Didi Aryadi Bawa Kabar Membanggakan, Padang Raih Penghargaan Terbaik I Adminduk Sumatera

Didi Aryadi Bawa Kabar Membanggakan, Padang Raih Penghargaan Terbaik I Adminduk Sumatera

BentengSumbar On Kamis, November 12, 2026

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdako Padang, Didi Aryadi, yang hadir mewakili Wali Kota Padang, di Kota Medan, Rabu malam (11/11/2026). (Fotdok: Faisal Siregar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kota Padang. Kali ini, Kota Bingkuang berhasil meraih penghargaan Terbaik I Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdako Padang, Didi Aryadi, yang hadir mewakili Wali Kota Padang, di Kota Medan, Rabu malam (11/11/2026).

Bukan sekadar membawa pulang trofi, keberhasilan ini juga mengantarkan Pemko Padang memperoleh dana insentif pemerintah sebesar Rp855,5 juta. Angka tersebut menjadi tambahan apresiasi atas capaian kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Padang.

Didi Aryadi mengungkapkan, penghargaan tersebut tidak diraih secara kebetulan. Ada sejumlah indikator penilaian ketat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus dipenuhi, terutama menyangkut kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta dukungan kepala daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu indikator penting adalah Indeks Kinerja Layanan (IKL). Menurut Didi, nilai IKL Kota Padang tercatat termasuk yang tertinggi di tingkat regional Sumatera. Bahkan, ketika terdapat daerah dengan nilai kinerja dan IKL yang sama, penilaian Ombudsman turut menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima penghargaan.

"Intinya kita sangat mengapresiasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, yang selalu memonitoring pekerjaan-pekerjaan pemda, terutama terkait pelayanan publik," ungkap Didi.

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari arahan, dukungan, dan pembinaan berkelanjutan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Dukungan pimpinan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong Disdukcapil terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Didi juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh jajaran Disdukcapil Kota Padang. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah kerja bersama, mulai dari kepala dinas hingga staf yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan administrasi kependudukan.

"Terima kasih juga atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Disdukcapil Kota Padang, mulai dari kepala dinas sampai ke jajaran staf yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Didi menyebut penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemko Padang untuk terus menjaga kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Sebab, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari kemudahan dan kepastian layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Peringati HUT ke-27, DWP Sumbar Berkomitmen Perkuat Peran Perempuan dalam Keluarga dan Lingkungan

Peringati HUT ke-27, DWP Sumbar Berkomitmen Perkuat Peran Perempuan dalam Keluarga dan Lingkungan

BentengSumbar On Kamis, November 12, 2026

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (11/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Perempuan tidak hanya memiliki peran penting di dalam keluarga, tetapi juga menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pesan inilah yang mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (11/11/2026).

Mengusung tema “Perempuan Sehat, Kreatif, dan Berdaya untuk Keluarga Bahagia dan Lingkungan Lestari”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak perempuan terus meningkatkan kualitas diri. Bukan sekadar seremoni tahunan, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai aksi nyata yang menyentuh kesehatan, pendidikan, kreativitas, hingga kepedulian sosial.

Ketua Dewan Penasihat DWP Provinsi Sumbar, Ny. Harneli Bahar Mahyeldi, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perempuan yang sehat dan memiliki wawasan luas akan mampu memberikan pengaruh positif bagi keluarganya. Menurutnya, menjaga kesehatan, memperluas pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri merupakan langkah penting agar perempuan semakin berdaya.

Ia juga berharap DWP terus menjadi ruang bagi perempuan untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kemampuan. Dengan begitu, keberadaan organisasi tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sumbar, Ny. Arymbi Arry Yuswandi, menyebut rangkaian HUT ke-27 dirancang untuk membangun kesadaran anggota agar lebih peduli terhadap kesehatan, terus belajar, serta berani mengembangkan kreativitas. Ia ingin DWP menjadi organisasi yang aktif, produktif, dan mampu melahirkan kegiatan yang bermanfaat.

Menurut Arymbi, kekuatan organisasi terletak pada kebersamaan dan kolaborasi seluruh anggotanya. Karena itu, ia mengajak jajaran DWP kabupaten dan kota se-Sumbar untuk semakin aktif menjalankan program pemberdayaan perempuan sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasihat DWP Provinsi Sumbar, Ny. Detta Vasco. Ia menilai perpaduan kegiatan kesehatan, edukasi, dan kreativitas menjadi kesempatan bagi perempuan untuk saling menginspirasi sekaligus menggali kemampuan yang selama ini mungkin belum dikembangkan secara maksimal.

Menariknya, peringatan HUT kali ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, Vaksinasi HPV Batch II, seminar, hingga bazar turut digelar. Ada pula Lomba DWP Kreatif bertajuk “Satu Bahan, Banyak Kreasi” yang memberikan ruang bagi anggota untuk menunjukkan ide dan keterampilan dalam mengolah kreativitas menjadi sesuatu yang bernilai.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari langkah sederhana, mulai dari menjaga kesehatan diri, meningkatkan keterampilan, hingga membangun kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh pengurus dan anggota DWP Provinsi Sumbar serta jajaran DWP kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Melalui momentum HUT ke-27 ini, DWP Sumbar berharap semakin banyak perempuan yang tampil sehat, kreatif, mandiri, dan berdaya. Sebab, keluarga bahagia dan lingkungan lestari tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari kepedulian serta kontribusi nyata perempuan dalam kehidupan sehari-hari. (adpsb/rmz/bud)

Padang Raih BMPS Award 2026, Komitmen Dukung Sekolah Swasta Dapat Pengakuan Nasional

Padang Raih BMPS Award 2026, Komitmen Dukung Sekolah Swasta Dapat Pengakuan Nasional

BentengSumbar On Kamis, November 12, 2026

Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPN BMPS Tahun 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu (11/11/2026). (Fotdok: Faisal Siregar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperjuangkan pemerataan akses belajar mendapat pengakuan nasional. Wali Kota Padang, Fadly Amran, berhasil meraih BMPS Award 2026 dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPN BMPS Tahun 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu (11/11/2026).

Fadly Amran menjadi satu dari tujuh kepala daerah yang menerima penghargaan bergengsi tersebut. Penerima lainnya adalah Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Wali Kota Bogor, Wali Kota Pematangsiantar, Bupati Asahan, dan Bupati Labuhanbatu. Kegiatan itu dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemko Padang mendukung peningkatan kualitas pendidikan swasta sekaligus menjaga keadilan akses dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Apresiasi tersebut menjadi pengakuan bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh satuan pendidikan, bukan hanya sekolah negeri.

Salah satu langkah konkret Pemko Padang diwujudkan melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara. Program ini menghadirkan bantuan seragam sekolah gratis dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa pendidikan ke sejumlah universitas di luar negeri.

Bantuan seragam dan LKS tersebut menyasar siswa kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTs, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Tak hanya itu, Pemko Padang juga meningkatkan insentif bagi guru PAUD hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dukungan anggaran turut diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), disertai kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memperluas kesempatan pendidikan.

Fadly Amran mengatakan, penghargaan BMPS Award 2026 bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memajukan pendidikan. Menurutnya, sekolah negeri dan swasta memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

"Pemerintah Kota Padang memandang sekolah negeri dan swasta sebagai mitra sejajar. Ke depan, kolaborasi peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Padang akan terus diperkuat," ujarnya.

Ia berharap sinergi pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan swasta, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang maju dan inklusif. "Melalui kolaborasi yang kuat, kita berharap ekosistem pendidikan di Kota Padang semakin maju, inklusif, dan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan," tutupnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Soal Anggaran Publikasi di Tengah Defisit Rp35 Miliar, Jawaban Santai Ketua DPRD Padang Bikin Wartawan Tertawa

Soal Anggaran Publikasi di Tengah Defisit Rp35 Miliar, Jawaban Santai Ketua DPRD Padang Bikin Wartawan Tertawa

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, tidak langsung memberikan jawaban kaku. Dengan nada santai dan sedikit berkelakar, ia justru melempar senyum yang langsung disambut tawa riuh wartawan. (Fotdok: By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Suasana serius usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang pada Rabu (11/11/2026) mendadak cair oleh gelak tawa. Di tengah pembahasan pelik mengenai kondisi kas daerah yang masih menyisakan angka minus puluhan miliar rupiah, sebuah pertanyaan ringan dari awak media justru menjadi sorotan utama.

Pertanyaan itu menyentuh topik yang cukup sensitif bagi pekerja media dan penggiat informasi: apakah gelombang pemangkasan anggaran daerah kali ini juga akan menyasar pos anggaran publikasi? Isu ini memang kerap memancing perhatian publik, mengingat peran strategis publikasi dalam mengawal informasi pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, tidak langsung memberikan jawaban kaku. Dengan nada santai dan sedikit berkelakar, ia justru melempar senyum yang langsung disambut tawa riuh wartawan. "Nah, kalau DPRD tentu nanti kita pertimbangkanlah ya," ujarnya singkat, meninggalkan tanda tanya sekaligus harapan bagi para pengawal informasi tersebut.

Di balik candaan soal anggaran publikasi itu, DPRD dan Pemerintah Kota Padang sebenarnya tengah menghadapi pekerjaan rumah yang cukup berat. Muharlion mengungkapkan bahwa hingga saat ini, postur anggaran daerah tercatat masih mengalami minus atau defisit sekitar Rp35 miliar.

Kondisi ini dipicu oleh masuknya surat dari Pemerintah Provinsi pada bulan ini yang membawa koreksi terhadap asumsi pendapatan daerah. Terdapat pengurangan sekitar Rp55 miliar dari sektor opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendapatan kendaraan bermotor yang sebelumnya telah diproyeksikan.

Berkurangnya asumsi pendapatan hingga Rp55 miliar tersebut otomatis memberikan efek domino pada perencanaan awal. Mau tidak mau, sejumlah pos belanja yang sudah disusun sejak awal harus kembali dievaluasi dan disesuaikan agar neraca keuangan daerah tetap seimbang.

Situasi semakin menantang dengan adanya dinamika transfer dana dari pemerintah pusat. Meski terdapat rencana penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp53 miliar, di sisi lain ada pos dana terkait kesehatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp18 miliar yang tidak lagi dikucurkan. Kalkulasi inilah yang membuat posisi anggaran masih tertahan di angka minus Rp35 miliar.

Untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, rapat Banggar memutuskan untuk melakukan skors selama dua hari. Dalam masa jeda ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan desk ulang guna merumuskan opsi paling realistis: apakah menggenjot target pendapatan atau melakukan pemangkasan di sejumlah pos belanja.

Kini, publik dan insan pers di Kota Padang tinggal menanti hasil akhir dari perumusan TAPD dalam dua hari ke depan. Akankah "pertimbangan khusus" dari Muharlion mampu menyelamatkan anggaran publikasi dari pisau efisiensi, atau justru ikut disesuaikan demi menutup lubang defisit Rp35 miliar? (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

73 Pengurus Masjid Dibekali Ilmu, Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah untuk 39 Musala

73 Pengurus Masjid Dibekali Ilmu, Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah untuk 39 Musala

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Workshop pengelolaan masjid yang diikuti 73 pengurus masjid dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam se-Kota Sawahlunto, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Marjafri) 

BENTENGSUMBAR.COM – Pengelolaan masjid kini dituntut semakin profesional. Bukan sekadar mengurus kegiatan ibadah, rumah ibadah juga diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kehidupan masyarakat.

Komitmen itu terlihat dalam workshop pengelolaan masjid yang diikuti 73 pengurus masjid dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam se-Kota Sawahlunto, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama tersebut menjadi ruang peningkatan kapasitas sekaligus memperkuat peran masjid di tengah masyarakat.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra turut hadir dan memberikan materi tentang kolaborasi pengurus masjid dalam mendukung visi pembangunan kota yang religius. Kehadirannya sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan pengelola rumah ibadah.

Dalam pemaparannya, Riyanda menegaskan bahwa masjid tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat menunaikan ibadah ritual. Lebih dari itu, masjid memiliki potensi besar menjadi pusat interaksi sosial, pembinaan umat, hingga tempat tumbuhnya berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Karena itu, pengurus masjid perlu memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Mulai dari tata kelola organisasi, administrasi, pengelolaan kegiatan, hingga memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah harus menjadi perhatian.

Workshop ini juga menghadirkan sejumlah pemateri kompeten dari berbagai unsur. Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar membahas manajemen masjid paripurna, Kepala Kantor Kementerian Agama Sawahlunto mengupas manajemen organisasi dan administrasi, Ketua Baznas membahas pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, serta Ketua MUI Sawahlunto menyampaikan materi fikih masjid dan etika pelayanan jamaah.

Namun, pembinaan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pengurus. Pemerintah Kota Sawahlunto juga menunjukkan dukungan nyata dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk hibah bagi 39 musala. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan dan meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan masjid dan musala sebagai pusat kehidupan umat. Dengan pengelolaan yang baik, rumah ibadah diharapkan tidak hanya ramai saat waktu salat, tetapi juga aktif menghadirkan kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui workshop yang diikuti 73 peserta dan alokasi hibah untuk 39 musala, Pemko Sawahlunto mendorong lahirnya pengelolaan rumah ibadah yang lebih tertata, mandiri, dan bermanfaat. Harapannya, masjid dan musala semakin berperan sebagai pusat pembinaan umat sekaligus penggerak terwujudnya Sawahlunto yang religius dan berdaya. (*) 

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Ancaman Megathrust Mengintai, Siswa di Pariaman Dibekali Cara Selamat dari Gempa dan Tsunami

Ancaman Megathrust Mengintai, Siswa di Pariaman Dibekali Cara Selamat dari Gempa dan Tsunami

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi memimpin apel di SMP Negeri 7 Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Rabu (11/11/2026). (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ancaman gempa bumi dan tsunami bukan sekadar bayang-bayang bagi Kota Pariaman. Berada di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan zona Megathrust Mentawai, daerah ini memiliki risiko bencana yang harus diantisipasi sejak dini, termasuk oleh kalangan pelajar.

Kesadaran itulah yang mendorong Pemerintah Kota Pariaman menggencarkan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di lingkungan sekolah. Memasuki hari kedua kegiatan, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi memimpin apel di SMP Negeri 7 Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan para guru dan siswa, Mulyadi mengingatkan bahwa keindahan alam dan pantai yang menjadi kebanggaan Pariaman juga menyimpan potensi ancaman bencana. Gempa bumi dan tsunami menjadi risiko serius yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, terutama warga sekolah.

Menurutnya, sosialisasi tersebut akan berlangsung hingga 24 November mendatang dan menyasar seluruh sekolah tingkat SMP/MTs serta SMA/SMK/MA di Kota Pariaman. Program ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda.

Mulyadi menegaskan, setiap warga sekolah harus memahami apa yang mesti dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana terjadi. Guru, tenaga kependidikan, siswa hingga petugas sekolah harus mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi kepanikan ketika situasi darurat datang.

Ada tiga pilar penting yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi. Pada aspek komunikasi, siswa diajarkan pentingnya berkoordinasi secara cepat dan tenang, mengetahui pihak yang harus dihubungi, serta menyampaikan laporan dengan benar tanpa memicu kepanikan massal.

Pada aspek informasi, para siswa diajak mengenali lingkungan sekolah, mulai dari rambu evakuasi, jalur penyelamatan darurat hingga titik kumpul atau assembly point yang aman. Pengetahuan ini sangat penting agar seluruh warga sekolah tidak kebingungan ketika harus meninggalkan bangunan dalam kondisi darurat.

Sementara itu, melalui aspek edukasi, siswa dibekali praktik penyelamatan diri menggunakan metode Drop, Cover, and Hold On, yakni merunduk, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan bertahan hingga guncangan berhenti. Mereka juga diberikan pemahaman mengenai evakuasi mandiri menuju zona aman atau tempat yang lebih tinggi apabila terdapat peringatan tsunami.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra beserta jajaran, Kepala SMP Negeri 7 Pariaman Ismet, majelis guru, serta para siswa. Melalui gerakan ini, Pemko Pariaman ingin memastikan sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang mampu membentuk generasi tangguh, sigap, dan siap menghadapi ancaman bencana. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

Sumbar Siapkan Ekspor Rutin, Pisang Ditargetkan Tujuh Ton per Minggu ke Malaysia

Sumbar Siapkan Ekspor Rutin, Pisang Ditargetkan Tujuh Ton per Minggu ke Malaysia

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Endrizal menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pelepasan ekspor produk unggulan Koperasi Nusantara Minang Madani ke Malaysia melalui kerja sama dengan GT Empire Global Sdn. Bhd di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (11/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan skema pengumpulan dan distribusi komoditas unggulan daerah untuk di ekspor secara rutin ke Malaysia. Melalui kolaborasi koperasi dan mitra usaha, pengiriman pisang ditargetkan mencapai minimal tujuh ton atau satu truk setiap minggu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Endrizal menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pelepasan ekspor produk unggulan Koperasi Nusantara Minang Madani ke Malaysia melalui kerja sama dengan GT Empire Global Sdn. Bhd di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, Sumbar memiliki 740.347 UMKM yang selama ini telah mendapatkan pembinaan, baik secara langsung maupun melalui digitalisasi. Namun, pemasaran masih menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi agar produk UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas.

Melalui kerja sama tersebut, berbagai tahapan dan prosedur ekspor telah dipersiapkan, termasuk pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) komoditas yang sebelumnya belum tersedia di Sumbar dan kini sedang dalam proses.

Adapun produk yang disiapkan untuk dikirim ke Malaysia meliputi pisang, ikan, pinang, kelapa, serta berbagai produk turunannya. Khusus pisang, pengiriman ditargetkan minimal tujuh ton setiap minggu sebagai langkah membangun kesinambungan pasokan.

"Produk-produk tersebut berasal dari sejumlah daerah di Sumbar, jadi tidak hanya dari satu titik tapi himpunan dari beberapa titik," jelas Endrizal

Direncanakan rancangan skema distribusinya yang akan dilakukan dengan cara produk dikumpulkan terlebih dahulu melalui Koperasi Merah Putih di tingkat nagari. Selanjutnya, komoditas diteruskan kepada Koperasi Nusantara Minang Madani untuk dikonsolidasikan dan dipersiapkan dalam pengiriman ekspor bersama GT Empire Global Sdn. Bhd.

"Pengiriman dilakukan melalui jalur distribusi dari Sumatera Barat menuju Pekanbaru, kemudian diteruskan ke Port Klang, Malaysia," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal.

Ia berharap skema kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi bagi persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Dengan adanya kepastian jalur distribusi dan akses pembeli, produk lokal diharapkan memiliki pasar yang lebih luas dan peluang pengembangan usaha yang lebih besar. (adpsb/rmz/bud)