HEADLINE
Ketum Rampai Nusantara: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

Ketum Rampai Nusantara: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyebut gugatan yang diajukan Roy Suryo Cs ke KIP terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi hanya membuang energi.
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyebut gugatan yang diajukan Roy Suryo Cs ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hanya membuang energi.

“Roy Suryo dkk sudah tersangka, proses udah jalan. Sejak awal kami sampaikan soal sidang KIP, itu menghabiskan energi saja,” ujar Mardiansyah di program Interupsi di iNews TV, Kamis (4/12/2025) malam.

Seharusnya kata dia, Roy Suryo yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut, lebih baik menyiapkan energi untuk menghadapi persidangan di pengadilan.

“Jauh lebih pas kalau teman-teman ini, Roy Suryo dkk sudah menjadi tersangka, menyiapkan energi yang besar untuk melakukan perlawanan di pengadilan,” pungkas.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Jokowi yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi).

Putusan sela itu dibacakan pada di Kantor Komisi Informasi Pusat hari ini Selasa (2/12/2025).

Adapun termohon dalam hal ini merupakan Polda Metro Jaya. Pemohon alias Bon Jowi pada intinya meminta dokumen terkait ijazah Jokowi yang ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya.

Majelis menilai permohonan sengketa yang diajukan para termohon belum memenuhi jangka waktu atau batas waktu agar sengketa informasi bisa diajukan ke publik. (*) 

Sumber: Okezone. com

KPK Dalami Peran Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Pergeseran Anggaran    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

KPK Dalami Peran Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Pergeseran Anggaran
Gubernur Riau Abdul Wahid bersama tahanan lainnya. Tim penyidik KPK terus mengusut dugaan pemerasan dan pengaturan anggaran di lingkungan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pemerasan dan pengaturan anggaran di lingkungan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025. 

Fokus terbaru penyidik adalah dugaan pergeseran anggaran UPT Dinas PUPR yang disebut ditentukan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025.

Keempat saksi yang telah diperiksa di kantor BPKP Provinsi Riau, adalah M Job Kurniawan selaku Asisten II Setda Pemprov Riau, M Taufiq Oesman Hamid selaku Kadis Perindustrian Pemprov Riau, Yandharmadi selaku Kabiro Hukum Pemprov Riau, dan Syarkawi selaku ASN Dinas PUPR Pemprov Riau.

Mereka dimintai keterangan mengenai mekanisme penggeseran anggaran tersebut.

"Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Tim penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan sejak awal November, yaitu di Kantor Gubernur, Dinas PUPR, BPKAD, rumah dinas Gubernur, hingga kediaman dua tersangka lain; Muhammad Arief Setiawan dan Dani M. Nursalamtelah. Dari lokasi-lokasi itu, penyidik menyita dokumen anggaran serta barang bukti elektronik.

OTT yang berlangsung mulai 3 November 2025 menghasilkan tiga tersangka; Abdul Wahid – Gubernur Riau, M. Arief Setiawan – Kepala Dinas PUPR PKPP, serta Dani M. Nursalam – Tenaga Ahli Gubernur. Ketiganya ditahan sejak 4 November.

Kasus bermula dari pertemuan Mei 2025 di sebuah kafe di Pekanbaru antara Ferry dan enam Kepala UPT PUPR Wilayah I–VI. 

Mereka membahas permintaan fee atas penambahan anggaran UPT yang melonjak dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Awalnya disepakati fee 2,5 persen, namun Arief, yang disebut mewakili Abdul Wahid, menaikkan permintaan menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar, disertai ancaman mutasi bagi yang menolak. 

Di internal dinas, praktik ini disebut sebagai “jatah preman”. Kesepakatan itu kemudian dikomunikasikan dengan kode “7 batang” kepada Kepala Dinas. 

Setoran uang berlangsung tiga kali. Pertama pada Juni 2025 sebesar Rp1,6 miliar. Rp1 miliar diserahkan ke Abdul Wahid melalui Dani, Rp600 juta ke kerabat Arief.

Pada Agustus 2025 sebesar Rp1,2 miliar; didistribusikan antara lain untuk driver Arief, proposal kegiatan, dan disimpan Ferry.

Pada November 2025 sebesar Rp1,25 miliar. Rp450 juta melalui Arief ke Abdul Wahid, Rp800 juta diduga diterima langsung oleh Wahid.

Total setoran mencapai Rp4,05 miliar dengan Rp2,25 miliar diduga diterima Abdul Wahid. (*) 

Sumber: RMOL

Menkeu Purbaya Jadi Orang Paling Dicari di Google Padahal Baru Menjabat 3 Bulan    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

Menkeu Purbaya Jadi Orang Paling Dicari di Google Padahal Baru Menjabat 3 Bulan
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mendadak jadi orang yang paling dicari dalam mesin pencari Google di Indonesia selama Tahun 2025.
BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mendadak jadi orang yang paling dicari dalam mesin pencari Google di Indonesia selama Tahun 2025. 

Purbaya sendiri resmi ditunjuk oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani sejak 8 September 2025. 

Bukan hanya itu, sistem Coretax era Meneku Purbaya pun turut menduduki top trending dalam mesin pencarian Google di Indonesia selama 2025 ini. 

Manajer Komunikasi Google Indonesia, Feliciana Wienatahan mengatakan bahwa ada tambahan dua kategori khusus dalam daftar pencarian populer Google tahun ini. 

"Tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mengeluarkan delapan kategori, tapi tahun ini yang spesial kita perdalam lagi ada dua kategori khusus dari cabang olahraga lari dan juga padel," katanya dalam acara penyampaian laporan Year in Search 2025 di Jakarta Pusat, Kamis. 

Menurut dia, tahun ini ada empat tren yang menonjol dalam pencarian di Google.

Tren yang pertama, ia menjelaskan, pencarian dalam kategori musik menunjukkan bahwa orang-orang semakin mengapresiasi kebudayaan dan karya musisi dalam negeri.

"Kita melihat suara Indonesia Timur atau budaya Indonesia Timur semakin meningkat, semakin banyak diapresiasi, tandanya kebanggaan kedaerahan semakin bisa diperluas ke nasional juga," ujar Feliciana. 

Tren menonjol yang kedua, menurut dia, berkaitan dengan minat orang-orang untuk mempelajari hal-hal baru tentang teknologi dan keuangan. 

Menurut dia, keinginan orang untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan teknologi dan finansial meningkat dari tahun ke tahun. 

Sebagai contoh, kata kunci "cara menyebut QRIS?" dan "apa itu Coretax?" banyak dicari oleh pengguna Google di Indonesia. 

Tren menonjol yang ketiga berkenaan dengan olahraga. Lari dan padel menjadi cabang olahraga yang diminati oleh banyak orang di Indonesia selama 2025. 

Sepanjang tahun ini, topik-topik tentang lari dan padel banyak dicari di Google. 

Tren menonjol yang keempat berkaitan dengan minat orang untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

"Contohnya cara mengedit foto AI, terus pencipta AI, jadi (AI) memang suatu fenomena yang lumayan menarik dan unik," kata Feliciana.

Berikut daftar lengkap kata kunci teratas dalam pencarian Google selama tahun 2025.

Top tren:

- Jumbo 
- Gemini AI 
- Purbaya Yudhi Sadewa 
- Titiek Puspa
- Coretax 
- Timnas Indonesia 
- Pabrik Gula 
- Danantara 
- Diogo Jota 
- Brave Pink Hero Green. (*) 

Sumber: tvonenews

Anggota DPR Minta Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

Anggota DPR Minta Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). 

Usman mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," kata Usman dalam rapat.

Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

"Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," kata Usman.

"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," tegasnya.

Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan.

Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

"Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," kata Usman.

"Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,"tambahnya.

Pernyataan Raja Juli


Sebelumnya Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. 

Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.

Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. 

Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," imbuhnya. (*) 

Sumbar: detikcom

Isi BBM Subsidi di Aceh-Sumbar-Sumut Kini Tanpa Barcode    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

Isi BBM Subsidi di Aceh-Sumbar-Sumut Kini Tanpa Barcode
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya H. Mahyeldi Ansharullah, SP., MM., di istana gubernuran. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Syarat penggunaan barcode untuk membeli BBM subsidi di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kini dihapus.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

“Saya memutuskan barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antrean, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut pasokan BBM di wilayah terdampak masih dalam kondisi aman.

“Secara stok untuk BBM di sana semua (tercukupi) 7 hari sampai 8 hari stok,” ujar Bahlil.

Meski demikian, ia mengakui bahwa distribusi BBM terkendala di sejumlah titik karena infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Di daerah Tapanuli Tengah, sebagian stasiun pengisian dilaporkan sudah beroperasi penuh untuk melayani kebutuhan masyarakat.

