Ujudkan Kota Gastronomi, Pemko Padang Perkuat Kualitas dan Keamanan Pangan

Ujudkan Kota Gastronomi, Pemko Padang Perkuat Kualitas dan Keamanan Pangan

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Kegiatan ini diikuti 50 pelaku usaha makanan jajanan yang berada di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Kecamatan Padang Barat. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat kualitas dan keamanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Gastronomi.

Melalui kerja sama Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, serta Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat, digelar penyuluhan higiene sanitasi pangan dan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan jajanan, Kamis, 18 Juni 2026, di Kantor Camat Padang Barat.

Kegiatan ini diikuti 50 pelaku usaha makanan jajanan yang berada di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Kecamatan Padang Barat. 

Para peserta berasal dari pelaku usaha kuliner siap saji maupun makanan kemasan yang menjadi bagian dari kelompok inkubasi di 11 kecamatan di Kota Padang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik mengatakan, selain meningkatkan pemahaman mengenai higiene dan sanitasi pangan, kegiatan ini juga memberikan informasi terkait proses dan persyaratan sertifikasi halal bagi produk pangan.

"Melalui penyuluhan ini kami mengedukasi pelaku usaha makanan rumahan agar memahami cara mengolah pangan yang sehat. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini mereka terdorong mengurus sertifikat atau label higiene sanitasi pangan," ujarnya. 

Penyuluhan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam mengolah pangan yang aman, sehat, dan sesuai standar. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikat atau label higiene sanitasi sebagai bentuk jaminan keamanan pangan.

"Kota yang sehat berawal dari makanan yang sehat. Kami berharap seluruh pelaku usaha menerapkan standar higiene dan sanitasi dalam pengolahan pangan sehingga produknya layak dan aman dikonsumsi masyarakat," cakapnya. 

Program tersebut sejalan dengan instruksi Wali Kota Padang dalam mewujudkan Kota Gastronomi sekaligus mendukung visi Kota Sehat. 

Tenaga Pendamping Kecamatan Padang Barat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Hendro Arianto, menjelaskan kegiatan ini juga menjadi bagian dari pendampingan legalitas usaha, termasuk perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pihaknya berkomitmen membantu pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan agar usahanya semakin berkembang.

"Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Kesehatan terus mendampingi pelaku usaha agar memperoleh legalitas, salah satunya PIRT. Perizinan ini menjadi syarat penting untuk memperluas pemasaran produk, baik ke pasar tradisional maupun pasar modern," katanya. 

Sebanyak 50 pelaku usaha dari Kecamatan Padang Barat diundang mengikuti kegiatan tersebut. 

"Peserta terdiri dari pelaku usaha kuliner siap saji dan kuliner kemasan. Kami berharap mereka dapat memanfaatkan pendampingan ini untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi seluruh aspek legalitas usaha," ujarnya. (Diskominfo Kota Padang)

Kata Wawako Maigus Nasir, Penerapan SPMI Penting Pastikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Berjalan Sesuai Standar

Kata Wawako Maigus Nasir, Penerapan SPMI Penting Pastikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Berjalan Sesuai Standar

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan SPMI Lembaga Kursus Tahap I, di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Jumat (19/6/2026). (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan pentingnya penguatan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pendampingan Pelaksanaan SPMI Lembaga Kursus Tahap I, di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Jumat (19/6/2026).

Hadir langsung di kesempatan itu Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yaya Sutarya, didampingi Kepala Subdirektorat Bina Kursus dan Pelatihan, Yohana Rumanda, serta para narasumber.

Menurut Maigus Nasir, lembaga kursus memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya harus terus ditingkatkan agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Penerapan SPMI merupakan langkah penting untuk memastikan layanan pendidikan dan pelatihan berjalan sesuai standar. Mutu lembaga kursus akan menentukan kualitas lulusannya, sehingga melahirkan generasi yang terampil, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa maupun daerah," ujarnya. 

Wakil Wali Kota juga mengapresiasi pendampingan pelaksanaan SPMI yang mengusung tema "Baiknya Kursus, Baiknya Masa Depan".

"Lembaga kursus dan pelatihan merupakan salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran. Potensi kerja di luar negeri sangat besar, sehingga peningkatan kualitas dan penjaminan mutu lembaga menjadi hal yang sangat penting," cakapnya. 

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menyiapkan tenaga kerja terampil yang berdaya saing, termasuk di tingkat internasional.

Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Yaya Sutarya, menyebut kegiatan pendampingan SPMI merupakan bagian dari transformasi sistem penjaminan mutu pendidikan nonformal yang kini diperkuat di daerah.

"Mulai 2026, pelaksanaan SPMI dan evaluasi kinerja LKP menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dengan dukungan sistem digital yakni Sistem Penjaminan Mutu Terpadu Lembaga Kursus (Si Permata). Melalui sistem tersebut, setiap lembaga wajib melakukan evaluasi diri sebagai dasar peningkatan mutu dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, " ujarnya. 

Ia menerangkan bahwa SPMI menjadi fondasi utama untuk membangun budaya mutu di lembaga kursus. Muara akhirnya adalah evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala agar kualitas layanan dan hasil pembelajaran terus meningkat.

"Hasil evaluasi kinerja nantinya menjadi syarat utama bagi lembaga kursus yang ingin mengikuti akreditasi melalui Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang mulai dibentuk tahun ini. Karena itu, seluruh LKP didorong aktif menerapkan SPMI dan mengikuti proses evaluasi secara konsisten," katanya. 

Senada, Kepala Subdirektorat Bina Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Yohana Rumanda, mengatakan pendampingan SPMI bertujuan memperkuat budaya mutu di LKP melalui pemetaan mutu, perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan mutu, serta evaluasi berkelanjutan.

"Melalui SPMI, setiap lembaga diharapkan mampu membangun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan sehingga kualitas layanan pendidikan dan pelatihan semakin meningkat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia kerja," terangnya. (Prokompin)

Turnamen Sepakbola Usia Dini di Sawahlunto Diproyeksikan Gerakkan Ekonomi dan Pariwisata Daerah

Turnamen Sepakbola Usia Dini di Sawahlunto Diproyeksikan Gerakkan Ekonomi dan Pariwisata Daerah

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Turnamen Sepakbola Kelompok Umur (KU) 10 dan KU 12 yang akan berlangsung di Kota Sawahlunto pada 19–21 Juni 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Turnamen Sepakbola Kelompok Umur (KU) 10 dan KU 12 yang akan berlangsung di Kota Sawahlunto pada 19–21 Juni 2026 diproyeksikan tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pembinaan atlet usia dini, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Kejuaraan tersebut dijadwalkan diikuti puluhan tim dari berbagai daerah. Kehadiran para pemain, pelatih, ofisial, serta keluarga yang mendampingi peserta diperkirakan akan meningkatkan kunjungan masyarakat ke Kota Sawahlunto selama pelaksanaan turnamen.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut dan mengajak masyarakat serta pencinta sepak bola untuk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung selama tiga hari di Kota Sawahlunto.

Menurut Riyanda, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang melibatkan peserta dari berbagai daerah dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor jasa, perdagangan, kuliner, dan akomodasi.

Ia menyebutkan, para peserta dan pengunjung dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di Sawahlunto, seperti hotel, homestay, penginapan, serta pusat kuliner lokal. Selain itu, keluarga peserta juga berkesempatan mengunjungi sejumlah destinasi wisata sejarah dan budaya yang menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO di Kota Sawahlunto.

Selain aspek ekonomi dan pariwisata, turnamen tersebut juga menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola usia dini melalui kompetisi yang memberikan ruang bagi para pemain muda untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding.

Pemerintah Kota Sawahlunto menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga yang berorientasi pada pembinaan generasi muda, termasuk melalui penyediaan ruang kompetisi yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan olahraga daerah. (*) 

Sumber: Marjafri

Dibuka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, Targetkan 20 Ribu Peserta

Dibuka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, Targetkan 20 Ribu Peserta

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan k esempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. 

Selain itu, peserta juga dapat m engisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional,” pungkasnya. (*)  

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Gerakan Ayah Mengambil Rapor di SDN 10 Tanah Lapang, Wujud Dukungan Orang Tua untuk Masa Depan Anak

Gerakan Ayah Mengambil Rapor di SDN 10 Tanah Lapang, Wujud Dukungan Orang Tua untuk Masa Depan Anak

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Suasana pembagian rapor di SD Negeri 10 Tanah Lapang, Kota Sawahlunto (Sabtu, 20/6) terasa istimewa pada akhir Tahun Ajaran 2025/2026.  (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Suasana pembagian rapor di SD Negeri 10 Tanah Lapang, Kota Sawahlunto (Sabtu, 20/6) terasa istimewa pada akhir Tahun Ajaran 2025/2026. 

Melalui Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR), para ayah hadir langsung ke sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka menerima hasil belajar selama satu tahun ajaran.

Momen tersebut semakin berkesan ketika sekolah mengumumkan tiga siswa terbaik dari setiap kelas dan menyerahkan piagam penghargaan serta hadiah kepada para peraih prestasi. 

Di hadapan guru, orang tua, dan wali murid yang hadir, para siswa maju satu per satu didampingi sang ayah untuk menerima penghargaan atas capaian akademik mereka.

Kehadiran ayah di sisi anak saat menerima piagam menjadi gambaran nyata dukungan keluarga terhadap pendidikan.

Bagi para siswa, penghargaan yang diterima bukan hanya menjadi hasil dari proses belajar di sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan yang dapat dibagikan bersama orang tua.

Kepala SD Negeri 10 Tanah Lapang, Deni Mardianis, mengatakan kehadiran ayah dalam pengambilan rapor diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak untuk terus belajar dan berprestasi.

Menurutnya, kehadiran ayah di sekolah merupakan wujud perhatian dan kasih sayang yang dapat memperkuat dukungan keluarga terhadap proses pendidikan sekaligus membangun kepercayaan diri anak dalam meraih cita-cita.

Gerakan Ayah Mengambil Rapor merupakan salah satu program Pemerintah Kota Sawahlunto yang bertujuan mendorong peran aktif ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga tercipta sinergi yang lebih kuat antara keluarga dan sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik.

Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan bahwa masa libur sekolah berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. 

Selama masa liburan, siswa diimbau tetap menjalankan aktivitas positif melalui penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal.

Selain itu, peserta didik juga diingatkan untuk membantu orang tua di rumah, memperbanyak kegiatan keagamaan, serta memanfaatkan waktu libur untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik.

Memasuki tahun ajaran baru, sekolah mengajak seluruh siswa kembali dengan semangat baru untuk meningkatkan prestasi. 

SD Negeri 10 Tanah Lapang juga telah menyiapkan berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat, di antaranya lomba tari pada Juli dan lomba permainan anak nagari pada Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah dan piagam penghargaan kepada para siswa berprestasi yang didampingi sang ayah, menghadirkan suasana penuh kebanggaan dan kebersamaan di lingkungan sekolah sebagai penutup tahun ajaran 2025/2026. (*) 

Pewarta: Marjafri

Kemendagri Tekankan Pemanfaatan Hasil Evaluasi dalam Penyusunan RKPD Sumatera Selatan Tahun 2027

Kemendagri Tekankan Pemanfaatan Hasil Evaluasi dalam Penyusunan RKPD Sumatera Selatan Tahun 2027

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 secara hybrid. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 secara hybrid. Kegiatan dibuka oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pada arahannya, Iwan Kurniawan menegaskan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 perlu menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah ke depan. 

