HEADLINE
Kemnaker Siapkan Pelatihan Agroforestry untuk Perluas Peluang Kerja Warga Garut    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Kemnaker Siapkan Pelatihan Agroforestry untuk Perluas Peluang Kerja Warga Garut
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/5/2026). (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan) menyiapkan pelatihan agroforestry terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.

“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” ujar Yassierli saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestry yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.

“Pelatihan ini kami desain agar terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan kerja, tetapi juga peluang usaha dari potensi desa yang ada,” katanya.

Pelatihan akan mencakup sektor agroforestry, mulai dari budidaya kopi, pengolahan pascapanen, roasting, hingga barista. Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan pelatihan hortikultura seperti budidaya kentang dan cabai untuk memperkuat sektor pertanian produktif.

Di sektor pariwisata, pelatihan juga diberikan melalui materi hospitality dan tour guide guna mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian di Kabupaten Garut.

Yassierli berharap, program ini dapat menjadikan Karamatwangi sebagai desa percontohan pengembangan ekonomi berbasis agroforestry yang mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dari hulu sampai hilir semuanya terintegrasi. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan peluang kerja dan usaha dari potensi yang ada di desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemnaker telah melaksanakan pelatihan berbasis potensi lokal secara bertahap bagi 64 peserta pada 2025–2026 di sejumlah desa di wilayah Cisurupan.

Pada 2025, pelatihan dilakukan di Desa Genengjaya melalui budidaya kopi serta di Desa Cipaganti melalui pelatihan penyangraian biji kopi. Program ini dilanjutkan pada 2026 di Desa Genengjaya, Desa Karamatwangi, dan Desa Simpang dengan fokus pada budidaya, pascapanen, hingga roasting kopi. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Tidak Boleh Ada Anak di Kota Padang Putus Sekolah    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Tidak Boleh Ada Anak di Kota Padang Putus Sekolah
Wali Kota Padang Fadly Amran berpidato dalam suatu kesemapatan. Dia sangat peduli pendidikan. (Foto/Tom). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang kembali menegaskan komitmennya bahwa tidak boleh ada anak di Kota Padang yang putus sekolah atau kehilangan hak pendidikan layak hanya karena kendala biaya.

Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat tim Disdikbud Padang dalam merespons informasi mengenai dua siswa salah satu Madrasah Aliyah Swasta (MAS/setingkat SMA) di Kota Padang yang sempat terkendala mengikuti proses belajar-mengajar akibat tunggakan uang sekolah dan seragam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang Fadly Amran memerintahkan tim Dinas Pendidikan, yang kemudian dipimpin oleh Sekretaris Disdikbud beserta Kabid SMP untuk melakukan penelusuran langsung ke lapangan.

Sebagai bentuk solusi nyata, Pemko Padang menyerahkan bantuan untuk kedua siswa tersebut di panti asuhan tempat mereka tinggal. 

Penyerahan bantuan ini turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan pelayanan publik, Jumat (8/5/2026).

"Sesuai permintaan Kedua siswa tersebut, kita juga carikan sekolah baru. Ini bentuk dari upaya Pemko Padang untuk memastikan tidak ada pelajar yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak," ujar Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, Sabtu (9/5/2026).

"Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga titik nol," tegasnya.

Dengan adanya tindakan preventif dan responsif ini, Disdikbud Padang berharap ke depannya pihak sekolah maupun wali murid dapat lebih proaktif menjalin komunikasi sehingga kendala finansial tidak menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda di Kota Padang. (Taufik)

Wawako Maigus Nasir: Semoga DMI Senantiasa Menjadi Mitra yang Baik bagi Pemerintah dan Masyarakat    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Wawako Maigus Nasir: Semoga DMI Senantiasa Menjadi Mitra yang Baik bagi Pemerintah dan Masyarakat
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang melantik Pengurus Ranting DMI Kelurahan se-Kota Padang periode 2026-2031. (Foto/Tom). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang melantik Pengurus Ranting DMI Kelurahan se-Kota Padang periode 2026-2031, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota, Sabtu (9/5/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Yasril, para Camat dan Lurah serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DMI Kecamatan se-Kota Padang.

Mengusung tema “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid Menuju Kota Padang Maju dan Sejahtera”, pelantikan ini menjadi momentum memperkuat peran DMI dalam memakmurkan masjid dan surau di 104 kelurahan pada 11 kecamatan di Kota Padang.

Maigus Nasir menegaskan pentingnya peran DMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembinaan keagamaan dan memakmurkan masjid.

“Semoga DMI senantiasa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh pengurus ranting DMI kelurahan bersinergi mendukung Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, khususnya program Smart Surau yang tengah digencarkan Pemko Padang.

Ia menjelaskan, program Smart Surau meliputi Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, penyediaan ruang belajar digital dengan WiFi gratis, serta pembaruan kurikulum TQA dan MDTW. 

"Program Smart Surau diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi surau, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda. Kami berharap pengurus ranting DMI kelurahan se-Kota Padang bersinergi dan berkolaborasi menyukseskan program ini,” harapnya.

Selain pelantikan, kegiatan pelantikan tersebut juga dirangkai dengan agenda Halal bi Halal Syawal 1447 Hijriah yang menghadirkan penceramah Buya Ristawardi Dt. Marajo Nan Batungkek Ameh. (Dv/BT/Prokopim)

Wako Pariaman: IDI Harus Bisa Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad
Wali Kota Pariaman Yota Balad hadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Pariaman periode 2026-2029. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman Yota Balad hadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Pariaman periode 2026-2029 yang  dilantik  Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat Roni Eka Sahputra, Sabtu pagi (9/5/2026)  di aula pertemuan Balaikota Pariaman.

Dalam pelantikan itu, Mutiara Islam resmi dikukuhkan sebagai Ketua IDI Cabang Kota Pariaman masa bakti 2026-2029, menggantikan Hendri Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua IDI Cabang Kota Pariaman masa bakti 2023-2026.

Dalam sambutannya Yota Balad berikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus IDI yang baru dan sampaikan apresiasi kepada pengurus IDI sebelumnya yang selama ini telah melibatkan  Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam berbagai program-programnya.

“Dokter bukan sekadar profesi, melainkan panggilan kemanusiaan. Kepada papak/ibu semua harapan masyarakat untuk sehat dan produktif dititipkan. 

IDI memiliki peran krusial tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memajukan derajat kesehatan,” ujar Yota Balad.

“Saya ingin dengan telah dilantiknya pengurus IDI yang baru, semakin memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin  dan selalu berkolaborasi serta bersinergi dengan visi misi Pemko Pariaman dengan program kerja IDI,

khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam penanganan stunting di Kota Pariaman,” ungkapnya. (R/at)

Halal bi Halal dan Pelantikan Pengurus Ranting DMI se-Kota Padang, Ini Kata Maigus Nasir    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Halal bi Halal dan Pelantikan Pengurus Ranting DMI se-Kota Padang, Ini Kata Maigus Nasir
Kegiatan Halal bi Halal dan Pelantikan Pengurus Ranting Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Kota Padang. (Foto/Viqi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan Halal bi Halal dan Pelantikan Pengurus Ranting Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Kota Padang yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (9/5/2026) siang. 

Kegiatan ini mengusung tema “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid Menuju Kota Padang Maju dan Sejahtera.” 

Pelantikan pengurus ranting DMI dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua DMI Kota Padang. 

“Terima kasih kepada seluruh pengurus DMI se-Kota Padang yang dilantik hari ini, yang telah mewakafkan dirinya menjadi pegawai Allah. Mari jaga kekompakan dalam mengurus rumah-rumah Allah,” ungkap Maigus Nasir. 

Kegiatan ini diawali dengan siraman rohani dan tausyiah oleh Buya Ristawardi, yang mengingatkan bahwa para pengurus yang menerima sertifikat DMI kini memiliki amanah besar sebagai pelayan umat dan rumah ibadah. 

“Dengan diterimanya sertifikat Dewan Masjid Indonesia ini, semuanya sudah menjadi mubaligh yang bersertifikat. Bergembiralah hari ini kalian sudah menjadi pegawai Allah,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Pelaksana DMI Kota Padang, Zainal Abidin Harris berpesan kepada seluruh pengurus yang dilantik agar menjaga amanah dalam memuliakan masjid. 

“Selamat mengemban amanah. Semoga Allah SWT meridai setiap langkah kita dalam memuliakan rumah-Nya,” katanya. 

Senada, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, dakwah, ukhuwah Islamiyah, kegiatan sosial, hingga pembinaan generasi muda.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen pengurus DMI dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat menuju Kota Padang yang maju dan sejahtera.(Viqi / Ch)

Paradoks Hantavirus dan Kegagalan Ekuitas Kesehatan Global    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Paradoks Hantavirus dan Kegagalan Ekuitas Kesehatan Global
Penulis: Ruben Cornelius Siagian adalah seorang peneliti muda, akademisi, penulis, dan aktivis asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia. (Foto/Ist). 

DUNIA
medis sering kali membanggakan kecepatan inovasi vaksin di era modern, namun Hantavirus tetap menjadi noda hitam dalam sejarah kesehatan global. 

Sejak diidentifikasi secara klinis pada awal abad ke-20 dan dikenali sebagai entitas penyakit Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) sejak 1993, kita masih belum memiliki vaksin yang tersedia secara global (Butler and Peters 1994; Peters and Khan 2002). 

Ironisnya, di saat teknologi vaksin seperti mRNA telah terbukti bisa dikembangkan dalam hitungan bulan, penyakit dengan Case Fatality Rate (CFR) mencapai 40% hingga 50% ini tetap terabaikan.

Hantavirus adalah manifestasi nyata dari isu neglected disease. Meskipun menyebabkan 150.000 hingga 200.000 rawat inap setiap tahun secara global, mayoritas beban penyakit ini jatuh pada negara berkembang di Asia dan Amerika Latin. 

Ada tiga alasan fundamental mengapa pengembangan vaksin ini stagnan:

Industri farmasi besar sering kali mengabaikan penyakit yang dianggap "niche" atau hanya menyerang populasi di wilayah dengan daya beli rendah. 

Tanpa insentif finansial yang kuat, penelitian terhenti di skala laboratorium meski teknologi subunit atau mRNA secara teoretis siap diadaptasi.

Infeksi hantavirus sering kali bersifat asimtomatik atau menyerupai flu ringan, yang menyebabkan jumlah kasus sebenarnya sering kali tidak terlaporkan secara akurat. 

Di negara berkembang, kurangnya alat diagnostik laboratorium yang terstandarisasi membuat urgensi penyakit ini tidak terbaca oleh radar kebijakan global.

Fokus dunia internasional saat ini tersedot pada penyakit pandemi besar atau penyakit yang mengancam negara maju.

Hantavirus dianggap sebagai ancaman lokal, sehingga political will untuk mendanai uji klinis fase III yang mahal menjadi sangat minim.

Penelitian oleh (Bi et al. 2008) telah memperingatkan bahwa hantavirus merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat secara global.

Data menunjukkan dua spektrum klinis utama, yaitu Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang endemis di Asia dan Eropa dengan CFR 1-12%, serta HPS di belahan bumi Barat yang jauh lebih mematikan. 

Studi tersebut menekankan bahwa meskipun jumlah kasus HPS lebih sedikit secara kuantitas dibanding HFRS, tingkat kematiannya yang sangat tinggi seharusnya menempatkan hantavirus pada prioritas tinggi dalam agenda keamanan kesehatan.

Urgensi ini semakin nyata jika kita melihat data terbaru per Mei 2026, bahwa Indonesia Sejak surveilans diperkuat pada 2024, Indonesia telah mencatat 23 kasus konfirmasi positif di 9 provinsi dengan 3 kematian (CFR 13%). 

Sebaran yang luas dari DKI Jakarta hingga Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa reservoir tikus yang membawa strain Seoul dan Hantaan telah menyebar di lingkungan urban maupun rural. 

Adapun Kasus di kapal pesiar MV Hondius menjadi pengingat yang mengerikan tentang potensi virus Andes. 

Berbeda dengan jenis lain, virus Andes dari Amerika Selatan diketahui dapat menular antarmanusia melalui kontak dekat (Martinez et al. 2005).

Wabah ini mengakibatkan 3 kematian dan memicu kekhawatiran tentang risiko penyebaran lintas batas.

Kegagalan menghadirkan vaksin hantavirus yang layak selama puluhan tahun bukan karena ketidakmampuan sains, melainkan karena kegagalan sistemik dalam ekuitas kesehatan global.

Kita tidak boleh menunggu hingga muncul strain yang lebih mudah menular antarmanusia sebelum bertindak. Hantavirus harus dilepaskan dari label "penyakit terabaikan".

Diperlukan pendanaan publik internasional dan kolaborasi penelitian yang tidak didorong semata-mata oleh motif laba untuk menjembatani kesenjangan antara potensi teknologi vaksin dan ketersediaannya di lapangan.

Referensi

Bi Z, Formenty PB, Roth CE (2008) Hantavirus infection: a review and global update. The Journal of Infection in Developing Countries 2:003–023
Butler JC, Peters CJ (1994) Hantaviruses and hantavirus pulmonary syndrome. Clinical Infectious Diseases 387–394
Martinez VP, Bellomo C, San Juan J, Pinna D, Forlenza R, Elder M, Padula PJ (2005) Person-to-person transmission of Andes virus. Emerging infectious diseases 11:1848
Peters C, Khan AS (2002) Hantavirus pulmonary syndrome: the new American hemorrhagic fever. Clinical infectious diseases 34:1224–1231

Profil Penulis

Ruben Cornelius Siagian adalah seorang peneliti muda, akademisi, penulis, dan aktivis asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang dikenal melalui kontribusinya dalam bidang fisika, astrophysics, machine learning, serta advokasi sosial dan lingkungan. Di usia muda, ia berhasil membangun reputasi sebagai peneliti independen dengan jaringan kolaborasi nasional dan internasional, sekaligus menjadi figur aktif dalam kepemimpinan mahasiswa dan gerakan intelektual pemuda Indonesia. 

Dalam perjalanan profesionalnya, Ruben dikenal sebagai pendiri sekaligus Chief Director PT Siagian Global Research Center, sebuah lembaga riset multidisiplin yang berdiri dengan tujuan mengembangkan kolaborasi ilmiah berbasis integrasi fisika, machine learning, computational science, dan studi lingkungan berkelanjutan. Melalui lembaga ini, ia membangun ruang kolaborasi bagi peneliti muda dari berbagai daerah di Indonesia agar dapat terlibat dalam penelitian ilmiah tanpa harus terhambat oleh keterbatasan akses maupun biaya. Lembaga tersebut juga menjalin kerja sama dengan berbagai akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri dalam pengembangan riset berbasis data dan teknologi.

Selain memimpin lembaga riset, Ruben juga aktif sebagai peneliti independen dan tergabung dalam jaringan Cendekiawan dan Peneliti Muda Indonesia, sebuah komunitas ilmiah yang turut ia gagas sejak tahun 2023. Melalui komunitas tersebut, ia berupaya menciptakan budaya riset yang inklusif dan terbuka bagi generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa dari daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap dunia penelitian internasional.

Bidang penelitian Ruben meliputi astrophysics, cosmology, black hole physics, relativistic physics, computational physics, machine learning, artificial intelligence, climate data analysis, hingga nuclear and radiation modeling. Ia memiliki ketertarikan khusus pada bagaimana pendekatan komputasi dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan fisika modern maupun isu lingkungan global. Dalam aspek teknis, Ruben menguasai berbagai perangkat dan metode analisis seperti Python, R Programming, MATLAB, scientific modeling menggunakan Excel, Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine (SVM), statistical modeling, serta simulasi numerik dan penulisan ilmiah.

Produktivitas akademiknya tergolong sangat tinggi di usia muda. Ruben telah menghasilkan puluhan karya ilmiah yang mencakup artikel jurnal internasional, prosiding konferensi, bab buku, hingga buku akademik. Penelitiannya membahas berbagai topik seperti termodinamika lubang hitam, machine learning untuk klasifikasi galaksi, prediksi arus laut dan perubahan iklim, analisis radiasi nuklir pasca-bencana Chernobyl, pengembangan early warning system berbasis media sosial, hingga kajian politik global dan keamanan internasional. Beberapa karya bukunya antara lain Ilmu Dasar Astronomi, Pengantar Matematika Geometri Lubang Hitam, Introduction to General Relativity, Computational Physics using Excel, serta Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global.

Selain aktif menulis dan melakukan penelitian, Ruben juga terlibat sebagai reviewer jurnal internasional dan presenter dalam berbagai konferensi ilmiah. Ia membangun kolaborasi dengan peneliti dari berbagai institusi nasional maupun internasional, termasuk universitas dan lembaga riset di Indonesia, Malaysia, Belgia, dan beberapa negara lainnya. Kehadirannya dalam dunia akademik menunjukkan bagaimana peneliti muda Indonesia mampu berpartisipasi dalam diskursus ilmiah global melalui kerja keras dan konsistensi.

Di bidang organisasi, Ruben memiliki pengalaman kepemimpinan yang cukup kuat. Ia aktif dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), mulai dari Koordinator Litbang Karya Tulis Ilmiah, Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Kader, hingga dipercaya menjadi Ketua Komisariat GMKI FMIPA UNIMED. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa FMIPA UNIMED, di mana ia terlibat dalam berbagai advokasi akademik dan penguatan partisipasi mahasiswa. Dalam ranah kepemudaan dan politik, Ruben juga dipercaya sebagai Sekretaris Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilihan Umum DPD GAMKI Sumatera Utara pada tahun 2025, dengan fokus pada pengembangan literasi politik dan pendidikan demokrasi bagi generasi muda.

Di luar dunia akademik, Ruben dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik. Ia aktif menyuarakan isu-isu keadilan ekologis, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, serta pentingnya transparansi pemerintahan dan penguatan demokrasi. Dalam berbagai tulisan dan opininya, Ruben berusaha mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan advokasi sosial agar kebijakan publik dapat dibangun berdasarkan data dan analisis yang objektif. Tulisan-tulisannya telah dimuat di berbagai media seperti Kompasiana, Tatkala.co, Floresa.co, Birokrat Menulis, Epochstream, Jubi, dan sejumlah media lainnya.

Di era digital, Ruben juga aktif membangun jejak akademik dan publik melalui berbagai platform ilmiah dan media sosial. Ia memiliki profil aktif di Google Scholar, ORCID, ResearchGate, LinkedIn, serta jaringan akademik internasional seperti Loop Frontiers. 

Secara filosofis, Ruben percaya bahwa mimpi tidak ditentukan oleh privilege, melainkan oleh keberanian untuk belajar, konsistensi dalam bekerja, dan integritas dalam menjalani proses. Ia memiliki visi untuk membuka akses riset yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia melalui kolaborasi ilmiah gratis, pengembangan komunitas peneliti muda, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam astrophysics, energi, lingkungan, dan kebijakan publik. Melalui perjalanan hidup dan karya-karyanya, Ruben Cornelius Siagian ingin membuktikan bahwa anak muda dari daerah dan keterbatasan ekonomi tetap mampu memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional maupun internasional melalui ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan integritas.

Tepis Kekhawatiran Pedagang, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Lakukan Peninjauan Pasar Ibuh    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Tepis Kekhawatiran Pedagang, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Lakukan Peninjauan Pasar Ibuh
Kekhawatiran pedagang terkait penataan Pasar Ibuh Barat dijawab langsung Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat meninjau Pasar Ibuh, Jumat (08/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kekhawatiran pedagang terkait penataan Pasar Ibuh Barat dijawab langsung Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat meninjau Pasar Ibuh, Jumat (08/05/2026).

Ia mengatakan pemerintah tidak akan menggusur pedagang dan memastikan seluruh pedagang tetap mendapat ruang berjualan selama pembangunan berlangsung.

“Tidak akan ada penggusuran bagi para pedagang. Pemerintah akan mengoptimalkan lahan-lahan kosong agar aktivitas perdagangan tetap berjalan,” kata Wako Zulmaeta saat melakukan peninjauan ke Pasar Ibuh, Payakumbuh.

Dalam peninjauan tersebut, Zulmaeta didampingi Sekda Rida Ananda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal, Kasatpol PP Dewi Novita, Kalaksa BPBD Devitra serta jajaran Bidang Pasar.

Ia menyebut pemerintah sengaja turun langsung berdialog dengan pedagang agar tidak muncul informasi simpang siur terkait rencana penataan pasar.

Menurut dia, komunikasi langsung dengan pedagang penting dilakukan agar seluruh proses pembangunan berjalan terbuka dan dipahami bersama oleh masyarakat.

“Saya ingin mendengar langsung aspirasi pedagang supaya tidak ada informasi yang tidak pasti. Semua masukan menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Zulmaeta mengatakan Pemko Payakumbuh akan memprioritaskan pemanfaatan lahan kosong di sekitar kawasan Pasar Ibuh sehingga tidak akan ada relokasi pedagang.

Dengan langkah itu, pedagang tetap bisa menjalankan usahanya ditempat sebelumnya selama proses pembangunan berlangsung.

Ia juga memastikan seluruh pedagang yang saat ini berjualan dan telah terdata di Dinas Koperasi dan UKM akan memperoleh tempat di lokasi pasar yang nantinya dibangun pemerintah.

“Nanti setiap pedagang yang sudah terdata dipastikan mendapat tempat. Tidak ada yang tidak terfasilitasi,” katanya.

Menurut Zulmaeta, penataan Pasar Ibuh Barat tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur pasar, tetapi juga menciptakan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Ia berharap pasar yang lebih tertata mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pasar ini milik masyarakat. Karena itu penataannya juga harus memberi manfaat bagi masyarakat, terutama pedagang kecil. Kami ingin Pasar Ibuh Barat menjadi pasar yang nyaman, tertata, ekonomi tumbuh, dan pedagang semakin sejahtera,” tutupnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh M. Faizal didamlingi Kabid Pasar Khalid Zamri, mengatakan pemerintah saat ini masih berada pada tahap perencanaan sekaligus menghimpun berbagai masukan dari pedagang dan masyarakat terkait penataan Pasar Ibuh Barat.

Menurut Faizal, berbagai aspirasi yang disampaikan pedagang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pembangunan pasar benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Saat ini kami terus menerima saran dan masukan dari masyarakat serta pedagang. Pemerintah ingin penataan pasar berjalan baik dan memberi manfaat bagi seluruh pedagang,” katanya.

Usai meninjau pasar, Wako Zulmaeta sarapan pagi bersama para pedagang, sejumlah gagasan dan masukan terkait pembangunan daerah serta pengembangan pasar kembali mengemuka.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis penataan dan pembangunan pasar ini berjalan lancar serta mampu menghadirkan dampak positif bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja,” pungkasnya. (HM)

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas
Cris Kuntadi saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026). (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Diskominfo Kota Payakumbuh Gelar Rapat Teknis Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Komunikasi Publik    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Diskominfo Kota Payakumbuh Gelar Rapat Teknis Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Komunikasi Publik
Rapat Teknis Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Komunikasi Publik pada Jumat (8/5/2025) di Aula Josrizal Zain. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Teknis Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Komunikasi Publik pada Jumat (8/5/2025) di Aula Josrizal Zain.

Kegiatan yang diikuti seluruh administrator (admin) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh ini dalam rangka membangun kesatuan pemahaman bersama tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik di era transformasi digital.

Wali Kota Payakumbuh Zulameta melalui Kepala Diskominfo Kurniawan Syahputra menyampaikan, dalam konteks keterbukaan informasi publik, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat. 

"Setiap OPD memiliki peran strategis dalam menginformasikan kegiatan, perkembangan, dan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjalankan amanat undang-undang sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat."ujar Kurniawan dalam sambutannya.

Lebih jauh, Pemko Payakumbuh mendorong seluruh OPD untuk mengelola berbagai kanal layanan informasi komunikasi publik yang tersedia secara maksimal, karena akan memberikan memanfaatkan nyata bagi masyarakat.

Mulai dari layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan sistem pengaduan SP4N LAPOR!, Portal Satu Data (Open Data Payakumbuh),  media sosial dan website resmi setiap OPD, semua saluran ini diharapkan menjadi sumber informasi dan jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Kurniawan menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintahan. Untuk itu, keaktifan setiap OPD dalam menyediakan data, informasi dan publikasi program kegiatan OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rapat teknis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang E-Government, serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Kehadirannya sebagai buktii komitmen Diskominfo untuk terus membimbing dan mendampingi seluruh OPD dalam menjalankan layanan informasi dan komunikasi publik secara optimal dan berkelanjutan. (HM)

BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, tapi Juga Inkubator Bisnis    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, tapi Juga Inkubator Bisnis
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja. (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Rombongan Komisi I DPRD Prov Sumbar Laksanakan Kunker ke Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Rombongan Komisi I DPRD Prov Sumbar Laksanakan Kunker ke Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar melaksanakan Kunker ke Kota Payakumbuh, terkhusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika. (Foto/Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Payakumbuh, terkhusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (07/05/2026).

Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terutama terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I, Sawal, dikuti Wakil Ketua I, Abdul Rahman, Sekretaris, Bagas Panyusunan Nasution, Anggota, Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma dan Aida itu disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kurniawan Syah Putra beserta jajaran Pemko Payakumbuh lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda mengapresiasi dan menyebut kunjungan ini sebagai bentuk sinergi strategis antara provinsi dan kota dalam percepatan transformasi digital.

"Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE," Ujar Sekda Rida.

Rida sampaikan jika dirinya memahami betul bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kota Payakumbuh saat ini, lanjut Rida, sedang berada dalam fase akselerasi transformasi digital.

"Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta" Kata Sekda Rida.

Rida juga mengatakan sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama. Pemko Payakumbuh telah memulai dengan berbagai terobosan, akan tetapi tentu masih banyak yang perlu dibenahi. 

"Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” ungkapnya.

Kita, lanjut Rida, sangat memahami amanat reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik dan Payakumbuh berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan nasional tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh setiap tahunnya dinilai konsisten meningkat oleh Kementerian PAN-RB 

“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan, ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik, komitmen yang terus dijaga. Capaian itu sebagai modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, lanjut Kurniawan, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung.

“Kita juga membangun sistem redundansi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” ujar Kurniawan.

Di ranah aplikasi, Kurniawan katakan jika Pemko Payakumbuh telah memiliki MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan. 

Ada E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai secara objektif, E-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma terintegrasi, hingga SiPADUKO untuk puskesmas.

“Kita juga mengembangkan BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data,” lanjutnya.

Pada 08/10/2024 lalu, ujar Kurniawan, telah dilakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh. 

"Dimana layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, semua sudah bisa diakses secara digital, begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup daftar online lewat M-Paspor" Jelas Kurnaiwan

Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital yang terus memperluas keterhubungan jaringan internet hingga kantor-kantor lurah, seperti di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan. 

“Target kita sederhana, dimana tidak boleh ada masyarakat kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital, tetunya dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi, kita  optimis program dan kegiatan yang kita implemantasikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sebagaimana arahan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan kunker kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan.

"Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik" katanya.

Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu juga melakukan peninjauan sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta BIG DATA.(HM)

Wawako Maigus Nasir Buka Raker dan Silaturahmi FPK Kecamatan Kuranji    
Sabtu, Mei 09, 2026

On Sabtu, Mei 09, 2026

Wawako Maigus Nasir Buka Raker dan Silaturahmi FPK Kecamatan Kuranji
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Rapat Kerja (Raker) dan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Kuranji. (Foto/David) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Keberagaman suku, budaya, dan etnis yang ada di Kota Padang merupakan kekuatan besar yang harus dirawat untuk memperkokoh persatuan dan mendorong kemajuan daerah.

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Rapat Kerja (Raker) dan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Kuranji, di Aula Kantor Camat Kuranji, Sabtu (9/5/2026).

Mengusung tema “Bersama Raker dan Silaturahmi, Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI”, kegiatan tersebut diikuti lurah se-Kecamatan Kuranji, pengurus FPK Kecamatan Kuranji, serta jajaran pengurus FPK Kota Padang.

Maigus Nasir menekankan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan sangat penting untuk memperkuat harmonisasi sosial di tengah masyarakat Kota Padang yang heterogen. Menurutnya, keberadaan organisasi ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat guna mewujudkan kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya.

"FPK adalah alat pemersatu, dan ketika masyarakat bersatu akan lahir kekuatan besar. Keberagaman suku dan budaya harus dirawat menjadi energi bersama untuk mendorong kejayaan Kota Padang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengapresiasi terbentuknya FPK Kecamatan Kuranji, sekaligus mendorong lima kecamatan lainnya segera membentuk forum serupa. Menurutnya, pembauran menjadi kebutuhan penting bagi Kota Padang sebagai daerah rantau yang dihuni masyarakat multi etnis.

“Padang adalah miniatur keberagaman. Ada Kampung Cina, Kampung Jawa, Kampung Keling, Kampung Nias, dan berbagai komunitas lainnya. Semua ini harus dirangkul dalam semangat persatuan,” tandas Wawako, didampingi Camat Kuranji, Rozaldi Rosman,

Sementara itu, Ketua FPK Kota Padang, Suardi Datuak Garang, mengatakan FPK merupakan amanat Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 yang bertujuan memperkuat persatuan nasional di tengah keragaman suku bangsa Indonesia.

"FPK bukan wadah politik, melainkan ruang memperkuat persatuan dan kebersamaan antar etnis serta masyarakat. Melalui forum ini, kita ingin membangun kehidupan yang harmonis demi terciptanya kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ketua FPK Kecamatan Kuranji, Adriyosa Adnan, menyebut kegiatan Raker dan silaturahmi menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi setelah kepengurusan FPK Kecamatan Kuranji dilantik pada Desember 2024 lalu.

“Kami berharap melalui silaturahmi dan rapat kerja ini, seluruh pengurus semakin solid dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai visi-misi organisasi,” tuturnya. (Dv/BT/Prokopim)