Jalan Ibu Kota Batu Bara Dibangun, Helmi Syam Puji Gebrakan Bupati Baharuddin Siagian!

Jalan Ibu Kota Batu Bara Dibangun, Helmi Syam Puji Gebrakan Bupati Baharuddin Siagian!

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Helmi Syam mengapresiasi kepemimpinan Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang dinilainya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Fotdok: Herman). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pembenahan infrastruktur di pusat pemerintahan Kabupaten Batu Bara mendapat apresiasi dari tokoh pemuda daerah, Mhd Helmi Syam, S.Kom. Perbaikan akses jalan di kawasan Lingkungan VII dan Lingkungan VIII dinilai menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga sekaligus menata wajah ibu kota kabupaten.

Helmi Syam mengapresiasi kepemimpinan Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang dinilainya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Helmi, pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kawasan permukiman menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan pemerintah yang dirasakan warga.

Perbaikan jalan tersebut terlaksana melalui sinergi pemerintah daerah dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara. Peran Plt Kepala Dinas Perkim LH, Tavi Juanda, turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan penataan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Gaya kepemimpinan Bapak Bupati Baharuddin Siagian sangat luar biasa dan patut dikagumi. Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan warga. Melalui instruksi strategisnya kepada Dinas Perkim LH, perbaikan jalan di Lingkungan VII dan VIII ini berhasil dieksekusi dengan sangat baik dan tepat sasaran,” ujar Helmi kepada media, Senin (19/10/2026).

Bagi Helmi, pembangunan jalan bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik infrastruktur. Akses yang lebih baik juga berpotensi mendukung aktivitas harian masyarakat, memudahkan mobilitas, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih nyaman dan tertata.

Ia menilai, pembenahan kawasan perkotaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi warga, terutama di wilayah yang menjadi bagian dari pusat pemerintahan.

“Aksi nyata seperti inilah yang melahirkan rasa hormat dan kepercayaan penuh dari generasi muda. Kami melihat ada keselarasan antara visi besar kepala daerah dengan eksekusi di lapangan. Dinas Perkim LH terbukti mampu menerjemahkan program kerja Bupati secara profesional demi kepentingan masyarakat luas,” lanjut Helmi.

Menurutnya, sinergi antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan. Karena itu, ia berharap pembenahan infrastruktur tidak berhenti pada satu kawasan, tetapi terus dilanjutkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kualitas hasil pekerjaan.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan agar pemerintah daerah terus menjaga konsistensi dalam menata kawasan permukiman. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta pemeliharaan infrastruktur menjadi faktor penting agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Helmi Syam berharap langkah pembenahan jalan di Lingkungan VII dan VIII menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong Kabupaten Batu Bara semakin tertata dan berdaya saing. Ia menilai kepemimpinan yang responsif, disertai pelaksanaan program yang tepat sasaran, penting untuk menjawab kebutuhan warga dan mendukung pembangunan daerah. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Editor: Zamri Yahya, WU

Mulyadi Bongkar Strategi Pemko Pariaman, Inovasi Digital Perkuat Keterbukaan Informasi!

Mulyadi Bongkar Strategi Pemko Pariaman, Inovasi Digital Perkuat Keterbukaan Informasi!

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di hadapan tim panelis penguji di aula Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memperkuat keterbukaan informasi publik kembali ditunjukkan melalui Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026. Forum ini menjadi kesempatan untuk memaparkan capaian pelayanan informasi, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta inovasi digital yang dikembangkan bagi masyarakat.

Presentasi tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di hadapan tim panelis penguji di aula Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik.

Dalam pemaparannya, Mulyadi menguraikan sejumlah capaian strategis Pemko Pariaman dalam memperkuat layanan informasi publik. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sekaligus memahami program dan proses pembangunan yang berlangsung di daerah.

Penguatan pilar pelayanan PPID menjadi salah satu perhatian utama. Keberadaan PPID memiliki peran penting dalam mengelola permohonan informasi, menyediakan dokumentasi yang dibutuhkan, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Tak hanya mengandalkan layanan yang sudah berjalan, Pemko Pariaman juga memaparkan inovasi digital terbaru untuk memperluas akses informasi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dari berbagai lapisan dalam menjangkau informasi pemerintah secara lebih praktis dan efisien.

Mulyadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi kelembagaan. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi kelembagaan. Bagi Kota Pariaman, ini adalah instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal roda pembangunan Kota Pariaman,” ujar Mulyadi.

Ia juga menegaskan komitmen Pemko Pariaman untuk terus mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan informatif. Komitmen tersebut membutuhkan penguatan sistem layanan, pengelolaan informasi yang tertib, serta pemanfaatan inovasi agar kebutuhan informasi masyarakat dapat dilayani dengan baik.

Melalui kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026, Pemko Pariaman memaparkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola informasi. Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi yang mudah diakses dan dikelola secara akuntabel diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan. Pemko Pariaman pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan PPID dan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan warga. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

Tiga Gelar Juara Diraih! MTsN 5 Padang Melaju ke Kejurnas FORBASI Bandung

Tiga Gelar Juara Diraih! MTsN 5 Padang Melaju ke Kejurnas FORBASI Bandung

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Tim MTsN 5 Kota Padang meraih Juara Utama III kategori Vaformus, Juara Utama II kategori LOBB, dan Juara Utama III kategori RUKIBRA. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan MTsN 5 Kota Padang. Tim madrasah ini sukses memborong tiga gelar juara dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) Sumatera Barat yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, 15–17 Oktober 2026.

Tiga prestasi tersebut bukan sekadar menambah daftar pencapaian madrasah, tetapi juga membuka jalan menuju persaingan yang lebih besar. MTsN 5 Kota Padang berhasil mengamankan tiket ke Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FORBASI yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada Desember 2026.

Dalam kejuaraan tingkat provinsi itu, tim MTsN 5 Kota Padang meraih Juara Utama III kategori Vaformus, Juara Utama II kategori LOBB, dan Juara Utama III kategori RUKIBRA. Hasil ini menunjukkan kemampuan para murid bersaing di sejumlah kategori sekaligus.

Kepala MTsN 5 Kota Padang, Noprizal, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para murid yang telah membawa nama baik madrasah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang menuntut keseriusan, disiplin, dan kerja sama tim.

“Alhamdulillah, tiga prestasi yang berhasil diraih ini mengantarkan MTsN 5 Kota Padang melaju ke Kejurnas FORBASI di Bandung pada Desember mendatang. Ini merupakan hasil yang sangat membanggakan bagi keluarga besar madrasah,” ujar Noprizal, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Latihan yang konsisten, kedisiplinan dalam menjalankan instruksi, serta kekompakan antarmurid menjadi bagian penting dalam menghadapi ketatnya persaingan di Kejurda FORBASI Sumbar.

Meski telah mengukir prestasi di tingkat provinsi, Noprizal mengingatkan para murid agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, Kejurnas FORBASI di Bandung akan menghadirkan tantangan berbeda sehingga persiapan harus semakin matang, baik dari sisi teknik, mental, maupun kerja sama tim.

“Prestasi ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, kekompakan, dan semangat juang mampu mengantarkan murid madrasah meraih hasil membanggakan. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya,” katanya.

Menjelang Kejurnas pada Desember mendatang, semangat dan sportivitas menjadi bekal penting bagi tim MTsN 5 Kota Padang. Noprizal juga berpesan agar para murid terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kemampuan demi menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Tiga gelar juara di Kejurda FORBASI Sumbar kini menjadi modal berharga bagi MTsN 5 Kota Padang untuk melangkah lebih jauh. Prestasi tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh murid untuk terus mengembangkan potensi, sekaligus memperjuangkan nama baik madrasah dan Kota Padang di panggung nasional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pascabanjir Bandang, Kabupaten Solok Kejar Percepatan Pemulihan: Infrastruktur, Ekonomi, dan Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Pascabanjir Bandang, Kabupaten Solok Kejar Percepatan Pemulihan: Infrastruktur, Ekonomi, dan Keselamatan Warga Jadi Prioritas

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Pertemuan koordinasi pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemulihan Kabupaten Solok pascabanjir bandang memasuki tahap penting. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga menghidupkan kembali ekonomi masyarakat terdampak. Langkah ini menjadi krusial setelah bencana kembali melanda sejumlah wilayah pada September 2026, sehingga kebutuhan pemulihan harus berjalan seiring dengan penguatan mitigasi bencana.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026). Pertemuan dipimpin langsung Bupati Solok, Jon Firman Pandu, didampingi jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Bagi Kabupaten Solok, percepatan pemulihan bukan sekadar memperbaiki kerusakan fisik, melainkan juga mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali berjalan normal. Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dokumen R3P telah diserahkan dan sejumlah tindak lanjut terus diupayakan, termasuk pembahasan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung kebutuhan pemulihan.

