Meledak di PORPROV XVI Sumbar 2026! Kickboxing Kota Padang Juara Umum dengan 15 Emas, Willian Gelael Jalmav Ungkap Kunci Sukses

Meledak di PORPROV XVI Sumbar 2026! Kickboxing Kota Padang Juara Umum dengan 15 Emas, Willian Gelael Jalmav Ungkap Kunci Sukses

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Prestasi membanggakan ini ditorehkan dengan raihan 19 medali, terdiri atas 15 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, sekaligus melampaui target awal yang ditetapkan tim pelatih sebanyak 12 medali emas. (Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kontingen kickboxing Kota Padang tampil gemilang dan sukses merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Sumatera Barat 2026. Prestasi membanggakan ini ditorehkan dengan raihan 19 medali, terdiri atas 15 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, sekaligus melampaui target awal yang ditetapkan tim pelatih sebanyak 12 medali emas.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti kerja keras para atlet Kickboxing Indonesia (KBI) Kota Padang dalam menghadapi persaingan pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Dengan torehan 15 medali emas, tim kickboxing Kota Padang mampu melampaui ekspektasi dan mengukuhkan posisinya sebagai juara umum cabang olahraga kickboxing PORPROV XVI Sumatera Barat 2026.

Pelatih Kickboxing Kota Padang, Willian Gelael Jalmav, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir pada Selasa (13/10/2026). Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan bersama yang melibatkan atlet dan tim pelatih, mulai dari persiapan, pemusatan latihan, hingga menghadapi pertandingan.

“Akhirnya, seluruh rangkaian PORPROV XVI selesai dan kickboxing Kota Padang berhasil meraih 15 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Alhamdulillah, kita berhasil keluar sebagai juara umum pada Porprov tahun ini,” ujar Willian.

Menurutnya, pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena para atlet mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebelum kompetisi berlangsung. Dari target awal 12 medali emas, kontingen justru berhasil mengumpulkan 15 emas, ditambah satu perak dan tiga perunggu. Hasil ini menjadi capaian penting bagi perkembangan kickboxing Kota Padang sekaligus modal untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

“Perasaan kami sebagai tim pelatih tentu sangat bangga dan bersyukur. Target awal kami 12 medali emas, tetapi atlet mampu meraih 15 medali emas. Hasil ini tentu melampaui target yang telah ditetapkan sejak awal,” ungkapnya.

Willian menegaskan, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Disiplin latihan, kerja keras, kekompakan, serta keseriusan atlet dalam menjalankan arahan tim pelatih menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju podium juara. Ia berharap semangat dan mental bertanding yang telah ditunjukkan para atlet dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk menghadapi kejuaraan dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi.

Di balik pencapaian tersebut, Willian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Wali Kota Padang, Fadly Amran, atas dukungan moril dan materil kepada kontingen kickboxing selama mengikuti PORPROV XVI Sumatera Barat 2026. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut agar pembinaan atlet berjalan lebih optimal dan prestasi yang telah diraih tidak berhenti sampai di sini.

Willian turut berharap KONI dan Pemerintah Kota Padang memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan KBI Kota Padang, termasuk dukungan terhadap kebutuhan latihan, pengembangan atlet, dan persiapan menghadapi kejuaraan mendatang. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara umum harus menjadi pijakan untuk membangun prestasi yang berkelanjutan, sehingga atlet kickboxing Kota Padang semakin siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan 15 emas yang melampaui target, kickboxing Kota Padang kini membawa modal prestasi sekaligus tantangan untuk mempertahankan kejayaan pada kompetisi berikutnya. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU

Air Ketuban Merembes di Usia Kehamilan 7 Bulan, Fanny Lega Biaya Perawatan Ditanggung JKN

Air Ketuban Merembes di Usia Kehamilan 7 Bulan, Fanny Lega Biaya Perawatan Ditanggung JKN

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Fanny Sriwahyuni, seorang ibu hamil asal Kabupaten Tanah Datar, ketika air ketuban mulai merembes saat usia kehamilannya memasuki tujuh bulan. (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kekhawatiran menyelimuti Fanny Sriwahyuni, seorang ibu hamil asal Kabupaten Tanah Datar, ketika air ketuban mulai merembes saat usia kehamilannya memasuki tujuh bulan. Hari perkiraan lahir (HPL) yang belum tiba membuatnya segera mencari pertolongan medis. Di tengah kecemasan terhadap kondisi kandungannya, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif menjadi penopang penting agar dirinya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Fanny langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sayang Ibu Batusangkar setelah mengalami kondisi tersebut. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan kondisinya belum stabil sehingga ia disarankan menjalani rawat inap untuk memperoleh pemantauan dan penanganan lebih lanjut.

“Usia kehamilan saya sudah memasuki tujuh bulan dan saya masuk IGD karena air ketuban merembes keluar, sementara HPL belum masuk. Saya khawatir terjadi apa-apa, jadi langsung ke rumah sakit untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi saya belum stabil dan cukup menurun sehingga disarankan rawat inap,” ujar Fanny.

Di tengah situasi yang membuatnya cemas, persoalan biaya sempat terlintas di benak Fanny. Namun, ia merasa lebih tenang setelah memastikan kepesertaan JKN miliknya aktif. Dengan jaminan pembiayaan sesuai ketentuan program, Fanny dapat lebih fokus menjalani perawatan dan mengikuti arahan tenaga medis tanpa harus terlalu dibebani kekhawatiran mengenai biaya pengobatan.

“Sebagai ibu hamil, tentu saya sempat khawatir memikirkan biaya. Beruntung status JKN saya aktif, sehingga saya bisa fokus menjalani perawatan dan tidak lagi terbebani pikiran soal biaya pengobatan,” katanya. Fanny merupakan peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan iuran yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat JKN, menurut Fanny, bukan kali pertama ia rasakan. Ketika melahirkan anak pertamanya melalui operasi caesar, pembiayaan pelayanan kesehatannya juga dijamin melalui program tersebut. Kini, saat menjalani kontrol kehamilan anak kedua hingga harus dirawat inap, ia kembali merasakan manfaat perlindungan kesehatan yang sangat membantu keluarganya.

“Bersyukur sekali sudah menjadi peserta JKN yang dijamin pemerintah. Saat melahirkan anak pertama dengan operasi caesar, biayanya juga dijamin BPJS Kesehatan. Bahkan, saat kontrol kehamilan anak kedua hingga rawat inap ini juga dijamin. Bagi saya ini sangat meringankan,” ungkapnya.

Tak hanya soal pembiayaan, Fanny juga mengapresiasi pelayanan tenaga kesehatan di RSIA Sayang Ibu Batusangkar. Ia mengaku mendapatkan penanganan sejak berada di IGD hingga dipindahkan ke ruang rawat inap. Menurutnya, petugas memberikan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan selama perawatan sehingga ia merasa lebih nyaman menjalani pemeriksaan.

Kemudahan lain yang dirasakan Fanny berasal dari Aplikasi Mobile JKN. Ia terbiasa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengambil nomor antrean pelayanan secara daring dari rumah. Melalui fitur ini, peserta dapat mengetahui nomor antrean dan estimasi waktu pelayanan sehingga kunjungan ke fasilitas kesehatan bisa direncanakan dengan lebih praktis. Ia juga baru mengetahui adanya informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan jadwal tindakan operasi yang dapat membantu peserta memperoleh informasi layanan.

Fanny berharap pelayanan JKN terus berkembang agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Ia juga mengajak peserta menjaga status kepesertaan tetap aktif serta mendukung semangat gotong royong yang menjadi dasar program tersebut. “Semoga kandungan saya baik-baik saja dan persalinan ke depannya berjalan lancar. Terima kasih kepada peserta JKN yang rutin membayar iuran karena semangat gotong royong itu membuat saya dan anak terlindungi saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (HM)

Kebakaran di Limau Manis Padang Sisakan Kerugian Rp3 Miliar, Ini Langkah Cepat Pemko

Kebakaran di Limau Manis Padang Sisakan Kerugian Rp3 Miliar, Ini Langkah Cepat Pemko

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turun langsung meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, Selasa (13/10/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Musibah kebakaran yang melanda kawasan Jalan Jawa Gadut, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, meninggalkan kerugian besar. Sedikitnya sembilan kepala keluarga (KK) atau 41 jiwa terdampak dalam peristiwa yang menghanguskan sejumlah ruko, toko, dan rumah petak tersebut.

Pemerintah Kota Padang bergerak menyalurkan bantuan darurat kepada warga korban kebakaran. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turun langsung meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, Selasa (13/10/2026).

Kebakaran terjadi pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 07.35 WIB. Api melalap sejumlah bangunan dan turut menghanguskan kendaraan serta gerobak kontainer minuman. Total kerugian akibat musibah tersebut ditaksir mencapai Rp3 miliar.

Di tengah kondisi warga yang harus menghadapi dampak kebakaran, bantuan tunai sebesar Rp1,5 juta per KK disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban sembilan keluarga yang terdampak selama menjalani masa pemulihan.

Maigus Nasir menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga Limau Manis. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang menyiapkan dukungan lanjutan melalui program Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan, Maigus menginstruksikan jajaran terkait agar melakukan pendataan korban secara akurat dan terperinci. Kelengkapan dokumen administrasi juga diminta segera dituntaskan agar proses pencairan bantuan dapat berjalan sesuai prosedur.

“Bantuan yang kita berikan merupakan wujud kehadiran Pemko Padang melalui Program Unggulan (Progul) Padang Sigap dan Padang Melayani. Semoga dapat meringankan beban bapak dan ibu dalam memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan,” ujar Maigus Nasir.

Selain penanganan pascakebakaran, Maigus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat arus pendek listrik. Penggunaan stop kontak secara berlebihan dapat memicu panas berlebih pada instalasi listrik dan meningkatkan risiko kebakaran apabila tidak ditangani dengan benar.

Ia juga berharap Dinas Pemadam Kebakaran bersama aparatur kecamatan dan kelurahan menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR) di titik-titik strategis. Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat melakukan penanganan awal sebelum armada pemadam tiba. Dalam peninjauan itu, turut hadir Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis, Camat Pauh Yandry, Lurah Limau Manis Barma Heri, Ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Pauh Sudirman, serta elemen masyarakat setempat. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU

Polres Solok Kota Amankan Dua Debt Collector, Hentikan Pengendara di Jalan Tanpa Surat Tugas!

Polres Solok Kota Amankan Dua Debt Collector, Hentikan Pengendara di Jalan Tanpa Surat Tugas!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Polres Solok Kota mengamankan dua orang yang diduga terlibat setelah insiden di depan Kantor Pegadaian Kota Solok, Kelurahan PPA, Kecamatan Tanjung Harapan, Selasa (13/10/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Aksi dua orang yang diduga sebagai penagih utang atau debt collector menghentikan seorang pengendara sepeda motor di jalan umum berujung pada proses hukum. Polres Solok Kota mengamankan dua orang yang diduga terlibat setelah insiden di depan Kantor Pegadaian Kota Solok, Kelurahan PPA, Kecamatan Tanjung Harapan, Selasa (13/10/2026). Dalam pemeriksaan awal, mereka bersama pihak lain yang terlibat disebut tidak memiliki surat tugas resmi untuk melakukan tindakan di lapangan.

Peristiwa itu bermula saat Bima Eka Saputra (28), warga Kabupaten Solok, mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 bersama istri dan anaknya menuju Pasar Solok. Ketika melintas di lokasi kejadian, perjalanan keluarga tersebut terhenti setelah dua orang berinisial MI dan MK menghentikan kendaraannya di jalan umum.

MI kemudian mempertanyakan pelat nomor sepeda motor Bima yang tidak terpasang. Bima menjelaskan bahwa pelat tersebut terlepas dan disimpan di dalam jok, lalu memperlihatkannya. Namun, MI justru menyebut pelat itu palsu dan berusaha memeriksa nomor rangka serta nomor mesin kendaraan.

Situasi semakin memanas ketika MI meminta Bima menunjukkan STNK dan menyerahkan kunci kontak. Bima menolak permintaan tersebut karena mulai curiga terhadap tindakan orang-orang yang menghentikannya. Cekcok mulut pun terjadi di lokasi, membuat situasi yang semula berada di jalan umum berubah menjadi ketegangan.

Tak lama kemudian, dua orang lainnya berinisial EP dan DA datang ke lokasi. Ketegangan bertambah ketika salah seorang dari mereka menyebut Bima sebagai “nasabah tidak bertanggung jawab”. Bima membantah tudingan tersebut dan menerangkan bahwa sepeda motor yang digunakannya telah dibeli lunas sejak 2019 serta tidak terkait dengan perusahaan pembiayaan mana pun.

Fakta penting terungkap dalam pemeriksaan awal. Keempat orang tersebut disebut mengaku sebagai penagih dari pihak ketiga, tetapi tidak memiliki surat tugas resmi untuk melakukan penarikan ataupun pemeriksaan kendaraan di lapangan. Kondisi inilah yang menjadi bagian penting dalam penanganan kasus tersebut oleh kepolisian.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota, Iptu Daslucky Okyusran, S.H., M.H., membenarkan bahwa polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Penanganan dilakukan setelah polisi menerima laporan terkait kejadian yang dialami Bima di depan Kantor Pegadaian Kota Solok.

“Berdasarkan laporan yang diterima pada Rabu, 14 Oktober 2026 sekira pukul 21.00 WIB, tim Unit Reskrim telah mengamankan dua orang yang diduga kuat terlibat, yaitu MI (40 tahun) dan EP (47 tahun). Saat ini keduanya sedang diperiksa secara mendalam untuk proses hukum selanjutnya,” jelasnya.

Polres Solok Kota mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyerahkan kendaraan, kunci kontak, atau dokumen pribadi kepada orang yang mengaku sebagai penagih utang tanpa memastikan identitas dan kewenangannya. Apabila menghadapi penghentian kendaraan secara mencurigakan, warga disarankan meminta identitas serta surat tugas yang relevan dan menghubungi kepolisian jika mengalami ancaman atau pemaksaan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penagihan utang tidak boleh dilakukan dengan intimidasi atau tindakan sewenang-wenang. Masyarakat yang mengalami kejadian serupa dapat melapor kepada pihak berwenang agar ditangani sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, dugaan keterlibatan para pihak dalam peristiwa di Solok Kota masih harus diproses berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh penyidik. (80) 

Pewarta: Oktryoni

Editor: Zamri Yahya, WU

Padang Siapkan Pondok Al-Qur’an di Setiap Kecamatan, Tiga Tuan Rumah MTQN 2027–2029 Ditetapkan!

Padang Siapkan Pondok Al-Qur’an di Setiap Kecamatan, Tiga Tuan Rumah MTQN 2027–2029 Ditetapkan!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Rapat evaluasi Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-42 tingkat Kota Padang di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Selasa (13/10/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menyiapkan penguatan pembinaan generasi Qur’ani melalui rencana pendirian Pondok Al-Qur’an di setiap kecamatan. Program ini diharapkan menjadi wadah pembinaan kafilah sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak dan generasi muda terhadap Al-Qur’an.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Padang, saat rapat evaluasi Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-42 tingkat Kota Padang di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Selasa (13/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, para camat, serta pengurus LPTQ tingkat kecamatan dan kota. Pertemuan ini menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan MTQN sekaligus menyusun langkah pembinaan untuk tahun-tahun berikutnya.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang yang berlangsung pada 10–14 Oktober 2026. Ia menilai pelaksanaan tahun ini berjalan cukup baik, dengan suasana perlombaan yang semakin semarak dan mendekati atmosfer MTQN tingkat nasional.

“Hari ini merupakan puncak kegiatan perlombaan yang kita laksanakan. Tadi saya melakukan monitoring dan melihat langsung pelaksanaan lomba di beberapa venue. Pelaksanaan MTQN ke-42 tahun ini menurut saya sudah cukup bagus, bahkan suasananya mulai menyerupai MTQN tingkat Nasional,” ujar Maigus.

Ke depan, Pemerintah Kota Padang merencanakan pelaksanaan MTQN tingkat kota secara rutin setiap tahun dengan pola yang lebih terarah dan berkesinambungan. Maigus berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman, kecintaan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Untuk memperkuat kualitas peserta, pembinaan kafilah direncanakan dilakukan melalui pendirian Pondok Al-Qur’an di setiap kecamatan. Pembinaan tersebut akan disinergikan dengan masjid-masjid melalui program Smart Surau, sehingga proses pembinaan generasi Qur’ani dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak serta generasi muda.

Maigus juga menjelaskan bahwa untuk sementara, pemerintah merencanakan tidak menyelenggarakan MTQN tingkat kecamatan karena banyaknya jumlah kecamatan di Kota Padang dan panjangnya waktu yang dibutuhkan jika setiap kecamatan menggelar perlombaan tersendiri. Karena itu, pelaksanaan MTQN tingkat kota direncanakan menjadi bagian dari pola penyelenggaraan yang lebih efektif.

Dalam rapat evaluasi tersebut, LPTQ Kota Padang turut menetapkan jadwal tuan rumah MTQN tingkat kota untuk tiga tahun mendatang. Kecamatan Padang Barat akan menjadi tuan rumah pada 2027, Kecamatan Padang Selatan pada 2028, dan Kecamatan Padang Utara pada 2029. Penetapan ini diharapkan memberi waktu persiapan yang memadai bagi masing-masing kecamatan.

MTQN ke-42 tingkat Kota Padang dijadwalkan ditutup secara resmi pada Rabu (14/10/2026). Melalui evaluasi pelaksanaan, rencana Pondok Al-Qur’an, dan penguatan sinergi Smart Surau, Pemerintah Kota Padang berharap penyelenggaraan MTQN pada masa mendatang semakin berkualitas serta mampu melahirkan generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Tekankan Sinkronisasi Program untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumbar

Gubernur Mahyeldi Tekankan Sinkronisasi Program untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumbar

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026). (Foto: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).

Mahyeldi mengatakan, pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu membutuhkan kerja sama yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari manfaat pembangunan bagi masyarakat, pulihnya pelayanan publik, serta kemampuan infrastruktur dalam mengurangi risiko bencana.

Menurutnya, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, termasuk akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak bukan cuman hasil," tegas Gubernur Mahyeldi

Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 harus tetap didata untuk menjadi bahan perencanaan berikutnya, sedangkan potensi hambatan perlu dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.

"Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan," ucapnya

Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan harus diperhatikan sejak awal. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih.

Mahyeldi berharap rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala. Setiap kesepakatan perlu memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar proses pemulihan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta menyampaikan bahwa rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, dengan melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.

Widya menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan merumuskan langkah pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sementara sebagian lainnya masih dalam proses lelang. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perkembangan kegiatan dan kebutuhan tindak lanjut.

Adapun pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan posisi data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Perkembangan tersebut perlu terus dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak.

Widya menambahkan, koordinasi bidang infrastruktur ini akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap pelaksanaan program pemulihan pascabencana semakin terarah, kebutuhan prioritas dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan, serta pelayanan publik kembali berfungsi secara optimal. Sinkronisasi perencanaan 2026–2027 juga diharapkan mendukung pembangunan Sumbar yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)

Fadly Amran Apresiasi Sinergi Kodaeral II Padang, Sarimpunan Tanjung Pamit Emban Jabatan Baru di Mabesal

Fadly Amran Apresiasi Sinergi Kodaeral II Padang, Sarimpunan Tanjung Pamit Emban Jabatan Baru di Mabesal

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026). (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan TNI Angkatan Laut yang selama ini terjalin baik.

Kunjungan tersebut dilakukan menjelang penugasan baru Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung sebagai Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Laut Tingkat III Bidang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dan Politik Keamanan Nasional di Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan itu, Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kemitraan yang telah dibangun Kodaeral II Padang bersama Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan dukungan berarti bagi pelaksanaan program pemerintah daerah serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Fadly menilai hubungan baik antara Pemko Padang dan Kodaeral II Padang merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan daerah. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan, sehingga berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat bisa berjalan semakin optimal.

Salah satu bentuk sinergi yang mendapat apresiasi ialah dukungan Kodaeral II Padang dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang. Kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut dalam kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan sekaligus memperkenalkan kekuatan serta potensi kemaritiman kepada publik.

Kolaborasi kedua pihak juga terlihat dalam upaya pengembangan sektor kemaritiman dan kegiatan pembersihan Sungai Batang Arau. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendukung pengembangan potensi wilayah pesisir dan perairan Kota Padang.

“Terima kasih kepada Bapak Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung. Semoga semakin sukses di tempat tugas dan jabatan yang baru,” ujar Fadly Amran. Ia juga berharap sinergi Pemko Padang dan Kodaeral II terus berlanjut melalui berbagai aksi nyata untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang.

Sementara itu, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Padang beserta jajaran atas dukungan dan kerja sama selama dirinya bertugas. Ia mengungkapkan telah mengabdi di Padang sejak September 2024, ketika masih menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Padang, sebelum satuan tersebut berganti nama menjadi Kodaeral II Padang.

Dalam kesempatan itu, Sarimpunan Tanjung juga menyampaikan pamit dan berharap hubungan baik yang telah terbangun dapat diteruskan oleh pejabat penggantinya. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, serta jajaran Kodaeral II Padang. Silaturahmi ini diharapkan menjadi pijakan bagi keberlanjutan kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Pemko Padang dalam mendukung pembangunan, kegiatan sosial, dan kemajuan Kota Padang. (*) 

Laporan: Tommi

Editor: Zamri Yahya, WU