BentengSumbar.com

Kabut Asap Selimuti Padang: DPRD Desak Masker Gratis untuk Siswa hingga Opsi Belajar Daring

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk bergerak cepat dengan menyasar lingkungan sekolah. (Foto: PKS Sumbar).

BENTENGSUMBAR.COM - Fenomena kabut asap kiriman kembali mengepung Kota Padang dan memicu penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara (AQI) tercatat menembus angka 153 dengan dominasi polutan PM2.5 yang membatasi jarak pandang warga, Selasa (8/9/2026).

Kondisi buruk ini disinyalir merupakan imbas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah tetangga, seperti Riau dan Jambi. Pergerakan angin membawa material asap masuk ke Sumatera Barat, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk bergerak cepat dengan menyasar lingkungan sekolah. Pihaknya mendesak Pemko tidak hanya membagikan masker kepada pengendara di jalan raya, tetapi juga menyalurkannya langsung kepada para murid dan guru.

"DPRD Padang menyarankan Pemko Padang untuk membagi-bagikan masker ke sekolah-sekolah. Jadi, selama kabut asap ini, seluruh siswa diwajibkan memakai masker," tegas Muharlion.

Lebih jauh, Muharlion menilai opsi pembelajaran tatap muka perlu dievaluasi jika ketebalan asap kian memburuk. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang harus berani mengambil langkah tegas guna melindungi peserta didik dari bahaya ISPA.

"Jika kabut asap ini berisiko merusak kesehatan, kami DPRD Padang menyarankan agar pendidikan dilaksanakan secara daring selama kabut asap teratasi," tambahnya.

Merespons desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa instruksi kewajiban bermasker sudah diberlakukan sejak Senin (7/9/2026). Kendati demikian, sekolah belum memiliki anggaran untuk membagikan masker secara cuma-cuma setiap hari.

"Kami telah mewajibkan siswa yang datang ke sekolah untuk memakai masker yang disediakan oleh orang tua siswa. Jadi sekolah belum mampu menyediakan masker gratis kepada siswa setiap hari. Untuk sekolah daring, kami sedang memantau perkembangan keadaan. Jika kabut asap sangat berisiko, terpaksa sekolah secara daring," terang Yopi.

Dukungan terhadap fleksibilitas sistem belajar juga datang dari kalangan akademisi. Pakar Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Fitri Arsih, mengingatkan agar Pemko Padang serta pihak sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka saat kondisi udara membahayakan.

"Yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik. Jangan sampai kita memaksakan pembelajaran tatap muka dalam kondisi yang justru membahayakan kesehatan anak. Kalau kualitas udara sudah sangat tidak sehat, pembelajaran dapat dialihkan sementara ke sistem daring," imbau Fitri.

Sebagai langkah mitigasi awal sebelum beralih ke sistem daring, Fitri juga menyarankan agar sekolah membatasi kegiatan luar ruangan seperti olahraga dan upacara, serta mengkaji opsi penyesuaian jam masuk sekolah. Di sisi lain, fenomena bencana ekologis ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan guru sebagai materi pembelajaran kontekstual mengenai pentingnya menjaga lingkungan. (Edg)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, September 08, 2026

Wadahi Kreativitas Anak Muda, Pemko Pariaman Siap Gelar Sinema Budaya dan Riset Rabab Galuak

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, secara langsung menerima audiensi dari pengurus Komunitas Mozaik Art Laboratory di ruang kerjanya pada Selasa (8/9/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman terus menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang ekspresi bagi generasi muda di bidang seni dan kebudayaan. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, secara langsung menerima audiensi dari pengurus Komunitas Mozaik Art Laboratory di ruang kerjanya pada Selasa (8/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemko Pariaman untuk memperkuat sinergi dengan komunitas lokal. Pemko bertekad siap memfasilitasi berbagai gagasan segar yang digagas oleh pemuda demi mengangkat potensi daerah.

Yota Balad menyambut hangat gagasan seni yang dibawa oleh rombongan Mozaik Art Laboratory. Menurutnya, pemuda memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian sejarah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Pariaman ke tingkat yang lebih luas.

"Kami di Pemko Pariaman sangat mendukung ruang kreatif bagi anak muda untuk ikut merawat ingatan sejarah dan mengenalkan budaya Pariaman ke kancah yang lebih luas," ujar Yota Balad.

Ia juga menekankan bahwa sektor seni tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain sebagai sarana ekspresi, geliat seni dan kebudayaan memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.

"Kota Pariaman ini butuh lebih banyak ruang seni, edukasi, dan inovasi yang digerakkan oleh anak muda kreatif. Seni bukan sekadar hobi, tetapi juga identitas budaya dan motor penggerak ekonomi kreatif yang luar biasa," lanjutnya.

Dalam audiensi tersebut, Manager Produksi Komunitas Mozaik Art Laboratory, Yeyen Darmawan, memaparkan sejumlah agenda kreatif yang tengah mereka rancang. Salah satu program utamanya adalah proyek riset budaya bertajuk "Mencari Jejak Rabab Galuak".

Sebagai puncak dari riset tersebut, pihak komunitas akan meluncurkan ajang sinema budaya. Kegiatan ini mencakup sesi premier dan screening film dokumenter yang mengangkat kearifan lokal Kota Pariaman.

"Kita akan mengadakan sinema budaya berupa premier dan screening film dokumenter budaya 'Mencari Jejak Rabab Galuak'. Hal itu disambut baik Wali Kota Pariaman maupun Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman untuk mengembangkan kegiatan ini lebih baik dan maju untuk Kota Pariaman," ungkap Yeyen.

Agenda pemutaran film ini dijadwalkan berlangsung di Niru Café pada Minggu, 13 September 2026, mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai. Acara ini disajikan secara terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin menikmati karya sineas lokal.

"Kita akan memutarkan empat film budaya yang berbeda-beda genre, tapi intinya keempat film tersebut adalah budaya yang merupakan karya anak-anak Pariaman. Mudah-mudahan kegiatan sinema ini di Kota Pariaman bisa berkembang dan Kota Pariaman menjadi kota sinema budaya ke depannya," tutup Yeyen penuh harap.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko Pariaman, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Ferialdi, Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman Deki Asar, serta Kepala Dinas DPMD Kota Pariaman Ahadi Nugraha. (*)

Pewarta: Armaidi Tanjung

Selasa, September 08, 2026

Tekan Angka Kekerasan Anak di Sekolah, Pemko Padang Gelar Bimtek Manajemen Kasus untuk Guru BK

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengibaratkan fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Padang seperti fenomena gunung es. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) SMP Negeri se-Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh 90 orang guru BK yang merupakan perwakilan dari 45 SMP Negeri se-Kota Padang. Pelatihan ini dirancang sebagai langkah konkret Pemko Padang untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik, sekaligus merumuskan program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan secara terpadu di lingkungan sekolah.

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengibaratkan fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Padang seperti fenomena gunung es. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Padang, terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 61 kasus, sementara hingga pertengahan tahun 2026 angkanya sudah menembus 62 kasus.

"Data Kementerian PPPA mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal. Namun, hanya sedikit yang melaporkan. Pelaku kekerasan sebagian besar justru orang-orang terdekat dan bisa terjadi di keluarga yang terlihat harmonis sekalipun. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak," tegas Boby.

Guna memperkuat benteng perlindungan anak, DP3AP2KB Kota Padang tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) bersama Dinas Pendidikan terkait penerapan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan. Selain itu, masyarakat maupun pihak sekolah diimbau untuk tidak ragu memanfaatkan layanan pengaduan gratis yang tersedia di kantor UPTD PPA Kota Padang.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB, Emilza, menekankan bahwa upaya ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan ruang belajar yang kondusif. Ia menyebut penanganan masalah kekerasan tidak bisa dikerjakan sendirian oleh satu instansi saja.

"Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pihak terkait, termasuk Guru BK di lingkungan sekolah," terang Emilza.

Dukungan terhadap pemetaan masalah secara transparan juga disuarakan oleh Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang, Marta Suhendra. Ia menyampaikan bahwa Wali Kota Padang mendorong pendekatan bottom-up agar seluruh kendala di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani hingga tuntas.

"Kami ingin sharing session ini mengungkap kondisi riil di sekolah. Lebih baik kasus ini terbongkar dan kita selesaikan secara terukur, daripada tersembunyi lalu meledak di kemudian hari," ungkap Marta.

Sisi menarik dalam bimtek ini juga diisi oleh jajaran Kepolisian. Ka.team 2 Klewang Polresta Padang, Aiptu Dafit Rico Dermawan, hadir sebagai narasumber untuk memotivasi para guru agar mengubah stigma Guru BK dari figur yang ditakuti menjadi sosok 'sahabat anak' yang humanis.

"Pendekatan harus dilakukan secara humanis. Jangan mengabaikan sekecil apa pun laporan siswa, dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kepolisian terdekat. Kami dari Tim Klewang siap memberikan pelayanan dan pengawalan terbaik," ujar Defit mendesak guru BK agar lebih aktif jemput bola saat melihat perubahan perilaku pada murid.

Selain dihadiri pejabat Pemko dan Polresta Padang, kegiatan ini juga menghadirkan pakar teknik pendampingan guru BK Zadrian Ardi serta Ketua MGMP SMP Kota Padang Edi Syafriatman. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemko Padang berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, September 08, 2026

Sekda: Pemprov Sumbar Serius Tertibkan Data dan Tunggakan Pajak Kendaraan

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan persoalan pajak kendaraan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi jumlah kendaraan yang tercatat menunggak, tetapi juga kondisi dan status masing-masing kendaraan. (Foto: Adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus melakukan penataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, baik kendaraan milik ASN maupun kendaraan dinas pemerintah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sekaligus memastikan tertib administrasi aset daerah.

“Yang kita lakukan sekarang adalah membersihkan dan memutakhirkan data. Ada kendaraan yang secara faktual sudah dijual, dilelang, atau dihibahkan, tetapi secara administrasi registrasinya masih tercatat sebagai kendaraan ASN atau kendaraan pemerintah. Kondisi seperti ini perlu segera ditertibkan,” kata Arry Yuswandi di Padang, Selasa (8/9/2026).

Untuk kendaraan yang tercatat atas nama ASN, data Pemprov Sumbar menunjukkan sebanyak 18.428 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, 14.474 unit atau sekitar 79 persen telah memenuhi kewajiban pajak, sementara 3.954 unit masih tercatat belum memenuhi kewajiban tersebut.

Arry menjelaskan, sebagian kendaraan yang masih tercatat menunggak merupakan kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Dalam beberapa kasus, kendaraan sudah dijual oleh ASN, namun pembeli belum melakukan proses balik nama. Pada sisi lain, pemilik sebelumnya juga belum melakukan pelaporan atau pemblokiran kendaraan sehingga secara administrasi masih tercatat atas namanya.

“Karena itu, kita akan melakukan pendataan kembali ke seluruh OPD untuk memastikan kendaraan mana yang masih dimiliki dan digunakan, mana yang sudah dijual, serta mana yang sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Setelah datanya bersih, kendaraan yang sudah dijual akan diproses pemblokiran agar pemilik baru segera melakukan balik nama,” jelasnya.

Pemutakhiran juga akan dilakukan terhadap data ASN yang telah memasuki masa pensiun atau telah mutasi keluar Provinsi Sumbar, namun kendaraannya masih tercatat dalam data ASN aktif Pemprov Sumbar. Untuk itu, Pemprov akan melakukan sinkronisasi data bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sementara untuk kendaraan dinas berpelat merah, tercatat 988 unit kendaraan milik Pemprov Sumbar yang masih memiliki tunggakan. Selain itu, terdapat 114 unit kendaraan milik instansi vertikal yang juga masih tercatat dalam data tersebut.

Menurut Arry, terdapat kondisi khusus yang perlu diselesaikan secara administratif, antara lain kendaraan yang telah melalui proses lelang tetapi belum dilakukan balik nama oleh pemenang lelang. Demikian pula kendaraan yang telah dihibahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tetapi secara registrasi masih tercatat sebagai kendaraan pemerintah.

“Misalnya kendaraan yang sudah dihibahkan, secara substansi kendaraan tersebut sudah bukan lagi menjadi aset yang digunakan oleh OPD. Namun kalau proses administrasi dan registrasinya belum diselesaikan, datanya masih muncul sebagai kendaraan pemerintah. Ini yang akan kita benahi bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, terdapat ratusan kendaraan hasil hibah yang masih membutuhkan penataan administrasi, termasuk kendaraan roda tiga yang telah diserahkan kepada masyarakat. Setelah proses hibah selesai, kendaraan tersebut semestinya segera disesuaikan status registrasinya sehingga kewajiban pajak berada pada pihak penerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga akan mendorong OPD agar pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara lebih tertib sesuai tanggal jatuh tempo, sehingga tidak terjadi kecenderungan pembayaran dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran.

“Jangan menunggu sampai akhir tahun. Kita ingin pembayaran dilakukan secara tertib sesuai jatuh tempo. Karena itu, kita akan melakukan desk secara berkala dengan seluruh OPD dan melakukan penagihan secara rutin terhadap kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya,” tegas Arry.

Sebagai langkah penguatan kepatuhan, Pemprov Sumbar juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang berkaitan dengan kewajiban pajak kendaraan dan telah melakukan koordinasi dengan OPD yang masih memiliki kendaraan dengan tunggakan pajak. Evaluasi dan desk akan dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan.

Ke depan, Pemprov Sumbar juga tengah mengkaji penerapan kebijakan yang lebih tegas bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraannya, termasuk kemungkinan pengaitan kepatuhan tersebut dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arry menegaskan, penataan ini bukan sekadar persoalan menyelesaikan angka tunggakan, tetapi juga memastikan data kendaraan pemerintah dan ASN benar-benar akurat, status kepemilikannya jelas, serta kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh pihak yang memang bertanggung jawab.

“Prinsipnya, pemerintah harus memberikan contoh dalam kepatuhan pajak. Karena itu, kita tidak hanya mengejar pembayaran, tetapi juga membenahi data dan administrasinya dari hulu sampai hilir. Dengan data yang bersih dan mekanisme yang lebih tertib, kita harapkan kepatuhan pajak kendaraan di lingkungan Pemprov Sumbar terus meningkat,” pungkasnya. (adpsb/bud)

Selasa, September 08, 2026

Perkuat Sinergi Pendidikan dan Budaya, Pemko Padang Gandeng Akademisi Minang Diaspora Malaysia

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut hangat kedatangan rombongan akademisi dan pengkaji budaya dari Malaysia yang tergabung dalam Minang Diaspora di Rumah Gadang Baiturrahmah, Senin (7/9/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperluas jaringan kerja sama internasional demi mendongkrak kualitas pendidikan dan melestarikan kebudayaan lokal. Langkah ini ditegaskan saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut hangat kedatangan rombongan akademisi dan pengkaji budaya dari Malaysia yang tergabung dalam Minang Diaspora di Rumah Gadang Baiturrahmah, Senin (7/9/2026).

Acara penyambutan yang dikemas dalam bentuk makan siang bersama ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko Padang, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova. Turut hadir mendampingi, Rektor Universitas Baiturrahmah Prof. Musliar Kasim bersama jajaran akademisi dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan para ilmuwan asal Negeri Jiran. Menurutnya, pertemuan ini merupakan momentum strategis untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemko Padang dan jaringan Minang Diaspora di Malaysia.

