Buku Pemikiran Siswa/i SMAN 5 Padang, Dari Isu Rumah Tangga, Hingga Persoalan Dunia

Buku Pemikiran Siswa/i SMAN 5 Padang, Dari Isu Rumah Tangga, Hingga Persoalan Dunia

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Peluncuran buku oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 5 Padang Nurjanah Rahmadesi, S.Hum, M.Pd di ruang Perpustakaan SMAN 5 Padang, Kamis (9/4/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dua buku diluncurkan dan dibedah Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Padang, masing-masing berjudul “Pemikiran Gen Z dari Kota Padang: Dari Isu Rumah Tangga, Hingga Persoalan Dunia (Kumpulan Esai Siswa/i SMAN5 Padang)” dan “Suara Hati Dari SMANLI (Kumpulan Puisi Siswa/i SMAN5 Padang).”

Peluncuran buku oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 5 Padang Nurjanah Rahmadesi, S.Hum, M.Pd di ruang Perpustakaan SMAN 5 Padang, Kamis (9/4/2026) disaksikan Kepala Perpustakaan Ridha, S.Sos., M.M, majelis guru dan siswa yang karyanya dimuat  dalam buku yang diluncurkan. 

Turut hadir Sekretaris DPD Satupena Sumatera Barat Armaidi Tanjung yang sekaligus editor buku bersama Ridha.

“Peluncuran buku dan bedah buku yang dilanjutkan dengan pembinaan siswa dalam menulis ini sangat penting dalam meningkatkan dan mendorong kemampuan menulis siswa. Sekolah mengapresiasi siswa yang sudah menyumbangkan tulisannya sehingga karya siswa tersebut menjadi buku. Tulisan-tulisan di buku tersebut dapat dibaca bagi pengunjung perpustakaan SMAN 5 Padang,” kata Nurjanah.

Dikatakan, sekalipun siswa yang menulis dalam buku tersebut sudah tamat, meninggalkan SMAN ini, namun pemikiran yang dituangkan dalam tulisan di buku tersebut masih bisa dibaca adik-adiknya nanti. 

Mudah-mudahan ke depan akan terbitkan lagi buku-buku karya dari SMAN 5 Padang ini, harap Nurjanah.

Sebagai pembicara pada sesi Pembinaan Siswa Dalam Menulis usai peluncuran buku, Armaidi Tanjung menyebutkan, tulisan yang ditampilkan memang beragam. 

Tidak saja isu-isu kekerasan di rumah tangga yang ditulis siswa-siswi ini, tapi juga banyak isu-isu nasional dan internasional. Tentu fenomena prilaku kalangan remaja juga disorot melalui tulisan “Balap Liar, Siapa yang Dibahayakan?”  Isu-isu nasional lumayan banyak menjadi sorotan.

Begitu pula isu global seperti “Ketegangan Israel – Hizbullah yang Mengganggu Penerbangan Rute Lebanon.”  

“Ada 45 tulisan yang ditulis oleh 45 siswa/siswi SMA Negeri 5 Padang yang terletak di Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang. 

Awal-awal berdiri tahun 1980-an – 1990-an, sekolah ini dijuluki sekolah pinggiran. Karena berada di pinggir Kota Padang,” tutur Armaidi, alumni SMAN 5 Padang tahun 1988 ini. 

Sebagai editor, menurut Armaidi Tanjung,  tidak hanya membaca rangkaian kalimat, tetapi juga menyaksikan proses tumbuh: bagaimana kegelisahan dirangkai menjadi argumentasi, bagaimana pengalaman personal diolah menjadi refleksi sosial, dan bagaimana keberanian berpendapat mulai menemukan bentuknya. Di sana ada emosi, ada ketidaksempurnaan, tetapi juga ada kejujuran—dan kejujuran adalah fondasi utama tulisan yang bernilai.

Ditambahkan Armaidi Tanjung, beberapa esai memperlihatkan sensitivitas emosional yang kuat—terutama ketika membicarakan persoalan rumah tangga dan tekanan psikologis generasi muda. 

Di sana terasa bahwa isu domestik bukan hal kecil; ia adalah fondasi yang menentukan bagaimana seorang remaja memandang dunia. 

“Sementara pada esai-esai bertema global, tampak bahwa keterhubungan digital membuat batas geografis nyaris lenyap. Siswa-siswi ini hidup di Padang, tetapi pikiran mereka menjangkau Palestina, perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, hingga masa depan demokrasi,” kata Armaidi yang sudah menulis puluhan buku ini.

Diakhir acara, Armaidi Tanjung menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan SMAN5 Padang dan memberikan buku kepada tiga siswa/i yang menyampaikan pengalaman awal menulis sampai menghasilkan tulisan. (R/*)

Wako Fadly Amran Tegaskan Pemko Padang Berkomitmen Penuh Mendukung Pembangunan PSEL

Wako Fadly Amran Tegaskan Pemko Padang Berkomitmen Penuh Mendukung Pembangunan PSEL

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar)  tentang penyiapan dan dukungan penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy, di Istana Gubernuran Sumbar, Kamis (9/4/2026).

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono, dan juga diikuti tiga daerah lain yakni Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang.

Fadly Amran menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Padang. Ia menegaskan, Pemko Padang berkomitmen penuh mendukung pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Padang, sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi volume timbulan sampah di Kota Padang yang mencapai sekitar 700 ton per hari. "Kami menyambut baik kerjasama ini. PSEL sangat penting sebagai fasilitas pengelolaan sampah untuk solusi jangka panjang,” ungkap Fadly Amran didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengungkapkan bahwa pembangunan PSEL ini dalam rangka mendukung capaian pengelolaan sampah nasional, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029. "Setelah penandatanganan PKS, tahapan selanjutnya meliputi proses lelang hingga ground breaking pembangunan fasilitas PSEL. Kita berharap Pemprov Sumbar dan pemerintah daerah terkait menindaklanjuti progres kerja sama ini dengan baik," harapnya.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menilai penandatanganan ini sebagai tonggak sejarah dalam pengelolaan sampah di daerah, sekaligus bentuk tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan PSEL ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, dengan dukungan lahan sekitar lima hektar di Kota Padang serta kontribusi anggaran dari masing-masing daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Sumbar Tasliatul Fuaddi mengungkapkan bahwa timbulan sampah di Sumbar pada 2025 mencapai 861.675 ton, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan terpadu. Untuk mendukung operasional PSEL, terangnya, perlu disiapkan pasokan sampah sekitar 690 ton per hari yang berasal dari Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Solok, dengan lokasi pengolahan direncanakan di kawasan TPA Air Dingin. "Kerja sama ini mencakup penyediaan lahan, pasokan, pengangkutan, hingga pengelolaan sampah serta sosialisasi kepada masyarakat, disertai monitoring dan evaluasi sebagai wujud sinergi pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi konkret pengelolaan sampah berbasis energi di Sumatera Barat,” tukasnya. (*)

Awal Tahun Ajaran Baru PPMINI Gunakan Format Baru Dalam Program Muhadarah

Awal Tahun Ajaran Baru PPMINI Gunakan Format Baru Dalam Program Muhadarah

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas (PPMINI) kembali menggelar kegiatan Muhadarah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas (PPMINI) kembali menggelar kegiatan Muhadarah yang merupakan program unggulan bagi para santri, Rabu malam (8/4/2026). Muhadarah Minggu ini adalah Minggu pertama di tahun ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini menjadi wadah penting dalam melatih keterampilan berpidato, keberanian tampil di depan umum, serta penguasaan materi keagamaan.

Pelaksanaan Muhadarah yang dimulai pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB berlangsung meriah dan penuh semangat. Para santri dari berbagai tingkatan tampak antusias mengikuti kegiatan ini, didukung penuh oleh para guru tuo di lingkungan pondok pesantren.

Namun, ada yang berbeda pada pelaksanaan Muhadarah awal tahun ajaran baru 2026/2027 kali ini. Muhadarah Santri tahun ini terdiri dari tiga tingkatan yaitu tingkat Tsanawiyah(anak-anak/pemula), tingkat Aliyah(dewasa) & tingkat takasus(tingkatan khusus).