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program, percepatan pencapaian target kinerja, serta optimalisasi realisasi anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih optimal," ungkap Iwan, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (20/6/2026).

Lebih lanjut, Iwan mengatakan RKPD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penyelarasan tema, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan RKP Tahun 2027, termasuk mendukung pelaksanaan Asta Cita, hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026, serta berbagai program strategis nasional.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan melakukan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas nasional, termasuk memastikan keselarasan RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Iwan juga menekankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru, menjaga ketepatan waktu penetapan RKPD, serta meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

"Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dokumen perencanaan daerah mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Iwan. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 yang telah melalui seluruh tahapan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh dokumen persyaratan fasilitasi telah diselesaikan dan diunggah melalui SIPD Fasilitasi sehingga Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan siap mengikuti proses fasilitasi.

Secara umum, kondisi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang positif. 

Stabilitas pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, serta berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menjadi landasan dalam penyusunan target pembangunan daerah Tahun 2027 yang selaras dengan target pembangunan nasional. (Husnie)

Maknai Semangat Hijrah, Bupati Solok Hadiri Lailatul Ijtima’ PCNU Sambut Tahun Baru Islam 1448 H

Maknai Semangat Hijrah, Bupati Solok Hadiri Lailatul Ijtima’ PCNU Sambut Tahun Baru Islam 1448 H

BentengSumbar On Sabtu, Juni 20, 2026

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri kegiatan Lailatul Ijtima’ yang digelar oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Solok. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri kegiatan Lailatul Ijtima’ yang digelar oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Solok. Acara berlangsung khidmat di halaman Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Jumat malam (19/6).

Turut hadir mendampingi Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, pejabat lingkup Pemkab Solok, Ketua PCNU Muhammad Zaky beserta jajaran, tokoh agama, serta ratusan jamaah Nahdliyin dari sejumlah nagari.

Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PCNU yang senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kerukunan, nilai keagamaan, dan persatuan masyarakat.

“Tahun Baru Islam bukan sekadar pergantian tanggal, melainkan momentum muhasabah diri. Semangat hijrah harus dimaknai sebagai perubahan menjadi pribadi yang lebih beriman, berakhlak mulia, dan semakin bermanfaat bagi sesama serta daerah,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan antara ulama, umara, dan seluruh komponen masyarakat adalah kunci utama mempercepat pembangunan menuju Solok yang maju, adil, dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Solok Muhammad Zaky menyebut Lailatul Ijtima’ sebagai wadah mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat komitmen menjaga harmoni kehidupan beragama dan berbangsa. Kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dzikir, tausiyah, dan doa bersama.

Di akhir acara, Bupati bersama istri secara simbolis menyerahkan bantuan kepada para santri, santriwati, dan pengurus pondok pesantren sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap semangat menuntut ilmu dan membina generasi yang berkarakter.

Para penerima menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan berharap sinergi yang terjalin ini terus terpelihara demi kemajuan Kabupaten Solok di masa mendatang.(80)

Surplus, DPRD Sumbar Apresiasi Pemprov Kelola Anggaran APBD Tahun 2025

Surplus, DPRD Sumbar Apresiasi Pemprov Kelola Anggaran APBD Tahun 2025

BentengSumbar On Jumat, Juni 19, 2026

Ketua DPRD Sumbar Muhidi, ketika memimpin rapat paripurna. DPRD Sumbar Apresiasi Pemprov yang berhasil surplus dalam mengelola APBD tahun 2025. (Foto: Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Rapat Paripurna, Kamis tanggal 18 Juni 2026, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD Sumbar, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selain itu, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2025, dan Ranperda tentang  perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

"Dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan tersebut, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut : Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 6.268.563.983.516,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.207.996.645.654,63 atau 99.03 %, dengan rincian realisasi PAD sebesar Rp.2.763.868.829.028,63 atau 98.45 %, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 3.405.275.915.726,- atau 99.60 %  dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.38.851.900.000,-," kata Ketua DPRD Sumbar Muhidi, ketika memimpin rapat paripurna, kemaren. 

Dikatakannya, Belanja Daerah yang disediakan sebesar Rp. 6.386.298.937.511,43 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.041.051.585.846,25 atau 94.59 % dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar    Rp. 4.392.082.462.719,12 atau 93.89 %, realisasi belanja modal sebesar Rp. 719.602.262.636,13 atau 92.59 %, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar                        Rp. 7.122.821.563,- atau 79.13 % dan realisasi belanja transfer sebesar Rp. 922.244.038.928,- atau 99.99 %.

Menurutnya, Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.117.734.953.995,43,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 117.722.983.809,12 atau 99.99, sedangkan untuk  Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2025. Dengan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, terdapat Surplus sebesar Rp. 166.945.059.808,38 dan SILPA sebesar Rp. 284.668.043.617,50.

"Melihat realisasi dari pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut, baik realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan terdapat surplus yang cukup besar yang baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir, maka  kita patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun 2025 dengan baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien," katanya. 

Capaian tersebut, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya, oleh karena kondisi, tantangan dan permasalahan keuangan daerah pada tahun 2025 dihadapkan pada kondisi yang sulit dengan adanya kebijakan efisiensi dan resposisi anggaran yang cukup besar untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Tahun 2025. (*)

Meminimalkan Mismatch antara Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Dunia Industri, Simak Penjelasannya

Meminimalkan Mismatch antara Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Dunia Industri, Simak Penjelasannya

BentengSumbar On Jumat, Juni 19, 2026

Kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) sepakat menjalin kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia praktik ketenagakerjaan.

"Ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dengan dunia praktik ketenagakerjaan. Salah satu tujuan utamanya adalah meminimalkan mismatch antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri," kata Cris.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta yang siap memasuki dunia kerja, mengembangkan inovasi melalui penelitian, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kemnaker berperan memastikan terselenggaranya ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan Ubhara Jaya akan bersinergi dalam pengembangan kapasitas SDM, pelaksanaan riset bersama, pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional.

Cris menjelaskan, Kemnaker memiliki berbagai program yang dapat mendukung mahasiswa dalam mempersiapkan transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

Program tersebut antara lain Magang Nasional atau MagangHub yang memberikan pengalaman dan portofolio kerja nyata, KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja terkurasi, SkillHub yang menyediakan pelatihan bersertifikat untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi (upskilling dan reskilling), serta BizHub bagi lulusan yang ingin mengembangkan kewirausahaan.

"Seluruh layanan tersebut dapat diakses melalui platform SIAPKerja. Kami juga memiliki program pembinaan mahasiswa agar lebih siap memasuki dunia kerja. Mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi dunia kerja yang sesungguhnya, mulai dari proses melamar pekerjaan, komunikasi profesional, hingga menghadapi wawancara kerja," ujarnya.

Ia mendorong mahasiswa, khususnya yang berada pada semester akhir, untuk memanfaatkan berbagai program dan layanan yang telah disediakan pemerintah guna meningkatkan kesiapan memasuki pasar kerja.

Lebih lanjut, Cris menekankan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks karena persaingan tenaga kerja tidak hanya terjadi di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga glob al.

"Kita perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Saingan kita bukan hanya di Bekasi atau Indonesia, tetapi juga tenaga kerja dari berbagai negara. Karena itu, kita harus memiliki talenta-talenta unggul yang benar-benar siap bekerja dan mampu bersaing di tingkat global," tegasnya.

Cris berharap, kerja sama ini dapat melahirkan berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kompetensi SDM, penguatan kajian dan penelitian di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui program Tenaga Kerja Mandiri, penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data dan hasil kajian sebagai dasar pengambilan keputusan. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker