BentengSumbar.com

Percepatan Kepemilikan KIA, Ances Kurniawan Ungkap Kota Padang Lampaui Target Nasional

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Ances Kurniawan, ungkap target KIA. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tengah gencar melakukan perluasan dan percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia 0 hingga menjelang 17 tahun di Kota Padang memiliki identitas resmi yang sah secara hukum.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Ances Kurniawan, Kamis, 16 juli 2026, menyatakan bahwa kepemilikan KIA di Kota Padang saat ini telah melampaui target nasional.

Pemerintah Kota Padang akan mengadakan peluncuran (launching) program pemenuhan KIA yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu inovasi layanan "Jemput Bola" langsung ke sekolah-sekolah.

Melalui layanan ini, petugas akan melakukan pengambilan foto anak secara langsung di lokasi, sehingga anak-anak tidak perlu lagi melampirkan pasfoto fisik.

Inovasi layanan ini diselaraskan dengan program utama Wali Kota Padang, yaitu "Padang Melayani".

"Target nasional berada di angka 60 persen, sementara capaian Kota Padang saat ini sudah menyentuh 70 persen dari total 266.000 anak wajib KIA. Untuk sisa 30 persen warga yang belum memiliki kartu ini, kami akan melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan langkah percepatan," jelas Ances.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Padang, Syafrida, mengimbau warga untuk segera mengurus KIA karena prosesnya yang mudah, cepat, dan tidak rumit. Pengurusan KIA dibagi menjadi dua kategori usia, yaitu 0–5 tahun dan 5–17 tahun kurang satu hari.

"Untuk anak usia 0 hingga 5 tahun, persyaratannya cukup fotokopi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) orang tua atau wali, dan KTP asli kedua orang tua. Sedangkan untuk usia 5 hingga menjelang 17 tahun, syaratnya sama, tinggal menambahkan pasfoto anak ukuran 2x3 sebanyak dua lembar," katanya.

Program KIA ini merupakan kebijakan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Selain berfungsi sebagai pengganti KTP bagi anak-anak, KIA memberikan banyak keuntungan praktis.

Kartu ini mempermudah verifikasi identitas saat perjalanan udara di bandara, mempermudah pembukaan rekening perbankan secara mandiri, serta menghindari orang tua dari risiko membawa dokumen besar seperti KK atau akta kelahiran asli saat urusan administrasi. (*)

Jumat, Juli 17, 2026

Pemprov Sumbar Dorong Peran Niniak Mamak Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, menegaskan bahwa niniak mamak memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga moral generasi muda di tengah berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks.

Menurutnya, peran penghulu tidak hanya sebatas memimpin kaum, tetapi juga menjadi benteng utama dalam membina anak kemenakan agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Sumbar menghadiri acara Penobatan Rajo Adat Aia Bangih di Rumah Gadang Rajo Aia Bangih, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (16/7/2026).

Jasman mengatakan, saat ini masyarakat dihadapkan pada fenomena degradasi moral generasi muda yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku adat dan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media digital, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan niniak mamak.

“Kerusakan moral generasi muda merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan. Masa depan nagari berada di tangan mereka. Apabila generasi mudanya kehilangan arah, maka masa depan nagari juga akan ikut terancam,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam falsafah Minangkabau, penghulu memiliki kedudukan yang sangat strategis karena bertanggung jawab membina anak kemenakan sekaligus menjaga marwah kaum. Kewenangan tersebut termasuk memberikan sanksi sosial terhadap anggota kaum yang melanggar norma adat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Menurut Jasman Dt. Bandaro Bendang yang juga merupakan Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumbar, tanggung jawab seorang penghulu tidak hanya terbatas kepada kaum yang dipimpinnya, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap kehidupan masyarakat secara luas sesuai amanah adat yang diemban sejak penobatan.

Karena itu, ia mengajak seluruh niniak mamak untuk terus memperkuat pembinaan terhadap generasi muda melalui keteladanan, pendidikan karakter, penguatan nilai agama dan adat, serta membangun komunikasi yang erat dengan keluarga dan masyarakat.

“Nagari yang kuat lahir dari generasi muda yang berkarakter. Di sinilah peran niniak mamak menjadi sangat penting sebagai penjaga nilai-nilai adat dan pembimbing anak kemenakan agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar memandang pelestarian adat dan penguatan peran niniak mamak sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat sekaligus membangun karakter generasi muda yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Acara Penobatan Rajo Adat Aia Bangih juga dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat, anggota DPRD, jajaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Pasaman Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Pasaman Barat, tokoh masyarakat Aia Bangih dari ranah dan rantau, Bundo Kanduang, serta rombongan Birian/Balahan Rajo Aia Bangih dari Tapanuli Selatan. (adpsb/bud)

Jumat, Juli 17, 2026

Ini Penjelasan Malvi Hendri soal Dinas PUPR Kota Padang dan BWS Sumatera V Keruk Sedimen Batang Arau

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

Dinas PUPR Kota Padang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melaksanakan pengerukan sedimen di sepanjang kawasan Batang Arau mulai Kamis (16/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas PUPR Kota Padang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melaksanakan pengerukan sedimen di sepanjang kawasan Batang Arau mulai Kamis (16/7/2026).

"Sekarang kita lagi pelaksanaan kegiatan untuk pengerukan sedimen di kawasan Batang Arau. Ini kerja sama dengan BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera V. Alat yang kita pakai adalah alat BWS, dan kita akan kerjakan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Kita perkirakan di akhir Juli ini bisa kita diselesaikan," jelas Malvi Hendri, Kamis 16 Juli 2026.

Pengerukan ini diupayakan rampung dalam jangka waktu 2 minggu ke depan (diperkirakan selesai pada akhir Juli) menggunakan alat berat yang disediakan oleh BWS Sumatera V.

Fokus utama pengerukan diarahkan pada titik-titik krusial serta lokasi yang berhubungan dengan persiapan kegiatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, khususnya untuk penyelenggaraan Selaju Sampan.

Pengerukan sedimen ini juga dilakukan dalam upaya menjaga kebersihan di kawasan Batang Arau serta memastikan sungai dapat menampung debit air pada saat hujan ataupun saat pasang air laut.

Dalam pembagian tugas kolaborasi ini, pihak Dinas PUPR Kota Padang mengandalkan armada dump truck mereka untuk menangani pengangkutan sedimen dari lokasi pengerukan menuju ke beberapa titik area pembuangan (disposal) yang telah disiapkan.

"Pengerukan difokuskan terutama pada titik-titik yang berhubungan dengan kegiatan HJK untuk acara Selaju Sampan, serta beberapa titik krusial lainnya. Ini kolaborasi kita, di mana alat menggunakan dari BWS V, sementara untuk pengangkutan sedimen ke area disposal (lahan khusus) menggunakan armada dump truck kita," ujarnya. (*)

Jumat, Juli 17, 2026

Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Tangani ABH Kasus MAN 3 Padang, Susun Rehabilitasi Terpadu Lintas Sektor

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

Rakor Penanganan Terpadu Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar di Padang, Kamis (16/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait peristiwa di MAN 3 Padang dengan menyusun program rehabilitasi terpadu yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga mitra.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan anak, pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, serta reintegrasi sosial.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Terpadu Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar di Padang, Kamis (16/7/2026).

Rakor yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim dan dihadiri Kasatgaswil Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Sumbar, Herlin; perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Padang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, BAZNAS, serta jajaran Kesbangpol.

Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Menurutnya, proses hukum tetap harus dihormati, namun upaya rehabilitasi, pemulihan psikologis, pembinaan karakter, dan perlindungan terhadap masa depan anak juga mesti berjalan secara bersamaan.

“Negara harus hadir, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mencegah lahirnya stigma, trauma berkepanjangan maupun potensi tindakan balas dendam,"tegasnya saat memimpin Rakor.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil pendalaman Satgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar yang menyebut kasus tersebut merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak dan tidak berkaitan dengan jaringan terorisme. Berdasarkan hasil identifikasi, faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut merupakan akumulasi tekanan psikologis akibat perundungan (bullying), kondisi sosial ekonomi keluarga, serta paparan konten negatif mengenai pembuatan bahan peledak melalui internet dan media sosial.

Kasatgaswil Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial guna mencegah munculnya stigma yang dapat menghambat proses pemulihan.

"Apabila penanganan ini berhasil, dapat menjadi contoh model penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara nasional," ujarnya.

Seluruh peserta Rakor menyatakan komitmen akan melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, mulai dari rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak pendidikan, pembinaan karakter, pembinaan keagamaan, bantuan sosial, hingga edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap anak dan keluarganya.

Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar, Herlin mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil rapat, pihaknya telah menyusun jadwal terpadu asesmen, pembinaan, dan pendampingan yang akan berlangsung pada 16–25 Juli 2026 di UPTD BKOM Pelkes Provinsi Sumatera Barat, Gunung Pangilun, Kota Padang.

Program tersebut diawali dengan asesmen psikologis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dilanjutkan pembinaan keagamaan oleh Kementerian Agama, pembinaan karakter dan pemenuhan hak pendidikan oleh Dinas Pendidikan, asesmen sosial oleh Dinas Sosial, asesmen kondisi ekonomi keluarga oleh BAZNAS, hingga pembinaan wawasan kebangsaan dan pengendalian emosi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar.

"Jadwal pendampingan tersebut bersifat terpadu dan berkesinambungan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses hukum yang sedang berlangsung," ungkap Herlin

Ia juga memastikan seluruh proses rehabilitasi akan dilaksanakan secara cepat, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, pihaknya berharap proses pemulihan dapat berjalan optimal sehingga hak-hak anak tetap terlindungi, proses pendidikan dapat berlanjut, serta anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial secara sehat tanpa stigma.

Penanganan terpadu ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemprov Sumbar dalam menghadirkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penanganan. (adpsb/bud)

Jumat, Juli 17, 2026

Top 32 Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak 2026: Mereka Diharapkan Mampu Menjadi 2P

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

DP3AP2KB menggelar seleksi tahap kedua Pemilihan Calon Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang Tahun 2026. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar seleksi tahap kedua Pemilihan Calon Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 32 peserta terbaik ini berlangsung di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Kamis (16/7/2026).

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, menyampaikan bahwa ajang ini merupakan investasi strategis pemerintah daerah untuk menggali potensi, kreativitas, sekaligus menjaring calon pemimpin di masa depan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin baru di tahun mendatang. Mereka diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor (2P) dalam menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak anak di Kota Padang," ujar Ade Yonanda

Sementara itu, Ketua Juri Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak (Pilwadu), Marta Suhendra, menjelaskan bahwa seleksi Top 32 ini merupakan penyaringan ketat dari total 110 peserta yang mendaftar pada tahap administrasi, esai, dan penilaian video.

Pada tahap kedua ini, tim juri menitikberatkan penilaian pada aspek kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), penyelesaian masalah (problem solving), serta penguasaan materi.

"Perkembangan zaman membuat anak-anak masa kini memiliki pemikiran yang luar biasa. Banyak ide kreatif dan kritikan membangun yang mereka sampaikan, bahkan melampaui apa yang seharusnya terpikirkan oleh anak seusia mereka. Mereka sangat layak melaju ke babak 32 besar ini," ungkapnya

Salah seorang peserta asal SMPN 1 Padang, Salma, mengungkapkan rasa optimisnya dalam mengikuti seleksi tahap kedua ini. Membawa isu krusial mengenai perundungan (bullying), Salma berharap dapat berkontribusi nyata bagi lingkungan sebayanya.

"Persiapan saya alhamdulillah cukup matang berkat bimbingan dari guru, keluarga, dan teman-teman. Di ajang ini, saya ingin fokus menyuarakan penanganan isu bullying, baik di dunia nyata maupun cyber bullying. Menurut saya, ini adalah isu mendasar yang berdampak besar bagi masa depan anak dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke isu anak lainnya," pungkas Salma dengan penuh semangat. (*)

Jumat, Juli 17, 2026

Gubernur Mahyeldi Hadiri Raker APPSI, Perkuat Sinergi Daerah Dukung Program Prioritas Nasional

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Ia memandang, forum tersebut menjadi wadah strategis bagi para gubernur untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional.

"Ditengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti perkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itu lah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini," ungkap Gubernur Mahyeldi

Kehadiran Gubernur Mahyeldi beserta jajaran terkait dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto.

Rapat kerja APPSI tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan yang transformatif di tingkat daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bima, gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah, baik secara tatap muka maupun melalui pertemuan daring. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Selain koordinasi, para gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, harus hadir hingga ke tingkat implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan.

"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal," ujarnya

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional, mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.

"Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer," tambah dia.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.

Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama 2 hari, mulai 16 sampai 17 Juli 2026 tersebut turut dihadiri oleh seluruh Gubernur dari berbagai provinsi atau yang mewakili, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI. (adpsb/bud)

Jumat, Juli 17, 2026

Bunda PAUD Kabupaten Solok Resmi Buka MPLS Ramah PAUD: Jadikan Sekolah Rumah Kedua yang Menyenangkan

BentengSumbar On Jumat, Juli 17, 2026

Peluncuran kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah PAUD se-Kabupaten Solok Tahun Ajaran 2026/2027. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Bunda PAUD Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., secara resmi meluncurkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah PAUD se-Kabupaten Solok Tahun Ajaran 2026/2027.

Acara pembukaan dipusatkan di TK Negeri (TKN) 1 Gunung Talang, Senin (13/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Elafki beserta jajaran, Kapolsek Gunung Talang Armen, Wali Nagari Talang, serta orang tua peserta didik, guru, kepala satuan PAUD, dan pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini.

MPLS Ramah sejalan dengan semangat Kemendikdasmen untuk menghadirkan pengalaman awal sekolah yang aman, inklusif, dan menggembirakan. Momen ini menjadi langkah awal membangun rasa percaya diri anak sebelum memulai perjalanan pendidikan formal.

Dalam sambutannya, Ny. Nia menegaskan pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama pembentukan karakter, kecerdasan, dan kepribadian seseorang. Dukungan sekolah maupun orang tua sama pentingnya dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

"MPLS Ramah bukan sekadar perkenalan ruang kelas, melainkan langkah awal membangun rasa percaya diri, keceriaan, dan semangat belajar. Mari kita jadikan sekolah sebagai rumah kedua yang penuh kasih sayang, aman, dan menyenangkan bagi mereka," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh tenaga pendidik PAUD untuk terus menghadirkan pelayanan berkualitas, berpusat pada kebutuhan anak, serta menanamkan nilai karakter luhur sejak dini.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia dini.

Diharapkan anak-anak lebih berani beradaptasi, mengenal guru dan teman sebaya, serta siap menempuh pembelajaran dengan gembira.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama Bunda PAUD berkomitmen terus memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini sebagai investasi berharga untuk melahirkan generasi daerah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.(80)

Kamis, Juli 16, 2026

Pemko Padang Matangkan Persiapan HJK Padang ke-357 Tahun 2026, Ini Kata Wawako Maigus Nasir

BentengSumbar On Kamis, Juli 16, 2026

Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan seluruh persiapan menjelang perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada 6-10 Agustus 2026. (Foto: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan seluruh persiapan menjelang perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada 6-10 Agustus 2026.

Mengusung tema "Taste of Padang Experience 2026: Road to Gastronomy City", perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga menjadi ajang promosi wisata, budaya, kuliner, sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai kota bersejarah yang memiliki jejaring kerja sama internasional.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi utama pelaksanaan kegiatan, mulai dari kawasan Kota Tua, Batang Arau, Sungai Batang Palinggam hingga Pantai Padang.

Dalam peninjauan itu, Maigus memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, kebersihan kawasan, pengaturan lalu lintas, aspek keamanan, hingga kenyamanan pengunjung.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita ingin membuat perayaan Hari Jadi Kota Padang tahun ini benar-benar luar biasa. Semua harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat dan tamu undangan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan aman, nyaman, dan berkesan," katanya.

Maigus Nasir menegaskan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar setiap agenda berlangsung lancar dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke Kota Padang.

Menurutnya, HJK Padang tahun ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat citra Kota Padang sebagai kota bersejarah, kaya budaya, sekaligus destinasi wisata unggulan.

Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara maksimal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Di samping itu, Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan HJK ke-357 dengan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap tamu yang berkunjung selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Ia juga mengungkapkan HJK tahun ini akan menghadirkan momen bersejarah melalui peresmian Jembatan Hildesheim di kawasan Batang Arau sebagai simbol penguatan hubungan sister city (kota kembar) antara Kota Padang dan Kota Hildesheim, Jerman.

"Hari Jadi Kota Padang tahun ini memiliki momen sejarah berupa penguatan hubungan kota kembar antara Kota Padang dan Kota Hildesheim yang ditandai dengan peresmian jembatan, penanaman pohon di taman, serta penandatanganan dokumen yang akan menjadi pengingat kerja sama kedua kota. Persiapannya sudah hampir matang, tinggal tahap penyelesaian akhir dan insyaallah selesai sebelum hari pelaksanaan," tukuknya.

Sementara itu, Ketua Panitia HJK Padang ke-357 yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang, Corri Saidan, menjelaskan perayaan HJK akan berlangsung selama lima hari dengan rangkaian agenda berskala nasional dan internasional yang dipusatkan di kawasan Kota Tua, Batang Arau, dan Pantai Padang.

"Puncak kemeriahan HJK Padang ke-357 akan berlangsung pada 9 Agustus melalui event BOM Run, Talks on Taste, Padang Fashion Summit, serta pertunjukan seni Xploria Padang yang menghadirkan Siti Nurbaya Orchestra bersama sejumlah penyanyi top lokal dan nasional di kawasan Kota Tua. Seluruh rangkaian HJK ke-357 akan ditutup pada 10 Agustus dengan penutupan Padang Gastronomy Market, Padang Harmoni Festival, serta malam penutupan Padang Fashion Summit," pungkasnya.

Kegiatan diawali pada 6 Agustus dengan penandatanganan MoU dan Seminar Pendidikan di Auditorium Universitas Negeri Padang, dilanjutkan Waste Management Symposium di Universitas Bung Hatta serta Festival Telong-Telong pada malam hari di Pantai Cimpago.

Pada 7 Agustus, akan digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka HJK Padang ke-357, pembukaan Padang Gastronomy Market, serta peresmian Jembatan Hildesheim yang dirangkai aksi bersih sungai dan penanaman pohon di Batang Arau, hingga Festival Salaju Sampan di Batang Palinggam, dan Padang Bajamba Festival di Bagindo Aziz Chan Youth Center.

Rangkaian acara berlanjut pada 8 Agustus dengan Gowes Siti Nurbaya, donor darah, pengambilan racepack BOM Run, Festival Salaju Sampan, Padang Gastronomy Market, dan Padang Harmoni Festival. (*)

Kamis, Juli 16, 2026

Hadapi Berakhirnya TPA Regional 2027, Bupati Solok Usulkan TPST RDF dan Perkuat Pengelolaan Berbasis Nagari

BentengSumbar On Kamis, Juli 16, 2026

Rakor dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok terus bergerak cepat menyiapkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah yang digelar di Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (16/7/2026).

Rakor dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat.

Bupati Jon Firman menyampaikan tantangan mendesak yang dihadapi: berakhirnya masa layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional di wilayah Kabupaten Solok pada tahun 2027 mendatang.

Persoalan ini bukan hanya urusan satu daerah, melainkan tantangan bersama bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang selama ini memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Berakhirnya TPA Regional di Kabupaten Solok tentu menjadi tantangan besar bagi kami, terutama menyusun skema penanganan sampah ke depan bersama daerah lain," ujarnya.

Usulkan TPST RDF Sebagai Solusi Jangka Panjang

Sebagai langkah antisipasi, sejak awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Solok telah mengajukan proposal pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis Refuse Derived Fuel (TPST RDF) kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Bupati berharap fasilitas modern ini dapat segera terealisasi sebelum masa operasional TPA Regional berakhir.

"Kami mohon dukungan penuh agar TPST RDF ini dapat mulai dibangun hingga selesai pada akhir 2026 atau paling lambat tahun 2027. Waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan," tegasnya.

Dorong Pengelolaan Mulai dari Sumber Berbasis Nagari

Selain infrastruktur teknologi, Pemkab Solok juga memperkuat penanganan sampah dari akar rumput sesuai arahan pemerintah pusat.

"Kami mulai terapkan pengelolaan sampah di setiap nagari, sesuai instruksi Presiden agar masalah diselesaikan mulai dari sumbernya," jelas Bupati.

Salah satu contoh keberhasilan telah tampak di Nagari Sungai Nanam, di mana pemerintah nagari bersama relawan masyarakat mulai mengelola sampah secara mandiri dan inovatif. Langkah ini diharapkan menjadi percontohan bagi nagari lainnya.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Sinergi Lintas Daerah

Merespons hal ini, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan perhatian serius pemerintah pusat terhadap isu sampah yang kini telah ditetapkan sebagai darurat nasional.

Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran di sektor lingkungan hidup untuk mempercepat penanganan di daerah, yang diharapkan bisa disalurkan dalam waktu satu bulan ke depan.

Menteri juga meminta jajaran pejabat eselon II Kementerian asal Sumatera Barat untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi dan daerah, agar kebutuhan di lapangan dapat segera dipahami dan ditindaklanjuti.

Bupati Solok menegaskan komitmen terus menjalin kolaborasi erat dengan semua pihak.

Diharapkan terwujud sistem pengelolaan sampah yang efektif, mulai dari pengurangan sampah di rumah tangga, peran aktif nagari, hingga ketersediaan fasilitas pengolahan modern yang ramah lingkungan.(80)