Wali Kota Solok Lapor Pertanggungjawaban APBD 2025: Raih Opini WTP, Hadapi Tantangan Bencana

Wali Kota Solok Lapor Pertanggungjawaban APBD 2025: Raih Opini WTP, Hadapi Tantangan Bencana

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Wali Kota Solok menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Solok menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok pada sidang yang digelar di Gedung DPRD, Juli 2026.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Hal ini menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp589,77 miliar atau 102,51 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp575,34 miliar. 

Capaian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp63,43 miliar (104,90 persen dari target), Pendapatan Transfer sebesar Rp522,35 miliar (94,46 persen dari target), serta bantuan dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp4 miliar untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp509,20 miliar atau 92,50 persen dari anggaran Rp550,50 miliar. Rinciannya meliputi Belanja Operasi Rp460,62 miliar (92,95 persen), Belanja Modal Rp46,98 miliar (88,87 persen), dan Belanja Tak Terduga Rp1,60 miliar (77,32 persen). 

Tingkat penyerapan ini dinilai berada dalam proporsi yang baik, meskipun dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal.

Pada tahun 2025, Kota Solok menghadapi tantangan berat berupa bencana hidrometeorologi yang meluas pada akhir November. 

Bencana ini merusak sarana prasarana, jalan dan jembatan, rumah warga, sumber air bersih, saluran irigasi, serta ribuan hektar lahan pertanian yang tidak dapat lagi ditanami.

"Alhamdulillah, meski dengan segala keterbatasan, kita berhasil melewati semua itu berkat dukungan seluruh anggota dewan dan masyarakat Kota Solok," ujar Wali Kota.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi 100,07 persen atau Rp912,81 juta, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai 96,98 persen atau Rp24,97 triliun. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp56,52 miliar. Secara keseluruhan, aset daerah Kota Solok mencapai Rp1,68 triliun, dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp46 miliar.

Pemerintah Kota Solok berharap dukungan dan sinergi dari seluruh anggota DPRD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerah ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forkompinda, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, serta seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dalam menjalankan pembangunan di Kota Solok selama tahun 2025.(80)

Perkuat Layanan Dasar Berbasis Digital, Pemprov Sumbar Luncurkan SAPA SPM dan RUNDIANG SPM

Perkuat Layanan Dasar Berbasis Digital, Pemprov Sumbar Luncurkan SAPA SPM dan RUNDIANG SPM

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Sekda yang dibacakannya, Ezeddin menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meluncurkan dua inovasi digital, yakni SAPA SPM (Sumatera Barat Pantau SPM) dan RUNDIANG SPM (Ruang Daring Koordinasi Standar Pelayanan Minimal) sebagai langkah memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data.

Peluncuran inovasi tersebut bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan SPM Tahun 2026 bersama Tim Sekretariat Bersama Penerapan SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sumbar yang menjadi pengampu SPM serta Tim Penerapan SPM dari seluruh kabupaten/kota itu dibuka Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zain.

Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Ezeddin menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“SPM tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif ataupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan. Esensi penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Ezeddin, komitmen tersebut telah membuahkan hasil positif. Dalam tiga tahun terakhir, Sumbar konsisten berada di jajaran provinsi dengan kinerja pelaporan SPM terbaik di Indonesia. 

Pada 2022, Sumbar mencatat Indeks Pencapaian SPM sebesar 95,65 persen dan menempati peringkat ketiga nasional. Tahun 2023 berada di peringkat kedelapan nasional dengan indeks 91,72 persen, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 98,57 persen sehingga mengantarkan Sumbar meraih penghargaan Provinsi Terbaik I Regional Sumatera.

Keberhasilan tersebut juga diikuti pemerintah kabupaten/kota. Kota Padang berhasil meraih penghargaan Kota Terbaik I Regional Sumatera, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh penghargaan Terbaik III Kategori Wilayah Kepulauan dalam penerapan dan pelaporan SPM.

Meski demikian, menurut Ezeddin, capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPM melalui pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, SAPA SPM dikembangkan sebagai dashboard berbasis website yang menghimpun seluruh data penerapan SPM dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam satu sistem terintegrasi.

Melalui platform tersebut, pimpinan daerah dapat memantau capaian enam urusan pelayanan dasar secara real time sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Selain itu, SAPA SPM juga telah dirancang terintegrasi dengan aplikasi e-SPM Kemendagri sehingga proses pelaporan, sinkronisasi data, dan evaluasi kinerja antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga mengembangkan RUNDIANG SPM sebagai ruang koordinasi digital antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Inovasi ini mendukung pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, hingga penyelesaian berbagai persoalan implementasi SPM tanpa harus selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka.

Menurut Ezeddin, pengembangan RUNDIANG SPM merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sekaligus mendukung transformasi budaya kerja aparatur melalui pemanfaatan rapat dan koordinasi secara hybrid maupun daring.

“Inovasi SAPA SPM dan RUNDIANG SPM saling melengkapi. SAPA SPM menyediakan data dan informasi penerapan SPM secara real time, sedangkan RUNDIANG SPM menjadi ruang koordinasi digital yang mempercepat komunikasi, pembinaan, dan penyelesaian berbagai persoalan implementasi SPM di daerah,” kata Ezeddin.

Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Ditjen Bina Bangda Kemendagri bertujuan mengevaluasi pelaporan tahapan penerapan SPM, penetapan target penerima dan mutu layanan dasar tahun 2026, sekaligus menyusun target penerapan SPM tahun 2027. Forum tersebut juga menjadi wadah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi tantangan serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. (Adpsb/bud)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Lepas Wasit INKADO Sumbar Ikuti Ujian Wasit/Juri AKF ke Bangladesh

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Lepas Wasit INKADO Sumbar Ikuti Ujian Wasit/Juri AKF ke Bangladesh

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat yang juga Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman secara resmi melepas sekaligus memberikan dukungan penuh kepada wasit INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, S.Pd., M.Pd, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat yang juga Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.Ip, didampingi Ketua Harian INKADO Sumbar Sensei Ulya, SE.Ak., CA., M.Ak, Sekretaris Umum Sempai Nofrizal, S.Pd, serta Bendahara Umum INKADO Sumbar Bapak Yofialdi, SE.Ak.,CA., MM, secara resmi melepas sekaligus memberikan dukungan penuh kepada wasit INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, S.Pd., M.Pd, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh.

Martinel Prihastuti merupakan salah satu wasit INKADO Sumatera Barat yang terus menunjukkan komitmen, dedikasi, dan profesionalisme dalam mengembangkan kemampuan di bidang perwasitan karate. Selain aktif dalam dunia karate, beliau juga merupakan Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang serta menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. 

Ujian Sertifikasi Wasit/Juri AKF tersebut akan dilaksanakan pada 15–17 Juli 2026 di Bangladesh. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme wasit karate menuju standar internasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia karate di Sumatera Barat, Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat memberikan dukungan penuh berupa bantuan seluruh tranportasi, akomodasi dan uang saku kepada Martinel Prihastuti selama kegiatan ujian sertifikasi Wasit/Juri AKF di Bangladesh.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua Umum INKADO Pengprov Sumbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat serta komitmen Martinel Prihastuti dalam meningkatkan kapasitas dan jenjang perwasitan karate. Keikutsertaannya pada ujian AKF diharapkan dapat membawa nama baik INKADO, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat Asia maupun internasional.

"Kami memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar Saudari Martinel Prihastuti dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan baik serta meraih hasil terbaik. Semoga keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembinaan karate, khususnya dalam pengembangan sumber daya wasit di Sumatera Barat dan Indonesia," ujar wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Umum INKADO Sumbar, Bapak Yofialdi, yang menyampaikan bahwa organisasi akan terus berkomitmen mendukung kader-kader terbaik INKADO Sumatera Barat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu,Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes, turut memberikan dorongan dan motivasi agar Martinel Prihastuti dapat menjalani seluruh proses ujian dengan penuh keyakinan, menjaga nama baik organisasi, serta mampu meraih hasil yang membanggakan.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Bapak Hamdanus, yang turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap perjuangan Martinel Prihastuti yang juga merupakan mantan karateka Nasional yang pernah mengharumkan nama Karateka Indonesia sebagai peraih mendali emas dan perak di ajang Sea Games di era nya.  Dukungan tersebut menjadi bentuk sinergi dan kepedulian dalam mendorong peningkatan prestasi serta pengembangan sumber daya olahraga karate di Sumatera Barat.

Keberangkatan Martinel Prihastuti menjadi kebanggaan bagi keluarga besar INKADO Sumatera Barat sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan karate untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme, baik sebagai atlet, pelatih, maupun wasit.

Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia karate, karena kemajuan prestasi karate tidak hanya ditentukan oleh atlet dan pelatih, tetapi juga oleh perangkat pertandingan yang memiliki kompetensi dan standar profesional. (*)

Sistim Penerimaan Murid Baru Disorot, Mastilizal Aye Minta Disdik Carikan Solusi Terbaik

Sistim Penerimaan Murid Baru Disorot, Mastilizal Aye Minta Disdik Carikan Solusi Terbaik

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., meminta Dinas Pendidikan Kota Padang untuk melakukan kaji ulang terkait disorotnya Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB). (Foto: Zamri Yahya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., meminta Dinas Pendidikan Kota Padang untuk melakukan kaji ulang terkait disorotnya Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB), Kamis, 9 Juli 2026.

Pria yang akrab disapa Aye ini, melihat persoalan yang terjadi. Menurutnya, sistem zonasi harus di kaji ulang, terutama untuk mereka yang tinggal jauh dari sekolah. 

“Kita menyadari, pemerataan sekolah belum benar benar terjadi di Kota Padang,” katanya

Ia mencontohkan, SMPN 2, SMPN 3 dan SMPN 4, jaraknya sangat dekat. Sementara daerah Ampang, Lubuk Lintah, Kalumbuk, Tabing Banda Gadang, dan Gurun Laweh jaraknya sangat jauh dengan lokasi sekolah, maka dipastikan anak - anak peserta didik di daerah ini tidak ada yang lolos di jalur zonasi. 

“Disinilah ketidakadilan itu terjadi. Mungkin juga terjadi di kelurahan atau daerah lain. Maka, diharapkan Disdik Kota Padang harus mencarikan solusi mengatasi persoalan ini,” katanya.

Terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini, Ketua PSSI Kota Padang itu, berharap semuanya harus memonitor. 

Baik, orang tua murid, media, masyarakat. Dan, harus dipantau, jika terjadi kecurangan, kongkalingkong. Segera laporkan, termasuk dengan kuota yang tidak terpenuhi.

“Intinya, semua harus transparan, jika satu saja tidak transparan, tidak tertutup kemungkinan ada banyak terjadi ketidaktransparan yang lain. Untuk itu, mari sama-sama kita awasi. Jangan ada lagi, aturan yang dibuat untuk tidak ditaati. Karena, Disdik yang sangat mengetahui, harus bertanggung jawab, jika ketidakadilan itu terjadi,” pungkas alumni SMA Negeri 5 Padang ini. (By/Nov)

Kunjungan Wali Kota Padang Fadly Amran ke Fosan Polytechnic, Ini Hasilnya

Kunjungan Wali Kota Padang Fadly Amran ke Fosan Polytechnic, Ini Hasilnya

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin rapat pertemuan lanjutan dengan Foshan Polytechnic, Selasa, 7 Juli 2026. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin rapat pertemuan lanjutan dengan Foshan Polytechnic, Selasa, 7 Juli 2026.

Beasiswa Padang Juara menghubungkan kampus ini dengan Universitas Negeri Padang dan Politeknik Negeri Padang untuk pelaksanaan dual degree program. 

Adapun delegasi yang ikut dalam pertemuan ini yaitu Rektor Universitas Negeri Padang, Rektor Universitas Baiturrahmah, Direktur Politeknik Negeri Padang, Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Wakil Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Bung Hatta, Direktur STTIND (Sekolah Tinggi Teknologi Industri) Padang.

Wali Kota Padang juga didampingi Prof. Ganefri, Prof. Musliar Kasim, Dr. Haris Satria.

Apresiasi dari staff khusus menteri diktisaintek untuk insiasi pemerintah kota Padang dalam pengembangan sumber saya manusia dalam bidang pendidikan. 

Padang juara dapat menjadi contoh dalam menyiapkan SDM unggul serta kerjasama Indonesia dan China semakin berdampak.

Foshan Polytechnic menyambut baik pelaksanaan program Padang Juara dan berharap dapat terlaksana dan berlelanjutan. 

Wako Fadly Amran menyebut, mahasiswa yang kuliah disini akan diberangkatkan tahun depan setelah kuliah dua semester di kampus asal.

“Pemko Padang berkomitmen menyiapkan Beasiswa Luar Negeri Melalui Program Padang Juara. Kehadiran Delegasi universitas dalam pertemuan ini diharapkan dapat langsung terhubung dengan kampus tujuan melalui dual degree program dan kolaborasi lainnya,” katanya. (*)

Daerah Maju Dimulai Dari ASN Bertalenta

Daerah Maju Dimulai Dari ASN Bertalenta

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di daerah. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Saat memberikan arahan penerapan manajemen talenta kepada jajaran Pemerintah Kota Tanjung Balai, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan banyaknya program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta. 

Oleh karena itu, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (8/7/2026), Ia mengarahkan Pemkot Tanjung Balai untuk menyiapkan manajemen talenta agar pengelolaan ASN di daerahnya berorientasi pada kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas sehingga setiap jabatan diisi oleh talenta terbaik sesuai kebutuhan organisasi dan target pembangunan daerah.

Kepala BKN juga mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di daerah. 

Ia mengarahkan agar Pemkot Tanjung Balai melakukan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga dapat mempercepat layanan kepegawaian sekaligus menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya membangun citra positif pemerintah daerah melalui publikasi berbagai inovasi, potensi daerah, budaya, pariwisata, hingga produk unggulan masyarakat. 

"Pemkot Tanjung Balai perlu melakukan publikasi program dan kinerja daerahnya. Ini bukan sekadar membangun branding, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran negara," imbau Prof. Zudan di Aula Kantor Wali Kota Tanjung Balai.

Ia juga menekankan penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah agar mampu mengantisipasi berbagai tantangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. 

Prof. Zudan mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah membangun budaya pelayanan yang responsif, didukung lingkungan pelayanan yang bersih, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemkota Tanjung Balai dalam pengelolaan ASN, Kepala BKN menyerahkan penghargaan atas capaian implementasi E-Kinerja tertinggi di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan. 

Penghargaan ini diberikan agar semakin memacu pemerintah daerah untuk terus memperkuat transformasi birokrasi berbasis digital dan merit. (*)

Kemendagri Dukung Sinkronisasi Tata Ruang Perbatasan RI-Malaysia di Segmen Sinapad-Sesai

Kemendagri Dukung Sinkronisasi Tata Ruang Perbatasan RI-Malaysia di Segmen Sinapad-Sesai

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data dan Identifikasi Kondisi Lapangan serta Demografi di Eks Outstanding Boundary Problems (OBP) Sinapad–Sesai. (Foto: ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data dan Identifikasi Kondisi Lapangan serta Demografi di Eks Outstanding Boundary Problems (OBP) Sinapad–Sesai yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Selasa (7/7).  

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas hasil Joint Indonesia–Malaysia Boundary Committee (JIM) ke-45 Tahun 2025 yang telah menyepakati penetapan dan penegasan batas negara pada Segmen Sungai Sinapad–Sesai di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan batas tersebut menjadi landasan penting dalam penyempurnaan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya terkait penyesuaian penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.

Pada forum tersebut, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data spasial, identifikasi kondisi topografi, demografi, serta inventarisasi berbagai aspek yang terdampak sebagai dasar penyusunan langkah-langkah penyesuaian kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan bahwa Kemendagri mendukung penuh upaya sinkronisasi lintas sektor agar hasil penegasan batas negara dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah secara terpadu.

"Perubahan batas negara harus diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah agar pembangunan kawasan perbatasan tetap terarah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Kemendagri juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memastikan keselarasan antara data batas negara, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044, kawasan Eks OBP Sinapad–Sesai telah diarahkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan strategis perbatasan melalui penguatan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou-Lumbis, pengembangan transportasi, kawasan lindung, kawasan hutan produksi, serta kawasan pertanian. 

Oleh karena itu, hasil penegasan batas negara perlu diakomodasi agar implementasi pembangunan tetap sesuai dengan kondisi aktual wilayah.

Melalui koordinasi ini diharapkan dapat dihasilkan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyesuaian kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Kemendagri berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Wagub Vasko Harapkan Pengurus Baru Dekopinwil Sumbar Jadi Motor Transformasi Koperasi Modern

Wagub Vasko Harapkan Pengurus Baru Dekopinwil Sumbar Jadi Motor Transformasi Koperasi Modern

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Pengukuhannya Pengurus Dekopinwil Sumbar periode 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi di Auditorium Gubernuran pada Sabtu (4/7) lalu. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumbar periode 2025–2030 untuk mempercepat transformasi koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan berdaya saing.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy saat dimintai pendapat tentang harapan Pemerintah Daerah dengan telah dikukuhkannya Pengurus Dekopinwil Sumbar periode 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi di Auditorium Gubernuran pada Sabtu (4/7) lalu.

Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem koperasi yang semakin kuat sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap Dekopinwil menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya sebagai wadah gerakan koperasi, tetapi juga mampu memperkuat pendampingan, edukasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas koperasi sehingga tumbuh sehat, profesional, serta memberi manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Vasko di Padang, Rabu (8/7/2026).

Ia menilai komposisi kepengurusan yang banyak diisi kalangan generasi muda menjadi modal penting untuk membawa koperasi memasuki era baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha.

Menurut Vasko, tingginya literasi digital generasi muda harus dimanfaatkan untuk mengubah wajah koperasi menjadi organisasi ekonomi yang modern, inklusif, dan relevan bagi generasi milenial maupun generasi Z. 

Dengan demikian, regenerasi anggota koperasi dapat terus terjaga sekaligus menghapus anggapan bahwa koperasi hanya diminati kalangan usia lanjut.

Selain transformasi digital, Vasko juga mendorong koperasi di Sumbar agar tidak lagi bergantung pada usaha simpan pinjam semata, tetapi mulai memperluas kegiatan ke sektor riil seperti produksi, perdagangan, dan jasa sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para anggotanya.

Pemprov Sumbar, sambungnya, juga terus mendorong pengembangan koperasi berbasis syariah sebagai implementasi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Langkah tersebut diyakini akan semakin memperkuat identitas sekaligus daya saing koperasi di Sumbar.

Di samping itu, Vasko berharap Dekopinwil turut mengambil peran aktif mengawal pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan Dekopinwil menjadi kunci untuk memastikan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mampu tumbuh sehat, produktif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Dekopinwil Sumbar, Gun Sugianto menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya siap memperkuat posisi Dekopin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, Dekopinwil akan menjalankan fungsi pendampingan, edukasi, fasilitasi, mediasi, hingga advokasi terhadap koperasi primer maupun sekunder agar semakin profesional dan berdaya saing.

“Kami ingin menjadikan Dekopinwil Sumbar sebagai rumah besar gerakan koperasi yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gun.

Selain memperkuat pembinaan koperasi di daerah, Gun mengungkapkan pihaknya akan mengupayakan untuk menjadikan Sumbar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-80 tahun 2027 serta Konferensi Koperasi Internasional pada 2028.

Menurutnya, kedua agenda tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan kemajuan gerakan koperasi Sumbar sekaligus memperluas jejaring kerja sama koperasi di tingkat nasional maupun internasional. 

Ia juga optimistis, kedua agenda tersebut juga akan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (adpsb/bud)

Ironi Gedung SMKN 1 Sungai Beremas Pasbar: Jalan Berlumpur hingga Rumput Liar Tumbuh Subur

Ironi Gedung SMKN 1 Sungai Beremas Pasbar: Jalan Berlumpur hingga Rumput Liar Tumbuh Subur

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Ironi Pembangunan SMK N 1 Sungai Beremas di Nagari Air Bangis miris dan memprihatinkan. Hal tersebut tergambar dari  akses jalan menuju gedung dua lantai tersebut. (Foto: Buyung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ironi Pembangunan SMK N 1 Sungai Beremas di Nagari Air Bangis miris dan memprihatinkan.

Hal tersebut tergambar dari  akses jalan menuju gedung dua lantai dikelilingi hamparan kebun kelapa sawit sunyi dan beralaskan tanah kuning bercampur lumpur saat musim hujan datang.

Kilas balik, Pembangunan Unit Sekolah Baru disetujui berdasarkan informasi proyek nomor kontrak 420.02/SP/5600/PSMK-2023

tertanggal 04 Agustus 2023.

Pekerjaan kegiatan fisik pembangunan USB SMK N 1 Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas dengan nilai kontrak Rp.3.664.647.931 waktu pelaksanaan 135 Hari Kalender, sumber dana APBD Dinas Pendidikan Sumbar tahun anggaran 2023, saat ini sudah di lakukan proses belajar mengajar.

Penelusuran awak media ini, 08 Juli 2026 jalan menuju gedung SMK N 1 Sungai Beremas areal Gedung  ditumbuhi rumput liar.

Sepanjang akses jalan menuju gedung SMK N Sungai Beremas hanya hamparan kebun kelapa sawit yang luas belum beraspal.

Jalan berwarna kuning dan bergelombang serta kiri dan kanan akses jalan ditumbuhi rumput liar terkesan memasuki areal perkebunan.

Tidak itu, saja pengamatan gedung SMK N 1 Sungai Beremas bangunan kantor pada pondasi sudah terlihat retak, pada bagian coran teras sudah mengalami retak dan tidak rata lagi.

Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Pendidikan Provinsi Sumbar Efri Putra Lubis saat di konfirmasi untuk  akses jalan masuk merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Pasaman Barat.

"Sementara terkait areal sekitar gedung kelas segera kita informasikan kepada  Kepala Sekolah SMK N 1 Sungai Beremas," katanya. 

Kepala Sekolah SMK N 1 Sungai Beremas Boni mengatakan,  sekolah ini sekolah baru atau unit sekolah baru. 

Ia merinci untuk jumlah siswa - siswi yang terdaftar saat ini baru kelas dua sampai hari ini, jumlah siswa siswi, kelas X berjumlah 30 orang dan kelas XI berjumlah 13 orang sementara untuk  kelas XII belum ada.

Ia menjelaskan,  untuk akses jalan dari aspal menuju gedung sekolah dengan panjang 1,2 kilometer saat ini belum beraspal kondisi masih jalan tanah kuning.

"Sedangkan, untuk bangunan saya tidak tahu karena diangkat dan bertugas sebagai kepsek bangunan itu sudah seperti itu," jelasnya.

Ia tidak membantah terkait masalah rumput  disebabkan saat ini masih libur sekolah kondisi rumput liar belum dilakukan pembersihan sehingga terlihat tumbuh subur.

"Biasanya tiap bulan kita bersihkan," tegasnya.

Selanjutnya SMK Negeri 1 Sungai Beremas program kejuruan untuk saat ini keahlian satu jurusam yaitu Teknik Geologi Pertambangan konsentrasi 4 tahun.

Namun ia menegaskan tetap menerima masukan dan kritikan demi kemajuan sekolah.

"Pintu selalu terbuka dan demi kemajuan sekolah serta kami perintis pendidikan yang sedang berjuang. Doakan kami berjuang dipelosok negeri mengemban tugas untuk pelayanan pendidikan," tutup Boni mengakhiri pembicaraanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul saat di konfirmasi via aplikasi pesan Whatshaap dengan mengirimkan foto kondisi SMK N 1 Sungai Beremas hingga berita ini di terbitkan belum memberikan respon maupun tanggapan seputar gedung dan sapras SMK N 1 Sungai Beremas.

Tak jauh beda Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Sumbar Deni saat di konfirmasi terkesan mengelak dan belum mau memberikan respon terkait bangunan dan kelanjutan SMK N 1 Sungai Beremas. (*) 

Laporan: Buyung