Koordinator Muhadarah PPMINI terbaru, Tuo Andika , menyampaikan bahwa perubahan sistem ini membawa dampak positif terhadap semangat para santri. 

“Dengan sistem terbaru sekarang, saya melihat santri lebih antusias dari sebelumnya khsusunya tingkat takasus yang kami rancang dengan sistem poin. Tidak lupa juga, kami sebagai panitia membuat dan menempelkan bracket poin Muhadarah untuk tingkat takasus di mading PPMINI, agar semua santri bisa memantau progres mereka. Semoga inovasi ini membuat kegiatan Muhadarah semakin menyenangkan dan kompetitif secara sehat,” ungkapnya melalui rilis diterima media ini.

Sistem baru ini disebut mampu menumbuhkan motivasi kompetitif yang positif di kalangan santri. Mereka tidak hanya berlomba untuk tampil, tetapi juga berupaya menyajikan materi terbaik dan tampil percaya diri di hadapan teman-teman dan para pengasuh.

Pimpinan PPMINI, Tk. Abdul Jamil Al Rasyid S.Hum, juga mengungkapkan rasa harunya atas semarak kegiatan malam itu. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa Muhadarah merupakan program spesial yang digagas langsung oleh almarhum ayahnya, H. Sulkani TK Sutan, pendiri pondok pesantren.

“Malam ini adalah malam penuh rahmat dan berkah  dari Allah SWT. Pelaksanaan Muhadarah selalu dinanti para santri dengan antusiasme tinggi. Program ini merupakan warisan dari ayah saya tercinta, H. Sulkani TK Sutan. Beliau adalah sosok yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang bisa membentuk karakter santri. Semangat beliau dalam membina santri masih terasa hingga hari ini,” ucapnya dengan suara bergetar.

Lebih lanjut, ia mengucapkan terima kasih kepada para guru tua dan alumni yang tetap konsisten mendukung PPMINI.

“Saya sangat berterima kasih kepada guru tuo yang dengan sabar dan istiqamah membimbing santri, baik dalam kegiatan Mangaji maupun Muhadarah. Dukungan mereka memastikan bahwa nilai-nilai dan sistem yang diwariskan oleh pendiri PPMINI tetap hidup. Ini adalah amanah perjuangan yang harus kita jaga bersama,” tutupnya penuh haru.

Kegiatan Muhadarah ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan retorika, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antar santri. Dengan atmosfer kompetitif yang sehat dan penuh semangat kebersamaan, Muhadarah di PPMINI terus tumbuh menjadi tradisi yang tak hanya membentuk keilmuan, tetapi juga karakter dan kepemimpinan santri di masa depan. (*)

Wawako Pariaman: Dalam Pelayanan Tidak Boleh Adanya Perbedaan Perlakuan

Wawako Pariaman: Dalam Pelayanan Tidak Boleh Adanya Perbedaan Perlakuan

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, dalam  memberikan pelayanan, tidak boleh adanya perbedaan perlakuan.

BENTENGSUMBAR.COM - Dengan tema ”Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi” Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, dalam  memberikan pelayanan, tidak boleh adanya perbedaan perlakuan.

“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi, membedakan pasien dari suku atau agama apa pun, yang namanya pasien semua harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujar Mulyadi.

Hal tersebut disampaikan Mulyadi saat memberikan kata sambutan dalam acara “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman” yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, bertempat di aula Balaikota Pariaman, Kamis (9/4/2026).

Menurut Mulyadi, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan.

“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM,” jelasnya.

Mulyadi menambahkan, jadikan Dinas Kesehatan Kota Pariaman baik Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas di bawahnya sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil, tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman, sehingga kita dapat mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi di Kota Pariaman,” tegas Mulyadi.

Dewi Nofyenti mengatakan penguatan kapasitas HAM ini diberikan untuk semua ASN khususnya bagi tenaga medis dan kesehatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat termasuk juga masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, yang bertujuan memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain.

Dewi juga menerangkan, HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

"Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan yang mementingkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskriminasi dan setara bagi semua," tutupnya.

Hadir dalam acara itu Asisten I Elvis Chandra, , Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Kabag, dan Camat se Kota Pariaman, serta Bapak/Ibu Jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kota Pariaman. (si/at)

Peringati HBP ke-62, Lapas Narkotika Sawahlunto Gandeng Dinas LH Selenggarakan Goro Massal

Peringati HBP ke-62, Lapas Narkotika Sawahlunto Gandeng Dinas LH Selenggarakan Goro Massal

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika kelas III Sawahlunto melakukan aksi nyata melalui kegiatan gotong royong (Goro) massal, Kamis (9/4/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM – Menjelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang akan jatuh pada 27 April mendatang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika kelas III Sawahlunto melakukan aksi nyata melalui kegiatan gotong royong (Goro) massal, Kamis (9/4/2026). 

Aksi bersih-bersih ini menyasar sejumlah fasilitas umum dan lingkungan di sekitar area Lapas sebagai bentuk kontribusi positif instansi terhadap daerah.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Sawahlunto, Ressy Setiawan.SE, SH, MH, ini melibatkan seluruh staf dan pegawai. 

Agenda ini bukan sekadar persiapan seremonial rutin, melainkan manifestasi kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kota Sawahlunto.

Sinergi Lintas Sektoral

Dalam pelaksanaannya, Lapas Narkotika Sawahlunto tidak bergerak sendiri. Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) memberikan dukungan penuh dalam aksi tersebut. 

Kolaborasi ini menjadi bukti konkret kuatnya sinergi antarlembaga di Sawahlunto dalam menjaga estetika dan kebersihan ruang publik.

Kalapas Narkotika Sawahlunto, Ressy Setiawan, menegaskan bahwa momentum HBP ke-62 merupakan pengingat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk memberikan dampak sosial yang luas, di luar tugas pokok pengamanan dan pembinaan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan hadir dan berkontribusi aktif bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang nyata," ujar Ressy Setiawan di sela-sela aksi goro tersebut.

Komitmen Melampaui Tembok Lapas

Selain menciptakan lingkungan yang lebih asri, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antara pihak Lapas, pemerintah daerah, dan warga sekitar.

Sinergi yang telah terjalin dengan Dinas LH diharapkan terus berlanjut dalam berbagai program sosial maupun lingkungan lainnya di masa depan.

Dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Narkotika Sawahlunto berkomitmen untuk terus bertransformasi. 

Fokus institusi kini tidak hanya terbatas pada pembinaan warga binaan di dalam blok hunian, tetapi juga aktif mendukung pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan demi kenyamanan publik di Kota Sawahlunto. (*) 

Pewarta: Marjafri

Mardius, Korban Langsung Galodo di Tanah Datar, Bertahan di Rumah Tumpangan yang Rusak Berat, Menanti Kepastian Huntara

Mardius, Korban Langsung Galodo di Tanah Datar, Bertahan di Rumah Tumpangan yang Rusak Berat, Menanti Kepastian Huntara

BentengSumbar.com On Kamis, April 09, 2026

Bersama istri dan tiga anaknya, mereka menjadi korban langsung bencana galodo yang melanda kawasan tersebut lima bulan yang lalu. 

BENTENGSUMBAR.COM - Bagi sebagian orang, bencana mungkin sekadar peristiwa. Namun bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, bencana adalah titik balik yang mengubah seluruh sendi kehidupan dalam sekejap.

Itulah yang dialami Mardius (51), seorang sopir di Jorong Nagari, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Bersama istri dan tiga anaknya, mereka menjadi korban langsung bencana galodo yang melanda kawasan tersebut lima bulan yang lalu. 

Saat peristiwa terjadi, keluarga ini berada di lokasi dan merasakan sendiri dampaknya. Rumah yang mereka tempati, meski bukan milik sendiri, mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak huni.

Namun, karena tidak memiliki tempat tinggal lain, mereka terpaksa tetap bertahan di bangunan yang rusak tersebut.

“Terpaksa kami tetap tinggal di sini karena tidak ada pilihan lain. Bukan karena tidak patuh aturan, tapi memang tidak punya tempat tinggal lagi,” keluh Mardius saat menjelaskan kondisinya. 

Situasi ini menempatkan keluarga Mardius dalam posisi yang tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berisiko. 

Sebagai korban langsung dari bencana yang melanda daerah tersebut, mereka kehilangan fungsi dasar tempat tinggal yaitu rasa aman.

Persoalan Mardius ini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Mengutip pemberitaan startingjournalt.com (6/4), Walinagari Sumpur, Fernando, memberikan klarifikasi terkait pendataan bantuan tersebut. 

Fernando menjelaskan bahwa saat pendataan pascabencana dilakukan oleh Kabid Perumahan Dinas Perkim LH bersama Wali Jorong, yang menjadi objek pendataan adalah mereka yang memiliki rumah atau aset.

“Yang kami data adalah si pemilik rumah (Mailis), sementara warga kami tersebut (Erni Sofyan/Istri Mardius) yang juga korban galodo, cuma menumpang di rumah tersebut atas izin si pemilik rumah,” ujar Fernando sebagaimana dilansir dari media tersebut.

Pernyataan ini seolah mempertegas adanya celah dalam sistem penanganan pascabencana di lapangan. Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. 

Dalam penanganan darurat, status sebagai korban terdampak langsung seharusnya menjadi dasar utama dalam pemberian bantuan, termasuk hunian sementara (huntara), tanpa memandang status kepemilikan.

Jika merujuk pada regulasi, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 

Pada Bagian Kelima tentang Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasal 28 ayat (1), secara tegas dinyatakan bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada "korban bencana" dalam bentuk penampungan sementara, pangan, sandang, hingga kesehatan. Ayat (2) pun menekankan prioritas kepada kelompok rentan.

Artinya, berdasarkan aturan tersebut, status korban terdampak adalah dasar utama bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hidup, tanpa menjadikan status kepemilikan aset sebagai penghalang. 

Sebab, huntara pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan tempat berlindung, bukan sekadar kompensasi bagi pemilik bangunan fisik.

Namun dalam praktiknya, pendekatan berbasis kepemilikan aset kerap menjadi pembatas yang kaku. Keluarga Mardius adalah bagian dari masyarakat yang secara nyata terdampak.

Mereka tinggal di sana, tercatat secara administratif, dan mengalami langsung kerusakan hunian. Namun karena status tempat tinggal yang bukan milik sendiri, posisi mereka berada di antara: diakui sebagai korban secara fakta, namun belum terakomodasi dalam skema bantuan secara birokrasi.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah yang lebih utama dalam situasi darurat adalah status kepemilikan, atau fakta bahwa sebuah keluarga kini hidup dalam hunian yang tidak lagi aman ? 

Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga memiliki rumah sendiri. Sebagian hidup menumpang karena keterbatasan ekonomi. 

Namun ketika bencana datang, dampak yang mereka rasakan tidak berbeda. Mereka juga korban. Mereka juga kehilangan rasa aman. Dan mereka juga membutuhkan perlindungan sesuai mandat peraturan yang berlaku.

Jika penanganan bencana tidak mampu menjangkau kelompok ini secara utuh, maka risiko yang muncul bukan hanya keterlambatan pemulihan, tetapi juga munculnya kesenjangan baru di tengah masyarakat terdampak.

Penanganan bencana pada akhirnya bukan sekadar soal data dan administrasi, tetapi tentang bagaimana memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Bagi keluarga Mardius, persoalannya sederhana namun mendesak: mereka adalah korban langsung, dan hingga hari ini masih bertahan di rumah yang tidak lagi aman untuk dihuni.

Selama kepastian itu belum hadir, mereka akan terus bertahan di rumah tumpangan yang rusak berat, dengan satu sudut menggantung di tepi sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap membinasakan bangunan yang masih tersisa berikut penghuninya, karena tidak ada pilihan lain. (*)

Pewarta: Marjafri