Perkuat Data Akurat Demi Pembangunan, BPS Kabupaten Solok Jalin Kemitraan Strategis dengan Dua Perguruan Tinggi

Perkuat Data Akurat Demi Pembangunan, BPS Kabupaten Solok Jalin Kemitraan Strategis dengan Dua Perguruan Tinggi

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rabu (13/05/2026), dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI., serta sejumlah pejabat tinggi daerah. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) El Hakim Solok.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rabu (13/05/2026), dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI., serta sejumlah pejabat tinggi daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Eva Nasri, SH, MM, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST., M.Ec.Dev., Ketua STAI Solok Nan Indah Dr. Hidayat Ediz, Ketua STIE El Hakim Solok Zuraedah Indah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para Camat se‑Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Solok menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendataan sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya data statistik yang andal. 

Ia menyampaikan, mulai Juni mendatang, jajarannya akan turun langsung ke lapangan melaksanakan pendataan usaha dan rumah tangga. 

Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar utama dalam merancang, menyusun, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan di Kabupaten Solok agar benar‑benar tepat sasaran.

“Tujuan utamanya adalah agar literasi statistik makin menyebar hingga ke pelosok daerah. Masyarakat sadar, data yang akurat adalah fondasi kemajuan daerah ini,” ujar Bambang.

Momen puncak acara berlangsung khidmat saat penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan secara bergantian oleh Kepala BPS bersama pimpinan kedua perguruan tinggi tersebut.

Prosesi ini disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati dan jajaran pimpinan daerah sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap sinergi antar‑lembaga.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, dalam arahannya menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif BPS yang melibatkan dunia pendidikan. 

Menurutnya, data yang valid dan terverifikasi adalah syarat mutlak agar kebijakan pemerintah daerah maupun provinsi tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat. 

Ia juga bersyukur atas capaian kemajuan Kabupaten Solok yang dinilai terus membaik dalam hal ketepatan dan kecepatan validasi data.

“Berbagai langkah terobosan yang dijalankan Bapak Bupati bersama BPS, kini diperkuat dengan dukungan perguruan tinggi, diyakini akan melahirkan program‑program terbaik yang membawa kesejahteraan nyata bagi warga Kabupaten Solok,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati berpesan kepada pimpinan STAI dan STIE agar menyiapkan mahasiswa terbaik, tidak hanya dari sisi kemampuan akademik, tetapi juga memiliki etika dan karakter yang terjaga. 

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam pendataan langsung ke lapangan merupakan pengalaman emas yang sulit didapatkan di ruang kuliah semata.

“Kami ingin adik‑adik mahasiswa belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat, merasakan denyut kehidupan warga, dan memahami bahwa setiap data yang mereka kumpulkan memiliki arti besar bagi masa depan daerah ini. Pastikan mereka membawa sikap sopan, santun, dan tanggung jawab tinggi saat bertugas,” tegasnya.

Di penghujung arahan, Wakil Bupati menyampaikan salam dan dukungan dari Bupati Solok. Ia berharap kemitraan ini berjalan lancar, terus terjalin dalam jangka panjang, dan mampu melahirkan data statistik yang semakin berkualitas, akuntabel, serta bermanfaat besar dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok.(80)

Di Zona Merah, Negara Masih Sibuk Memeriksa Berkas

Di Zona Merah, Negara Masih Sibuk Memeriksa Berkas

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Di tepi sungai yang sewaktu-waktu dapat kembali mengamuk, Mardius dan keluarganya masih bertahan di sebuah rumah yang nyaris tak lagi layak disebut tempat tinggal. (Foto/Marjafri). 

SEJAK galodo melanda Nagari Sumpur pada November 2025 hingga awal Mei 2026, hampir dua tahun telah berlalu. Namun bagi Mardius dan keluarganya, waktu seolah berhenti di titik yang sama: menunggu kepastian atas hak paling mendasar, yakni tempat tinggal yang aman.

Di tepi sungai yang sewaktu-waktu dapat kembali mengamuk, Mardius dan keluarganya masih bertahan di sebuah rumah yang nyaris tak lagi layak disebut tempat tinggal. Dinding rapuh, struktur menggantung di bibir aliran air, dan ancaman maut menjadi bagian dari rutinitas harian. Mereka tidur di bawah atap yang setiap saat dapat berubah menjadi puing.

Ironisnya, yang dianggap belum lengkap justru bukan ancaman yang mereka hadapi, melainkan administrasi yang menyertai nasib mereka.

Istri Mardius, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (13/5/2026), menyatakan hingga saat ini belum ada kejelasan maupun tindakan konkret terkait bantuan hunian sementara (huntara).

“Sekitar dua puluh hari yang lalu kami diklarifikasi di kantor wali nagari terkait video yang saya unggah tentang nasib yang kami alami. Namun hingga saat ini tidak ada solusi ataupun kepastian, dan kami masih tinggal di gubuk dalam kawasan zona merah ini.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa jarak antara empati dan keputusan birokrasi bisa terbentang sangat jauh. Klarifikasi telah dilakukan, keluhan telah disampaikan, kondisi telah diketahui, tetapi penyelesaian tetap belum tampak.

Galodo telah menghancurkan rumah dan rasa aman, tetapi tampaknya belum cukup kuat untuk mengguncang meja-meja birokrasi. Di lapangan, bahaya terlihat nyata. Namun di atas kertas, keselamatan masih harus menunggu kepastian status, verifikasi, dan sinkronisasi data.

Pemerintah nagari semestinya menjadi pihak pertama yang memahami kondisi warganya. Mereka mengetahui siapa yang benar-benar tinggal di lokasi terdampak, siapa yang kehilangan tempat berlindung, dan siapa yang setiap malam tidur dalam kecemasan. Ketika fakta sejelas itu tidak mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang berpihak pada keselamatan warga, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar ketelitian administratif, melainkan kepekaan terhadap kemanusiaan.

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa bantuan bencana diberikan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan formalitas kepemilikan. Bencana tidak memilih korban berdasarkan nama yang tercantum pada dokumen. Air bah tidak bertanya siapa pemilik sertifikat. Yang diterjang adalah manusia, bukan arsip.

Pemerintah provinsi pun tidak dapat sekadar berdiri sebagai penonton. Ketika satu keluarga masih bertahan di zona merah tanpa kepastian tempat tinggal yang aman, itu adalah sinyal bahwa koordinasi dan pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara seharusnya diukur dari kecepatannya melindungi warga, bukan dari panjangnya proses yang harus dilalui.

Kita kerap mendengar bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. Namun bagi keluarga yang masih tinggal di bawah ancaman bencana, kehadiran itu terasa seperti janji yang tertahan di antara meja disposisi, rapat koordinasi, dan berkas yang belum selesai.

Mardius dan keluarganya tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya membutuhkan tempat yang lebih aman untuk bertahan hidup. Permintaan yang sangat sederhana, tetapi tampaknya terlalu rumit bagi sistem yang sering kali lebih sibuk memastikan kelengkapan data daripada memastikan keselamatan manusia.

Ketika rumah yang nyaris roboh dianggap belum cukup membuktikan bahwa seseorang membutuhkan perlindungan, kita patut bertanya: apakah nilai nyawa warga kini harus menunggu stempel dan tanda tangan sebelum dianggap layak diselamatkan?

Dan pertanyaan yang paling pahit sekaligus paling mendasar adalah: setelah hampir dua tahun hidup dalam ancaman di kawasan berbahaya, apakah pemerintah akan menunggu mereka benar-benar binasa terlebih dahulu, baru kemudian mencatat mereka sebagai korban yang berhak menerima bantuan ?

Ditulis oleh: Marjafri, wartawan dan anak nagari Sawahlunto

F Peran Lima Tolak Keras Boikot Produk PT Semen Padang

F Peran Lima Tolak Keras Boikot Produk PT Semen Padang

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Perwakilan Anak Nagari Limau Manih (F Peran Lima) mendatangi kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Rabu (13/5/2026). (Foto/Novrianto Ucox). 

BENTENGSUMBAR.COM - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Perwakilan Anak Nagari Limau Manih (F Peran Lima) mendatangi kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Rabu (13/5/2026).

Ketua Koordinator Aksi, Iwan Sanek mengatakan, "ini merupakan buntut dari protes keras terhadap sebuah kelompok yang secara sepihak mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Anak Nagari Limau Manis," katanya.

"Kami mendesak perangkat KAN beserta jajaran Ninik Mamak agar tidak memberikan ruang maupun legitimasi terhadap keberadaan aliansi tersebut," katanya.

Dalam tuntutannya, F Peran Lima meminta agar segala bentuk kegiatan yang membawa nama aliansi itu segera dibekukan dari bumi Limau Manis.

Terancamnya Harmoni CSR PT Semen Padang

Iwan Sanek menyebut, "pemicu utama gejolak ini adalah adanya pernyataan sepihak dari aliansi tersebut yang menyuarakan ancaman pemboikotan terhadap produk pabrik PT Semen Padang," sebutnya didampingi Eka Putra Kurniadi, ST Ketua F Peran Lima.

Langkah provokatif itu sontak memantik amarah warga.

Masyarakat menilai tindakan boikot sangat gegabah dan berpotensi merusak ekosistem Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang—sebuah program yang telah berjalan harmonis dan memberikan manfaat nyata bagi hajat hidup warga setempat selama puluhan tahun.

Iwan Sanek meluruskan narasi tersebut, ia dengan tegas menepis klaim aliansi yang merasa mewakili suara masyarakat Limau Manis.

”Kami tidak pernah mengakui adanya Aliansi Anak Nagari Limau Manis tersebut, serta menolak keras pernyataan pengancaman pemboikotan. Bubarkan Aliansi Anak Nagari Limau Manih beserta oknumnya,” tegas Iwan Sanek dengan nada lantang di hadapan para perangkat adat.

Ultimatum Penyegelan Kantor KAN

Terlihat dari pantauan media, aksi damai ini sempat diwarnai dengan ketegangan ketika massa menjatuhkan ultimatum yang cukup keras.

"Kami tidak akan segan-segan menyegel bangunan Kantor KAN Limau Manis apabila aspirasi mereka diabaikan. Bagi kami pembubaran aliansi adalah harga mati yang harus segera dieksekusi oleh para pemangku adat," ujar Iwan.

Perwakilan tokoh adat setempat, Datuak Rajo Kamunyang, akhirnya angkat bicara. 

Upaya persuasif dilakukan guna meredam tensi massa yang memadati area pelataran kantor KAN. Ia berjanji akan merespons tuntutan Anak Nagari ini dengan serius.

”Kami akan mempertimbangkan kembali hal ini dan akan segera menindaklanjutinya,” ungkap Datuak Rajo Kamunyang, mencoba menenangkan massa. (*) 

Laporan: Novrianto Ucox

Dinas Kominfo Sawahlunto Dukung Uji Coba SPMB Online, Penerimaan Siswa SMP Kini Sepenuhnya Digital

Dinas Kominfo Sawahlunto Dukung Uji Coba SPMB Online, Penerimaan Siswa SMP Kini Sepenuhnya Digital

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Perwakilan operator sekolah dasar (SD) di setiap kecamatan serta operator sekolah menengah pertama (SMP) se-Kota Sawahlunto sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto menjadi narasumber dalam kegiatan uji coba Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan operator sekolah dasar (SD) di setiap kecamatan serta operator sekolah menengah pertama (SMP) se-Kota Sawahlunto sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Dr. Asril, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP di Kota Sawahlunto akan dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

Menurut Asril, penerapan sistem tersebut merupakan langkah konkret digitalisasi sektor pendidikan yang sejalan dengan misi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (smart governance).

Dalam kegiatan itu, Dinas Kominfo Sawahlunto menghadirkan tim teknis yang dipimpin Kepala Bidang Layanan E-Government, Egi Delvita, S.T., M.CIO. Tim memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan aplikasi serta simulasi proses pendaftaran.

Kepala Dinas Kominfo Kota Sawahlunto, Adrius Putra, S.Pt., mengatakan aplikasi SPMB Online tersebut merupakan sistem yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kota Sawahlunto dan dikembangkan secara mandiri oleh tim teknis Dinas Kominfo.

“Aplikasi ini dibangun langsung oleh tim Dinas Kominfo Kota Sawahlunto. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan optimal,” ujar Adrius Putra.

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap penerapan SPMB Online dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses penerimaan siswa baru, sekaligus memperkuat transformasi digital di bidang pendidikan. (*) 

Pewarta: marjafri

Hujan dan Angin Kencang Disertai Petir di Kota Padang, Masyarakat Diimbau Meningkatkan Kewaspadaan saat Beraktivitas

Hujan dan Angin Kencang Disertai Petir di Kota Padang, Masyarakat Diimbau Meningkatkan Kewaspadaan saat Beraktivitas

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Wilayah Kota Padang saat ini mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang dan kilat/petir. (Foto/Tom). 

BENTENGSUMBAR.COM – Berdasarkan data peringatan dini BMKG pada Rabu (13/5/2026) sore, wilayah Kota Padang saat ini mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang dan kilat/petir. 

Kondisi ini terpantau merata di 11 kecamatan, mulai dari Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Kuranji, Nanggalo, hingga Koto Tangah.

Menyikapi kondisi cuaca tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, terutama dalam mengantisipasi potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir bandang, hingga tanah longsor di wilayah yang rawan.

Peningkatan kewaspadaan ini diharapkan dapat dilakukan secara mandiri oleh warga dengan tetap memantau lingkungan sekitar dan memastikan saluran air di sekitar tempat tinggal berfungsi dengan baik. 

“Jajaran kedaruratan kita standby, namun kita juga minta masyarakat ikut  meningkatkan kewaspadaan,” ungkap Fadly Amran. 

Kepala BPBD Kota Padang Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan Tim Pusdalops terus memantau potensi perkembangan cuaca di seluruh titik wilayah Kota Padang, dan mengingatkan pengendara untuk meningkatkan kehati-hatian dalam berkendara.

"Pengendara yang sedang dalam perjalanan juga diminta untuk lebih berhati-hati terhadap jalanan yang licin serta potensi pohon tumbang akibat hembusan angin," kata Hendri Zulviton.

Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui instansi terkait tetap bersiaga memantau situasi di seluruh titik wilayah. 

Warga disarankan untuk tetap tenang, membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, dan terus mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi guna memastikan keamanan bersama selama hujan berlangsung.

"Jika masyarakat menemukan kejadian darurat akibat cuaca ekstrem ini, segera hubungi Call Centre 112," ujarnya. (Taufik/Viqi/Defrianto)

Sawahlunto Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnaswil Kempo 2026

Sawahlunto Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnaswil Kempo 2026

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Kota Sawahlunto resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional Wilayah (Kejurnaswil) Kempo yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni 2026. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Sawahlunto resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional Wilayah (Kejurnaswil) Kempo yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni 2026. Pemerintah Kota Sawahlunto menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan ajang olahraga tingkat nasional tersebut.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyampaikan hal itu usai menerima audiensi panitia pelaksana Kejurnaswil di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (12/5/2026). 

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek persiapan, terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

“Fokus utama yang kami bahas adalah kesiapan fasilitas pertandingan serta akomodasi bagi para kontingen yang akan datang dari berbagai daerah,” kata Riyanda Putra.

Menurutnya, penyelenggaraan Kejurnaswil Kempo 2026 diharapkan menjadi ajang bagi para atlet untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan prestasi, baik pada nomor perorangan maupun beregu, sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Selain mendorong prestasi olahraga, Pemerintah Kota Sawahlunto menilai kejuaraan ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. 

Kehadiran atlet, ofisial, dan pendukung diperkirakan akan meningkatkan tingkat hunian hotel, homestay, serta rumah sewa milik warga.

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap pelaksanaan Kejurnaswil Kempo 2026 dapat berlangsung sukses dan semakin memperkuat citra kota sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional.

“Semoga kejuaraan ini berjalan lancar, melahirkan kenshi-kenshi unggulan bagi Indonesia, sekaligus mempromosikan potensi olahraga dan pariwisata Kota Sawahlunto,” ujar Riyanda. (*) 

Pewarta: Marjafri

Kepala Daerah Berperan Pastikan Penataan ASN Dukung Pembangunan Daerah

Kepala Daerah Berperan Pastikan Penataan ASN Dukung Pembangunan Daerah

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Pertemuan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan bersama Kementerian PANRB, Komisi II DPR RI, dan sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, terkait percepatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam pertemuannya bersama Kementerian PANRB, Komisi II DPR RI, dan sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, terkait percepatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki posisi penting sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam penataan ASN yang selaras dengan kebutuhan pembangunan. 

Oleh karena itu, Prof. Zudan mengarahkan agar tata kelola ASN dijadikan sebagai peran strategis dalam mendukung keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, dan efektivitas belanja publik di daerah. 

Dengan posisi kepala daerah yang memiliki peran vital sebagai Chief Executive Officer (CEO) di wilayahnya masing-masing, Prof. Zudan mengimbau agar pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

“Postur jabatan ASN saat ini perlu diikuti dengan strategi pengelolaan ASN yang modern dan adaptif. Karena itu, BKN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera menerapkan Manajemen Talenta sebagai instrumen utama dalam pengisian jabatan, dan pengembangan karier ASN, tegas Prof. Zudan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Hal ini juga dikaitkannya dengan tantangan pengelolaan belanja pegawai, penguatan kualitas layanan publik, serta pemanfaatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"BKN akan terus memberikan pendampingan intensif kepada instansi pemerintah daerah, termasuk melalui layanan konsultasi daring yang dilaksanakan secara rutin tanpa dipungut biaya," pungkas Prof. Zudan. 

Melalui koordinasi lintas instansi ini, BKN bersama instansi paguyuban KemenPANRB, dan para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi dan manajemen ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)

PDAM Kota Padang Fokus Perbaiki Kerusakan, Tapi Target Tahun Ini Dinaikan dari Rp.20 M Menjadi Rp.30 M

PDAM Kota Padang Fokus Perbaiki Kerusakan, Tapi Target Tahun Ini Dinaikan dari Rp.20 M Menjadi Rp.30 M

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, S.Sos., M.M., ketika menerima ketua ketua PWI Sumbar Widya Navies dan beberapa pengurus harian yang  berkunjung ke kantornya Selasa (12/5). (Foto/Abie). 

BENTENGSUMBAR.COM -  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang fokus  memperbaiki sejumlah titik  kerusakan instalasi dan saluran  air bersih yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.

Tindakan ini dimaksudkan  untuk mempercepat pemulihan distribusi air bersih kepada pelanggan di berbagai wilayah terdampak di kota Padang untuk menggenjot target pendapatan dari Rp. menjadi Rp. 30 milyar untuk tahun 2026 ini.

"Alhamdulillah,  PDAM kota Padang bisa berkontribusi maksimal untuk PAD kota" kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, S.Sos., M.M., ketika menerima ketua ketua PWI Sumbar Widya Navies dan beberapa pengurus harian yang  berkunjung ke kantornya Selasa (12/5)

Pengurus, yang turut bersama Widya adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan H.M. Khudri, Ketua Seksi Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Susi Suzana, serta Bendahara SIWO, Bo Ing.

Perbaikan itu kata Hendra selain untuk normalisasi distribusi air ke pelanggan,  sekaligus untuk mencapai target pendapatan,“Kita sedang melakukan perbaikan di beberapa titik sumber air dan peralatan pendukung untuk pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Semua upaya itu sudah kita maksimalkan sesuai dengan anggaran yang tersedia,” ujar Hendra.

Untuk perbaikan itu, selain mengandalkan anggaran internal, PDAM Kota Padang juga memperoleh dukungan dari anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, S.E., M.M. 

Dukungan tersebut berupa fasilitasi dana APBN senilai Rp308 miliar untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta percepatan pemulihan layanan air bersih pascabencana.

“Alhamdulillah, untuk PDAM Kota Padang kita memperoleh bantuan yang difasilitasi Bapak Zigo Rolanda berupa dana APBN senilai Rp308 miliar. Bantuan ini ditujukan untuk pembangunan SPAM dan mempercepat pemulihan layanan air bersih PDAM Kota Padang pascabanjir,” ungkapnya.

Hendra menjelaskan, bantuan tersebut mencakup penyediaan pipa HDPE, alat berat, hidran umum, serta pengerahan truk tangki air bagi pelanggan yang terdampak akibat terputusnya sumber air PDAM.

Selain itu, bantuan juga meliputi pembangunan IPA Taban 3 berkapasitas 200 liter per detik, reservoar berkapasitas 3.000 meter kubik, serta jaringan distribusi utama (JDU) DN 400 mm sepanjang 19 kilometer.

“Perbaikan sumber air yang terdampak banjir bandang sedang kita kerjakan. Bantuan mencakup pipa HDPE, alat berat, hidran umum, dan truk tangki air untuk pelanggan terdampak. Semua perbaikan tentu dilakukan sesuai anggaran yang tersedia serta dukungan dari berbagai pihak,” jelas Hendra.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, mengapresiasi langkah cepat PDAM Kota Padang dalam memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat. 

Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipulihkan setelah bencana.

“Kita mengapresiasi gerak cepat Pak Dirut. Dengan pengalaman puluhan tahun di PDAM, tentu beliau sangat memahami teknis penyelesaian persoalan ini,” ujar Widya Navies, yang juga Pemimpin Redaksi Harian Singgalang.

Widya menegaskan, PWI Sumbar mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan PDAM Kota Padang demi memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dengan percepatan perbaikan pascabencana ini, kita mendukung penuh Pak Dirut agar pemulihan layanan air bersih dapat diselesaikan secepatnya,” sebutnya. (MK). (Abie)

Cek Langsung Posko Pemadam Kebakaran Kampung Baru, Wali Kota Solok Pastikan Kesiapan Personel dan Peralatan

Cek Langsung Posko Pemadam Kebakaran Kampung Baru, Wali Kota Solok Pastikan Kesiapan Personel dan Peralatan

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Posko Pemadam Kebakaran di kawasan Kampung Baru, Kota Solok, Rabu (13/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Posko Pemadam Kebakaran di kawasan Kampung Baru, Kota Solok, Rabu (13/05/2026). 

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelayakan sarana prasarana, hingga ketersediaan peralatan penunjang dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran maupun situasi darurat lainnya.

Dalam peninjauannya, Wali Kota menelusuri setiap sudut posko, memeriksa kondisi armada kendaraan pemadam, kelengkapan alat pemadam api, perlengkapan keselamatan kerja, hingga memastikan seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan kapan saja. 

Langkah ini menjadi bukti nyata perhatian serius Pemerintah Kota Solok terhadap layanan keselamatan publik, terutama dalam menjawab tantangan penanganan darurat kebakaran yang sewaktu‑waktu dapat terjadi.

Tidak hanya memeriksa fasilitas, Wali Kota juga menyempatkan diri berdialog secara langsung dengan para petugas yang sedang bertugas. 

Dalam pertemuan akrab tersebut, beliau mendengarkan secara cermat berbagai kendala, keterbatasan, serta kebutuhan mendesak yang selama ini dialami petugas di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi dan dukungan yang tepat.

Wali Kota pun menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi, ketabahan, dan semangat tinggi yang ditunjukkan seluruh personel pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas mulia melindungi nyawa dan harta benda masyarakat. 

“Kalian adalah garda terdepan keselamatan warga. Pengabdian kalian sangat berharga, dan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan penunjang tugas agar kinerja semakin maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar kekompakan tim dan kedisiplinan tetap terjaga dengan baik. 

Ia juga menekankan pentingnya terus melatih ketangkasan dan kesiapan fisik serta mental, agar mampu merespons setiap panggilan bantuan dengan cepat, tepat, dan sigap, apa pun situasi dan kondisinya.

“Harapan kami, pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Solok makin meningkat mutunya. Masyarakat harus merasa tenang dan aman, percaya bahwa saat terjadi musibah, pertolongan akan datang dengan sigap dan profesional dari tangan‑tangan terampil kalian,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Solok menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perlindungan masyarakat, menuntaskan segala hambatan operasional, serta memastikan keberadaan posko pemadam kebakaran yang andal dan selalu siap siaga melayani seluruh warga Kota Solok kapan pun dibutuhkan.(80)

Rektor UMC Hadiri Sosialisasi Hibah 2026 LLDIKTI Wilayah IV dan Tandatangani Kontrak Hibah Secara Simbolik

Rektor UMC Hadiri Sosialisasi Hibah 2026 LLDIKTI Wilayah IV dan Tandatangani Kontrak Hibah Secara Simbolik

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas diumumkannya penerima hibah Tahun 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sekaligus memberikan penguatan teknis terkait mekanisme pencairan kontrak hibah melalui aplikasi Litabmas. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan budaya riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui partisipasi aktif pada kegiatan Sosialisasi Program Hibah Tahun 2026 serta Mekanisme Pencairan Kontrak melalui Aplikasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litabmas) yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026 bertempat di Bale Dayang Sumbi Gedung Serba Guna ITENAS, Bandung, dan dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi swasta serta ketua/perwakilan LPPM di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

Acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas diumumkannya penerima hibah Tahun 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sekaligus memberikan penguatan teknis terkait mekanisme pencairan kontrak hibah melalui aplikasi Litabmas.

Dalam kegiatan tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, S.T., M.T., hadir sebagai perwakilan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan memperoleh kehormatan untuk melakukan penandatanganan kontrak hibah secara simbolik bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi lainnya di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMC, Tania Avianda Gusman, S.Si., M.Sc., Ph.D., sebagai representasi institusi dalam penguatan tata kelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Rektor UMC menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih akuntabel, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Program hibah penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan instrumen strategis dalam mendorong inovasi, publikasi ilmiah, hilirisasi riset, serta solusi nyata terhadap berbagai persoalan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas riset dan pengabdian yang unggul serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Arif Nurudin, S.T., M.T.

Sementara itu, Ketua LPPM UMC, Tania Avianda Gusman, S.Si., M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa sosialisasi mekanisme pencairan hibah melalui aplikasi Litabmas sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian secara transparan dan sesuai regulasi.

Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dalam program hibah nasional tahun 2026, Universitas Muhammadiyah Cirebon optimis dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat menuju perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. (*)

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Bidik Program Bantuan Rehabilitasi 8000 RTLH Dari Kementerian Kesehatan RI

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Bidik Program Bantuan Rehabilitasi 8000 RTLH Dari Kementerian Kesehatan RI

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta membidik program bantuan rehabilitasi 8000 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Kesehatan RI guna mempercepat penurunan angka tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.

Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).

“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menilai penanganan TBC tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan intervensi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Karena itu, lanjut Zulmaeta, Pemko Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.

“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” ujarnya.

Karena, menurutnya, kategori Rumah yang Tidak Layak Huni, selain ketidak pemenuhan terhadap struktur bangunan dan kecukupan luas, juga tidak memenuhi terhadap aspek kesehatan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara serta faktor pencemar lainnya yang mempengaruhi kesehatan penghuninya.

Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus mengapresiasi kehadiran kepala daerah, termasuk Zulmaeta, dalam kuliah umum tersebut.

Ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.

Benyamin juga meminta kepala daerah rutin turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat serta memantau langsung kondisi kesehatan warga.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Harapan kita kepala daerah rutin melakukan kontrol ke lapangan untuk memantau kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut, hingga kini terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi.

Kondisi itu dinilai berbahaya karena penderita yang belum ditemukan masih berpotensi menularkan penyakit kepada masyarakat lain.

“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kita berikan, karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Menurut Benyamin, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Kita ingin kasus TBC ini segera tuntas dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menyebutkan kampus tersebut terus berkontribusi melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk memproduksi satu juta botol tinta Pemilu 2024 berbahan dasar gambir hasil penelitian dosen.

“Fakultas Kedokteran Unand telah lebih dulu berdiri sejak 1955 di Bukittinggi dengan tujuan melahirkan dokter di tanah Sumatera. Sampai hari ini sudah ribuan dokter lahir dan mengabdi di seluruh Indonesia hingga mancanegara,” katanya.

Ia menambahkan, TBC masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat pemberantasan penyakit tersebut.

“Misi kita membebaskan Sumbar dan Indonesia dari TBC. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganannya,” pungkasnya. (HM)

Ketua Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh Lantik Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Masa Bakti 2025–2030

Ketua Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh Lantik Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Masa Bakti 2025–2030

Bang Yahya On Rabu, Mei 13, 2026

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0314 Kota Payakumbuh sekaligus Sekretaris Daerah, Rida Ananda, resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Kota Payakumbuh. (Foto/Diskominfo) 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0314 Kota Payakumbuh sekaligus Sekretaris Daerah, Rida Ananda, resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Kota Payakumbuh masa bakti 2025–2030 di Aula Pertemuan KPU Payakumbuh, Selasa (12/5/2026). 

Prosesi bersejarah Lahirnya Saka Yogaswara di Kota Payakumbuh ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda dalam kolaborasi antara dunia kepramukaan dan lembaga penyelenggara pemilu.

"Yogaswara yang berarti Suara yang Mempersatukan bukan sekadar identitas, melainkan sebuah amanah, kita berharap saka ini aktif menyuarakan nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi ke tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu mempersatukan seluruh lapisan masyarakat," ujar Rida Ananda.

Satuan karya ini, kata Rida, berdiri di bawah naungan Kwartir Cabang (Kwarcab) 0314 Kota Payakumbuh bersama KPU Payakumbuh, dengan mandat utama membina pemilih muda agar tumbuh menjadi warga yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

"Secara khusus kita mengapresiasi langkah aktif KPU Payakumbuh yang tidak hanya berkutat pada teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan turut terjun langsung dalam pembinaan generasi penerus bangsa, tugas menjaga marwah pemilu sebagai pilar bangsa adalah pekerjaan berat, namun sekaligus tugas mulia." pungkas Rida.

Sementara itu, Ketua KPU Payakumbuh, Wizri Yasir, mengatakan pembentukan Saka Yogaswara merupakan bagian dari program nasional KPU yang menjadikan kepramukaan sebagai wadah strategis pembinaan generasi muda di bidang kepemiluan. 

"Satuan karya ini, bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra yang tidak terpisahkan dari Kwarcab Kota Payakumbuh, Saka Yogaswara dibentuk untuk meningkatkan kualitas pemilu, memperluas efektivitas sosialisasi, serta mendorong partisipasi pemilih pemula dan pemilih muda dengan fokus pada pendidikan pemilih," kata Wizri Yasir.

Dengan resmi dikukuhkannya Saka Yogaswara, kini ada sekumpulan anak muda berseragam cokelat yang siap melangkah, tidak hanya ke alam bebas, tetapi juga ke jantung demokrasi, membawa obor semangat kebangsaan ke setiap sudut Kota Payakumbuh.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, serta jajaran Polres Payakumbuh.(HM)