HEADLINE
Irma Suryani Chaniago: Rumah Sakit Penolak Ibu Hamil Harus Disanksi Tegas           
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Irma Suryani Chaniago: Rumah Sakit Penolak Ibu Hamil Harus Disanksi Tegas
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago tidak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ia meminta Kemenkes menjatuhkan sanksi tegas kepada empat rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kepada Irene Sokoy.

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjatuhkan sanksi tegas kepada empat rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kepada Irene Sokoy. 


Irene merupakan ibu hamil asal Papua yang meninggal bersama bayinya setelah sempat ditolak oleh empat rumah sakit.


Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa sejak awal menerima laporan dari aktivis Papua, dirinya langsung berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkes. 


“Irjen sudah menanggapi akan melakukan sidak khusus ke Papua. Itu yang pertama, sebelum Presiden menyampaikan pendapat Presiden untuk bisa khusus ya menangani kasus ini,” ujar Irma kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 26 November 2025.


Menurutnya, Komisi IX juga telah meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan pengecekan dan mengambil langkah tegas.


“Saya pribadi sudah bicara dengan Pak Bu Irjen, Ibu Seri Utami untuk bisa memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini,” kata Irma.


Irma menyebut bahwa penolakan pasien bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak hidup dan hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. 


Ia pun mengingatkan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 20 persen dari APBN.


“Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Jadi ini sudah kebangetan nih,” tegas Legislator Nasdem ini.


Empat rumah sakit yang tercatat menolak Irene adalah RSUD Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan. (*) 


Sumber: RMOL

KPK 'Loyo' Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji, Pakar Curiga Kena Pengaruh Negatif    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

KPK 'Loyo' Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji, Pakar Curiga Kena Pengaruh Negatif
Unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diduga melibatkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sudah terpenuhi. (Foto Gus Yaqut/Net). 
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024. 


Padahal, unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diduga melibatkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sudah terpenuhi dalam perkara yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp1 triliun tersebut.


“KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, saat dihubungi Inilah.com, Rabu (26/11/2025).


Ficar mengatakan KPK harus diawasi publik agar tidak terpengaruh hal-hal negatif dalam menangani perkara ini. Apalagi, janji pengumuman tersangka oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sejak September tidak kunjung terealisasi hingga November.


“Harus dikontrol terus. KPK jangan-jangan kena pengaruh negatif,” ujarnya.


Terkait kemungkinan adanya bargain atau tawar-menawar sehingga penetapan tersangka berlarut-larut, Ficar menilai hal itu tidak terjadi. Ia menegaskan alat bukti untuk menetapkan eks Menag sebagai tersangka sudah mencukupi.


“Seharusnya tidak, karena sudah menjadi rahasia umum, buktinya sudah cukup,” katanya.


Kasus dugaan korupsi kuota haji ini naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan, meski KPK belum mengumumkan tersangka. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.


Perkara berawal dari tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.


Tambahan kuota itu kemudian dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kementerian Agama hingga terbit SK Menteri Agama pada 15 Januari 2024.


Tambahan kuota tersebut dibagi menjadi 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus. 


Dari kuota khusus, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaannya diserahkan kepada PIHK. 


KPK mencatat setidaknya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota ini.


Sementara itu, 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi, termasuk Jawa Timur (2.118), Jawa Tengah (1.682), dan Jawa Barat (1.478).


Mekanisme pembagian kuota tersebut diduga melanggar Pasal 64 UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.


Dalam praktiknya, kuota haji diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota (sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta). 


Dana tersebut diduga disalurkan melalui asosiasi travel dan kemudian diteruskan ke pejabat Kemenag.


Uang hasil setoran itu diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada Senin (8/9/2025). 


Rumah itu diduga dibeli oleh seorang pegawai Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menggunakan dana commitment fee.


KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ); mantan Staf Khusus Menag untuk Bidang Ukhuwah Islamiyah, Ormas dan Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex; serta pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).


Masa pencegahan berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. (*) 


Sumber: inilah. com

Posko Palanta Rumah Dinas Diaktifkan untuk Kumpulkan Bantuan Bencana Alam Kota Padang    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Posko Palanta Rumah Dinas Diaktifkan untuk Kumpulkan Bantuan Bencana Alam Kota Padang
Selaku Manager Posko dipercayakan kepada Syarial selaku Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Masih banyaknya kebutuhan korban bencana alam di Kota Padang disikapi pemerintah daerah setempat dengan membuka Posko Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota Jalan A Yani No. 11 Kota Padang.

Pihak-pihak terkait yang terpanggil untuk ikut membantu korban bencana alam yang dalam beberapa hari terakhir ini melanda Kota Padang.

Ini akibat cuaca ekstrem dapat datang langsung mengantar atau mengirim bantuannya ke Rumah Dinas Wali Kota. 

Selaku Manager Posko dipercayakan kepada Syarial selaku Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang.

Kemudian Feri Mulyani Hamid selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kota Padang.

Serta Eka Putra Bahari selaku Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang.

Diantara kebutuhan paling mendesak yang saat ini dibutuhkan korban terdampak bencana alam di Kota Padang adalah susu, pampers, pakaian layak pakai, makanan instant, dan sembako. 

Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang hingga 27 November 2025, bencana banjir terjadi di 14 titik, banjir bandang di 12 titik, longsor di 7 titik, pohon tumbang terjadi 20 titik, dan angin puting beliung di 2 titik.

Dengan hujan masih mengguyur Kota Padang, BPBD Kota Padang senantiasa mengimbau warga untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan langsung melakukan evakuasi ke titik aman apabila terjadi bencana. (Taufik)

Padang di Bawah Awan Pekat    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Padang di Bawah Awan Pekat
Padang kembali menjadi panggung dramatis bagi pergulatan antara cuaca ekstrem dan kota yang terus tumbuh tanpa sepenuhnya mengantisipasi risikonya.

OLEH: Muhibbullah Azfa Manik


Padang kembali menjadi panggung dramatis bagi pergulatan antara cuaca ekstrem dan kota yang terus tumbuh tanpa sepenuhnya mengantisipasi risikonya.


Dalam rentang 25–27 November 2025, hujan deras yang tak kunjung reda mengubah wajah kota: jalan-jalan berubah menjadi saluran air, rumah sakit kewalahan, dan ratusan keluarga terpaksa menyelamatkan diri ke lokasi aman. Kawasan sekitar RS M. Jamil menjadi salah satu yang paling terdampak, sementara Gunung Pangilun, Ulak Karang, bypass di depan RS Siti Rahmah, hingga Tunggul Hitam tak luput dari genangan.


Cuaca ekstrem yang menimpa Padang bukan semata hujan deras musiman. BPBD Kota Padang merilis data sementara hingga 27 November 2025 yang memperlihatkan skala bencana yang luar biasa: 14 titik banjir, 12 titik banjir bandang, 7 titik longsor, 20 titik pohon tumbang, dan 2 kejadian angin puting beliung. 


Rentetan ini bukan hanya statistik; ia memetakan tubuh kota yang tengah mengalami tekanan hidrometeorologi dari berbagai arah. 


Dari dataran rendah padat penduduk hingga kawasan perbukitan, hampir semua lapisan terpapar.


Sumber utama fenomena ini adalah perkembangan Siklon Tropis 95B di Selat Malaka. Sejak 21 November, bibit siklon ini memicu konvergensi massa udara yang mempercepat pembentukan awan hujan intens. 


BMKG memperpanjang peringatan cuaca ekstrem hingga 29 November, meminta kewaspadaan penuh terhadap potensi longsor, banjir bandang, dan angin kencang.


Dalam lanskap meteorologis regional, kejadian seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan representasi dari dinamika atmosfer yang semakin sulit diprediksi.


Atmosfer, Iklim, dan Faktor Global: Pola yang Mengeras


Dalam kacamata akademis, hujan ekstrem Padang tidak dapat dipahami tanpa melihat dinamika iklim yang lebih luas. Indian Ocean Dipole (IOD) dan variabilitas ENSO memainkan peran sentral dalam meningkatkan frekuensi hujan ekstrem di pesisir barat Sumatra. 


Studi Sudirman dkk. memperlihatkan bahwa fase IOD negatif meningkatkan suplai uap air dari Samudra Hindia, memperkuat potensi pembentukan awan konvektif.

Penelitian terbaru pada 2025 bahkan menggarisbawahi pengaruh vorteks atmosfer di Samudra Hindia timur. 


Vorteks tersebut dapat mendorong pembentukan squall lines, jalur hujan intens yang bergerak cepat dari laut ke daratan. 


Dalam konteks Padang, mekanisme ini memperkuat hujan berjam-jam hingga berhari-hari — cukup untuk melampaui kapasitas tampung sungai-sungai kecil dan kanal perkotaan.


Fenomena atmosfer global-terlokal ini menjadikan Padang sebagai kawasan dengan risiko cuaca ekstrem yang semakin meningkat. 


Kota ini berada di jalur angin lembap dari Samudra Hindia, berhadapan langsung dengan dinamika cuaca tropis yang kian tidak stabil. 


Musim hujan, yang dulu bisa ditebak ritmenya, kini menjadi kalender tak pasti berisi potensi krisis.


Kerentanan Kota dan Tata Ruang: Ketidaksiapan yang Terbuka


Jika atmosfer adalah pemicu, maka kerentanan kota adalah amplifikator bencana. Padang tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir, namun kapasitas infrastrukturnya tidak ikut berlari. 


Saluran drainase banyak yang dangkal, tertutup sedimen atau sampah; kawasan resapan menyusut oleh pembangunan komersial dan permukiman; dan permukiman baru sering lahir di dataran banjir historis atau bantaran sungai.


Dari 14 titik banjir yang tercatat BPBD, sebagian besar berada di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk paling cepat — Koto Tangah, Padang Utara, dan Nanggalo.


Sementara itu, banjir bandang di 12 titik mengindikasikan persoalan di hulu: berubahnya tutupan lahan di perbukitan, penurunan kapasitas tanah menyerap hujan, serta meningkatnya aliran permukaan.


Longsor yang terjadi di 7 titik menambah daftar risiko. Tekanan air tanah yang naik, hilangnya vegetasi penahan tanah, dan pembangunan pada lereng yang kurang stabil memperlihatkan betapa kompleksnya interaksi antara alam dan aktivitas manusia.


Adapun 20 titik pohon tumbang dan dua kejadian angin puting beliung mengisyaratkan bahwa ancaman hidrometeorologi datang serentak, bersifat multi-hazard, dan menuntut kesiapsiagaan yang jauh lebih sistematis.


Bencana Baru, Tantangan Lama: Respons yang Terus Diulang


Pemerintah daerah bergerak cepat: membuka posko pengungsian, mengevakuasi warga, membersihkan material longsor, dan menyingkirkan pohon tumbang. 


Namun pola respons semacam ini sudah terlalu familier. Ia lebih mirip rutinitas musiman ketimbang strategi mitigasi.


Respons cepat sangat diperlukan, tetapi ia tidak bisa menggantikan kebutuhan akan mitigasi struktural. 


Tanpa penataan ulang drainase kota, restorasi kawasan resapan, pengendalian ketat pembangunan di zona rawan, serta sistem peringatan dini hidrometeorologi yang lebih modern, Padang akan terus berkutat dalam siklus bencana yang sama: menunggu hujan datang, tergagap merespons, lalu memperbaiki kerusakan.


Padang membutuhkan pemikiran jangka panjang — bukan hanya pengerukan saluran atau pembersihan sungai saat musim hujan tiba, tetapi rekayasa ulang ruang kota yang mampu memecahkan tekanan air secara alami maupun teknis.


Refleksi Akademik: Membangun Kota yang Tahan Tekanan Iklim


Dalam pendekatan ilmiah kebencanaan, banjir Padang adalah hasil interaksi tiga komponen risiko: hazard (hujan ekstrem), exposure (kepadatan penduduk dan infrastruktur di zona rawan), dan vulnerability (infrastruktur yang tidak adaptif, tata ruang yang tidak responsif terhadap iklim, serta kapasitas kesiapsiagaan yang belum merata).


Di sinilah urgensi kajian akademik memainkan perannya. Analisis hidrologi perkotaan, pemodelan banjir, kajian fenomenologis masyarakat terdampak, serta pemetaan risiko multi-hazard perlu diintegrasikan. 


Tanpa landasan ilmiah yang kuat, kebijakan hanya menjadi respons tambal-sulam.


Padang berada pada titik balik sejarah iklimnya. Kota ini dapat memilih untuk membiarkan siklus banjir—dan trauma kolektif yang menyertainya—berulang tahun demi tahun, atau memutus pola itu melalui transformasi tata kota yang serius, radikal, dan berbasis ilmu.


Keputusan itu tidak lagi bisa ditunda. Bukan hanya untuk keselamatan hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih aman bagi ratusan ribu warga yang menggantungkan hidup pada kota yang berdiri di antara laut, perbukitan, dan awan yang semakin sulit ditebak.

(*)

Update Bencana Kota Padang, Ribuan Warga Terdampak dan Terpaksa Mengungsi    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Update Bencana Kota Padang, Ribuan Warga Terdampak dan Terpaksa Mengungsi
Hujan deras yang mengguyur Kota Padang selama beberapa hari terakhir kembali memicu bencana hidrometeorologi berskala luas.
BENTENGSUMBAR.COM - Hujan deras yang mengguyur Kota Padang selama beberapa hari terakhir kembali memicu bencana hidrometeorologi berskala luas. Sejumlah kecamatan dilanda banjir, longsor, pohon tumbang, gelombang tinggi, hingga kerusakan infrastruktur. Ribuan jiwa terdampak dan ratusan warga terpaksa mengungsi sejak Selasa (25/11/2025).

Dampak paling berat terjadi di Kecamatan Koto Tangah, di mana kawasan Perumahan elit Lumin Park diterjang banjir hebat. Tim penyelamat menemukan lima mayat yang diduga terseret arus saat luapan air merendam pemukiman tersebut. Kerusakan rumah dan tumpukan material banjir terlihat di sejumlah blok perumahan.

Sementara itu, di Kecamatan Pauh, banjir bandang melanda kawasan Batu Busuk, Lambung Bukit, dan Kapalo Koto. Sebanyak 129 KK (463 jiwa) mengungsi ke Posko SMPN 44 Padang dan SDN 05 Koto Tuo. Banjir juga merusak tiga rumah, satu mushalla, serta menyebabkan kerusakan pada sawah dan jembatan. 

Bantuan yang telah disalurkan meliputi paket sembako, konsumsi, mie, telur, minyak, dan selimut, sementara kebutuhan tambahan masih difokuskan pada konsumsi harian, perlengkapan mandi, dan sembako.

Kerusakan infrastruktur juga terjadi di kawasan perbukitan Pauh, termasuk runtuhnya proyek Jembatan Gunung Nago yang diputus derasnya banjir dari hulu, mengakibatkan akses warga terhambat dan aliran sungai tertutup material.

Di Kecamatan Padang Utara, bencana hidrometeorologi melanda Kelurahan Air Tawar Timur, Air Tawar Barat, Ulak Karang Utara, dan Ulak Karang Selatan. 

Sebanyak 4.898 jiwa dari 1.163 KK terdampak, dengan 345 jiwa (78 KK) mengungsi ke posko di kantor kelurahan dan shelter Air Tawar Timur. Bantuan yang sudah disalurkan berupa 400 nasi bungkus, serta pompa air berkapasitas 1000 liter/detik dari BWS 5 untuk mengurangi genangan. Kebutuhan mendesak yang masih diperlukan yaitu 1.200 bungkus nasi untuk warga terdampak.

Di Kecamatan Padang Barat, gelombang tinggi membuat Kelompok Nelayan Kelurahan Purus tidak dapat melaut. Bantuan telah diberikan, meliputi 50 kg beras, 2 kardus Pop Mie, 2 kg gula, 1 kg kopi, dan 4 kotak teh dari Dinas Sosial, serta 25 kardus mie sukses dari Dinas Koperasi & UMKM.

Kecamatan Padang Selatan juga mencatat dampak hidrometeorologi di Kelurahan Air Manis. Posko evakuasi didirikan di Kantor Camat Padang Selatan dan 12 kantor lurah. Kerusakan infrastruktur terjadi di Jalan NTB yang retak sejak dua hari lalu dan telah dilaporkan secara resmi. 

Akses utama antara Teluk Bayur dan Air Manis juga terhambat akibat luapan air. Permintaan alat berat telah dipenuhi, dan pengerjaan dilakukan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar.

Di Kecamatan Lubuk Begalung, sejumlah titik mengalami bencana seperti pohon tumbang di Kelurahan Pagambiran, banjir di Batuang Taba Nan XX, hingga lantai rumah amblas di Gates Nan XX dan Cengkeh Nan XX. Tiga rumah dilaporkan rusak akibat tertimpa pohon di Kelurahan Kampung Baru Nan XX. Posko evakuasi berada di Kantor Camat Lubuk Begalung dan 15 kantor lurah. 

Sekolah-sekolah dekat bantaran sungai seperti SMP 17 Banuaran, SD 04 Batuang Taba Nan XX, dan SMP 24 Padang berada dalam status kewaspadaan. Bantuan dari PT Apical berupa beras, telur, dan mie instan telah diterima, sementara kebutuhan mendesak masih berfokus pada pangan untuk dapur umum.

Bencana hidrometeorologi juga dirasakan di berbagai kecamatan lain seperti Padang Timur, Nanggalo, Lubuk Kilangan, Kuranji, dan Bungus Teluk Kabung yang melaporkan genangan, luapan sungai, serta pergerakan tanah di beberapa titik rawan.

TNI, Polri, dan Basarnas terus melakukan evakuasi, pencarian korban, serta membantu distribusi bantuan ke titik-titik yang sulit dijangkau. Perahu karet, kendaraan taktis, dan alat berat dikerahkan untuk membuka akses yang terputus.

Hingga siang hari, pendataan kerugian dan jumlah warga terdampak masih terus diperbarui. Cuaca ekstrem diperkirakan masih berpotensi berlanjut, sehingga seluruh warga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi berikutnya.(**/Taufik)

Saling Bergenggaman Tangan, Bantuan Korban Bencana Alam Kota Padang Didistribusikan    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Saling Bergenggaman Tangan, Bantuan Korban Bencana Alam Kota Padang Didistribusikan
Semua pihak, mulai dari Pemko Padang, TNI/Polri, incan kebencanaan, pihak swasta, dan warga saling bergenggaman tangan demi meringankan beban korban. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Bencana alam yang menerpa Kota Padang dalam beberapa hari menimbulkan dampak luar biasa.

Semua pihak, mulai dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang, TNI/Polri, incan kebencanaan, pihak swasta, dan warga saling bergenggaman tangan demi meringankan beban korban dengan menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk.

Akibat bencana alam yang menerpa Kota Padang dalam beberapa hari terakhir, tidak kurang dari 10,811 KK dengan 27,138 jiwa terdampak akibat bencana banjir yang terjadi di 14 titik, banjir bandang di 12 titik, longsor di 7 titik, pohon tumbang terjadi 20 titik, dan angin puting beliung di 2 titik.

Tenda-tenda pengungsian pun mulai didirikan Pemerintah Kota (Pemko) Padang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan warga sekitar.

Berdasarkan data sementara yang dirangkum BPBD Kota Padang hingga Kamis (27/11/2025) bantuan untuk korban sudah didistribusikan dengan total 44 paket bantuan.

Bantuan yang didistribusikan pun berasal dari berbagai pihak. Tidak hanya dari Pemko Padang, bantuan juga datang dari TNI/Polri, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan masyarakat yang benar-benar menunjukkan kepedulian tinggi di tengah situasi sulit ini.

Berikut daftar bantuan yang sudah didistribusikan

1. Sembako dari BPBD Kota Padang (60 paket)
2. Family Kit dari BPBD Kota Padang (120 box)
3. Beras dari Dinsos Kota Padang (100 kg)
4. Pop Mi dari Dinsos Kota Padang (10 dus)
5. Pop Mi dari Kantor Camat Pauh Padang (4 dus)
6. Nasi Bungkus dari Kantor Camat Pauh Padang (50 bungkus)
7. Sarden dari Dinsos Kota Padang (10 kaleng)
8. Air Mineral dari Polresta Padang (4 dus)
9. Telur dari Polresta Padang (3 papan)
10. Indomie dari Polresta Padang (19 dus)
11. Sarapn Pagi dari PT. Semen Padang (200 bungkus)
12. Nasi Bungkus dari BWS V (100 bungkus)
13. Air Mineral dari Rafdi (10 dus)
14. Nasi Kotak dari Iqra Cissa (200 kotak)
15. Nasi Kotak dari BWS V (100 kotak)
16. Beras Yusri Latif (30 kg)
17. Mie dari Yusri Latif (3 dus)
18. Aqua dari Yusri Latif (3 dus)
19. Nasi Bungkus dari Yusri Latif (50 bungkus)
20. Nasi Bungkus dari Izi Sumbar (100 bungkus)
21. Kain Sarung dari BPBD Provinsi Sumbar/Wakil Gubernur Sumbar (2 bal)
22. Nasi Bungkus dari Kecamatan Kuranji (150 bungkus)
23. Nasi Bungkus dari Dewan Khalil Chaniago (250 bungkus)
24. Nasi Bungkus dari Kabag Tapem (5175 bungkus)
25. Mie Kuning dari APBD Kota Padang (3 bal)
26. Telur dari APBD Kota Padang (15 papan)
27. Minyak Goreng dari APBD Kota Padang (1 dus)
28. Sayur Pangsit dari APBD Kota Padang (5 kg)
29. Cabe Giling Merah dari APBD Kota Padang (2 kg)
30. Kerupuk Merah dari APBD Kota Padang (2 kg)
31. Bawang Putih dari APBD Kota Padang (1 kg giling)
32. Bawang Merah dari APBD Kota Padang (1 kg giling)
33. Daun Sup Seledri dari APBD Kota Padang (2 kg)
34. Royco Sapi dari APBD Kota Padang (¼ kg)
35. Kecap Bango Refill dari APBD Kota Padang (2 bungkus besar)
36. Ajinomoto/Sasa dari APBD Kota Padang (¼ kg)
37. Garam Halus dari APBD Kota Padang
38. Garam Kasar dari APBD Kota Padang
39. Merica Bubuk dari APBD Kota Padang (1 renceng)
40. Ayam dari APBD Kota Padang (400 potong)
41. Cabe Giling Kasar dari APBD Kota Padang (10 kg)
42. Jengkol dari APBD Kota Padang (500 buah)
43. Tempe dari APBD Kota Padang (10 papan besar)
44. Ikan dari APBD Kota Padang (400 potong)

(Taufik)

Wawako Maigus Nasir, Menyerahkan BSTT kepada Warga Terdampak Pohon Tumbang di Jalan Berok Raya    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Wawako Maigus Nasir, Menyerahkan BSTT kepada Warga Terdampak Pohon Tumbang di Jalan Berok Raya
Wawako Maigus Nasir, menyerahkan
BSTT bagian dari Progul Padang Sigap kepada warga terdampak bencana pohon tumbang di Jalan Berok Raya. 
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyerahkan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Sigap kepada warga terdampak bencana pohon tumbang di Jalan Berok Raya No. 2, RT 03 RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kamis (27/11/2025).

Bantuan diberikan kepada dua Kepala Keluarga, yakni Mardiana (71) dan Fitria Marlina (42), yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah setelah ditimpa pohon besar saat angin kencang melanda wilayah tersebut 11 November 2025. 

Total bantuan yang diserahkan sebanyak Rp26 juta, terdiri dari BSTT Progul Padang Sigap sebesar Rp13 juta dan Rp13 juta dari Baznas Kota Padang.

Maigus Nasir menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam kondisi darurat yang dialami masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan membantu proses pemulihan rumah yang terdampak,” ujarnya.

Maigus juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang beberapa hari terakhir terjadi di Kota Padang.

“Kita harus tetap berhati-hati, jaga lingkungan sekitar, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari sama-sama berdoa, semoga Kota Padang terhindar dari segala bentuk bencana,” pesannya.

Sementara itu, Mardiana mewakili keluarga penerima bantuan menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian pemerintah kota.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih. Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk memperbaiki rumah yang rusak,” ujarnya. (*)

Presiden Prabowo Instruksikan untuk Tegakkan Aturan Terhadap Aktivitas di Bandara IMIP, Ini Kata Bahlil Lahadalia    
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Presiden Prabowo Instruksikan untuk Tegakkan Aturan Terhadap Aktivitas di Bandara IMIP, Ini Kata Bahlil Lahadalia
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada menteri teknis untuk menegakkan aturan terhadap aktivitas di Bandara IMIP. 

BENTENGSUMBAR.COM
– Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada menteri teknis untuk menegakkan aturan terhadap aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.  


Instruksi tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis, 27 November 2025.


"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil  


Bahlil menegaskan pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.


Namun demikian, sampai saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal.


Sementara terkait Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP, Bahlil mengaku tidak mengikuti acara itu.  


Saat ditanya lebih lanjut soal aktivitas pertambangan nikel di wilayah itu, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya hanya menangani rekomendasi terhadap hilirisasi nikel.  


Untuk pengamanan dan fasilitas objek di bandara, Bahlil menegaskan ada kementerian teknis yang memiliki kewenangan.  


"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," kata Bahlil.  


Adapun Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.


Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.  


Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya sudah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional sesuai ketentuan. (*)


Sumber: Viva. co. id

Anggota DPR RI Bersuara Lantang: Segera Proses Hukum Kalapas yang Paksa Napi Makan Daging Anjing           
Kamis, November 27, 2025

On Kamis, November 27, 2025

Anggota DPR RI Bersuara Lantang: Segera Proses Hukum Kalapas yang Paksa Napi Makan Daging Anjing
Tindakan Kepala Lapas Enemawira, Chandra Sudarto, yang memaksa warga binaan Muslim makan daging anjing, mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion.
BENTENGSUMBAR.COM - Tindakan Kepala Lapas Enemawira, Chandra Sudarto, yang memaksa warga binaan Muslim makan daging anjing, mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion.


Menurut Mafirion, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta kebebasan beragama. Ia pun meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impias) untuk mencopot Kalapas serta memprosesnya secara hukum.


"Tindakan Kepala Lapas memaksa warga binaan Muslim mengonsumsi makanan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam, bukan hanya tindakan tidak pantas, tetapi juga pelanggaran hukum dan HAM. Negara wajib melindungi hak beragama siapa pun, termasuk warga binaan. Copot dan proses secara hukum,” tegas Mafirion kepada wartawan, Kamis, 27 November 2025.


Legislator PKB itu menegaskan bahwa tindakan memaksa warga binaan muslim mengonsumsi makanan haram merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi. 


Menurutnya, sejumlah aturan hukum telah dengan jelas mengatur larangan tindakan diskriminatif maupun penodaan agama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal  156, 156a, 335, 351.


“Aturan dalam KUHP secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan menghina atau merendahkan agama dapat dipidana maksimal hingga 5 tahun," tegasnya.


Tindakan yang dilakukan Kalapas Enemawira juga merupakan pelanggaran UU No 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan negara menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan dan apa pun yang memaksa orang lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama.


Lebih jauh, Mafirion menegaskan bahwa pelanggaran seperti ini sangat berbahaya karena terjadi di lembaga pemasyarakatan,  institusi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat lahirnya tindakan sewenang-wenang.


“Lapas tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Itu adalah bentuk penindasan dan penghinaan terhadap martabat manusia. Saya minta KemenIMIPAS segera mengambil tindakan tegas,” ujarnya. 


Ia juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat agar kasus ini tidak melebar menjadi isu sosial yang lebih besar, mengingat tindakan diskriminasi agama sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik horizontal. (*) 


Sumber: RMOL