BentengSumbar.com

Novra Nurman Pimpin PWI Pasaman, Widya Navies Soroti Hal Penting yang Menentukan Kualitas Wartawan

Novra ditetapkan dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Pasaman yang berlangsung di Kantor PWI Sumbar, Jalan Bagindo Azischan 8A, Kota Padang, Sabtu (24/10/2026). (Fotdok: Emil).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, menegaskan pentingnya rekomendasi ketua PWI kabupaten/kota bagi calon anggota yang ingin mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK). Penegasan ini menjadi pesan penting bagi penguatan organisasi, sekaligus memastikan setiap calon anggota memahami tanggung jawab profesi dan aturan yang berlaku di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Widya Navies menyusul terpilihnya Novra Nurman secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Pasaman periode 2026–2029. Novra ditetapkan dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Pasaman yang berlangsung di Kantor PWI Sumbar, Jalan Bagindo Azischan 8A, Kota Padang, Sabtu (24/10/2026). Kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas wartawan di Kabupaten Pasaman.

Konferkab PWI Pasaman diikuti dua kandidat, yakni Suci Murtia dan Novra Nurman, yang sebelumnya dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan. Dinamika konferensi menguat saat pleno III membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya yang disampaikan Ketua PWI Pasaman terdahulu, Hendra Syahputra. Setelah itu, konferensi memasuki pleno IV dengan agenda pemilihan ketua untuk masa bakti tiga tahun ke depan.

Menjelang pemilihan, panitia memberikan kesempatan kepada kedua kandidat untuk bermusyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses tersebut, Suci Murtia menyatakan mundur dari pencalonan dengan alasan domisili tetapnya bukan di Kabupaten Pasaman, meskipun dirinya merupakan anggota PWI dan berasal dari daerah tersebut. Setelah Suci mengundurkan diri, Novra Nurman menjadi satu-satunya kandidat dan akhirnya terpilih secara aklamasi melalui sidang yang dipimpin Hendra Syahputra bersama Oki dan Nef.

Usai terpilihnya ketua baru, Widya Navies menekankan bahwa pekerjaan utama kepengurusan bukan sekadar menjalankan roda organisasi, melainkan membangun kebersamaan dan menjaga kepercayaan anggota. Ia berharap PWI Pasaman mampu menjadi organisasi yang solid, profesional, dan berintegritas. Menurut Widya, kekompakan merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan dunia jurnalistik sekaligus memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas wartawan.

Widya juga mengingatkan bahwa proses penerimaan anggota baru harus berjalan sesuai ketentuan organisasi. Rekomendasi ketua PWI kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam proses menuju OKK, sehingga calon anggota memperoleh pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, etika, serta aturan keorganisasian. Penegasan ini menempatkan OKK bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun wartawan yang memahami profesionalisme dan tanggung jawab kepada publik.

Bagi kepengurusan PWI Pasaman yang baru, pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus arah kerja untuk periode 2026–2029. Novra Nurman diharapkan mampu merawat persatuan di antara wartawan, memperkuat komunikasi internal, serta memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan anggota. Soliditas organisasi dinilai penting agar PWI dapat menjalankan perannya secara konsisten dalam mendorong praktik jurnalistik yang berkualitas di daerah.

Selain penguatan keanggotaan, peningkatan kompetensi wartawan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik juga menjadi pekerjaan penting. Organisasi diharapkan mampu mendorong anggotanya menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Dengan kepemimpinan baru, PWI Pasaman memiliki kesempatan untuk memperkuat pembinaan anggota sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan.

Terpilihnya Novra Nurman secara aklamasi menutup rangkaian Konferkab PWI Pasaman dengan harapan baru bagi perjalanan organisasi tiga tahun mendatang. Namun, sebagaimana ditekankan Widya Navies, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi ketua, tetapi juga oleh kekompakan pengurus, kualitas anggota, serta konsistensi menjalankan aturan profesi. Pesan tentang rekomendasi dan OKK pun menjadi pengingat bahwa penguatan PWI harus dimulai dari proses keanggotaan yang tertib, pembinaan yang berkelanjutan, dan komitmen menjaga profesionalisme wartawan. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, Oktober 25, 2026

Tarmizi Ismail Buka Sosialisasi KAN Nanggalo, Pemko Padang Perkuat Pelestarian Adat Minangkabau

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

Sosialisasi Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo di Kantor KAN Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Minggu (25/10/2026). (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Pesan tersebut mengemuka saat dirinya membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo di Kantor KAN Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Minggu (25/10/2026).

Kehadiran Tarmizi Ismail mewakili Pemerintah Kota Padang sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan lembaga adat di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman tentang peran KAN serta menjaga agar nilai-nilai adat tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tarmizi menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif KAN Nanggalo yang konsisten menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau. Ia berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Padang yang lebih baik, maju, dan bermarwah.

Menurutnya, sosialisasi adat ini merupakan bagian dari program strategis lima tahunan Pemerintah Kota Padang untuk mengawal visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari Program Unggulan (Progul) Sinergi Nagari yang mendorong keterlibatan pemerintah dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.

Dukungan terhadap lembaga adat turut diperkuat melalui pengesahan revisi peraturan daerah yang menjadi pedoman sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Langkah ini diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat agar pelestarian budaya berjalan seiring dengan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Ketua KAN Nanggalo, H. Rustam R. Malin Sutan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atas perhatian dan pendampingan terhadap lembaga adat. “Kami dari Kerapatan Adat Nagari mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang, khususnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat aktif memberikan panduan,” ujarnya.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah dalam membantu ninik mamak dan pengurus KAN menjalankan peran adat di tengah masyarakat. Sinergi yang terbangun diharapkan semakin menyemangati ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai untuk menjaga filosofi “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” sebagai landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri jajaran pengurus KAN Nanggalo, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, serta unsur ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian adat membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga adat, melainkan juga pemerintah dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Tarmizi Ismail bersama KAN Nanggalo mendorong agar hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat terus terpelihara secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, nilai-nilai adat Minangkabau diharapkan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kota Padang yang maju, berbudaya, dan bermarwah. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, Oktober 25, 2026

Yota Balad Raih Penghargaan IJTI, Pariaman Diakui Inspiratif Tangani Bencana Hidrometeorologi

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, menyerahkan penghargaan kepada Yota Balad di Whiz Prime Hotel, Kota Padang, Sabtu malam (24/10/2026). (Fotdok: Armaidi).

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam menghadapi bencana hidrometeorologi mendapat pengakuan dari kalangan jurnalis televisi. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, meraih penghargaan kategori Pemerintah Daerah Inspiratif dalam Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat yang diberikan Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan bencana.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, kepada Yota Balad di Whiz Prime Hotel, Kota Padang, Sabtu malam (24/10/2026). Penyerahan berlangsung setelah kegiatan IJTI Talkshow bertema “Peran CSR Instansi/Lembaga/Perusahaan Swasta dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Sumbar” yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman bencana.

Pengakuan dari IJTI Sumbar ini menempatkan upaya penanggulangan bencana sebagai salah satu aspek penting dalam kepemimpinan daerah. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana datang, tetapi juga membutuhkan perencanaan, mitigasi, serta koordinasi yang terarah.

Dalam pemaparannya pada talkshow tersebut, Yota Balad mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki cetak biru tata kelola kebencanaan. Dokumen itu diwujudkan melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2026–2030 dan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pariaman.

“Alhamdulillah, kami di Pemerintah Kota Pariaman telah mempunyai blueprint tata kelola kebencanaan dengan membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2026–2030 dan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pariaman,” ujar Yota Balad.

Keberadaan RPB dan KRB menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan untuk menyusun arah kebijakan dan langkah penanganan berdasarkan risiko bencana. Perencanaan yang matang diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.

Yota Balad juga menegaskan pentingnya menjadikan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama. Dalam forum IJTI Talkshow, keterlibatan instansi pemerintah, lembaga, dan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menjadi salah satu isu yang dibahas. Sinergi lintas sektor diperlukan agar dukungan terhadap penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

Pemberian penghargaan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Ancaman bencana hidrometeorologi membutuhkan langkah antisipatif yang konsisten, mulai dari perencanaan, edukasi masyarakat, hingga koordinasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, penghargaan bukan hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga keberlanjutan upaya pengurangan risiko bencana.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan IJTI Sumbar setelah organisasi itu menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V. Dalam musda tersebut, Defri Mulyadi, yang akrab disapa Imung, kembali terpilih sebagai Ketua IJTI Sumbar. Momentum ini mempertemukan peran dunia jurnalistik dan pemerintah daerah dalam mendorong perhatian publik terhadap isu kebencanaan.

Bagi Pemerintah Kota Pariaman, penghargaan kategori Pemerintah Daerah Inspiratif ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat tata kelola kebencanaan, menjalankan perencanaan yang telah disusun, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi berjalan secara berkelanjutan sehingga masyarakat semakin siap menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. (*)

Pewarta: Armaidi

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, Oktober 25, 2026

Bupati Solok Lantik 58 Kepala Sekolah dan 45 Pejabat, Mutu Pendidikan Jadi Sorotan

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

Pelantikan yang berlangsung di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok itu dipimpin langsung Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Fotdok: Okryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Solok kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 45 pejabat struktural serta 58 kepala sekolah tingkat SD dan SMP, Sabtu (24/10/2026). Pelantikan yang berlangsung di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok itu dipimpin langsung Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari 45 pejabat struktural yang dilantik, komposisinya terdiri atas satu pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 11 pejabat administrator atau Eselon III, serta 33 pejabat pengawas atau Eselon IV. Sementara itu, pelantikan 58 kepala sekolah menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Solok semakin berkualitas.

Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Rosmadely, SKM., M.Biomed., yang dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Pada jenjang administrator, sejumlah posisi strategis juga diisi, di antaranya Aditya Nugraha, S.STP., M.Si., sebagai Camat Bukit Sundi; Budi Erman, S.Kep., sebagai Camat Gunung Talang; serta Firdaus, S.T., M.T., sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR.

Perubahan jabatan juga menyentuh sektor perencanaan pembangunan, kebencanaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, koperasi, hingga pengelolaan pendapatan daerah. Di antaranya, Riswandi Bahaudin, A.P., M.Sos., dipercaya sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda, Febrian Yurismanto, S.T., sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, serta Hendri Usman, M.Pd., sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Disdikpora.

Pada tingkat pengawas, para pejabat ditempatkan di berbagai perangkat daerah dan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administrasi pemerintahan. Penempatan tersebut mencakup bidang ketertiban umum, pelayanan administrasi, perencanaan dan keuangan, perpajakan daerah, transportasi, perumahan, serta pemberdayaan perempuan. Rotasi ini menuntut setiap pejabat segera menyesuaikan diri dengan tugas, target kerja, dan kebutuhan pelayanan di unit masing-masing.

Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menunjukkan integritas, profesionalisme, serta komitmen nyata dalam mendorong perubahan dan kemajuan Kabupaten Solok.

“Jabatan ini adalah amanah yang berisikan tanggung jawab besar untuk membawa perubahan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Solok ke depan. Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas, profesional, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Jon Firman Pandu.

Perhatian khusus juga diberikan kepada 58 kepala sekolah yang baru dilantik. Bupati mengingatkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki peran penting dalam membangun lingkungan belajar yang berkualitas, meningkatkan kompetensi peserta didik, serta mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing pada masa mendatang. Karena itu, kepala sekolah diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi dan peningkatan mutu pembelajaran.

“Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan demi melahirkan generasi Kabupaten Solok yang unggul dan berdaya saing di masa mendatang,” ujarnya. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kedisiplinan, serta kerja sama seluruh unsur sekolah dan pemangku kepentingan.

Menutup sambutannya, Jon Firman Pandu mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pejabat dan kepala sekolah yang menerima amanah baru. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja bersama dan bergerak searah untuk mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih baik dan maju. Pelantikan ini selanjutnya diharapkan diikuti dengan kinerja terukur, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan mutu pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, Oktober 25, 2026

Jalan Rusak Jadi Perhatian, Malvi Hendri Pastikan PUPR Padang Lakukan Patching Bertahap

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Malvi Hendri bersama jajaran Dinas PUPR dalam menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan. (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, terus mendorong pemeliharaan infrastruktur jalan demi menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pada Minggu (25/10/2026), Dinas PUPR Kota Padang melakukan penambalan atau patching jalan di kawasan Tanjung Aur, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Simpang Maut, Kelurahan Tabing, Kecamatan Koto Tangah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Malvi Hendri bersama jajaran Dinas PUPR dalam menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan. Penanganan dilakukan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan sehingga dapat membantu mengurangi gangguan perjalanan serta meningkatkan kenyamanan pengendara yang melintas di kawasan tersebut.

Malvi Hendri menjelaskan, pemeliharaan jalan merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Kerusakan pada permukaan jalan perlu ditangani agar tidak terus mengganggu mobilitas masyarakat, baik pengendara sepeda motor maupun pengguna kendaraan roda empat.

“Penanganan dilakukan melalui penambalan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan. Langkah ini merupakan bagian dari pemeliharaan agar kondisi infrastruktur jalan tetap berfungsi dengan baik serta aman dan nyaman dilalui masyarakat,” ujar Malvi Hendri.

Menurutnya, kegiatan patching bukan sekadar memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi infrastruktur yang digunakan masyarakat setiap hari. Jalan yang terpelihara dengan baik diharapkan dapat mendukung kelancaran perjalanan warga, aktivitas ekonomi, serta berbagai kegiatan sosial di Kota Padang.

Penanganan di Tanjung Aur, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Simpang Maut, Kecamatan Koto Tangah, menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan dilakukan di sejumlah kawasan secara bertahap. Dinas PUPR terus berupaya menyesuaikan penanganan dengan kondisi kerusakan yang ditemukan agar pekerjaan pemeliharaan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Malvi Hendri menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan membutuhkan upaya berkelanjutan. Karena itu, Dinas PUPR Kota Padang terus berupaya melakukan penanganan terhadap titik-titik jalan yang memerlukan perbaikan, dengan tujuan menjaga kualitas infrastruktur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya melakukan penanganan jalan secara bertahap dan berkelanjutan. Harapannya, kondisi jalan yang semakin baik dapat menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan,” tuturnya.

Melalui pemeliharaan jalan tersebut, Dinas PUPR Kota Padang di bawah koordinasi Malvi Hendri berupaya memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk mendukung mobilitas warga. Perbaikan di Tanjung Aur dan Simpang Maut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas jalan serta mewujudkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Padang. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, Oktober 25, 2026

Dunia Terperanjat! Langkah Berani Mojtaba Khamenei Menuntut Ganti Rugi AS Guncang Peta Politik Global

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

Langkah spektakuler kembali diambil oleh Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Langkah spektakuler kembali diambil oleh Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Dalam pergerakan geopolitik yang mengejutkan banyak pihak, Mojtaba menggelar pertemuan strategis dengan Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, guna merumuskan langkah hukum internasional menuntut ganti rugi atas dampak konflik dan sanksi dari Amerika Serikat serta sekutunya. Keberanian ini langsung menyita perhatian dunia dan memicu gelombang diskusi hangat di kawasan Timur Tengah.

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi sinyal kuat bahwa rezim baru Teheran tidak main-main dalam menegakkan keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsanya. Melalui koordinasi erat bersama lembaga peradilan tertinggi, Iran menegaskan komitmennya untuk menghitung secara rinci seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang dialami rakyat akibat tekanan global selama beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya berfokus pada langkah diplomasi dan gugatan hukum luar negeri, pembicaraan ini juga menjadi ajang penguatan konsolidasi internal Iran. Pemimpin baru tersebut bersama Ketua MA sepakat untuk memperketat kebijakan perlindungan hak-hak publik serta mengakselerasi program pemberantasan korupsi di dalam negeri demi menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Bagi AS dan sekutunya, langkah hukum yang dirancang Teheran ini menghadirkan tantangan diplomasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penuntutan kompensasi secara resmi dinilai para pengamat global sebagai manuver politik cerdas yang membalikkan narasi dinamika geopolitik, dari sekadar bertahan menjadi serangan balik yang terukur di panggung hukum internasional.

Keberanian Mojtaba Khamenei merangkul peradilan nasional untuk mengambil sikap tegas membawa harapan baru bagi publik Iran. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat rasa percaya diri masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang serba tidak pasti, sekaligus menunjukkan visi kepemimpinan yang progresif dan berani.

Melalui sinergi strategis antara pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan, Iran memamerkan kekuatan fondasi domestiknya yang makin solid. Penataan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang transparan dijadikan modal utama Teheran sebelum melangkah lebih jauh mengejar hak-haknya di forum Internasional.

Langkah berani ini juga membawa multiplier effect bagi pasar dan ekspektasi bisnis di kawasan. Kepastian hukum serta ketegangan geopolitik yang terarah membuat para pelaku ekonomi global mengamati dengan saksama potensi perubahan konstelasi perdagangan di kawasan Selat Hormuz dan sekitarnya.

Di sisi lain, publik internasional kini menantikan bagaimana respons konkret dari Washington dan lembaga hukum dunia terhadap manuver tuntutan ganti rugi tersebut. Apakah pergerakan ini akan bermuara pada meja negosiasi baru atau justru melahirkan era baru penegakan hukum internasional yang lebih dinamis?

Satu hal yang pasti, langkah tegas Mojtaba Khamenei bersama Mahkamah Agung Iran telah membuktikan bahwa era diplomasi baru telah dimulai. Bagi Anda yang ingin terus memantau perkembangan berita politik internasional terupdate dan tepercaya, pastikan untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di portal berita Suara Landak. (*)

Minggu, Oktober 25, 2026

Penerimaan Sektor ESDM Tembus Rp127 Triliun, Surplus PNBP Siap Tambal Defisit Subsidi BBM

BentengSumbar On Minggu, Oktober 25, 2026

.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa cadangan BBM nasional berada di atas standar minimum. (Fotdok: BPMI Setpres).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian ini disampaikan langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada di atas standar minimum. Khusus untuk stok Pertalite (subsidi), ketersediaannya dipastikan aman untuk 16 hingga 18 hari ke depan.

Terkait sempat terjadinya kendala pasokan di Bali, pemerintah meluruskan bahwa hal tersebut murni masalah distribusi akibat keterlambatan kapal dari Jawa Timur. Penanganan gerak cepat langsung dilakukan hingga stok di Bali kembali aman untuk 12 hari.

Guna memperkuat pengadaan energi secara jangka panjang, Presiden Prabowo telah meneken aturan baru terkait pembelian minyak mentah, BBM, dan LPG lewat skema antarpemerintah (G2G). Melalui Badan Layanan Umum, tata kelola impor kini dibuat jauh lebih transparan dan efisien.

Kabar baik lainnya datang dari sektor solar yang menunjukkan kemandirian semakin baik. Pemerintah memastikan impor solar jenis tertentu sudah berhasil dihentikan sepenuhnya, meski sebagian kecil solar jenis lain masih memerlukan pasokan luar negeri.

Di sektor kelistrikan, gangguan yang sempat terjadi di Batam dilaporkan telah teratasi dengan baik. Pemerintah berkomitmen menjaga keandalan jaringan agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati pasokan listrik yang stabil tanpa pemadaman bergilir.

Tidak hanya mengamankan pasokan, sektor energi dan sumber daya mineral juga mencatat performa gemilang dalam mendulang penerimaan negara. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode Januari–Oktober telah menyentuh angka Rp127,74 triliun.

Bahkan, pemerintah menargetkan lonjakan PNBP hingga Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal negara. Surplus sekitar Rp30 triliun dari target APBN ini disiapkan khusus untuk membantu menambal defisit pembiayaan subsidi BBM.

Kinerja positif turut dicetak oleh komoditas ekspor andalan seperti batu bara dan nikel. Menariknya, meskipun volume ekspor batu bara mengalami penurunan, nilai pendapatannya justru melonjak signifikan—membuktikan strategi hilirisasi dan nilai tambah berjalan optimal. (*)