HEADLINE
Sesak Napas Tak Lagi Dibayangi Biaya, Mariatun Rasakan Manfaat JKN    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

Sesak Napas Tak Lagi Dibayangi Biaya, Mariatun Rasakan Manfaat JKN
Batuk berkepanjangan, demam tinggi, hingga sesak napas membuat Mariatun, warga Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Achmad Darwis. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Batuk berkepanjangan, demam tinggi, hingga sesak napas membuat Mariatun, warga Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Achmad Darwis. Selama tujuh hari menjalani rawat inap, satu hal yang membuatnya lebih tenang adalah kepastian bahwa biaya pengobatannya dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keluhan itu bermula dari batuk yang tak kunjung sembuh selama 10 hari. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena disertai demam tinggi dan kesulitan bernapas. Aktivitas sehari-hari terganggu, waktu istirahat pun tidak lagi nyaman. Melihat kondisinya semakin memburuk, keluarga akhirnya membawa Mariatun ke instalasi gawat darurat (IGD) untuk mendapatkan pertolongan.

"Sudah 10 hari batuk saya tidak kunjung sembuh. Saya susah tidur, demam tinggi, dan sesak napas. Setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darah saya juga mencapai angka 200-an," tutur Mariatun mengenang kondisinya saat pertama kali mendapatkan penanganan medis.

Di rumah sakit, tim medis segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan, termasuk alat bantu pernapasan serta pemeriksaan laboratorium. Meski hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya infeksi, kondisi kesehatannya yang belum stabil membuat dokter menyarankan rawat inap agar perkembangan kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Selama tujuh hari, Mariatun menjalani perawatan sesuai kebutuhan medis dan arahan dokter.

Di tengah kekhawatiran menghadapi kondisi kesehatan, persoalan biaya sempat terlintas dalam pikirannya. Namun, kecemasan itu berangsur berkurang setelah mengetahui kepesertaan JKN miliknya masih aktif. Baginya, kepastian jaminan kesehatan tersebut memberikan ruang untuk lebih fokus menjalani pengobatan tanpa harus terus memikirkan besarnya biaya rumah sakit. "Kalau harus membayar sendiri, tentu keluarga akan terbebani. Dengan JKN, saya bisa lebih fokus menjalani pengobatan dan memulihkan kesehatan," ujarnya.

Pengalaman Mariatun memanfaatkan JKN ternyata bukan kali pertama. Pada 2015, ia juga pernah menggunakan program tersebut untuk menjalani pengobatan saraf terjepit akibat pengeroposan tulang di area pinggang. Proses pengobatan saat itu meliputi pemberian obat, rawat inap, hingga kontrol rutin selama sembilan bulan. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami arti penting perlindungan kesehatan ketika seseorang menghadapi masalah medis yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

"Kepesertaan JKN ini sangat bermanfaat serta meringankan beban biaya dan pikiran. Jika dihitung seluruh biaya berobat saya selama ini, mungkin saya akan kesulitan membayarnya sendiri. Tetapi, semuanya menjadi lebih ringan berkat gotong royong iuran dari masyarakat yang sehat," ungkapnya.

Selain manfaat pembiayaan, Mariatun juga merasakan pelayanan yang baik selama menjalani perawatan di RSUD dr. Achmad Darwis. Ia mengapresiasi kesigapan dan keramahan dokter maupun perawat. Menurutnya, proses administrasi awal juga semakin mudah karena keluarga cukup menunjukkan KTP. Ia menilai tidak ada perlakuan berbeda antara pasien JKN dan pasien umum. Lama rawat inap pun ditentukan berdasarkan kondisi serta pertimbangan medis, bukan karena status kepesertaan.

Pengalaman tersebut semakin lengkap dengan kemudahan layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN. Mariatun menilai fitur antrean online membantu peserta mengatur waktu kunjungan, sementara fitur check-in memudahkan proses verifikasi kedatangan sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu memastikan kebenaran informasi Program JKN melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Bagi Mariatun, JKN bukan sekadar program pembiayaan kesehatan, melainkan perlindungan yang memberikan ketenangan ketika sakit datang tanpa diduga. Ia berharap kualitas pelayanan terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses kesehatan yang layak dan merata. "JKN bukan hanya membantu biaya berobat, tetapi juga memberikan rasa aman saat kita menghadapi masalah kesehatan. Saya berharap program ini terus berlanjut dan masyarakat menjaga kepesertaannya tetap aktif," tutupnya. (HM).

Pulihkan Senyum Anak Pascabencana, Pemko Solok Gelar Pendampingan Psikososial    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

Pulihkan Senyum Anak Pascabencana, Pemko Solok Gelar Pendampingan Psikososial
Kegiatan Dukungan Psikososial bagi Anak Korban Bencana oleh Wali Kota Solok di D'Relazion Cafe and Resto, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Luka akibat bencana tidak selalu terlihat. Di balik rumah yang rusak dan kehidupan yang belum sepenuhnya pulih, ada perasaan takut, cemas, dan trauma yang bisa membekas dalam ingatan anak-anak. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Solok melalui program pendampingan psikososial bagi anak-anak korban bencana.

Upaya pemulihan tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Dukungan Psikososial bagi Anak Korban Bencana oleh Wali Kota Solok di D'Relazion Cafe and Resto, Senin (16/11/2026). Program yang berlangsung selama lima hari, 16 hingga 20 November 2026, ini diarahkan untuk membantu anak-anak kembali menemukan rasa aman, kenyamanan, serta kepercayaan diri setelah melewati pengalaman sulit akibat bencana.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan kondisi mental dan emosional anak-anak ikut mendapatkan perhatian. Sebab, pengalaman bencana dapat meninggalkan ketakutan dan kecemasan yang memengaruhi tumbuh kembang mereka.

"Penanganan terhadap anak korban bencana tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Aspek kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka juga harus menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan," tegasnya.

Pesan Wali Kota kepada anak-anak peserta kegiatan pun terasa menyentuh. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak harus selalu terlihat kuat dalam menghadapi keadaan. Anak-anak diberikan ruang untuk bercerita, menangis, bermain, dan mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi. "Kalian tidak sendirian. Ada keluarga, guru, teman, dan pemerintah yang akan terus mendampingi kalian," pesannya.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai aktivitas edukatif dan menyenangkan, mulai dari sesi bercerita hingga bermain bersama. Melalui pendekatan tersebut, anak-anak diharapkan dapat mengekspresikan perasaan secara lebih terbuka, membangun kembali rasa percaya diri, serta perlahan melepaskan beban emosional akibat pengalaman traumatis yang mereka alami.

Untuk memastikan pendampingan berjalan tepat, kegiatan ini menghadirkan psikolog dari Klinik Inspirasi Consulting Bukittinggi, Yosi Molina, S.Psi., M.Psi. Ia akan memberikan bimbingan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kehadiran tenaga profesional ini menjadi bagian penting agar proses pemulihan psikologis anak dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing peserta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok beserta jajaran, narasumber, serta anak-anak peserta pendampingan. Wali Kota menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus saling mendukung agar hak anak atas perlindungan, rasa aman, dan pemulihan psikologis tetap terpenuhi.

Bagi Pemerintah Kota Solok, keberhasilan pemulihan pascabencana bukan semata-mata diukur dari bangunan yang kembali berdiri, tetapi juga dari pulihnya kehidupan dan kebahagiaan masyarakat, terutama anak-anak. Wali Kota berharap pendampingan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan memberikan dampak nyata sehingga anak-anak kembali tersenyum, berani bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. "Apa yang terjadi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Pemerintah dan masyarakat akan terus hadir mendampingi kalian," tutupnya. (80)

Modal Usaha Rp5 Juta, 11 Keluarga di Pariaman Didorong Lebih Mandiri    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

Modal Usaha Rp5 Juta, 11 Keluarga di Pariaman Didorong Lebih Mandiri
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di ruang rapat Wali Kota Pariaman, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga kini mendapat tambahan dorongan bagi 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pariaman. Melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), mereka menerima bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga untuk mengembangkan usaha dan membangun kemandirian ekonomi.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di ruang rapat Wali Kota Pariaman, Senin (16/11/2026). Penyerahan ini menjadi salah satu upaya mendorong keluarga penerima manfaat agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha produktif.

Program PPSE merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dirancang sebagai stimulus penguatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Melalui dukungan modal usaha, para penerima diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan rintisan usaha yang telah dijalankan maupun memperkuat kegiatan ekonomi produktif.

Sasaran program ini adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 dan berada pada usia produktif. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan dukungan agar memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara bertahap.

Bagi 11 keluarga penerima di Kota Pariaman, bantuan sebesar Rp5 juta tentu bukan sekadar tambahan modal. Dana tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperbesar skala usaha, menambah kebutuhan produksi, memperbaiki pengelolaan usaha, hingga membuka peluang pendapatan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Yota Balad menyampaikan apresiasi atas tersalurnya bantuan PPSE kepada masyarakat. Ia berharap bantuan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menjadi awal bagi penerima untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Yota juga mengingatkan agar bantuan yang diterima digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, modal usaha tersebut harus dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, bukan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari.

"Bantuan stimulus ini adalah langkah awal agar bapak dan ibu bisa lebih berdaya secara ekonomi. Gunakanlah bantuan ini murni untuk mengembangkan usaha yang sudah dirintis, bukan untuk kebutuhan konsumtif," pesannya.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Pariaman berharap 11 KPM penerima bantuan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal. Sebab, keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi bukan hanya diukur dari bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola modal, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan perlahan mencapai kemandirian ekonomi keluarga. (R/at)

Padang Siapkan Smart Gereja, Perluas Pembinaan Keagamaan Generasi Muda    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Sumatera Barat di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Sumatera Barat di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kesempatan yang sama dalam memperoleh pembinaan keagamaan bagi generasi muda menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Tidak hanya melalui masjid dan musala, pemerintah daerah kini membuka peluang menghadirkan program pembinaan serupa bagi umat Kristen melalui gereja sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter.

Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Sumatera Barat di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi agar pembinaan generasi muda dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama.

Fadly Amran menyambut baik rencana PGIW Sumbar mengembangkan program yang mengadopsi semangat Smart Surau. Menurutnya, gereja juga dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, membangun karakter, serta membimbing anak-anak dan remaja dalam lingkungan yang positif.

Ia menjelaskan, Smart Surau merupakan salah satu Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang yang selama ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan karakter dan keagamaan generasi muda melalui masjid dan musala. Program tersebut memiliki sejumlah kegiatan, di antaranya Subuh Mubarakah, penyediaan ruang digital dan Wi-Fi gratis, Remaja Masjid Reborn, serta Program 3T yang meliputi Tahsin, Tafsir, dan Tahfiz.

Melihat manfaat pendekatan pembinaan tersebut, Fadly menilai gagasan PGIW Sumbar layak dibahas lebih lanjut. Pemerintah Kota Padang, katanya, terbuka untuk mendukung pengembangan konsep maupun penamaan program, termasuk kemungkinan menggunakan nama Smart Gereja atau Smart Rumah Ibadah.

“Silakan dibahas, kita siap mendukung. Silakan pikirkan nama dan jenis kegiatan yang bagus untuk program ini. Prinsipnya, kita ingin seluruh anak-anak di Kota Padang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembinaan keagamaan,” ungkap Fadly.

Bagi Pemko Padang, inisiatif ini bukan sekadar pengembangan kegiatan keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang inklusif. Melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen keagamaan, pembinaan generasi muda diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan toleransi, kerukunan, dan keharmonisan antarumat beragama.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGIW Sumatera Barat, M. Siringoringo, menyampaikan pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan bersama pimpinan gereja untuk menyamakan persepsi. Pembahasan tersebut mencakup konsep pelaksanaan, pendataan gereja anggota PGIW, rumah ibadah, hingga jumlah anak-anak dan siswa yang berpotensi menjadi sasaran program.

“Kami akan melakukan pendataan terhadap jumlah gereja anggota-anggota PGIW, rumah ibadah, serta anak-anak atau siswa yang akan menjadi sasaran program. Saat ini, pembinaan pastoral bagi anak-anak telah berjalan dengan jumlah peserta sekitar seribuan orang,” jelasnya.

PGIW Sumbar berharap rencana tersebut dapat membuka akses yang setara bagi anak-anak dari berbagai latar belakang agama untuk memperoleh fasilitas dan kegiatan pembinaan keagamaan yang difasilitasi pemerintah. Jika terwujud, inisiatif Smart Gereja atau Smart Rumah Ibadah berpotensi menjadi langkah baru Kota Padang dalam merawat keberagaman, sekaligus memastikan pembinaan karakter generasi muda tumbuh melalui ruang-ruang keagamaan yang hidup dan terbuka. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

M Khudri: Tiga Alasan Kuat Mr Assaat Layak Jadi Pahlawan Nasional    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

M Khudri: Tiga Alasan Kuat Mr Assaat Layak Jadi Pahlawan Nasional
Seminar Nasional pengusulan Mr Assaat sebagai Pahlawan Nasional, di Hotel Daima, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Emi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Perjuangan mengantarkan Mr Assaat Datuk Mudo menjadi Pahlawan Nasional dinilai sudah memiliki landasan yang kuat. Bukan hanya dari sisi sejarah dan kajian akademik, tetapi juga dari kontribusi nyata tokoh asal Sumatera Barat itu dalam perjalanan panjang pembentukan bangsa Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan M Khudri, peserta Seminar Nasional pengusulan Mr Assaat sebagai Pahlawan Nasional, di Hotel Daima, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Senin (16/11/2026).

Mewakili insan pers dari PWI Sumbar, Khudri menyampaikan bahwa sudah cukup banyak alasan yang mendukung pengusulan Mr Assaat. Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Agam periode 2011–2017 itu menilai, negara perlu memberikan pengakuan atas jasa dan pengabdian Mr Assaat yang memiliki peran penting dalam sejarah Republik Indonesia.

Menurut Khudri, setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa Mr Assaat pantas memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Alasan pertama adalah kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 1949–1950, ketika Indonesia berada dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), sebelum kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. "Beliau bukan hanya pejabat, tapi Presiden RI yang sah pada masa itu," tegas Khudri.

Alasan kedua berkaitan dengan perjalanan perjuangan dan pengabdian Mr Assaat dalam mempertahankan serta membangun Indonesia. Kiprahnya tidak terlepas dari keterlibatan dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), perjuangan kemerdekaan, hingga kontribusinya dalam dunia pendidikan, termasuk pada masa awal berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM). Bagi Khudri, rekam jejak tersebut memperlihatkan besarnya peran Mr Assaat dalam perjalanan bangsa.

Sementara itu, alasan ketiga menyangkut kelengkapan administrasi dan pembuktian sejarah. Khudri mengingatkan keluarga bersama pemerintah daerah, mulai dari Kabupaten Agam hingga Provinsi Sumatera Barat, agar memastikan seluruh persyaratan pengusulan terpenuhi. Dokumen yang diperlukan antara lain kajian sejarah kritis, dokumentasi, tanda jasa, foto, bukti penggunaan nama Mr Assaat pada gedung maupun jalan, serta surat dukungan dari keluarga, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

"Kiprah Assaat luar biasa dan berkontribusi besar untuk pembentukan dan pembangunan bangsa Indonesia," ujar Khudri. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memperkuat sinergi agar perjuangan mengusulkan Mr Assaat tidak berhenti pada kegiatan seminar, melainkan berlanjut melalui proses penelitian, pengkajian dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seminar Nasional tersebut merupakan bagian dari upaya menelusuri dan mengkaji rekam jejak Mr Assaat Datuk Mudo, mulai dari aktivitas pergerakan pelajar Sumatra di Batavia pada dekade 1920-an hingga kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan keluarga Mr Assaat, anggota DPRD Sumbar H Rafdinal, S.H., M.H., serta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Kepala Dinas Sosial Sumbar, Drs. Syaifullah, M.M., menjelaskan seminar menghadirkan sejumlah sejarawan dan pejabat terkait. Sesi pertama menghadirkan Sejarawan sekaligus Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, dan Ketua MSI Cabang Sumbar, Prof. Dr. Sudarman, M.A., dengan moderator Emil Mahmudsyah. Pada sesi kedua, tampil Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos RI, Dr. Salahuddin Yahya, M.Si., bersama Sejarawan sekaligus Wakil Ketua I MSI Pusat, Dr. Wannofri Samry, M.Hum., dengan moderator Yose Hendra.

Syaifullah melalui staf Dinsos Sumbar, Hj. Giatri Sukseleni, menyebut peserta seminar berasal dari beragam kalangan, mulai dari akademisi, tenaga pendidikan, pelajar, mahasiswa, insan pers, penulis hingga pemerhati sejarah. Seluruh masukan diharapkan memperkaya kajian dan memperkuat dokumen pengusulan. Sebab, salah satu tahapan penting dalam proses pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah hasil penelitian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Dengan dukungan kajian sejarah yang kuat serta kelengkapan administrasi, harapan agar jasa Mr Assaat memperoleh pengakuan negara semakin terbuka. (*) 

Laporan: Emil Mahmud
Editor: Zamri Yahya, WU

Wali Kota dan Wawako Solok Turun Langsung, Beri Semangat Kafilah MTQ ke-42    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

Wali Kota dan Wawako Solok Turun Langsung, Beri Semangat Kafilah MTQ ke-42
Kehadiran Wali Kota Solok bersama Wakil Wali Kota Solok menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para peserta yang sedang berlomba, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Oktryoni) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Suasana Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-42 Tingkat Kota Solok terasa semakin istimewa. Di tengah kesibukan para kafilah mempersiapkan penampilan terbaik, kehadiran Wali Kota Solok bersama Wakil Wali Kota Solok menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para peserta yang sedang berlomba, Senin (16/11/2026).

Kedua pimpinan daerah itu turun langsung ke sejumlah masjid yang menjadi pusat perlombaan. Mereka tidak hanya memantau jalannya kompetisi, tetapi juga menyempatkan diri menyapa para qari dan qariah, melihat suasana perlombaan, serta memberikan dukungan kepada peserta yang tengah berjuang membawa nama kecamatan masing-masing.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan MTQ bukan sekadar agenda seremonial pemerintah daerah. Ada perhatian terhadap proses pembinaan generasi Qur’ani yang perlu terus dijaga. Kehadiran pimpinan daerah di tengah peserta menjadi pesan bahwa kemampuan membaca dan memahami Al-Qur’an merupakan bagian penting dari pembangunan karakter masyarakat.

Bagi para kafilah, dukungan secara langsung tentu memiliki arti tersendiri. Di balik setiap penampilan, ada proses belajar, latihan, ketekunan, dan persiapan panjang. Mereka tidak hanya dituntut menunjukkan kemampuan terbaik, tetapi juga menjaga ketenangan, kepercayaan diri, dan sportivitas selama mengikuti perlombaan.

Wali Kota Solok menegaskan, MTQ memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Kegiatan ini merupakan ruang untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

"Keberhasilan pelaksanaan MTQ tidak hanya diukur dari siapa yang keluar sebagai juara, melainkan sejauh mana kegiatan ini mampu melahirkan generasi Qur’ani yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam bermasyarakat," ujar Wali Kota.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati dalam MTQ tidak berhenti pada raihan prestasi. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an diharapkan tumbuh menjadi pedoman dalam bersikap, membangun hubungan sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia.

Pemerintah Kota Solok berharap, pelaksanaan MTQ ke-42 mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya mahir membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan ajarannya. Pembinaan melalui kegiatan keagamaan seperti ini diharapkan terus berlanjut sehingga kecintaan terhadap Al-Qur’an tidak hanya tumbuh saat perlombaan berlangsung.

Dengan turun langsung ke lokasi perlombaan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok ingin memastikan bahwa MTQ menjadi lebih dari sekadar panggung mencari pemenang. Dari masjid-masjid tempat perlombaan berlangsung, diharapkan tumbuh semangat membumikan Al-Qur’an dan memperkuat identitas Kota Solok sebagai masyarakat yang religius, beriman, dan berakhlak mulia. (80)

Parkir Pasar Raya Padang Dibidik Lebih Modern, Potensi Retribusi Capai Rp357 Juta    
Senin, November 16, 2026

On Senin, November 16, 2026

audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wajah Pasar Raya Padang perlahan diarahkan menuju pengelolaan yang lebih modern. Di tengah proses revitalisasi, Pemerintah Kota Padang mulai membangun ekosistem digital untuk membenahi tata kelola pasar, termasuk sistem parkir yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi awal penjajakan kerja sama modernisasi pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII melalui penerapan sistem pembayaran dan pencatatan transaksi secara digital.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, pengelolaan fasilitas publik dan sumber pendapatan daerah membutuhkan sistem yang mampu menghadirkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.

"Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city)," ujarnya.

Menurut Fadly, digitalisasi tidak boleh berhenti pada urusan parkir semata. Ia menginginkan sistem yang dibangun nantinya terintegrasi dengan berbagai sumber pendapatan lainnya, seperti sewa tempat usaha, retribusi, dan layanan pengelolaan pasar. Dengan pencatatan transaksi yang lebih tertata, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat pengawasan keuangan daerah.

"Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan," tegasnya. Ia juga meminta Dinas Perdagangan mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif agar penerapannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pedagang, pengunjung, dan masyarakat.

Dari hasil pengecekan kondisi lapangan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengungkapkan bahwa potensi retribusi parkir Pasar Raya Fase VII diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun dengan kapasitas eksisting 319 kendaraan. Sementara itu, potensi retribusi pengelolaan gedung diperkirakan mencapai Rp800 juta per tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang peningkatan pendapatan apabila pengelolaan dilakukan secara tertib dan terukur.

Area Manager BSI yang membawahi seluruh cabang di Sumatera Barat, Hadi Wijaya Arifin, menyambut baik penjajakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa BSI memiliki berbagai platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, mulai dari integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, hingga layanan transaksi digital lainnya. BSI juga mengapresiasi kepercayaan Pemko Padang dalam menjajaki modernisasi pengelolaan Pasar Raya.

Fizlan menjelaskan, dukungan BSI juga diberikan melalui dana CSR berupa perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital, khususnya untuk Fase VII yang mencakup area basement, lantai satu, hingga rooftop. Pemko Padang berharap sistem tersebut dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan selanjutnya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya. Audiensi ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri Noferi, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Sani. (*)