"Kalau di Tapteng-nya sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam,” tandas Bahlil. (*) 

Sumber: RMOL

Jumadi Rajosa Dampingi Ketua MPR KPPS Irwan Zaini Memberikan Bantuan bagi Korban Terdampak Banjir    
Jumat, Desember 05, 2025

On Jumat, Desember 05, 2025

Jumadi Rajosa Dampingi Ketua MPR KPPS Irwan Zaini Memberikan Bantuan bagi Korban Terdampak Banjir
MPR KPPS memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor Guo Pasa Lalang dan Kampung Banjung Kenagarian Paub IX Kecamatan Kuranji, kemaren ini
BENTENGSUMBAR.COM
- Penggagas berdirinya Perkumpulan KPPS (Keluarga Perantau Pauh Sembilan) Jumadi Rajosa mendampingi Ketua MPR KPPS Mayor Jenderal TNI-AD (Purn) Irwan Zaini memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor, kemaren ini.

Sekretaris MPR KPPS juga  Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP DPR KPPS itu mengaku senang dapat mendampingi Irwan Zaini untuk menolong warga yang terkena musibah. 

Terutama warga Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat. Dimana mereka terkena musibah banjir, rumah - rumah mereka hanyut, rusak dan ada pula yang terkena lumpur. 

Penderitaan yang dialami warga, dirasakan Jumadi Rajosa, seorang pengusaha Minang asal Kuranji Kota Padang yang sukses di Jakarta. 

Jumadi Rajosa Dampingi Ketua MPR KPPS Irwan Zaini Memberikan Bantuan bagi Korban Terdampak Banjir
Ketua MPR KPPS Mayor Jenderal TNI-AD (Purn) Irwan Zaini menyerakan bantuan ke warga terdampak bencana banjir. 
Jumadi Rajosa menelpon Ketua MPR KPPS Irwan Zaini untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Dan Irwan Zaini menyetujui menyalurkan bantuan di beberapa titik lokasi terdampak. 

Salah satu lokasi yang disepakati adalah Guo Pasar Lalang dan Kampung Tanjung Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji. 

Tapi untuk validitas data warga terdampak, Jumadi Rajosa mengirim putra dan mahasiwa Unand lainnya untuk turun ke lapangan.

"Bantuan tunai bencana Guo berupa uang sebesar Rp30.500.000. Diserahkan langsung kepada korban dengan kategori rumah hanyut/rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan/terdampak," aku Jumadi Rajosa. 

Jumadi Rajosa Dampingi Ketua MPR KPPS Irwan Zaini Memberikan Bantuan bagi Korban Terdampak Banjir
Sekretaris MPR KPPS juga  Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP DPR KPPS Jumadi Rajosa menyerakan bantuan ke warga terdampak bencana banjir. 
Dikatakan Jumadi Rajosa, KPPS merupakan perkumpulan yang diakui negara akan terus berbuat untuk masyarakat, tanpa memandang ras, suku dan golongan. 

"Insya Allah KPPS akan terus mengalang dana sebanyak-banyak melihat akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Kami berharap bantuan ini bermanfaat untuk mengurangi penderitaan warga," katanya. 

Sementara itu, Irwan Zaini sebagai pembina Minang Glof Club bersama beberapa pengurus MGC pada waktu yang sama juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada korban di Guo, pengungsian Pasa Lalang dan Kampung Tanjuang Rp. 41 juta. 

Pada kesempatan itu, juga hadir Sekjen DPR KPPS Ermen, Yudarman, Wabendum, Aidil Syafri Fery, Ketua DPD KPPS Semarang dan beberapa pengurus perwakilan Padang. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, SH. I, WU

Padang Terancam Kekeringan, Bapanas Datang Bawa Beras    
Kamis, Desember 04, 2025

On Kamis, Desember 04, 2025

Padang Terancam Kekeringan, Bapanas Datang Bawa Beras
Kekeringan di sejumlah sawah warga dipastikan akan menurunkan produksi beras selama beberapa waktu ke depan. 
BENTENGSUMBAR.COM
– Bencana banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kota Padang mengakibatkan rusaknya infrastruktur. Salah satunya yakni bendungan irigasi yang mengairi sawah penduduk. Kota Padang terancam kekeringan.

Kekeringan di sejumlah sawah warga dipastikan akan menurunkan produksi beras selama beberapa waktu ke depan. Beruntung, Badan Pangan Nasional (Bapanas) datang membawa beras untuk warga Kota Padang.

Beras sebanyak 95 ton datang ke Posko Bencana Pemko Padang di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (3/12/2025). Beras itu akan dibagikan kepada warga terdampak bencana.

“Bantuan beras sebanyak 95 ton ini bagi warga Kota Padang yang terdampak bencana banjir,” ucap Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Bapanas, Andang Rahmatullah kepada Diskominfo, Rabu (3/12/2025).

Bantuan beras ini untuk sementara telah diserahkan sebanyak 21 ton. Beras itu nantinya menyasar warga.

