BentengSumbar.com

92 Sekolah Terdampak Banjir, Pembersihan Ditargetkan 2 Hari, Ini Kata Yopi Krislova

Pada Selasa (4/8/2026), Wali Kota Padang bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meninjau kondisi SMP Negeri 41 Padang, salah satu sekolah yang mengalami dampak paling parah akibat banjir. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada Senin (3/8/2026) turut mengganggu aktivitas pendidikan. Sedikitnya 92 satuan pendidikan terdampak genangan air, mulai dari jenjang PAUD, SD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SMP. Pemerintah Kota Padang pun bergerak cepat melakukan peninjauan sekaligus memastikan proses pemulihan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan berdasarkan pendataan sementara, terdapat 92 sekolah yang terdampak banjir. Rinciannya terdiri atas 38 taman kanak-kanak (TK) dan PAUD, 1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 43 sekolah dasar (SD), serta 10 sekolah menengah pertama (SMP).

"Akibat banjir kemarin kami bersama Pak Wali Kota Padang hari ini meninjau SMP 41. Dari data yang baru kami himpun, ada sekitar 92 sekolah terdampak, yakni 38 TK dan PAUD, 1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 43 SD, dan 10 SMP. Hari ini kami meninjau SMP 41 yang kondisinya cukup parah. Sebenarnya sekolah yang mengalami dampak paling berat ada dua, yaitu SMP 41 dan SMP 27," katanya.

Ia menjelaskan, selain melakukan peninjauan, Pemerintah Kota Padang juga terus memantau kondisi sekolah-sekolah lainnya yang terdampak banjir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas belajar siap digunakan kembali sehingga kegiatan belajar mengajar dapat segera dilaksanakan.

"Kami berharap, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Padang, dalam dua hari ini rampung dibersihkan dan proses belajar mengajar sudah bisa dimulai kembali," ujarnya.

Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah terdampak masih diliburkan. Kebijakan tersebut diambil mengingat banyak tenaga pendidik yang juga menjadi korban banjir dan masih berupaya membersihkan rumah serta lingkungan tempat tinggal mereka.

"Sekolah sementara diliburkan karena masih banyak guru yang juga terdampak banjir. Mereka sedang mengurus rumah masing-masing dan membersihkan sisa-sisa banjir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, bisa besok atau lusa, kita sudah bisa kembali masuk sekolah," cakapnya.

Pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses pembersihan lingkungan sekolah serta pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan peserta didik maupun tenaga pendidik. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Selasa, Agustus 04, 2026

Mahyeldi Ajak Kepala Daerah Percepat Sertifikasi Halal, Bidik Sumbar Jadi Pusat Ekosistem Halal Nasional

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema "Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat" di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, dan memperluas akses pasar nasional maupun internasional.

Ajakan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema "Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat" di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Rakor tersebut turut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai keynote speaker.

Mahyeldi menegaskan, sertifikasi halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban syariat, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar global.

"Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai," kata Mahyeldi.

Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

"Ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, sesungguhnya kita sedang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat," ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan halal telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi maupun kabupaten/kota serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Langkah tersebut menjadi fondasi untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia.

Ia juga memaparkan capaian program sertifikasi halal di Sumbar yang menunjukkan tren positif. Hingga kini sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal, 110.114 sertifikat halal telah diterbitkan, dan 246.332 produk telah mengantongi sertifikat halal.

"Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun pekerjaan kita belum selesai," katanya.

Mahyeldi menegaskan, target berikutnya bukan hanya memperbanyak sertifikat halal, tetapi membangun ekosistem halal yang utuh mulai dari industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM.

"Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia," tegasnya.

Mahyeldi juga mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas daerah menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.

Selain pemerintah daerah, ia meminta dukungan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa industri halal telah menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Namun, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar masih berada di peringkat kedelapan dalam industri halal global.

"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" ujar Haikal.

Haikal mengungkapkan percepatan implementasi kebijakan wajib halal telah meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 ribu sertifikat per tahun, kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.

Ia optimistis percepatan tersebut akan memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional yang nilainya telah mencapai ribuan triliun rupiah.

Menutup rakor, Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pelaku UMKM terus diperkuat sehingga Sumatera Barat mampu menjadi provinsi terdepan dalam implementasi sertifikasi halal sekaligus menjadi model pengembangan ekosistem halal nasional. (adpsb/cen/bud)

Selasa, Agustus 04, 2026

Wawako Maigus Nasir Tinjau Kondisi SDN 33 Rawang Barat yang Terdampak Banjir

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meninjau kondisi SDN 33 Rawang Barat, Selasa (4/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM -

Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak cepat memulihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir, termasuk SDN 33 Rawang Barat, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meninjau kondisi sekolah tersebut, Selasa (4/8/2026). Setiba di lokasi, ia mendapati hampir seluruh lingkungan sekolah dan ruang kelas masih tergenang air bercampur lumpur sehingga belum layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Maigus menegaskan Pemko Padang terus mempercepat penanganan dampak banjir di seluruh sekolah terdampak sesuai arahan Wali Kota Padang. Upaya pembersihan dilakukan agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secepatnya.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, dalam dua hari ini seluruh sekolah yang terdampak banjir sudah rampung dibersihkan, sehingga proses belajar mengajar bisa dimulai kembali," katanya.

Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa banjir yang terjadi pada Senin (3/8/2026) lalu tidak hanya merusak infrastruktur masyarakat dan fasilitas pemerintah, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 92 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP di Kota Padang terdampak genangan banjir.

"Sekolah sementara diliburkan karena masih banyak guru dan murid yang juga terdampak banjir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kembali masuk sekolah," urainya.

Dalam kesempatan itu, Maigus juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi pada 3-5 Agustus 2026 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga angin kencang di Kota Padang. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan ini," jelasnya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail, Camat Padang Selatan, Wilman Muchtar, unsur Forkopimca Padang Selatan, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 33 Rawang Barat, Shipta Hayadi, bersama majelis guru. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Selasa, Agustus 04, 2026

Tinjau Lokasi Terdampak Banjir, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pengerahan Alat Berat

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Salah satu titik lokasi terdampak yang dikunjungi Gubernur Mahyeldi Ansharullah adalah kawasan Guo, RT 001/RW VI, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bergerak cepat melakukan peninjauan ke lokasi banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Padang. Salah satu titik lokasi terdampak yang dikunjungi Gubernur adalah kawasan Guo, RT 001/RW VI, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi memastikan Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air (PSDA) segera mengerahkan alat berat untuk memulihkan aliran Sungai yang sudah berubah jalur akibat derasnya arus, sehingga akses jalan yang sempat terputus dapat kembali difungsikan.

Didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mahyeldi melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang terdampak serta aliran sungai yang meluap hingga melintasi badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami turut prihatin atas musibah yang dialami masyarakat. Hari ini kami turun langsung memastikan penanganan dilakukan secepat mungkin. Dinas PSDA sudah saya instruksikan segera mengerahkan alat berat untuk mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga potensi banjir susulan dapat diminimalkan dan akses masyarakat segera pulih,” ujar Mahyeldi saat melakukan peninjauan ke lokasi bencana di Kota Padang, Selasa (4/8/2026)

Selain pengerahan alat berat, Mahyeldi juga menginstruksikan seluruh OPD terkait bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial telah diterjunkan ke lapangan untuk menangani dampak bencana, mendata kerusakan, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

“Saya sudah meminta seluruh OPD terkait bergerak cepat. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan dan dampak bencana tidak semakin meluas,” katanya.

Berdasarkan data sementara, terdapat sedikitnya 15 titik banjir di Kota Padang. Sementara itu, bencana serupa juga mulai terjadi di sejumlah daerah lain di Sumbar, termasuk Kabupaten Agam.

Mahyeldi mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi dalam tiga hari ke depan.

“Karena potensi hujan masih cukup tinggi, kami mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama yang berada di bantaran sungai maupun kawasan rawan longsor,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri melintasi arus sungai atau genangan dengan debit air yang tinggi demi menghindari risiko yang membahayakan keselamatan.

“Apabila menemukan arus yang deras, jangan memaksakan diri menyeberang. Utamakan keselamatan dengan mencari tempat yang lebih aman sampai kondisi benar-benar memungkinkan,” tegasnya.

Meski banjir terjadi di sejumlah wilayah, Mahyeldi menjelaskan Pemprov Sumbar belum menetapkan status siaga darurat karena kondisi masih dapat ditangani melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Saat ini yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan kebutuhan dasarnya terpenuhi secepatnya serta seluruh proses penanganan berjalan dengan baik,” katanya.

Di lokasi yang dikunjungi, sekitar 30 rumah dilaporkan terdampak banjir. Sebagian warga untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat sambil menunggu kondisi kembali normal.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, Mahyeldi juga menyerahkan bantuan logistik berupa kasur, selimut, makanan siap saji, serta paket kebutuhan pokok yang terdiri atas beras, minyak goreng, dan sarden.

Pemprov Sumbar juga akan terus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk memperoleh data akurat tentang dampak yang ditimbulkan, seperti jumlah kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana. (adpsb/cen/bud)

Selasa, Agustus 04, 2026

Kata Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton soal Penanganan Pohon Tumbang di Padang

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Padang, Senin (3/8/2026). Akibatnya, banjir terjadi di sejumlah titik. Pohon ikut tumbang di beberapa tempat, Selasa, 4 Agustus 2026, di Padang. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Padang, Senin (3/8/2026). Akibatnya, banjir terjadi di sejumlah titik. Pohon ikut tumbang di beberapa tempat, Selasa, 4 Agustus 2026, di Padang.

Kalaksa BPBD menegaskan, hujan deras dan angin kencang terjadi pada Senin siang. Kondisi cuaca ekstrem berlangsung hingga malam hari.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Padang, sebanyak enam pohon tumbang di Padang. Sementara di 74 titik terjadi banjir dengan ketinggian yang bervariasi.

"Dari data yang kami himpun, pohon tumbang terjadi di enam lokasi berbeda. Kami sudah melakukan evaluasi dan memotong pohon tersebut," jelasnya.

Pohon tumbang menjadi atensi BPBD Padang. Begitu mendapat kabar terjadi pohon tumbang, personil BPBD langsung bergerak ke lokasi.

"Kami mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan evakuasi. Terutama bagi korban banjir yang terjebak banjir dengan menurunkan personil serta perahu karet," ujarnya.

Dua pohon tumbang terjadi di Bukit Lampu, Bungus Teluk Kabung. Kemudian di Alai Barat, Padang Besi, Kubu Marapalam, serta di Lubuk Minturun. Selain itu, longsor juga terjadi di Batu Busuk.

Hendri Zulviton mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada. Karena cuaca ekstrem akan berlangsung sepekan ke depan.

"Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Tidak berada di bawah pohon, maupun di lereng bukit, karena akan berpotensi terjadi bencana," ungkainya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

Selasa, Agustus 04, 2026

Narkoba hingga LGBT Jadi Perhatian, Gubernur Mahyeldi Perkuat Sinergi Forkopimda Susun Langkah Terpadu

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat langkah terpadu menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkotika, LGBT, hingga isu-isu sosial lain yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Dalam arahannya, Mahyeldi mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Provinsi dari BNNP, Sumbar tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi.

“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak cukup mengandalkan penegakan hukum semata. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintahan nagari.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar pelajar.

“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.

Mahyeldi juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran pemerintahan nagari dan lembaga adat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, judi daring, hingga persoalan sosial lainnya.

“Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, agar berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang,” ujarnya.

Selain itu, hasil screening terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA yang menunjukkan sekitar 21 persen pernah mengalami kekerasan akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terkait isu LGBT, Mahyeldi menegaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah mengedepankan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial dan instansi terkait.

Sementara itu Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid menyampaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Berdasarkan survei terakhir, di Sumbar diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba, dengan mayoritas pertama kali memperoleh narkoba dari lingkungan pergaulan pada usia produktif 15 hingga 24 tahun.

Ia menilai kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan melalui keluarga dan sekolah, mengingat kapasitas daya tampung rehabilitasi yang tersedia saat ini masih jauh dibawah angka jumlah penyalahguna.

Senada dengan itu, Kepala Badan Intelijen Daerah Sumbar, Achmad Dailimy menyebut jaringan peredaran narkotika terus berkembang dan memerlukan penguatan operasi terpadu lintas instansi, terutama di jalur masuk dari Riau dan Jambi.

Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedy Mahadi mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polda Sumbar berhasil mengungkap berbagai kasus dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara kepolisian, BNNP, TNI, intelijen, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi Sunbar, Dedie Tri Hariyadi menekankan pentingnya memperkuat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sekaligus membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan.

FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat kolaborasi melalui peningkatan deteksi dini di tingkat nagari, penguatan edukasi di lingkungan pendidikan, optimalisasi layanan rehabilitasi, penegakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta penyusunan langkah terpadu dalam menghadapi berbagai ancaman sosial dan keamanan di Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Selasa, Agustus 04, 2026

Banjir Sebabkan Sejumlah Intake Perumda Air Minum Padang Terganggu, Distribusi Air ke Pelanggan Terdampak

BentengSumbar On Selasa, Agustus 04, 2026

Alat berat membersihkan material banjir berupa batu, pasir, kayu, dan lumpur yang menutup beberapa intake sehingga air baku tidak dapat masuk ke instalasi pengolahan. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Hujan deras yang mengguyur Kota Padang pada Senin (3/8/2026) mengakibatkan sejumlah intake milik Perumda Air Minum Kota Padang mengalami gangguan akibat tertimbun material yang terbawa arus banjir. Kondisi tersebut berdampak pada proses pengolahan air baku sehingga distribusi air bersih ke sejumlah wilayah mengalami penurunan bahkan terhenti.

Kepala Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, saat ditemui di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Selasa (4/8/2026), mengatakan bahwa material banjir berupa batu, pasir, kayu, dan lumpur menutup beberapa intake sehingga air baku tidak dapat masuk ke instalasi pengolahan.

"Pasca hujan deras kemarin, beberapa intake Perumda Air Minum Kota Padang tertimbun material yang terbawa arus banjir. Pagi ini, petugas baru bisa melakukan perbaikan dan penanganan terhadap intake yang tersumbat. Intake tersumbat oleh material batu, pasir, kayu, dan lumpur sehingga pengolahan tidak dapat beroperasi," katanya.

Adapun intake yang mengalami gangguan di antaranya Intake GUO yang berdampak pada wilayah Belimbing, Bukit Belimbing Indah, Taruko I dan II, Kalumbuk, Balai Baru, Wahana VI, Buana Indah III, Rimbo Tarok, serta Tarok Indah I dan II.

Selain itu, Intake Palukahan turut mengalami gangguan sehingga memengaruhi distribusi air di sebagian wilayah Kecamatan Koto Tangah, sebagian Kecamatan Nanggalo, dan sebagian Kecamatan Padang Utara. Sementara itu, gangguan pada Intake Gunung Pangilun berdampak pada kawasan pusat kota, Gunung Pangilun, hingga sebagian wilayah Padang Sarai dan sekitarnya.

Gangguan juga terjadi pada Intake Latung yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Kuranji. Akibat kondisi tersebut, pelanggan di wilayah terdampak diminta bersiap menghadapi penurunan tekanan air hingga penghentian sementara distribusi selama proses penanganan berlangsung.

Saat ini, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus bekerja di lapangan untuk membersihkan material yang menyumbat intake agar proses pengolahan air dapat kembali beroperasi secara normal.

"Saat ini petugas sedang berusaha maksimal membersihkan material yang menyumbat intake agar air baku dapat masuk kembali ke pengolahan dan pendistribusian air kepada pelanggan dapat kembali berjalan normal secara bertahap," ungkapnya.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama proses penanganan berlangsung. Pelanggan yang masih menerima aliran air, meskipun dengan tekanan lemah, diminta segera menampung air sebagai cadangan.

"Kami menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk bersabar. Jika saat ini air mengalir dalam kondisi yang lemah, segera tampung air sebanyak-banyaknya. Hemat dalam menggunakan air, karena gangguan dapat terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ungkainya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU