HEADLINE
Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Payakumbuh Perkuat Peran Sekolah dan Lingkungan Kerja    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Payakumbuh Perkuat Peran Sekolah dan Lingkungan Kerja
Workshop Penggiat di Lingkungan Kerja bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Payakumbuh yang digelar di Hotel Mangkuto, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Masa depan generasi muda tidak hanya ditentukan oleh pendidikan yang mereka terima, tetapi juga oleh lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kesadaran inilah yang terus diperkuat Pemerintah Kota Payakumbuh melalui upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara bersama-sama.

Komitmen tersebut terlihat dalam Workshop Penggiat di Lingkungan Kerja bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Payakumbuh yang digelar di Hotel Mangkuto, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian berbagai unsur dalam menciptakan lingkungan kerja dan satuan pendidikan yang aman, sehat, produktif, serta bebas dari narkoba.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Kepala Dinas Pendidikan, Nalfira, menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentengi generasi muda. Sekolah bukan sekadar tempat anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan juga ruang untuk membangun karakter, menanamkan nilai kehidupan, dan membekali mereka agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya.

Menurut Nalfira, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sesaat. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan, pembinaan karakter, pengawasan, serta komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga. Seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua harus memiliki kepedulian yang sama dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak.

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, lanjutnya, berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan peningkatan kesadaran di seluruh satuan pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pembelajaran, tetapi juga peka terhadap kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Kepedulian tersebut penting agar berbagai potensi persoalan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.

Ada harapan besar yang ingin diwujudkan melalui langkah tersebut, yakni menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, serta mengembangkan potensi diri. Generasi muda perlu dibekali pengetahuan tentang bahaya narkotika, karakter yang kuat, dan keberanian untuk menolak ajakan yang dapat merusak masa depan mereka. Pendidikan menjadi salah satu benteng penting agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Namun, tanggung jawab pencegahan tentu tidak berhenti di lingkungan sekolah. Lingkungan kerja dan masyarakat juga perlu membangun kepedulian yang sama. Karena itu, keberadaan Tim Terpadu P4GN memiliki arti penting dalam menyatukan langkah berbagai instansi dan elemen masyarakat. Melalui kerja sama yang terarah, upaya pencegahan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Workshop tersebut juga diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan kapasitas para penggiat P4GN dalam menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah Kota Payakumbuh ingin memastikan bahwa gerakan melawan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat atau instansi tertentu, tetapi tumbuh sebagai kesadaran bersama. Keterlibatan aktif berbagai pihak menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif.

Pada akhirnya, melindungi generasi muda dari narkoba merupakan investasi bagi masa depan Kota Payakumbuh. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, memperoleh pendidikan karakter yang kuat, dan mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya akan memiliki bekal lebih baik untuk meraih cita-cita. Melalui penguatan Tim Terpadu P4GN dan keterlibatan seluruh unsur pendidikan serta masyarakat, Pemko Payakumbuh berharap lahir generasi yang cerdas, berkarakter, sehat, dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba. (HM)

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menerima penghargaan yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Dik/Diskominfo Sumbar/Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Juara 1 kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026 melalui inovasi Dashboard Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pemanfaatan teknologi digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui Dashboard Kebencanaan Sumatera Barat yang berperan dalam mendukung percepatan penanganan bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu.

Dashboard tersebut membantu pengelolaan informasi kebencanaan, pemantauan kondisi di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Inovasi ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan telah direplikasi oleh kementerian.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Mahyeldi bersama Kepala Daerah lain. (Fotdok: Dik). 

Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, bupati dan wali kota, Forkopimda, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, Dashboard Kebencanaan kita mendapat apresiasi dari Komdigi. Bahkan, dashboard ini juga telah direplikasi oleh kementerian. Ini tentu berkat dukungan seluruh masyarakat Sumatera Barat, bupati, wali kota, Forkopimda, serta seluruh jajaran Pemprov Sumbar," ungkap Mahyeldi.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi yang terbangun dengan baik mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, daerah, hingga Indonesia.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Sumatera Barat berhasil meraih posisi pertama dalam kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur bersama Kepala OPD dan jajaran usai menerima penghargaan. (Fotdok: Dik). 

Berdasarkan daftar penerima penghargaan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital, posisi kedua kategori tersebut diraih Kota Bandung, disusul Kabupaten Badung di posisi ketiga.

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 mengusung tema “Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital”. 

Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan pemerintah pusat dan daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan transformasi digital.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar untuk terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan solusi yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adpsb/adv)

HAB ke-81, Payakumbuh Perkuat Kerukunan di Tengah Tantangan Era Digital    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

HAB ke-81, Payakumbuh Perkuat Kerukunan di Tengah Tantangan Era Digital
Pemerintah Kota Payakumbuh saat meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-81 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu kekuatan penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Di tengah keberagaman, perbedaan keyakinan seharusnya menjadi ruang untuk saling menghormati, bukan alasan untuk terpecah. Nilai inilah yang kembali digaungkan Pemerintah Kota Payakumbuh saat meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-81 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan membangun kerukunan secara bersama-sama. Menurutnya, keberhasilan menjaga keharmonisan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan kemampuan untuk merangkul perubahan, memahami dinamika zaman, serta membangun kerja sama kolektif demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pria yang akrab disapa Om Zet itu memandang keberagaman masyarakat Payakumbuh sebagai kekuatan yang harus dirawat. Pemerintah kota, DPRD, Kementerian Agama, Forkopimda, dan masyarakat perlu terus berjalan beriringan. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan kehidupan keagamaan, terutama ketika perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Elzadaswarman, kemajuan digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi pola pergaulan dan gaya hidup generasi muda. Teknologi memang membuka banyak kesempatan, namun penggunaannya juga membutuhkan kebijaksanaan. Karena itu, masyarakat perlu diarahkan agar mampu memanfaatkan ruang digital untuk hal-hal positif, sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang dapat mengganggu kehidupan bersama.

Memasuki peringatan HAB ke-81, Elzadaswarman berharap Kementerian Agama terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh umat beragama. Pelayanan yang baik harus disertai pembinaan kehidupan beragama yang mampu menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan kepedulian. Ia juga mengingatkan agar peringatan HAB tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus merancang langkah yang lebih baik dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Hendri Yazid, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan HAB ke-81 dirancang dengan berbagai agenda yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan penguatan kebersamaan. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Payakumbuh, DPRD, serta Forkopimda yang turut mengambil bagian dalam menyukseskan peringatan tersebut. Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat peran Kemenag di tengah masyarakat.

Hendri juga mengingatkan bahwa tantangan pelayanan keagamaan semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi. Algoritma media sosial membuat informasi dan berbagai konten menyebar dengan cepat, bahkan tidak jarang memengaruhi cara masyarakat memandang satu sama lain. Jika tidak disikapi secara bijak, ruang digital berpotensi menjadi tempat tumbuhnya prasangka, kesalahpahaman, hingga perpecahan di tengah kehidupan sosial.

Di sinilah peran Kementerian Agama semakin dibutuhkan. Tidak hanya memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan, Kemenag juga diharapkan hadir mendampingi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kerukunan yang selama ini terbangun dalam kehidupan nyata perlu terus dijaga agar tidak mudah terganggu oleh informasi yang belum tentu benar atau konten yang memancing perbedaan. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan membutuhkan kedewasaan dalam bersikap, baik di lingkungan sosial maupun dunia digital.

Melalui momentum HAB ke-81, Kemenag Kota Payakumbuh mengajak seluruh jajaran madrasah, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi. Sebab, kerukunan bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan tumbuh dari sikap saling menghormati dan kesediaan untuk menjaga kebersamaan. Dengan semangat persatuan, Payakumbuh diharapkan tetap menjadi kota yang harmonis, di mana setiap umat beragama dapat menjalankan keyakinannya dengan aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai. (HM)

Di Balik Pintu Rumah di Kubung, Polisi Selamatkan Anak 17 Tahun dari Dugaan Eksploitasi Seksual    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Di Balik Pintu Rumah di Kubung, Polisi Selamatkan Anak 17 Tahun dari Dugaan Eksploitasi Seksual
Setelah memastikan lokasi yang dimaksud, petugas mendatangi rumah seorang perempuan berinisial IA (45). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebuah informasi dari masyarakat menjadi awal terungkapnya dugaan praktik eksploitasi seksual anak di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Di sebuah rumah di kawasan Jorong Halaban, Nagari Panyakalan, Rabu (18/11/2026) petang, polisi menemukan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang diduga menjadi korban praktik tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kepedulian masyarakat terhadap aktivitas yang dinilai tidak biasa di lingkungan mereka. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok dengan melakukan pengamatan sejak pukul 18.45 WIB.

Setelah memastikan lokasi yang dimaksud, petugas mendatangi rumah seorang perempuan berinisial IA (45). Dalam pemeriksaan awal, perempuan tersebut mengakui telah menerima uang Rp400.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyediakan layanan seksual. Pengakuan itu membawa petugas pada pemeriksaan lebih lanjut di dalam rumah.

Saat salah satu ruangan dibuka, petugas menemukan seorang remaja berinisial NS (17) bersama seorang laki-laki yang diduga sebagai tamu. Menyadari kedatangan polisi, laki-laki tersebut langsung melarikan diri. Hingga kini, keberadaannya masih dalam penelusuran petugas. Di dalam kamar, polisi juga menemukan tiga bungkus kondom merek Fiesta warna pink yang masih utuh.

Dari keterangan awal korban, belum terjadi hubungan seksual ketika petugas tiba di lokasi. Namun, temuan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan dugaan eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Polisi kemudian mengamankan IA untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya.

Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian terhadap kondisi korban menjadi hal yang tidak kalah penting. NS selanjutnya dibawa ke Pusat Sosial Kesejahteraan Warga (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok untuk memperoleh pendampingan dan rehabilitasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan menjalani proses pemulihan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita uang tunai Rp400.000 serta dua unit telepon genggam merek OPPO sebagai barang bukti. Sementara itu, IA diduga melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana eksploitasi seksual. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Polres Solok untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan kepedulian lingkungan sekitar. Kepekaan masyarakat terhadap situasi yang mencurigakan dapat menjadi pintu awal untuk mencegah anak terjerumus dalam praktik yang merampas hak dan masa depannya.

Polres Solok pun mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan eksploitasi seksual maupun perdagangan orang di lingkungan masing-masing. Sebab, di balik setiap laporan, ada kesempatan untuk melindungi seseorang dari bahaya yang lebih besar. Bagi anak-anak, perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali menata masa depan harus selalu menjadi prioritas. (80)

Payakumbuh Susun Strategi SDGs 2026–2029, Kemiskinan hingga Stunting Jadi Perhatian    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Payakumbuh Susun Strategi SDGs 2026–2029, Kemiskinan hingga Stunting Jadi Perhatian
Keseriusan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Membangun sebuah kota bukan sekadar menghadirkan infrastruktur yang megah atau meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejatinya harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Mulai dari keluarga yang semakin sejahtera, anak-anak yang tumbuh sehat, pendidikan yang berkualitas, hingga kesempatan kerja yang terbuka luas. Semangat inilah yang kini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2026–2029, Pemko Payakumbuh mulai merancang langkah yang lebih terarah untuk memastikan agenda pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keseriusan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). Pertemuan ini menjadi awal penyatuan gagasan antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat untuk menerjemahkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam program nyata.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan bahwa RAD bukan sekadar dokumen untuk memenuhi ketentuan regulasi. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program daerah memiliki arah, target, dan keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan SDGs membutuhkan keterlibatan semua pihak karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga filantropi.

Payakumbuh memiliki sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62 dengan rasio Gini 0,271 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Angka kemiskinan tercatat 4,95 persen atau sekitar 7.370 jiwa, prevalensi stunting mencapai 16,40 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,97 persen. Capaian dan tantangan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan harus terus diarahkan agar manfaatnya semakin merata.

Di balik angka-angka itu, terdapat persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama. Keluarga miskin memerlukan penguatan ekonomi, anak-anak membutuhkan pemenuhan gizi yang baik, sementara masyarakat usia produktif membutuhkan kesempatan kerja dan ruang untuk berkembang. Rida menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu perangkat daerah. Karena keterbatasan fiskal, pemerintah perlu memperluas kemitraan dengan BAZNAS, perusahaan, perguruan tinggi, ninik mamak, Bundo Kanduang, dan organisasi kemasyarakatan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk memastikan penyusunan RAD berjalan terukur, Rida memberikan empat arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah. Pertama, menunjuk pengelola data khusus RAD TPB. Kedua, memastikan pengisian data tepat waktu dan selaras dengan RPJMD serta Renstra. Ketiga, menggunakan data resmi yang terpilah melalui koordinasi dengan BPS. Keempat, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan unsur non-pemerintah. Ia juga mengajak seluruh mitra menyelaraskan program agar tercatat dalam capaian pembangunan kota dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, turut memperkuat pembahasan dengan memaparkan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya memastikan target SDGs terhubung sejak proses perencanaan hingga penganggaran. Beberapa contoh program kolaboratif yang dapat dikembangkan antara lain Bapak/Bundo Asuh Anak Stunting, bedah rumah tidak layak huni melalui zakat dan donasi perantau, penguatan Sentra UMKM Kota Randang bersama perguruan tinggi dan perbankan, serta pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga diperkuat melalui pemaparan perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengenai pentingnya keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan target provinsi. Sementara itu, Project Director for SDGs-SSTC GIZ, Eneng Fathonah, menyoroti peran aktor non-pemerintah atau Non-State Actor (NSA). Perguruan tinggi, pakar, media, dan lembaga filantropi dinilai memiliki jangkauan, pendanaan, serta inovasi yang dapat membantu melengkapi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.

Kick Off Meeting yang mengedepankan pendekatan pentahelix tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pimpinan perangkat daerah, pejabat perencana, camat, akademisi, dunia usaha, perbankan, lembaga filantropi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga insan pers. Pemko Payakumbuh menargetkan dokumen RAD TPB dapat ditetapkan pada triwulan kedua 2027. Harapannya, penyusunan ini tidak berhenti sebagai pekerjaan administratif, melainkan menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, mengurangi kemiskinan, menekan stunting, memperluas kesempatan ekonomi, dan membawa Payakumbuh menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat. (HM)

Ancaman Narkoba di Sumbar Makin Meningkat, Wagub Vasko Minta Seluruh Kepala Daerah Bergerak Bersama    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Ancaman Narkoba di Sumbar Makin Meningkat, Wagub Vasko Minta Seluruh Kepala Daerah Bergerak Bersama
Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ancaman peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Wilayah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai jalur perlintasan, kini mulai mengarah menjadi daerah produksi narkoba. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komitmen serta mengambil langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). Rapat mengangkat tema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat.

Vasko menegaskan, persoalan narkoba tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab BNN atau kepolisian. Diperlukan keterlibatan langsung seluruh kepala daerah, bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat untuk membangun langkah pencegahan hingga penanganan yang terintegrasi.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.

Ia meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan solusi yang dapat segera ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pencegahan, khususnya dalam melindungi kelompok usia muda.

Menurut Toton, tantangan penanganan narkoba di Sumbar juga berkaitan dengan keterbatasan jangkauan layanan. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. Karena itu, BNNP meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.

Selain memperkuat layanan rehabilitasi, BNNP juga mendorong pencegahan sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan. Program tersebut telah mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran dengan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangannya masing-masing.

Di tingkat masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat.

Toton juga memaparkan, berdasarkan pemetaan BNNP terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya masuk kategori bahaya. Untuk mengantisipasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar memiliki aktivitas produktif dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (adpsb/cen/bud).

PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional
Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berbicara tentang jalan yang mulus, gedung yang berdiri kokoh, atau fasilitas publik yang semakin baik. Di balik setiap pembangunan, ada kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta tata kelola pengadaan yang menentukan hasil akhirnya. Kesadaran inilah yang terus didorong Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi untuk memahami perkembangan regulasi sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, saat membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Anggaran dan perencanaan yang baik memang penting, tetapi keduanya harus didukung tenaga kerja yang kompeten agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Yasrizal, pembinaan jasa konstruksi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan secara aman, tepat waktu, efisien, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, kehadiran Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaku usaha.

Harapan pemerintah daerah juga tertuju pada tumbuhnya badan usaha jasa konstruksi lokal yang semakin kuat dan berdaya saing. Pengusaha daerah diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di kampung sendiri, tetapi mampu mengambil peran melalui kompetensi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan. Keterlibatan mereka diyakini dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh.

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Ketiga aspek itu menjadi fondasi untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan aturan baru, tetapi juga membantu peserta memahami perubahan substansi dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum, baik dalam proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kontrak. Sebanyak 61 peserta dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk memperdalam materi, panitia menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang membahas program perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, Mega Chandra Sera dari LKPP RI memberikan penjelasan mengenai substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Melalui tiga sesi pembahasan, peserta memperoleh pemahaman dari sisi perlindungan pekerja hingga ketentuan teknis pengadaan barang dan jasa.

Pada akhirnya, sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan penyampaian regulasi semata. Penyesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan para peserta. Dengan penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, jasa konstruksi lokal diharapkan semakin siap mengambil bagian dalam pembangunan. Sebab, infrastruktur yang berkualitas lahir bukan hanya dari besarnya anggaran, melainkan juga dari orang-orang yang bekerja dengan pengetahuan, tanggung jawab, dan komitmen. (HM)