HEADLINE
Ketua DPRD Sumbar Muhidi Lepas Pawai Katam Al-Qur'an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Lepas Pawai Katam Al-Qur'an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melepas secara resmi Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda, Kelurahan Jati I, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (7/6/2026). (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melepas secara resmi Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda, Kelurahan Jati I, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (7/6/2026).

Pawai yang diikuti para santri peserta Katam Al-Qur’an tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute kegiatan. 

Para peserta tampil dengan busana muslim sambil membawa atribut bernuansa Islami, menambah semarak suasana perayaan khatam Al-Qur’an perdana tersebut.

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Al Huda, para guru mengaji, orang tua, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membina generasi muda melalui pendidikan Al-Qur’an.

"Katam Al-Qur’an bukan sekadar seremoni atau kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki karakter Qurani," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan agama di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman saat ini.

Menurutnya, pembinaan sejak usia dini melalui pendidikan Al-Qur’an menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik.

Muhidi juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita berharap anak-anak yang hari ini mengikuti Katam Al-Qur’an tidak berhenti belajar setelah khatam, tetapi terus mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an sebagai pedoman hidup," katanya.

Ketua DPRD Sumbar itu berharap kegiatan Katam Al-Qur’an dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat syiar Islam sekaligus membentuk generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia di Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi penerus bangsa.

Dengan terselenggaranya Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda, diharapkan semangat mencintai Al-Qur’an semakin tumbuh di kalangan anak-anak dan remaja, sehingga lahir generasi Qurani yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa.(*/By)

‎Medo Patria Ungkap Langkah Strategis KPU Sumbar Kawal Data Pemilih, Terima Saran Perbaikan dari Bawaslu‎‎    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

‎Medo Patria Ungkap Langkah Strategis KPU Sumbar Kawal Data Pemilih, Terima Saran Perbaikan dari Bawaslu ‎ ‎
Divisi Data dan Informasi KPU Sumbar, Medo Patria, mengatakan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Selasa (9/6/2026). (Foto: Romelt). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat bersama Bawaslu mulai mematangkan persiapan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Langkah ini diambil demi memastikan akurasi data dan melindungi hak pilih warga.

Divisi Data dan Informasi KPU Sumbar, Medo Patria, mengatakan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Selasa (9/6/2026).

"Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara KPU dan Bawaslu dalam proses pengawasan PDPB," ujar Medo Patria 

Menurutnya, sinergi yang solid antara penyelenggara dan pengawas pemilu sangat krusial.

Hal ini guna menjamin akurasi data pemilih, melindungi hak pilih warga negara, serta memastikan seluruh proses pemutakhiran berjalan transparan dan akuntabel sesuai regulasi.

"Sesuai dengan prosedur, tindak lanjut ini dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap komprehensif, akurat, dan mutakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi," tegasnya.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  secara resmi menyerahkan dokumen saran perbaikan terkait data pemilih kepada KPU Sumbar untuk segera ditindaklanjuti.(Romelt)

FGD Penanggulangan Dengue Bahas Operasionalisasi RAN 2026–2029 Menuju Zero Death 2030    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

FGD Penanggulangan Dengue Bahas Operasionalisasi RAN 2026–2029 Menuju Zero Death 2030
Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Dengue di Indonesia secara hybrid di Ruang Leimena Kementerian Kesehatan. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Dengue di Indonesia secara hybrid di Ruang Leimena Kementerian Kesehatan dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini membahas operasionalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue 2026–2029 sebagai langkah strategis menuju target zero death akibat dengue pada tahun 2030.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (9/6/2026), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian dengue.

Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil dalam beban kasus dengue, dengan kontribusi sebesar 17,2 persen terhadap total kematian dengue global. Pada 2024, kasus dengue mencapai lebih dari 257 ribu kasus, sementara hingga tahun 2026 telah tercatat 39.672 kasus dengan 105 kematian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun RAN Dengue 2026–2029 yang berfokus pada empat pilar utama.

Pertama, penguatan deteksi dini melalui penyediaan Rapid Diagnostic Test (RDT) di seluruh Puskesmas. 

Kedua, penguatan tata laksana kasus melalui standarisasi pelayanan di rumah sakit daerah. Ketiga, inovasi pencegahan melalui teknologi Wolbachia dan vaksinasi dengue. 

Keempat, penguatan surveilans terpadu melalui integrasi data Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam platform Satu Sehat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung upaya nasional pengendalian dengue melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Penanggulangan dengue merupakan bagian dari prioritas pembangunan kesehatan nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi. 

"Oleh karena itu, kami mendorong agar program pengendalian dengue menjadi prioritas Tahunan dalam RKPD dan APBD Tahun 2026-2029 sehingga dukungan pembiayaan dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal di daerah,” ujar Fauzan Hasan.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki instrumen yang memadai untuk mendukung penganggaran program kesehatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk berbagai nomenklatur subkegiatan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengendalian dengue.

“Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus sebagai upaya memperkuat kewaspadaan daerah terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Keberhasilan pengendalian dengue membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat,” imbuh Fauzan.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dalam pembaruan RAN Dengue 2026–2029, antara lain penguatan skrining dan deteksi dini melalui penyediaan RDT di seluruh puskesmas, integrasi data dengue antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, percepatan implementasi vaksinasi dengue secara bertahap bagi anak usia sekolah sesuai rekomendasi ITAGI, serta penguatan pengendalian vektor melalui perluasan program Wolbachia yang berbasis bukti dan sesuai kesiapan daerah. (Husnie)

Wali Kota Sawahlunto Pimpin FGD Bahas Kemarau, Kamtibmas, hingga Dampak Penghentian Operasional Tambang Batu Bara    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Wali Kota Sawahlunto Pimpin FGD Bahas Kemarau, Kamtibmas, hingga Dampak Penghentian Operasional Tambang Batu Bara
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkembang di Kota Sawahlunto, Senin (8/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta dampak sosial dan ekonomi pasca dirumahkannya pekerja perusahaan tambang batu bara yang saat ini menghentikan operasionalnya.

FGD dihadiri unsur Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai forum koordinasi untuk menyampaikan perkembangan situasi di masing-masing sektor sekaligus menyusun langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dalam pembahasan mengenai musim kemarau, Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi kebakaran serta gangguan ketersediaan air bersih. 

Selain itu, melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah melakukan pendampingan dan koordinasi dengan petani dalam menghadapi musim tanam guna menjaga produktivitas sektor pertanian.

Sementara itu, terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan laporan Polres Sawahlunto, jumlah laporan kepolisian pada April 2026 tercatat sebanyak 13 kasus, meningkat dibandingkan rata-rata laporan pada bulan-bulan sebelumnya yang berkisar antara empat hingga lima kasus.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto bersama Forkopimda memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengawasan lapangan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

FGD juga membahas dampak sosial dan ekonomi yang timbul setelah penghentian operasional salah satu perusahaan tambang batu bara di Sawahlunto yang mengakibatkan sejumlah pekerja dirumahkan. 

Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan kondisi tersebut sekaligus menyiapkan langkah-langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di daerah.

Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah antisipasi dan penanganan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi berdampak pada masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi risiko, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. (*) 

Pewarta: marjafri

Bunda PAUD Kota Pariaman Buka Pentas Seni dan Lepas Anak-Anak TK    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Bunda PAUD Kota Pariaman Buka Pentas Seni dan Lepas Anak-Anak TK
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad membuka pentas seni dan sekaligus melepas Anak Taman Kanak-Kanak (TK) se-Kota Pariaman. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
-Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad membuka pentas seni dan sekaligus melepas Anak Taman Kanak-Kanak (TK) se-Kota Pariaman. 

Acara yang berlangsung di dua lokasi, aula TK.Pembina dan aula SMKN 2 Pariamanini dipenuhi oleh unjuk bakat dari anak-anak TK yang siap melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, Selasa (9/6).

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad menyampaikan pesan mendalam kepada para orang tua dan tenaga pendidik. 

Ia menekankan pentingnya menciptakan transisi yang menyenangkan bagi anak-anak yang akan memasuki Sekolah Dasar (SD).

"Masa beralih dari TK ke SD adalah fase krusial bagi anak. Kita harus memastikan mereka menyambut jenjang SD dengan perasaan gembira, penuh percaya diri, dan tanpa rasa takut. Jangan bebani mereka dengan tuntutan yang berlebihan. Kami juga berkomitmen mengenai program transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Fokus utama pendidikan anak usia dini adalah pembentukan karakter, kemandirian, dan kematangan emosional, bukan sekadar tuntutan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara instan," ujarnya.

Yosneli juga mengingatkan melalui momentum pentas seni ini, anak-anak diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri. 

Berbagai penampilan mulai ini sukses memukau para hadirin dan orang tua yang hadir.

“Selamat kepada anak – anak, bagi para Guru terima kasih atas dedikasi dan kasih sayang dalam meletakkan fondasi karakter anak. Kepada orang tua, kami meminta agar terus mendampingi tumbuh kembang anak dengan pola asuh yang positif dan penuh kasih sayang di rumah,“ ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Pariaman, Hertati Taher menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, kepala sekolah, dan para guru yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. 

Pentas seni ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi merupakan panggung pembuktian kreativitas dan rasa percaya diri anak-anak kita sejak dini.(wi/fad/at)

Wako Fadly Amran Berikan Apresiasi Kota Padang Sukses Duduki Peringkat Pertama Indeks RB di Sumbar    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Wako Fadly Amran Berikan Apresiasi Kota Padang Sukses Duduki Peringkat Pertama Indeks RB di Sumbar
Kota Padang sukses menduduki peringkat pertama dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yakni sebesar 87,31. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk tahun 2025, Kota Padang sukses menduduki peringkat pertama dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yakni sebesar 87,31.

Capaian ini tertuang resmi dalam Surat Kemenpan RB Nomor B/194/RB 06/2026 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Angka ini juga menunjukkan tren pertumbuhan positif yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. 

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Keberhasilan ini merupakan buah dari komitmen bersama dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan efisien.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif, dan melayani," katanya, Selasa, 9 Juni 2026, di Padang. 

Keberhasilan Kota Padang dalam memimpin rapor RB di Sumatera Barat didorong oleh capaian lima indikator penilaian utama yang berhasil melampaui target nasional secara signifikan.

Indeks kualitas kebijakan yang diraih Kota Padang yakni sebesar 91,00. Sedangkan target nasional sebesar 65,00. 

Kemudian indeks reformasi hukum yakni 100. Sedangkan target nasional hanya 70,00.  Selanjutnya indeks sistem merit sebesar 270, sementara target nasional hanya 250.

Selanjutnya digitalisasi arsip senilai 93,00, sedangkan target nasional sebesar 60,00. Serta standar pelayanan publik senilai 93,67 sedangkan target nasional sebesar 78,00.

"Kita berharap seluruh ASN terus bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan pelayanan yang prima dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Padang," ujarnya. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks RB Kota Padang terus menunjukkan tren menanjak yang konsisten. Di tahun 2021 sebesar 70,86. Kemudian tahun 2022 sebesar 75,10. Tahun 2023 sebesar 73,60. Selanjutnya tahun 2024 sebesar 85,92.

Wali Kota mengingatkan agar capaian ini tidak membuat seluruh jajaran berpuas diri. Momentum ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh ASN untuk terus berinovasi. (Prokompin).

Menko Polkam Djamari Chaniago Sambut Positif Pemindahan Lapangan Tembak TNI dekat Kampus UNP    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Menko Polkam Djamari Chaniago Sambut Positif Pemindahan Lapangan Tembak TNI dekat Kampus UNP
Mantan Rektor UNP Prof. Ganefri, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Rektor UNP Prof. Krismadinata, dan alumnus UNP Khairul Jasmi, seusai pertemuan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/6). (Foto: Eml). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyambut positif usulan pemindahan markas dan lapangan tembak TNI yang berada dekat kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Air Tawar, Padang.

Sikap itu disampaikan Djamari saat menerima Rektor UNP Prof. Krismadinata dan mantan Rektor Prof. Ganefri, didampingi alumnus UNP Khairul Jasmi, di kantornya di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

“Saya menyambut positif ide pemindahan itu,” katanya. Ia menyebut sudah menerima laporan insiden tersebut dari Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, juga dari UNP, tak lama setelah kejadian.

Dalam pertemuan itu, rombongan UNP melaporkan peristiwa peluru nyasar yang melukai dua orang di lingkungan kampus. Keduanya kini dalam perawatan.

Menurut Rektor, banyak pihak was-was insiden serupa akan terjadi lagi. Guna memastikan hal itu tak terulang, ia meminta dukungan Djamari agar pemindahan segera terealisasi.

“Insya Allah,” jawab Menko Polkam.

Insiden terjadi di depan Gedung Rektorat UNP, Selasa (2/6) sore. Dua orang luka-luka, salah satunya mahasiswi UNP Nova Wirantika. 

Peluru berasal dari lapangan tembak di Lapai. Ini, fasilitas Kompi Senapan A Yonif 133/Yudha Sakti yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus induk UNP Air Tawar.

Kasus peluru nyasar itu sudah terjadi tujuh kali. Namun, yang terekam di jejak digital hanya empat. Tiga lainnya terjadi sebelum media akrab dengan internet.

UNP pun sebelumnya telah menyurati Menko Polkam agar lokasi latihan tembak ditinjau ulang.

Pada Juli mendatang, UNP akan mengundang Djamari Chaniago berbicara di hadapan para dosen. 

Pertemuan itu dinilai bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. (Eml)

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur dan Sinkronisasi Pembangunan 2027    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur dan Sinkronisasi Pembangunan 2027
Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin langsung Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Padang, Selasa (9/6/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus memperkuat sinergi pembangunan dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Arry Yuswandi saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin langsung Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Padang, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi yang dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Dalam pertemuan itu, Arry menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan akselerasi pembangunan tahun 2027 antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, agar nantinya pembangunan itu berjalan lebih efektif dan saling mendukung, sebelumnya perlu dilakukan harmonisasi program.

“Keberadaan Pemerintah Provinsi adalah untuk memfasilitasi dan mengayomi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berbagai usulan yang menjadi kebutuhan daerah akan kita tampung dan sesuaikan dengan rencana pembangunan provinsi, prioritas program, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Arry.

Pada kesempatan tersebut, Arry juga memaparkan kondisi Sumbar pascabencana hidrometeorologi  pada akhir tahun 2025. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga memberi tekanan besar terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diajukan kepada pemerintah pusat, total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp33,55 triliun, sementara kebutuhan anggaran pemulihan mendesak tercatat sebesar Rp21,44 triliun.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan komitmen pendanaan sekitar Rp18 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap pada periode 2026–2028. 

Selain itu, dukungan juga diberikan melalui penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, dimana Kabupaten Solok Selatan memperoleh tambahan dukungan anggaran sebesar Rp80,9 miliar.

Arry menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai sekitar Rp7,4 miliar melalui sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Pangan, serta Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Salah satu program prioritas yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2026 ini adalah pembangunan ruas Jalan Abai–Sangir–Sungai Dareh dengan alokasi anggaran tahap awal sebesar Rp4,3 miliar. 

Menurut Arry, pembangunan ruas tersebut menjadi langkah awal untuk membuka akses yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pembangunan ruas jalan ini kita mulai sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk membuka akses yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ke depan, ruas ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan guna meningkatkan konektivitas Solok Selatan dengan daerah sekitarnya,” katanya.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Sumbar juga mengalokasikan sekitar Rp2,9 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur irigasi, meliputi rehabilitasi Irigasi Bandar Bangko, rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Bangko, serta rehabilitasi jaringan irigasi Sawah Padang guna mendukung produktivitas sektor pertanian masyarakat.

"Kemudian juga ada sejumlah program lainnya. Secara akumulasi total anggaran keseluruhannya mencapai 7,4 miliar,"ungkap Arry

Terkait arah pembangunan tahun 2027, Arry menyampaikan Pemprov Sumbar telah menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial dan Ketahanan Pangan” yang akan diwujudkan melalui berbagai fokus pembangunan, di antaranya peningkatan produktivitas pertanian, transformasi ekonomi desa berbasis koperasi dan BUMNag, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Solok Selatan, Khairunas menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pembangunan daerahnya. 

Ia berharap pembangunan ruas Jalan Abai–Sangir–Sungai Dareh dapat terus menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap pembangunan Jalan Abai–Sungai Dareh dapat terus dilanjutkan. Jika belum memungkinkan diselesaikan pada tahun 2026, kami berharap dapat kembali menjadi prioritas pada tahun 2027. Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah,” ujar Khairunas.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Sumbar dapat terus memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis di Solok Selatan.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (Adpsb/rmz/bud)

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust kepada Pasis Sesko TNI    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust kepada Pasis Sesko TNI
Pemprov Sumbar memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf menyampaikan materi bertema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.” Menurutnya, tema tersebut sangat relevan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Dalam paparannya, Era menjelaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.

Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius dan terintegrasi.

“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujarnya.

Ia menuturkan, secara geografis Sumbar berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang berpotensi memicu gempa besar. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dengan curah hujan tinggi juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap longsor dan banjir bandang.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 208 kejadian bencana di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, jenis bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. 

Di antara berbagai ancaman tersebut, potensi gempa megathrust menjadi salah satu yang paling serius karena dapat memicu tsunami dan berdampak luas terhadap wilayah pesisir, termasuk Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi.

“Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat,” kata Era.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.

Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Era Sukma menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri. 

Menurutnya, pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat bencana dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana harus dipastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana di masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan daerah, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

Sementara itu Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat. 

Pendidikan dilaksanakan dengan sistem blended learning, sementara kegiatan KKDN berlangsung selama 8–12 Juni 2026 di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menurut Arif, ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. 

Karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional. 

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kajian dan executive summary yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. (adpsb/rmz/bud)

Dony Oskaria dan Dasco Bahas Buyback Saham BUMN di Tengah Tekanan Pasar Global‎‎‎    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Dony Oskaria dan Dasco Bahas Buyback Saham BUMN di Tengah Tekanan Pasar Global ‎ ‎ ‎
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa fundamental saham BUMN sebenarnya bagus, namun terdampak situasi global. (Foto: Ist). 
BENTENGSUMBAR.COM -Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria ikut dalam rapat koordinasi dengan DPR dan sejumlah direktur utama BUMN/Himbara untuk membahas pelemahan pasar modal. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara III Senayan itu, muncul wacana buyback saham BUMN secara kolektif.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa fundamental saham BUMN sebenarnya bagus, namun terdampak situasi global.

"Dalam kesempatan ini, berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus. Tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama," ujar Dasco Selasa 9 Juni 2026.

Dasco menambahkan bahwa DPR bersama pemangku kepentingan ingin membahas langkah-langkah menjaga nilai dan kepercayaan pasar. Salah satu opsinya adalah buyback.

"Kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kita kemudian pada kesempatan yang tepat menurut saya. Kita kembali buy back atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya di pasar," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dony Oskaria menekankan perlunya langkah kolektif melawan tekanan asing. Dia bahkan mengusulkan untuk melibatkan pengusaha besar tanah air.

"Selanjutnya ajak diskusi dengan konglo2 Indonesia ajak untuk buyback saham2nya dan kita lawan asing2 yang mau sell indonesia," ujar Dony Oskaria di ruang rapat yang sama.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah CEO BUMN dan lembaga, seperti Putrama Wahju Setyawan (BNI), Riduan (Bank Mandiri), Hery Gunardi (BRI), Oki Ramadhana (INA), Rony Hanityo Aprianto (Taspen), dan Eko Purnomo (BPJS Ketenagakerjaan).

Hingga berita ini ditayangkan, IHSG tercatat mulai menguat. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah koordinasi ini. "Terima kasih banyak, Pak Dasco, atas upaya dan kontribusinya dalam membantu menjaga kepercayaan pasar sehingga IHSG kembali menguat," tulis salah satu warganet dalam unggahan Instagram @sufmi_dasco. (Ucok)

Lapangan Tembak Lapai Dihentikan Operasionalnya, Kodam XX/TIB Cari Lokasi Baru    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Lapangan Tembak Lapai Dihentikan Operasionalnya, Kodam XX/TIB Cari Lokasi Baru
Pihak ‎Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol atau Kodam XX/TIB menginstruksikan agar Lapangan Tembak Lapai dihentikan operasionalnya hingga dalam waktu tertentu. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Pihak ‎Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol atau Kodam XX/TIB menginstruksikan agar Lapangan Tembak Lapai dihentikan operasionalnya hingga dalam waktu tertentu. Langkah itu menyusul hasil evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas latihan militer di tengah kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar. 

Pangdam Mayjen TNI Arief Gajah Mada melalui Kapendam XX/TIB Kolonel Kav Taufiq mengemukakan langkah penutupan Lapangan Tembak tersebut sebagai pertimbangan dan jaminan keamanan masyarakat sekitar, khususnya menyusul insiden di kampus UNP.

"Tim investigasi bekerja dan bersama-sama mencari data, fakta, dan keterangan langsung di lapangan. Kemudian melakukan pendalaman di tempat latihan dengan melibatkan tim ahli senjata," ujar Kolonel Kav Taufiq dalam konferensi pers yang digelar di Markas Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol (Makodam XX/TIB) pada Senin, (8/6/2026).

Area latihan tersebut dipastikan tidak akan digunakan lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan, sementara pihak Kodam XX/TIB mulai mencari lokasi baru yang lebih aman dan representatif. 

Ia menyatakan bahwa seluruh rangkaian investigasi dan pendalaman di lapangan kini telah dinyatakan selesai. Pihaknya, mengumumkan untuk menutup operasional Lapangan Tembak hingga batas waktu yang belum ditentukan nantinya.

Sampai sejauh ini menurutnya, penyelidikan mendalam yang melibatkan tim ahli senjata, koordinasi erat dengan pihak kepolisian, serta pengumpulan keterangan dari Batalyon 133 berjalan secara transparan dan terukur.

Berdasarkan hasil uji lapangan dan uji forensik, proyektil yang ditemukan dipastikan berukuran 9 mm. Melalui pembuktian ilmiah yang diperkuat oleh keselarasan uji teori dan uji lapangan, proyektil tersebut diduga kuat berasal dari kegiatan latihan yang tengah dilaksanakan oleh Batalyon 897 Singgalang.

Ia menegaskan, transparansi ini adalah bentuk komitmen TNI kepada publik. Jika nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian dalam prosedur latihan, institusi tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas. "Jika ada kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum dan disiplin yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI," ujar Kolonel Kav Taufiq. 

Terpisah dari informasi mengenai kondisi kedua korban, masing-masing Nova Wirantika dan Guruh Guwino, dilaporkan dikabarkan makin membaik. Keduanya telah mampu berdiri dan mulai aktif menggerakkan tangan mereka secara normal.

Sedianya, jika tidak ada kendala medis maka kedua korban segera diperbolehkan pulang guna menjalani rawat jalan lebih lanjut. Sejauh ini pihak Kodam XX/TIB juga menegaskan komitmen hingga masa pemulihan total.

‎Respon Pihak UNP

Atas komitmen pihak Kodam XX/TIB ini mendapat apresiasi mendalam dari pihak akademisi. Sekretaris Universitas Negeri Padang atau UNP, Prof Dr Erianjoni, S.Sos, MSi mengapresiasi. Utamanya, dalam hal penanganan oleh institusi TNI yakni perawatan medis korban maupun kebijakan strategis lainnya. 

‎"Kami memberikan apresiasi atas tindakan cepat dari jajaran Kodam (XX/TIB) terutama dalam menghentikan aktivitas latihan di Lapai dan adanya wacana pemindahan lapangan tembak ke lokasi baru," kata Prof. Dr. Erianjoni.

Pihak UNP juga berterimakasih atas layanan kesehatan dan tindakan medis prima selama ini buat kedua korban semenjak hari pertama insiden.

"Semoga wacana pemindahan lapangan tembak ini bisa segera terealisasi dengan cepat. Semoga, tidak ada lagi kejadian serupa yang mengancam keselamatan, khususnya di lingkungan kampus UNP," harap Erianjoni.(eml)

Dukung Transformasi Digital, Pemko Payakumbuh Perkuat Penerapan SRIKANDI    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Dukung Transformasi Digital, Pemko Payakumbuh Perkuat Penerapan SRIKANDI
Sekretaris Daerah Rida Ananda saat membuka Rapat Penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Jozrizal Zein, Balai Kota Payakumbuh, Senin (8/6/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk mendukung transformasi pemerintahan digital sekaligus mempercepat pelayanan publik melalui pengelolaan administrasi dan arsip yang lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda saat membuka Rapat Penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Jozrizal Zein, Balai Kota Payakumbuh, Senin (8/6/2026).

Rida mengatakan optimalisasi penggunaan SRIKANDI menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital birokrasi sekaligus memastikan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan sesuai ketentuan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

“SRIKANDI bukan sekadar aplikasi persuratan elektronik, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Menurut dia, penerapan aplikasi tersebut memungkinkan proses administrasi pemerintahan berjalan lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan penelusuran dokumen sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita ingin seluruh proses administrasi pemerintahan semakin cepat, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki komitmen yang sama dalam mengoptimalkan pemanfaatan SRIKANDI sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Erwan mengatakan pemanfaatan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Dashboard Monitoring SRIKANDI per 4 Juni 2026, sebanyak 21.693 naskah telah dikelola melalui sistem, terdiri atas 8.741 naskah masuk, 8.589 naskah keluar, 4.275 disposisi, dan 88 berkas arsip.

Selain itu, tercatat 75 arsip berstatus retensi permanen, 12 arsip retensi musnah, serta 2.680 naskah yang telah ditindaklanjuti.

Menurut Erwan, SRIKANDI merupakan aplikasi umum berbasis elektronik yang mengintegrasikan pengelolaan naskah dinas, arsip dinamis, persuratan, hingga disposisi dalam satu sistem digital.

Aplikasi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Melalui rapat ini kami ingin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SRIKANDI sehingga pengelolaan arsip dan administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Ia menjelaskan berbagai langkah telah dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan aplikasi tersebut, mulai dari penerbitan surat edaran, sosialisasi pada kegiatan pengawasan kearsipan internal, pembukaan Klinik Kearsipan sejak April 2026, pembuatan akun admin dan pengguna, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah melaksanakan coaching clinic bagi sejumlah perangkat daerah. Hingga saat ini, sebanyak 18 OPD telah mengikuti pendampingan penggunaan aplikasi tersebut.

“Kami berharap seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan SRIKANDI dalam aktivitas administrasi sehari-hari sehingga pengelolaan arsip, tata naskah dinas, dan pelayanan administrasi dapat berlangsung lebih cepat, terukur, serta terdokumentasi dengan baik,” ujar Erwan.

Rapat tersebut diikuti kepala OPD serta kepala subbagian umum dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (HM)