Muhidi Kawal Pembahasan RAPBD Sumbar 2027, Anggaran Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat
On Rabu, November 18, 2026
| Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memimpin rapat kerja lanjutan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu, 14 November 2026. (Fotdok: Humas). |
Bertempat di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Muhidi memimpin jalannya pembahasan dengan menempatkan proses penganggaran sebagai bagian penting dari upaya menentukan arah pembangunan Sumatera Barat ke depan.
Bagi Muhidi, pembahasan anggaran bukan sekadar mencocokkan angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, setiap kebijakan yang dirumuskan harus memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, di balik setiap alokasi anggaran, terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Rapat kerja lanjutan Banggar bersama TAPD ini menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai prioritas program dan kebijakan pemerintah daerah. Setiap rencana membutuhkan pembahasan yang cermat agar arah penggunaan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Muhidi, pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi penting agar setiap program yang direncanakan memiliki landasan kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumatera Barat memiliki beragam kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dipandang dari satu sisi. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga penguatan pelayanan publik membutuhkan perhatian dalam perencanaan anggaran. Karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan urgensi bagi masyarakat.
Muhidi memahami bahwa kualitas sebuah anggaran tidak hanya terlihat dari besarnya angka yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa tepat anggaran tersebut menjawab persoalan. Anggaran yang dirancang dengan baik diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Barat.
Melalui pembahasan bersama TAPD, Banggar DPRD Sumbar terus mengawal proses penyusunan RAPBD 2027 agar prioritas program dan kebijakan anggaran dapat berjalan selaras. Proses ini sekaligus mencerminkan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, RAPBD bukan hanya dokumen perencanaan keuangan tahunan. Di dalamnya tersimpan arah perjalanan pembangunan dan harapan masyarakat Sumatera Barat. Muhidi bersama Banggar DPRD Sumbar mengawal proses pembahasannya agar anggaran tahun 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka di atas kertas, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
Editor: Zamri Yahya, WU