Serap Aspirasi Masyarakat: Pimpinan DPRD Kota Padang Turun Gunung Tatap Warga di Masa Reses I Tahun 2026

Serap Aspirasi Masyarakat: Pimpinan DPRD Kota Padang Turun Gunung Tatap Warga di Masa Reses I Tahun 2026

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bergerak cepat turun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka Reses Masa Sidang I Tahun 2026. (Foto kolase: By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bergerak cepat turun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka Reses Masa Sidang I Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan guna menjemput, menampung, dan memperjuangkan berbagai aspirasi warga mulai dari persoalan infrastruktur, pencegahan banjir, sarana olahraga, hingga masalah sosial kemasyarakatan.

Ketua DPRD Padang Muharlion Tinjau Langsung Infrastruktur Bungo Pasang

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., M.M., menyapa warga Komplek Graha Bungo Mas RT 05 RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026). (Foto: Bim). 

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., M.M., menyapa warga Komplek Graha Bungo Mas RT 05 RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026). 

Di lokasi yang dihuni lebih dari 300 KK tersebut, Muharlion melihat langsung kondisi jalan utama yang memprihatinkan serta menampung berbagai keluhan warga.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya meliputi:

 * Pembangunan Jalan: Lanjutan penyelesaian jalan utama secara bertahap pada tahun 2027 serta perbaikan jalan lingkungan.

 * Fasilitas Umum: Rencana pengadaan gedung Posyandu dan balai warga/pos pemuda mengingat tingginya populasi pasangan usia produktif dan balita di wilayah tersebut.

 * Pengendalian Banjir: Penanganan alir sungai hingga ke daerah Linggar Jati melalui koordinasi lintas sektor bersama Balai Sungai.

“Soal banjir ini bukan hanya tanggung jawab kota semata. Kita coba diskusikan dengan Balai Sungai dan carikan solusinya bersama, dengan harapan didukung konsolidasi lahan yang baik,” ujar Muharlion.

Mastilizal Aye Jemput Aspirasi Insan Sepak Bola di Field Yudha Sakti

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, S.H., memilih lapangan hijau sebagai lokasi reses pada Minggu (6/9/2026). (Foto: Bim). 

Mengusung konsep berbeda, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, S.H., memilih lapangan hijau sebagai lokasi reses pada Minggu (6/9/2026).

Bertempat di Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, Kompi Batalyon Air Tawar, ia berdiskusi langsung dengan pengurus Sekolah Sepak Bola (SSB), atlet, pelatih, hingga pecinta olahraga.

Mastilizal Aye menekankan pentingnya pembinaan usia dini yang konsisten dan terukur agar talenta muda Kota Padang tidak terhenti di tengah jalan:

 * Penguatan Sistem SSB: SSB harus menjadi wadah pembinaan terstruktur, bukan sekadar tempat bermain sore.

 * Sinergi Lintas Sektor: Perlunya kolaborasi antara pemerintah, PSSI, klub, dunia usaha, dan orang tua guna meningkatkan kualitas sarana serta kompetisi.

 * Kegiatan Positif: Membina generasi muda melalui olahraga sekaligus mengarahkan mereka pada aktivitas bermanfaat jauh dari perilaku negatif.

Osman Ayub Kawal Tata Kelola Hibah dan Perbaikan Drainase Pasca-Bencana

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menggelar reses di Banang Cafe, Kecamatan Nanggalo pada 2–5 September 2026. (Foto: Ist). 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menggelar reses di Banang Cafe, Kecamatan Nanggalo pada 2–5 September 2026. 

Pertemuan hangat tersebut didominasi oleh dua isu krusial warga: keluhan kerumitan prosedur pengajuan dana hibah serta kerusakan riol/drainase pasca-bencana.

Menjawab aspirasi tersebut, politisi Partai Nasdem ini berkomitmen untuk:

 * Pendampingan Dana Hibah: Mendorong sosialisasi transparan dan kemudahan alur birokrasi agar tempat ibadah serta kelompok masyarakat bisa mengakses bantuan tanpa terkendala administrasi.

 * Perbaikan Drainase: Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemko Padang agar perbaikan riol masuk dalam prioritas anggaran guna mencegah risiko banjir susulan.

Jupri Siap Perjuangkan Pembangunan Kawasan Lubuk Begalung

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.A.P., menjaring aspirasi warga di Komplek Jala Utama 2 RT 04 RW 11, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX. (Foto: Bim). 

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.A.P., menjaring aspirasi warga di Komplek Jala Utama 2 RT 04 RW 11, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sabtu (5/9/2026). Turut hadir perwakilan Camat Lubeg, Lurah, Ketua LPM, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jupri memaparkan rencana program dan menampung sejumlah usulan penting:

* Infrastruktur & Lingkungan: Betonisasi jalan, perbaikan drainase, PJU (Penerangan Jalan Umum), taman tematik, dan lapangan senam.

* Sosial & Kemasyarakatan:

Perlengkapan Posyandu/PKK, bantuan TPQ Masjid Muhajirin, bantuan kongsi kematian, serta sarana olahraga (tenis meja).

* Fasilitas Penunjang dan Seragam: grup senam dan unit sound system

Jupri menyampaikan bahwa untuk anggaran Pokir tahun 2026 akan ada kegiatan pembangunan yang segera direalisasikan di lokasi tersebut, sedangkan aspirasi prioritas lainnya akan diperjuangkan masuk pada TA 2027.

“Selama masih diberi amanah sebagai wakil rakyat, saya akan terus memperjuangkan pembangunan maksimal untuk daerah pemilihan saya, khususnya di Kecamatan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung,” tegas Jupri. (Adv) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Penting! Daftar Haji 2013 di Padang Berpeluang Berangkat 2027: Pemko dan Kemenhaj Minta Calon Jemaah Segera Verifikasi Data!

Penting! Daftar Haji 2013 di Padang Berpeluang Berangkat 2027: Pemko dan Kemenhaj Minta Calon Jemaah Segera Verifikasi Data!

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Langkah ini disepakati dalam audiens resmi antara Kemenhaj Kota Padang dengan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Padang, Aie Pacah, Senin (7/9/2026). (Foto: Diskominfo)? 

BENTENGSUMBAR.COM - Bagi warga Kota Padang yang mendaftar haji pada tahun 2013, kabar penting datang dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Padang.

Memasuki tahapan persiapan keberangkatan haji tahun 2027, calon jemaah yang masuk dalam estimasi kuota diminta untuk segera mendatangi Kantor Kemenhaj Kota Padang guna melengkapi dan memverifikasi data.

Langkah ini disepakati dalam audiens resmi antara Kemenhaj Kota Padang dengan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Padang, Aie Pacah, Senin (7/9/2026).

Kuota Tembus 1.000 Lebih, Banyak Alamat Jemaah Belum Ditemukan

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa total kuota haji Kota Padang untuk tahun 2027 mencapai lebih dari 1.000 jemaah. 

Meski demikian, dalam proses verifikasi awal, petugas menemukan kendala di lapangan, yakni sejumlah calon jemaah haji yang alamat atau domisilinya saat ini belum terdeteksi secara pasti.

Menanggapi hal tersebut, Pemko Padang bergerak cepat menginstruksikan seluruh jajaran aparat kewilayahan—mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT/RW—untuk aktif melacak dan menyebarkan informasi ini kepada warga di wilayahnya masing-masing.

"Kehadiran Kepala Kemenhaj Kota Padang beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi keberangkatan jemaah haji tahun 2027. Berdasarkan mekanisme Kemenhaj, tahapannya sudah dimulai dari sekarang. Kuota kita tercatat lebih dari 1.000 jemaah," ujar Maigus Nasir.

"Kami mengimbau camat, lurah, hingga RT/RW aktif menginformasikan kepada warga. Khususnya masyarakat yang mendaftar haji pada tahun 2013, besar peluangnya untuk berangkat di tahun 2027. Diharapkan segera berkoordinasi dengan Kantor Kemenhaj," tegasnya.

Cek Nomor Porsi! Ini Syarat Dokumen yang Wajib Dibawa

Kepala Kantor Kemenhaj Kota Padang, Zulfahmi, menegaskan agar masyarakat Kota Padang yang memegang nomor porsi pendaftaran tertentu untuk segera mendatangi kantor Kemenhaj dengan membawa dokumen fisik pendukung.

"Bagi calon jemaah haji Kota Padang sampai dengan nomor porsi 03000-95400, kami harapkan segera mendatangi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang untuk proses verifikasi. Tolong bawa dokumen persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), serta bukti setoran awal pendaftaran," kata Zulfahmi.

Pemko Padang dan Kemenhaj mengimbau seluruh masyarakat untuk membagikan pengumuman penting ini melalui kanal media sosial maupun grup perpesanan agar seluruh calon jemaah haji Padang dapat terdata tepat waktu. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

SISSCa 2026 Ditutup, Pemko Sawahlunto Dorong Songket Silungkang Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

SISSCa 2026 Ditutup, Pemko Sawahlunto Dorong Songket Silungkang Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SISSCa 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Rangkaian Sawahlunto International Songket Silungkang Carnaval (SISSCa) 2026 resmi berakhir pada Minggu (6/9). Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang karnaval dan konser penutup yang menghadirkan sejumlah artis ibu kota.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SISSCa 2026, baik panitia dan pelaksana, peserta, pendukung kegiatan, maupun berbagai unsur masyarakat yang turut menyukseskan seluruh rangkaian acara.

Menurut Riyanda, penyelenggaraan SISSCa tidak semata menjadi agenda pariwisata dan hiburan, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pelestarian sekaligus promosi Songket Silungkang, salah satu warisan budaya yang menjadi identitas Sawahlunto.

“Kelancaran pelaksanaan SISSCa menjadi bagian dari upaya menjadikan kegiatan ini sebagai media pelestarian dan promosi Songket Silungkang, sekaligus membuka ruang manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif,” ujar Riyanda.

Pada penyelenggaraan tahun ini, kategori peserta karnaval diperluas menjadi tiga kelompok, yakni OPD/instansi, umum, serta desa/kelurahan. Selain itu, panitia juga memberikan tiga penghargaan khusus untuk mengapresiasi kreativitas dan kualitas penampilan peserta.

Perluasan kategori tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai unsur masyarakat untuk terlibat. Tidak hanya instansi pemerintah, peserta dari kalangan BUMN, BUMD, swasta, komunitas, perorangan, hingga pemerintahan desa dan kelurahan turut mengambil bagian dalam memeriahkan karnaval.

Pemko Sawahlunto, kata Riyanda, akan terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan berbagai warisan budaya daerah. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem budaya dan ekonomi kreatif.

Pengembangan Songket Silungkang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama bagi para penenun, pelaku UMKM, serta sektor ekonomi kreatif yang tumbuh di sekitar aktivitas budaya dan pariwisata Sawahlunto.

Daftar Pemenang SISSCa 2026

Kategori Umum — BUMN, BUMD, Swasta, Komunitas, dan Perorangan

1. Juara 1: King Be Home Project

2. Juara 2: Miyor

3. Juara 3: PTBA

4. Juara 4: Filma Fashion

Kategori OPD dan Instansi se-Kota Sawahlunto

1. Juara 1: RSUD Sawahlunto

2. Juara 2: Dinas Kebudayaan

3. Juara 3: Barenlitbangda

4. Juara Favorit: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kategori Desa dan Kelurahan se-Kota Sawahlunto

1. Juara 1: Desa Sikalang

2. Juara 2: Desa Silungkang Duo

3. Juara 3: Kelurahan Durian II

4. Juara Favorit: Desa Pasar Kubang

Sementara itu, tiga penghargaan khusus diberikan kepada peserta berdasarkan kreativitas, penampilan, serta kemampuan menerjemahkan unsur budaya dalam karnaval, yakni:

- Best Unique Costume: Lot 10

- Best Performance: Lot 08

- Best Culture Interpretation: Lot 54

Dengan berakhirnya SISSCa 2026, Pemko Sawahlunto berharap momentum tersebut dapat memperkuat posisi Songket Silungkang sebagai bagian penting dari identitas budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya di Kota Sawahlunto. (*) 

Pewarta: Marjafri

ISPU Tembus 214 Sangat Tidak Sehat! Pemko Padang Gerak Cepat Gempur 11.000 Masker Gratis di Empat Titik Strategis

ISPU Tembus 214 Sangat Tidak Sehat! Pemko Padang Gerak Cepat Gempur 11.000 Masker Gratis di Empat Titik Strategis

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Aksi di lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, didampingi Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Kabag Pemerintahan Rina Melati, serta personil BPBD bersama Kelompok Siaga Bencana (KSB). (Foto: Diskominfo) 

BENTENGSUMBAR.COM - Udara Kota Padang makin mengkhawatirkan. Imbas kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari provinsi tetangga, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Padang menembus angka 214 atau masuk kategori Sangat Tidak Sehat. 

Menanggapi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui BPBD langsung bergerak cepat membagikan 11.000 masker secara gratis, Senin (7/9/2026).

Aksi tanggap darurat ini menyasar para pengendara roda dua, pengemudi roda empat, sopir angkutan umum, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang yang masih terpaksa beraktivitas di luar ruangan.

Disebar Serentak di 4 Titik Padat

Aksi pembagian masker secara gratis ini digelar serentak di empat lokasi utama yang menjadi pusat lalu lalang warga:

* Depan Balai Kota Padang (Jalan Bypass)

 * Jalan A. Yani

 * Jalan Sawahan

 * Kawasan Pasar Baru Pauh

Aksi di lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, didampingi Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Kabag Pemerintahan Rina Melati, serta personil BPBD bersama Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Siap Tambah Stok Masker Jika Kondisi Memburuk

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menegaskan pembagian masker ini merupakan tindak lanjut langsung atas Surat Edaran Wali Kota Padang terkait ketatnya mitigasi bahaya kabut asap.

"Indeks standar pencemaran udara Kota Padang itu senilai 214, itu dikategorikan tidak sangat sehat sekali. Sesuai dengan edaran Bapak Wali Kota untuk menyikapi cuaca berkabut akibat karhutla provinsi tetangga, kita berikan masker kepada warga dan ASN di Kota Padang," ujar Hendri di sela-sela pembagian.

Ia juga memastikan bahwa Pemko Padang tidak akan tinggal diam dan siap menambah pasokan masker jika kualitas udara tak kunjung membaik.

"Untuk hari ini kita sediakan lebih kurang 11.000 masker. Lokasinya di depan Balai Kota, Jalan A. Yani, Sawahan, dan Pasar Baru Pauh. Kendaraan roda dua dan roda empat kita berikan tanpa terkecuali. Kalau memang masih membutuhkan, pasti kita berikan lagi kepada warga," tambahnya.

Pemko Padang terus mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu memantau perkembangan ISPU dan disiplin memakai masker penyaring partikel saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari penyakit saluran pernapasan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Golkar Bongkar Perda Pendidikan Sumbar! Beasiswa, BOSDA, hingga Kasus Kekerasan Sekolah Jadi Sasaran Empuk

Golkar Bongkar Perda Pendidikan Sumbar! Beasiswa, BOSDA, hingga Kasus Kekerasan Sekolah Jadi Sasaran Empuk

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Yogi usai menggelar diskusi strategis bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM, serta Ketua Komisi V DPRD Sumbar H. Lazuardi Erman, SH pada Senin (7/9/2026). (Foto: Eko/Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat kini tengah digodok ulang dan menjadi sorotan tajam. 

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumbar secara tegas mendorong penguatan hak-hak siswa, mulai dari Beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), hingga perlindungan darurat dari aksi kekerasan di lingkungan sekolah.

Langkah berani ini ditegaskan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Yogi Pratama, SE. Ia menginstruksikan seluruh kader Golkar di Komisi V DPRD Sumbar untuk mengawal ketat revisi regulasi vital tersebut sampai tuntas.

Instruksi tegas ini disampaikan Yogi usai menggelar diskusi strategis bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM, serta Ketua Komisi V DPRD Sumbar H. Lazuardi Erman, SH pada Senin (7/9/2026).

Soroti Beasiswa, BOSDA, dan Muatan Lokal

Yogi menilai Perda Pendidikan Sumbar sudah saatnya dibenahi total agar berpihak penuh pada masyarakat dan tidak sekadar jadi formalitas.

"Pengawalan perubahan regulasi ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendongkrak kualitas pendidikan di Sumbar," tegas Yogi.

Beberapa poin krusial yang ditekan Fraksi Golkar dalam perubahan Perda ini meliputi:

* Penguatan Beasiswa & BOSDA: Memastikan pemerataan dan kepastian bantuan finansial bagi peserta didik yang membutuhkan.

* Pengembangan Muatan Lokal (Mulok): Memperkuat porsi kebudayaan dan potensi daerah dalam kurikulum sekolah.

* Perlindungan Peserta Didik: Menjadikan penanganan serta pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai poin wajib.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan wajib hukumnya diperkuat dalam regulasi ini," tambah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan tersebut.

Siap Ketok Palu di Paripurna

Merespons instruksi Fraksi Golkar, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH, memastikan jajarannya siap mengawal penuh proses perubahan Perda inisiatif DPRD ini sampai disahkan secara resmi.

Lazuardi membeberkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda No. 2 Tahun 2019 tersebut kini sudah menginjak fase akhir penyusunan.

"Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa langsung masuk ke rapat paripurna," jelas Lazuardi.

Dengan masuknya poin-poin krusial seperti BOSDA, beasiswa, dan proteksi dari kekerasan, revisi Perda Pendidikan ini diharapkan menjadi angin segar yang membawa perubahan nyata bagi masa depan dunia pendidikan dan perlindungan anak di Sumatera Barat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Padang Darurat Asap! Wali Kota Fadly Amran Resmi Terbitkan Edaran Ketat, Warga Diminta Pakai Masker dan Kurangi Outing​

Padang Darurat Asap! Wali Kota Fadly Amran Resmi Terbitkan Edaran Ketat, Warga Diminta Pakai Masker dan Kurangi Outing​

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, resmi menandatangani dan menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.11/8/DKK-PDG/2026 tentang Mitigasi Kabut Asap Terhadap Kesehatan pada Jumat (4/9/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menanggapi penurunan kualitas udara yang kian memprihatinkan dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah cepat dan tegas. 

Wali Kota Padang, Fadly Amran, resmi menandatangani dan menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.11/8/DKK-PDG/2026 tentang Mitigasi Kabut Asap Terhadap Kesehatan pada Jumat (4/9/2026).

Langkah darurat ini diambil menyusul makin pekatnya paparan kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah sekitar Kota Padang, yang makin diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem.

Melalui aturan anyar ini, Pemko Padang menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, instansi vertikal, BUMN/BUMD, hingga jajaran camat, lurah, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperketat langkah pencegahan secara disiplin.

Panduan Ketat Mitigasi Kesehatan Warga

Dalam edaran tersebut, Pemko Padang menetapkan sejumlah poin krusial yang wajib dipatuhi masyarakat guna meminimalisir risiko gangguan kesehatan:

1. Pembatasan Aktivitas Luar Ruangan: Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis diimbau keras mengurangi kegiatan di luar rumah.

2. Perlindungan Pernapasan: Kewajiban menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus (PM2.5) saat terpaksa beraktivitas di luar.

3. Pengondisian Lingkungan: Mengimbau warga menutup ventilasi saat kualitas udara memburuk serta melarang keras aktivitas membakar sampah maupun merokok di dalam rumah.

4. Menjaga Daya Tahan Tubuh: Mengonsumsi air putih minimal delapan gelas per hari, mengasupan makanan bergizi seimbang, dan segera memeriksakan diri ke faskes jika mengalami gangguan pernapasan.

5. Pemantauan Mandiri: Warga diminta aktif memantau indeks kualitas udara secara real-time melalui aplikasi resmi seperti IQAir atau BMKG.

Komitmen Pemko Padang

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penandatanganan SE ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan seluruh warga Kota Padang dari ancaman ISPA dan gangguan kesehatan lainnya.

"Surat Edaran ini sebagai pengingat untuk kita semua dalam melindungi dan meminimalisir dampak kesehatan warga di tengah paparan kabut asap," tegas Fadly Amran.

​"Kebijakan ini dikeluarkan guna memastikan seluruh instansi, lembaga, dan masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan di Kota Padang," tambahnya.

Penandatanganan dan sosialisasi SE ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh instansi dan masyarakat Kota Padang untuk bahu-membahu menekan dampak buruk kabut asap sebelum kondisi udara makin memburuk. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Bawa Kementerian PU ke Rawang, Rachmad Wijaya Pasang Badan Tuntaskan Persoalan Banjir​

Bawa Kementerian PU ke Rawang, Rachmad Wijaya Pasang Badan Tuntaskan Persoalan Banjir​

BentengSumbar On Senin, September 07, 2026

​Gerak cepat ini dilakukan Rachmad saat menggelar reses di Kelurahan Rawang, Minggu (6/9/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Isu banjir yang bertahun-tahun meresahkan warga Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, mulai menemukan titik terang. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Cipta Karya Sumatera Barat.

​Gerak cepat ini dilakukan Rachmad saat menggelar reses di Kelurahan Rawang, Minggu (6/9/2026). Tak ingin sekadar menampung aspirasi, ia langsung berkoordinasi dengan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar, Maria Doeni Isa, demi memastikan penanganan banjir di kawasan tersebut mendapat penanganan konkret.

“Kita ingin persoalan banjir ini ditangani secara serius. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian PU,” tegas Rachmad.

Sinergi penanganan banjir ini juga tak lepas dari peran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang turut memfasilitasi komunikasi ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembenahan infrastruktur di Kota Padang.

DED Dimulai September 2026, Fisik Digarap 2027

​Gerak cepat ini dilakukan Rachmad saat menggelar reses di Kelurahan Rawang, Minggu (6/9/2026). (Foto: Ist). 

Dalam koordinasi tersebut, Maria Doeni Isa mengungkapkan bahwa Kementerian PU tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk menanggulangi banjir dan dampak bencana di beberapa wilayah Padang, termasuk Rawang.

Proses pengadaan penyedia DED ditargetkan rampung pada September 2026. Meski jadwal normal pengerjaan DED memakan waktu empat bulan, pihak balai berupaya memangkasnya menjadi tiga bulan agar lelang pengerjaan fisik bisa berjalan lebih cepat.

“DED-nya baru dimulai September. Penyedianya sudah ada dan pekerjaannya sekitar empat bulan. Kita usahakan tiga bulan selesai. Kalau izinnya sudah ada, kita lelang supaya pekerjaan fisiknya bisa dimulai,” terang Maria.

Jika seluruh tahapan perencanaan dan lelang berjalan mulus, eksekusi pengerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Fokus Perencanaan Matang, Bukan Asal Tembal Sulam

​Gerak cepat ini dilakukan Rachmad saat menggelar reses di Kelurahan Rawang, Minggu (6/9/2026). (Foto: Ist). 

Rachmad menyambut positif kepastian tenggat waktu dari Balai Cipta Karya Sumbar. Menurutnya, penanganan banjir memang harus didasari kajian teknis yang matang agar memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.

“Prinsipnya kita tidak ingin pembangunan asal jadi. Harus ada kajian dan perencanaan yang matang sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya lagi.

Selain isu banjir, Rachmad juga mencatat berbagai masukan lain dari warga Rawang untuk diperjuangkan di tingkat DPRD Kota Padang maupun dikawal ke pemerintah pusat. Ia berkomitmen untuk terus mengawal janji pembangunan ini hingga tuntas di lapangan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU