HEADLINE
Empat Agenda Utama Tata Kelola ASN di Papua Barat    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Empat Agenda Utama Tata Kelola ASN di Papua Barat
Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan langkah konkret untuk memastikan pelayanan kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berbasis merit di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Foto: Humas BKN). 

BENTENGSUMBAR.COM
–  Dalam pengukuhan Basuki Ari Wicaksono sebagai Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari oleh Gubernur Papua Barat, Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan langkah konkret untuk memastikan pelayanan kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berbasis merit di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (22/4/2026), Prof. Zudan secara khusus menekankan sejumlah arahan bagi Kepala Kanreg BKN Manokwari yang baru dikukuhkan. Diantaranya, yakni pertama, penguatan kolaborasi lintas instansi menurutnya menjadi kunci dalam menciptakan sistem manajemen ASN yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan daerah. 

Kedua, percepatan implementasi manajemen talenta harus menjadi prioritas, guna memastikan setiap ASN ditempatkan dan dikembangkan sesuai kompetensi dan potensi terbaiknya. 

Ketiga, peningkatan kualitas uji kompetensi diperlukan untuk menjamin proses pengembangan karier yang objektif dan berbasis kinerja. 

Keempat, digitalisasi layanan kepegawaian harus terus didorong, termasuk melalui otomasi proses kenaikan pangkat, layanan pensiun, hingga penerapan sistem e-kinerja yang lebih efektif dan transparan.

Lebih lanjut, Kepala BKN menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan ASN. Oleh karena itu, Prof. Zudan menekankan bahwa proses pengadaan ASN harus benar-benar berbasis kebutuhan organisasi, bukan sekadar pemenuhan formasi, serta didukung sistem manajemen talenta yang transparan dan objektif. 

“ASN bukan sekadar sumber daya administratif, tetapi merupakan aset strategis yang menentukan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya di Gedung PKK dan Auditorium Provinsi Papua Barat, Selasa (21/04/2026).

Di samping itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, juga menyampaikan apresiasi atas peran BKN dalam mendukung pembangunan sumber daya ASN di Papua Barat. Ia menilai pengukuhan ini merupakan bagian dari penguatan organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Melalui pengukuhan ini, Prof. Zudan berpesan agar Kantor Regional XIV BKN Manokwari diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi manajemen ASN di Papua Barat, dengan menghadirkan layanan yang semakin profesional, berintegritas, dan berdaya saing.(Humas BKN)

Bukan Sekadar Tuan Rumah, DPRD Dorong KONI Kota Solok Raih Posisi 5 Besar di Porprov    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Bukan Sekadar Tuan Rumah, DPRD Dorong KONI Kota Solok Raih Posisi 5 Besar di Porprov
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok, Fauzi Rusli. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok, Fauzi Rusli, menyatakan dukungan penuh terhadap kesiapan Kota Solok untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan 5 cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2026 mendatang.

Dukungan ini disampaikannya dalam rangkaian acara pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok, sebagai bentuk komitmen kuat legislatif bersama eksekutif untuk memajukan dunia olahraga di daerah.

"Kami dari DPRD sangat mendukung penuh upaya kita untuk menjadi tuan rumah. Ini adalah kebanggaan dan kesempatan emas bagi Kota Solok untuk menunjukkan kemampuan kita mengelola event besar sekaligus mempromosikan potensi daerah," ujar Fauzi Rusli dengan tegas.

Menurutnya, menjadi tuan rumah bukan hanya soal menyediakan tempat bertanding, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga perputaran ekonomi masyarakat.

Target Ambisius: Masuk 5 Besar

Lebih dari sekadar sukses menyelenggarakan, Fauzi Rusli menegaskan bahwa target utama yang harus dikejar adalah prestasi. Kota Solok tidak hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga ingin bersaing ketat dan merebut posisi 5 besar dalam klasemen umum.

"Porprov ke-XXVI tahun 2026 ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KONI, cabang olahraga, maupun atlet saja. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan mimpi tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang kuat dari semua pihak.

"Maka dibutuhkan kerja sama yang solid sehingga target Kota Solok masuk 5 besar bisa terwujud. Untuk mencapainya, dibutuhkan latihan dan pembinaan yang terukur serta berkelanjutan," tambahnya.

Tantangan Realitas Keuangan Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi Rusli juga memaparkan secara terbuka mengenai kondisi riil keuangan daerah yang menjadi tantangan bersama. Ia menyoroti masih sangat besarnya ketergantungan Kota Solok terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

"Kita harus berbicara apa adanya. Saat ini, ketergantungan Kota Solok terhadap transfer uang dari pusat mencapai sekitar 92 persen. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya sekitar 8 persen," paparnya.

Angka tersebut dinilai masih sangat minim untuk menopang roda pemerintahan yang mandiri. Bahkan, menurut Fauzi, dana PAD yang ada saat ini belum cukup untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan kota.

"Bayangkan, 8 persen itu bahkan tak cukup untuk menghidupi administrasi kita sebulan. Ini realitas yang harus kita akui bersama," tambahnya.

Harapan untuk Masa Depan

Meskipun dihadapkan pada keterbatasan tersebut, Fauzi Rusli menegaskan bahwa dukungan DPRD terhadap program pembangunan, termasuk di sektor olahraga, akan tetap diupayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan fiskal yang ada.

"Kami berharap ke depannya ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, sehingga PAD kita bisa meningkat. Dengan kemandirian ekonomi yang lebih baik, tentu kita bisa lebih leluasa membangun berbagai sektor, termasuk memfasilitasi atlet-atlet kita berprestasi," pungkasnya.

Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD siap bersinergi dengan Pemerintah Kota dan KONI untuk memastikan pelaksanaan Porprov nanti berjalan sukses dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (BO)

Tanda Tangan Komitmen Syarat Mutlak Tuan Rumah, Solok Siap Penuhi Regulasi Porprov    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Tanda Tangan Komitmen Syarat Mutlak Tuan Rumah, Solok Siap Penuhi Regulasi Porprov
Rangkaian kegiatan pelantikan dan rapat koordinasi teknis persiapan event besar tersebut. (Foto: Oktriyoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Ramdanus, S.Fil., M.Si, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen resmi menjadi syarat mutlak bagi kabupaten/kota yang ingin ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Porprov 2026. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan rapat koordinasi teknis persiapan event besar tersebut.

"Yang menandatangani komitmen itulah yang akan dinyatakan sebagai tuan rumah. Bagi daerah yang belum menandatangani, maka tidak akan ditetapkan sebagai lokasi pertandingan," tegas Ramdanus.

Dijelaskan pula mengenai mekanisme pendanaan, di mana dana utama akan dikelola melalui Sub Bidang di tingkat provinsi, sementara dana tambahan menjadi tanggung jawab daerah. Proses finalisasi akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang direncanakan tanggal 13 mendatang, dengan syarat administrasi harus lengkap paling lambat H-1 acara.

Sementara itu, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, dalam sambutannya menaruh harapan besar agar olahraga di daerahnya tidak hanya soal medali, tetapi juga pembentukan karakter.

"Kami melihat para atlet kita memiliki 'mental bertarung', bukan hanya di lapangan, tapi juga menghadapi tantangan kehidupan. Ini aset berharga," ujarnya.

Wali Kota juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat hingga 92 persen. Namun, komitmen untuk memajukan olahraga tetap diupayakan maksimal.

"Alhamdulillah, kita sudah delapan tahun bersih dari korupsi dan tiga kali berturut-turut dinyatakan bersih. Dengan pengelolaan yang amanah ini, kami berharap dukungan anggaran bisa diberikan sebanyak-banyaknya demi kesuksesan Porprov nanti," pungkas Ramdanus.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Forkopimda, jajaran OPD, serta seluruh pengurus cabang olahraga, yang menandakan semangat kebersamaan untuk memajukan olahraga di Kota Solok. (BO)

Wako Padang Fadly Amran Melepas 386 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Wako Padang Fadly Amran Melepas 386 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman
Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi melepas 386 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman, Kamis (23/4/2026). (Foto: Prokompin Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi melepas 386 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman, Kamis (23/4/2026). 

Pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru, dihadiri keluarga jemaah serta sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dari total 386 Jemaah Calon Haji yang diberangkatkan pada kloter 1, terdiri dari 154 jemaah laki-laki dan 232 jemaah perempuan, yang akan memulai perjalanan ibadah ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima selama lebih kurang satu bulan ke depan.

Fadly Amran menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta meraih predikat haji yang mabrur.

Fadly Amran berpesan agar para jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan keamanan selama berada di Tanah Suci. 

Ia mengingatkan adanya perbedaan cuaca yang cukup signifikan antara Indonesia dan Arab Saudi yang cenderung lebih panas dan kering.

“Mari jaga apa yang kita makan, ikuti instruksi pendamping haji dan dokter yang bertugas, dan jangan memaksakan diri jika kondisi fisik lelah,” ujarnya.


Selain itu, ia juga mengapresiasi kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari petugas kesehatan hingga tim pendamping yang akan membantu para jemaah selama menjalankan ibadah haji.

Menutup sambutannya, Fadly Amran menyampaikan permohonan doa kepada para jemaah agar Kota Padang senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, dan perlindungan.

“Mohon bapak dan ibu nanti di sepanjang perjalanan ingat kami, ingat Kota Padang, dan negara kita. Mohon doakan kami yang ada di kampung halaman. Doa kami pun Insyaallah akan selalu menyertai perjalanan ibadah bapak dan ibu agar dimudahkan oleh Allah SWT,” tuturnya. (*)

KONI Kota Solok Resmi Dilantik, Optimis Jadi Tuan Rumah dan Raih Prestasi di Porprov 2026    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

KONI Kota Solok Resmi Dilantik, Optimis Jadi Tuan Rumah dan Raih Prestasi di Porprov 2026
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok periode 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Rabu (22/4/2026) bertempat di Kubung Tigo Baleh. (Foto: Oktriyoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok periode 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Rabu (22/4/2026) bertempat di Kubung Tigo Baleh. 

Acara ini menjadi momentum penting bagi dunia olahraga daerah untuk mempersiapkan diri menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang akan digelar Oktober 2026 mendatang.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang demokratis, dan telah mendapatkan pengesahan resmi melalui Surat Keputusan KONI Provinsi Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Kota Solok yang baru, Rudi Horizon, menyatakan kesiapan penuh. 

Kota Solok dipercaya menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga sekaligus mengirimkan kontingen pada sekitar 42 cabang yang dipertandingkan.

"Kita memiliki modal kuat dengan prestasi yang sudah ditorehkan. Baru saja di kejuaraan renang se-Sumbar di Payakumbuh kita raih 17 emas, dan di Hapkido tingkat Asia Tenggara di Surabaya kita pulang dengan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu," ujarnya penuh semangat.

Rudi juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Wali Kota Solok dan DPRD yang selama ini sangat suportif. 

Ia menegaskan, kepengurusan baru hadir bukan untuk popularitas semata, melainkan bekerja keras mencetak prestasi dan solusi bagi kemajuan daerah.

"Kami berkomitmen mendukung penuh program KONI Provinsi. Ini tanggung jawab kita bersama agar nama Kota Solok bisa berbicara di tingkat nasional," tegasnya.( BO )

Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh: Sampah Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan, Tapi Peluang Kalau dikelola Dengan Baik    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh: Sampah Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan, Tapi Peluang Kalau dikelola Dengan Baik
Kalimat itu terlontar lugas dari ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Eni Muis Zulmaeta saat memulai perbincangan di kediamannya, Selasa (21/04/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- “Sampah bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi peluang. Kalau dikelola dengan baik, ia bisa melahirkan nilai ekonomi.”

Kalimat itu terlontar lugas dari ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Eni Muis Zulmaeta saat memulai perbincangan di kediamannya, Selasa (21/04/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Di momen yang identik dengan refleksi perjuangan perempuan Indonesia, Eni memilih menghadirkan tafsir berbeda. Bukan sekadar wacana emansipasi, melainkan langkah kongkrit yang menyentuh ekonomi keluarga.

Di Payakumbuh, gagasan tentang pemberdayaan perempuan kini tumbuh dari hal yang kerap dianggap sepele: sampah.

Di tangan perempuan-perempuan kreatif, limbah yang sebelumnya menjadi beban berubah menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual.

Aktivitas ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi keluarga.

“Yang sudah ada harus kita maksimalkan. Produksi ditingkatkan, kualitas dijaga, dan jangkauan pemasaran diperluas,” katanya.

Langkah itu berkembang lebih jauh melalui inovasi pengolahan sampah organik menjadi budidaya maggot. Namun, Eni tidak berhenti pada praktik umum yang hanya menghasilkan kompos.

“Terdengar biasa, sampah organik jadi maggot lalu kompos. Tapi yang tidak biasa, kita jadikan juga sebagai pakan ternak unggas,” ujarnya.

Program tersebut mulai digagas di kawasan Mancang Labu, Kelurahan Payobasung, Payakumbuh Timur.

Larva dari pengolahan sampah organik dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ayam yang lebih murah, namun tetap memiliki kandungan gizi tinggi.

Menurut Eni, persoalan utama peternak skala kecil selama ini terletak pada biaya pakan yang mencapai 60 hingga 70 persen dari total operasional. Kenaikan harga pakan konvensional semakin memperberat kondisi tersebut.

“Di sinilah peluangnya. Sampah organik rumah tangga bisa kita olah menjadi pakan alternatif yang lebih ekonomis,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan ketersediaan pakan mandiri, keluarga didorong untuk mulai beternak ayam secara sederhana namun terkelola baik, baik untuk produksi telur maupun daging. Dari sinilah rantai ekonomi baru terbentuk.

“Dari satu kegiatan, bisa lahir banyak manfaat. Lingkungan bersih, ekonomi bergerak, dan masyarakat lebih mandiri,” ujarnya.

Tidak hanya berhenti pada sampah organik, Eni juga mengulas pengolahan sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan menjadi paving blok.

Produk ini dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus: pengurangan limbah dan penciptaan peluang usaha.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga membuka lapangan usaha baru,” kata Eni.
Selain itu, pemberdayaan perempuan juga diperkuat melalui sektor UMKM, khususnya kerajinan tangan merajut.

Melalui kelompok dasawisma, perempuan-perempuan di Payakumbuh dilatih menghasilkan produk tekstil seperti tas, dompet, hingga pakaian.

Hasilnya tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membangun kepercayaan diri.

Bahkan, pada 2025, TP PKK Kota Payakumbuh menjalin kerja sama dengan The Sak untuk memproduksi 1.000 pouch per bulan.

Diketahui, The Sak adalah brand tas dan aksesori fashion asal AS yang terinspirasi oleh kerajinan tangan tradisional Bali.

Produk rajutan tersebut memadukan sentuhan budaya lokal dengan gaya santai khas California.

“Alhamdulillah, beberapa pengrajin sudah meraup omzet hingga puluhan juta rupiah, dan produknya sudah merambah mancanegara,” ujarnya.

Bagi Eni, spirit Kartini hari ini menemukan bentuknya dalam tindakan nyata. Dari rumah-rumah sederhana, perempuan mulai membangun usaha mandiri dan berkontribusi pada ekonomi keluarga.

Rantai ekonomi yang terbentuk mulai dari pengolahan sampah, budidaya maggot, hingga sektor peternakan dan kerajinan, menciptakan efek berantai yang menggerakkan masyarakat.

Ia menilai, jika dikelola secara konsisten, Payakumbuh berpeluang menjadi salah satu daerah pemasok kebutuhan ayam bagi wilayah sekitarnya.

Namun lebih dari itu, yang ingin dibangun adalah kesadaran kolektif bahwa perubahan dapat dimulai dari hal kecil.

“Perempuan tidak boleh hanya jadi penonton perubahan. Kita harus jadi penggerak, mengubah yang sederhana menjadi bernilai, menghidupkan yang terabaikan menjadi kekuatan,” ujarnya.

Di Payakumbuh, makna itu jelas terlihat. Dari sampah yang diolah, dari benang yang dirajut, hingga dari langkah kecil di ruang domestik—semuanya bergerak menuju satu tujuan: kemandirian.

Dan seperti cahaya yang dahulu diperjuangkan Kartini, kekuatan itu kini hidup dalam karya dan tindakan perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga bergerak.

“Dari hal yang sering diabaikan, kita belajar memberi makna dan dari tangan yang tulus bekerja, perubahan perlahan menemukan jalannya,” pungkasnya. (HM)

UKPBJ Kota Payakumbuh Raih Penghargaan Atas Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

UKPBJ Kota Payakumbuh Raih Penghargaan Atas Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, usai menerima penghargaan di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/04/2026). (Foto: Adpim Payakumbuh). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemko Payakumbuh kembali mencatatkan capaian positif di tingkat provinsi setelah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meraih penghargaan atas capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana hal tersebut selalu ditekankan dan ditegaskan Wali Kota, Zulmaeta selama ini” kata Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, usai menerima penghargaan di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP, Suharti, kepada UKPBJ Kota Payakumbuh atas kinerja pengelolaan pengadaan di tingkat daerah.

Rida menyebutkan, capaian tersebut tidak terlepas komitmen kuat pimpinan daerah, Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman beserta jajaran Pemko Payakumbuh terhadap konsistensi dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta mendorong kematangan kelembagaan UKPBJ.

Ia mengatakan, Pemko Payakumbuh akan terus memperbaiki kualitas tata kelola pengadaan agar mampu bersaing di tingkat nasional.

“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ,” ujarnya.

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan instrumen yang digunakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan secara nasional.

Penilaian ITKP mencakup tiga aspek utama, yakni pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan unit kerja pengadaan.

Pada penilaian tahun 2025, Kota Payakumbuh menempati posisi kedua di Sumatera Barat dengan skor 91,74, berada di bawah Kota Padang Panjang yang meraih skor 95,90.

Capaian ITKP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021.

“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan setiap proses pengadaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (HM)

Wali Kota Zulmaeta Pimpin Rapat Penggunaan TKD Tahun 2026    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Wali Kota Zulmaeta Pimpin Rapat Penggunaan TKD Tahun 2026
Wali Kota Zulmaeta memimpin langsung rapat terkait penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Kepala OPD. (Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Zulmaeta memimpin langsung rapat terkait penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Kepala OPD di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (22/4/2026).

“Kota Payakumbuh memperoleh tambahan anggaran TKD sebesar lebih dari Rp116 miliar dengan penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, perbaikan kualitas lingkungan, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan bantuan untuk relokasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana” ujar Wali Kota Zulmaeta.

Tambahan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian TKD oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak terkecuali untuk kota Payakumbuh.

Wali Kota Zulmaeta menegaskan pemanfaatan tambahan TKD harus dilakukan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam merencanakan dan merealisasikan program-program prioritas.

“Tambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi amanah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Saya minta OPD benar-benar mempergunakan dana ini yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan sesuai dengan syarat ketentuannya,” ujar Zulmaeta.

Mitigasi bencana, lanjut Zulmaeta, perbaikan lingkungan, hingga dukungan terhadap daerah lain yang terdampak harus menjadi bagian dari komitmen solidaritas antar daerah.

Selain itu, Zulmaeta menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui program yang terukur.

“Pengendalian inflasi harus kita jaga bersama, termasuk melalui intervensi yang tepat di sektor pangan dan distribusi. Di sisi lain, pemulihan ekonomi harus kita dorong lewat pemberdayaan UMKM, peningkatan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Rapat tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan serta dapat menyusun program kerja yang selaras dengan prioritas penggunaan anggaran.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap tambahan anggaran ini mampu menjadi stimulus dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (HM)

Menebar Kepedulian, GOW Kota Payakumbuh Bagikan bantuan sosial    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Menebar Kepedulian, GOW Kota Payakumbuh Bagikan bantuan sosial
GOW Kota Payakumbuh menggerakkan langkah nyata menebar kepedulian dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (21/4/2026). (Foto: Diskomimfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Payakumbuh menggerakkan langkah nyata menebar kepedulian dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Bertepatan dengan momen bersejarah itu, puluhan anggota GOW yang dipimpin Ketua Ny. Yeni Elzadaswarman turun langsung membagikan bantuan sosial ke tiga lokasi berbeda, yakni Pesantren Ibrahim Harun, Panti Asuhan Bustanul Ulum, dan Panti Jompo Jasa Ibu.

"Dengan semangat Kartini, kita harus membuat semua perempuan di Kota Payakumbuh untuk lebih bermakna dan berperan lebih di keluarga dan masyarakat," ujar Ny. Yeni Elzadaswarman di sela-sela kegiatan.

Sebagaimana yang selalu dipesankan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, lanjut Ny. Yeni, keberadaan GOW harus dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. 

Kegiatan yang melibatkan berbagai organisasi wanita se-Kota Payakumbuh itu tidak sekadar seremonial.

Anggota GOW secara aktif berinteraksi dengan penerima manfaat, menyerahkan paket sembako, perlengkapan ibadah, hingga kebutuhan harian lainnya.

Di Pesantren Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Payakumbuh Timur, rombongan GOW menyerahkan buku tulis, alat-alat  tulis, dan telur kepada para santri.

Bantuan ini, menurut Yeni, diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar dan meringankan beban operasional pesantren. 

"Kita ingin anak-anak santri tetap semangat menuntut ilmu, dan berharap ini bisa menjadi penyemangat bagi mereka," ungkapnya.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Panti Asuhan Bustanul Ulum di Situjuah Bandal Dalam.

Disana, rombongan membagikan paket kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, gula, telur, serta perlengkapan ibadah seperti sarung dan sajadah.

Tak lupa, GOW juga membawa kue bolu dan perlengkapan mandi lengkap dengan gayung sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan anak-anak asuh.

"Ini bentuk kepedulian dan perhatian kita kepada anak-anak panti asuhan, tidak hanya secara materi, tentunya juga secara emosional," tambah Yeni.

Tak hanya itu, kunjungan dilanjutkan ke Panti Jompo Jasa Ibu di Situjuah Batua. 

Disini GOW menyerahkan bantuan yang lebih komprehensif, mencakup bahan pokok, pampers, tisu, mukena, kain panjang, baju untuk bapak-bapak, handuk, hingga perlengkapan mandi.

Kehadiran ibu-ibu GOW disambut haru para lansia penghuni panti, yang merasa mendapatkan perhatian istimewa di hari Kartini.

"Mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Merawat dan memperhatikan mereka adalah bentuk bakti kita," ujar Yeni.

Kegiatan ini diikuti anggota inti GOW, perwakilan bidang, serta utusan dari berbagai organisasi wanita di Payakumbuh.

Kolaborasi ini, menurut Yeni, menunjukkan semangat Kartini bukan hanya tentang emansipasi, tetapi juga tentang gotong royong dan kepedulian sosial yang nyata. 

"Sinergi seperti ini harus terus kita pupuk dan kembangkan. Karena ketika perempuan bersatu, dampaknya akan terasa luas bagi masyarakat," pungkasnya.

Yeni berharap bantuan yang telah disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi penerima. Ia juga mengajak seluruh perempuan Payakumbuh untuk terus menginspirasi melalui aksi nyata, sebagaimana dicontohkan oleh RA Kartini.

"Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari Kartini, hari di mana kita bisa berbuat baik, menguatkan sesama, dan membangun negeri dari lingkaran terkecil yaitu  keluarga," tutupnya penuh makna.(HM)

Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027
Lampung resmi menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027. (Foto: Humas PWI). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Lampung resmi menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027.

Penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 diputuskan dalam rapat pleno bersama pengurus PWI Pusat dan PWI Lampung di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir atau Cak Munir mengungkapkan pelaksanaan HPN dan Porwanas di Lampung digelar serempak pada pekan kedua April 2027.

"HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pada pekan kedua April 2027," katanya saat memimpin rapat pleno di kantor PWI Pusat.

Cak Munir mengatakan perayaan HPN tahun depan tidak dilaksanakan pada 9 Februari 2027 karena mengingat berbarengan dengan bulan suci Ramadan 1448 H.

"Untuk peringatannya (HPN 2027) tetap ada, tapi hanya potong tumpeng bersama seluruh PWI provinsi setelah salat tarawih. Kemudian perayaannya di pekan kedua April 2027 bersamaan dengan Porwanas," ungkapnya.

Cak Munir menambahkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 akan dituangkan dalam surat keputusan untuk selanjutnya diserahkan ke PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas digelar pada pekan kedua April 2027 di Lampung.

"Alhamdulillah, PWI Pusat sudah resmi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027," katanya usai menerima SK PWI Pusat Nomor: 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Wira menambahkan bahwa SK PWI Pusat akan diserahkan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam waktu dekat ini.

"Selanjutnya, SK PWI Pusat ini akan kami laporkan dan serahkan kepada Bapak Gubernur Lampung," ujarnya. (*)

Sekdaprov Sumbar Lantik 8 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Sumbar    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Sekdaprov Sumbar Lantik 8 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Sumbar
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi melantik delapan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi melantik delapan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Gubernuran, Rabu (22/4/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1810/BKD-2026, sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan serta peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karier aparatur sipil negara, sekaligus untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

“Jabatan yang diberikan hendaknya dimaknai sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Arry.

Sekda juga menekankan pentingnya peran pejabat administrator dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan, khususnya dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional di masing-masing perangkat daerah.

Sehubungan dengan itu, para pejabat yang dilantik diharapkan mampu meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rincian daftar nama pejabat yang dilantik tersebut, antara lain Adek Putra sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Aschari Cahyaditama sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Fauzan Zainoen sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;

Lismarni sebagai Kepala Pelayanan Penunjang Medik pada RSUD Prof. M. Yamin; Birna Marwikka sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi pada RSUD Prof. M. Yamin; Nasdi sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia pada RSUD Prof. M. Yamin; Sherly Monalisa sebagai Kepala Bagian Pelayanan Medik pada RSUD Prof. M. Yamin; serta Syahlaluddin sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lebih lanjut, Sekda mengingatkan agar seluruh pejabat dapat melaksanakan tugas secara optimal, meningkatkan disiplin, serta membangun kerja sama yang baik dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Gubernur Mahyeldi Dorong Nagari Jadi Garda Pengendalian Sosial Berbasis Adat    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Gubernur Mahyeldi Dorong Nagari Jadi Garda Pengendalian Sosial Berbasis Adat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah tantangan sosial yang kian kompleks, penguatan peran nagari berbasis adat dinilai menjadi kunci menjaga ketahanan masyarakat. Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola SMPN 4 Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/4/2026).

Mahyeldi menegaskan, nagari memiliki posisi strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menegaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Sumbar.

“Nagari adalah kawasan strategis. Karena itu, nilai adat dan falsafah yang kita pegang harus benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Mahyeldi.

Ia lalu mengingatkan kepada seluruh Bupati/Walikota di Sumbar agar serius dalam mengimplementasikan penguatan peran nagari, khususnya dalam menghadirkan aturan yang mampu menjaga tatanan sosial masyarakat.

Menurut Gubernur Mahyeldi, berbagai persoalan sosial yang saat ini terjadi, perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Mulai dari pergaulan yang keluar dari norma budaya dan agama hingga peredaran narkoba.

“Kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan, termasuk penyimpangan perilaku dan peredaran narkoba. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Mahyeldi mendorong setiap nagari di Sumbar untuk menyusun Peraturan Nagari yang berbasis kearifan lokal, sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus perlindungan bagi generasi muda.

Ia mencontohkan sejumlah nagari yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut, seperti Nagari Nan XX di Lubuk Begalung, Kota Padang, dan Nagari Paninggahan di Kabupaten Solok. 

Kedua nagari tersebut menetapkan aturan pembatasan aktivitas hiburan sebagai upaya menekan penyakit masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial.

“Peraturan Nagari ini penting untuk melindungi generasi muda kita, meminimalisir perilaku menyimpang, serta menciptakan ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat,” jelasnya.

Di Nagari Nan XX, misalnya, aktivitas hiburan dibatasi hingga pukul 22.00 WIB. Sementara di Nagari Paninggahan, hiburan orgen tunggal hanya diperbolehkan hingga sore hari untuk menghindari keributan yang kerap terjadi pada malam hari.

Mahyeldi berharap, langkah serupa dapat diadopsi secara luas di seluruh nagari, desa, hingga jorong di Sumbar, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap setiap nagari mampu menghadirkan aturan yang tidak hanya menjaga nilai adat, tetapi juga efektif meminimalisir hal-hal negatif di tengah masyarakat,” tutupnya. (adpsb/cen/bud)

Perusahaan Diminta Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan Peserta    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Perusahaan Diminta Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan Peserta
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4/2026). (Foto: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar belakang pendidikan masing-masing agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4/2026).

Menurut Yassierli, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya. Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya. Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

“Kepada direktur rumah sakit, saya minta tolong fasilitasi adik-adik belajar. Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya,” ujar Yassierli.

Selain kepada pihak rumah sakit, Yassierli juga mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan, masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Pelaksanaan Magang Nasional 2025 di rumah sakit tersebut diikuti 48 peserta dari batch 2 dan batch 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, terdiri atas 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, serta 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai pekerja dari pihak manajemen rumah sakit.

Yassierli berharap program magang dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. (aditya) 

Pasca Bencana, Kepala BGN Harapkan Masyarakat Bisa Bangkit dan Jadi Rantai Pasok Progam MBG    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Pasca Bencana, Kepala BGN Harapkan Masyarakat Bisa Bangkit dan Jadi Rantai Pasok Progam MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana di kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat, berempat di gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Rabu, 22 April 2026. (Foto: Adri B). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana, berharap masyarat bangkit kembali pasca bencana. 

Hal itu disampaikannya ketika diwawancarai awak media usai pembukaan kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat, berempat di gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Rabu, 22 April 2026.

"Pingin hadir di daerah bencana. Pasca bencana kita harapkan seluruh masyarakat bisa bangkit kembali dan mereka bisa terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis," katanya. 

Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pemberdayaan pada para UMKM agar mereka bisa menjadi salah satu bagin rantai pasok program MBG. Rantai program MBG tak hanya penerima manfaat, tetapi masyarakat sekitarnya juga menjadi bagian yang memesok bahan baku untuk program MBG.

"Sejauh ini sudah lima provinsi kita adakan. Jadi kita berharap bahwa program MBG ini memakmurkan ekonomi lokal. Karena BGN tidak pernah punya menu nasional, tetapi menu berbasis lokal," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, disetiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, red), BGN menempatkan ahli gizi, agar bisa memasak menu berbasis budaya lokal dan disuka masyarakat lokal. Oleh sebab itu, tidak hanya yang terlibat pekerjaan, tetapi masyarakat sekitar bisa jadi pengusaha UMKM untuk memenuhi rantai pasok yang jumlahnya cukup besar. 

"Untuk daerah yang masih kesulitan berat, kita akan memberikan bantuan agar mereka kembali membangun usahanya, agar mereka bisa kembali kekehidupan normal, bisa menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kehidupan, pendapatan keluarga," katanya. 

"Bagi yang memiliki tenaga yang bergabung di SPPG, saya ada tempat untuk menjadi relawan. Bisa jadi relawan bagi yang memiliki kemampuan bakat usaha kita dorong," sambunya. 

BGN akan sesuaikan kebutuhan, bagi bahan baku yang tidak ada di tempat, bahan itu akan didatangkan dari daerah lain. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, SHI., WU

Korupsi Tambang Batu Bara Rp 10 Triliun, 2 Orang Ini Dituntut Penjara 10 Tahun    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Korupsi Tambang Batu Bara Rp 10 Triliun, 2 Orang Ini Dituntut Penjara 10 Tahun
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menuntut dua terdakwa utama kasus dugaan korupsi tambang batu bara PT Ratu Samban Mining (RSM) dengan hukuman 10 tahun penjara. (Foto Ilustrasi/Net). 



BENTENGSUMBAR.COM
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menuntut dua terdakwa utama kasus dugaan korupsi tambang batu bara PT Ratu Samban Mining (RSM) dengan hukuman 10 tahun penjara.

Dalam perkara korupsi tambang batu bara ini. negara dirugikan hingga Rp 1,8 triliun.

"Semua tuntutan kami susun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta keterangan saksi,” kata JPU Kejati Bengkulu A Ghufroni dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu, Rabu (22/4/2026) malam.

Ghufroni menyampaikan total ada sembilan terdakwa yang terlibat dalam perkara korupsi, gratifikasi, suap, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dua terdakwa yang dituntut paling berat yakni Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa Rahardja dan Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander Yuwono.

Keduanya dituntut masing-masing 10 tahun penjara, denda Rp 2 miliar, serta uang pengganti Rp 53 miliar subsider empat tahun penjara.

Selain dua terdakwa utama, JPU juga menuntut sejumlah terdakwa lain dengan hukuman bervariasi. Komisaris PT Tunas Bara Jaya Bebby Hussy dituntut 4 tahun penjara, disertai denda dan uang pengganti Rp 106 miliar.

Kemudian General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy dituntut 2 tahun penjara dan uang pengganti Rp 3 miliar. Direktur Utama PT Tunas Bara Jaya Julius Soh dituntut 3 tahun penjara dengan kewajiban uang pengganti Rp 36 miliar.

Terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu Imam Sumantri, dituntut 2 tahun penjara. Sementara itu, Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM periode 2022–2024 dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Dalam perkara terpisah terkait gratifikasi dan suap, sejumlah terdakwa kembali dituntut hukuman tambahan, termasuk Bebby Hussy dan Kepala Inspektur Tambang tahun 2024 Nazirin.

JPU juga menjerat dua terdakwa, Bebby Hussy dan Saskya Hussy, dalam perkara TPPU dengan tuntutan masing-masing dua tahun dan satu tahun penjara.

Menurut JPU Dwi Pranoto, barang bukti berupa kendaraan dan alat berat yang disita dinilai telah sesuai dengan nilai kerugian negara berdasarkan hasil penyidikan dan fakta persidangan.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebut hal yang meringankan antara lain sikap kooperatif dan pengembalian sebagian kerugian negara. Sementara hal yang memberatkan yakni perbuatan para terdakwa yang dinilai merugikan negara serta sikap tidak berterus terang selama proses pemeriksaan.

JPU mengatakan penyusunan tuntutan juga memperhatikan ketentuan hukum terbaru, termasuk kemungkinan penerapan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan.

Berdasarkan perkara pokok tindak pidana korupsi, para terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 603 KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.(*)

Sumber: JPNN.com