HEADLINE
Belajar Siaga Sebelum Bencana Datang, Wawako Pariaman Edukasi Siswa MTsN 2    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Belajar Siaga Sebelum Bencana Datang, Wawako Pariaman Edukasi Siswa MTsN 2
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, hadir memimpin apel sekaligus memberikan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di lingkungan sekolah. (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Bencana bisa datang tanpa mengetuk pintu. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Namun, satu hal yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri agar tidak panik dan mengetahui langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri. Pesan inilah yang ingin ditanamkan Pemerintah Kota Pariaman kepada para pelajar.

Suasana di MTsN 2 Pariaman, Selasa (17/11/2026), menjadi momentum penting bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat ancaman bencana sekaligus memahami cara menghadapinya. Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, hadir memimpin apel sekaligus memberikan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di lingkungan sekolah.

Di hadapan para siswa, Mulyadi menegaskan bahwa edukasi kebencanaan bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan bekal penting yang dapat menyelamatkan nyawa. Anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, bagaimana melindungi diri, serta ke mana harus mencari tempat aman.

"Kami datang ke sini dalam rangka memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana mempersiapkan diri dan menyelamatkan diri apabila terjadi bencana," ujarnya.

Menurut Mulyadi, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Sebab, bencana tidak pernah bisa dipastikan waktu kedatangannya. Ketika pengetahuan sudah tertanam, seseorang diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dan tidak larut dalam kepanikan saat menghadapi situasi darurat.

Karena itu, sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi. Setelah pemberian edukasi, para siswa juga dijadwalkan mengikuti simulasi kebencanaan yang dipandu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman. Melalui praktik langsung, siswa diharapkan lebih memahami tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi keadaan darurat.

"Kita tidak bisa mengetahui kapan bencana akan datang, tetapi kita harus selalu siap siaga untuk menghadapinya," ungkap Mulyadi, seraya mengingatkan pentingnya mengikuti arahan petugas saat simulasi berlangsung.

Kegiatan yang didampingi BPBD Kota Pariaman itu turut dihadiri Kepala MTsN 2 Pariaman, Nurul Hidayati Suhaimi, bersama jajaran sekolah. Selain mengajak siswa meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, Mulyadi juga memotivasi mereka agar terus bersemangat belajar dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui edukasi dan simulasi ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun budaya sadar bencana. Sebab, siswa yang memahami risiko, mengenali langkah penyelamatan, dan terbiasa bersikap tenang saat keadaan darurat merupakan bagian penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Gubernur Mahyeldi Dorong Optimalisasi Peran TTIC untuk Perkuat Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Gubernur Mahyeldi Dorong Optimalisasi Peran TTIC untuk Perkuat Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Melalui penguatan TTIC dan kerja sama perdagangan antardaerah, pemerintah diharapkan mampu memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang layak, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut mengangkat tema penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui optimalisasi TTIC dan kerja sama antardaerah.

Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi harus didukung sistem distribusi yang efektif dan terkoordinasi. TTIC perlu dioptimalkan untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan, sehingga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen dapat terjaga.

Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan petani dan peternak memperoleh harga jual yang wajar tanpa membebani masyarakat dengan harga pangan yang terlalu tinggi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat perdagangan antardaerah, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan harga. Mahyeldi mencontohkan distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga di daerah asal mengalami penurunan, serta pengiriman telur ayam dalam jumlah besar untuk membantu penyerapan hasil produksi.

Selain distribusi, penguatan produksi komoditas strategis juga menjadi perhatian. Mahyeldi menyebut ketersediaan cabai saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut perlu dikelola melalui penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas petani, termasuk optimalisasi fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota. Sementara untuk komoditas jagung, peningkatan produksi perlu didorong melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani.

Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, stok, data produksi, serta perkiraan waktu panen sebagai dasar membangun sistem peringatan dini. Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, termasuk dalam menjaga kelancaran distribusi BBM yang berpengaruh terhadap biaya transportasi pangan.

Menghadapi tahun 2027, Gubernur meminta setiap bupati dan walikota menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026. Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama antardaerah. Dengan perencanaan berbasis data, daerah surplus dapat dihubungkan lebih cepat dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram dalam paparannya menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun. Hingga minggu kedua November, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan. Potensi kenaikan cabai merah terutama berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, sedangkan cabai rawit menjadi perhatian di Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena pasokan yang mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga. Namun, kenaikan tarif angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan perjalanan pada akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten/kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar dengan 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.

Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, optimalisasi TTIC, dan kerja sama antardaerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran rantai pasok, melindungi kepentingan petani dan konsumen, serta mempertahankan stabilitas ekonomi daerah. (Adpsb/rmz/bud)

Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia
Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat. (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP Baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal tahun 2026 menjadi tonggak baru peradilan pidana di Indonesia. Kedua regulasi tersebut secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, hadirnya payung hukum di tingkat undang-undang tersebut dinilai tetap membutuhkan penyelarasan aturan teknis yang kuat di lapangan. Hal ini menjadi sorotan utama Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat.

Menurut Afriendi, sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan internal sendiri seperti Perpol, Perja, dan Perma. 

"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini. Namun di masa transisi ini, penyusunan peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga tetap mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim di lapangan," ujar Afriendi dalam keterangannya.

Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta ini menambahkan, ketentuan dalam KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat. Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak-hak korban agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menjadi jalan pintas penghentian perkara.

Rekam Jejak Praktisi dan Aktivis Hukum


Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia
Prosesi wisuda Doktor. (Fotdok: Ist). 

Gagasan pembaruan hukum yang diusung putra kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat ini lahir dari pengalaman panjangnya bersentuhan langsung dengan praktik penegakan hukum di masyarakat. Alumnus Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Imam Bonjol Padang ini mengawali kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa yang pernah menakhodai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat, serta aktif sebagai Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor hingga baru-baru ini dipercaya sebagai Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di dunia profesional, Afriendi merupakan pendiri firma hukum Afriendi Sikumbang & Associates Law Firm. Namanya kerap mencuat dalam berbagai penanganan perkara strategis, termasuk saat sukses mengawal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada sebagai Kuasa Hukum KPU kab/kota Sumatera Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain berkecimpung di dunia advokasi dan pernah mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat. Afriendi juga memiliki rekam jejak panjang di lembaga negara. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat periode 2014–2018, sebelum kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua KPID Sumatera Barat periode 2018–2022.

Berbekal kombinasi pengalaman sebagai advokat, mediator, akademisi, mantan komisioner lembaga negara, hingga pimpinan organisasi advokat di ibu kota, Dr. Afriendi Sikumbang berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan. (*)

Pascabencana, BPJS Kesehatan Jemput Bola, Warga Tanah Datar Kini Lebih Mudah Urus JKN    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Pascabencana, BPJS Kesehatan Jemput Bola, Warga Tanah Datar Kini Lebih Mudah Urus JKN
Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan MPP Peduli di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah upaya masyarakat bangkit dari dampak bencana, kemudahan mendapatkan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang tak kalah penting. Bukan hanya soal memulihkan rumah dan lingkungan, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan dasar, termasuk jaminan kesehatan, tetap terpenuhi. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan MPP Peduli di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (17/11/2026).

Melalui kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama sejumlah instansi, pelayanan publik kini didekatkan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh turut mengambil bagian dengan menghadirkan berbagai layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga warga tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus kebutuhan administrasi kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Haery Yasdi, mengatakan keberlanjutan akses terhadap jaminan kesehatan menjadi perhatian penting selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, masyarakat harus tetap mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi kepesertaan agar perlindungan kesehatan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Kehadiran BPJS Kesehatan melalui MPP Peduli menjadi salah satu upaya memastikan pelayanan tersebut tetap berjalan.

Tak tanggung-tanggung, BPJS Kesehatan menghadirkan tiga titik pelayanan sekaligus, yakni loket di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), tenda pelayanan, serta mobil BPJS Keliling. Strategi jemput bola ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mengurangi hambatan jarak dan waktu. Warga pun memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemudahan akses masing-masing.

Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kunjungan ke seluruh titik pelayanan. Beragam kebutuhan dilayani, mulai dari pengecekan status kepesertaan, pendaftaran, pemutakhiran dan perubahan data, informasi iuran, informasi fasilitas kesehatan, hingga konsultasi serta pengaduan. Bagi Haery Yasdi, kehadiran petugas di tengah masyarakat bukan sekadar membuka loket pelayanan, melainkan memastikan setiap peserta memperoleh kemudahan yang benar-benar dibutuhkan.

Upaya mendekatkan pelayanan tersebut juga terlihat dari capaian BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Hingga Oktober 2026, layanan tatap muka melalui kanal MPP telah dimanfaatkan lebih dari 322 peserta JKN. Sementara itu, melalui layanan BPJS Keliling, sebanyak 5.917 peserta telah mendapatkan pelayanan yang tersebar di 312 titik lokasi. Capaian ini menunjukkan pentingnya menghadirkan berbagai alternatif pelayanan agar masyarakat tidak selalu bergantung pada kantor cabang.

Di sisi lain, kemudahan juga terus diperkuat melalui layanan digital. Peserta JKN dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP maupun kartu JKN digital melalui Aplikasi Mobile JKN sebagai identitas kepesertaan ketika mengakses layanan kesehatan. Bahkan, masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen fisik akibat bencana tidak perlu khawatir karena identitas kepesertaan tetap dapat ditunjukkan melalui NIK maupun kartu digital. Haery juga mengingatkan peserta agar rutin memperbarui data dan memastikan status kepesertaan tetap aktif.

Kolaborasi lintas instansi menjadi kekuatan lain dalam kegiatan MPP Peduli. Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap hadir secara cepat, mudah, dan terintegrasi dalam situasi pascabencana. Hal senada disampaikan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Datar, Yessy Akmaliza. Kehadiran gerai Dukcapil bersama layanan BPJS Kesehatan memungkinkan masyarakat memperbarui data kependudukan sekaligus mengurus administrasi JKN tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Pada akhirnya, pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak-hak dasarnya. Melalui MPP Peduli, BPJS Kesehatan bersama Kementerian PANRB dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, praktis, dan mudah dijangkau. Masyarakat pun diimbau memastikan seluruh anggota keluarga terdaftar sebagai peserta JKN aktif, membayar iuran secara rutin, serta memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan agar perlindungan kesehatan tetap terjaga. (HM)

Buka Lomba Integrity Champions, Mahyeldi Ajak ASN Jadikan Integritas Budaya Kerja    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Buka Lomba Integrity Champions, Mahyeldi Ajak ASN Jadikan Integritas Budaya Kerja
Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai nilai atau slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Menurut Mahyeldi, peringatan HAKORDIA bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap aparatur negara. Pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai upaya menjaga masa depan bangsa dan daerah, sekaligus memastikan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik terpenuhi.

Ia mengingatkan, korupsi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyelewengan anggaran, misalnya, dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan bagi petani dan nelayan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas pelayanan dan pembangunan yang semestinya mereka terima.

“Korupsi juga merusak hal yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, program sebaik apa pun akan sulit berjalan. Pembangunan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya tumbuh dari integritas,” tegasnya.

Mahyeldi menambahkan, nilai-nilai antikorupsi sejatinya telah berakar dalam ajaran agama dan budaya Minangkabau. Prinsip amanah dalam ajaran Islam serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi landasan moral bagi ASN untuk menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Jabatan merupakan amanah, bukan hak istimewa, sementara kewenangan adalah titipan yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak selalu bermula dari tindakan besar. Kebiasaan menerima uang terima kasih atas layanan yang menjadi kewajiban, penyalahgunaan kewenangan, hingga manipulasi dalam pelaksanaan tugas merupakan perilaku yang dapat mengikis integritas apabila dibiasakan.

Karena itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan sistem digital, serta perbaikan pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel.

Terkait pelaksanaan Integrity Champions, Mahyeldi menjelaskan bahwa lomba tersebut dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi ASN untuk memperdalam pemahaman mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, benturan kepentingan dalam pengadaan, kewajiban pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor. Ia berharap peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi mampu menerapkan pengetahuan dan nilai integritas yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari.

“Kemenangan sejati bukan piala yang dibawa pulang, tetapi kemampuan membawa nilai integritas kembali ke ruang kerja masing-masing. Jadilah champion yang tidak hanya juara di atas panggung, tetapi juara dalam kejujuran dan keteladanan,” pesannya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika menyampaikan bahwa Integrity Champions merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur terhadap bahaya dan dampak korupsi sekaligus menanamkan sembilan nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Kegiatan tersebut diikuti 138 peserta, terdiri atas dua orang ASN dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar serta dua ASN dari Inspektorat kabupaten/kota se-Sumbar.

"Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif dalam kampanye antikorupsi melalui media kreatif agar pesan integritas dapat menjangkau masyarakat lebih luas,"ujar Andri

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap nilai-nilai antikorupsi semakin mengakar dalam budaya kerja ASN dan diwujudkan melalui tindakan nyata, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta semakin dipercaya masyarakat. (adpsb/rmz/bud)

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye: Basement Pasar Raya Harus Hidup, Pedagang Jangan Sekadar Dipindahkan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye: Basement Pasar Raya Harus Hidup, Pedagang Jangan Sekadar Dipindahkan
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., Selasa, 17 November 2026, memandang persoalan ini bukan semata-mata tentang kewajiban pedagang menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di jantung Kota Padang, ada sebuah denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar terpisahkan dari perjalanan masyarakatnya. Pasar Raya, tempat ribuan harapan bertemu dalam aktivitas perdagangan, kini kembali menghadapi pekerjaan besar. Menghidupkan Blok I dan II, khususnya kawasan basement, agar kembali menjadi ruang ekonomi yang ramai, nyaman, dan menjanjikan bagi para pedagang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., Selasa, 17 November 2026, memandang persoalan ini bukan semata-mata tentang kewajiban pedagang menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana menghadirkan suasana yang membuat pedagang merasa yakin dan masyarakat tertarik untuk datang. Sebab, sebuah pasar tidak akan hidup hanya karena kios-kiosnya terisi, tetapi karena ada aktivitas, transaksi, dan keramaian yang tumbuh di dalamnya.

Mastilizal Aye menyampaikan pandangan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penataan pedagang dan upaya menghidupkan kawasan perdagangan. Menurutnya, mendorong pedagang masuk ke basement Blok I dan II harus diiringi langkah nyata dari Pemerintah Kota Padang. Jangan sampai pedagang diminta berpindah, sementara daya tarik tempat berjualan belum dibangun secara maksimal.

Bagi Mastilizal Aye, pedagang kecil bukan sekadar bagian dari sebuah kebijakan penataan kota. Mereka adalah orang-orang yang menggantungkan kehidupan keluarga dari setiap rupiah hasil penjualan. Ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, anak-anak yang harus disekolahkan, serta masa depan yang diperjuangkan melalui lapak-lapak sederhana di Pasar Raya.

Karena itu, ia melihat perlunya strategi kreatif untuk mengubah basement Blok I dan II menjadi kawasan yang memiliki kehidupan. Salah satu gagasan yang dapat dilakukan adalah menghadirkan kegiatan keramaian secara rutin, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Basement tidak harus selalu dipandang sebagai ruang perdagangan biasa, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Bayangkan ketika hari libur tiba, kawasan basement dipenuhi aktivitas yang menyenangkan. Festival kuliner, bazar makanan tradisional, pameran produk UMKM, hingga pertunjukan seni dan kreativitas anak muda menjadi suguhan yang mengundang masyarakat untuk datang. Suasana yang semula lengang perlahan berubah menjadi ruang pertemuan antara pedagang, pembeli, dan pelaku ekonomi kreatif.

Gagasan menghadirkan keramaian itu bukan tanpa alasan. Mastilizal Aye mencontohkan bagaimana berbagai kegiatan besar di tempat lain mampu menarik banyak pengunjung melalui penyediaan ruang promosi, tenda-tenda pameran, serta agenda yang dikemas secara menarik. Mengapa kesempatan serupa tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali gairah perdagangan di basement Pasar Raya Padang?

Jika kegiatan semacam itu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, manfaatnya tentu dapat dirasakan para pedagang. Pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner atau menyaksikan kegiatan tertentu berpeluang mengenal berbagai produk yang dijual di sekitar kawasan tersebut. Dari sana, transaksi bisa tumbuh dan kesempatan usaha semakin terbuka.

Mastilizal Aye juga mengingatkan bahwa gagasan besar seperti ini membutuhkan keterlibatan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Diperlukan tim kreatif yang mampu merancang kegiatan, membangun promosi, serta menciptakan suasana yang membuat masyarakat memiliki alasan untuk kembali berkunjung. Penataan pasar tidak boleh berhenti pada urusan fisik bangunan, tetapi harus menyentuh kehidupan ekonomi di dalamnya.

Selain keramaian, kenyamanan juga menjadi perhatian penting. Basement harus tampil bersih, terang, tertata, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Pencahayaan yang memadai, petunjuk arah yang jelas, serta penataan kios yang teratur akan membantu menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan. Masyarakat perlu merasakan bahwa berbelanja di basement sama mudah dan nyamannya dengan berbelanja di kawasan pasar lainnya.

Pemakaian QRIS


Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye: Basement Pasar Raya Harus Hidup, Pedagang Jangan Sekadar Dipindahkan
Kondisi Basement Pasar Raya Padang. (Foto: Dinas Perdagangan). 

Di tengah perkembangan zaman, Mastilizal Aye juga memandang pentingnya penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan transaksi nontunai lainnya. Pasar tradisional harus mampu mengikuti perubahan kebiasaan masyarakat. Kemudahan pembayaran bukan hanya memberikan pilihan kepada pembeli, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun wajah pasar yang lebih modern tanpa meninggalkan karakter kerakyatannya.

Namun, perubahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pedagang. Pemerintah perlu hadir melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, dan komunikasi yang terbuka. Para pedagang harus diajak berdiskusi, didengarkan aspirasinya, serta diberikan pemahaman mengenai tujuan penataan. Sebab, keberhasilan penataan Pasar Raya tidak cukup diukur dari berpindahnya pedagang ke lokasi baru, tetapi juga dari keberlangsungan usaha mereka setelah menempati tempat tersebut.

Mastilizal Aye ingin agar kebijakan penempatan pedagang di Blok I dan II benar-benar berjalan seiring dengan upaya membangun ekosistem perdagangan yang sehat. Pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang perlu duduk bersama merumuskan langkah yang saling menguntungkan. Jangan sampai muncul jarak antara kebijakan yang direncanakan dengan kenyataan yang dihadapi pedagang setiap hari.

Ada harapan besar di balik gagasan tersebut. Basement yang selama ini mungkin dipandang sebagian masyarakat sebagai kawasan yang kurang menarik diharapkan dapat berubah menjadi ruang ekonomi yang hidup. Lampu-lampu yang terang, kios yang tertata, aroma kuliner Minangkabau, serta lalu-lalang pengunjung bisa menjadi gambaran baru Pasar Raya yang lebih segar dan bersahabat.

Bagi Mastilizal Aye, Pasar Raya memiliki arti lebih dari sekadar pusat jual beli. Di tempat inilah sejarah perdagangan Kota Padang tumbuh, masyarakat membangun usaha, dan ekonomi keluarga terus bergerak. Menata pasar berarti juga menjaga keberlangsungan kehidupan para pedagang kecil yang menjadi bagian penting dari wajah perekonomian kota. Karena itu, setiap kebijakan harus memperhitungkan kepentingan mereka.

Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, sangat jelas: pedagang memang perlu diarahkan untuk menempati basement Blok I dan II Pasar Raya, tetapi pemerintah juga harus memastikan kawasan tersebut hidup dan memiliki daya tarik. Jangan hanya meminta pedagang masuk, tetapi bangun pula suasana yang membuat pembeli datang. Sebab, pasar yang ramai tidak tercipta dari pemindahan semata, melainkan dari kenyamanan, kreativitas, promosi, dan kepercayaan. Dengan kerja bersama, basement Pasar Raya diharapkan menjadi ruang perdagangan yang kembali berdenyut, tempat para pedagang menjemput rezeki dan harapan ekonomi masyarakat Kota Padang terus tumbuh. (Adv) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wardah Youth Ambassador Bangun Ruang Bertumbuh, 1.000 Perempuan Muda Belajar Lintas Komunitas    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Wardah Youth Ambassador Bangun Ruang Bertumbuh, 1.000 Perempuan Muda Belajar Lintas Komunitas
Mengusung tema Beauty to Inspire, Confidence to Empower!, kegiatan yang digelar di Jakarta pada 15 November 2026 ini menjadi awal perjalanan bagi 1.000 perempuan muda terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. (Fotdok: Eko Siswati). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Perjalanan menjadi perempuan muda yang percaya diri dan berdaya tidak selalu dimulai dari ruang kelas. Terkadang, keberanian justru tumbuh dari pertemuan sederhana, percakapan dengan orang baru, permainan bersama, hingga kesempatan mendengarkan cerita dan sudut pandang yang berbeda. Semangat itulah yang terasa dalam Welcoming Celebration Wardah Youth Ambassador (WYA) Batch 6, sebuah ruang perjumpaan yang mempertemukan perempuan muda dengan pengalaman belajar lintas komunitas.

Mengusung tema Beauty to Inspire, Confidence to Empower!, kegiatan yang digelar di Jakarta pada 15 November 2026 ini menjadi awal perjalanan bagi 1.000 perempuan muda terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang dengan latar belakang, minat, dan pengalaman yang beragam. Namun, ada satu semangat yang menyatukan, yakni keinginan untuk terus berkembang, mengenali potensi diri, membangun koneksi, dan berani mengambil peran di lingkungan masing-masing.

Sejak diinisiasi pada 2014 dengan nama Wardah Beauty Agent, kemudian bertransformasi menjadi Wardah Youth Ambassador pada 2021, program ini terus berkembang menjadi wadah pengembangan diri perempuan muda. Melalui Batch 6, Wardah ingin memperluas pengalaman belajar anggotanya, bukan hanya melalui materi dan motivasi, tetapi juga lewat interaksi langsung dengan komunitas yang memiliki keahlian serta pendekatan berbeda.

Pengalaman tersebut diwujudkan melalui WYA Learning Playground yang menghadirkan lima komunitas, yakni AIESEC, Komunitas Bermain, Mahjong Dept, Book Buddies, dan Nyanyi Bareng Jakarta. Masing-masing membawa warna pembelajaran tersendiri melalui lima tema, yaitu LEAD, CONNECT, EXPRESS, THINK, dan FEEL. AIESEC mengajak peserta mengasah kepemimpinan melalui permainan dan tantangan kelompok, sementara Komunitas Bermain membangun kedekatan serta kerja sama melalui permainan tradisional. Mahjong Dept menghadirkan permainan mahjong sebagai aktivitas interaktif yang dekat dengan tren anak muda.

Di sisi lain, Book Buddies mengajak peserta membedah buku dan berdiskusi untuk memperluas wawasan serta melatih kemampuan berpikir kritis. Nyanyi Bareng Jakarta menghadirkan pengalaman berbeda melalui musik dan aktivitas bernyanyi bersama, sekaligus mengajarkan harmoni dan kebersamaan. Dari setiap kegiatan, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman baru, tetapi juga belajar bahwa kemampuan mendengarkan, bekerja sama, berekspresi, dan menghargai perbedaan merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri.

Suasana semakin bermakna melalui sesi berbagi inspirasi bersama Rahma Dina selaku Wardah Representative, Indriani Nainggolan selaku Content Management Lead di Girls Beyond, serta Zahra Khairunnisa sebagai WYA Representative. Ketiganya menghadirkan perspektif mengenai pentingnya mengenali kemampuan diri, berani mengambil kesempatan, dan menjadikan masa muda sebagai waktu untuk mengeksplorasi berbagai potensi. Pesan yang mengemuka sederhana, setiap perempuan memiliki perjalanan bertumbuh masing-masing dan tidak perlu takut memulai langkah.

Rahma Dina mengatakan, Wardah ingin menghadirkan ruang yang memungkinkan perempuan muda mengenali potensi sekaligus mendapatkan pengalaman dari lingkungan yang beragam. Menurutnya, setiap individu memiliki perjalanan yang berbeda sehingga kesempatan untuk belajar, membangun koneksi, dan saling mendukung menjadi bagian penting dalam proses bertumbuh. Semangat serupa disampaikan Salwa, Head of Outgoing Exchange AIESEC Indonesia, yang mengajak perempuan muda tidak membatasi diri. Baginya, seseorang tidak harus mengetahui seluruh jawaban sebelum memulai sesuatu. Keberanian mengambil langkah pertama dan kesediaan mencoba pengalaman baru justru dapat membuka banyak kemungkinan.

Sementara itu, Michelle Kezia Julie, Executive Director of Book Buddies, menilai kolaborasi lintas komunitas menjadi kesempatan berharga untuk mempertemukan anak muda dengan berbagai perspektif. Menurutnya, literasi tidak hanya berkaitan dengan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami cerita, mendengarkan pengalaman orang lain, membangun koneksi, serta belajar bersama. Melalui interaksi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, perempuan muda didorong untuk lebih terbuka, reflektif, dan mampu menemukan makna dari setiap pengalaman yang mereka jalani.

Bagi Wardah, Welcoming Celebration WYA Batch 6 bukan sekadar kegiatan penyambutan anggota baru. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi langkah untuk membangun ekosistem belajar yang saling menguatkan, tempat perempuan muda dapat bertemu, bertukar gagasan, mengasah kemampuan, dan menemukan keberanian untuk berkembang. Dengan melibatkan lima komunitas dan menjangkau 1.000 perempuan muda dari berbagai daerah, Wardah berharap semangat kolaborasi tersebut terus tumbuh dan menghadirkan kontribusi positif di tengah masyarakat. Sebab, perempuan yang berdaya bukan hanya mereka yang mampu mengenali potensi dirinya, tetapi juga mereka yang bersedia tumbuh bersama, menginspirasi sesama, dan membawa perubahan dari lingkungan terdekatnya. (*) 

Laporan: Eko Siswati
Editor: Zamri Yahya, WU