HEADLINE
Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dimulai, Lebih dari 10 Ribu Peserta Ikuti Batch I    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dimulai, Lebih dari 10 Ribu Peserta Ikuti Batch I
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.

Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN.

"Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama," ucap Menaker.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia.

“Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli.

Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan.

Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.

“Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja.

“Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub, sehingga prosesnya lebih transparan dan mudah dipantau.

Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. (*)

Perkuat 10 Program Pokok, Nanda Dona Malini Pimpin Rakor PKK Kota Solok    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Perkuat 10 Program Pokok, Nanda Dona Malini Pimpin Rakor PKK Kota Solok
Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran pengurus dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok, Nanda Dona Malini, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran pengurus dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan.

Kegiatan yang berlangsung di Kubuang Tigo Baleh, Rabu (08/04/2026) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK menuju Indonesia Emas 2045.

Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Solok yang mewakili Wali Kota, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, Camat, Lurah, serta seluruh jajaran TP-PKK se-Kota Solok.

Dalam arahannya, Nanda Dona Malini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. 

Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program-program PKK dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi, integrasi program, serta lahirnya inovasi-inovasi baru. 

Hal ini dilakukan agar PKK terus menjadi garda terdepan dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi besar pembangunan nasional untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera dalam rangka menyambut masa depan Indonesia Emas 2045.(BO)

Tebar Kepedulian di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rutan Sawahlunto Gelar Donor Darah    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Tebar Kepedulian di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rutan Sawahlunto Gelar Donor Darah
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Selasa (7/4/2026). 

Kegiatan ini melibatkan jajaran pegawai, Persatuan Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Cabang Rutan Sawahlunto, serta peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Sejak pukul 09.00 WIB, peserta mulai berdatangan dan mengikuti proses donor darah dengan antusias. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial, di mana para peserta secara sukarela menyumbangkan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Donor darah tersebut terselenggara melalui kerja sama dengan tim Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Sawahlunto. Tim medis memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai standar kesehatan, sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Kepala Rutan Sawahlunto, Mustofa, mengatakan kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan.

“Setetes darah yang kita donorkan hari ini dapat menjadi penyelamat bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keikutsertaan pegawai, anggota PIPAS, dan peserta magang mencerminkan kuatnya solidaritas di lingkungan Rutan Sawahlunto.

Dari kegiatan tersebut, terkumpul sebanyak 15 kantong darah yang selanjutnya akan disalurkan melalui UTD RSUD Sawahlunto kepada masyarakat.

Mustofa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi sosial pemasyarakatan kepada masyarakat.

Momentum HBP ke-62 ini sekaligus menegaskan komitmen Rutan Sawahlunto dalam menumbuhkan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. (*) 

Pewarta: Marjafri

Kontribusi Besar ke Ekonomi, UMKM Jadi Fokus Sinergi Pusat dan Daerah    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Kontribusi Besar ke Ekonomi, UMKM Jadi Fokus Sinergi Pusat dan Daerah
Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang digelar Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri . 

BENTENGSUMBAR.COM
- Upaya penyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah kembali diperkuat, terutama pada sektor koperasi, UMKM, penanaman modal, hingga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pembahasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang digelar Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta belum lama ini.

Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, hingga Kota Tangerang, bersama kementerian terkait.

Direktur SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Fauzan Hasan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan searah dengan kebijakan nasional,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (8/4/2026).

Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kementerian UMKM, Mochamad Irsan Ali mengungkapkan juga bahwa, UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan sekitar 56,1 juta unit usaha. Mayoritas didominasi usaha mikro sebesar 96,8%. Kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 60,05% dan mampu menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional.

Rasio kewirausahaan nasional juga menunjukkan tren peningkatan, dari 2,8% pada 2021 menjadi 3,29% pada 2025, dan diproyeksikan menyentuh sekitar 3,30% pada 2027.

Meski begitu, pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya produktivitas usaha mikro yang relatif rendah, keterbatasan akses pembiayaan di mana sekitar 69,5% UMKM belum terhubung dengan kredit perbankan serta masih tingginya usaha informal, dengan lebih dari 50% belum memiliki legalitas atau sertifikasi usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui beberapa program prioritas seperti SAPA UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, penguatan kemitraan dan hilirisasi, perluasan akses pembiayaan melalui KUR dan alternatif lainnya, pengembangan entrepreneur hub, hingga transformasi usaha melalui formalisasi dan sertifikasi.

“Berbagai program ini diharapkan mampu memperkuat UMKM agar lebih produktif, terakses pembiayaan, dan naik kelas,” kata Fauzan.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (*)

Hadiri Musrenbang RKPD Sumbar, Wako Pariaman Tekankan Strategi Adaptif dan Berorientasi Kesejahteraan    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Hadiri Musrenbang RKPD Sumbar, Wako Pariaman Tekankan Strategi Adaptif dan Berorientasi Kesejahteraan
Wali Kota Pariaman, Yota Balad. 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat. 

Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam dan Menteri PU yang diwakili oleh Kapus FID PU, Krisno.

Gubernur Sumatera Barat menyampaikan pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna menyelaraskan program prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.

“ Melalui forum ini, kita berharap seluruh program dan kegiatan pembangunan tahun 2027 dapat disusun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 diarahkan pada penguatan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang merata.

Musrenbang RKPD ini juga menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait yang memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagai upaya sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Selain itu, forum ini menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan program prioritas pembangunan di wilayah masing-masing, yang selanjutnya akan diakomodir dalam perencanaan pembangunan provinsi.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad mengatakan Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Pariaman ke depan. 

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (R/at)

Wako Fadly Amran Menegaskan Komitmennya Memperjuangkan Kepentingan Pedagang    
Rabu, April 08, 2026

On Rabu, April 08, 2026

Wako Fadly Amran Menegaskan Komitmennya Memperjuangkan Kepentingan Pedagang
Wali Kota Padang, Fadly Amran. 

BENTENGSUMBAR.COM
-Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Kota Padang dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Sederhana, Rabu (8/4/2026).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan pedagang Pasar Raya untuk menyerap aspirasi terkait kondisi serta kebutuhan pelaku usaha.

Fadly Amran menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan pedagang seiring revitalisasi Pasar Raya sebagai program prioritas Pemko Padang.

“Kami siap mendengarkan aspirasi dari bapak dan ibu pedagang. Revitalisasi Pasar Raya merupakan program unggulan kami, dan tentu akan dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan serta masukan dari para pedagang,” ujar Fadly Amran.

Ia juga menambahkan bahwa revitalisasi Pasar Raya diharapkan mampu menciptakan pasar yang lebih maju, tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. 

“Kita ingin Pasar Raya menjadi pusat perdagangan yang lebih baik, aman, dan representatif. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Ketua KPP Kota Padang, Asril Manan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemko Padang terhadap para pedagang, khususnya terkait revitalisasi Pasar Raya. “Kami sangat berterima kasih atas komitmen Bapak Wali Kota. Revitalisasi Pasar Raya memang sangat kami harapkan, dan semoga dapat segera terealisasi demi kemajuan kita bersama,” ungkap Asril Manan diamini para pengurus. (*)