

Berdasarkan perkembangan terakhir, sebanyak 10 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses dan siap menerbitkan kebijakan terkait kelembagaan BPBD, lima daerah masih dalam proses, sedangkan lima daerah lainnya masih melengkapi persyaratan dokumen.

Melalui FGD tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan tersusunnya kesepahaman mengenai arah kebijakan pembentukan kelembagaan BPBD, rekomendasi penyesuaian struktur organisasi, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta dukungan regulasi. Forum yang menghadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum, BPBD Sumbar, dan Biro Hukum Setda Sumbar tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun BPBD yang efektif, adaptif, dan responsif menghadapi risiko bencana. (adpsb/rmz/bud)

Wako Pariaman Lepas 76 Orang Mahasiswa Program Saga Saja Plus    
Rabu, Agustus 12, 2026

On Rabu, Agustus 12, 2026

Wako Pariaman Lepas 76 Orang Mahasiswa Program Saga Saja Plus
Sebanyak 76 orang mahasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana Plus (Saga Saja Plus) tahun 2026 yang tersebar di 18 perguruan tinggi (PT). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebanyak 76 orang mahasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana Plus (Saga Saja Plus) tahun 2026 yang tersebar di 18 perguruan tinggi (PT)  dilepas Wali Kota Pariaman, Yota Balad untuk berangkat melaksanakan pendidikan di berbagai PT mitra Pemerintah Kota Pariaman yang bertempat di aula Balaikota Pariaman, Rabu (12/8/2026).

Wali Kota Pariaman, Yota Balad dalam sambutannya mengatakan  Program Saga Saja Plus adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Pariaman yang berasal dari masyarakat kurang mampu di Kota Pariaman yang terdata pada data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kuliah di PT yang ditunjuk.

“Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pembekalan life skill, yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka terjun ke dunia kerja”, ungkapnya.

Yota Balad juga menekankan agar para mahasiswa memasang target akademis yang tinggi.

“Ananda sudah sukses di tahap pertama, tahap keduanya belajar dengan rajin, kejar target Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling tinggi dan yakinlah pekerjaan akan mudah didapatkan dan ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, ananda bisa membantu menambah penghasilan keluarga,” ulasnya.

Yota Balad di hadapan para mahasiswa dan orang tua, menyampaikan rasa bangga sekaligus menitipkan pesan penting kepada para penerima beasiswa.

“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk mengubah nasib keluarga. Kami meminta anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa shalat tahajud, jangan pernah jumawa, jaga nama baik orang tua, serta menjaga nama baik Kota Pariaman di daerah lain,” terangnya.

“Kami mendoakan ananda selamat sampai tujuan, ingat cita-citakan diri ananda semua untuk menjadi orang hebat dan kebanggan Kota Pariaman”, tutupnya. (R/at)

KPU dan Diskominfo Sawahlunto Tandatangani PKS untuk Perkuat Penyebaran Informasi Publik    
Rabu, Agustus 12, 2026

On Rabu, Agustus 12, 2026

KPU dan Diskominfo Sawahlunto Tandatangani PKS untuk Perkuat Penyebaran Informasi Publik
Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Rapat KPU Kota Sawahlunto, Rabu (12/8/2026), dan dihadiri Ketua KPU Kota Sawahlunto, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto, Sekretaris KPU, anggota KPU, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), serta unsur terkait lainnya. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sawahlunto menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Rapat KPU Kota Sawahlunto, Rabu (12/8/2026), dan dihadiri Ketua KPU Kota Sawahlunto, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto, Sekretaris KPU, anggota KPU, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), serta unsur terkait lainnya.

Ketua KPU Kota Sawahlunto mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menjadi dasar kerja sama antara kedua lembaga.

Menurutnya, melalui kerja sama tersebut, berbagai kegiatan KPU yang perlu disampaikan kepada masyarakat dapat dikoordinasikan secara lebih mudah dan efektif.

“Mudah-mudahan dengan PKS ini menjadi langkah awal dalam menjalankan tugas dan kewenangan kita sebagai lembaga negara yang tujuannya melayani masyarakat. Bagaimana agar layanan dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi yang baru kita bangun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, mudah diakses, dan mudah dipahami.

Menurutnya, perkembangan transformasi digital yang berlangsung cepat membuat kolaborasi antarlembaga menjadi penting, terutama dalam memastikan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat dapat tersaring dan tersampaikan secara tepat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kepala Diskominfo mengapresiasi terjalinnya kerja sama tersebut dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kepercayaan serta kredibilitas lembaga melalui penyampaian informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.

Melalui PKS tersebut, KPU dan Diskominfo Kota Sawahlunto diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyebarluasan informasi sehingga masyarakat memperoleh informasi kelembagaan yang lebih mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Pewarta: Marjafri

DWP Lakukan Kunjungan ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang    
Rabu, Agustus 12, 2026

On Rabu, Agustus 12, 2026

DWP Lakukan Kunjungan ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang untuk pertama kalinya melaksanakan program inovatif bertajuk "DWP Mengajar" di Kota Padang, Rabu (12/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang untuk pertama kalinya melaksanakan program inovatif bertajuk "DWP Mengajar" di Kota Padang, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan ini diwujudkan melalui kunjungan edukatif ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang guna memberikan pembekalan karakter, perlindungan diri, serta pemahaman mendalam terkait isu-isu krusial di lingkungan anak dan remaja.

Ketua DWP Kota Padang, Nova Raju Minropa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata para pengurus DWP dalam berbagi ilmu dan menumbuhkan semangat belajar bagi generasi muda di Kota Padang.

"DWP Mengajar adalah wujud nyata kepedulian Dharma Wanita Persatuan dalam berbagi ilmu, menumbuhkan semangat belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sehingga mereka memperoleh pengalaman yang bermanfaat," katanya. 

Nova menyebutkan, sebanyak 20 orang pengurus DWP terjun langsung dalam kegiatan ini. Program "DWP Mengajar" sendiri telah dimulai sejak Februari 2026 dan akan terus berlanjut ke sejumlah sekolah lain di Kota Padang.

"Jadilah teman yang penyayang dan pelindung. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan membahagiakan untuk semua orang tanpa ada yang saling mengejek," katanya. 

Tema yang diangkat disesuaikan dengan isu yang tengah hangat di lingkungan sekolah, dengan sasaran utama jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Materi yang disampaikan dirancang selaras dengan tingkat perkembangan psikologis siswa di masing-masing jenjang.

Pada tingkat SD, Materi difokuskan pada pencegahan bullying (perundungan) dan perlindungan diri yang disampaikan oleh anggota DWP Kota Padang, Gusmardina.

Penyampaian dikemas menyenangkan melalui cerita interaktif, analisis video pendek, serta kuis berhadiah dengan jargon "Say No to Bullying". Para siswa tampak antusias dan bersama-sama mendeklarasikan komitmen anti-perundungan. 

Sementara pada tingkat SMP,  dengan materi pencegahan penyimpangan seksual dan batasan pergaulan, yang disampaikan oleh anggota DWP Kota Padang, Ria Sylfi. 

Pendekatan dilakukan secara santun dan tegas meliputi pengenalan batas privasi tubuh serta cara menyikapi konten negatif di media sosial, di mana siswa aktif memanfaatkan sesi konsultasi. 

Dalam arahannya kepada para peserta didik, Ketua DWP Kota Padang berpesan agar para siswa senantiasa membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan sekitar.

"Jagalah kehormatan dan kesehatan diri kalian. Masa depan yang cerah dimulai dari keberanian menyaring pergaulan dan menolak segala bentuk penyimpangan. Selalu terbuka kepada orang tua dan guru jika menghadapi masalah," katanya. 

Program ini disambut dengan antusiasme dan apresiasi tinggi dari jajaran pimpinan sekolah. Plt. Wakil Kepala SD Percobaan Padang, Suciati Poro, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan tersebut.

"Alhamdulillah anak-anak kami sangat antusias karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Semoga dengan semakin gencarnya edukasi ini, tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah, dan siswa semakin saling menghargai antarsesama," ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala SMP Negeri 3 Padang Rika Susiwaty, turut menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya sekolah mereka.

"Kehadiran pengurus DWP dinilai sebagai wujud kasih sayang seorang ibu yang membekali para siswa dalam menghadapi kompleksitas pergaulan remaja masa kini, sekaligus menjadi perisai agar siswa lebih waspada terhadap lingkungan yang kurang sehat," ucapnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU