BentengSumbar.com

Rabu, Februari 04, 2026

Reses, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Aspirasi Warga di Masjid Nurul Ibadah Kelurahan Tanah Sirah Nan XX

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM., melaksanakan kegiatan reses di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Rabu (4/2).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., melaksanakan kegiatan reses di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (4/2). Ratusan warga hadir untuk menyampaikan beragam aspirasi

Pada kesempatan itu, Muhidi mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji alih tekhnologi untuk pengelolaan sampah, karena permasalahan sampah telah menjadi isu nasional dan bahkan dunia. Ia meminta kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan tempat. "Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti akibatnya juga oleh kita. Saluran tersumbat dan menyebabkan banjir," kata Muhidi Rabu (4/2).

Muhidi menyinggung hal itu merespon usulan masyarakat Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang membutuhkan becak motor (bentor) untuk pengumpulan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Kebutuhan masyarakat terhadap Bentor tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Mardanis.

Di kelurahan tersebut, setidaknya butuh tiga Bentor untuk mengangkut sampah dari rumah ke TPS. "Di Kelurahan ini butuh tiga bentor Pak. Yang ada baru dua. Ada satu lagi kami Kanibalkan, tapi sering rusak," kata Mardanis.

Reses yang berlangsung di Masjid Nurul Ibadah, sejumlah usulan disampaikan masyarakat. Selain kebutuhan bentor, masyarakat juga menyampaikan usulan pengadaan ambulan di 13 mesjid yang ada di kelurahan tersebut. Selain itu, usulan tentang pendidikan di jenjang SMP. Muhidi menekankan, usulan yang disampaikan masyarakat diharapkan usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan sehingga bermanfaat dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Selain itu, Muhidi menyatakan komitmennya untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan sehat. Komitmen tersebut sudah dilaksanakan sejak awal di DPRD Provinsi Sumbar. Program tersebut melalui penataan lingkungan perumahan yaitu pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi. Selain fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, program ini berdampak terhadap peningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi area becek/berlumpur.

Bahkan jauh sebelum di DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi sudah menjalankan program tersebut saat di DPRD Kota Padang. Sejak di DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi sudah melaksanakan pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi di sejumlah tempat. Salah satunya di RW 09, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah.

Reses Ketua DPRD Provinsi Sumbar di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, diikuti 50 tokoh masyarakat. Reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Sumbar beelangsung delapan hari terhitung 2-9 Februari 2026. Reses bagi anggota dewan merupakan agenda wajib untuk menjaring, mendengar, dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, serta melaksanakan fungsi pengawasan. (*)

Rabu, Februari 04, 2026

160 Bundo Kanduang Kota Padang Sampaikan Aspirasi Kelembagaan kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat Reses di Rumdin

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Reses perseorangan masa sidang kedua Tahun 2025/202 di daerah pemilihannya Kota Padang di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Rabu (4/2/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Ratusan warga dari berbagai elemen terlihat hadir pada saat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Drs. H. Muhidi, MM., melaksanakan Reses perseorangan masa sidang kedua Tahun 2025/202 di daerah pemilihannya Kota Padang di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Rabu (4/2/2026).

Reses perseorangan tersebut berlangsung dialogis dan kondusif. Para peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan usulan dan masukan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumbar sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Pada kesempatan itu, sebanyak 160 Bundo Kanduang Kota Padang menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua DPRD Sumbar, Muhidi. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau, hingga pendidikan karakter generasi muda dan persoalan sosial di kawasan perkotaan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan dan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masukan tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat. “Aspirasi Bundo Kanduang memiliki nilai strategis karena mereka berperan sebagai penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Muhidi.

Muhidi juga menekankan peran penting Bundo Kanduang dalam memperkuat ketahanan keluarga serta membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya di tengah derasnya arus modernisasi.

Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kelembagaan. Ia menegaskan, organisasi Bundo Kanduang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar tetap mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Ia menyampaikan, Bundo Kanduang Kota Padang membutuhkan dukungan pendanaan operasional yang berkelanjutan, baik melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin, guna menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, serta pendidikan karakter di tengah masyarakat. Selain dukungan anggaran, ia juga menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam bagi anggota Bundo Kanduang. Menurutnya, hingga kini belum seluruh anggota memperoleh fasilitas tersebut secara merata, padahal seragam mencerminkan identitas, kekompakan, dan marwah organisasi adat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang Fauziah Zaini menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Bundo Kanduang yang sah, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Ia menilai, pengakuan tersebut akan memperkuat posisi Bundo Kanduang sebagai wadah utama pelestarian adat Minangkabau dan mencegah tumpang tindih dengan organisasi lain yang sejenis. Ia turut menyampaikan kebutuhan akan fasilitas sekretariat yang representatif. Menurutnya, keberadaan sekretariat sangat dibutuhkan sebagai pusat koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan program kerja organisasi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah provinsi terus melibatkan Bundo Kanduang dalam menjaga dan melestarikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Ia menilai, arus modernisasi dan munculnya berbagai organisasi sosial berpotensi menggerus nilai adat apabila pemerintah tidak memperkuat peran lembaga adat yang telah lama mengakar di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan Bundo Kanduang Kota Padang dan berkomitmen mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Rabu, Februari 04, 2026

Terungkap! Ribuan KK Korong Salisikan Terisolasi Akibat Jembatan Putus saat Reses Anggota DPRD Sumbar Endarmy

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Endarmy, melakukan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total bersama Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Rabu (4/2/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Endarmy terus berusaha memperjungkan daerah pemilihannya dengan menampung, mendata, dan memilih aspirasi masyarakat yang diperjungkan saat reses. Seperti kali ini, Endarmy, melakukan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total bersama Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Rabu (4/2/2026).

Pada reses itu, terungkap pembangunan kembali jembatan rajang di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dinilai mendesak. Jembatan tersebut roboh akibat derasnya aliran Sungai Batang Anai saat banjir bandang (galodo) pada Jumat, 28 November 2025. Sejak jembatan rajang tersebut ambruk, akses utama masyarakat terputus dan berdampak signifikan terhadap aktivitas sehari-hari warga. Jembatan itu sebelumnya menjadi penghubung vital antarpermukiman, termasuk jalur utama anak-anak menuju sekolah serta akses ekonomi masyarakat.

Endarmy menegaskan, keberadaan jembatan rajang sangat penting bagi mobilitas warga. Akibat terputusnya jembatan, para pelajar terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan harus menggunakan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu per perjalanan. “Jembatan ini sangat vital. Tanpa akses tersebut, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari,” ujar Endarmy.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat setempat juga kian terpuruk pascabencana. Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian sawah dan perkebunan, namun sebagian besar lahan mereka rusak dan hanyut diterjang banjir bandang. Menurut Endarmy, sedikitnya terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga di wilayah tersebut yang kini dapat dikatakan terisolasi akibat terputusnya akses penghubung. Karena itu, pembangunan kembali jembatan rajang dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. “Penanganannya harus segera. Jembatan rajang perlu dibangun kembali agar akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas ekonomi bisa pulih,” tegasnya.

Endarmy juga mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta berkomitmen memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah. Sementara itu, sejak jembatan putus, belum ada penangan jangka pendek untuk menunjang mobilitas warga, masyarakat pun berharap ada bantuan dari pihak-pihak terkait seperti TNI atau Polri dalam meringankan beban warga.

Sementara itu, perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Ia menegaskan, ASPILA mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah konkret untuk membangun jembatan permanen yang layak dan aman bagi masyarakat. “Kami berharap pembangunan jembatan ini menjadi prioritas. Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Azwar Anas juga mengapresiasi langkah Anggota DPRD Sumbar Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah. (*)

Rabu, Februari 04, 2026

KAMMI Sumbar Gelar Pelatihan Kepemimpinan, Perkuat Sinergi Program Pemko Padang

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Padang resmi membuka agenda pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut.

BENTENGSUMBAR.COM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Padang resmi membuka agenda pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut, yaitu Daurah Pemandu Madrasah KAMMI (DPMK) dan Training for Instructor (TFI). Kegiatan ini berlangsung di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta pada Rabu (4/2/2026).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi Asisten III Setda Kota Padang, Corri Saidan, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Ucik Masfania. Turut hadir jajaran pengurus PW KAMMI Sumatera Barat, Ketua Umum PD KAMMI Padang, serta instruktur dan kader KAMMI se-Sumatera Barat.

Ketua Umum PD KAMMI Padang, Jeni Mandala menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Ia juga merefleksikan peran nyata kader KAMMI yang sebelumnya terjun langsung dalam aksi kemanusiaan saat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dengan penyaluran bantuan mencapai lebih dari Rp110 juta. "DPMK dan TFI ini bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan kawah candradimuka untuk mencetak instruktur yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tema 'Alam Takambang Jadi Guru', kami ingin kader belajar dari alam untuk membina dengan hikmah," jelas Jeni Mandala.

Selain fokus pada pengkaderan internal, KAMMI juga melaporkan aksi nyata yang telah dilakukan selama masa pemulihan bencana di Sumatera Barat. Tercatat, KAMMI telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp110 juta kepada masyarakat terdampak, serta aktif dalam aksi bersih-bersih di berbagai titik.

Kegiatan dibuka secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan di bawah asrinya suasana Tahura Bung Hatta, yang sekaligus menjadi simbol kedekatan kader dengan alam sesuai dengan filosofi budaya Minangkabau: Adat Magato, Adat Mamakai, Syarak Mangatur.

Wali Kota Padang, Fadly Amran memberikan apresiasi tinggi terhadap KAMMI. Kegiatan DPMK dan TFI ini dinilai selaras dengan program unggulan Walikota kota "Padang Juara" dalam RPJMD 2025-2029 yang fokus pada peningkatan keterampilan atau skill kepemudaan. "Pemerintah Kota Padang tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk kader-kader KAMMI, untuk mewujudkan Padang sebagai kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya," ungkapnya.

Pihaknya menjadikan Padang sebagai kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya. "Untuk itu, kami butuh sinergi dari seluruh elemen, termasuk kader KAMMI, untuk melahirkan generasi yang cerdas, cermat, dan memiliki kedalaman spiritual," ujarnya

Peserta diharapkan tidak hanya unggul secara internal organisasi, tetapi juga mampu menjadi tokoh pemimpin (leadership) di ranah eksternal, baik dalam bidang pendidikan maupun sosial kemasyarakatan. "Melalui kegiatan di Tahura Bung Hatta ini, diharapkan lahir instruktur-instruktur baru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan karakter dalam membangun daerah," tegas fadly. (Defri/Viqi/Taufik)

Rabu, Februari 04, 2026

Cegah Aktifitas Galian C Ilegal, Polres Sergai Pasang Spanduk Imbauan Larangan di Bantaran Sungai Ular Perbaungan

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Wakapolres Kompol Dr. Rudy Candra, SH, MH., melakukan pemasangan spanduk imbauan larangan kegiatan Galian C di sepanjang aliran sungai yang berada di Bantaran Sungai Ular Dusun I Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan.

BENTENGSUMBAR.COM - Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu, SIK, MH., yang diwakilkan Wakapolres Kompol Dr. Rudy Candra, SH, MH., melakukan pemasangan spanduk imbauan larangan kegiatan Galian C di sepanjang aliran sungai yang berada di Bantaran Sungai Ular Dusun I Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (02/02/2026).

Pemasangan spanduk h

imbauan bekerja sama dengan Pemerintah daerah, BWS, dan Kepala desa.

Wakapolres Sergai Kompol Dr. Rudy Candra, SH, MH., melalui Kasihumas Polres Sergai Iptu LB. Manullang menjelaskan, bahwa Pemasangan spanduk dilakukan pada 3 titik di sepanjang sungai ular mulai dari pintu masuk sampai di lokasi yang diduga tempat terjadinya galian.

Imbauan juga dilakukan Pada saat pemasangan spanduk kepada kepala desa Citaman jernih & masyarakat sekitar agar secara bersama-sama untuk menolak dilakukannya kegiatan Galian C ilegal di sepanjang aliran sungai ular Kab. Sergai karena dapat menimbulkan bencana banjir bandang yg merugikan masyarakat," jelasnya.

Kegiatan ini menunjukkan kepenegakkan hukum oleh Kepolisian Khususnya Polres Sergai dalam Rangka menangani informasi masyarakat tentang adanya tambang ilegal galian C yang seringkali terjadi di tempat tersebut.

Polres Sergai juga melakukan rutinitas berpatroli di area galian C tersebut, dan akan secara rutin mengimbau kepala desa dan masyarakat sekitar agar menolak kegiatan galian C di sepanjang sungai ular juga Melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab. Satpol PP Kabupaten Sergai untuk dilakukannya upaya penegakan hukum.

Personil yang turun langsung diantaranya : Wakapolres Sergai/Dr.Rudi Chandra, SH, MH., Kasat Reskrim Polres Sergai AKP BINROD SITUNGKIR, SH, MH., Kapolsek Perbaungan AKP JAPRI SIMAMORA, SH, MH., Kasat Lantas AKP FAUZUL., Kasat Binmas AKP INJA KABAN, SH., Danramil Perbaungan Kapten ifn Aris., Kepala Desa Citaman Jernih Lian Lubis, Kabid penegak Perda Sat PP Misnardi, Kanit II Intelkam IPDA BOY J.SINAGA, S.H,.M.H., Personil Sat Intelkam 4 orang, Personil TNI 4 orang, Personil BWS 4 orang, serta LSM & wartawan. (*)

Pewarta: Herman Manurung

Rabu, Februari 04, 2026

Pemko Payakumbuh Pastikan Pelantikan dan Mutasi Pejabat Sesuai Aturan, BKPSDM Bantah Isu KKN

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Pemko Payakumbuh memastikan pelaksanaan pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemko Payakumbuh memastikan pelaksanaan pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga isu kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang berkembang tidak memiliki dasar.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan dan seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara,” kata Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi saat dikonfirmasi, Rabu (04/02/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan mutasi dan rotasi bertujuan meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik.

Proses tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi melalui penilaian menyeluruh terhadap jabatan yang memerlukan penyegaran.

Menurut Dafrul, pelaksanaan mutasi dan rotasi pejabat di Kota Payakumbuh mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, serta Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Terkait pengisian jabatan Inspektur Daerah, Dafrul memastikan seluruh proses dilaksanakan sesuai mekanisme seleksi dan ketentuan administratif yang dipersyaratkan, termasuk kelengkapan dokumen pendukung.

“Karena pejabat yang bersangkutan belum dua tahun bertugas di Pemko Payakumbuh, maka surat keterangan bebas hukuman disiplin dua tahun terakhir diperoleh dari instansi sebelumnya, yakni Pemerintah Kota Padangpanjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan seleksi terbuka hingga pelantikan telah memenuhi persyaratan, mulai dari izin Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, hingga pertimbangan dan persetujuan Gubernur Sumatera Barat.

Menanggapi isu pelantikan ASN yang pernah menjalani hukuman disiplin, Dafrul menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur secara ketat dalam regulasi yang berlaku.

“ASN yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan. Setelah masa hukuman selesai dan melalui evaluasi kinerja, ASN dapat kembali dilantik dalam jabatan,” katanya.

Sehubungan dengan adanya ASN yang mengundurkan diri, Dafrul menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh dalam menerapkan prinsip the right man on the right place melalui sistem merit.

“Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif antara kualifikasi dan kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, bukan berdasarkan faktor lain,” ujarnya.

Dafrul juga menjelaskan bahwa pelantikan pejabat yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh telah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh.

“Seharusnya yang melantik adalah Wali Kota. Namun karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota sedang berada di luar daerah mengikuti rapat koordinasi nasional bersama Presiden Prabowo, maka pelantikan dilaksanakan oleh Sekda atas izin Wali Kota,” katanya.

Menjawab pertanyaan terkait pelaksanaan pelantikan pada malam hari, Dafrul menyebutkan bahwa izin dari BKN telah terbit pada akhir Januari 2026 dan surat keputusan pengangkatan telah ditandatangani Wali Kota Payakumbuh pada 30 Januari 2026.

“Karena padatnya agenda pimpinan, pelantikan dilaksanakan pada awal Februari. Pelantikan ini tidak mendadak, sudah dijadwalkan pada 2 Februari dan kami bisa memastikan seluruh pejabat yang dilantik sudah menerima undangan baik secara softcopy melalui daring menggunakan aplikasi pesan instan Whatsapp maupun hardcopy yang langsung diterima oleh pejabat yang dilantik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan pada awal bulan dilakukan untuk menjaga kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah.

“Jika pelantikan dilakukan di pertengahan bulan, akan berpengaruh terhadap kinerja administrasi dan keuangan di OPD tempat pejabat tersebut bertugas,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pengendalian, Pemko Payakumbuh juga menerapkan digitalisasi manajemen ASN melalui layanan Integrated Mutasi (I-Mut) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) milik BKN.

“Penerapan I-Mut bertujuan memastikan seluruh proses pengangkatan, promosi, hingga mutasi ASN berjalan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN,” pungkasnya. (HM)

Rabu, Februari 04, 2026

SMP di Balai Gadang Perlu Ditambah, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa saat Reses Dapil

BentengSumbar On Rabu, Februari 04, 2026

Ratusan warga memadati reses daerah pemilihan (Dapil) Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa di Kota Padang, Rabu (4/2).

BENTENGSUMBAR.COM - Ratusan warga memadati reses daerah pemilihan (Dapil) Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa di Kota Padang, Rabu (4/2).

Bahkan, Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat tersebut dihadiri Kepala sekolah SD, SMP dan SMA, Ketua RT, RW Lurah, tokoh masyarakat, pengurus mesjid dan pemuda.

Beragam usulan disampaikan masyarakat yang hadir, termasuk Gedung SMP dinilai perlu ditambah untuk menampung siswa lulusan SD di kelurahan tersebut.

Kebutuhan tersebut dinilai perlu, selain menampung siswa lulusan SD juga dalam rangka meningkatkan sumbar daya manusia generasi muda dan mencerdaskan bangsa.

"Masyarakat Balai Gadang berharap ada penambahan sekolah, karena penduduknya sudah mulai ramai. Siswa lulusan SD disini banyak dan sudah selayaknya SMP ditambah untuk agar dapat menampung lulusan siswa SD di daerah ini," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhammad Iqra Chissa.

Iqra Chissa mengatakan, meningkatkan sumber daya manusia generasi muda dan mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, sejalan dengan Asta Cita Presiden RI

Iqra Chissa berupaya secara maksimal memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki di DPRD Provinsi Sumbar.

Pembangunan gedung SMP, satu dari sejumlah aspirasi yang ditampung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Iqra Chissa. Aspirasi lain, terkait pembangunan infrastruktur jalan seperti pengaspalan, pembangunan gedung serbaguna hingga penunjang peralatan bagi PSM agar pekerjaan dalam menginput data masyarakat lebih optimal. (*)