HEADLINE
Gubernur Mahyeldi Terima Bantuan Rp87,5 Juta dari BGN untuk Korban Bencana di Sumbar    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Gubernur Mahyeldi Terima Bantuan Rp87,5 Juta dari BGN untuk Korban Bencana di Sumbar
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan kemanusiaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan kemanusiaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru untuk masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumbar.

Bantuan senilai Rp87.500.000 tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.

Penyerahan bantuan berlangsung di Istana Gubernuran Sumbar, Jumat (26/12/2025), dan disaksikan oleh Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadipayana, serta perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak BGN atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumbar di tengah situasi bencana.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang terdampak bencana. Selain pemulihan fisik dan infrastruktur, pemenuhan gizi menjadi faktor penting agar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, tetap sehat dan kuat dalam menjalani masa pemulihan,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar akan memastikan bantuan tersebut segera disalurkan secara tepat sasaran melalui koordinasi dengan BPBD serta perangkat daerah terkait, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita ingin memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberi manfaat nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Sartiwidya menegaskan komitmen Badan Gizi Nasional untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat segera didistribusikan ke lokasi pengungsian dan wilayah terdampak secara merata dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu menjaga kondisi kesehatan masyarakat pascabencana,” ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan kondisi kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan gizi warga Sumbar di tengah situasi darurat bencana. (adpsb/nov/bud)

Gubernur Mahyeldi Ajak Satgas Koperasi Merah Putih Teladani Nilai Perjuangan Bung Hatta    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Gubernur Mahyeldi Ajak Satgas Koperasi Merah Putih Teladani Nilai Perjuangan Bung Hatta
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar untuk meneladani nilai-nilai perjuangan Bung Hatta dalam pengelolaan koperasi. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar untuk meneladani nilai-nilai perjuangan Bung Hatta dalam pengelolaan koperasi. Menurutnya, semangat tersebut harus terus dijaga dan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dengan demikian, KDKMP di Sumbar dapat menjadi yang terbaik secara nasional, khususnya dalam hal tata kelola dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Gubernur menegaskan, kehadiran KDKMP di setiap desa, nagari, dan kelurahan diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses usaha, dan melindungi masyarakat dari praktik tengkulak serta rentenir.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi wadah perjuangan ekonomi rakyat. Nilai kejujuran, kebersamaan, dan kemandirian yang diwariskan Bung Hatta harus hidup dalam setiap koperasi yang kita bangun,” ujar Mahyeldi.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumbar tahun 2025 yang digelar di Padang, Jum'at (26/12/2025). Kegiatan ini diikuti Satgas KDKMP provinsi dan kabupaten/kota, OPD terkait, BUMN/BUMD, serta para pendamping koperasi.

Mahyeldi mengungkapkan, hingga saat ini Sumbar telah memiliki 1.265 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang seluruhnya telah berbadan hukum, dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 49 ribu orang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan fondasi penting, namun tantangan sesungguhnya adalah memastikan koperasi benar-benar aktif, sehat, dan memberi manfaat.

“Tahap pendirian sudah kita lewati. Sekarang tugas kita bersama adalah mengisi dan menggerakkan koperasi agar hidup, produktif, dan dipercaya oleh masyarakat. Di sinilah peran penting monitoring dan evaluasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta dorongan terhadap digitalisasi koperasi, baik dalam pencatatan keuangan, manajemen usaha, maupun perluasan akses pasar, agar koperasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal menyampaikan pendampingan KDKMP di Sumbar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Seluruh koperasi telah memiliki badan hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK), serta sebagian besar telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Dari total 1.265 koperasi, sebanyak 910 koperasi atau sekitar 71,93 persen telah memiliki NIB, dan saat ini telah terdapat 84 unit gerai usaha koperasi yang mulai beroperasi,” jelas Endrizal.

Ia menambahkan, pembangunan kantor dan gerai Koperasi Merah Putih juga terus berjalan di sejumlah kabupaten dan kota sebagai bagian dari dukungan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, BUMN, dan unsur TNI sesuai arahan pemerintah pusat.

Endrizal menegaskan, forum Monev ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah konkret agar KDKMP di Sumbar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dengan sejumlah progres tersebut, Pemprov Sumbar optimistis, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pengungkit utama ekonomi kerakyatan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adpsb/nov/bud)

Sepakat dengan Anak Purbaya, Susi Setuju 80 Persen Pejabat Indonesia Punya Mental Nyolong    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Sepakat dengan Anak Purbaya, Susi Setuju 80 Persen Pejabat Indonesia Punya Mental Nyolong
Anak Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti dalam kolase foto. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mengaku setuju bahwa lebih dari 80 persen pejabat republik ini memiliki mental nyolong.

Pernyataan ini disampaikan Susi Pudjiastuti menanggapi anak Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa.

Sebelumnya Yudo Sadewa, melontarkan pernyataan blak-blakan soal para pejabat di Indonesia.

Yudo melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia dan menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kritik itu diucapkan Yudo saat sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo.

“Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh,” kata Yudo seperti dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Susi pun yang pernah bergabung di kabinet Jokowi-JK mengamini pernyataan Yudo.

Menurutnya, bahkan lebih dari 80 persen pejabat memiliki mental maling.

"Bener banget bahkan mungkin lebih," balas Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa pada Rabu (23/12/2025).

Sebelumnya Susi juga menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengingatkan anak buahnya agar jangan coba-coba mark up anggaran.

Susi pun menjelaskan ke Prabowo lewat X bahwa para oknum pejabat biasanya bisa mark up minimal hingga 50 persen dari anggaran yang ditentukan.

Bahkan 10 tahun belakangan ini kabarnya barang yang sampai kurang dari 10 persen dari anggaran yang sudah turun.

"Pak Presiden @prabowo pasti tahu hampir semua Pengadaan pemerintah (apapun barang maupun proyek) mark up nya minimal 50 persen bahkan katanya 10 tahun terakhir mulai barang yang sebenarnya hanya 10 persen saja," tuturnya.

Netizen pun sepakat dengan pernyataan pengusaha perikanan tersebut.

Pasalnya netizen yakin, Susi tidak dijadikan menteri lagi karena sosok yang jujur.

Diketahui Susi Pudjiastuti pernah menjadi Menteri di era Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden periode pertama.

Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2014 hingga 2019.

Selama lima tahun menjabat, Susi banyak diapresiasi kerena kebijakannya yang pro nelayan kecil.

Di periode kedua Jokowi, nama Susi tidak ada lagi di jajaran kabinet. (*) 

Presiden Prabowo Dapat Sorotan Besar Usai Negara Terima Rp6,6 T Hasil Penegakan Hukum    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Presiden Prabowo Dapat Sorotan Besar Usai Negara Terima Rp6,6 T Hasil Penegakan Hukum
Presiden RI, H. Prabowo Subianto. Dudy menjelaskan, publik semangat melihat hasil kerja Presiden dan Kejagung melalui wadah media sosial TikTok. Bahkan, hasil video yang e beredar ramai diunduh dan disebar ke luar aplikasi lain.

BENTENGSUMBAR.COM
- Kejaksaan Agung bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil eksekusi perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) serta penagihan denda administratif kehutanan kepada negara melalui Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara langsung mendapatkan sorotan di media sosial.

“Interaksi yang tercipta mencapai 1,9 juta kali, yang menunjukkan besarnya animo publik,” kata Pendiri Firma Analitik Big Data Evello Dudy Rudianto melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.

Dudy menjelaskan, publik semangat melihat hasil kerja Presiden dan Kejagung melalui wadah media sosial TikTok. Bahkan, hasil video yang e beredar ramai diunduh dan disebar ke luar aplikasi lain.

“Evello juga melihat adanya temuan menarik, yaitu sebaran dari TikTok ke WhatsApp mencapai 21 ribu,” ucap Dudy.

Menurut Dudy, pihaknya mencatatkan 65 persen komentar atas kerja Presiden dan Kejagung masuk kategori positif.

Bahkan, banyak juga yang meminta kerja Kejagung dimaksimalkan, sampai mengungkap semua koruptor yang terlibat.

“Mereka bahkan meminta agar Satgas PKH membuka terang benderang siapa saja orang dibalik uang yang disita tersebut,” ujar Dudy.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan, uang senilai Rp6,625 triliun yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto bukan berasal dari pinjaman, melainkan hasil nyata penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Presiden Prabowo Subianto bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat penyerahan pemulihan kerugian negara pada korupsi CPO dan penertiban hutan. Foto: BMPI Setpres.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung merespons pertanyaan media terkait asal-usul dana Rp6,6 triliun tersebut. 

Burhanuddin menjelaskan, dana itu berasal dari eksekusi perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) serta penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH.

“Uang ini bukan pinjaman. Ini hasil penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara,” tegas Burhanuddin.

Ia menjelaskan, total Rp6,625 triliun itu bersumber dari dua kategori. Pertama, senilai Rp2,344 triliun berasal dari penagihan denda administratif terhadap 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan pertambangan nikel yang terbukti melakukan pelanggaran penguasaan kawasan hutan secara ilegal. (*) 

Wawako Maigus Nasir Mengikuti Rakor Pembahasan Pembangunan Huntap Pascabencana    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Wawako Maigus Nasir Mengikuti Rakor Pembahasan Pembangunan Huntap Pascabencana
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti rapat koordinasi pembahasan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti rapat koordinasi pembahasan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (25/12/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dan diikuti oleh pemerintah daerah dari sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera, antara lain Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hadir pula Menteri Dalam Negeri , Menteri Sosial, Menteri Hukum, Wakil Kepala BPKP, serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan yang layak dan aman untuk pembangunan hunian tetap. Ia menegaskan bahwa pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek penting.

“Tanah yang dipilih harus benar-benar baik, memperhatikan aspek perekonomian masyarakat, tidak jauh dari fasilitas pendidikan, memiliki akses distribusi dan logistik yang memadai, serta berada dalam ekosistem yang mendukung kehidupan warga,” ujar Maruarar Sirait.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat yang dinilai responsif dalam penanganan pascabencana.

“Di Sumatera Barat, kami melihat kekompakan dan kecepatan yang sangat baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu daerah dengan proses pemulihan tercepat dibandingkan provinsi lainnya. Direncanakan akan dibangun sebanyak 600 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak,” ungkap Tito Karnavian.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kota Padang untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana.

Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat terdampak sudah mulai menempati hunian sementara yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang sembari menunggu realisasi pembangunan hunian tetap.

“Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait agar proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan cepat, tepat, dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat terdampak,” ujar Maigus Nasir. (*)

Jembatan Kereta Api Lembah Anai Bakal Dibongkar? Belajar Dari Jembatan Victoria Kuala Kangsar Malaysia?    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Jembatan Kereta Api Lembah Anai Bakal Dibongkar?  Belajar Dari Jembatan Victoria Kuala Langsa Malaysia?
Penulis Armaidi Tanjung, (Wartawan Utama).

PASCA
banjir melanda kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, muncul pernyataan bakal dibongkarnya jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai (selanjutnya ditulis Jembatan KALA). Informasi tersebut terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kawasan tersebut sudah menjadi Warisan Budaya UNESCO. Saya pun terkejut, apalagi langsung direspon Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak adanya pembongkaran Jembatan KALA. 

Fadli Zon menegaskan penolakannya terhadap wacana pembongkaran jalur serta jembatan  kereta api bergerigi di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. Itu telah tercatat sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia UNESCO dalam situs  Warisan Tambang Batubara Ombilan Sawahlunto (WTBOS).

Penegasan itu disampaikan Fadli Zon kepada awak media di sela-sela peninjauan lokasi terdampak banjir bandang di kawasan  Batu Busuk, Kota Padang, Rabu (24/12/2025).

Saya  beberapa hari lalu di Jakarta membicarakan kawasan Jambatan KALA dengan salah seorang kerabat. Pembicaraan sampai ke Jembatan KALA bermula dari bencana banjir yang melanda kawasan tersebut. Katanya, peninggalan Jembatan KALA perlu dirawat, dibenahi, dijadikan objek wisata, pasti menarik sekali.

Lihatlah pemandangan dari kejauahan ke Jembatan KALA betapa indahnya. Begitu pula sebaliknya, dari Jembatan KALA ke seputar kawasan tersebut. Pasti lebih menarik menjadi objek wisata. Meski kawasan itu dikuasai Kereta Api Indonesia (KAI), tinggal mekanismenya dalam pemanfaatan. Silakan siapa yang bisa mengelolanya, apakah pihak swasta, BUMD atau perorangan.  

Kenapa ya, pejabat yang berwenang dengan mudah saja membongkar benda-benda bersejarah di negeri ini. Lebih sering itu dengan alasan pembangunan, gedung bertingkat, atau alih fungsi.

Padahal, konstruksi bangunan yang dibangun bangsa kolonial (Belanda) jauh lebih tahan dibanding bangunan yang dibangun oleh anak bangsa sendiri. Bangunan itu lebih seratus tahun masih berdiri kokoh hingga kini. Bandingkan bangunan yang dikerjakan oleh bangsa sendiri? Terkadang tak perlu berhitung tahunan, sudah rusak tak lagi bisa dimanfaatkan.

Saya teringat saat mengikuti Fam Trip Northern Peninsular Malaysia 2025 pada 23-28 November 2025 lalu. Pada Selasa (25/11/2025), rombongan yang berjumlah 32 dari berbagai provinsi di Indonesia diajak mengunjung Jambatan  Victoria yang  terletak di Enggor, Kuala Kangsar, Negeri Perak, Malaysia. 

Di salah satu dinding jembatan tersebut, terpajang data singkat Jembatan Victoria. Jembatan ini dibangun pemerintahan Inggris yang menguasai negeri Malaysia saat itu. Mulai dibangun tahun 1897, diresmikan 21 Maret 1990 oleh Sutan Idris Mursyidul Azzam Shah (Sultan Perak).

Jurutera yang bertanggungjawab G.W. Fryer dan jurutera Divisyen C.R. Hanson. Tahun 1910, jembatan ini digunakan sepenuhnya jalur kereta api Perak ke Johor Baru. 
Panjang jembatan Victoria 1.000 kaki (304,8 meter) dan ketinggian 40  kaki (12,192 meter). Sedangkan biaya pembangunannya sebesar $300.000. 

Menurut pemandu wisata di Jembatan Victoria tersebut, Jembatan Victoria memang sengaja dirawat sebagai objek wisata. Banyak wisatawan berdatangan melihatnya dan berfoto-foto. Mereka senang menyaksikan kontruksi dan sejarah pembangunan jembatan ini. 

Jembatan Victoria masih digunakan masyarakat setempat. Tapi bukan lagi jalur kereta api, karena jembatan baru sudah dibangun di sebelahnya. Jembatan Victoria dimanfaatkan penduduk kendaraan roda dua, disediakan jalur khususnya di bagian luar rel kereta api.

Informasinya, tahun 1980-an, ada rencana pembongkaran. Karena besi-besi jembatan ini cukup mahal harganya. Namun rencana tersebut ditolak. Hingga kini jembatan Victoria justru menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi hingga kini. 

Jembatan KALA


Kembali ke Jembatan KALA di Provinsi Sumatera Barat ini, secara keseluruhan berkontruksi baja (logam). Bangunan jembatan pada bagian bawah berbentuk setengah lingkaran sebagai penampang. 

Jembatan memiliki panjang 85 m, tinggi 14,75 m serta lebar 5 m (pada bagian bawah). Luas bangunan panjang: 85 m dan tinggi: 14,75 m serta lebar: 5 m, sedangkan lahan yang terdaftar sebagai bagian dari Cagar Budaya sepanjang 85 m dengan lebar 5 m serta tinggi 14,75 m. (direlis kabarpenumpang.com, Kamis, 26/12/2025)

Pos dan Giro pernah pula menerbitkan prangko bergambar Lembah Anai, Sumatera Barat yang terlihat Jembatan KALA dan air mancur.  Prangko yang diterbitkan  1992 seharga Rp 1000, juga ada logo Visit ASEAN Year 1992. Saya mendapatkan kartu pos bergambar Lembah Anai, persis seperti gambar prangko Lembah Anai yang juga dibubuhi prangko Lembah Anai tersebut.   

Dari kartu pos tersebut, betapa indahnya pemandangannya. Ini hanya salah satu sudut, dan salah satu jembatan di kereta api di kawasan Lembah Anai. Masih ada yang lainnya,  juga menarik untuk dijadikan objek wisata tentunya.   

Jembatan KALA dan Jembatan Victoria, keduanya dibangun bangsa kolonial, Belanda dan Inggris. Apakah nasib Jembatan KALA akan sama dengan Jembatan Victoria? Akankah Jembatan KALA akan tinggal nama saja, sementara fisiknya bakal dibongkar? Tentu waktulah yang akan menjawab.

Jika para pihak yang berkepentingan berpikir picik, kepentingan sesaat, boleh jadi Jembatan KALA bakal tinggal kenangan. Tindakan tersebut sekaligus menunjukkan sikap tak pernah mau menghargai peninggalan sejarah. 

Enggan menjadikannya sebagai pembelajaran bagi generasi masa depan. Betapa pentingnya, ada Jembatan KALA yang dirawat, dijadikan objek wisata, di sana pengunjung mendapatkan data singkat sejarah pembangunan dan pemanfaatan Jembatan KALA. Semoga. (*)

*** Penulis Armaidi Tanjung, (Wartawan Utama)

Festival Permainan Tradisional Anak, Cara Kecamatan Lubeg Bangun Karakter Sejak Dini    
Jumat, Desember 26, 2025

On Jumat, Desember 26, 2025

Festival Permainan Tradisional Anak, Cara Kecamatan Lubeg Bangun Karakter Sejak Dini
Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) menggelar Festival Permainan Tradisional Anak di Kampung Seni Palapa, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kamis (25/12/2025). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) menggelar Festival Permainan Tradisional Anak di Kampung Seni Palapa, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kamis (25/12/2025). 

Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus upaya pelestarian budaya serta pembangunan karakter di tengah derasnya arus digitalisasi yang memengaruhi kehidupan anak-anak.

Camat Lubuk Begalung, Nofiandi Amir menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada para penggiat Kampung Seni Palapa yang telah menggagas kegiatan yang dinilainya sangat positif, kreatif, dan edukatif.

“Festival ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, ruang kebudayaan, sekaligus ruang pembentukan karakter anak,” ujar Nofiandi Amir.

Ia menuturkan, di era digital saat ini anak-anak semakin akrab dengan gawai dan teknologi. Meski membawa manfaat, penggunaan gadget tanpa pendampingan dan aktivitas penyeimbang dapat menimbulkan ketergantungan, mengurangi interaksi sosial, serta menjauhkan anak dari nilai-nilai kebersamaan dan budaya lokal.

Melalui festival permainan tradisional ini, kata Nofiandi, anak-anak diajak untuk kembali bergerak, berinteraksi, bekerja sama, tertawa bersama, serta belajar nilai-nilai luhur seperti sportivitas, kejujuran, gotong royong, dan saling menghargai.

“Inilah bentuk literasi yang sesungguhnya, yaitu literasi budaya, literasi sosial, dan literasi karakter,” tegasnya.

Menurutnya, permainan tradisional merupakan warisan budaya yang sarat makna. Selain melatih fisik, permainan ini juga mengajarkan anak untuk berpikir, berempati, berkomunikasi, serta mencintai identitas bangsanya sendiri.

Oleh karena itu, kegiatan semacam ini dinilai sangat relevan untuk mengisi waktu libur anak agar lebih bermakna, sehat, dan membangun.

Camat Lubuk Begalung berharap festival permainan tradisional ini dapat terus berlanjut, dikembangkan, serta menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lainnya. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kecamatan untuk terus mendukung gerakan-gerakan positif yang mendorong tumbuh kembang anak secara holistik dan seimbang antara teknologi, budaya, dan nilai kemanusiaan.

“Selamat bermain, selamat bergembira, dan selamat belajar melalui permainan. Jadilah anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai budayanya,” pesan Nofiandi Amir.

Festival ini melombakan sejumlah permainan tradisional, di antaranya congkak, kampar batu, lomba kuaci, galah, serta kelereng lobang. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dan turut dihadiri Anggota DPRD Kota Padang Indra Guswandi, lurah, unsur LPM, serta tokoh masyarakat Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX.

Suasana penuh keceriaan dan semangat kebersamaan tampak mewarnai jalannya festival, menandai komitmen bersama dalam menjaga dan menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai bagian dari jati diri budaya lokal. (Hrz/Taufik)