Revolusi Pelayanan Publik: Pemko Solok Luncurkan Posyandu 6 SPM, Lebih dari Sekadar Layanan Kesehatan

Revolusi Pelayanan Publik: Pemko Solok Luncurkan Posyandu 6 SPM, Lebih dari Sekadar Layanan Kesehatan

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Solok, Ny. Donna Ramadhani Kirana Putra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Solok resmi meluncurkan program inovatif berupa Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Teratai I, Asrama XII, Kelurahan Tanah Garam ini menjadi tonggak sejarah baru dalam transformasi pelayanan masyarakat yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Solok, Ny. Donna Ramadhani Kirana Putra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, serta jajaran pembina dan kader Posyandu, perwakilan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dalam kesempatannya, Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan program ini. Ia menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah pelayanan kesehatan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Seiring perkembangan kebijakan, Posyandu kini mengalami perubahan besar menjadi wadah pelayanan yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu,” ujar Wako.

Lebih jauh dijelaskan, enam bidang Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud mencakup layanan yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum

4. Perumahan Rakyat

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6. Sosial

“Keseluruhan bidang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh,” tegasnya.

Dengan hadirnya Posyandu 6 SPM ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat terkecil.

Wali Kota juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, kader, hingga masyarakat luas, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Menurutnya, kerja sama lintas sektor adalah kunci utama agar setiap warga dapat memperoleh pelayanan dasar yang layak, bermutu, dan mudah diakses.

Melalui peluncuran ini, Pemerintah Kota Solok berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(80)

Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen Berlaku bagi Peserta BPU

Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen Berlaku bagi Peserta BPU

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi. (Foto/Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima,” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. 

Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. 

Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. 

Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

“Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal,” katanya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN atau APBD.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. 

Besarannya ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

“Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka,” kata Yassierli. (aditya)

Persiapan Penilaian TP PKK Tingkat Provinsi Sumbar 2026, Wako Pariaman Pimpin Goro ASN dan Masyarakat Desa Talago Sariak

Persiapan Penilaian TP PKK Tingkat Provinsi Sumbar 2026, Wako Pariaman Pimpin Goro ASN dan Masyarakat Desa Talago Sariak

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Kegiatan gotong royong masyarakat dalam rangka persiapan penilaian TP PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Desa Talago Sariak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Rabu (29/4/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman, Yota Balad bersama Wakil Wali Kota, Mulyadi didampingi Ketua TP-PKK Kota Pariaman, Ny.Yosneli Balad dan Ketua GOW Kota Pariaman, Ny.Dina Mulyadi turun langsung meninjau kegiatan gotong royong masyarakat dalam rangka persiapan penilaian TP PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Desa Talago Sariak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Rabu (29/4/2026).

Goro ini juga melibatkan seluruh pimpinan perangkat daerah beserta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam kunjungan tersebut, Yota Balad melihat  langsung kesiapan lingkungan, kebersihan, serta penataan kawasan yang menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian.

Didampingi  Sekdako Pariaman, Afrizal Azhar, perangkat daerah, camat, serta pengurus TP PKK, Yota Balad memberikan arahan kepada ASN yang tengah bergotong royong membersihkan lingkungan, menata pekarangan, serta mempersiapkan berbagai inovasi unggulan desa. 

Ia juga mengapresiasi semangat kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung suksesnya penilaian tersebut.

“Gotong royong seperti ini adalah kekuatan utama kita. Tidak hanya untuk menghadapi penilaian, tetapi juga mencerminkan budaya kebersamaan yang harus terus kita jaga ,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tidak hanya secara fisik, tetapi juga administrasi dan program-program unggulan PKK yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dirinya berharap Desa Talago Sariak dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kota Pariaman di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan peninjauan ini sekaligus menjadi bentuk motivasi bagi masyarakat agar terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga mampu menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. (win/at)

Ketua Komisi III Helmi Moesim Sambut Baik Langkah Cepat DPR RI dan Kementerian PU Bangun SPAM di Palukahan

Ketua Komisi III Helmi Moesim Sambut Baik Langkah Cepat DPR RI dan Kementerian PU Bangun SPAM di Palukahan

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyambut baik, langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan. (Foto/By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyambut baik, langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan, di Air Dingin, Koto Tangah.

Menurutnya Rabu (29/4/2026), kualitas layanan air bersih di Kota Padang sempat menurun akibat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.

"Terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi V  Zigo Rolanda, dan jajaran Kementerian PU. Ini adalah jawaban atas keluh kesah masyarakat,  terkait kondisi SPAM  yang belum maksimal. Kami berharap pembangunan SPAM terbaru ini bisa segera berjalan setelah proses lelang selesai," ungkapnya.

Ia juga menitipkan harapan, agar pembangunan SPAM dapat didorong percepatannya guna memperluas cakupan layanan air bersih dalam beberapa tahun ke depan.

Terbukti sebentar lagi, air bersih di Kota Padang akan semakin kencang dan mengalir deras.

Proyek besar ini diproyeksikan mampu,  menambah kapasitas air bersih yang sebelumnya berkekuatan 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik.  

Ia  menjelaskan,  bahwa proyek ini telah masuk tahap lelang dan ditargetkan mulai terkontrak pada Mei mendatang.

"Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp284 miliar untuk dua tahun anggaran. Pekerjaan ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 4x50 liter per detik, jaringan pipa, reservoar, hingga perbaikan intake melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ujarnya.

Diperkirakan, proyek ini akan tuntas akhir tahun 2027 atau 2028.

Ia  menambahkan,  bahwa penanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui program rehabilitasi pascabencana untuk menjamin kualitas air dan pengendalian banjir di aliran Batang Kuranji hingga Batang Lubuk Laweh. (Amak)

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Sorot Parkir di Kawasan Taplau

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Sorot Parkir di Kawasan Taplau

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Ketua DPRD Kota Padang  Muharlion, menegaskan praktik melarang pengunjung parkir di kawasan Pantai Padang (Taplau) karena tidak berbelanja tidak dapat dibenarkan. (Foto/By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang  Muharlion, menegaskan praktik melarang pengunjung parkir di kawasan Pantai Padang (Taplau) karena tidak berbelanja tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, sepanjang jalan di kawasan tersebut merupakan fasilitas umum milik pemerintah yang tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu, termasuk pedagang.

“Terkait permasalahan parkir itu tentu tidak boleh terjadi, karena sepanjang jalan itu kan tanah pemerintah atau fasilitas umum. Tidak ada larangan orang parkir di situ, karena itu bukan milik mereka, mereka justru memanfaatkan aset pemerintah,” ujar Muharlion , Senin (27/4/2026).

Ia menilai, praktik seperti itu kerap terjadi dan harus segera ditindak tegas oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan.

"Ini banyak terjadi, kami  lihat. Ini harus tegas Dinas Perhubungan. Kadang   parkir di situ karena tidak ada tempat lain, malah dilarang karena tidak belanja. Tidak bisa seperti itu,” tegasnya.

Muharlion menyebut, persoalan serupa sebenarnya sudah berulang kali dibahas, termasuk dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Namun hingga kini dinilai belum ada tindakan tegas di lapangan.

“Ini sudah sering kami  sampaikan, bahkan kami  hearing dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Permasalahannya itu-itu saja, tidak ada tindak tegasnya,” katanya.

Ia meminta,  dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan praktik tersebut, mengingat pemerintah juga telah menempatkan personel di kawasan Pantai Padang.

“Kami sudah anggarkan tenaga Dishub, termasuk petugas outsourcing, juga ada Satpol PP di sepanjang pantai. Kalau bisa ditindak saja,” ujarnya.

Terkait kemungkinan sanksi, Muharlion menegaskan penindakan dapat mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, mengingat aktivitas tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

"Kalau hukuman tentu sesuai aturan hukum yang berlaku. Kegiatannya meresahkan dan merugikan masyarakat, nanti mengacu ke Perda Ketertiban Umum,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Padang menegaskan bahwa seluruh pengunjung berhak memanfaatkan fasilitas parkir di kawasan Pantai Padang tanpa kewajiban berbelanja. (Amak)

Jaksa Masuk Sekolah Hadir di SMPN 11, Anggota DPRD Kota Padang, Alfi K Beben Berikan Apresiasi

Jaksa Masuk Sekolah Hadir di SMPN 11, Anggota DPRD Kota Padang, Alfi K Beben Berikan Apresiasi

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) digelar di SMP Negeri 11 Padang sebagai upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. (Foto/Riko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) digelar di SMP Negeri 11 Padang sebagai upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, kemaren. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi dunia pendidikan dengan aparat penegak hukum dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan taat aturan.

Kepala SMPN 11 Padang, Arna Fera, S.Si., M.Pd, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. 

Menurutnya, kehadiran Program Jaksa Masuk Sekolah sangat penting dalam memberikan pemahaman sejak dini kepada siswa tentang hukum, bahaya kenakalan remaja, serta pentingnya menjauhi perilaku negatif seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran lainnya.

“Program ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan siswa tentang hukum dan membentuk karakter pelajar yang berintegritas. Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Arna Fera.

Ia juga menilai program tersebut menjadi sarana edukatif yang efektif karena materi hukum disampaikan langsung oleh pihak kejaksaan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh para pelajar.

Sementara itu, Ketua Alumni SMPN 11 Padang, Alfi K Beben, yang juga Anggota DPRD Kota Padang dan merupakan alumni sekolah tersebut, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.

Menurutnya, Program Jaksa Masuk Sekolah menjadi langkah strategis dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif di lingkungan sosial.

“Sebagai alumni sekaligus Ketua Alumni, saya sangat mendukung program ini. Edukasi hukum bagi pelajar sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajiban serta mampu menghindari tindakan yang melanggar aturan. Ini juga menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa,” ungkap Beben.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak agar pembinaan terhadap siswa semakin optimal.

Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan para siswa SMPN 11 Padang semakin memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum, disiplin, dan berakhlak baik. (Riko)

Dampingi Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata, Mahyeldi Dorong Pengembangan Pariwisata dan Bandara Mentawai

Dampingi Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata, Mahyeldi Dorong Pengembangan Pariwisata dan Bandara Mentawai

BentengSumbar.com On Rabu, April 29, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi kunjungan kerja Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana. (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi kunjungan kerja Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, saat meninjau Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Rabu (29/4/2026).

Kunjungan Menteri Pariwisata ke Sumbar dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda meninjau sejumlah destinasi wisata sekaligus membahas pengembangan sektor pariwisata daerah.

Mahyeldi mengaku bersyukur karena kehadiran Menteri Pariwisata ke Sumbar sudah lama dinantikan Pemerintah Provinsi Sumbar. Ia mengaku, telah menyiapkan sejumlah topik untuk didiskusikan dengan Menteri Pariwisata.

“Alhamdulillah, hari ini beliau memenuhi undangan untuk dua hari berada di Sumatera Barat. Beliau mengagendakan mengunjungi objek-objek wisata kita sekaligus mendiskusikan banyak hal tentang pengembangan pariwisata Sumatera Barat ke depan,” ujar Mahyeldi.

Salah satu pembahasan utama dalam kunjungan tersebut adalah rencana penambahan panjang landasan pacu bandara di Mentawai sekitar 400 meter. Hal tersebut bertujuan agar bandara tersebut bisa didarati pesawat berbadan besar.

Menurut Mahyeldi, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek tersebut akan memberi dampak besar bagi kemajuan pariwisata Sumbar, khususnya Kepulauan Mentawai.

“Kalau ada kepastian dari pusat, insyaallah itu akan menggerakkan pariwisata Sumatera Barat lebih baik lagi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga memastikan kepada Menteri Pariwisata, bahwa ajang balap sepeda internasional Tour de Singkarak atau TdS direncanakan kembali digelar pada 2027 setelah beberapa tahun vakum.

“Insyaallah itu sudah kita agendakan, pada 2027 mendatang,” ucap Mahyeldi.

Ia menyebut sebelumnya pelaksanaan TdS sempat terkendala efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, namun ke depan akan didukung Pemerintah Provinsi Sumbar.

Sementara itu Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kunjungannya ke Sumbar dilakukan untuk mendengar langsung kebutuhan dan masukan dari pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, hingga dinas terkait tentang pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangannya harus dilakukan secara terintegrasi, termasuk kesiapan infrastruktur dan akomodasi.

“Contohnya di Mentawai membutuhkan penambahan landasan terbang 400 meter sehingga pesawat besar bisa datang lebih banyak lagi. Tapi itu saja tidak cukup, daya dukung hotel dan kamar juga harus siap,” jelas Widiyanti.

Selain Mentawai, pengembangan wisata gastronomi juga menjadi perhatian Kementerian Pariwisata. Ia menyebut Kota Padang saat ini sedang diajukan ke UNESCO sebagai pusat gastronomi dunia.

Karena itu, pihaknya bersama pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah akan menyiapkan paket wisata gastronomi untuk memperkuat promosi kuliner khas Minangkabau.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan event Wonderful Indonesia Gastronomi di Kota Padang,” katanya.

Widiyanti menambahkan, sebelumnya agenda serupa telah digelar di Jakarta, Bali, dan tahun ini di Jogja-Solo.

Tak hanya itu, Kementerian Pariwisata juga terus mendorong pengembangan wisata ramah muslim di Sumbar, termasuk promosi destinasi ikonik seperti Masjid Raya Sumbar ke pasar internasional, khususnya Timur Tengah.

“Kemarin di ITB Berlin kami memasang foto Masjid Raya ini dan banyak sekali yang bertanya. Jadi kami ingin lebih banyak awareness dan lebih banyak wisatawan datang ke sini,” ungkapnya.

Terkait perayaan 100 tahun Jam Gadang, Widiyanti juga menyampaikan dukungannya dan mengaku antusias untuk melihat langsung ikon wisata Kota Bukittinggi tersebut. (adpsb/cen/bud)