HEADLINE
Dony Oskaria dan Danantara di Balik Transformasi Besar BUMN    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Dony Oskaria dan Danantara di Balik Transformasi Besar BUMN
Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada pimpinan Danantara dan seluruh timnya yang dinilai berhasil mendorong efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan negara. (Foto Ilustrasi: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Di tengah rangkaian Pidato Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu pesan yang menonjol di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Di balik lonjakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat kerja besar transformasi yang dijalankan Danantara Indonesia bersama seluruh jajaran BUMN.

Secara khusus, Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada pimpinan Danantara dan seluruh timnya yang dinilai berhasil mendorong efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan negara.

"Saya memberikan penghargaan khusus bagi pimpinan Danantara dan seluruh timnya, seluruh jaringannya," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Dalam laporannya, Prabowo mengungkapkan transformasi BUMN yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 telah menghasilkan efisiensi keuangan negara lebih dari Rp50 triliun. Penghematan itu berasal dari perampingan struktur perusahaan, pengurangan biaya operasional, hingga penyederhanaan organisasi.

Presiden bahkan menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dari total 1.074 BUMN yang pernah ada, pemerintah telah menutup 290 perusahaan. Hingga akhir 2026, jumlah BUMN ditargetkan tinggal sekitar 300 perusahaan yang benar-benar sehat dan produktif.

Di balik proses besar itu, nama Dony Oskaria menjadi salah satu figur yang mendapat sorotan. Sebagai pemimpin Danantara Indonesia sekaligus arsitek transformasi BUMN, Dony dinilai berhasil mengubah arah perusahaan-perusahaan negara dari sekadar bertahan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah BUMN mencatat lonjakan laba yang signifikan sepanjang semester pertama 2026. PT Semen Indonesia membukukan kenaikan laba bersih 408,9 persen. PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen. Pertamina tumbuh 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN naik 54,4 persen.

Salah satu contoh yang disampaikan Presiden adalah kebangkitan PT Timah. Setelah pemerintah menertibkan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025, kinerja perusahaan itu melonjak tajam. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Timah meningkat 804,7 persen. Valuasi perusahaan pun naik hingga 280 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Transformasi juga terjadi di sektor penerbangan. Garuda Indonesia yang sebelumnya menghadapi tantangan berat berhasil mengaktifkan kembali 20 pesawat yang sempat tidak beroperasi. Hingga Juni 2026, total 104 armada kembali melayani penerbangan.

Tak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan, reformasi BUMN juga berdampak langsung pada penerimaan negara. Laba BUMN yang pada 2024 tercatat Rp186 triliun meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2025. Dividen yang disetorkan kepada negara melonjak dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun.

Pada 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Angka tersebut menunjukkan kontribusi perusahaan negara terhadap APBN semakin besar.

Prabowo menegaskan keuntungan yang diperoleh BUMN tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat program hilirisasi nasional, pembangunan industri strategis, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Bersama Danantara, pemerintah telah memulai 26 proyek hilirisasi sepanjang 2026. Proyek itu mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter aluminium.

Lebih jauh, pemerintah juga mulai menerapkan strategi upstreaming, yaitu memanfaatkan kekuatan finansial BUMN untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan global yang memiliki teknologi, jaringan pasar, dan kemampuan manajemen kelas dunia.

Bagi Prabowo, keberhasilan transformasi BUMN bukan hanya soal laba yang meningkat atau jumlah perusahaan yang dirampingkan. Transformasi tersebut menjadi fondasi bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing global.

Di hadapan sidang kenegaraan yang menjadi bagian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden menunjukkan bahwa pembenahan BUMN telah menjadi salah satu cerita penting perjalanan Indonesia menuju cita-cita besar sebagai negara maju. Di balik cerita itu, Danantara dan Dony Oskaria menjadi nama yang mendapat pengakuan langsung dari kepala negara atas keberhasilan mengubah wajah perusahaan-perusahaan milik rakyat Indonesia. (*)

10 Calon Pimpinan Baznas Sumbar Diumumkan, Tim Seleksi Resmi Tuntaskan Tugas    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

10 Calon Pimpinan Baznas Sumbar Diumumkan, Tim Seleksi Resmi Tuntaskan Tugas
Ketua Tim Seleksi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan proses seleksi berlangsung secara maraton dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031 resmi menuntaskan seluruh tahapan seleksi dengan mengumumkan 10 nama calon pimpinan terbaik yang akan diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diteruskan kepada Baznas RI untuk memperoleh pertimbangan sebelum penetapan pimpinan definitif.

Ketua Tim Seleksi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan proses seleksi berlangsung secara maraton dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan seleksi telah selesai. Sepuluh nama terbaik telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk selanjutnya diajukan kepada Baznas RI guna memperoleh pertimbangan,” ujar Arry di Padang, Jum'at (14/8/2026).

Proses seleksi diawali dengan pendaftaran sebanyak 54 calon peserta. Pada tahap seleksi administrasi, dua peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga tersisa 52 peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan penulisan makalah. Namun, satu peserta tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan mengundurkan diri.

Berdasarkan hasil kompetensi CAT dan makalah, maka tersaring sebanyak 25 orang, untuk melaju pada tahapan wawancara. Dan hasil akhir dari seluruh rangkaian seleksi adalah terpilih 10 nama terbaik.

Adapun 10 Calon Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031 adalah:

1. Rahimul Amin
2. Ali Margosim
3. Yulius
4. Rahmat
5. Afdal
6. Deni Marlesi
7. Firdaus
8. Feri Irawan
9. Abdul Latif
10. Budiman

Arry menegaskan seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik Sumatera Barat yang memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat.

Menurutnya, proses seleksi berlangsung sangat kompetitif. Para peserta diuji tidak hanya dalam aspek pemahaman fikih zakat dan tata kelola zakat, tetapi juga mengenai moderasi beragama, kemampuan manajerial, serta penyampaian gagasan dan inovasi untuk pengembangan Baznas Sumatera Barat ke depan.

“Yang paling kami harapkan adalah lahirnya pemimpin yang memiliki visi, inovasi, dan kemampuan membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Arry.

Ia menambahkan, tim penilai terdiri atas para pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perzakatan. Selain dirinya sebagai Ketua Tim Seleksi, tim penilai juga beranggotakan Ahmad Dari yang juga menjabat Asisten I Setda Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua UPZ Tuah Sakato, Prof. Muchlis Bahar, pakar zakat dari UIN Imam Bonjol Padang, H. Edison selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, serta H. Abrar Munandar, Kepala Bidang Zakat pada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat.

Masyarakat Sumatera Barat, lanjut Arry, menaruh harapan besar kepada pimpinan Baznas yang akan terpilih agar mampu menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan zakat. 

Dengan kepemimpinan yang kuat dan inovatif, Baznas Sumatera Barat diharapkan semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan cita-cita menjadikan lebih banyak mustahik bertransformasi menjadi muzaki melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dengan berakhirnya proses seleksi ini, Tim Seleksi secara resmi telah menuntaskan tugasnya. Tahapan selanjutnya berada pada proses pertimbangan Baznas RI sebelum penetapan lima pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031. (adpsb/bud)

Akses Pelatihan dan Kerja bagi Penyintas Penyalahgunaan Narkoba    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Akses Pelatihan dan Kerja bagi Penyintas Penyalahgunaan Narkoba
Sinergi itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
 - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlanjut hingga mereka memiliki kesempatan kembali produktif dan mandiri secara ekonomi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi Kemnaker bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

Sinergi itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, serta Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak harus terbuka bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mereka yang telah melewati proses rehabilitasi, menurutnya, perlu mendapat ruang untuk mengembangkan kompetensi dan kembali berkontribusi sesuai kemampuan.

“Pemulihan bukan akhir dari proses. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka perlu memiliki kesempatan untuk kembali bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, keberhasilan rehabilitasi tid ak hanya ditentukan oleh pulihnya kondisi fisik dan psikologis. Dukungan setelah rehabilitasi juga diperlukan agar mereka dapat menata kembali kehidupan, memperoleh penghasilan, serta membangun kepercayaan diri ketika kembali ke lingkungan sosial.

Untuk itu, Kemnaker akan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pembekalan tersebut diharapkan menjadi modal bagi peserta untuk memasuki pasar kerja sesuai kemampuan dan bidang yang diminati.

“Yang kami siapkan bukan hanya pelatihannya, tetapi juga bagaimana setelah memiliki kompetensi mereka bisa mendapatkan akses menuju pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri,” katanya.

Bagi peserta yang memilih bekerja di perusahaan, Kemnaker dapat memfasilitasi akses penempatan dengan mempertemukan kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pemberi kerja. Sementara bagi mereka yang ingin berwirausaha, pembekalan dapat diarahkan pada keterampilan teknis, pengetahuan kewirau sahaan, dan pendampingan sesuai bidang usaha yang dikembangkan.

Yassierli menekankan bahwa keberlanjutan upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Lingkungan yang inklusif juga perlu dibangun agar mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi memiliki ruang untuk kembali menjalani kehidupan tanpa stigma yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial.

Ia optimistis kolaborasi lintas sektor tersebut dapat membuka lebih banyak peluang bagi penyintas penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh keterampilan, memasuki dunia kerja, maupun membangun usaha.

“Kesempatan kedua harus kita berikan. Ketika mereka sudah menjalani proses pemulihan, kita perlu memastikan ada jalan bagi mereka untuk kembali produktif dan mandiri,” ujar Yassierli.

Di tempat yang sama, Kepala BNN Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa upaya pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Men urutnya, BNN tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan tersebut sehingga sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kuat, dan produktif.

“BNN tidak bisa hadir sendiri dalam hal ini. Karena itu, kolaborasi dan dukungan dari kementerian serta lembaga terkait menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika,” ujar Suyudi. (*)

Ketua PJKIP Kota Padang: Jadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pedoman Mewujudkan Rakyat Makmur di HUT RI ke-81    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Ketua PJKIP Kota Padang: Jadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pedoman Mewujudkan Rakyat Makmur di HUT RI ke-81
Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra. (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai bekal sekaligus penyemangat dalam terus berkarya dan membangun negeri.

Yuliadi Chandra menyampaikan, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan, kekompakan serta komitmen untuk terus berjuang menjadikan Indonesia dan daerah semakin maju, adil, makmur dan masyarakat semakin sejahtera.

“Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita tingkatkan kebersamaan, kekompakan dan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai,” ujar Yuliadi Chandra.

Menurutnya, semangat Proklamasi Kemerdekaan harus menjadi energi untuk melanjutkan pembangunan daerah yang telah dan sedang dikerjakan. Sumatera Barat, kata dia, harus terus didorong menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera, sekaligus tetap beradab dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterbukaan Informasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan

Yuliadi menegaskan, keterbukaan informasi publik terhadap berbagai program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota, harus terlaksana sebagaimana mestinya.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keterbukaan informasi publik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui program pemerintah, siapa yang menjadi penerima manfaat, bagaimana mekanismenya dan sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya pengawalan terhadap program perlindungan sosial agar anggaran dan bantuan benar-benar berjalan baik, lancar serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Begitu pula dengan bantuan stimulan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Yuliadi, keterbukaan informasi perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana cara mengaksesnya dan ke mana harus menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.

Jangan Ada Masyarakat yang Kesulitan Mengakses Informasi

Yuliadi juga mempertanyakan bagaimana masyarakat ekonomi kecil, termasuk mereka yang masih tinggal di rumah kontrakan, dapat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan hunian yang layak bagi masa depan keluarganya.

“Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru kesulitan mendapatkan informasi tentang program yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka. Keterbukaan informasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang sudah memiliki akses dan kemampuan,” katanya.

Ia berharap pemerintah terus memperkuat sistem informasi publik yang mudah diakses, transparan dan dapat dipahami masyarakat, sehingga program pembangunan benar-benar memberikan manfaat secara merata.

Bersatu Mengisi Kemerdekaan

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Yuliadi mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

“Kita harus bersatu. Kita harus cinta Tanah Air. Kita harus cinta Merah Putih. Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan karya, kepedulian dan komitmen untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Yuliadi menegaskan, PJKIP Kota Padang akan terus mendorong pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mengawal pembangunan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya atas informasi.

“Republik ini harus memastikan rakyat menjadi makmur. Untuk mewujudkan itu, keterbukaan informasi publik harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan komitmen kebangsaan dan bersama-sama mengawal pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. (*)

Ibis Itu Sebangsa Jin    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Ibis Itu Sebangsa Jin
Ketika jasadnya hancur, maka dengan meraga Sukma, mereka menjadikan asap (api) jadi jasadnya. Maka jadilah mereka jin. (Foto Ilustrasi: Int). 

JIN
merupakan perubahan bentuk dari manusia berilmu (mampu meraga sukma) tapi jasadnya tidak diterima di alam cahaya (sorga).

Jasadnya kekal di alam materi (neraka).

Ketika jasadnya hancur, maka dengan meraga Sukma, mereka menjadikan asap (api) jadi jasadnya. Maka jadilah mereka jin.

Ketika penghancuran total penghuni-penghuni bumi (kiamat kubro), maka masih tersisa orang sakti (wali) yang tak diterima amalannya.

