Kejagung Respons Heboh Isu Tukar Guling Kasus Google Cloud-Petral dengan KPK

Kejagung Respons Heboh Isu Tukar Guling Kasus Google Cloud-Petral dengan KPK

Bang Yahya On Sabtu, November 22, 2025

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) masih terus bergerak melakukan penyidikan kasus pengadaan minyak mentah di Petral sampai saat ini.

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait adanya kabar tukar guling perkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun, perkara yang dikabarkan tukar guling, yakni kasus korupsi Google Cloud di Kemendiktisaintek dan korupsi pengadaan minyak mentah di Petral.

Diketahui, kasus pengadaan Google Cloud ditangani oleh KPK. Sedangkan, pengadaan minyak mentah di Petral ditangani Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) masih terus bergerak melakukan penyidikan kasus pengadaan minyak mentah di Petral sampai saat ini.

"Terkait dengan penyidikan proses dalam perkara Petral, memang tim Kejagung sudah melakukan penyidikan, setelah melalui proses penyelidikan. Yang kebetulan juga KPK juga menangani perkara yang sama," kata Anang kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Anang mengatakan, pihaknya melakukan penyidikan kasus dugaan pengadaan minyak di Petral periode 2008-2015. Meski begitu, ia menyatakan siap melimpahkan perkara itu ke KPK.

"Cuma secara resmi belum ada ya, ini baru, tapi kita sudah berkoordinasi antara dari Gedung Bundar secara informal dengan teman-teman dari KPK. Mekanismenya seperti apa nanti lah kita tunggu secara resmi bagaimana," ucapnya.

Saat disinggung pelimpahan perkara itu dikaitkan dengan tukar guling perkara Google Cloud di Kemendikbudristek, Anang pun membantah. Ia menegaskan, kedua perkara itu belum resmi dilimpahkan.

"Tidak, tidak. Tidak ada kaitan. Pertama, pelimpahan belum. Belum ada pelimpahan sama sekali," ujar Anang.

Anang juga membantah kabar tukar guling perkara antara Kejagung dengan KPK. Sebab, tidak ada istilah perkara tersebut.

“Yang kedua tidak ada istilah pertukaran atau tukar guling, nggak ada, nggak ada," tegas Anang. (*) 

Sumber: iNews. id

Seorang Pemuda Ngaku Dikeroyok PSK Usai Kencan: Penyebabnya karena Bayaran Kurang

Seorang Pemuda Ngaku Dikeroyok PSK Usai Kencan: Penyebabnya karena Bayaran Kurang

Bang Yahya On Sabtu, November 22, 2025

Seorang pria berinisial P (42) melaporkan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dirinya. (Foto Ilustrasi/Net). 

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pria berinisial P (42) melaporkan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dirinya.

Anehnya penganiayaan ini dilakukan oleh seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jalan M Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

P diduga dianiaya oleh PSK berinisial VO bersama rekannya di Jagakarsa pada Sabtu (15/11/2025) pukul 23.00 WIB.

"Kami menangani kasus perundungan atau pengeroyokan terhadap korban oleh tuna susila yang bertemu di aplikasi daring," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dia mengatakan korban melaporkan dan mengaku telah melakukan prostitusi daring hingga kemudian bertemu dengan VO.

Setelah itu, dia membayar Rp300 ribu kepada sang perempuan. Namun, ternyata VO meminta ganti rugi kepada korban sebesar Rp250 ribu karena suatu alasan.

"Namun karena uang korban hanya sisa Rp50 ribu, sehingga VO dan temannya melakukan pengeroyokan dan menahan HP (telepon genggam), KTP, STNK dan ATM milik korban," terang Nurma.

Polisi yang menerima keterangan itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang-barang milik korban.

Kemudian, polisi juga melakukan interogasi terhadap korban serta terduga pelaku.

"Setelah ditangani, para pelaku dipulangkan pada hari Minggu (16/11) siang jam 12.00 WIB setelah dijemput oleh yang mewakili keluarganya," ungkap Nurma.

Sebelumnya, viral media sosial Instagram yang memperlihatkan rekaman video seorang pria terduduk dan dikelilingi oleh sejumlah orang yang diduga melakukan perundungan. (*) 

Sumber: inilah. com

Pengamat Politik Sorot Wapres Gibran Hadiri KTT G20 di Afsel: Harus Berperan Bantu Presiden Majukan Bangsa

Pengamat Politik Sorot Wapres Gibran Hadiri KTT G20 di Afsel: Harus Berperan Bantu Presiden Majukan Bangsa

Bang Yahya On Sabtu, November 22, 2025

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai kehadiran Gibran di forum internasional itu bukanlah sebuah prestasi istimewa.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai kehadiran Gibran di forum internasional itu bukanlah sebuah prestasi istimewa.

Menurut dia, bila Gibran mampu tampil meyakinkan, maka dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional sekaligus membantah keraguan sebagian masyarakat terhadap kemampuannya sebagai wakil presiden.

"Wakil Presiden Gibran bukan menjadi beban, tapi berperan membantu presiden untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta," tegas Jamiluddin dalam keterangannya yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

"Sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Presiden Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia," tambahnya. 

Ia menilai wajar jika Gibran menggantikan Presiden Prabowo. Justru akan menjadi janggal bila Presiden berhalangan hadir dan tugas tersebut dialihkan kepada menteri, sementara wakil presiden dalam kondisi sehat.

"Tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato di KTT G20 di Johannesburg," ujarnya.

Jamiluddin menekankan bahwa pidato Gibran di G20 bukan karena faktor personal yang hebat, namun karena peran konstitusionalnya sebagai wakil presiden. 

Kendati demikian, ia berharap Gibran mampu menjaga kehormatan Indonesia di panggung dunia.

"Sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden dari bangsa yang besar, Indonesia," tutur dia.

Jamiluddin bahkan menantang Gibran untuk tampil menghentak sebagaimana Presiden Prabowo saat berpidato di PBB. 

Dengan begitu, dunia dapat melihat tidak adanya kesenjangan kapasitas antara presiden dan wakil presiden.

"Minimal Gibran dapat membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB. Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Presiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran,” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

NU Bergejolak! Yahya Cholil Staquf Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU terkait Jaringan Zionisme Internasional, Gus Ipul Angkat Bicara, Berkata Tegas

NU Bergejolak! Yahya Cholil Staquf Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU terkait Jaringan Zionisme Internasional, Gus Ipul Angkat Bicara, Berkata Tegas

Bang Yahya On Sabtu, November 22, 2025

Ketua UMUM PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Ipul angkat bicara soal kondisi di tubuh NU. 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), angkat bicara soal dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Diketahui bahwa NU saat ini tengah bergejolak menyusul viralnya desakan pemakzulan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua UMUM PBNU. 

Untuk itu, Gus Ipul selaku Sekjen menegaskan sikapnya dengan mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.

Gus Ipul menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku. 

“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025). 

Lebih lanjut, Gus Ipul meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. 

"Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam. 

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. InsyaAllah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ungkapnya. 

Gus Ipul juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak sholawat dan menjaga ketenangan hati. 

“Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti,” kata dia. 

Gus Ipul memastikan dinamika internal PBNU akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan penuh kehati-hatian. 

Isi Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Viral 

Desakan agar Gus Yahya mundur dari Ketum tersebut muncul dalam risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tertanggal Kamis, 20 November 2025. 

Rapat yang digelar di Hotel Aston City Jakarta itu dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian suriah dan KH Miftachul Akhyar bertindak sebagai pimpinan rapat.  

Dalam rapat itu, diputuskan bahwa Gus Yahya didesak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari.  

"KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian syuriyah PBNU," bunyi keputusan dalam edaran risalah rapat. 

Adapun alasan Gus Yahya diminta mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU yaitu terkait hubungannya dengan jaringan zionisme internasional  

"Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, rapat harian syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," demikian keputusan tersebut. (*) 

Sumebr: TVOnenews. com

Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai

Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai

Bang Yahya On Jumat, November 21, 2025

Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai

BENTENGSUMBAR.COM- Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyinggung partai lama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kata Ali, partai lama tempat Jokowi bernaung hanya bisa memanfaatkan namun tidak menghargai jasanya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ahmad Ali saat memberikan arahan dalam Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat (21/11/2025).

Mulanya, Ahmad Ali menegaskan kepada para kader PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai patron, sebab, Jokowi dalam pandangan Ahmad Ali merupakan orang desa yang memliki adab dan tata krama sehingga bisa menjadi pejabat daerah.

"Beliau (Jokowi) selalu menjaga adab, tata krama, dan memberikan nilai-nilai kebajikan bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Di kabupaten, di desanya, di kecamatan, di kotanya. Kemudian beliau didorong masyarakat untuk menjadi wali kota," kata Ahmad Ali saat memberikan arahan di Rakorwil PSI Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat (21/11/2025).

"Ketika dia menjadi wali kota, dia berkarya untuk masyarakat. Dia menjaga kepercayaan masyarakat. Terus kemudian masyarakat Indonesia melihat, oh ada orang kampung yang jadi wali kota di sana. Dipaksa menjadi gubernur," sambung Ahmad Ali.

Hanya saja perjalanan politik Jokowi itu kata Ali, buah dari paksaan di partai lamanya.

Ketika sudah tidak lagi memiliki kesempatan sebagai pejabat daerah ataupun negara, partai sebelumnya justru tidak menghargai Jokowi.

"Beliau (Jokowi) kemudian di partainya yang dulu diklaim sebagai partainya, tapi tidak pernah dihargai di sana. Hanya dimanfaatkan di tempat di partainya, digunakan jabatannya untuk kepentingan partainya. Dipaksa untuk mendorong dia, siapa yang memaksa? Rakyat Indonesia yang memaksa partainya tersebut untuk kemudian mencalonkan dia menjadi gubernur," kata Ahmad Ali.

"Kemudian mencalonkan dia menjadi presiden. Dan diperas, dimanfaatkan, dijadikan jabatannya dia untuk membesarkan dan menebalkan kantong mereka," sambung Ali.

Pernyataan itu didasari Ahmad Ali lantaran partai lama Jokowi, justru menjadi pihak yang menuduh tanpa dasar terhadap Jokowi terlebih kala Pilpres lalu.

Tuduhan itu makin serius kata Ahmad Ali, saat Kaesang Pangarep tiba-tiba ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP PSI.

Padahal menurut Ali, hal itu sah-sah saja terjadi, lantaran tidak menjadi masalah kalau ada orang tua yang ingin memikirkan dan menitipkan para putranya di politik.

"Dan setelah selesai jabatannya, kemudian dituduh macam-macam. Apakah salah kalau kemudian beliau juga memikirkan putra-putranya? Apakah kemudian akan menitipkan kader-kadernya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kader-kadernya, di partai? Yang sedangkan beliau sendiri, ketika menjabat jadi presiden, tidak pernah dihargai," tandas dia.

Hanya saja, Ahmad Ali tidak menyebut atau menegaskan secara detail Partai politik apa yang dimaksud, namun, jika menilik partai lama Jokowi yang turut membesarkan namanya hanyalah PDI Perjuangan. (*) 

Sumber: Tribunnews.com

Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Peternakan Rakyat

Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Peternakan Rakyat

Bang Yahya On Jumat, November 21, 2025

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam satu kunjungan kerja. Pemerintah akan membangun 12 titik pabrik pakan, yang kemudian dilanjutkan dengan 18 titik tambahan pada tahap berikutnya dengan total anggaran Rp20 triliun.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat sektor peternakan nasional melalui pembangunan peternakan rakyat.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Jumat, 21 November 2025.

Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan membangun fasilitas hulu seperti pabrik pakan dan produksi DOC (day-old chick) yang menyasar langsung kebutuhan peternak kecil di seluruh Indonesia. 

“Rencana kita, kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi, ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan membangun 12 titik pabrik pakan, yang kemudian dilanjutkan dengan 18 titik tambahan pada tahap berikutnya dengan total anggaran Rp20 triliun.

“Nah, ini kita akan bangun. Pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya Rp20 triliun,” jelasnya.

Amran menegaskan bahwa seluruh program ini diprioritaskan untuk peternak kecil agar mereka lebih kuat dan berdaya saing. 

“Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil untuk mendukung, men-support peternak-peternak kecil. Saya kira itu saja yang kami sampaikan,” kata dia.

Selain rencana membangun peternakan rakyat, pemerintah juga menyiapkan kebijakan stabilisasi harga untuk melindungi peternak dari volatilitas pasar. 

“Kemudian, kabar baik, kita siapkan HPP. HPP harus dijaga dengan baik, harga penjualan, harga pokok penjualan peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan sehingga harga tidak jauh berfluktuasi,” tandasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Sorot Eksploitasi hingga Kasus Penculikan Anak

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Sorot Eksploitasi hingga Kasus Penculikan Anak

BentengSumbar On Jumat, November 21, 2025

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turut angkat suara terkait kasus eksploitasi dan penculikan anak.

BENTENGSUMBAR.COM - Peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November 2025 kembali menjadi momentum refleksi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih jauh dari kehidupan yang aman, nyaman, dan layak. Di Kota Padang sendiri, persoalan eksploitasi anak masih tampak jelas di sejumlah titik keramaian.

Di beberapa sudut kota, pemandangan anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas mengemis oleh orang dewasa masih mudah ditemukan. 

Mereka terlihat berdiri di depan restoran, berjalan dari satu toko ke toko lain di kawasan perdagangan, hingga mengetuk kaca kendaraan di persimpangan lampu merah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turut angkat suara terkait fenomena tersebut.

Menurutnya, eksploitasi anak sebagai mesin pencari uang bukan hanya terjadi di Padang, tetapi menjadi persoalan umum di banyak kota di Indonesia. 

Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif sebelum masalah ini berkembang semakin besar dan sulit dikendalikan.

“Anak dieksploitasi sebagai mesin pencari uang menjadi permasalahan di tiap-tiap kota di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada tindakan preventif dari Pemko Padang sebelum hal ini berkembang secara liar,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Sumbar pada Jumat (21/11).

Muharlion menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya berada di jalanan dalam kondisi apa pun.

Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang layak tidak boleh ditawar. 

Lingkungan yang aman dan terarah adalah tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

“Apapun alasannya, anak-anak tidak harus berada di jalanan. Mereka harus mendapat pendidikan yang layak, pengasuhan, dan perlindungan yang menyeluruh,” tegasnya memberikan penekanan.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Padang untuk mengambil langkah nyata dalam menertibkan keberadaan anak-anak di jalan.

Salah satu poin penting yang disampaikannya adalah penyediaan solusi bagi para orang tua yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak lagi mengandalkan anak sebagai sumber pemasukan.

“Jika orang tua mereka tidak punya kerja, Pemko harus mencarikan mereka pekerjaan. Ada Baznas untuk dicarikan solusi,” jelas Muharlion, sambil menegaskan perlunya kerja sama antar instansi guna menyelesaikan persoalan ini.

Selain itu, Muharlion juga menyoroti maraknya kekhawatiran masyarakat tentang kasus penculikan anak belakangan ini. 

Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak di jalanan tanpa pengawasan berpotensi meningkatkan risiko mereka menjadi korban tindak kejahatan, termasuk penculikan.

“Kita tidak tahu apakah mereka yang berada di jalanan tersebut merupakan anak kandung dari orang tuanya yang mengemis. Pemko Padang harus melakukan tracking untuk hal ini,” pungkas Muharlion, menyampaikan harapannya agar pemerintah bertindak lebih cepat demi keselamatan dan masa depan anak-anak di Kota Padang.(*)

DPD RI dan PWI Pusat Sepakat Kampanyekan Green Democracy Jelang Hari Pers Nasional 2026

DPD RI dan PWI Pusat Sepakat Kampanyekan Green Democracy Jelang Hari Pers Nasional 2026

Bang Yahya On Jumat, November 21, 2025

Audiensi antara Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir dan jajaran pengurus PWI di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/11).

BENTENGSUMBAR.COM – DPD RI dan PWI Pusat sepakat menjalin kerjasama untuk mendorong kampanye Green Democracy sebagai respons terhadap krisis iklim global. 

Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir dan jajaran pengurus PWI di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/11).

Sultan Najamudin, menjelaskan gagasan Green Democracy adalah paradigma pembangunan baru yang menempatkan keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan masa depan berkelanjutan. 

Ini adalah konsep politik yang berupaya menyelaraskan tujuan bernegara dengan prinsip-prinsip ekologis, sehingga setiap kebijakan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan rakyat.

"Tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang," jelas Sultan.

Sultan yang pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu menambahkan bahwa isu perubahan iklim dan Green Democracy sangat relevan dengan kebijakan pembangunan Presiden Prabowo serta generasi muda. 

"Jika PWI fokus pada isu ini, maka akan banyak generasi muda yang tertarik berkontribusi," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Sultan Najamudin menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi langsung pada rangkaian acara HPN 2026 di Banten.

Kontribusi yang direncanakan meliputi menjadi pembicara dalam dialog nasional tentang Green Democracy, serta mendukung lomba jurnalistik yang mengangkat tema kontribusi DPD di daerah, isu pemanasan global, dan konsep green ecology.

"Tolong Pak Kabiro Humas ini ditindaklanjuti," katanya.

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, atau yang akrab disapa Cak Munir, menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen membawa isu Green Democracy ke panggung nasional.

"PWI melihat Green Democracy sebagai isu strategis yang relevan dengan masa depan bangsa. Kami berkomitmen menjadikannya salah satu isu dari kampanye saat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026 mendatang," ujarnya.

Cak Munir menambahkan, PWI akan memanfaatkan momentum HPN untuk memastikan publik, khususnya generasi muda, teredukasi dan tergerak untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Cak Munir menjelaskan bahwa fokus PWI pada isu pelestarian lingkungan bukanlah hal baru. 

Ia mencontohkan inisiatif ekologis PWI di beberapa HPN sebelumnya.

"Pada HPN 2020 di Kalsel, kami mewajibkan PWI Daerah membawa tiga jenis tanaman asal daerahnya. Lalu, saat HPN Jakarta, kami menanam mangrove dan menyumbang 10.000 pohon kepada pengelola Ancol," tutur Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara.

Dalam pertemuan ini Cak Munir didampingi oleh Sekjen Zulmansyah Sekedang bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama KS Ariawan, Ketua Bidang Multi Media dan IT, Hilman Hidayat, Wasekjen Iskandar Zulkarnain, Ketua Departemen Parlemen, Ade Candra, Ketua Departemen Kajian dan Litbang, Akhmad Sefuddin, Wakil Ketua Departemen Hankam dan Polri, Musrifah serta Wakil Ketua Departemen Humas Akhmad Dani. (*)

Tertipu Informasi Dugaan Lowongan Kerja Bodong, Satu Keluarga Terlantar di Kawasan Pasar Raya Fase VII ‎

Tertipu Informasi Dugaan Lowongan Kerja Bodong, Satu Keluarga Terlantar di Kawasan Pasar Raya Fase VII ‎

BentengSumbar On Jumat, November 21, 2025

‎

Tertipu informasi dugaan lowongan kerja bodong, satu keluarga asal Jakarta ditemukan terlantar di kawasan Pasar Raya Fase VII oleh petugas Satpol PP BKO Dinas Perdagangan dan Satgas, pada Kamis (20/11/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Tertipu informasi dugaan lowongan kerja bodong, satu keluarga asal Jakarta ditemukan terlantar di kawasan Pasar Raya Fase VII oleh petugas Satpol PP BKO Dinas Perdagangan dan Satgas, pada Kamis (20/11/2025).

Keluarga tersebut terdiri dari Ridwan (30), istrinya Khadijah (36), serta seorang anak berusia 2 tahun.

Mereka datang ke Kota Padang untuk mengadu nasib setelah melihat informasi lowongan kerja yang beredar melalui media sosial.

"Menurut Informasi yang kita dapat, mereka mengaku mendapatkan info pekerjaan di Kota Padang, " ungkap Chandra Eka Putra, Kasat Pol PP Padang.

Namun setelah tiba di lokasi, ia hanya diminta menunggu tanpa ada kejelasan, oleh pihak yang diduga menyediakan lowongan Pekerjaan  tersebut. 

Sudah dua hari keluarga kecil ini berada di Kota Padang. 

Selama itu pula mereka menumpang beristirahat di sebuah masjid di kawasan Padang Timur karena tidak memiliki tempat tinggal maupun kerabat yang dapat dituju.

Kasat Pol PP Padang, Chandra Eka Putra SIP, M.Si., mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial dan selalu memastikan kebenarannya agar tidak menjadi korban penipuan.

“Kita sangat berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi lowongan kerja. Pastikan dulu kebenarannya sebelum mengambil keputusan," katanya.

"Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang menjanjikan namun tidak jelas sumbernya, agar tidak menjadi korban penipuan yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga.” tutup chandra. (*)