HEADLINE
Noel Stres Dituntut Lima Tahun    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Noel Stres Dituntut Lima Tahun
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. (Foto Immanuel Ebenezer: Int) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Usai dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, langsung membuat analisa sendiri.

"Mungkin (Noel) stres. Ia membuat matematika hukum sendiri. Ia korupsi Rp3 miliar, tapi dikasih hukuman 5 tahun penjara," kata Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, dikutip Minggu 24 Mei 2026. 

"Begitulah rumus matematika hukum koruptor ala Noel. Ia malah kasihan dengan Pak Hery Sutanto, katanya. Korupsinya hanya Rp4 miliar, tapi hukumannya malah 7 tahun penjara. 

Menurut Erizal, publik justru merasa iba dengan Noel yang melontarkan logika hukumnya dibuat suka-suka sendiri saja.

"Sudah begitu, hukum pula yang dibilang gila, karena menghukum dirinya," kata Erizal.

"Malah Noel jelas bilang ia menyesal korupsi sedikit, karena hukumnya berat. Harusnya korupsi banyak saja, karena hukumnya, dianggapnya lebih ringan," sambungnya.

Erizal menegaskan bahwa Matematika hukum koruptor ala Noel jelas keliru. Harusnya bukan soal jumlah saja, tapi juga soal posisi. Semakin tinggi posisi seseorang, harusnya hukumannya semakin berat kalau ia masih korupsi.

"Seharusnya selevel menteri atau wakil menteri itu, kalau masih korupsi juga, seharusnya kalau tidak hukuman mati, minimal seumur hidup, berapapun jumlah korupsinya. Bukan malah satu miliar satu tahun. Itulah matematika hukum yang seharusnya," pungkas Erizal. (*) 

Sumber: RMOL

Tiga Bulan Perang Iran: Trump Masuk Jebakan, AS di Ujung Tanduk    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Tiga Bulan Perang Iran: Trump Masuk Jebakan, AS di Ujung Tanduk
Tiga bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan perang terhadap Iran bersama Israel, pertanyaan besar mulai muncul di Washington dan kalangan analis global. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Tiga bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan perang terhadap Iran bersama Israel, pertanyaan besar mulai muncul di Washington dan kalangan analis global. Apakah Trump sebenarnya sedang kalah dalam perang yang ia klaim hampir dimenangkan?

Meski AS disebut berhasil menghancurkan banyak target militer Iran dan melemahkan kemampuan tempur Teheran, realitas di lapangan menunjukkan Iran masih memegang kendali atas Selat Hormuz, tetap mempertahankan pemerintahan teokratisnya, dan belum menyerah dalam isu program nuklir.

Situasi itu memunculkan keraguan apakah Trump mampu mengubah kemenangan militer taktis menjadi kemenangan geopolitik yang nyata dan meyakinkan.

Reuters melaporkan sejumlah analis menilai klaim kemenangan total yang berulang kali disampaikan Trump mulai terdengar hampa di tengah situasi diplomatik yang tidak jelas, ancaman serangan lanjutan yang terus berubah-ubah, dan risiko balasan Iran yang sewaktu-waktu dapat mengguncang kawasan Timur Tengah.

Trump kini menghadapi kemungkinan bahwa AS dan sekutu Arab Teluk justru keluar dari konflik dalam posisi lebih buruk, sementara Iran, meski terpukul secara ekonomi dan militer, justru memperoleh pengaruh lebih besar karena berhasil menunjukkan kemampuannya mengancam hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia melalui Selat Hormuz.

Krisis sendiri masih jauh dari selesai. Sebagian pengamat masih melihat peluang Trump menemukan jalan keluar yang menyelamatkan muka jika negosiasi bergerak sesuai kepentingannya. Namun sebagian lainnya memperkirakan prospek pascaperang justru suram bagi Trump.

"Kita sudah masuk bulan ketiga, dan perang yang awalnya dirancang menjadi operasi cepat untuk Trump kini terlihat berubah menjadi kegagalan strategis jangka panjang," ujar Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah untuk pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat.

Bagi Trump, situasi itu sangat sensitif mengingat citranya yang selama ini sangat anti terhadap kesan sebagai pihak yang kalah. Dalam konflik Iran, Trump kini menjadi panglima militer terkuat dunia yang berhadapan dengan negara kelas menengah, tetapi lawannya justru tampak yakin memiliki posisi tawar lebih besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuat Trump semakin sulit menerima kompromi apa pun yang terlihat seperti kemunduran dari posisi maksimalisnya atau menyerupai kesepakatan nuklir era Barack Obama tahun 2015 yang sebelumnya ia batalkan pada masa jabatan pertamanya.

Juru bicara Gedung Putih Olivia Wales membela kebijakan Trump dengan mengatakan AS telah memenuhi bahkan melampaui target militernya dalam operasi yang disebut "Operation Epic Fury".

"Presiden Trump memegang kendali penuh dan dengan bijak tetap membuka semua opsi yang ada," kata Wales.

Tekanan Politik dan Frustrasi Trump

Situasi perang Iran kini menjadi ujian besar bagi janji politik Trump sendiri. Saat kampanye untuk masa jabatan kedua, Trump berkali-kali berjanji tidak akan menyeret AS ke intervensi militer yang tidak perlu.

Namun kini, ia justru masuk ke konflik yang berpotensi meninggalkan kerusakan jangka panjang terhadap reputasi kebijakan luar negerinya.

Ketegangan berkepanjangan juga terjadi di tengah tekanan domestik akibat tingginya harga bensin di AS dan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya menjelang pemilu sela Kongres November mendatang. Partai Republik sendiri disebut sedang kesulitan mempertahankan dominasi di Kongres.

Karena itu, lebih dari enam minggu setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah analis menilai Trump menghadapi dua pilihan sulit: menerima kesepakatan yang mungkin cacat demi keluar dari konflik, atau meningkatkan eskalasi militer dengan risiko perang yang lebih panjang.

Jika diplomasi gagal, salah satu opsi yang mungkin ditempuh Trump adalah melancarkan serangan terbatas namun keras, lalu mengklaimnya sebagai kemenangan final sebelum mencoba mengakhiri konflik.

Sebagian analis juga menyebut Trump mungkin akan mencoba mengalihkan perhatian ke Kuba, sebagaimana pernah ia singgung sebelumnya, untuk mengubah fokus publik dan mencari kemenangan yang dianggap lebih mudah.

Namun langkah itu dinilai berisiko salah perhitungan, seperti ketika sebagian staf Trump secara pribadi mengakui bahwa ia sempat mengira operasi terhadap Iran akan semudah operasi 3 Januari yang berhasil menangkap presiden Venezuela dan mengganti pemerintahannya.

Meski demikian, Trump masih memiliki pembela.

Alexander Gray, mantan penasihat senior Trump pada periode pertama dan kini CEO konsultan American Global Strategies, menolak anggapan bahwa kampanye Iran Trump berada di ambang kegagalan.

Ia menyebut pukulan besar terhadap kemampuan militer Iran sudah merupakan "kesuksesan strategis". Menurutnya, perang juga membuat negara-negara Teluk makin dekat ke AS dan menjauh dari China, sementara masa depan program nuklir Iran masih belum sepenuhnya dipastikan.

Namun tanda-tanda frustrasi Trump juga mulai terlihat. Ia menyerang para pengkritiknya dan menuduh media melakukan "pengkhianatan".

Konflik Iran sendiri kini berlangsung dua kali lebih lama dibanding target maksimal enam minggu yang sebelumnya dipatok Trump saat memulai perang bersama Israel pada 28 Februari lalu.

Meski basis politik MAGA masih mendukung perang tersebut, retakan mulai terlihat dari dukungan Partai Republik di Kongres yang sebelumnya hampir bulat.

Di awal perang, gelombang serangan udara AS dan Israel berhasil merusak stok rudal balistik Iran, menghancurkan sebagian besar armada lautnya, serta menewaskan banyak petinggi militer Iran.

Namun Teheran merespons dengan menutup Selat Hormuz sehingga harga energi global melonjak tajam. Iran juga menyerang Israel dan negara-negara Teluk. Trump kemudian membalas dengan memblokade pelabuhan Iran, tetapi langkah itu juga belum mampu memaksa Teheran tunduk.

Pemerintah Iran sendiri membalas klaim kemenangan Trump dengan propaganda bahwa kampanye AS merupakan "crushing defeat", meski banyak pihak menilai Iran juga membesar-besarkan kemampuan militernya sendiri.

Target Trump Dinilai Belum Tercapai

Trump sebelumnya mengatakan tujuan perang adalah menutup jalan Iran menuju senjata nuklir, menghentikan ancaman Iran terhadap kawasan dan kepentingan AS, serta mempermudah rakyat Iran menggulingkan pemerintah mereka sendiri.

Namun hingga kini, banyak analis menilai tujuan-tujuan tersebut belum tercapai dan kemungkinan besar sulit diwujudkan.

Jonathan Panikoff, mantan pejabat intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, mengatakan meski Iran mengalami pukulan besar, para pemimpinnya menganggap keberhasilan bertahan dari serangan AS sudah merupakan kemenangan tersendiri.

"Mereka menemukan bahwa mereka bisa menggunakan leverage itu dan dengan konsekuensi yang relatif kecil bagi mereka sendiri," kata Panikoff yang kini bekerja di lembaga think tank Atlantic Council.

Ia menambahkan Iran tampak yakin mampu menahan tekanan ekonomi lebih lama dibanding Trump dan bertahan lebih lama secara politik.

Tujuan utama Trump terkait denuklirisasi Iran juga masih jauh dari selesai. Iran tetap tidak menunjukkan keinginan besar membatasi program nuklirnya.

Stok uranium yang diperkaya mendekati level senjata nuklir diyakini masih terkubur pascaserangan udara AS dan Israel pada Juni lalu dan masih dapat diproses lebih lanjut menjadi material bom.

Iran bersikeras memiliki hak memperkaya uranium untuk tujuan damai.

Situasi makin rumit setelah Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan arahan bahwa uranium Iran tidak boleh dikirim ke luar negeri, menurut dua pejabat senior Iran kepada Reuters.

Sebagian analis bahkan memperingatkan perang justru bisa membuat Iran semakin terdorong mengembangkan senjata nuklir seperti Korea Utara demi melindungi diri.

Target Trump lainnya, yakni menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok milisi proksi bersenjata, juga belum tercapai.

Trump kini juga menghadapi pemimpin-pemimpin baru Iran yang dinilai lebih garis keras dibanding para pendahulu mereka yang tewas dalam perang.

Pasca konflik, Iran juga diperkirakan masih memiliki cukup rudal dan drone untuk tetap menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya.

Hubungan Trump dengan sekutu tradisional Eropa juga semakin memburuk karena sebagian besar negara Eropa menolak membantu perang yang menurut mereka diluncurkan tanpa konsultasi.

Sementara itu, China dan Rusia disebut mulai mempelajari kelemahan militer AS menghadapi taktik asimetris Iran, termasuk menurunnya stok persenjataan Amerika akibat perang tersebut.

Peneliti senior Brookings Institution Robert Kagan bahkan menilai dampak perang Iran terhadap posisi global AS bisa lebih buruk dibanding penarikan memalukan AS dari Vietnam dan Afghanistan.

"Tidak akan ada kembali ke status quo sebelumnya, tidak akan ada kemenangan Amerika yang mutlak yang akan membatalkan atau mengatasi kerusakan yang telah terjadi," tulis Kagan dalam komentarnya berjudul "Checkmate in Iran" di situs Atlantic Magazine. (*) 

Nasib Wanita Bertemu Teman Kencan Berujung Apes! Mobil hingga Ponsel Raib    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Nasib Wanita Bertemu Teman Kencan Berujung Apes! Mobil hingga Ponsel Raib
Seorang wanita berinisial LA (29) menjadi korban perampasan mobil hingga ponsel, usai bertemu teman kencannya berinisial MK (33) di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa, 19 Mei 2026.  (Foto Ilustrasi: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Seorang wanita berinisial LA (29) menjadi korban perampasan mobil hingga ponsel, usai bertemu teman kencannya berinisial MK (33) di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa, 19 Mei 2026. 

Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengatakan, peristiwa ini terjadi bermula saat korban menggunakan mobilnya untuk menemui pelaku pada Senin, 18 Mei 2026 lantaran sudah janjian.

“Setelah ketemu, pelaku mengendarai mobil dan pergi ke Apartemen three park dan keduanya sempat berhubungan badan sebanyak satu kali. Keesokannya, tersangka belum memberikan uang ke korban, karena sesuai dengan perjanjian tersangka akan memberi uang Rp2 juta setelah berhubungan empat kali,” ungkap Dhady, kepada wartawan, dikutip Minggu, 24 Mei 2026.

Selanjutnya, pada Selasa, 19 Mei 2026 tersangka bersama dengan korban pergi ke daerah Griya Parahita Cisauk untuk menjemput SS dan yang bersangkutan duduk di kursi belakang. 

“Saat melintas di Jalan Maloko, Cisauk Kab Tangerang, tersangka MK langsung mengambil ponsel milik korban dan diserahkan ke pelaku SS (DPO), pelaku juga mengeluarkan celurit untuk mengancam korban,” ujar Dhady. 

Selanjutnya korban di ajak muter-muter dan diturunkan di Jalan Pabuaran, Cisauk, Kabupaten Tangerang. 

Usai mengambil mobil dan ponsel milik korban, keduanya melarikan diri. 

“Pada hari Kamis, 21 Mei 2025 sekira pukul 05.000 WIB, tersangka MK berhasil diamankan di Hotel Redroc Regenton Pagedangan Tangerang dan di bawa ke Polsek Cisauk untuk dilakukan pemeriksaan,” jelas Dhady.

Diketahui bahwa pelaku telah menjual mobil seharga Rp25 juta oleh tersangka Kapui alias pupu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedangkan ponsel di buang di daerah Cicayur, Cisauk, Tangerang oleh tersangka Cenet.

“Tersangka MK dapat bagian Rp18 juta, tersangka cenet dapat bagian Rp3 juta dan tersangka kapui alias pupu dapat Rp3 juta. Saat ini tersangka cenet dan pupu masih dalam pencarian,” jelas Dhady. (*) 

Sumber: Viva.co.id

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan
Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan terlihat sangat akrab dalam suatu pertemuan. (Foto: Instagram).

BENTENGSUMBAR.COM
- Candaan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kemungkinan reshuffle terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, menuai spekulasi politik.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa urgensi reshuffle Menko Pangan Zulhas tidak semata-mata dipicu insiden salah penyebutan nama desa dalam kunjungan Kepala Negara.

Menurut Karyono, desakan evaluasi terhadap posisi Menko Pangan sedianya lebih didasarkan pada kinerja kebijakan pangan nasional yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan sejak dipimpin Zulkifli Hasan.

“Mereshuffle posisi Menko Pangan bukan sekadar urusan salah sebut nama desa. Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional yang minim prestasi,” kata Karyono kepada RMOL, Sabtu, 23 Mei 2026.

Karyono menilai Kementerian Koordinator Bidang Pangan belum mampu membangun tata kelola pangan nasional yang efektif. 

Akibatnya, produktivitas berbagai komoditas pangan Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Ia pun menyoroti masih tingginya ketergantungan impor terhadap sejumlah komoditas strategis seperti gula, beras, dan kedelai.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Alih alih mewujudkan kemandirian pangan, ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan seperti gula, beras, kedelai dan lainnya masih terus terjadi hingga saat ini," tuturnya.

"Hal ini menegaskan ketidakmampuan Kementerian Koordinator pangan dalam merumuskan solusi konkret untuk mendongkrak produktivitas pangan," ujarnya lagi.

Selain itu, Karyono juga mengkritik implementasi berbagai program strategis di sektor pangan yang dinilai berjalan lamban. 

Menurutnya, publik belum melihat adanya terobosan besar yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan pangan secara menyeluruh.

Karena itu, Karyono menilai evaluasi terhadap kinerja Zulhas menjadi penting untuk memastikan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan capaian yang terukur bagi masyarakat.

“Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan yang dinilai minim prestasi,” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Setelah Dilaporkan Menkeu ke Presiden, 10 Perusahaan Nakal Diselidiki Kejagung    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Setelah Dilaporkan Menkeu ke Presiden, 10 Perusahaan Nakal Diselidiki Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menyelidiki 10 perusahaan ekspor nakal yang sudah dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Instagram). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menyelidiki 10 perusahaan ekspor nakal yang sudah dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), Purbaya memastikan sudah berkoordinasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait 10 perusahaan ekspor nakal tersebut. 

“Sudah, sudah,” ujar Purbaya singkat. 

Selain diserahkan kepada Kejagung, laporan 10 perusahaan nakal tersebut juga diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Menurut Purbaya, kedua lembaga itu sudah mulai bergerak menindaklanjuti dugaan under-invoicing dalam pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE).

“BPKP dan Kejagung sudah bergerak. Saya masih menunggu laporan dari mereka, sudah berapa bulan gitu. Jadi, itu merupakan titik awal mereka masuk,” ungkapnya. 

Purbaya menjelaskan, praktik under-invoicing merupakan manipulasi data ekspor-impor dengan cara melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga penerimaan negara ikut tergerus.

Dari hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan, terdapat lebih dari 15 perusahaan yang didalami. 

Namun, hanya 10 perusahaan terbesar yang akhirnya dilaporkan ke aparat penegak hukum. 

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya lebih dari 15 yang kita cek. Ini yang CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah) saja,” kata Bendahara Negara itu. 

Ia memastikan, temuan tersebut bukan sekadar mengacu pada data perdagangan internasional secara umum, melainkan sudah ditelusuri hingga tingkat pengapalan. 

“Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi sudah betul kapal per kapal. 

"Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Kalau dibetulkan ya bagus buat Indonesia,” tegasnya. 

Selain sektor CPO, Purbaya mengungkapkan indikasi serupa juga mulai ditemukan di sektor batu bara. 

Temuan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama BPKP dan Kejagung. 

“Batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP dan Kejaksaan,” tandasnya. 

Purbaya mencontohkan, ada perusahaan yang melaporkan nilai ekspor sebesar 2,6 juta dolar AS. 

Padahal nilai sebenarnya di negara tujuan mencapai 4,2 juta dolar AS atau berbeda sekitar 57 persen.

“Ada juga perusahaan lain yang mencatat ekspor 1,44 juta dolar Amerika, padahal nilainya di sana lebih dari 4 juta dolar Amerika,” rincinya. 

Apa tanggapan Kejagung?

Kepala Bidang Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung Tri Sutrisno mengaku belum dapat menjelaskan perkembangan penyelidikan tersebut. 

“Saya belum monitor. Nanti coba kami cek,” ujarnya saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, semalam. 

Meski demikian, ia memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. 

Namun, hasil penyelidikan belum dapat diungkap ke publik demi menjaga proses hukum.

Sementara itu, pihak BPKP juga belum memberikan tanggapan rinci. 

“Aku koordinasi dulu ya,” kata Koordinator Bagian Komunikasi dan Informasi BPKP Ristiandi Wijanarko. 

Diketahui, praktik under-invoicing sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). 

Isu itu muncul saat Presiden berbicara mengenai kebocoran kekayaan nasional, terutama dari perdagangan sumber daya alam.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi adalah under-invoicing. Under-invoicing adalah fraud atau penipuan. Yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menyebut praktik ilegal tersebut terjadi di hampir seluruh komoditas, termasuk kelapa sawit. 

Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15.840 triliun (kurs Rp 17.600 per dolar AS).

“Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana (negara tujuan) tidak bisa, di sana dicatat,” tuturnya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya akan memberantas praktik penipuan tersebut karena berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara. 

“Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang membuat anggaran tidak cukup dan sebagainya,” tandasnya. 

Sebagai langkah lanjutan menutup kebocoran devisa negara, Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam (SDA) bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). 

Perusahaan yang akan mengelola ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy itu dijadwalkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. (*) 

Sumber: RM.ID

Viral Pembelian Pertalite Dibatasi Mulai Juni, Pertamina Buka Suara    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Viral Pembelian Pertalite Dibatasi Mulai Juni, Pertamina Buka Suara
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait viral kabar larangan kendaraan merek tertentu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. (Foto Ilustri: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait viral kabar larangan kendaraan merek tertentu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. 

Perusahaan memastikan informasi tersebut merupakan isu bohong atau hoaks.

Sekretaris Perusahaan PPN, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan instruksi maupun rencana resmi untuk membatasi distribusi Pertalite yang merujuk pada jenis merek atau kapasitas mesin kendaraan tertentu.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” kata Roberth dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Dia menambahkan operasional distribusi serta layanan penyaluran Pertalite di lapangan masih berjalan normal seperti biasanya. 

Roberth menekankan program subsidi tepat yang saat ini sedang diimplementasikan perusahaan sama sekali tidak berkaitan dengan daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM sebagaimana informasi yang mendadak viral tersebut.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Roberth.

Sebelumnya, ruang publik digital sempat diramaikan oleh peredaran foto yang memuat daftar kendaraan yang diklaim akan dilarang menggunakan Pertalite per awal Juni mendatang. 

Dalam narasi foto tersebut, pembatasan dikabarkan akan menyasar kendaraan berdasarkan merek dan kapasitas mesinnya.

Untuk meluruskan pemahaman publik, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah sebenarnya berfokus pada volume pembelian harian, baik yang diawasi langsung oleh pemerintah maupun melalui teknis operator di SPBU.

Salah satu acuan regulasinya adalah Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang telah efektif sejak 1 April 2026. 

Aturan tersebut menetapkan bahwa pembelian Solar subsidi bagi mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, sedangkan untuk angkutan umum roda empat dijatah maksimal 80 liter per hari.

Adapun untuk kendaraan angkutan umum roda enam atau lebih, batas maksimal pembelian ditetapkan sebanyak 200 liter per hari, sementara kendaraan untuk layanan publik diberikan jatah maksimal 50 liter per hari.

Ketentuan pembatasan volume harian ini juga berlaku bagi BBM jenis Pertalite (RON 90). 

Dalam beleid tersebut, kendaraan roda empat pribadi maupun angkutan umum hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter per hari per kendaraan. 

Batasan serupa juga diterapkan untuk kendaraan layanan publik dengan kuota maksimal yang sama, yakni 50 liter per hari. (*) 

Sumber: iNews.id

‎Prabowo Kenalkan Danantara dan Dony Oskaria di Tengah Panen Raya Udang  ‎    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

‎Prabowo Kenalkan Danantara dan Dony Oskaria di Tengah Panen Raya Udang  ‎
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik dalam acara panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik dalam acara panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).


Dalam sambutannya di kawasan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) tersebut, Presiden Prabowo juga turut memperkenalkan secara langsung figur kunci di balik pengelolaan kekayaan negara itu, yaitu Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.


Dalam sambutannya di kawasan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) tersebut, Presiden Prabowo juga turut memperkenalkan secara langsung figur kunci di balik pengelolaan kekayaan negara itu, yaitu Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.


Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan yang dibentuk untuk mengelola kekayaan bangsa demi kepentingan masa depan.


"Danantara itu adalah dana kedaulatan kita, singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita seluruhnya," ujar Prabowo.


Kekayaan yang dikelola pun tidak main-main. Prabowo menyebut, terdapat sekitar 1.040 BUMN yang berada di bawah koordinasi Danantara dengan total nilai aset mencapai hampir US$ 1 triliun atau setara dengan Rp 17.000 triliun.


Oleh karenanya, Prabowo memberikan pesan tegas kepada Dony Oskaria beserta seluruh jajarannya untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam pengelolaan uang rakyat tersebut.


"Yang dikelola nggak tanggung-tanggung, ada 1.040 BUMN. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu US$ 1 triliun, itu Rp 17.000 triliun. Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Dony sama semua stafnya, jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu ya," tegasnya.


Acara panen raya udang yang dihadiri langsung oleh Presiden ini digelar di kawasan tambak modern seluas 100 hektare yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi produktivitas tambak yang disebutnya mencapai standar dunia, dengan hasil produksi hingga 40 ton per hektare.


Kawasan BUBK Kebumen sendiri telah memasuki tahun ke-4 pengelolaan dan terbukti menjadi model pengembangan budidaya udang yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal.


Sementara itu, di tengah kesibukannya mendampingi Presiden, nama Dony Oskaria juga tengah hangat diperbincangkan. Di hari yang sama, ia dengan tegas membantah anggapan bahwa BUMN tidak pernah untung. Dalam acara Jogja Financial Festival (Finfest) 2026, Dony mengungkapkan bahwa laba BUMN pada 2025 diperkirakan mencapai Rp335 triliun dan berpotensi meningkat menjadi Rp360 triliun pada tahun 2026.


Dony menegaskan bahwa kontribusi BUMN terhadap APBN sangat besar, mencapai hampir sepertiga dari total penerimaan negara. Hingga kuartal I-2026, BUMN telah menyetorkan pajak sekitar Rp215 triliun.


Dengan berbagai agenda padat mulai dari mendampingi Presiden di sektor pangan hingga mengawal langsung transformasi BUMN, Dony Oskaria terus menunjukkan peran sentralnya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, baik melalui pengelolaan investasi jangka panjang Danantara maupun optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Negara. (*)


Laporan: Novrianto Ucok

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar dan Workshop Tenaga Pendidik Yayasan Pertiwi Kodya Padang    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar dan Workshop Tenaga Pendidik Yayasan Pertiwi Kodya Padang
Wakil Wali Kota (Wawako) Kota Padang Maigus Nasir membuka Seminar dan Workshop Tenaga Pendidik Yayasan Pertiwi Kodya Padang, bertempat di Hotel Santika Padang, Sabtu 23 Mei 2026. (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota (Wawako) Kota Padang Maigus Nasir membuka Seminar dan Workshop Tenaga Pendidik Yayasan Pertiwi Kodya Padang, bertempat di Hotel Santika Padang, Sabtu 23 Mei 2026.

"Sekolah harus mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi peserta didik agar tumbuh menjadi generasi yang kuat secara karakter maupun emosional," kata Maigus Nasir. 

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Pertiwi Kodya Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran, Wakil Ketua Yayasan Pertiwi Kodya Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, pengurus Yayasan Pertiwi Kodya Padang, sejumlah Dosen Program Studi Psikologi Unand dan 134 tenaga pendidik dari tujuh sekolah di bawah naungan Yayasan Pertiwi Kodya Padang.

Kegiatan itu mengusung tema “Happy School, Happy Students: Mewujudkan Kepuasan dan Kesejahteraan Siswa”. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Yayasan Pertiwi Kodya Padang dengan Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) dalam upaya memperkuat kualitas pendidikan yang memperhatikan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa.

Wawako Maigus Nasir menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga lingkungan yang sehat secara mental dan sosial agar siswa tumbuh menjadi generasi yang kuat secara karakter dan emosional.

"Anak yang sukses tumbuh dari lingkungan yang baik mulai di lingkungan keluarga, hingga sekolah, maupun masyarakat. Karena itu, guru harus hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai orang tua bagi murid-muridnya, " ujarnya. 

Ketua Yayasan Pertiwi Kodya Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang ramah anak dan bebas bullying melalui pendekatan pendidikan yang lebih manusiawi dan memperhatikan kondisi psikologis siswa.

"Praktik bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul melalui ucapan, hingga hukuman yang mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Karena itu, pendekatan pendidikan harus lebih manusiawi, komunikatif, dan memperhatikan kondisi psikologis anak," terangnya. 

Narasumber dari Dosen Program Studi Psikologi Unand yakni Yantri Mapitra, Meria Susanti, Nila Anggreiny, dan Izzanil Hidayati. Wakil Ketua Yayasan Pertiwi Kodya Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir turut memberikan materi tentang Emotional Freedom Technique (EFT).

"Seminar dan workshop ini diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya sekolah yang sehat dan menyenangkan di lingkungan Yayasan Pertiwi. Semoga bapak ibu para tenaga pendidik mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi siswa," tutupnya. (*) 

Sumber: Prokompin Kota Padang

Wawako Maigus Nasir Buka MTQ Nasional ke-42 Tingkat Kecamatan Padang Utara    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

Wawako Maigus Nasir Buka MTQ Nasional ke-42 Tingkat Kecamatan Padang Utara
Wawako Padang Maigus Nasir membuka MTQ Nasional ke-42 Tingkat Kecamatan Padang Utara di alaman Kantor Camat Padang Utara, Sabtu (23/5/2026). (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-42 Tingkat Kecamatan Padang Utara di alaman Kantor Camat Padang Utara, Sabtu (23/5/2026).

Hadir pada kesempatan itu, anggota DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen dan Yosrizal Effendi, Kakan Kemenag Kota Padang Yasril, Camat Padang Utara Saat, unsur Forkopimca.

“MTQ ini sudah memasuki MTQ ke-7 dari 11 kecamatan. Target kita, pada Juni nanti seluruh pelaksanaan MTQ di 11 kecamatan sudah selesai, sehingga kita dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan MTQ tingkat Kota Padang," ujar Wawako. 

Pelaksanaan MTQ sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang: mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city), sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan  sejahtera.

“Pelaksanaan MTQ  dari satu kecamatan ke kecamatan berikutnya semakin baik. Ini menjadi pertanda bahwa Kota Padang, sebagai bagian dari Ranah Minang, yang memiliki filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat," katanya. 

Pemko Padang akan menggelar MTQ Nasional Tingkat Kota Padang pada medio September-Oktober 2026, dengan Kecamatan Koto Tangah sebagai tuan rumah.

“Kita berharap Kota Padang dapat terus menjadi daerah yang terbaik dalam pengembangan Tilawatil Qur’an. Kita akan terus memperkuat lembaga Tilawatil Qur'an melalui rumah tahfidz dan Quran Center untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter," cakapnya. 

Juga dilakukan pengukuhan Pengurus LPTQ Kecamatan Padang Utara oleh Maigus Nasir selaku Ketua Umum LPTQ Kota Padang, serta pengukuhan Dewan Hakim MTQ Kecamatan Padang Utara.

“MTQ Nasional ke-42 Tingkat Kecamatan Padang Utara ini memperlombakan tujuh cabang lomba, di antaranya Tilawatil Quran, Tahfidzul Qur'an, Tartil Quran, Syarhil Qur'an, Fahmil Qur'an, serta cabang Khutbah dan Adzan," terang Ketua Panitia MTQ Nasional ke-42 Kecamatan Padang Utara Zainal Hamdi. (*)

Sumber: Prokompin Kota Padang

Puskesmas Lubeg Berkomitmen Maksimalkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Melalui Program Dokter Warga    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

Puskesmas Lubeg Berkomitmen Maksimalkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Melalui Program Dokter Warga
Puskesmas Lubuk Begalung berkomitmen memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui salah satu program unggulan Wali Kota Padang, yaitu program Dokter Warga. (Foto: Diskominfo Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Puskesmas Lubuk Begalung berkomitmen memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui salah satu program unggulan Wali Kota Padang, yaitu program Dokter Warga. 

"Kita punya program Dokter Warga dari program unggulan Pak Wali Kota. Petugas Puskesmas langsung mengunjungi warga dengan tim dokter, perawat atau paramedis lainnya, beserta driver ambulans. Kita langsung menuju lokasi jika ada panggilan dari warga masyarakat kita," ujar Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, Sari Ramadhani, Sabtu, 23 Mei 2026.

Program ini dirancang khusus untuk memberikan akses medis langsung ke rumah warga yang mengalami sakit parah atau kronis sehingga tidak mampu datang langsung ke puskesmas.

"Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut, kita bawa ke Puskesmas. Atau jika perlu rujukan ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit," ujarnya.

Sasaran utama dari program ini adalah warga yang mengalami sakit menahun atau kondisi fisik yang lemah, seperti penderita stroke atau pasien yang hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak sanggup berjalan.

Tim medis akan melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah pasien. Jika hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa pasien memerlukan penanganan medis yang lebih intensif, pasien akan langsung dirujuk.

Mendukung mobilitas dan penanganan darurat, Puskesmas Lubuk Begalung telah dilengkapi dengan fasilitas ambulans yang memadai. Di dalam ambulans sudah tersedia tabung oksigen serta peralatan bantuan medis dasar lainnya guna memastikan keamanan pasien selama perjalanan.

Pada bulan Mei ini sudah ada enam orang warga di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung yang mengakses dan mendapatkan manfaat dari program Dokter Warga, salah satunya berada di Kelurahan Koto Baru.

Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung yang membutuhkan layanan ini, telah disediakan nomor call center yang disebarkan melalui selebaran. 

"Warga atau pihak keluarga dapat langsung menghubungi nomor layanan pelanggan di 0852-6309-7595. Setelah menerima laporan, tim Dokter Warga beserta ambulans akan segera bersiap dan meluncur ke lokasi pasien yang membutuhkan," tutupnya. (*) 

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Ini Alasan Kunjungan dan Ketertarikan Wisatawan asal Jerman di Sejumlah Destinasi Wisata di Kota Padang    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

Ini Alasan Kunjungan dan Ketertarikan Wisatawan asal Jerman di Sejumlah Destinasi Wisata di Kota Padang
Kawasan Kota Tua di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, menarik perhatian dua wisatawan mancanegara asal Jerman, Sabine dan Angelika. (Foto: Diskominfo Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kawasan Kota Tua di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, menarik perhatian dua wisatawan mancanegara asal Jerman, Sabine dan Angelika.

Keduanya jalan-jalan di sejumlah daerah di Sumatera. Kota Padang menjadi destinasi terakhir sebelum kembali ke Jerman. Selama dua hari berada di Kota Padang, keduanya mendapatkan pengalaman yang berkesan, terutama dari keramahan masyarakat dan kekayaan budaya yang ada.

“Saya membaca beberapa informasi tentang Sumatra, dan saya pikir Padang adalah daerah yang sangat bagus. Karena itu saya merencanakan perjalanan ini untuk melihat semua hal baik di sini,” ujar Sabine, Sabtu, 23 Mei 2026, di Kawasan Kota Tua, Padang. 

Keduanya menggunakan jasa agen wisata untuk perjalanan mereka. Semua agenda sudah disusun agen wisata yang memberikan berbagai informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi selama berada di Indonesia.

“Kami punya agen perjalanan yang membantu merencanakan perjalanan ini bersama kami dan memberikan banyak informasi,” katanya. 

Saat berada di kawasan Kota Tua, Sabine dan Angelika mengunjungi sejumlah titik wisata, termasuk kawasan Kampung Cina dan Jembatan Siti Nurbaya yang menjadi ikon wisata Kota Padang.

“Kota tua ini bagus, kawasan yang menarik. Kami sudah melihat Kampung Cina di sini, lalu ingin pergi ke Jembatan Siti Nurbaya untuk melihat pemandangan,” cakapnya. 

Selain menikmati suasana kota, keduanya juga mengaku terkesan dengan keramahan warga serta kuliner khas Minangkabau yang mereka cicipi selama berada di Padang.

“Orang-orangnya sangat ramah, saya suka itu. Makanannya juga sangat enak di sini,”  tambah Angelika. 

Kedua wisatawan  sempat mengikuti kelas memasak bersama warga lokal dan mencoba membuat sejumlah masakan khas Minangkabau, seperti randang dan kuliner tradisional lainnya.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Padang dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah, terlebih menjelang peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada Agustus mendatang. (*) 

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Universitas Paramadina Bahas Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?    
Sabtu, Mei 23, 2026

On Sabtu, Mei 23, 2026

Universitas Paramadina Bahas Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?
Acara diselenggarakan secara hibrid bertempat di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta dan dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D.  (Foto: Arief Tito). 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta. Forum ini menghadirkan ekonom, akademisi, dan peneliti.

Acara diselenggarakan secara hibrid bertempat di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta dan dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D. 

Titik berangkat diskusi adalah dua artikel The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026: “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” 

Kedua artikel tersebut mengkritik keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi. Respons pemerintah yang datang secara terbuka di panggung internasional justru memperkeruh situasi.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.,  menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka dalam membahas berbagai persoalan kebangsaan. 

Menurutnya, kampus harus menjadi tempat lahirnya kebijakan berbasis data, teori, dan bukti empiris.

“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Ak., MBA., menjelaskan bahwa laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius mengenai kondisi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia menilai isu utama yang diangkat media internasional tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Menurut Sudirman, persoalan yang paling mendasar adalah menurunnya kepercayaan publik akibat melemahnya integritas, meritokrasi, dan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan.

“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.

Ia menambahkan bahwa upaya utama yang perlu dilakukan saat ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi melalui tata kelola yang lebih baik.

“Semua pihak rasanya mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” ujarnya.

Dalam paparannya, ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., menilai Indonesia belum berada di tepi jurang krisis, tetapi ruang untuk menghindari risiko tersebut semakin menyempit. 

Ia mengingatkan bahwa sejumlah pola yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan gejala yang mendahului krisis ekonomi 1997–1998.

“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.

Ikhsan menjelaskan bahwa pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, melemahnya institusi independen, dan ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan merupakan sinyal yang patut diwaspadai. 

Namun demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah bantalan ekonomi yang membuat situasinya berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998.

Ia juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman reformasi yang dilakukan oleh Presiden B. J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri, yang menurutnya berhasil memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penghormatan terhadap institusi dan aturan main demokrasi.

Sebagai penutup, Ikhsan mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan semata-mata krisis ekonomi, melainkan hilangnya kredibilitas institusi negara.

“Indonesia belum di jurang, tapi kita sedang berjalan menuju ke sana perlahan tapi nyata. Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah,” tegasnya.

Pandangan senada disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. 

Ia menilai sebagian besar kritik yang disampaikan The Economist memiliki dasar yang kuat, terutama terkait tantangan fiskal, komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, iklim usaha, dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

Menurut Wijayanto, pola pengambilan kebijakan yang dilakukan tanpa perencanaan matang berpotensi menciptakan ketidakpastian jangka panjang.

“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis, ada piloting, kemudian baru di-eskalasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik dari lembaga internasional seharusnya diperlakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah.

“Apa yang disampaikan oleh The Economist itu dianggap oleh pemerintah sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik, bukan mengedepankan teori konspirasi,” katanya.

Sementara itu, peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, memandang laporan The Economist sebagai alarm yang perlu disikapi secara serius.

Menurutnya, kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia tidak seharusnya ditolak mentah-mentah, melainkan dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola negara.

“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi enggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran kita masuk jurang baru benar?” ujarnya.

Siti menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, sentralisasi kekuasaan, serta berkurangnya kualitas partisipasi publik dalam demokrasi. 

Ia mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi sering kali terjadi secara perlahan dan dianggap sebagai sesuatu yang normal.

“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami proses erosi. Demokrasi formal tetap ada, tapi substansi pengawasan dan partisipasi publik melemah,” katanya.

Dalam kesimpulannya, Siti menegaskan bahwa Indonesia belum tentu menuju jurang, namun tanpa pembenahan tata kelola politik dan ekonomi yang serius, risiko tersebut dapat menjadi kenyataan.

“Indonesia belum menuju jurang secara pasti, tetapi tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, jurang itu bisa menjadi kenyataan serius dan akut,” tuturnya.

Melalui seminar ini, para pembicara sepakat bahwa kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia perlu dijadikan momentum evaluasi untuk memperkuat institusi, meningkatkan kualitas kebijakan publik, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki iklim usaha, serta memastikan demokrasi tetap berjalan secara substantif dan inklusif. (*) 

Laporan: Arief Tito