Dia beribadah dan berdzikir 5000 tahun (8000 tahun) hingga derajatnya naik melebihi malaikat.

Ketika dimulai penciptaan generasi makhluk baru di muka bumi, jin yang menjadi ketua malaikat itu melakukan pelanggaran, maka jadilah iblis.

Peristiwa ini terus berlangsung berulang di  setiap penciptaan generasi Adam. (*) 

Penulis: Bang Edo

Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi Warnai Pelaksanaan Upacara HUT RI tahun 2026 di Sumbar    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi Warnai Pelaksanaan Upacara HUT RI tahun 2026 di Sumbar
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Kabiro Umum) Provinsi Sumbar, Andree Harmadi Algamar, mengatakan ada sedikit perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini dibandingkan tahun 2025 lalu. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran Sumbar, Senin (17/8). 

Persiapan dilakukan melalui serangkaian gladi untuk memastikan seluruh personel dan tata laksana rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan upacara HUT RI ke-81 pihaknya bersama sejumlah pihak terkait menggelar dua kali gladi resik. Gladi pertama (kotor) dilaksanakan Jum'at pagi (14/8) dan Gladi kedua (bersih) dilaksankan Sabtu pagi (15/8).

"Guna mematangkan persiapan kita menggelar 2 kali gladi, gladi kotor hari ini dan gladi bersihnya Sabtu besok. Kegiatan kita mulai sejak pukul 07.30 hingga selesai," ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran, Jumat (14/8/2026)

Ia berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dapat berlangsung lancar dan khidmat dari awal hingga akhir. 

Menurutnya, persiapan yang matang diperlukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara itu Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Kabiro Umum) Provinsi Sumbar, Andree Harmadi Algamar mengatakan ada sedikit perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini dibandingkan tahun 2025 lalu. 

Perbedaannya, tahun ini rangkaian awal kegiatan diwarnai dengan kirab Bendera Merah Putih dan Salinan Naskah Proklamasi dari Kantor Gubernur menuju Istana Gubernuran.

“Bendera dan Naskah Proklamasi dikirab ke lokasi upacara menggunakan kereta kencana atau bendi hias yang dibawa purna Paskibra. Ada juga iring-iringan uda-uni yang mengenakan pakaian adat Nusantara,” ungkapnya.

Andree menjelaskan, kirab dijadwalkan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB. Setelah rangkaian kirab selesai, langsung dilanjutkan dengan prosesi upacara bendera.

Setelah rangkaian upacara selesai, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fotkopimda) direncanakan langsung bertolak menuju Auditorium Gubernuran untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Presiden secara virtual. (adpsb/bud)

Rapat Paripurna Dipimpin Muhidi, DPRD Sumbar Dengarkan Pidato Presiden RI    
Jumat, Agustus 14, 2026

On Jumat, Agustus 14, 2026

Rapat Paripurna Dipimpin Muhidi, DPRD Sumbar Dengarkan Pidato Presiden RI
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI H. Prabowo Subianto, Jum'at, 14 Agustus 2026. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI H. Prabowo Subianto, Jum'at, 14 Agustus 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Sumbar. 

Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria dan Iqra Chissa. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Wakil Gubernur Vasko Rusaimy dan jajaran, termasuk Forkopimda. 

"Kita sama-sama telah mendengarkan laporan atas  kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan pesan-pesan kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI," katanya. 

Menurutnya, dari laporan kinerja Lembaga-lembaga Negara, sudah dapat diketahui sampai sejauhmana hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga- lembaga Negara serta dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kata Muhidi, laporan kinerja Lembaga negara tersebut, tentu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh masyarakat terhadap akuntabilitas, efektivitas dan profesionalitas Lembaga Negara tersebut. 

"Sedangkan dari Pidato Kenegaraan dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 81 Tahun 2026, banyak pesan-pesan kemerdekaan yang bisa diambil, sebagai bekal dan penyemangat bagi kita untuk terus berkarya dan membangun negeri dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia," urainya. 

Sejalan dengan tema yaitu " Indonesia Berdaulat, adil dan Makmur ", Muhdi mengajak untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan dan terus berjuang untuk menjadikan negara dan daerah kita maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

"Kita bangun kebersamaan dan tingkatkan komitmen  kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan tersebut, kita lanjutkan pembangunan daerah yang telah dan sedang dikerjakan, untuk menjadikan Sumatera Barat lebih maju, dan lebih Sejahtera serta maju bersama sebagai daerah yang  beradab dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," urainya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU