HEADLINE
DPR Desak Polisi Bongkar Komplotan Penjual Pupuk Palsu    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

DPR Desak Polisi Bongkar Komplotan Penjual Pupuk Palsu
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Polri-Kementan mengusut tuntas kasus ini. . Ia menilai kejadian ini merugikan petani, negara, dan juga masyarakat.(Foto/Instagram). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah akan menindak tegas peredaran pupuk palsu yang merugikan petani. 

Hal ini menyusul pengusutan kasus pupuk tanpa kandungan unsur hara penting seperti nitrogen, kalium, dan fosfat yang diibaratkan hanya menjual tanah biasa.

Dalam kasus ini, para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kerugian petani ditaksir mencapai Rp3,3 triliun.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Polri-Kementan mengusut tuntas kasus ini. 

Ia menilai kejadian ini merugikan petani, negara, dan juga masyarakat.

“Saya miris sekali ketika membaca data tentang banyaknya pupuk palsu beredar dari Satgas Pangan Polri dan Kementan. Kerugiannya juga tidak main-main, mencapai Rp3,3 Triliun,” kata Sahroni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 24 April 2026. 

“Ini benar-benar kejahatan serius karena tidak hanya merugikan petani, tapi juga berbahaya bagi pangan kita. Karenanya, saya minta polisi agar menindak tegas para tersangka yang jumlahnya mencapai 70 orangan itu,” tambahnya.

Legislator Nasdem itu meminta pihak kepolisian harus menelusuri dalang dari praktik licik tersebut. 

Ia melihat besarnya jumlah kerugian dan masifnya pelaku merupakan indikasi bahwa kejahatan ini terorganisir.

“Lebih jauh, dilihat dari jumlahnya sudah pasti ini komplotan. Jadi polisi juga wajib telusuri siapa bos-bos besar di atasnya dan wajib diproses hukum juga. Selain itu tentunya Polri dan Kementan juga perlu terus mempertahankan kerja-kerja kolaboratifnya untuk menghentikan dan mencegah penyebaran pupuk palsu ini agar tidak makin membahayakan petani,” jelasnya.

“Kolaborasi Polri dan Kementan ini sangat krusial agar tidak ada lagi petani yang jadi korban permainan kotor seperti ini,” tandas Sahroni. (*) 

Sumber: RMOL

KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal Gali Peran Sudewo    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK juga menggali peran anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan Kemenhub tersebut. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal. 

Pemeriksaan dilakukan untuk menggali peran tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Sudewo (SDW).

"Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an (pembagian) calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.

Budi mengatakan KPK juga menggali peran anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan Kemenhub tersebut, yakni pejabat pembuat komitmen Kemenhub bernama Ari Hendratno pada 24 April 2026.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub pada 11 April 2023. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Total KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka hingga 20 Januari 2026.

KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. 

Sementara Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus DJKA Kemenhub pada 20 Januari 2026. 

Penetapan tersebut dilakukan setelah ia terjaring OTT KPK saat menjabat sebagai Bupati Pati. (*)

Anggaran Rapat Daring Disebut Capai Rp 5,7 Miliar, Begini Penjelasan Kepala BGN    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Anggaran Rapat Daring Disebut Capai Rp 5,7 Miliar, Begini Penjelasan Kepala BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait pengadaan layanan video conference (zoom meeting) senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.  (Foto/Net). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait pengadaan layanan video conference (zoom meeting) senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. 

Anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring milik BGN menjadi sorotan publik karena disebut mencapai angka fantastis Rp 5,7 miliar atau sekitar Rp 633 juta per paket. 

"Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah," jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Menurut Dadan, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. 

Kapasitasnya sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

Dadan menyebut, layanan tersebut digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Layanan video conference digunakan untuk berbagai kebutuhan program MBG, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik. 

Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, kata Dadan, pihaknya dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu. 

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," kata dia.

Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan. 

Namun juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman dan standar pelaksanaan yang sama. 

Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujarnya. (*) 

Sumber: Kompas.com

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. (Foto/Instagram @bahlillahadalia). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Usulan kenaikan harga Minyakita membuat publik bertanya terkait alasan dan langkah pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pun bungkam terkait isu tersebut saat ditemui wartawan di Pentas Musik dan Refleksi Paskah Nasional 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat, 24 April 2026. 

Saat konferensi pers, Bahlil terburu-buru meninggalkan lokasi tanpa memberi ruang tanya-jawab lebih lanjut.

Padahal, wartawan menunggu klarifikasi terkait rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang diusulkan pemerintah. 

Isu ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan pasokan crude palm oil (CPO) yang berada dalam lingkup kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral.

Namun hingga konferensi pers berakhir, tidak ada penjelasan dari Bahlil terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyetujui usulan kenaikan harga Minyakita. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan HET saat ini dinilai perlu disesuaikan setelah bertahan di Rp15.700 per liter sejak 2024. 

Di lapangan, harga Minyakita bahkan sudah melampaui HET dan mencapai kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter.

Di sisi lain, data menunjukkan pasokan CPO domestik justru dalam kondisi melimpah. 

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk peran kebijakan di sektor hulu. (*) 

Sumber: RMOL

Kejati Kembalikan SPDP Kasus Pemerasan Firli Bahuri yang Sudah 2 Tahun    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Kejati Kembalikan SPDP Kasus Pemerasan Firli Bahuri yang Sudah 2 Tahun
Kejati)DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto/Instagram). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemerasan dengan tersangka eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan SPDP itu dikembalikan lantaran petunjuk jaksa tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4).

Dapot menerangkan tim penyidik memiliki batasan waktu untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa yang tertuang dalam P19. Namun, hingga waktu habis, berkas perkara belum dikembalikan.

"Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20 (waktu penyidikan habis), P20 enggak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDPnya," tutur dia.

Lebih lanjut, Dapot menyebut dengan dikembalikannya SPDP, maka proses penanganan perkara akan kembali dimulai dari awal. Dengan demikian, penyidik Polda Metro Jaya harus memulai kembali dengan mengirimkan SPDP baru apabila ingin melanjutkan kasus tersebut.

"Iya betul (kalau sudah SPDP, kirim lagi SPDP baru)," ucap dia.

Polda Metro Jaya diketahui menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.

Dalam kasus ini, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu diduga melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, setahun berstatus tersangka, tak ada perkembangan berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap. (*) 

Kumpulkan Panglima hingga Purnawirawan Jenderal TNI, Sjafrie: Saya akan Sampaikan Satu Hal Esensial    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Kumpulkan Panglima hingga Purnawirawan Jenderal TNI, Sjafrie: Saya akan Sampaikan Satu Hal Esensial
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah purnawawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (24/4). (Foto/SINDOnews.com). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah purnawawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (24/4). 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto turut menghadiri pertemuan itu. Pertemuan digelar pada Jumat (24/4) pagi, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Jenderal Agus Suhartono, Laksamana Yudo Margono terlihat hadir. 

Sosok lainnya yang turut hadir ialah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurahman hingga mantan Danjen Kopassus Jenderal Agum Gumelar.

Sejumlah purnawawirawan perwira tinggi dari setiap Matra TNI juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. 

Saat menyapa para purnawirawan itu, Sjafrie menjelaskan akan menjelaskan berkaitan dengan materi strategis pertahanan yang sedang dilakukan Kementerian Pertahanan. 

"Saya akan menyampaikan satu hal esensial yang mungkin perlu diketahui oleh para sesepuh TNI, yang tentunya ini sangat berhubungan dengan strategis pertahanan. Kemudian setelah itu, Panglima TNI juga akan menjelaskan esensi-esensi yang perlu diketahui oleh para sesepuh dan para senior Purnawirawan TNI," jelas Sjafrie saat membuka pertemuan itu, Jumat (24/4/2026). 

Sjafrie menjelaskan dua hal fundamental yang akan disampaikan ialah berkaitan dengan konstitusi. Menhan menjelaskan bahwan Kementerian Pertahanah dan TNI dalam pemerintah ini selalu berpijak dalam amanat konstitusi dalam melakukan pekerjaan.

"Jadi untuk diketahui oleh para sesepuh, para senior, bahwa amanat yang kita pijakkan ini tidak lepas daripada amanat konstitusi. Konstitusi itu yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945," kata dia.  

Kedua, Menhan juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI selalu berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. 

"Yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Inilah yang menjadi prinsip tata kelola yang kami lanjutkan dari apa yang menjadi turunan yang pernah dilaksanakan oleh para sesepuh dan para senior Purnawirawan TNI pada saat menjabat," jelas dia. 

"Strategi pertahanan negara ini juga tidak lepas daripada prinsip tata kelola negara, yaitu yang berkaitan dengan konstitusi dan juga berkaitan dengan kepentingan nasional," tegas Menhan.

DAFTAR UNDANGAN PURNAWIRAWAN TNI : 

Yang Hadir:

A. TNI AD 
1. Jenderal TNI (Purn) Wiranto 2. ⁠Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ADVERTISEMENT 3. ⁠Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M. Phil., Ph.D. 4. ⁠Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko 5. ⁠Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman 6. ⁠Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar 7. ⁠Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri 8. ⁠Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman 9. ⁠Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago 10. ⁠Letjen TNI (Purn) Fadillah 11. Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono 

B. TNI AL 1. Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono 2. ⁠Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono 3. ⁠Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji 4. ⁠Laksamana TNI (Purn) Marsetio 5. ⁠Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi 6. ⁠Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan Baharudin 

C. TNI AU 1. Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto 2. ⁠Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat 3. ⁠Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia 4. ⁠Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna 5. ⁠Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus 6. ⁠Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja (Jonathan Simanjuntak) (*) 

Sebut JK sebagai Mentor, Komunikasi Politik Gibran Makin Matang    
Sabtu, April 25, 2026

On Sabtu, April 25, 2026

Sebut JK sebagai Mentor, Komunikasi Politik Gibran Makin Matang
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kedewasaan berpolitik yang semakin matang saat menyebut Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai senior, mentor dan idolanya. (Foto: Instagram @gibran_rakabuming). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kedewasaan berpolitik yang semakin matang saat menyebut Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai senior, mentor dan idolanya.

Hal itu disamapaikan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi dalam menyikapi situasi politik saat ini.

“Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu 'menohok' soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid UGM, Yogyakarta,” kata Ari dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 24 April 2026.

Ia menilai komunikasi politik Gibran ditujukan untuk meredam tensi panasnya politik akhir-akhir ini. 

"Dalam teori komunikasi, upaya Gibran seperti ingin memecah spiral keheningan. Dari Elisabeth Noelle Neumann, seorang pakar politik dari Jerman, Gibran sepertinya ingin memecah dominasi arus pendapat umum tentang diri dan keluarganya,” ucap Ari yang juga pengajar komunikasi politik di program pascasarjana pada beberapa perguruan tinggi.

Oleh karena itu, ia memuji pernyataan Gibran yang tenang dan santun dalam menanggapi pertanyaan publik.

“Gibran tidak terpancing dengan pancingan pertanyaan media yang jika ditanggapi dengan emosi justru akan memperuncing suasana politik nasional menjadi semakin panas. Dalam hal ini, Gibran sudah belajar banyak mengenai pola komunikasi yang benar,” tegasnya.

Dalam sepekan terakhir, pernyataan JK soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik. JK menyebut upaya pelaporan dirinya karena pendukung Jokowi atau yang sering disebut dengan “Termul" risau akibat polemik ijazah palsu.

Pro dan kontra semakin memuncak saat pernyataan JK dengan keras menyinggung para Termul dan mengungkap jasa besar soal Jokowi menjadi presiden.  

Gibran yang notabene anak Jokowi pun menyebut sosok JK sebagai senior, mentor, dan idolanya. 

"Ya baik terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya," kata Gibran di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya, Rabu, 22 April 2026. (*) 

Sumber: RMOL

PWI Sumbar Ikut Takziah Daring 7 Hari Wafatnya Sekjen Zulmansyah Sekedang    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

PWI Sumbar Ikut Takziah Daring 7 Hari Wafatnya Sekjen Zulmansyah Sekedang
Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navies dan Sekretaris DKP Emil serta jajaran pengurus lainnya. (Foto: Adri Besman) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat mengikuti kegiatan takziah dan doa bersama memperingati tujuh hari wafatnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat, H. Zulmansyah Sekedang, yang digelar secara hybrid, Jumat (24/4/2026) pukul 14.00 WIB.

Takziah ini dipusatkan di Ruang Rapat PWI Pusat Lantai 4, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, dan diikuti secara daring melalui Zoom oleh pengurus PWI dari seluruh Indonesia, termasuk PWI Sumatera Barat.

Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), serta perwakilan PWI dari berbagai provinsi, baik secara langsung maupun virtual.

Dalam suasana khidmat, peserta bersama-sama memanjatkan doa untuk almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan kehilangan mendalam dan menyebut almarhum sebagai sosok berdedikasi tinggi bagi organisasi. 

Munir mengajak seluruh peserta untuk mendoakan dan memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidup.

Pihak keluarga almarhum melalui perwakilannya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan almarhum serta menyatakan telah memaafkan segala kekhilafan yang ada.

Dari Sumatera Barat, kegiatan ini diikuti Ketua PWI Widya Navies, Sekretaris Firdaus, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, serta sejumlah pengurus inti lainnya, sebagai bentuk penghormatan dan duka cita atas wafatnya almarhum. (BY/Ad)

Pemko Sawahlunto Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Lewat Rakor Tim Pora    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Pemko Sawahlunto Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Lewat Rakor Tim Pora
Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Rovanly Abdams menyampaikan arahan dalam Rakor Tim Pengawasan Orang (Pora). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Sawahlunto yang diwakili Sekretaris Daerah Rovanly Abdams menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Pora), Kamis (23/4/2026), guna memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang tertib dan terkoordinasi.

Rapat yang diinisiasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan perangkat daerah terkait sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan aktivitas orang asing.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Rovanly Abdams menekankan bahwa keberadaan orang asing memiliki potensi manfaat sekaligus risiko, sehingga diperlukan strategi pengawasan yang tepat dan sesuai regulasi untuk mencegah potensi pelanggaran hukum maupun dampak yang merugikan daerah.

Pemerintah kota juga menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing.

Seiring meningkatnya daya tarik Sawahlunto sebagai kota wisata berbasis warisan budaya yang membuka peluang kunjungan dari berbagai negara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Murdo Danang Laksono mendorong peningkatan pertukaran informasi antarinstansi.

Tujuannya sebagai langkah konkret untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan mempercepat respons terhadap dinamika di lapangan. (*) 

Pewarta: Marjafri

Wali Kota Sawahlunto dan KPPG Pekanbaru Perkuat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Wali Kota Sawahlunto dan KPPG Pekanbaru Perkuat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menerima audiensi Kepala KPPG Pekanbaru Syartiwidya, Kamis (23/4/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menerima audiensi Kepala KPPG Pekanbaru Syartiwidya, Kamis (23/4/2026), guna memperkuat koordinasi dan percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sawahlunto.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program MBG, termasuk sejumlah kendala di lapangan yang masih memerlukan penanganan, di antaranya pendirian dapur, operasional SPPG, serta ketersediaan dan distribusi bahan baku makanan.

Dalam audiensi itu, pemerintah kota dan pihak KPPG bertukar informasi terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Wali Kota Riyanda Putra menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif dan berbasis data agar setiap kendala dapat direspons secara cepat dan tepat sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto juga mengusulkan penambahan dapur SPPG guna memperluas jangkauan layanan, terutama bagi wilayah desa yang memiliki akses geografis terbatas dari pusat kota.

Penguatan sinergi antara pemerintah kota dan pihak terkait tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. (*) 

Pewarta: marjafri

CV Bara Mitra Kencana Salurkan Jumat Berkah untuk Warga Binaan Rutan Sawahlunto    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

CV Bara Mitra Kencana Salurkan Jumat Berkah untuk Warga Binaan Rutan Sawahlunto
CV Bara Mitra Kencana melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Jumat (24/4/2026). (Kolase Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- CV Bara Mitra Kencana melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat Kota Sawahlunto terhadap warga binaan pemasyarakatan serta diharapkan dapat menjalin sinergi positif antara pihak swasta, masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pembinaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh pihak CV Bara Mitra Kencana kepada Rutan Kelas IIB Sawahlunto dan diterima langsung Kepala Rutan Sawahlunto, Mustofa, didampingi pejabat struktural dan staf.

Bantuan yang diberikan berupa nasi kotak yang kemudian didistribusikan kepada warga binaan setelah pelaksanaan salat Jumat berjamaah, sehingga seluruh warga binaan dapat menerima manfaat kegiatan tersebut dengan tertib dan teratur.

Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Sawahlunto Mustofa menyampaikan pesan kepada seluruh warga binaan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diterima.

Ia juga mengajak warga binaan untuk tidak lupa mendoakan kebaikan bagi pihak yang telah memberikan bantuan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian yang diberikan.

Selain itu, Mustofa berharap seluruh pihak, baik warga binaan maupun masyarakat luas, dapat menumbuhkan sikap dermawan dan saling berbagi kepada sesama.

Seluruh rangkaian kegiatan pemberian Jumat Berkah tersebut berlangsung aman dan lancar.

Rutan Kelas IIB Sawahlunto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada CV Bara Mitra Kencana atas kepedulian yang diberikan serta berharap sinergi dan kepedulian sosial ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi warga binaan. (*) 

Pewarta: Marjafri

Menbud Fadli Zon, Bakal Tanda Tangan Sampul Peringatan 100 Tahun Jam Gadang Bersama Delegasi IMLF-4 dari 35 Negara    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Menbud Fadli Zon, Bakal Tanda Tangan Sampul Peringatan 100 Tahun Jam Gadang Bersama Delegasi IMLF-4 dari 35 Negara
Sekretaris IMLF-4 Armaidi Tanjung, Wakil Ketua IMLF-4 Bidang Hubungan Luar Negeri Soni Drestiana dan Ketua PD PFI Sumbar Ir. Amli Kamal. (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menteri Kebudayaan RI yang juga Ketua Umum PP Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI), Prof. (Hon.) Dr. Fadli Zon, M.Sc., dijadwalkan menandatangani Sampul Peringatan 100 Tahun Jam Gadang pada welcome dinner International Minangkabau Literacy Festival ke-4 (IMLF-4), Selasa malam, 3 Juni 2026, di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.

Penandatanganan bersejarah tersebut akan disaksikan langsung oleh 240 delegasi IMLF-4 yang berasal dari 35 negara.

Sekretaris IMLF-4 Armaidi Tanjung menyampaikan hal itu dalam rapat persiapan IMLF-4 di Sekretariat IMLF-4, Jl. Cindua Mato No. 13, Lapai, Padang, Jumat (24/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua IMLF-4 Soni Drestiana dan dihadiri Ketua IMLF-4 Sastri Bakry beserta jajaran panitia.

“Panitia telah mengirimkan surat permohonan kesediaan kepada Bapak Fadli Zon melalui Sekjen PP PFI Mahpudi. Sampul Peringatan ini juga sudah mengantongi nomor registrasi resmi dari PP PFI atas rekomendasi PD PFI Sumatera Barat yang diketuai Ir. Amli Kamal dan Sekretaris Dwi Yulia,” jelas Armaidi Tanjung yang juga Penasihat PD PFI Sumbar.

Ia menambahkan, penerbitan Sampul Peringatan 100 Tahun Jam Gadang menjadi sangat penting karena momentum seabad ini adalah peristiwa bersejarah. “Kehadiran Menbud sekaligus Ketum PP PFI untuk menandatangani sampul di hadapan delegasi puluhan negara akan menambah nilai filatelis yang tinggi di masa depan,” ujarnya.

Rangkaian peringatan berlanjut keesokan harinya, Rabu, 4 Juni 2026. Menbud Fadli Zon bersama para pejabat dan delegasi IMLF-4 dijadwalkan melakukan penanaman 100 bibit pohon endemik di objek wisata Tabiang Barasok, Bukittinggi, sebagai simbol keberlanjutan untuk satu abad ke depan.

Wakil Ketua IMLF-4 Bidang Hubungan Luar Negeri Soni Drestiana menyebut, hingga hari ini delegasi yang terkonfirmasi berasal dari 35 negara, antara lain Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bulgaria, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Mesir, Inggris, Jerman, India, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Nepal, Belanda, Palestina, Puerto Riko, Rumania, Rusia, Singapura, Spanyol, Swiss, Thailand, Tunisia, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.

“Target awal kami 30 negara. Namun Bapak Wali Kota Bukittinggi meminta agar delegasi bisa mencapai 40 negara. Dengan koordinasi intensif bersama Sekjen Kemenlu RI Denny Abdi, kami optimistis target tersebut tercapai,” kata Soni.

Secara terpisah, Ketua PD PFI Sumbar Ir. Amli Kamal menegaskan dukungan penuh. “Momen penandatanganan oleh Ketum PP PFI ini bersejarah. Karena itu, ketika IMLF-4 menyampaikan rencana penerbitan Sampul Peringatan 100 Tahun Jam Gadang, kami langsung fasilitasi. Sudah pasti sampul dan benda-benda pos terkait IMLF-4 akan menjadi koleksi filateli bernilai tinggi,” tutur Amli, filatelis Sumbar peraih medali di berbagai pameran filateli internasional.

IMLF-4 mengangkat tema “Literasi untuk Peradaban” dan akan berlangsung 3–6 Juni 2026 di Bukittinggi. (at)

Pemprov Sumbar Dukung Upaya Menjadikan Kawasan Geopark Silokek Mendapat Pengakuan Dunia    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Pemprov Sumbar Dukung Upaya Menjadikan Kawasan Geopark Silokek Mendapat Pengakuan Dunia
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meraih pengakuan internasional terhadap kawasan Geopark Silokek. (Foto: Biro Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meraih pengakuan internasional terhadap kawasan Geopark Silokek.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan dukungan tersebut akan diimplementasikannya dalam bentuk penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan melalui program dan kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Sumbar.

"Geopark Silokek menjadi salah satu kandidat kuat dari Indonesia. Kini proses penilaian menuju UNESCO Global Geopark sedang berlangsung. Kita berharap Geopark Silokek bisa masuk," ungkap Gubernur Mahyeldi usai menerima audiensi Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir di Istana Gubernuran, Jum'at (24/4/2026).

Diketahui, saat ini kawasan Geopark Silokek tengah dalam masa penilaian menuju Geopark Global UNESCO. 

Itu artinya, ada peluang untuk menjadikan kawasan Geopark Silokek mendapatkan pengakuan internasional atas warisan geologinya yang unik sekaligus menjadikannya sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan bagi daerah.

Menurut Gubernur Mahyeldi, jika upaya tersebut berhasil akan banyak manfaat dapat diperoleh daerah. Pertama dari sektor   ekonomi dan pariwisata berkelanjutan, ini bisa menjadi wadah untuk menarik wisatawan mancanegara dan lokal datang berkunjung. Diharapkan, itu dapat mendongkrak ekonomi masyarakat setempat melalui geowisata.

Kemudian yang kedua dari sisi konservasi warisan geologi dunia, ini dapat melindungi kelestarian bentang alam serta formasi batuan purba di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan standar internasional.

Lalu yang ketiga dari sisi edukasi dan riset, kawasan Geopark Silokek bisa menjadi laboratorium alam untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan bagi generasi mendatang.

Selanjutnya dari sisi pelestarian budaya, ini akan memperkuat identitas "Nagari Adat" dan warisan budaya lokal yang menyatu dengan lanskap geologi kawasan. Harapannya, budaya Minangkabau semakin dikenal luas di tingkat global.

Kemudian dari sisi peningkatan daya saing daerah, ini dapat meningkatkan reputasi Sumbar di mata dunia internasional, khususnya dalam bidang pengelolaan kawasan lindung.

Guna mensukseskan upaya menjadikan Kawasan Geopark Silokek menuju Geopark Global UNESCO, Gubernur Mahyeldi minta OPD di lingkup Pemprov Sumbar memberikan dukungan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di tempatnya masing-masing.

"Seluruh kekuatan harus kita fokuskan kesini, kenapa? karena ini adalah harga diri kita dimata internasional. Ini tidak hanya tentang Sijunjung dan Sumatera Barat saja, tapi Indonesia,"tegas Mahyeldi.

Sebelumnya Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Ia menilai sinergi ini menjadi kunci dalam menghadapi tahapan penilaian yang membutuhkan kesiapan menyeluruh.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar proses penilaian Geopark Global UNESCO ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil terbaik,” ungkapnya.

Diketahui, Kawasan Geopark Silokek menyimpan kekayaan geologi, biologi, dan budaya yang luar biasa. Kawasan ini dikenal dengan bentang alam karst berusia lebih dari 350 juta tahun, formasi batuan purba, serta memiliki 25 situs geodiversity yang bernilai tinggi secara ilmiah dan pariwisata.

Sejak ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada 30 November 2018, kawasan ini terus dikembangkan sebagai pusat edukasi, konservasi, serta penggerak ekonomi masyarakat berbasis pariwisata berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)

Gubernur Mahyeldi Puji Kinerja Muhibuddin Selama Menjabat Sebagai Kajati Sumbar    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Gubernur Mahyeldi Puji Kinerja Muhibuddin Selama Menjabat Sebagai Kajati Sumbar
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memuji kinerja Muhibuddin selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar. (Foto: Biro Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memuji kinerja Muhibuddin selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar. Selama 180 hari menjabat di Sumbar, Muhibuddin dinilainya berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

“Kendati masa tugas Pak Muhibuddin di Sumbar tidak lama, tapi kontribusinya sangat besar untuk kemajuan daerah. Terima kasih pak," ucap Gubernur Mahyeldi saat menghadiri acara perpisahan Muhibuddin sebagai Kajati Sumbar di Padang, Rabu malam (23/4/2026).

Mahyeldi menilai, sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur terkait menjadi salah satu indikator yang mendasari lancarnya pelaksanaan berbagai program strategis daerah dan nasional dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

"Semangat kebersamaan ini, terbukti telah membawa dampak positif untuk kemajuan daerah. Sinergitas ini harus terus kita jaga dan perkuat kedepannya,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menyinggung peran aktif Muhibuddin dalam mendorong kepedulian terhadap daerah lain, termasuk saat terjadi bencana di luar Sumatera Barat. 

Saat itu, Kajati disebut turut mengeluarkan imbauan agar pemerintah daerah ikut mengalokasikan anggaran bantuan. 

Menurut Mahyeldi, langkah-langkah seperti itu menjadi bagian dari kontribusi nyata Kajati selama bertugas di Sumbar.

Di sisi lain, ia kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

“Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Mahyeldi menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menjalankan peran strategis dalam penegakan hukum dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi Muhibuddin selama menjabat sebagai Kajati Sumbar.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, rotasi jabatan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kelembagaan dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus terus diperkuat demi mewujudkan Sumatera Barat yang maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Muhibuddin mengatakan mengatakan masa tugasnya selama 180 hari di Sumbar menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Bahkan, itu membuatnya berat untuk meninggalkan Sumbar.

“Alhamdulillah, hari ini saya melakukan perpisahan, tapi sebenarnya saya tidak ingin berpisah. Genap 180 hari saya di Sumatera Barat sejak datang 24 Oktober lalu,” ungkapnya.

Ia menyebut Sumbar sebagai tempat belajar yang penuh makna bagi dirinya, terutama dari masyarakat yang kaya akan nilai adat dan kearifan lokal.

“Di sini saya bertemu guru-guru kehidupan. Orang awak penuh petuah dan keteladanan. Ini menjadi bekal berharga bagi saya kedepannya,” katanya.

Muhibuddin juga menyebut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai salah satu “sekolah” penting dalam perjalanan kariernya. 

Ia mengungkapkan akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan sebelum melanjutkan tugas di tempat yang baru.

“Insyaallah besok saya kembali ke Jakarta untuk proses pelantikan, dan selanjutnya melaksanakan tugas di tempat yang baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta doa agar dapat menjalankan amanah dengan baik ke depannya. 

“Mohon doa agar saya diberi kekuatan menjalankan tugas dan menghadapi tantangan ke depan,” ucapnya.

Ia pun berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah dan Forkopimda di Sumbar untuk tetap fokus melayani masyarakat dengan tulus.

“Fokuslah mencintai rakyat, memakmurkan Sumatera Barat. Jangan pernah mengkhianati amanah karena kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Muhibuddin mengajak semua pihak untuk terus peduli terhadap masyarakat, terutama yang sedang menghadapi musibah. 

Acara perpisahan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Pemerintah Pusat Tunjuk Kota Padang sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Pemerintah Pusat Tunjuk Kota Padang sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos
Kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).(Foto: Tmmy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian, dalam kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).

Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.

Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Padang sebagai pilot project digitalisasi bansos. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan data yang selama ini menghambat efektivitas penyaluran bantuan.

“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

Maigus mengungkapkan, untuk mendukung implementasi program ini, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.

Selain itu, juga menyiapkan berbagai langkah strategis di lapangan seperti pembentukan 1.700 agen lapangan yang melibatkan unsur ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala guna memperkuat pendataan dan pendampingan masyarakat.

“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan, peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” pungkasnya, didampingi Pj Sekda Raju Minropa dan sejumlah kepala OPD terkait.

Sementara itu, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Ia pun turut mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen dengan tertinggi di Sumatera Barat.

“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Teguh Setyabudi. (Tommy)