HEADLINE
Wako Padang Fadly Amran Berharap Dukungan BNPB    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Wako Padang Fadly Amran Berharap Dukungan BNPB
Fadly Amran saat mendampingi Kepala BNPB, Suharyanto, meninjau lahan aset Pemerintah Kota Padang. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, berharap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang akhir November 2025.

Harapan itu disampaikan Fadly Amran saat mendampingi Kepala BNPB, Suharyanto, meninjau lahan aset Pemerintah Kota Padang yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Huntara dan Huntap di kawasan belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Rabu (17/12/2025).

Fadly menyampaikan, penyediaan hunian layak dan aman menjadi prioritas utama Pemko Padang, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan selama ini bermukim di kawasan rawan bencana.

“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Koto Tangah. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mengupayakan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak,” ujarnya.

Menurut Fadly, pembangunan hunian tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan rasa aman serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang sejak masa tanggap darurat hingga menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Selain pembangunan hunian, Wali Kota Padang juga berharap dukungan pemerintah pusat dalam upaya normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan infrastruktur lingkungan, serta berbagai program pemulihan lainnya.

“Pemko Padang terus mempercepat proses pemulihan di lapangan, termasuk melakukan validasi data korban dan kerusakan di lima kecamatan terdampak. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran serta perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan komitmen BNPB untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

“BNPB siap membantu, termasuk dalam penyediaan hunian sementara atau pun hunian tetap bagi masyarakat terdampak, serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dikirimkan segera usulannya Pak Wali,” tegas Suharyanto.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Lahan tersebut dinyatakan layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara semi permanen. (*)

Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari Kemendagri sebagai wujud solidaritas dan dukungan kepada warga yang tengah menghadapi musibah.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (17/12/2025). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari Kemendagri sebagai wujud solidaritas dan dukungan kepada warga yang tengah menghadapi musibah.

“Kami dari Kemendagri memberikan dukungan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan ini antara lain berupa peralatan masak, popok bayi, makanan bayi, dan kebutuhan lainnya,” ujar Tito.

Pada kesempatan itu, Tito juga menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan respons Pemprov Sumbar dalam menangani bencana. Menurutnya, Sumbar termasuk daerah yang sigap dalam merespons kondisi darurat.

“Saya memahami bahwa Buya dan seluruh tim kerja sangat responsif. Bahkan, Sumatera Barat termasuk yang tercepat dan barangkali yang terbaik dalam penanganan awal bencana. Bantuan ini adalah bentuk solidaritas dari Kemendagri,” katanya.

Selain bantuan yang diserahkan pada hari itu, Tito menyebut Kemendagri juga akan menyalurkan tambahan bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Besok akan ada tambahan bantuan berupa kain sarung untuk warga terdampak. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban dan mempercepat pemulihan,” ucapnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Kemendagri kepada masyarakat Sumbar.

“Terima kasih Pak Menteri. Bantuan ini kami terima dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Adapun bantuan yang diserahkan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga, di antaranya beras 5 kilogram sebanyak 50 kantong, sarden 10 dus, nugget 50 dus, mi instan 30 kardus, minyak goreng 5 kardus, biskuit 10 kardus, kurma 30 kardus, air mineral 40 kardus, serta telur sebanyak 40 krat.

Selain itu, bantuan juga mencakup bubur bayi 6 kardus, susu bayi 30 kardus, popok bayi 5 kardus, gula 50 kardus, kopi 5 kardus, teh 50 kardus, minuman energi 6 kardus, roti 6 kardus, serta ikan asin 50 kardus.

Untuk perlengkapan dapur dan makan, disalurkan pula piring plastik, gelas plastik, dan sendok makan masing-masing sebanyak 30 kardus, serta pisau dapur, kuali aluminium, panci, periuk, sendok goreng, dan sendok nasi masing-masing sebanyak 30 buah. (adpsb/cen/bud)

Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan tiga prioritas utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana, yakni pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik.

Ketiga prioritas ini menjadi pijakan utama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Rabu (17/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, prioritas pertama dalam Rehab-Rekon adalah pembangunan rumah permanen atau hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendasar. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujarnya.

Prioritas kedua, lanjut Mahyeldi, adalah perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi. Karena itu, perbaikannya menjadi fokus kita,” katanya.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah pemulihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, puskesmas, hingga rumah sakit, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

“Fasilitas publik harus segera pulih, karena menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Terkait pembangunan hunian tetap relokasi, Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah pusat membuka peluang pemanfaatan lahan negara maupun lahan milik BUMN bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam pengadaan lahan.

“Untuk hunian tetap relokasi, kita bisa memanfaatkan aset milik kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, bahkan aset BUMN, sesuai komitmen Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara,” ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam pelaksanaan Rehab-Rekon, mengingat keterbatasan kemampuan APBD daerah terdampak bencana. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah memastikan tidak adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 bagi daerah terdampak bencana, serta menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan Rehab-Rekon.

“Kita berterima kasih kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan tersebut. Mudah-mudahan anggaran yang disiapkan dapat mencukupi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” pungkas Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)

Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025).

Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon.

“Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi.

Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik.

“Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya.

Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi.

Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni.

“Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya.

Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun.

“Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen)

Raih Perak di Sea Games 2025 Thailand, Wako Pariaman Berikan Apresiasi  Beasiswa pada Zikrha Dwi Putri    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Raih Perak di Sea Games 2025 Thailand, Wako Pariaman Berikan Apresiasi  Beasiswa pada Zikrha Dwi Putri
Raih Perak di Sea Games 2025 Thailand, Wako Pariaman Berikan Apresiasi  Beasiswa pada Zikrha Dwi Putri

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman Yota Balad, berikan apresiasi dan beasiswa kepada Zikrha Dwi Putri, atlet Tim Nasional Teqball Indonesia asal Kota Pariaman.

Pasalnya, dia meraih Medali Perak di Sea Games 2025 Thailand atau Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-33. 

Hal tersebut disampaikanya Ketika menerima Zikrha Dwi Putri beserta orang tua yang, Rabu (17/12/2025).

Ia didampingi Ketua KONI Kota Pariaman Edison TRD dan jajaran di ruang kerjanya, Balaikota Pariaman. 

Zikrha Dwi Putri sukses mempersembahkan medali perak pada ajang SEA Games 2025 Thailand dari nomor Teqball Single Putri.

Di mana pada partai final, Zikrha harus mengakui keunggulan atlet tuan rumah Jutatip Kuntatong (Thailand) yang merupakan juara dunia teqball nomor satu saat ini. (R/at)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri  Desak Guru Pelaku Mesum Sesama Jenis Diberhentikan dari PNS    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri  Desak Guru Pelaku Mesum Sesama Jenis Diberhentikan dari PNS
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mendesak pelaku perbuatan mesum sesama jenis yang tertangkap di Bungus Teluk Kabung untuk segera diberhentikan sebagai PNS. Profesinya sebagai guru juga mesti dicabut.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mendesak pelaku perbuatan mesum sesama jenis yang tertangkap di Bungus Teluk Kabung untuk segera diberhentikan sebagai PNS. Profesinya sebagai guru juga mesti dicabut. 

"Kami unsur pimpinan DPRD Sumbar sangat mengecam kejadian ini. Pemprov harus segera memberikan sanksi tegas, pelaku mesti diberhentikan. Cabut status PNS dan cabut pula profesi gurunya," tegas Evi Yandri, Rabu (17/12). 

Ia mengatakan perilaku tersebut sudah tidak bisa diterima. Apalagi pelaku merupakan guru yang seharusnya menjadi contoh dan mengajarkan budi pekerti pada siswa. 

"Ini sudah sangat perlu diberikan sanksi keras. Tidak cukup hanya dengan penonaktifan status PNS saja. Saat ini yang kami dengar baru sebatas non aktif saja. Jadi kami mendesak Pemprov untuk segera memberikan sanksi tegas, segera berhentikan dari PNS,"  kata Evi lagi. 

Untuk diketahui, pelaku diduga berbuat mesum sesama jenis itu ditangkap warga dan satpol PP di toilet rumah ibadah di kawasan Bungus Teluk Kabung, Senin (15/12). Pelaku SR (58) merupakan PNS guru SMA negeri dan LO (18) juga merupakan PNS. 


Pria paruh baya dan pemuda tersebut dilaporkan warga pada satpol PP karena memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Kemudian warga dan satpol PP menggrebek keduanya di sebuah bilik toilet rumah ibadah tersebut. Saat digrebek SR dan LO keluar dari bilik toilet yang sama. 

Telah beredar pula video penggrebekan tersebut memperlihatkan SR yang menggunakan seragam ASN.

Evi Yandri mengatakan, kejadian tersebut telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Perilaku mesum sesama jenis, LGBT di ranah Minang. 

"Jadi jika pemerintah tidak memberikan sanksi tegas pada pelaku yang merupakan staf pemerintahan, ini tentu tidak benar. Pemerintah mesti mencontohkan bahwa perilaku tidak senonoh tidak akan dianggap sepele. Akan diberikan sanksi tegas, apalagi dilakukan PNS. Ditambah lagi di area rumah ibadah pula," ujarnya. 

Evi meminta Pemprov Sumbar  jangan lamban menindaklanjuti permasalahan ini. 

"Pemprov jangan lamban. Proses segera sanksi tegasnya," tegas Evi lagi.(*)

Wali Kota Fadly Amran Ajak Seluruh Ayah Ambil Rapor Anak    
Rabu, Desember 17, 2025

On Rabu, Desember 17, 2025

Wali Kota Fadly Amran Ajak Seluruh Ayah Ambil Rapor Anak
Wali Kota Padang Fadly Amran mengimbau kepada seluruh ayah untuk hadir di sekolah dan mengambil rapor anak.

BENTENGSUMBAR.COM - Pembagian rapor pada siswa didik sudah di depan mata.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengimbau kepada seluruh ayah untuk hadir di sekolah dan mengambil rapor anak. 

"Kami mengimbau seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah (pendidikan
anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar) untuk mengambil rapor anakke sekolah pada waktu penerimaan rapor di akhir semester," imbau Fadly Amran, Rabu (17/12/2025). 

Fadly menyebut, program ayah ambil rapor dalam rangka mendukung program Prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). 

Menguatkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitassumber daya manusia melalui pelibatan ayah di ranah pendidikan agartercipta emosional yang positif antara ayah dan anak.

"Seluruh ASN yang memiliki anakusia sekolah untuk turut berpartisipasi dalam gerakan ini. Bagi ayah yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi kehadiran/
keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau
kantor," jelas wali kota. 

Ayah yang mengambil rapor anak agar melakukan dokumentasi kegiatan. 

Baik berupa foto, video maupuntestimoni dan dapat membagikan melalui media sosial dan tag akun Instagramdp3ap2kb_kotapadang dan kemendukbangga.bkkbnsumbar serta akun@kemendukbangga_bkkbn, @dithanrembkkbn dan /atau
@gatikemendukbangga dengan menggunakan tagar #GATI dan
#sekolahbersamaayah.(Charlie)