BentengSumbar.com

Reses Pimpinan DPRD Kota Padang Masa Sidang II Tahun 2026: Jemput Beragam Aspirasi Warga

Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., menggelar reses di Masjid Almanar Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, 5 Januari 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang kembali melaksanakan reses pada masa sidang II tahun 2026. Tak hanya anggota, reses itu juga dilaksanakan pimpinan DPRD Kota Padang.

Reses dilaksanakan mulai dari 4 Januari sampai 9 Januari 2026. Rases itu tidak hanya dihadiri pejabat terkait, tetapi oleh berbagai elemen masyarak.

Berikut rangkuman reses 4 orang pimpinan DRD Kota Padang:

1. Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd

Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd.

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., menggelar reses di Masjid Almanar Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, 5 Januari 2026.

Reses dihadiri Sekretaris Camat (Sekcam) Koto Tangah, Lurah Dadok tgl Hitam, dan Wakil Ketua LPM.

Sedangkan peserta reses terdiri dari Ketua RW, RT se Dadok, dan tokoh Lainya.

Beragam usulan disampaikan warga dan ketua RT/RW pada kesempatan yang bermanfaat itu.

Apalagi, mereka berhadapan dengan Ketua DPRD Kota Padang yang kerap dikenal responsif terhadap usulan warga.

Pada kesempatan itu warga mengusulkan persoalan banjir. Diantaranya, normaliasasi sungai, drainase, bantuan KWT dan betoniasi jalan.

Menanggapi itu, mantan Ketua DPD PKS Kota Padang itu berjanji menampung setiap usulan warga.

"Usulan itu kita data dan tentunya kita pilah. Mana yang bisa cepat ditangani, kita koordinasikan dengan Pemko Padang," katanya.

Sedangkan untuk jangka panjang, jelas dia, disesuaikan dengan regulasi.

"Dimana proposal warga kita butuhkan. Nanti setiap usulan kita perjuangkan di lembaga dewan," cakapnya.

2. Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH.

Beragam usulan disampaikan warga pada reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Minggu (4/1/2026) siang.

Reses tersebut dihadiri Camat Nanggalo Amrizal Rengganis, Lurah Lapai Ardianus Y, LPM, Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, RT/RW se Kampung Lapai dan Ketua PMI Kota Zulhardi Z Latif beserta para relawan dan KSR PMI.

Camat Nanggalo Amrizal Rengganis mengatakan, reses ini momen warga untuk menyampaikan unek-uneknya. Sampaikan apa yang terasa, selagi ada Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., disini.

"Jika ada persoalan administrasi baik di kantor Camat, kantor Lurah segera laporkan ke saya. Bagi yang sakit dalam keadaan darurat tidak ada kata untuk tidak dapat berobat. Jika ada halangan dan kendala, segera laporkan ke kami," tegas Rengga.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Padang Buya Zulhardi Z Latif mengusulkan agar Aye menitipkan sedikit dana pokirnya untuk PMI sebagai kesiapsiagaan dalam bencana ini.

"Kami di PMI ini pak Aye, tidak ada anggaran. Nah, ketika ada bencana kami hanya bisa melihat, daya kami tidak ada, PMI hanya menyediakan tenaga relawan. Jadi, jika tidak bisa untuk kota Padang, cukup Kecamatan Naggalo saja," pinta Buya Zulhardi.

Salah seorang warga Lapai Nanggalo, Dewi mengusulkan untuk pengerukan sungai, perbaikan Drainase/riol, perbaikan toilet/wc rumah warga yang hampir rata-rata tertimbun material tanah banjir.

Selanjutnya, jalan di Komplek menuju Pulau Talena sampai saat ini belum pernah diperbaikai atau di aspal. Kemudian, perbaikan aula serba guna mulai dari platform, jendela maupun lantainya, ujarnya dengan mata sedikit berkaca.

"Terakhir, perbiakan jalan di Mushalla yang masih berlumpur. Sementra, Ramadhan sudah mendekati. Jadi, kami memohon sangat kepada pak Aye agar bisa segera memperbaiki sebelum Ramadhan," pinta Dewi.

Menanggapi usulan tersebut, Mastilizal Aye, SH., langsung merespon usulan warga. Untuk yang berat dan jangka panjang melalui mekanismenya.

"Namun, untuk Mushalla insyaAllah dalam waktu dekat akan kami realisasikan, pungkas Aye sembari diamini warga," katanya.

Ia juga menyampaikan duka yang mendalam atas musibah bencana banjir bandang dan longsor melanda kota Padang, khususnya Naggalo-Kampung Lapai.

"Namun, kita tidak bisa terlena dan larut dalam lamunan. Saatnya tahun 2026 ini kita bangkit bersama, kita lalui secara bersama, bersama kita bangkit, bersatu kita kuat," ujarnya sembari memberi semangat.

Dikatakan Aye, reses ini salah satu tujuannya untuk bertemu dan menjemput langsung usulan, masukan dari warga untuk kelanjutan pembangunan.

"Apalagi saat ini situasi dalam bencana, inilah saatnya bapak/ibu bisa mengusulkan langsung ke kami. Bagi usulannya yang bisa terjangkau atau sifatnya urgent dan darurat bisa langsung kami eksekusi. Namun, jika anggarannya besar melalui proposal," jelas Aye.

3. Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe Siteba Kecamatan Nanggalo, Rabu, 7 Januari 2026.

Hadir pada kesempatan itu, pejabat terkait, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, remaja, dan peserta reses.

Dalam kesempatan tersebut, Osman Ayub menekankan warga yang terdampak bencana pada saat ini meminta bantuan atas rumah yang hanyut akibat banjir bandang yang terjadi sejak November 2025.

"Pada saat ini kita berupaya untuk merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana. Oleh karena itu, Pemko Padang berupaya menghadirkan rumah layak huni bagi korban bencana," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Osman Ayub meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk melakukan pengangkatan sedimen pasir dan lumpur akibat banjir bandang yang telah terjadi.

Pada saat ini, sedimen pasir dan lumpur yang ada di sungai mempunyai ketinggian 2 sampai 3 meter.

"Oleh karena itu, kami DPRD Padang meminta BWS Sumatera V melakukan pengangkatan sedimen pasir dan lumpur tersebut. Hal ini bertujuan agar mencegah banjir ketika hujan terjadi," tutupnya.

4. Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, SAP

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, SAP.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, SAP., melakukan kegiatan reses di Masjid AlKaffah Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubeg, Ahad, 4 Januari 2026.

Hadir pada reses itu, RT 01 M.Ali Nofiah, RW 01 Naswir, Lurah Hendri Os, S.kep., LPM Kampung Jua Nan XX Hermansyah, dan peserta reses.

Beragam usulan disampaikan warga pada kegiatan reses itu. Diantaranya, warga memohon bantuan fasum seperti jalan, drainase, UMKM dan kelengkapan rebana Masjid AlKaffah.

Pengurus masjid mengharapkan bantuan dana Pokok-pokok Pikiran Dewan (Pokir) untuk masjid tersebut.

Menjawab aspirasi warga Jupri mengatakan, pada tahun 2025 dirinya sudah melakukan betonisasi didepan masjid tersebut.

"Insya Allah tahun 2026 ini kami juga akan melakukan betonisasi disekitar masjid ini, " janji politisi PAN ini.

Jupri menyebut reses ini luar biasa dan membuatnya terharu. Selain usulan warga, peserta reses pun membludak dan banyak tokoh yang hadir.

"Luar biasa reses ini. Kami sampai terharu dengan sambutan warga," ujar anggota dewan 2 periode ini. (ADV)

Rabu, Januari 07, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Sebut Pajak Air Permukaan Bentuk Keadilan Ekologis

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Pimpinan DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman.

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Sumatera Barat mendorong Pemerintah Provinsi agar dilakukan penagihan yang tegas, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU.

Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Pimpinan DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus secara serius dan konsisten mengejar optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, khususnya dari perkebunan-perkebunan besar pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Landasan hukumnya sudah sangat jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun regulasi daerah.

Tidak ada ruang abu-abu dalam kewajiban tersebut. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dan pembiaran yang berlarut-larut.

Pajak Air Permukaan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU adalah sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.

Ketika pemanfaatannya berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana, maka sudah sepatutnya ada kontribusi nyata bagi daerah.

DPRD memandang bahwa optimalisasi pajak ini dapat dan harus menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk pendanaan penanganan dan pemulihan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat.

Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

Rabu, Januari 07, 2026

Tampung Aspirasi Warga, Osman Ayub Reses di Banang Cafe

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe Siteba Kecamatan Nanggalo, Rabu, 7 Januari 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe Siteba Kecamatan Nanggalo, Rabu, 7 Januari 2026.

Hadir pada kesempatan itu, pejabat terkait, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, remaja, dan peserta reses.

Dalam kesempatan tersebut, Osman Ayub menekankan warga yang terdampak bencana pada saat ini meminta bantuan atas rumah yang hanyut akibat banjir bandang yang terjadi sejak November 2025.

"Pada saat ini kita berupaya untuk merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana. Oleh karena itu, Pemko Padang berupaya menghadirkan rumah layak huni bagi korban bencana," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Osman Ayub meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk melakukan pengangkatan sedimen pasir dan lumpur akibat banjir bandang yang telah terjadi.

Pada saat ini, sedimen pasir dan lumpur yang ada di sungai mempunyai ketinggian 2 sampai 3 meter.

"Oleh karena itu, kami DPRD Padang meminta BWS Sumatera V melakukan pengangkatan sedimen pasir dan lumpur tersebut. Hal ini bertujuan agar mencegah banjir ketika hujan terjadi," tutupnya. (*)

Rabu, Januari 07, 2026

Inflasi dari Pinggiran

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Bank Indonesia menyebut cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan antarwilayah sebagai pemicu utama inflasi Sumatera Barat. (Ilustrasi).

LONJAKAN inflasi Sumatera Barat yang menembus 5,15 persen (year-on-year) pada akhir 2025 menjadi alarm yang nyaring bagi ekonomi nasional. Angka itu jauh melampaui inflasi nasional yang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), masih dijaga di kisaran 2,6–2,8 persen sepanjang paruh kedua 2025. Di atas kertas, inflasi nasional terlihat terkendali. Namun dari daerah, cerita berbeda muncul: tekanan harga semakin keras, terutama dari pangan.

Bank Indonesia menyebut cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan antarwilayah sebagai pemicu utama inflasi Sumatera Barat. Dua faktor ini bukan fenomena lokal semata. Ia berkelindan langsung dengan fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan stabilitas harga pangan.

Sumatera Barat bukan pusat industri manufaktur. Namun posisinya strategis dalam peta pangan Sumatera. Cabai, bawang merah, beras, dan sejumlah komoditas hortikultura mengalir dari provinsi ini ke daerah lain. Ketika produksi terganggu oleh hujan berkepanjangan dan cuaca tak menentu, pasokan menyusut. Harga naik. Permintaan dari luar daerah justru meningkat. Inflasi pun meledak dari hulu.

Konsumsi Nasional di Bawah Tekanan Harga

Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 54 persen. Setiap tekanan inflasi—terutama inflasi pangan—akan langsung memukul mesin utama pertumbuhan. Kenaikan harga cabai atau beras mungkin tampak sepele bagi pembuat kebijakan di Jakarta, tetapi bagi rumah tangga kelas bawah, itu berarti memangkas belanja lain: pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

Inflasi Sumatera Barat yang menembus 5 persen mencerminkan risiko yang lebih luas: ketimpangan inflasi antarwilayah. Ketika rata-rata nasional terlihat jinak, beberapa daerah justru mengalami tekanan berat. Ketimpangan ini membuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi rapuh—tumbuh di atas kertas, tetapi timpang dalam kenyataan.

Bank Indonesia berkali-kali menegaskan bahwa inflasi pangan bergejolak (volatile food) adalah musuh laten stabilitas ekonomi. Dalam berbagai pernyataan resminya, BI menyebut target inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen sebagai jangkar kebijakan moneter. Namun realitas daerah seperti Sumatera Barat menunjukkan bahwa jangkar itu sering terombang-ambing oleh faktor non-moneter: cuaca, distribusi, dan tata niaga.

Suku Bunga Tinggi, Pertumbuhan Ditahan

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia sepanjang 2025 mempertahankan BI-Rate di level relatif tinggi, 6 persen. Kebijakan ini dinilai perlu untuk meredam imported inflation dan menjaga kepercayaan pasar. Namun konsekuensinya jelas: biaya kredit mahal, investasi tertahan, dan ekspansi usaha melambat.

Di sinilah dilema ekonomi-politik muncul. Di satu sisi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 persen. Di sisi lain, inflasi daerah yang tinggi memaksa BI tetap bersikap hawkish.

Pertumbuhan akhirnya berjalan dengan rem tangan tertarik setengah.

Kasus Sumatera Barat memperlihatkan paradoks itu dengan telanjang. Inflasi tinggi bukan karena konsumsi berlebihan semata, melainkan karena pasokan terganggu. Namun obat yang tersedia—pengetatan moneter—justru bekerja dari sisi permintaan. Akibatnya, rumah tangga tertekan harga, dunia usaha tertekan bunga.

Cuaca Ekstrem dan Politik Ketahanan Pangan

Cuaca ekstrem yang disebut BI bukan sekadar variabel teknis. Ia adalah isu politik ekonomi jangka panjang. Perubahan iklim membuat musim tanam tak menentu, produksi fluktuatif, dan harga mudah bergejolak. Jika pemerintah pusat dan daerah gagal berinvestasi serius pada irigasi, teknologi pertanian, dan logistik pangan, inflasi seperti di Sumatera Barat akan menjadi pola berulang, bukan pengecualian.

Dalam konteks nasional, ini berarti beban ganda bagi APBN. Pemerintah harus menggelontorkan anggaran stabilisasi harga, operasi pasar, dan bantuan sosial untuk meredam dampak inflasi. Padahal ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.

Inflasi daerah juga memiliki implikasi politik. Kenaikan harga pangan adalah isu paling sensitif bagi pemilih. Ketika harga melonjak, kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut tergerus. Stabilitas ekonomi makro yang dibanggakan pusat bisa runtuh oleh keresahan dapur-dapur rumah tangga di daerah.

Dari Sumbar ke Jakarta

Inflasi Sumatera Barat sebesar 5,15 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan dini bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selama inflasi pangan di daerah produsen tidak terkendali, konsumsi nasional akan terus terancam. Selama ketimpangan antarwilayah dibiarkan, angka pertumbuhan hanya akan menjadi statistik kosong.

Menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan semata soal mengejar angka PDB. Ia menuntut keberanian politik untuk membenahi rantai pasok pangan, memperkuat koordinasi pusat-daerah, dan mengakui bahwa stabilitas nasional sering runtuh dari pinggiran.

Dari Sumatera Barat, kita belajar satu hal: inflasi daerah bukan catatan kaki ekonomi nasional. Ia adalah halaman depan yang menentukan apakah pertumbuhan Indonesia akan berkelanjutan—atau sekadar tampak indah dari kejauhan. (*)

Ditulis Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Rabu, Januari 07, 2026

Pendaftaran Lomba Fashion Show Numofest Little Runway Telah Dibuka, Roadshow 9 Kota Besar

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Nusantara Modest Fashion Festival (Numofest) kembali menggelar sebuah ajang bergengsi.

BENTENGSUMBAR.COM – Nusantara Modest Fashion Festival (Numofest) kembali menggelar sebuah ajang bergengsi yang menyatukan kreativitas dan kebudayaan Indonesia. Lomba Fashion Show Numofest Little Runway hadir untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia untuk menunjukkan percaya diri mereka melalui balutan busana budaya Nusantara. Pendaftaran untuk kompetisi tersebut telah dibuka mulai Selasa, 6 Januari 2026.

Lomba Fashion Show Numofest Little Runway mengusung tema "Casual Wastra Generation", yang menggabungkan kesederhanaan dengan keindahan kain tradisional Indonesia dalam tampilan yang lebih modern dan fresh. Lomba tersebut akan menggelar roadshow di 9 kota besar di Indonesia, yang dimulai pada 17 Januari 2026. Kota-kota yang terlibat antara lain Bandung (18 Januari), Tangerang (18 Januari), Makassar (17 Januari), Palembang (25 Januari), Jakarta (25 Januari), Banjarmasin (24 Januari), Solo (25 Januari), Surabaya (1 Februari), dan Bekasi (1 Februari).

Lomba Fashion Show Numofest Little Runway dibuka untuk dua kategori usia: Kategori A: Usia 6–12 tahun, dan Kategori B: Usia 13–17 tahun. Para peserta dapat melakukan pendaftaran dengan menghubungi Admin The Star Project di nomor 088222888108.

Citra Wulandari, Founder dari The Star Project Indonesia yang juga menjadi inisiator utama event tersebut, menyampaikan bahwa Lomba Fashion Show Numofest Little Runway lebih dari sekadar sebuah festival. "Ini adalah perayaan atas kreativitas dan kebudayaan Indonesia. Kami ingin memberi platform bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat mereka di dunia modeling sekaligus melestarikan kain-kain tradisional Indonesia," ujar Citra dalam konferensi pers pada Rabu (7/1/2026).

The Star Project Indonesia sendiri merupakan sekolah modeling terkemuka di Kota Bandung, yang selama ini telah berkomitmen untuk mendukung perkembangan talenta muda Indonesia dalam dunia fashion. Event tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Paragon Pictures, Ideosource Entertainment, Hijra Bank ID, Aplikasi Kasir Luna Pos, Sentra QRIS UMK, Netzme™ Kreasi Indonesia, Summarecon Mall Bekasi, Toko Netzme Official, Gandaria City, dan Trans Studio Bandung.

Selain mengikuti lomba fashion show, para pengunjung juga akan disuguhkan dengan serangkaian kegiatan menarik lainnya, di antaranya pengembangan fashion sederhana, UMKM Exhibition, pertunjukan musik langsung, pemutaran film, serta sesi "Meet the Stars" yang memungkinkan para penonton untuk bertemu dengan selebritas dan influencer ternama. Tak hanya itu, terdapat pula bincang edukasi yang membahas literasi digital, bisnis kreatif, serta pemberdayaan perempuan, yang akan dipandu oleh para mentor inspiratif.

Lomba Fashion Show Numofest Little Runway akan memberikan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang, termasuk uang tunai, trofi, dan sertifikat juara. Semua peserta juga akan mendapatkan sertifikat partisipasi sebagai penghargaan atas keberanian dan kreativitas mereka dalam merayakan kekayaan budaya Indonesia.

Dengan adanya ajang tersebut, Numofest tidak hanya memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bersinar di panggung fashion, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia dengan cara yang lebih modern dan menarik. Sebuah kesempatan yang tak boleh dilewatkan bagi anak-anak dan remaja yang ingin menunjukkan bakat dan cintanya pada budaya nusantara.

Pewarta: Muhammad Fadhli

Rabu, Januari 07, 2026

Bukan Operasi Penangkapan Biasa: Strategi Perang AS Berbasis Pusat Gravitasi

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Marsda TNI Budhi Achmadi, Asisten Strategi Panglima TNI.

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya Amerika Serikat untuk menekan dan melumpuhkan rezim Venezuela, termasuk berbagai operasi hukum, intelijen, dan dugaan rencana penangkapan Presiden Nicolas Maduro, memperlihatkan bagaimana perang modern dijalankan saat ini. Meski tidak selalu berbentuk invasi militer terbuka, strategi yang digunakan menunjukkan pola klasik: menargetkan pusat gravitasi (center of gravity/CoG) kekuatan lawan.

Kasus Venezuela menegaskan bahwa dalam konflik kontemporer, perang tidak selalu dimulai dengan tembakan, melainkan dengan tekanan terkoordinasi terhadap simpul kekuasaan paling menentukan dalam sebuah negara—yakni kepemimpinan nasional.

Venezuela dan Logika Pusat Gravitasi

Sejak beberapa tahun terakhir, AS secara terbuka menetapkan Presiden Maduro sebagai aktor kriminal internasional, memberlakukan sanksi ekonomi ekstrem, mengisolasi Venezuela secara diplomatik, serta mendukung oposisi politik. Langkah-langkah ini tidak berdiri sendiri. Semuanya mengarah pada satu tujuan strategis: melemahkan dan, jika mungkin, menghilangkan kepemimpinan nasional sebagai penopang utama rezim kiri Venezuela yang telah berkuasa 27 tahun. Hugo Chavez berkuasa selama 1999-2013, dilanjutkan Nicolas Maduro 2013-2026.

Dalam perspektif center of gravity, kepemimpinan nasional merupakan sumber legitimasi, kendali politik, dan loyalitas institusi—terutama militer. Jika kepemimpinan ini runtuh, maka sistem negara diharapkan ikut goyah tanpa harus melalui perang konvensional berskala besar. Inilah mengapa figur presiden menjadi sasaran utama, bukan sekadar kebijakan atau kekuatan militer di lapangan.

Strategi Lama, Bukan Temuan Baru

Meski tampak modern, strategi perang berbasis pusat gravitasi sesungguhnya bukan hal baru. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Carl von Clausewitz pada awal abad ke-19. Dalam On War, Clausewitz menyebut bahwa setiap musuh memiliki “pusat kekuatan dan gerak” yang jika dihantam, akan melumpuhkan keseluruhan kemampuan perlawanan.

Pada abad ke-20, konsep ini berkembang pesat, terutama dalam doktrin militer Amerika Serikat. Kolonel John Warden III memperkenalkan Five Rings Model yang membagi sistem negara menjadi lima lapisan: kepemimpinan, sistem vital, infrastruktur, populasi, dan kekuatan militer. Menurut Warden, kepemimpinan berada di lapisan terdalam dan merupakan pusat gravitasi paling menentukan.

Pola ini terlihat jelas dalam Perang Teluk 1991, operasi NATO di Yugoslavia (1999), invasi Irak (2003), hingga berbagai operasi decapitation strike dalam perang melawan teror. Dalam setiap konflik tersebut, kepemimpinan nasional dan militer menjadi sasaran utama—baik melalui serangan militer, tekanan ekonomi, maupun perang informasi. AS bahkan pernah melakukan beberapa kali operasi militer berbasis CoG kepemimpinan nasional, yaitu saat memburu Presiden Panama, Manuel Noriega (1989); Presiden Irak, Saddam Hussein (2003); Presiden Libya, Muammar Gaddafi (2011); Presiden Guatemala, Alfonso Portillo (2013); Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandes (2022); dan sekarang Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Bagaimana Merumuskan CoG

Menentukan pusat gravitasi bukanlah pekerjaan sederhana. Ia menuntut pemahaman menyeluruh terhadap sistem negara lawan: bagaimana kekuasaan dijalankan, apa sumber legitimasi politik, siapa aktor kunci, dan sejauh mana kohesi elite terjaga.

Dalam perencanaan strategis modern, CoG dirumuskan melalui identifikasi critical capabilities (kemampuan utama), critical requirements (syarat pendukung), dan critical vulnerabilities (kerentanan utama). Dalam banyak kasus, kepemimpinan nasional dan kepemimpinan militer memang berada pada CoG terdalam—nomor satu—karena merekalah yang mengendalikan keputusan strategis dan loyalitas kekuatan negara.

Berikutnya, menyerang CoG terdalam juga berisiko tinggi. Kesalahan identifikasi dapat memperkuat perlawanan dan solidaritas nasional lawan. Oleh karena itu, perumusan dan pemilihan CoG melibatkan pimpinan nasional tertinggi. Strategi ini juga hampir selalu dikombinasikan dengan tekanan multidomain: ekonomi, diplomasi, siber, dan informasi.

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, fenomena ini mengandung pelajaran penting. Di tengah persaingan kekuatan besar dan dinamika geopolitik Indo-Pasifik, ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer. Justru yang lebih berbahaya adalah perang hibrida yang menargetkan pusat gravitasi nasional.

Dalam konteks Indonesia, pusat gravitasi tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada legitimasi kepemimpinan nasional, persatuan elite, stabilitas politik, serta kepercayaan publik. Polarisasi politik, disinformasi, tekanan ekonomi eksternal, dan fragmentasi elite berpotensi dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan CoG Indonesia tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Oleh karena itu, kesiapan kemampuan Indonesia untuk menghadapi agresi asing ke depan harus bersifat menyeluruh.

Beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk para elite dan lembaga pemerintah untuk terus membangun postur BKRI yang kokoh dan berdaya tangkal di panggung global.

Kedua, memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan mendapatkan dukungan nyata dari seluruh komponen masyarakat dan bangsa.

Ketiga, meningkatkan ketahanan informasi dan literasi strategis elite serta masyarakat terhadap maraknya perang kognitif dan operasi pengaruh asing terhadap konstruksi kebangsaan NKRI.

Keempat, mengembangkan doktrin pertahanan yang memandang perang sebagai spektrum multidomain, bukan semata konflik bersenjata.

Kelima, membangun kemampuan industri pertahanan lokal agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan Alpalhankam TNI.

Keenam, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta agar mampu menangkal infiltrasi asing melalui operasi multi dimensi.

Pada akhirnya, kasus Venezuela menunjukkan bahwa strategi perang berbasis pusat gravitasi tetap relevan di abad ke-21. Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya terus mengadaptasi pemikiran Clausewitz dalam bentuk perang modern yang semakin kompleks dan sering kali tidak kasat mata. Bagi Indonesia, memahami strategi ini adalah landasan awal untuk memastikan bahwa pusat gravitasi nasional kita tetap kokoh dan tidak runtuh pada saat menghadapi serangan dari dalam dan dari luar. (*)

Rabu, Januari 07, 2026

Bupati Annisa Sampaikan Progres Pembangunan Pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam Rangka HUT Ke 22 Kabupaten Dharmasraya

BentengSumbar On Rabu, Januari 07, 2026

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani.

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan progres pembangunan daerah dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Dharmasraya yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Pulau Punjung, Rabu, 7 Januari 2026.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Dharmasraya Sujito, S.M., didampingi Wakil Ketua II Ade Sudarman, S.Pd., serta diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, dan jajaran Pemkab Dharmasraya.

Paripurna istimewa tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Asisten I Ahmad Zakri, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, Wakil Bupati Leli Arni, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota se-Sumatera Barat dan provinsi tetangga.

Turut hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Barat dan daerah tetangga, dari DPRD Provinsi Sumatera Barat hadir Varel Oriano dan Sofian Hadi. Kemudian juga tampak Bupati definitif pertama Dharmasraya Marlon Martua, tokoh pemekaran, tokoh masyarakat, niniak mamak, unsur Bundo Kanduang, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa peringatan 22 tahun Kabupaten Dharmasraya menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan arah pembangunan daerah di tengah dinamika kebijakan nasional dan keterbatasan fiskal.

Ia menyampaikan bahwa sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dihadapkan pada tantangan fiskal yang berat, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Di tengah kondisi tersebut, Annisa menjelaskan bahwa pemerintah daerah menempuh strategi aktif melalui advokasi intensif ke kementerian dan lembaga guna memastikan program-program strategis daerah tetap berjalan.

Sepanjang tahun 2025, upaya advokasi itu membuahkan hasil konkret berupa percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada enam ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 24,2 kilometer, dua ruas jalan provinsi sepanjang 0,5 kilometer, serta penanganan long segment jalan nasional sepanjang 57,91 kilometer yang menjadi koridor utama pergerakan ekonomi dan logistik daerah.

Di sektor sumber daya air, Annisa memaparkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memperoleh dukungan APBN lebih dari Rp111 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan pengendalian banjir, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT), serta rehabilitasi jaringan tersier.

Pada bidang layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengoptimalkan lima instalasi pengolahan air bersih di Pulau Punjung, Sungai Dareh, Sungai Duo, Sitiung, dan Koto Baru, serta mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui dokumen RP2KPKPK, termasuk kawasan Pasar Lama Pulau Punjung yang ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional.

Di sektor pendidikan, Annisa menyampaikan capaian strategis berupa ditetapkannya Kabupaten Dharmasraya sebagai penerima Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dengan nilai anggaran mencapai Rp200 miliar.

Program tersebut diperkuat melalui kebijakan daerah seperti Beasiswa Dharmasraya Juara, English Bootcamp, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Sementara di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan lebih dari Rp7,25 miliar bantuan produktif melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), mencakup pengembangan peternakan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, mekanisasi pertanian, hingga Program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 444 hektare.

Menanggapi paparan tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dalam penyelarasan program strategis daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Ia menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya akan terus diarahkan pada sektor-sektor prioritas, terutama infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya Sujito, S.M. saat menutup sidang menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah pusat terus diperkuat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Dharmasraya siap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat serta mendorong kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata.

Sebagai bagian dari rangkaian Sidang Paripurna Istimewa tersebut, tokoh pemekaran Masrigi Dt Rajo Leli, S.H. menyampaikan pemaparan sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Dharmasraya dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sebagai pengingat bahwa Dharmasraya lahir dari semangat kolektif dan perjuangan panjang masyarakatnya.

( W )