HEADLINE
Saman: Di Tengah Kekuasaan dan Kebebasan    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Saman: Di Tengah Kekuasaan dan Kebebasan
Penulis Annisa Fauzia merupakan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Budaya dan Sastra Universitas Negeri Padang. (Fotdok: Ist). 

SASTRA
tidak selalu hadir untuk membuat pembaca merasa nyaman. Ada kalanya sebuah karya justru mengusik, mempertanyakan, bahkan membuka persoalan yang selama ini dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan. Novel Saman karya Ayu Utami diterbitkan pertama kali pada 1998 dan memenangkan Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun yang sama, novel ini hadir pada masa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Saman tidak hanya bercerita tentang cinta, persahabatan, dan kehidupan pribadi, tetapi juga mempertemukan pembaca dengan persoalan kekuasaan, ketidakadilan, agama, kebebasan perempuan, dan keberanian melawan tekanan sosial.

Awalnya tokoh Saman bernama Wisanggeni, menjadi pusat penting dalam persoalan tersebut. Ia pernah menjalani kehidupan sebagai pastor dan ditugaskan melayani masyarakat di daerah Perabumulih. Di sana, ia berhadapan dengan kehidupan masyarakat transmigran yang bekerja sebagai buruh perkebunan karet. Konflik muncul ketika kepentingan pemilik modal berhadapan dengan hak masyarakat atas tanah dan kehidupannya. Saman tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memilih berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan. Keberpihakannya membawa konsekuensi yaitu ia berhadapan dengan kekuasaan dan kemudian menjadi buronan. Perjalanan tersebut mengubah dirinya dari seorang pastor menjadi aktivis yang memperjuangkan hak-hak manusia.

Di sinilah kekuatan Saman mulai terlihat. Ayu Utami tidak menggambarkan kekuasaan hanya melalui tokoh atau lembaga tertentu, tetapi melalui situasi ketika manusia kehilangan kesempatan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Persoalan tanah dalam novel bukan sekadar konflik antara masyarakat dan perusahaan. Di balik itu semua terdapat pertanyaan yang lebih besar yaitu siapa yang berhak menentukan masa depan seseorang atau sebuah kelompok? Masyarakat kecil memiliki tanah, tetapi kekuatan ekonomi dan politik membuat posisi mereka menjadi lemah. Saman kemudian menjadi tokoh yang menunjukkan bahwa keberanian untuk membela kebenaran sering kali menuntut pengorbanan.

Persoalan kekuasaan juga hadir melalui empat tokoh perempuan: Laila, Yasmin, Cok, dan Shakuntala. Keempatnya memiliki karakter dan cara pandang yang berbeda, tetapi sama-sama berhadapan dengan norma sosial yang membatasi perempuan. Laila digambarkan sebagai perempuan yang mengalami kegelisahan dalam menentukan pilihan hidup dan hubungan cinta. Yasmin merupakan perempuan terdidik dan bekerja sebagai pengacara. Cok tampil lebih bebas dalam menentukan pilihan hidupnya, sedangkan Shakuntala dikenal sebagai sosok yang berani menentang aturan yang dianggap membatasi dirinya. Keempat tokoh tersebut membuat novel ini tidak menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap cerita, melainkan sebagai manusia yang memiliki kehendak, konflik, dan pilihan sendiri.

Keberanian Ayu Utami membicarakan seksualitas dari sudut pandang perempuan menjadi salah satu hal yang membuat Saman banyak diperbincangkan. Namun, jika novel ini hanya dibaca dari persoalan tersebut, pembaca justru dapat kehilangan persoalan yang lebih luas. Seksualitas dalam Saman berkaitan dengan pertanyaan mengenai kebebasan: sejauh mana seseorang memiliki hak atas tubuh, perasaan, dan keputusan hidupnya sendiri? Karena itu, persoalan perempuan dalam novel tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai upaya menghadirkan kontroversi. Novel ini justru memperlihatkan benturan antara pilihan pribadi dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kajian terhadap novel ini juga menunjukkan bahwa kebebasan dan otonomi perempuan menjadi salah satu persoalan penting yang dibawanya.

Meski memiliki gagasan yang kuat, Saman bukan novel yang selalu mudah diikuti. Struktur ceritanya tidak berjalan secara kronologis. Cerita berpindah antara masa lalu dan masa kini, antara pengalaman Saman dan kehidupan empat perempuan yang bersahabat sejak kecil. Teknik tersebut membuat pembaca perlu mencermati hubungan antartokoh dan peristiwa. Bahasa Ayu Utami yang puitis dan kaya metafora juga memberikan keindahan tersendiri, tetapi pada beberapa bagian dapat membuat makna cerita terasa tidak langsung. Bagi pembaca yang terbiasa dengan alur lurus, cara bercerita seperti ini mungkin menjadi tantangan.

Namun, justru melalui struktur tersebut Saman memiliki karakter yang kuat. Potongan masa lalu dan masa kini membuat kehidupan tokoh tidak terasa sederhana. Manusia dibentuk oleh pengalaman, luka, pilihan, dan keadaan sosial yang mengitarinya. Saman sendiri tidak hadir sebagai tokoh yang sepenuhnya sempurna. Ia mengalami perubahan, keraguan, dan pergulatan antara panggilan hidup dengan kenyataan yang dihadapinya. Perubahan dari Wisanggeni menjadi Saman dapat dibaca sebagai gambaran seseorang yang menemukan kembali arah hidup setelah berhadapan langsung dengan ketidakadilan.

Pada akhirnya, Saman bukan sekadar novel tentang hubungan antarmanusia. Novel ini merupakan gambaran tentang manusia yang berusaha mempertahankan kebebasan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan norma sosial. Keberanian Ayu Utami mengangkat persoalan perempuan, ketidakadilan, agama, politik, dan kebebasan membuat novel ini tetap menarik untuk dibaca. Dua puluh delapan tahun setelah pertama kali terbit, pertanyaan yang diajukannya masih relevan: ketika aturan, kekuasaan, dan kepentingan sosial menentukan banyak hal dalam kehidupan, masih sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri? Di situlah Saman menemukan kekuatannya—bukan karena kontroversinya, melainkan karena keberaniannya mengajak pembaca berpikir. (*)

Fahmi Lubis: Tembok Birokrasi Feodal di Daerah Harus Diruntuhkan demi Pelayanan Rakyat    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Fahmi Lubis: Tembok Birokrasi Feodal di Daerah Harus Diruntuhkan demi Pelayanan Rakyat
Menurut Fahmi Lubis, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. (Fotdok: Herman). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Tokoh masyarakat Kabupaten Batubara, Fahmi Lubis, menegaskan bahwa praktik birokrasi yang sarat nuansa feodal di daerah-daerah saat ini telah menjadi tembok penghalang besar bagi pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kekecewaan yang Menyeluruh kepada birokrasi kabupaten Batubara 

"Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah belakangan ini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh setiap warga yang datang ke kantor-kantor dinas," ujar Fahmi Lubis dalam pernyataannya, Selasa (20/10).

Ia menyoroti bagaimana warga sering dihadapkan pada wajah birokrasi yang kaku, lamban, bertele-tele, dan terjebak dalam labirin regulasi yang tumpang tindih. 

"Dampaknya fatal. Ketika pelayanan publik dikelola secara serampangan, yang runtuh bukan sekadar sistem administrasi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri," tambahnya.

Distorsi di Lingkungan ASN menurut tokoh masyarakat Kabupaten Batubara Fahmi Lubis

Fahmi Lubis juga menyoroti paradoks dalam manajemen internal pemerintah daerah. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbilang banyak, namun beban kerja hanya ditanggung segelintir orang yang kelebihan beban, sementara sebagian besar lainnya tidak berkontribusi maksimal.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena "gila rapat" dan perjalanan dinas yang mengangkangi waktu kerja nyata.

"Berkas-berkas penting milik rakyat sering kali menumpuk hanya karena pejabat sibuk rapat yang tiada habisnya. Kehadiran pimpinan lebih terasa di hotel dan ruang rapat mewah, bukan di meja pelayanan warga," tegasnya.

Budaya "Orang Bos" yang Merajalela

Poin paling tajam dari catatan Fahmi Lubis adalah menguatnya budaya "orang bos" di lingkungan birokrasi daerah. Setelah pergantian kepala daerah, banyak ASN merasa terancam posisinya, sehingga memilih mendekat ke kekuasaan demi menjaga jabatan.

Muncul istilah-istilah yang mencerminkan praktik nepotisme dan kedekatan kekuasaan: "adik bos", "bapak bos", "putra mahkota", "pangeran", hingga sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik kekuasaan kecil di daerah. Bahkan proses pengadaan barang dan jasa pun kerap didominasi oleh lingkaran dekat penguasa, yang berani menabrak regulasi.

Fahmi Lubis selalu tokoh masyarakat menyuarakan Pemborosan Anggaran dan Ritual Akhir Tahun

Fahmi Lubis juga menyoroti praktik tahunan yang memboroskan keuangan negara. Menjelang akhir tahun, instansi berbondong-bondong menghabiskan sisa anggaran hanya agar tidak terkena sanksi fiskal, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Proyek-proyek darurat sekadar menjadi formalitas untuk menguras kas daerah.

Fahmi Lubis menyuarakan Seruan untuk Perubahan birokrasi kabupaten Batubara 

Pada akhirnya, Fahmi Lubis menegaskan bahwa kepala daerah dan aparatur negara seharusnya sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa feodal dan bukan pelayan pejabat yang berkuasa.

"Tembok birokrasi yang korosif dan membebani harus diruntuhkan. Menyembuhkan penyakitnya bukan dengan menambal di sini-sana, melainkan membebaskan birokrasi dari kungkungan kepentingan politik dan kelompok kekuasaan. Hanya itu cara mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah lama hilang," tegas Fahmi Lubis.

Ia mendesak agar sistem perlindungan karier ASN diperketat dari campur tangan kekuasaan lokal, dan pengawasan independen diperkuat sehingga birokrasi kembali berdiri tegak melayani seluruh rakyat tanpa pandang bulu. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Pajak Kendaraan Jadi Kunci Dongkrak PAD Padang, Lapak Sabako dan Drive-Thru Disiapkan!    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Pajak Kendaraan Jadi Kunci Dongkrak PAD Padang, Lapak Sabako dan Drive-Thru Disiapkan!
Audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di Padang, Defrizal, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
 - Pemerintah Kota Padang memperkuat langkah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan inovasi layanan Samsat. Tak sekadar mengejar penerimaan, strategi ini juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar urusan pajak semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Dua usulan mencuri perhatian, yakni pembukaan layanan Lapak Sabako di Balai Kota Padang serta pengembangan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan pada 2027.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di Padang, Defrizal, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan pengelola layanan pendapatan daerah guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Fadly Amran menegaskan bahwa optimalisasi PAD membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak harus berjalan beriringan dengan pembenahan pelayanan agar masyarakat semakin terdorong memenuhi kewajibannya tepat waktu. “Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Kami berharap inovasi layanan perpajakan semakin memudahkan masyarakat dan mendorong kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu,” tegas Fadly.

Di sisi lain, Defrizal menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam mekanisme penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya penerimaan dihimpun pemerintah provinsi dan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota setiap tiga bulan, kini pembagian melalui skema opsen dilakukan langsung saat transaksi. Perubahan ini menuntut pemerintah kabupaten/kota lebih aktif memantau penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Defrizal menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota perlu mengalokasikan sekitar 1,25 hingga 1,75 persen dari penerimaan opsen pajak untuk mendukung kegiatan pemungutan pajak bersama. Di Kota Padang, alokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Potensi ini menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi yang terarah agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif, sementara pelayanan dan upaya penagihan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembukaan Lapak Sabako (Layanan Pajak Samsat Balai Kota) di lingkungan Balai Kota Padang dengan memanfaatkan satu ruangan sebagai lokasi pelayanan. Kehadiran layanan ini diharapkan mendekatkan akses pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat, khususnya warga Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah yang masih memiliki tunggakan pajak. Jika terealisasi, inovasi tersebut dapat menjadi pilihan tambahan bagi warga untuk mengurus kewajiban pajak tanpa harus bergantung pada lokasi layanan yang lebih jauh.

Tak berhenti di situ, UPTD PPD di Padang juga mengusulkan pembangunan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan pada 2027. Berbeda dari layanan drive-thru yang umumnya melayani pajak tahunan, fasilitas yang diusulkan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak lima tahunan. Rencana tersebut masih berupa usulan, tetapi menunjukkan arah pengembangan layanan yang berorientasi pada kemudahan dan efisiensi waktu masyarakat.

Defrizal menegaskan bahwa pemantauan realisasi penerimaan kini dapat dilakukan setiap saat sesuai transaksi yang terjadi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut proaktif memperkuat kepatuhan dan penagihan melalui sinergi bersama Samsat. Ia juga mengimbau warga agar membayar pajak tepat waktu serta memperbarui administrasi kendaraan. Kendaraan yang dijual perlu segera dilaporkan untuk pemblokiran data oleh pemilik lama, sedangkan pembeli wajib melakukan balik nama agar data kepemilikan sesuai kondisi sebenarnya. Tunggakan pajak juga dapat menjadi pertimbangan yang memengaruhi nilai jual kendaraan dan menimbulkan persoalan administrasi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat Panji Akbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Bapenda Kota Padang Atos, serta Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira. Melalui penguatan kolaborasi dan usulan inovasi layanan, Pemko Padang berharap kepatuhan pajak kendaraan semakin meningkat dan penerimaan PAD dapat dioptimalkan. Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut rencana Lapak Sabako dan drive-thru lima tahunan agar kemudahan pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Rumah Ludes Terbakar di Payakumbuh, Kerugian Ratusan Juta! Pemko Langsung Turun    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Rumah Ludes Terbakar di Payakumbuh, Kerugian Ratusan Juta! Pemko Langsung Turun
Sebuah rumah milik keluarga Azwirman Chan dan Rosni Nurdin di kawasan Pakan Selasa ludes dilalap api pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Musibah kebakaran kembali mengguncang Kota Payakumbuh. Sebuah rumah milik keluarga Azwirman Chan dan Rosni Nurdin di kawasan Pakan Selasa ludes dilalap api pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Kebakaran yang terjadi saat sebagian warga masih terlelap itu menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sekaligus memaksa keluarga korban menghadapi kenyataan pahit kehilangan tempat tinggal dan sejumlah harta benda.

Begitu laporan diterima, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi. Sekitar 10 menit kemudian, armada tiba dan berjibaku memadamkan kobaran api sekaligus mencegahnya merembet ke bangunan lain. Sebanyak lima unit armada dikerahkan, terdiri dari tiga unit milik Pemerintah Kota Payakumbuh dan dua unit bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di tengah situasi yang mencekam, langkah cepat petugas menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran tersebut. Upaya pemadaman difokuskan untuk mengendalikan titik api agar tidak meluas ke permukiman sekitar. Meski rumah korban hangus terbakar, respons petugas dan dukungan masyarakat di lokasi menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan serta kerja sama ketika bencana datang tanpa diduga.

Tak tinggal diam, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menginstruksikan Wakil Wali Kota Elzadaswarman bersama Sekretaris Daerah Rida Ananda untuk meninjau lokasi sekaligus menemui keluarga terdampak. Kunjungan itu dilakukan guna menyampaikan dukungan moril, melihat kondisi korban, dan memastikan adanya perhatian pemerintah setelah keluarga tersebut kehilangan rumah dan harta benda.

Dalam kunjungan itu, Elzadaswarman dan Rida Ananda didampingi Ketua Baznas Kota Payakumbuh Edi Kusmanak menyerahkan bantuan spontan berupa uang tunai sebesar Rp1 juta. Bantuan awal tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban setelah musibah. Pemerintah daerah juga menyampaikan keprihatinan dan berharap keluarga yang terdampak diberi kekuatan untuk melewati masa sulit.

“Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah kebakaran ini. Kami memahami bahwa kehilangan rumah dan harta benda bukanlah hal yang mudah. Semoga keluarga yang terdampak diberi ketabahan dan kekuatan untuk melewati cobaan ini,” ujar Elzadaswarman. Ia turut mengapresiasi kesigapan petugas pemadam kebakaran serta kepedulian warga yang bergotong royong membantu di lokasi kejadian.

Namun, musibah ini juga menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca kering dan musim kemarau berkepanjangan. Sekda Rida Ananda mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan di rumah masing-masing, mulai dari memastikan kompor benar-benar padam setelah digunakan, memeriksa instalasi listrik secara berkala, hingga menghindari penggunaan listrik berlebihan.

Rida juga mengimbau masyarakat mematikan perangkat listrik yang tidak diperlukan sebelum beristirahat dan tidak membakar sampah sembarangan. Warga diminta segera melapor apabila melihat tanda-tanda awal kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin. Kewaspadaan terhadap sumber api dan kondisi instalasi listrik dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran rumah di Pakan Selasa masih dalam proses penyelidikan. Selain menghanguskan bangunan, peristiwa tersebut juga menyebabkan sejumlah surat berharga milik korban ikut lenyap. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh dan penyaluran bantuan awal menjadi bentuk kepedulian terhadap keluarga terdampak, sementara masyarakat diharapkan menjadikan kejadian ini sebagai pengingat untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran sejak dini. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sekda Sumbar Arry Yuswandi: NCH Pangian Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Kreatif Nagari    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Sekda Sumbar Arry Yuswandi: NCH Pangian Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Kreatif Nagari
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi usai meninjau lokasi NCH Pangian, Selasa (20/10/2026), memberikan keterangan kepada awak media. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Nagari Kreatif Hub (NCH) Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sebagai pusat pengembangan seni budaya, kreativitas generasi muda, dan ekonomi kreatif berbasis nagari. Fasilitas ini diperkirakan diresmikan pada 12 November 2026 untuk mendorong potensi lokal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi meninjau lokasi NCH Pangian, Selasa (20/10/2026). Ia menyebut Pangian menjadi salah satu nagari yang disiapkan Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung program unggulan Nagari Kreatif Hub.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir di Nagari Pangian yang menjadi pusat NCH atau Nagari Kreatif Hub,” kata Arry.

Menurutnya, NCH Pangian tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku seni dan usaha, tetapi juga wadah untuk mengembangkan potensi nagari agar memiliki nilai ekonomi dan membuka ruang kreativitas bagi generasi muda.

“Insyaallah, dalam waktu dekat NCH Nagari Pangian ini akan kita resmikan. Harapannya, ini menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan kearifan lokal yang bernilai ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Nagari Pangian,” ujarnya.

Arry mengatakan, Pangian telah memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan NCH, mulai dari produk unggulan hingga seni dan budaya lokal. Dukungan sarana yang disiapkan diharapkan dapat memperkuat pengembangan potensi tersebut.

“Produk-produk unggulannya sudah ada, kemudian kearifan lokal dalam bentuk seni budaya juga sudah ada. Sarana juga sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan bakat generasi muda dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ke depan, yang bermula dari nagari,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Arry didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar Mahdianur, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna Mirza Iswandi, Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial, Wali Nagari TBA Hendra Basri, serta Camat Lintau Buo Lutfi.

Ketua NCH Pangian, Izra Novita yang akrab disapa Ucu, menjelaskan bahwa pengembangan NCH mencakup kegiatan seni tradisional, seperti silek dan tari, sanggar pelatihan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kegiatan dipusatkan di kawasan Medan Nan Balinduang, yang mencakup sejumlah ruang aktivitas, antara lain Medan Nan Bapaneh, tempat latihan silek dan tari, sanggar-sanggar, Lapau Nagari, serta Teras Nagari.

NCH Pangian juga mengembangkan pemasaran produk melalui jalur daring dan luring. Penjualan langsung dilakukan di kantor untuk produk makanan basah yang sulit dikemas atau dikirim, sedangkan pemasaran daring memanfaatkan siaran langsung melalui media sosial TikTok, dengan jadwal tiga kali sehari.

Dukungan infrastruktur digital turut disiapkan melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Fasilitas tersebut meliputi pengelolaan data nagari melalui Teras Nagari serta akses internet gratis berkecepatan 300 Mbps.

Selain menjadi ruang pengembangan ekonomi kreatif, NCH Pangian juga menjadi pusat aktivitas anak-anak dan remaja. Latihan seni dan budaya biasanya berlangsung pada sore hari setelah jam sekolah, sehingga fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus menumbuhkan kreativitas generasi muda.

Melalui NCH Pangian, pemerintah berharap potensi seni, budaya, dan produk unggulan nagari dapat berkembang lebih luas, menjangkau pasar digital, serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. (adpsb/cen)

Kejar PAD Lebih Optimal, Pemko Padang Gandeng BRI! Pajak dan Retribusi Disiapkan Serba Digital    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Kejar PAD Lebih Optimal, Pemko Padang Gandeng BRI! Pajak dan Retribusi Disiapkan Serba Digital
Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang menjajaki kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Sektor parkir, persampahan, hingga kuliner menjadi sasaran pengembangan transaksi digital yang diharapkan membuat pembayaran lebih mudah, efisien, dan transparan.

Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan pemerintah daerah dengan layanan digital perbankan guna memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI dalam menjajaki upaya optimalisasi penerimaan daerah. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan menghadirkan proses transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi tata kelola pendapatan. Upaya tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Padang.

“Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan. Upaya ini diharapkan turut mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Dari pihak perbankan, Edi Setiawan menyatakan BRI siap menjajaki kerja sama melalui unit yang menangani proyek pemerintahan. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu Pemko Padang mengembangkan sistem transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk memperluas akses pembayaran digital dengan memanfaatkan jaringan BRI di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu peluang yang dibahas adalah digitalisasi pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi harian, bulanan, dan tahunan. Untuk sektor parkir dan persampahan, BRI menawarkan instrumen pembayaran seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu BRIZZI, dan aplikasi BRImo. Penerapan instrumen tersebut diharapkan dapat mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas penggunaan pembayaran nontunai.

“Daerah saat ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga diperlukan solusi digital yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Melalui berbagai instrumen digital, BRI siap mendukung pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PAD,” kata Edi Setiawan.

Tak hanya berfokus pada penerimaan daerah, penjajakan kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan Padang sebagai kota gastronomi dunia dan kota sehat. BRI menyatakan kesiapan mendukung penguatan transaksi nontunai di sektor kuliner, dukungan terhadap sertifikasi halal, serta program yang berkaitan dengan kebersihan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Langkah tersebut membuka peluang untuk menghubungkan digitalisasi transaksi dengan pengembangan ekosistem kuliner dan pelayanan perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, BRI akan membentuk tim untuk menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dengan layanan serta instrumen digital yang tersedia. Regional Funding & Transaction Banking Head BRI Regional Office Padang, Muhammad Nizar, Kepala Bapenda Kota Padang, Atos, dan Plt Kepala BPKAD Kota Padang, Elvira, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Melalui penjajakan ini, Pemko Padang dan BRI berharap dapat merumuskan bentuk kerja sama yang konkret sesuai prioritas pembangunan daerah, dengan sasaran pembayaran semakin mudah, pengelolaan pendapatan semakin transparan, dan potensi PAD dapat dioptimalkan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Lebah Penyengat Serbu Lapak Pasar Silo, Damkar Sawahlunto Bergerak Malam Hari!    
Rabu, Oktober 21, 2026

On Rabu, Oktober 21, 2026

Lebah Penyengat Serbu Lapak Pasar Silo, Damkar Sawahlunto Bergerak Malam Hari!
Tak ingin potensi bahaya ini berlarut-larut, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bergerak pada Selasa (20/10/2026) malam untuk menangani sarang lebah sebelum menimbulkan korban. (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Lebah penyengat yang beterbangan hingga ke lapak pedagang Pasar Silo, Kota Sawahlunto, memicu kekhawatiran akan keselamatan pedagang dan pengunjung. Tak ingin potensi bahaya ini berlarut-larut, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bergerak pada Selasa (20/10/2026) malam untuk menangani sarang lebah sebelum menimbulkan korban.

Keberadaan sarang lebah pada salah satu pohon di pinggir pasar menjadi perhatian setelah serangga penyengat itu mulai beterbangan hingga mendekati lapak pedagang. Meski belum ada laporan korban, situasi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena pasar merupakan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat.

Respons cepat dilakukan setelah pengurus Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto menyampaikan laporan kepada Satpol PP dan Damkar Sawahlunto melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Susilo Hadi. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan petugas pada malam yang sama.

Penanganan dilakukan sekitar pukul 21.30 WIB, ketika aktivitas pasar mulai berkurang. Pemilihan waktu tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi risiko terhadap pedagang maupun pengunjung, sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk bekerja dengan lebih aman.

Sebelum proses penanganan sarang dilakukan, petugas terlebih dahulu memadamkan lampu di sekitar pohon untuk sementara waktu. Langkah ini bertujuan mengantisipasi lebah yang mungkin terlepas dari penanganan dan terbang menuju sumber cahaya, sehingga potensi gangguan terhadap orang di sekitar lokasi dapat diminimalkan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Sawahlunto, Nurwansyah Putra, menjelaskan bahwa pemadaman lampu merupakan bagian dari prosedur antisipasi selama proses penanganan. Ia menyebut lampu hanya dipadamkan sesaat, dengan durasi paling lama sekitar 15 menit, agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman.

“Alhamdulillah, malam ini prosesnya berjalan aman,” kata Nurwansyah. Keberhasilan penanganan tersebut menjadi kabar melegakan bagi pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pasar Silo, mengingat keberadaan lebah penyengat sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya laporan masyarakat dalam membantu petugas mendeteksi potensi bahaya di lingkungan sekitar. Melalui laporan pengurus asosiasi pedagang dan tindak lanjut petugas, gangguan yang berpotensi mengancam keselamatan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih serius.

Satpol PP dan Damkar Sawahlunto tidak hanya bertugas menangani kebakaran dan menjaga ketertiban umum, tetapi juga hadir membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk gangguan hewan yang berpotensi membahayakan. Penanganan sarang lebah di Pasar Silo menjadi salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan keselamatan warga, sekaligus pengingat agar masyarakat segera melaporkan potensi bahaya kepada petugas terkait. (*) 

Pewarta: marjafri
Editor: Zamri Yahya, WU