“Jumlah beras yang diberikan sesuai dengan angka jiwa yang terdampak, setiap orang mendapatkan 250 gram beras,” ungkap Andang.

Beras itu disalurkan hingga masa tanggap darurat selesai. Andang berharap, beras tersebut dapat meringankan beban warga terdampak bencana dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Kami turut prihatin atas bencana yang terjadi, semoga setelah ini segalanya kembali pulih,” harap Andang.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan terimakasih kepada Bapanas yang telah menggelontorkan 95 ton beras bagi warganya. Nantinya seluruh beras bantuan itu diserahkan kepada warga terdampak.

“Saya sudah pastikan supaya beras ini sampai ke warga,” ucap Fadly Amran.

Diketahui, ribuan hektare sawah di Padang terancam kekeringan. Dua bendungan irigasi, Koto Tuo dan Bendungan Gunung Nago rusak berat setelah dihantam banjir bandang pekan lalu.(Charlie)

Rendang dari Askrindo Menyasar Warga Guo    
Kamis, Desember 04, 2025

On Kamis, Desember 04, 2025

Rendang dari Askrindo Menyasar Warga Guo
PT Asosiasi Kredit Indonesia (Askrindo) peduli korban bencana banjir bandang di Padang. 
BENTENGSUMBAR.COM
– PT Asosiasi Kredit Indonesia (Askrindo) peduli korban bencana banjir bandang di Padang. 

Rendang dari perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi itu menyasar warga terdampak bencana banjir di Guo, Kecamatan Kuranji, Rabu (3/12/2025).

“Alhamdulillah kami mengantarkan bantuan rendang bagi warga di sini,” ungkap perwakilan PT Askrindo, Harti Ningsih kepada Diskominfo, Rabu siang.

Diakuinya, bantuan rendang ini merupakan bentuk perhatian bagi korban terdampak bencana banjir. 

Sebanyak 30 paket rendang disalurkan dan diterima langsung oleh Ketua Posko Bencana di Guo.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi korban terdampak,” harap Harti Ningsih.

PT Askrindo saat ini tengah memberikan sejumlah bantuan ke daerah terdampak bencana banjir. 

Bantuan diberikan dalam bentuk rendang kemasan. Askrindo Peduli mendatangi daerah-daerah kantong bencana hingga beberapa hari ke depan.(Charlie)

Animo Pengurusan Adminduk di Lokasi Bencana Membludak    
Kamis, Desember 04, 2025

On Kamis, Desember 04, 2025

Animo Pengurusan Adminduk di Lokasi Bencana Membludak
Kepala Disdukcapil Kota Padang, Teddy Antonius. 
BENTENGSUMBAR.COM
– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang membuka posko layanan pengurusan administrasi kependudukan di lokasi bencana banjir. Posko layanan itu sudah dimulai sejak Senin (1/12/2025) kemarin.

Kepala Disdukcapil Kota Padang, Teddy Antonius saat ditemui Diskominfo mengatakan bahwa animo warga terdampak bencana dalam mengurus adminduk meningkat pesat.

“Animo warga yang mengurus adminduk membludak saat kita buka posko layanan,” ucapnya, Rabu (3/12/2025).

Teddy mengatakan, pada hari pertama dibukanya posko layanan, sebanyak 133 warga terdampak langsung mengurus keperluan adminduknya. Saat itu juga seluruh administrasi mereka langsung dicetak di tempat.

“Di hari kedua kita buka posko layanan di Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, ada 151 dokumen yang diterbitkan,” jelas Kadisdukcapil itu.

Teddy mengatakan, pengurusan adminduk sangat penting bagi warga terdampak bencana. Saat dokumen hilang, Diskducapil datang membantu.

“Intinya bagaimana hak kependudukan korban bencana pulih kembali, karena adminduk itu penting bagi korban bencana untuk pengurusan dokumen lain, KTP dan KK merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat,” ulas Teddy.

Rencananya, Disdukcapil akan membuka posko layanan di kecamatan lain. Kecamatan Pauh menjadi target selanjutnya, karena di kecamatan ini banyak warga yang menjadi korban banjir bandang.

“Silahkan warga Pauh untuk datang pada Jumat besok dan Senin pekan depan, dokumen warga akan kita pulihkan kembali,” tutur Kadisdukcapil.

Sementara itu, Kadisdukcapil juga sempat mengantarkan bantuan ke Posko Bencana Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu pagi. Di kesempatan itu diserahkan bantuan berupa bahan pokok dan pakaian bekas layak pakai.

“Bantuan ini kita bantu salurkan dari warga di Seberang Padang, semoga dapat meringankan beban korban terdampak bencana,” ujar Kadisdukcapil Padang.(Charlie)