Maigus menegaskan bahwa Pemko Padang sangat serius dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi generasi muda. Salah satu langkah konkrit yang sedang digencarkan adalah melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara, yang dirancang untuk membuka peluang bagi anak-anak Kota Padang melanjutkan studi ke perguruan tinggi ternama di luar negeri.

"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat, Provinsi Guangdong China, dan Malaysia. Kami juga berharap ke depan dapat membuka kerja sama dengan perguruan tinggi yang Bapak dan Ibu pimpin," ujar Maigus Nasir di hadapan para akademisi USIM dan UKM.

Lebih dari sekadar pertemuan seremonial, Pemko Padang mendorong agar agenda ini segera ditindaklanjuti dengan program yang konkret. Kolaborasi yang dibidik tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mencakup sektor kebudayaan dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

"Kita ingin hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas silaturahmi, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama konkret. Kami berharap para akademisi dan Diaspora Minangkabau dapat ikut berkontribusi dalam memperkuat pendidikan, kebudayaan, serta pembangunan Kota Padang," tuturnya, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Didi Aryadi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova.

Di samping sektor pendidikan, Maigus memandang keberadaan perantau dan Minang Diaspora di berbagai belahan dunia sebagai aset diplomasi yang sangat berharga. Peran mereka dinilai vital dalam menjaga eksistensi serta mengangkat marwah kebudayaan Minangkabau di panggung global.

"Marwah Minangkabau harus kita jaga bersama. Di mana pun orang Minang berada, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus tetap menjadi pegangan. Karena itu, kolaborasi dengan Diaspora sangat penting untuk memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dan dikenal hingga ke tingkat internasional," pungkasnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, September 08, 2026

PD PFI Sumbar Kirim 7 Utusan ke Pameran Internasional Filateli dan RTN Palembang

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Rombongan terdiri dari Amli Kamal selaku Ketua, didampingi Armaidi Tanjung, Masdar Nurin, Herawati Yacob, Pepi Yulianti, Rahmat Hidayat, dan Wahyu Hidayat. (Foto: Armaidi Tanjung).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak tujuh pengurus Pengurus Daerah Perkumpulan Filatelia Indonesia (PD PFI) Provinsi Sumatera Barat bertolak menuju Palembang, Sumatra Selatan. Keberangkatan ini bertujuan untuk menghadiri perhelatan bergengsi Pameran Internasional Filateli sekaligus Rapat Tahunan Nasional (RTN) PFI yang berlangsung pada 10–13 September 2026.

Rombongan asal Ranah Minang ini memilih menempuh jalur darat dari Kota Padang pada Selasa (8/9/2026). Perjalanan panjang ini dilakukan demi membawa misi kebudayaan dan memamerkan koleksi prangko bersejarah tingkat antarbangsa.

Ketua PD PFI Provinsi Sumatera Barat, Amli Kamal, mengonfirmasi keberangkatan seluruh anggota tim dalam kondisi siap. Rombongan terdiri dari Amli Kamal selaku Ketua, didampingi Armaidi Tanjung, Masdar Nurin, Herawati Yacob, Pepi Yulianti, Rahmat Hidayat, dan Wahyu Hidayat.

Dalam ajang internasional tersebut, Sumatera Barat mengikutsertakan total enam frame koleksi filateli pilihan untuk dipajang. Lima frame merupakan koleksi milik Amli Kamal, sedangkan satu frame lainnya merupakan karya filatelis muda potensial asal Kota Padang.

Koleksi menarik yang turut diboyong adalah milik Azhima Alysia Oimy, siswi SMPN 18 Padang. Ia menampilkan karya ilmiah filateli berharga yang bertajuk Study of Postal Cancellation of the Netherlands Indie, Type Long Bar 1925-1941.

Amli Kamal berharap deretan karya kolektor asal Sumbar mampu menyabet penghargaan tertinggi dalam pameran internasional ini. Perhatian khusus tertuju pada eksibisi prangko langka pra-kemerdekaan yang dibawakan oleh generasi muda daerah.

“Mudah-mudahan koleksi yang ditampilkan nantinya mendapatkan medali. Terutama koleksi Azhima Alysia yang menampilkan koleksi filateli pra kemerdekaan Indonesia,” ujar Amli Kamal saat melepas keberangkatan rombongan.

Pameran Filateli Internasional di Palembang ini dipastikan berlangsung semarak dengan hadirnya partisipan dari berbagai belahan dunia. Sejumlah negara yang mengonfirmasi kehadiran koleksi filatelisnya antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Uni Emirat Arab, Filipina, hingga Australia. (*)

Pewarta: Armaidi Tanjung

Selasa, September 08, 2026

Pemko Padang Matangkan Persiapan MTQN ke-42, Kecamatan Koto Tangah Jadi Tuan Rumah

BentengSumbar On Selasa, September 08, 2026

Rapat koordinasi persiapan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (7/9/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mematangkan berbagai persiapan menyongsong perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-42 Tingkat Kota Padang. Rapat koordinasi persiapan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (7/9/2026).

Rapat krusial tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Yasril, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa selaku Ketua Panitia, Plt. Kabag Kesra Setdako Padang Zul Asfi Lubis, serta jajaran pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan panitia pelaksana.

Maigus Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ Kota Padang, mengungkapkan bahwa helat keagamaan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada 3–7 Oktober 2026. Pada edisi tahun ini, Kecamatan Koto Tangah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan yang akan diikuti oleh kontingen kafilah dari 11 kecamatan se-Kota Padang.

Untuk mengakomodasi ribuan peserta dan ribuan pengunjung, panitia telah menyiapkan belasan lokasi perlombaan. Panggung utama pun dipastikan akan dipusatkan di kawasan Balai Kota.

"Lomba MTQ ini akan kita laksanakan di 17 venue yang tersebar di Kecamatan Koto Tangah. Salah satunya Lapangan Apeksi Balai Kota Padang Aie Pacah yang akan menjadi mimbar utama untuk pembukaan dan penutupan," ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, MTQN ke-42 Tingkat Kota Padang bakal mempertandingkan 13 cabang perlombaan yang mengacu pada standar tingkat nasional. Cabang-cabang tersebut meliputi Seni Baca Al-Quran, Qiraat Al-Quran, Hafalan Al-Quran, Tartil Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Seni Kaligrafi Al-Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khutbah Jumat dan Azan, Kitab Standar, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, Karya Tulis Ilmiah Hadis, hingga Musabaqoh Hafalan Hadist-hadist Nabi.

Lebih jauh, Maigus menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan batu loncatan penting dalam menjaring talenta terbaik daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemko Padang untuk membina kafilah yang tangguh sebelum berlaga di MTQN Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2027 mendatang di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kita ingin MTQ tingkat kota ini dipersiapkan dengan baik, sehingga selain sukses dalam penyelenggaraan, kita juga dapat melahirkan qari, qariah, hafiz, hafizah, serta peserta terbaik yang nantinya dapat mewakili Kota Padang pada MTQN tingkat provinsi," tegasnya.

Guna memastikan segalanya berjalan lancar, Pemko Padang akan segera menggelar rapat lanjutan bersama pihak kecamatan dan LPTQ tingkat kecamatan. Sinergi ini ditujukan untuk memantapkan kesiapan teknis, lokasi acara, hingga akomodasi para peserta.

Dukungan penuh juga mengalir dari Kantor Kemenag Kota Padang. Kepala Kemenag Kota Padang, Yasril, menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan jajaran di tingkat bawah demi mensukseskan perhelatan agung ini.

"Kita menginginkan pelaksanaan MTQ ini berjalan sukses. Kami dari Kementerian Agama siap mendukung, termasuk melakukan koordinasi dengan KUA dan LPTQ kecamatan untuk mempersiapkan pelaksanaan di masing-masing wilayah," tutur Yasril. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU