Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7/2026). (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata," ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus mela kukan transformasi. 

Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengapresiasi Warta Kota yang memberikan ruang apresiasi kepada berbagai institusi yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Ia berharap penghargaan yang diberikan tidak dipa ndang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin baik.

Selain itu, Wamenaker turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

"Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera," pungkasnya.

Sebagai informasi, Warta Kota Awards 2026 diselenggarakan oleh Warta Kota sebagai ajang pemberian apresiasi kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masya rakat.

Dalam acara tersebut, Wamenaker turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)

Kelangkaan BBM di Kota Solok: Harga di Pertamini Melonjak, Warga Keluhkan Beban Biaya

Kelangkaan BBM di Kota Solok: Harga di Pertamini Melonjak, Warga Keluhkan Beban Biaya

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Warga melaporkan harga Pertalite di sejumlah titik pertamini kini dijual berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga eceran resmi di SPBU. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali dirasakan masyarakat di Kota Solok. 

Warga melaporkan harga Pertalite di sejumlah titik pertamini kini dijual berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga eceran resmi di SPBU.

Kelangkaan di stasiun pengisian umum menjadi penyebab utama kenaikan harga tersebut. 

Warga mengeluhkan pasokan di SPBU sangat terbatas, hanya tersedia satu kali dalam sehari, sehingga banyak orang terpaksa beralih membeli di pertamini meskipun harganya jauh lebih mahal.

"Susah sekali dapat Pertalite di SPBU, kadang antre berjam-jam pun tidak kebagian. Kalau ada pasokan pun hanya dibuka sebentar sekali sehari. 

Akhirnya kami terpaksa beli di pertamini, meskipun harganya mencapai Rp13.000 sampai Rp15.000 per liter," ungkap salah satu warga, Selasa (7/7/2026).

Tidak hanya Pertalite, kelangkaan juga terjadi pada Biosolar. Di beberapa titik penjualan eceran tidak resmi, harga Biosolar kini dijual mencapai Rp13.000 per liter.

Warga meminta pemerintah daerah terkait untuk segera meninjau kondisi di lapangan, menambah pasokan, serta menindak tegas praktik penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar agar beban masyarakat tidak semakin berat.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab kelangkaan maupun langkah penanganan yang akan diambil.(80)

PANGERAN Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

PANGERAN Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum PANGERAN BATU BARA, M. Nurizat Hutabarat, S.H., dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (3/7/2026). (Fotdok: Herman Manurung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Perserikatan Generasi Muda Anti Nepotisme Batu Bara (PANGERAN BATU BARA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di seluruh jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Batu Bara.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum PANGERAN BATU BARA, M. Nurizat Hutabarat, S.H., dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB perlu diperluas hingga ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang dinilai memiliki potensi terjadinya penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik.

Nurizat menilai langkah KPK yang melakukan monitoring implementasi Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi SPMB di wilayah DKI Jakarta perlu diikuti dengan pengawasan serupa di daerah lain, termasuk Kabupaten Batu Bara.

"Kami mendesak KPK agar tidak hanya berfokus pada monitoring di wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Batu Bara juga perlu menjadi perhatian karena kami melihat adanya dugaan praktik gratifikasi hingga dugaan jual beli kursi dalam pelaksanaan SPMB di tingkat SD dan SMP," ujarnya.

Ia mengungkapkan, PANGERAN BATU BARA dan APDESU Indonesia pada 24 Juni 2026 telah melaporkan dugaan penyimpangan pelaksanaan SPMB di salah satu sekolah kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara. 

Laporan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum sekaligus perbaikan tata kelola penerimaan peserta didik di daerah.

Selain itu, PANGERAN BATU BARA dan APDESU Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan SPMB agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi tersebut menilai proses penerimaan peserta didik harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

Nurizat juga mengaitkan desakan tersebut dengan kegiatan monitoring yang dilakukan KPK di sejumlah SMA di DKI Jakarta pada 17 Juni 2026. 

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kami terdorong untuk menyampaikan informasi kepada KPK terkait berbagai fenomena yang kami nilai perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan SPMB di Kabupaten Batu Bara," katanya.

Lebih lanjut, Nurizat dan Adam Malik menyoroti dugaan adanya pendaftaran calon peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan domisili, serta implementasi jalur afirmasi dan jalur mutasi yang diduga tidak sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan mengenai domisili dan jalur penerimaan disusun pemerintah sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan keadilan dalam penerimaan peserta didik, serta menjamin setiap anak memperoleh hak atas layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan desakan yang disampaikan PANGERAN BATU BARA dan APDESU Indonesia. 

Awak media akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Hashim Djojohadikusumo dan Adhitya Yusma Tegaskan Komitmen ABPEDNAS Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Desa

Hashim Djojohadikusumo dan Adhitya Yusma Tegaskan Komitmen ABPEDNAS Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Desa

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Pelantikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi sayap ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan. (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo, bersama Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi sayap ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan. 

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), serta menjadi momentum penting dalam memperkuat partisipasi perempuan sebagai motor penggerak pembangunan nasional berbasis desa dan kelurahan.

Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan hadir sebagai organisasi sayap resmi ABPEDNAS Indonesia atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nasional. 

Kehadiran organisasi tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, meningkatkan ketahanan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperluas kontribusi perempuan dalam pembangunan desa dan kelurahan secara berkelanjutan.

Pelantikan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga negara. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Prof. Dr. Reda Manthovani selaku Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa Sherly Tjoanda Laos. 

Kehadiran para pemimpin nasional tersebut memperlihatkan dukungan kuat terhadap penguatan kapasitas perempuan dalam pembangunan desa dan kelurahan.

Sebelum membacakan susunan kepengurusan, Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, mengawali prosesi dengan menyampaikan pantun bernuansa persatuan dan semangat kebangsaan. 

Pantun tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh tamu undangan serta diiringi tepuk tangan meriah yang memenuhi ruang pelantikan.

Adhitya membacakan, "Timur ke barat, selatan ke utara, bersama Srikandi Jaga Desa membangun desa menata kota, bersama Bapak Prof. Reda selamanya." 

Selanjutnya, Adhitya melanjutkan, "Makan sambal roa di Minahasa, terima kasih Bapak Hashim berkenan membina, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, jaga Indonesia jangan lupa bahagia." 

Suasana penuh keakraban dan optimisme semakin menguatkan semangat seluruh pengurus yang baru dilantik.

Dalam pidato kunci, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari fondasi desa dengan melibatkan perempuan sebagai aktor utama pembangunan. 

Menurutnya, pembangunan yang kokoh tidak dapat dilepaskan dari kontribusi perempuan dalam memperkuat keluarga, membentuk karakter generasi muda, dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

"Ketahanan nasional yang kuat berawal dari ketahanan desa. Di situlah perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga moral keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat," ujar Hashim.

Hashim menambahkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Peran tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing menghadapi tantangan global.

Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang kuat dan berkualitas. 

Penguatan ekonomi keluarga, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap ketahanan sosial serta masa depan generasi penerus bangsa.

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," kata Sherly.

Sementara itu, Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

Pengelolaan yang baik akan memastikan setiap program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.

"Penguatan ekonomi perempuan desa harus ditopang oleh tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan manajemen yang kuat, setiap program pemberdayaan dan bantuan UMKM dapat tepat sasaran," ujar Maya.

Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menjelaskan bahwa Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai wadah penguatan peran perempuan, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di seluruh Indonesia. 

Organisasi tersebut juga membuka ruang partisipasi bagi para aktivis, relawan, dan simpatisan lintas generasi yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan desa dan kelurahan.

Menurut Adhitya, Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Organisasi tersebut juga akan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Adhitya menambahkan bahwa program prioritas organisasi mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan kepemimpinan perempuan di seluruh wilayah Indonesia.

Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tingkat akar rumput.

Rangkaian pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana. 

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka, peluncuran logo resmi organisasi, serta penyerahan kartu tanda anggota (KTA) secara simbolis kepada jajaran pengurus sebagai penanda dimulainya pengabdian organisasi dalam memperkuat pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Melalui pelantikan tersebut, Srikandi Jaga Desa menegaskan komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan yang kuat, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat desa dan kelurahan. 

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu melahirkan ekosistem pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.(*) 

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Kunjungan Balasan Wako Padang ke Provinsi Guangdong China, Ini yang Dibahas

Kunjungan Balasan Wako Padang ke Provinsi Guangdong China, Ini yang Dibahas

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran bersama delegasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara melakukan kunjungan balasan ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus). (Fotdok: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran bersama delegasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara melakukan kunjungan balasan ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus), yang berlokasi di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China).

Pada kesempatan itu hadir, Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Party Secretary Guangdong Construction Vocational Technology Institute Li Guozhang, Chief Inspector of the Department of Education of Guangdong Province Xu Shimin, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Oki Earlivan Sampurno, Pimpinan Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta,  STTIND, Universitas Baiturrahmah, dan Pimpinan tujuh perguruan tinggi dari Tiongkok.

Kegiatan dilaksanakan, Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus), Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China), Senin 6 Juli 2026.

Sebelumnya sejumlah perguruan tinggi Provinsi Guangdong telah melakukan Expo Beasiswa Pemerintah Kota Padang ke China pada 20 Januari 2026 lalu, di Kota Padang.

Delegasi Kota Padang disambut dengan pertunjukan seni Barongsai. Kegiatan dibuka oleh Party Secretary Guangdong Construction Vocational Technology Institute Li Guozhang, dan turut dihadiri Chief Inspector of the Department of Education of Guangdong Province Xu Shimin.

Dari Indonesia, forum diikuti oleh pimpinan Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, STTIND, dan Universitas Baiturrahmah. Sementara dari Tiongkok hadir pimpinan tujuh perguruan tinggi yang memaparkan peluang kerja sama akademik dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Padang Juara merupakan salah satu dari sembilan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, yang memiliki pada pembangunan sumber daya manusia melalui program beasiswa pendidikan baik dalam maupun luar negeri.

"Tahun ini terdapat 60 calon mahasiswa asal Kota Padang telah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di China dengan skema full scholarship," katanya. 

Fadly Amran mengungkapkan, para penerima beasiswa akan menempuh pendidikan dengan skema satu tahun di perguruan tinggi asal di Indonesia, dua tahun di Tiongkok, dan satu tahun kembali di kampus asal untuk menyelesaikan studi.

"Ke depan, kerja sama ini akan terus kita coba lanjutkan dan diperluas bersama perguruan tinggi di Kota Padang dan Sumatera Barat, sehingga semakin banyak peluang pendidikan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda Kota Padang," katanya.

Fadly Amran mengungkapkan, keberhasilan Program Padang Juara tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi di Kota Padang.

Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Oki Earlivan Sampurno, mengatakan investasi terbesar dalam pembangunan bukanlah pada infrastruktur fisik, melainkan pembangunan manusia. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra internasional menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul.

"Kami memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Padang yang membangun sinergi dengan perguruan tinggi dan melibatkan para akademisi dalam penguatan sektor pendidikan. Semoga Indonesia dan China dapat terus berkolaborasi dalam membangun masa depan dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia," ujarnya. (*)

Komjen Gatot 'Pergi', Irjen Djati Sumando Rang Solok Siap Lanjutkan Pengabdian di Ranah Minang

Komjen Gatot 'Pergi', Irjen Djati Sumando Rang Solok Siap Lanjutkan Pengabdian di Ranah Minang

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai malam kenal pamit Kapolda Sumatera Barat di Hotel ZHM Premiere Padang, Senin (6/7/2026).  (Fotdok: Adri Besman). 

BENTENGSUMBAR.COM – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai malam kenal pamit Kapolda Sumatera Barat di Hotel ZHM Premiere Padang, Senin (6/7/2026). 

Acara tersebut menjadi momentum perpisahan dengan mantan Kapolda Sumbar, Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta, sekaligus penyambutan Kapolda baru, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta yang kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI. Ia hadir didampingi istrinya, Ny. Sari Gatot. Sementara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy datang bersama sang istri, Ny. Sari Djati Wiyoto Abadhy.

Kenal Pamit Kapolda itu dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan jajaran Polda Sumbar. Selain itu dihadiri juga perwakilan organisasi wartawan, PWI, IJTi dan Antara Padang.

Dari PWI Sumbar dihadiri Widya Navies (ketua), Edi Djarot (wakil ketua) dan Guspayendri (wakil bendahara).

Malam penyambutan dibuka dengan penampilan tari tradisional Minangkabau yang dibawakan anggota Bhayangkari Polda Sumbar.

Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumatera Barat atas dukungan yang diberikan selama kurang lebih satu tahun dirinya bertugas sebagai Kapolda.

Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban di Sumbar tetap terjaga berkat sinergi semua pihak. "Terima kasih atas dukungannya sehingga Sumatera Barat tetap aman dan kondusif," ujarnya.

Ia menegaskan, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas setiap amanah yang diemban.

Baginya, tugas kepolisian bukan sekadar memenjarakan sebanyak-banyaknya orang, tetapi menghadirkan perubahan melalui pendekatan yang humanis.

"Saya lebih menekankan penyadaran hukum kepada masyarakat. Polisi bukan hanya untuk memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana mampu memberikan perubahan," katanya.

Gatot juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan rekan kerja apabila selama bertugas masih terdapat kekurangan. 

Ia berharap Kapolda yang baru dapat diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah serta melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, termasuk menyusun program kerja 100 hari pertama.

Sebagai bentuk penghormatan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyerahkan cendera mata kepada Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta.

Sementara itu, Kapolda Sumbar yang baru, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, memperkenalkan diri di hadapan para tamu undangan.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 kelahiran Surakarta tersebut mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Ranah Minang karena pernah bertugas di Sumatera Barat saat masih lajang, dan kini menjadi "sumando" Minang setelah mempersunting perempuan asal Solok.

Ia mengatakan, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada Allah SWT.

"Amanah dan jabatan ini merupakan tugas yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena itu saya memohon dukungan seluruh masyarakat Sumatera Barat agar dapat menjalankan tugas sebagai Kapolda dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Irjen Djati juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun bersama pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy memberikan apresiasi kepada Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta atas dedikasi selama memimpin Polda Sumbar.

Menurutnya, berbagai persoalan di daerah dapat dihadapi dengan tenang melalui kekompakan Forkopimda.

"Sumatera Barat masih memiliki banyak tantangan ke depan. Pemerintah Provinsi siap terus bekerja sama dan mendukung seluruh program Polri di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru," katanya. (gp)

Wagub Vasko Satukan Dukungan Daerah, Sumbar Siapkan Usulan Kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya sebagai Proyek Strategis Nasional

Wagub Vasko Satukan Dukungan Daerah, Sumbar Siapkan Usulan Kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya sebagai Proyek Strategis Nasional

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan pengusulan kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya (SSD) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Pemerintah Pusat. 

Jika terealisasi, kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat pembangunan, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah serta dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Zefnihan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zain dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing daerah terkait di Ruang Temu Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (6/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan Pemerintah Kota Sawahlunto menyatakan komitmen bersama untuk mendukung Pemprov Sumbar dalam memperjuangkan pengusulan kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya sebagai PSN kepada Pemerintah Pusat.

Wagub Vasko Ruseimy mengatakan, usulan tersebut merupakan langkah besar untuk mempercepat pembangunan di kawasan selatan dan timur Provinsi Sumbar. 

Menurutnya, tiga daerah tersebut memiliki potensi besar yang akan memberikan dampak lebih luas jika dikembangkan secara terintegrasi.

“Kita ingin pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalau kita satukan dalam satu arah pembangunan, kita yakin manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” ujar Vasko.

Ia menjelaskan, kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya dirancang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang didukung penguatan industri dan peningkatan nilai tambah produk daerah, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, serta pengembangan sektor pariwisata.

Menurut Vasko, tujuan akhirnya bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menciptakan lebih banyak peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah. (Foto: adpsb). 

“Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” ungkap Vasko.

Ia menegaskan, keberhasilan pengusulan tersebut membutuhkan dukungan penuh seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama dari masing-masing kepala daerah sebagai bukti kesiapan dalam mensukseskan pengusulan gagasan ini menjadi PSN.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah menandatangani surat kesepakatan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk berjalan bersama dalam menyiapkan seluruh persyaratan hingga usulan ini dapat disetujui Pemerintah Pusat,” tegas Vasko.

Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan oleh seluruh kepala daerah terkait dalam mendukung proses pengusulan ini meliputi, penyediaan data, informasi, kajian teknis, dan dokumen pendukung; percepatan penyelesaian tata ruang, perizinan, dan administrasi sesuai kewenangan; dukungan penyediaan lahan; penguatan koordinasi lintas daerah; penyelarasan program pembangunan; hingga dukungan kepada Gubernur Sumbar dalam melakukan harmonisasi kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan penyampaian usulan kepada Pemerintah Pusat.

Selain itu, para kepala daerah juga berkomitmen melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara bersama terhadap proses pengusulan hingga pelaksanaannya apabila usulan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai PSN.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemprov Sumbar ini. 

Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami siap mendukung sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Harapannya, usulan ini disetujui Pemerintah Pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, maupun Sumatera Barat secara keseluruhan,” ujar Annisa.

Melalui pengusulan pengembangan kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya sebagai PSN, Pemprov Sumbar berharap lahir pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Kemnaker dan Komisi IX DPR RI Sepakat Perkuat Kualitas MagangHub 2026

Kemnaker dan Komisi IX DPR RI Sepakat Perkuat Kualitas MagangHub 2026

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026. (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi, kualitas mentor, perlindungan peserta, serta perluasan kemitraan dengan Dun ia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Kemnaker berkomitmen membangun ekosistem MagangHub yang transparan dan efektif melalui penguatan tata kelola serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga DUDI.

"Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara," ujar Menaker.

Selain memperkuat tata kelola, Kemnaker juga akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan guna memastikan sel uruh penyelenggara mematuhi ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak peserta sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan MagangHub.

Dalam rapat tersebut, Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga sepakat memperluas sebaran lokasi penyelenggaraan serta diversifikasi sektor industri agar manfaat MagangHub dapat dirasakan lebih merata oleh generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari penguatan kualitas program, MagangHub ke depan akan diintegrasikan dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

"Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja," katanya. (*)

Aksi Aliansi Batu Bara Bergerak Meminta Kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara Memfasilitasi RDP Dengan Kalapas Labuhan Ruku

Aksi Aliansi Batu Bara Bergerak Meminta Kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara Memfasilitasi RDP Dengan Kalapas Labuhan Ruku

BentengSumbar On Senin, Juli 06, 2026

Desak DPRD bertindak, Aliansi Batu Bara Bergerak Soroti Dugaan Narkoba, Kematian Warga Binaan dan Dugaan Pelanggaran di Lapas Batu Bara. (Fotdok: Herman Manurung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gelombang desakan terhadap DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menguat. Massa aksi dari Aliansi Batu Bara Bergerak mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan delapan poin tuntutan yang berfokus pada dugaan peredaran narkotika di dalam Lapas, dugaan kematian warga binaan akibat penganiayaan, serta dugaan masuknya wanita penghibur ke lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Aksi unjuk rasa diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Gerindra, Ardiansyah, yang mewakili unsur DPRD Kabupaten Batu Bara, karena Ketua DPRD sedang berada di luar daerah.

Dalam penyampaiannya, Ardiansyah mengapresiasi aspirasi yang disampaikan massa aksi dan menegaskan seluruh tuntutan akan dicatat serta diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini telah kami dengarkan dan kami catat. Insya Allah akan kami laporkan kepada Ketua DPRD serta pimpinan komisi terkait agar menjadi bahan pembahasan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Ardiansyah.

Sementara itu, Koordinator Aksi Aliansi Batu Bara Bergerak , Syahnan Afriansyah, menegaskan bahwa terdapat tiga persoalan yang menjadi prioritas utama.

Dugaan adanya jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas. Kedua, dugaan meninggalnya seorang warga binaan akibat tindakan penganiayaan. Ketiga, dugaan masuknya wanita penghibur ke dalam Lapas yang dinilai harus diusut secara transparan.

Selain meminta DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), massa aksi juga mendesak agar DPRD segera mengeluarkan rekomendasi kepada BNN Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk tes urine terhadap seluruh unsur pimpinan, pegawai, serta warga binaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika.

Tak hanya itu, massa juga meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Polres Batu Bara agar membuka rekaman CCTV pada waktu yang diduga berkaitan dengan masuknya wanita penghibur ke dalam Lapas serta dugaan kematian warga binaan sebelum dikeluarkan dari dalam Lapas.

Dalam dialog tersebut, massa aksi turut melontarkan kritik keras terhadap Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara. Mereka mengaku kecewa atas pembatalan sepihak agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya telah dijadwalkan secara resmi melalui surat administrasi DPRD.

Massa juga mempertanyakan pernyataan Ketua Komisi I yang disebut menyatakan persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan DPRD. Menurut mereka, DPRD memiliki fungsi pengawasan sehingga tetap dapat mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusional.

Menanggapi hal itu, Ardiansyah kembali menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut.

"Apa yang telah disampaikan menjadi perhatian kami. Mengenai mekanisme dan waktu tindak lanjutnya merupakan kewenangan pimpinan DPRD. Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada Ketua DPRD," katanya.

Secara normatif, fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 149, yang menegaskan DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penyelenggaraan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa hak hidup, keamanan, dan perlindungan setiap warga binaan wajib dijamin oleh negara.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret DPRD Kabupaten Batu Bara. Aspirasi yang telah diterima secara resmi menjadi ujian atas pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Masyarakat menantikan apakah tuntutan tersebut akan berhenti sebagai catatan administrasi atau berlanjut menjadi langkah nyata demi mengungkap fakta serta memastikan tegaknya supremasi hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan: Herman Manurung