“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah pusat bagi percepatan pemulihan daerah,” ungkap Jon Firman Pandu. Dukungan tersebut diharapkan membantu memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas, meskipun pelaksanaan dan dampaknya tetap bergantung pada tindak lanjut kebijakan serta mekanisme anggaran yang berlaku.

Tantangan Kabupaten Solok tidak berhenti pada pemulihan pascabencana. Kondisi geografis yang memiliki kerawanan bencana menuntut pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Bupati menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, pembangunan kembali perlu disertai langkah pengurangan risiko agar wilayah yang terdampak lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.

Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengingatkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa dilakukan dengan pola kerja biasa. Kecepatan harus diiringi ketepatan sasaran dan efektivitas program supaya masyarakat dapat segera memulihkan aktivitasnya. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah pun diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat ditangani tanpa terhambat oleh perbedaan perencanaan maupun kewenangan.

Pemulihan juga harus menyentuh sektor ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan warga. Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk mendukung pemulihan ekonomi, sedangkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menekankan bantuan sosial dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak. BNPB turut mengusulkan kemudahan perizinan untuk mempercepat penanganan, terutama terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Aspek pencegahan bencana juga menjadi perhatian serius. Perwakilan Satgas PRRP Sumatera menekankan pentingnya sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan. Sementara itu, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati mengingatkan perlunya pemeriksaan menyeluruh di wilayah hulu sungai, penanganan material longsor, serta penguatan sistem deteksi dini. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko dan mencegah dampak bencana serupa kembali mengancam masyarakat.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen melanjutkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menempatkan keselamatan serta kesejahteraan warga sebagai prioritas. Keberhasilan R3P tidak hanya diukur dari pulihnya infrastruktur yang rusak, tetapi juga dari bangkitnya ekonomi masyarakat, tersedianya dukungan bagi warga terdampak, dan meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana tersebut diterjemahkan menjadi program nyata yang tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Solok. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

51 Ribu Kunjungan ISPA di Padang, Muharlion Ingatkan Warga Jangan Abaikan Kabut Asap

51 Ribu Kunjungan ISPA di Padang, Muharlion Ingatkan Warga Jangan Abaikan Kabut Asap

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan dampak kabut asap terhadap kesehatan. (Fotdok: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ancaman kabut asap di Kota Padang tak boleh dianggap sepele. Hingga pertengahan Oktober 2026, kunjungan pasien terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat mencapai 51.137 kunjungan sejak 17 Agustus. Angka ini menjadi alarm penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika kualitas udara memburuk dan risiko gangguan pernapasan meningkat.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan dampak kabut asap terhadap kesehatan. Ia mengimbau warga menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah serta mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi perhatian bersama, terutama demi melindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami mengimbau warga agar menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Jangan abaikan kesehatan, terutama anak-anak dan kelompok rentan,” ujar Muharlion, Selasa (20/10/2026).

Perhatian khusus juga diarahkan kepada para orang tua selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan. Muharlion meminta keluarga memastikan anak-anak tidak terlalu sering bermain di luar rumah ketika kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Kebijakan belajar dari rumah perlu didukung pengawasan orang tua agar upaya mengurangi paparan asap benar-benar berjalan efektif.

Namun, membatasi aktivitas di luar rumah bukan berarti anak-anak harus kehilangan kesempatan untuk bermain dan berkembang. Muharlion menyarankan orang tua mengisi waktu anak dengan kegiatan yang menyenangkan sekaligus mendidik, seperti membaca buku, menggambar, mewarnai, membuat kerajinan tangan, dan bermain permainan edukatif. Pendampingan keluarga dinilai penting agar anak tetap aktif, tidak mudah bosan, dan dapat menjalani PJJ dengan nyaman.

“Kesehatan mereka harus tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan bermain dan perkembangan anak,” tegas Muharlion. Ia berharap orang tua dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah, sembari tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak selama ancaman kabut asap berlangsung.

Besarnya angka kunjungan terkait ISPA turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Srikurnia Yati, menyebut rata-rata kunjungan pasien terkait ISPA pada 12–15 Oktober 2026 mencapai sekitar 1.052 kunjungan per hari. Data tersebut memperlihatkan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan, meskipun angka kunjungan itu tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh kasus disebabkan oleh kabut asap.

Pemerintah Kota Padang sebelumnya telah memberlakukan PJJ bagi siswa sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap paparan polusi udara. Wali Kota Padang, Fadly Amran, juga mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memantau kondisi di lapangan dan mengantisipasi dampak kabut asap. Meski hujan mulai membantu memperbaiki kondisi udara, masyarakat tetap diminta waspada karena situasi dapat berubah kembali.

Sebagai langkah perlindungan, Dinas Kesehatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang telah membagikan masker kepada masyarakat. Warga juga diimbau mengurangi paparan asap, memakai masker saat berada di luar rumah, beristirahat cukup, dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jika mengalami sesak napas, gangguan pernapasan, atau kondisi kesehatan yang memburuk, masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis. Di tengah angka kunjungan ISPA yang tinggi, kewaspadaan, perlindungan anak, dan kepedulian bersama menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan warga Padang. (Edg) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Masih Muda Harus Dirawat karena Tukak Lambung, Rara Ungkap Pentingnya JKN

Masih Muda Harus Dirawat karena Tukak Lambung, Rara Ungkap Pentingnya JKN

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Pengalaman pahit itu dirasakan Rara Kalbina Fajri, pelajar SMA Negeri 1 Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang harus menjalani rawat inap akibat tukak lambung. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Usia muda bukan jaminan tubuh selalu sehat. Pengalaman pahit itu dirasakan Rara Kalbina Fajri, pelajar SMA Negeri 1 Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang harus menjalani rawat inap akibat tukak lambung. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan dan memiliki perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hal penting yang tidak seharusnya ditunda hingga jatuh sakit.

Rara mulai menjalani perawatan setelah mengalami sejumlah keluhan, mulai dari mual, muntah, meriang hingga nyeri ulu hati seperti terbakar. Kondisinya membuat orang tua segera membawanya ke instalasi gawat darurat (IGD) untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Di RSUD dr. Achmad Darwis, pemeriksaan laboratorium dan endoskopi menemukan indikasi yang mengarah pada tukak lambung.

Diagnosis tersebut membuat Rara terkejut. Ia tidak menyangka penyakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa dialaminya ketika masih duduk di bangku sekolah. Pengalaman itu sekaligus mengubah pandangannya tentang kesehatan, yang selama ini mungkin dianggap bukan persoalan mendesak bagi anak muda.

“Saya baru sadar pentingnya JKN ketika sakit seperti ini. Kita merasa masih muda dan sehat, tetapi ternyata penyakit bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, menurut saya anak muda juga perlu peduli dengan kesehatan dan memastikan sudah menjadi peserta JKN,” ujar Rara.

Selama menjalani perawatan, Rara mulai mengevaluasi kebiasaan sehari-harinya. Ia mengakui cukup sering mengonsumsi makanan pedas, makanan cepat saji, makanan kemasan, termasuk mi instan. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk lebih memperhatikan pola makan dan kondisi tubuh. Baginya, menerapkan pola hidup sehat tidak perlu menunggu sampai muncul keluhan atau penyakit.

Di tengah proses pengobatan, kepastian pembiayaan melalui Program JKN turut memberikan ketenangan bagi Rara dan keluarganya. Pelayanan kesehatan yang diterimanya dijamin sesuai indikasi medis dan ketentuan program yang berlaku. Dengan adanya perlindungan tersebut, keluarga dapat lebih fokus mendampingi proses pemulihan tanpa harus menanggung kekhawatiran berlebihan mengenai biaya perawatan yang dijamin JKN.

“Tenang rasanya karena biaya pengobatan saya ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi orang tua tidak perlu pusing memikirkan biaya pengobatan saya. Kalau tidak punya JKN, mungkin keluarga akan lebih khawatir memikirkan dari mana biaya untuk berobat,” ungkapnya. Rara juga mengaku proses administrasi rawat inap berjalan lancar. Orang tuanya cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membantu proses penjaminan sesuai prosedur yang berlaku.

Bukan hanya soal pembiayaan, Rara merasakan pelayanan yang baik selama dirawat. Dokter dan perawat dinilainya ramah, sementara tindakan medis diberikan sesuai kebutuhan. Ia juga mengaku tidak merasakan perbedaan perlakuan karena menggunakan JKN. Menurutnya, pengalaman tersebut memperkuat pemahaman bahwa program jaminan kesehatan dapat membantu peserta memperoleh pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.

Rara juga baru mengetahui keberadaan petugas BPJS SATU (BPJS Kesehatan Siap Membantu) yang hadir di rumah sakit untuk memberikan informasi dan membantu peserta ketika membutuhkan penjelasan atau ingin menyampaikan pengaduan. Informasi itu membuatnya semakin tertarik mengenal program JKN lebih jauh. Bahkan, ia berencana mengikuti seleksi Duta Muda BPJS Kesehatan pada periode berikutnya agar dapat membagikan pengalaman nyata kepada teman-teman sebayanya.

Bagi Rara, pengalaman sakit di usia muda menjadi pelajaran berharga bahwa perlindungan kesehatan bukan hanya kebutuhan orang tua atau mereka yang sedang sakit. Ia mengajak generasi muda memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, membiasakan pola hidup sehat, dan memahami manfaat program sejak dini. “Jangan menunggu sakit baru sadar pentingnya jaminan kesehatan. Lebih baik kita mempersiapkan diri sejak sehat, memahami manfaat JKN dan memastikan kepesertaan tetap aktif,” pungkas Rara. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Anggaran hingga Layanan Digital Diperkuat, Padang Kejar Kembali Peringkat Satu KIP

Anggaran hingga Layanan Digital Diperkuat, Padang Kejar Kembali Peringkat Satu KIP

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Bappeda Sumatera Barat, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat keterbukaan informasi publik dengan membenahi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, hingga menyiapkan dukungan teknologi sampai ke tingkat kelurahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan keterbukaan informasi terbaik di Sumatera Barat pada evaluasi tahun 2026.

Komitmen tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Bappeda Sumatera Barat, Selasa (20/10/2026). Dalam kegiatan itu, Pemko Padang mempresentasikan capaian sekaligus strategi penguatan layanan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Raju menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan kewajiban pemerintah yang diamanatkan undang-undang. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin transparan. Karena itu, Pemko Padang terus mendorong setiap perangkat daerah memperkuat layanan informasi publik.

Modal penting untuk mempertahankan prestasi tersebut sudah dimiliki Padang. Pada 2025, Kota Padang berhasil meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk kategori pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menyandang predikat Informatif. Capaian itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk menjaga konsistensi pelayanan dan membuktikan bahwa keterbukaan informasi terus mengalami peningkatan.

Dari sisi kelembagaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana telah dibentuk di seluruh perangkat daerah. Penguatan berikutnya diarahkan hingga tingkat kelurahan dan unit kerja agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit. Dengan jaringan pelayanan yang semakin luas, penyampaian informasi diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif.

Keseriusan tersebut juga disiapkan melalui dukungan anggaran pada 2027. Pemko Padang merencanakan pengadaan satu unit komputer all-in-one untuk setiap kelurahan, khusus menunjang tugas PPID pelaksana. Raju menjelaskan, perangkat tersebut bukan untuk menggantikan fasilitas administrasi yang sudah tersedia, melainkan untuk memperkuat kemampuan kelurahan dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi.

Di sisi transparansi anggaran, dokumen penting seperti APBD, sembilan program unggulan kota, Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta informasi dana hibah dan bantuan sosial dipublikasikan melalui situs resmi, BPKAD, dan portal PPID. Keterbukaan ini diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses informasi, tetapi juga membuka ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Warga pun dapat menyampaikan masukan, koreksi, maupun pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Pemko Padang turut memperhatikan aksesibilitas layanan digital bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Portal PPID dilengkapi berbagai fitur, seperti pengaturan kontras, sorotan tautan, pembesaran teks, pengaturan tinggi garis, penghentian animasi, dukungan tampilan ramah disleksia, hingga fitur pembacaan teks. Sementara itu, apabila muncul sengketa informasi, pemerintah kota mengutamakan mediasi melalui koordinasi PPID utama sebelum persoalan berlanjut ke persidangan di Komisi Informasi Sumatera Barat.

Dalam evaluasi tersebut, hadir pula Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang Corri Saidan dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tommy TRD. Dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kegiatan dihadiri Ketua Komisi Informasi sekaligus panelis Idham Fadhli, serta para komisioner Tanti Endang Lestari, Mona Sisca, dan Riswandy. Raju optimistis berbagai penguatan anggaran, kelembagaan, dan kualitas layanan tersebut dapat mengantarkan Padang mempertahankan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat pada 2026. “Kita yakin karena dari aktivitas yang kita laksanakan mulai dari komitmen anggaran, penguatan kelembagaan, dan juga kualitas informasi yang sudah kita sampaikan melalui PPID, sehingga kita berharap pada 2026 ini kita kembali mendapatkan peringkat satu,” tegasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU