BentengSumbar.com

Kapolda Sumbar Imbau Warga Tidak Balapan Liar dan Bermain Petasan Selama Ramadhan

Pesan Kapolda itu disampaikan Susmelawati saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat.

BENTENGSUMBAR.COM – Demi kekhusukan umat muslim melaksanakan ibadah bulan puasa, Kapolda Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan balapan liar, tawuran, maupun bermain petasan.

Imbauan tersebut disampaikan demi menjaga kenyamanan dan kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

Pesan Kapolda itu disampaikan Susmelawati saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat di Kantor PWI Sumbar, Rabu (18/2/2026).

Susmelawati menegaskan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum memperkuat ketertiban dan kepedulian sosial. Aktivitas seperti balapan liar, tawuran remaja, hingga permainan petasan dinilai berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat serta membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengisi Ramadhan dengan kegiatan yang positif. Mari bersama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” ujarnya.

Selain menyampaikan pesan kamtibmas, Susmelawati juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara kepolisian dan media.

Menurutnya, sinergi yang kuat akan berdampak pada tersampaikannya informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama terkait isu-isu keamanan dan ketertiban.

Susmelawati menyebutkan, transparansi dan respons cepat terhadap dinamika informasi publik menjadi prioritas dalam strategi kehumasan Polri.

Keterbukaan, lanjutnya, merupakan fondasi utama untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(Ab)

Rabu, Februari 18, 2026

Wako Fadly Amran Menerima Kunjungan Jajaran Pimpinan BUMN PT Inalum

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran.

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kediaman Resminya, Rabu (18/2/2026).

Pertemuan ini membahas rencana pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.

Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah itu akan dibangun ulang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Inalum.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PT Inalum dalam membantu pemulihan fasilitas pendidikan di Kota Padang.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya melalui CSR untuk pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana di Kota Padang,” ujar Fadly.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengamanan dan Keamanan PT Inalum Firman Usman menyampaikan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan sekolah ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang.

“Kita akan membangun ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang UKS serta fasilitas umum seperti toilet yang dilengkapi dengan furnitur. Sekolah akan kita dibangun di lokasi baru yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi lama,” ujarnya. (*)

Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Resmikan Samsat Drive Thru Langsek Manih, Permudah Warga Bayar Pajak di Sijunjung

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meresmikan layanan Samsat Drive Thru Langsek Manih yang berlokasi di Kompleks Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung, Selasa (18/02/2026). Peresmian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Sijunjung.

Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur karena pada momentum hari jadi daerah, masyarakat Sijunjung mendapatkan tambahan layanan publik yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut kehadiran Samsat Drive Thru Langsek Manih sebagai langkah nyata pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur mengapresiasi dukungan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang telah menyediakan lokasi strategis di tepi Jalan Lintas Sumatera, dekat Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui layanan drive thru ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK dan KTP dengan nama yang sama sesuai dengan kepemilikan kendaraan.

Ia menjelaskan, proses pembayaran di Samsat Drive Thru Langsek Manih dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Efisiensi tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Gubernur juga menegaskan bahwa kesesuaian nama pada KTP dan STNK menjadi syarat utama dalam layanan ini guna memastikan administrasi berjalan tertib dan akurat.

Disebutkannya, Samsat Drive Thru Langsek Manih merupakan layanan drive thru pertama di tingkat kabupaten di Provinsi Sumbar. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan inovasi pelayanan pajak daerah.

Dengan hadirnya layanan drive thru ini, Gubernur optimistis pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, akan semakin meningkat, baik bagi Kabupaten Sijunjung maupun Provinsi Sumbar secara keseluruhan. "Selain potensi pajak daerah dapat dioptimalkan, masyarakat juga dimudahkan dalam memperoleh layanan, itu yang terpenting,"tegas Mahyeldi

Peresmian Samsat Drive Thru Langsek Manih tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur, disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Kapolres Sijunjung, Kepala Bapenda Provinsi Sumbar, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, serta Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar. (adpsb/rmz/bud)

Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Mahyeldi Berharap Sijunjung Semakin Maju dan Sejahtera di Usia ke-77

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sijunjung dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Sijunjung yang digelar di Kantor DPRD setempat, Selasa (18/02/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Berkolaborasi Membangun, Wujudkan Sijunjung Idaman” sebagai semangat memperkuat sinergi pembangunan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung. Ia berharap, di usia yang semakin matang, Sijunjung terus melangkah maju dengan pembangunan yang semakin kokoh dan kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat.

Menurutnya, Sijunjung memiliki keistimewaan karena mampu menjaga jati diri dan warisan budayanya. Keberadaan nagari adat serta Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi bukti kuatnya akar budaya yang tetap terpelihara di tengah arus modernisasi di daerah tersebut. “Ketika kita menyebut Sijunjung, kita tidak hanya menyebut wilayah administratif. Kita menyebut sejarah, adat, dan peradaban. Rumah gadang yang berjajar bukan sekadar bangunan, tetapi simbol musyawarah dan kebersamaan,” ujarnya.

Ia menilai, kemampuan menjaga identitas daerah di tengah tantangan zaman merupakan kekuatan utama yang harus terus dirawat. Kearifan lokal menjadi modal sosial penting dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter.

Di sektor ekonomi, Mahyeldi menyoroti potensi besar pertanian dan perkebunan yang dimiliki Sijunjung. Ia mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan agroindustri berbasis nagari agar hasil produksi tidak berhenti sebagai bahan mentah. “Hasil pertanian harus diolah dan dipasarkan dengan strategi yang lebih modern agar memiliki daya saing dan memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, penguatan UMKM juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi, ditegaskannya, siap bersinergi dalam pembinaan, peningkatan kapasitas, serta membuka akses pembiayaan agar pelaku usaha naik kelas.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan konektivitas, baik infrastruktur jalan antar nagari, jaringan irigasi pertanian, maupun akses digital. Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat perlu diperkuat agar pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumbar untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung. Ia menegaskan peringatan hari jadi ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguat komitmen bersama untuk membangun Sijunjung yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri kedepannya.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri Fauzi; Anggota DPR RI, Andre Rosiade; serta sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda. (adpsb/rmz/bud)

Rabu, Februari 18, 2026

Kabid Humas Polda Sumbar Bersulaturrahmi ke PWI, Perkuat Sinergi Dorong Informasi Berimbang

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Ketua PWI Sumbar Widya Navies dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., bersilaturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat, Rabu (18/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers di Ranah Minang.

Kehadiran Susmelawati bersama jajaran Humas disambut langsung Ketua PWI Sumbar Widya Navies, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Aset Junaidi Jarat, Sekretaris SIWO Andri Besman, serta sejumlah pengurus lainnya.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang selama ini terjalin harmonis antara kedua institusi.

Dalam pertemuan tersebut, Kabid Humas Susmelawati, menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif antara kepolisian dan media.

Menurutnya, hubungan yang solid akan berdampak positif terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.

Susila juga menyampaikan sejumlah program strategis Polri, khususnya di bidang kehumasan, yang menitikberatkan pada keterbukaan informasi publik dan respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Transparansi, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam kesempatan itu, Susmelawati turut menyampaikan pesan Kapolda Sumbar terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

Susmelawati berharap momentum HPN dapat terus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah serta aparat penegak hukum. “Semoga pers tetap jaya dan terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang. Kritik terhadap institusi kepolisian, menurutnya, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, ia berharap setiap kritik tetap disampaikan secara proporsional, berbasis data, serta mengedepankan asas keberimbangan.

“Informasi yang akurat dan berimbang sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Karena itu, sinergi yang baik antara polisi dan jurnalis menjadi kebutuhan bersama,” tegasnya.

Ia bahkan menegaskan bahwa tanpa dukungan dan peran media, kerja-kerja kepolisian tidak akan diketahui masyarakat secara luas. Publikasi yang profesional dinilai mampu menjembatani komunikasi antara aparat dan warga, sekaligus memperkuat akuntabilitas.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen Polda Sumbar dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan wartawan.

Widya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan profesionalisme jurnalis terus menjadi perhatian utama organisasi.

Widya menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wartawan di Sumatera Barat telah banyak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai upaya meningkatkan standar profesionalisme.

Dia berharap ke depan sinergi dengan Polda Sumbar dapat semakin diperkuat, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan UKW.

Menurutnya, program Kapolri yang mendorong peningkatan kapasitas insan pers merupakan langkah positif. PWI Sumbar berharap Polda Sumbar juga dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan UKW di daerah, sehingga kualitas pemberitaan semakin meningkat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang intens, membangun kepercayaan, serta memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan insan pers demi terwujudnya informasi yang kredibel, edukatif, dan mencerdaskan bangsa.(Ab)

Rabu, Februari 18, 2026

Ansor Padang Gelar Diskusi Publik: Petugas Haji Nilai Penyelenggaraan Haji 2024 Sukses

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Peserta perwakilan dari PW GP Ansor Sumatera Barat, PC GP Ansor Solok, PC GP Ansor Bukittinggi, PC GP Ansor Pesisir Selatan dan sebagainya.

BENTENGSUMBAR.COM - Diskusi terkait haji tidak akan pernah habisnya, mulai dari sebelum keberangkatan, hari H sampai kepulangan ke tanah air jadi hal menarik didiskusikan secara komprehensif.

Hal ini jadi poin penting dari diskusi publik dengan tema "Kuota Haji 2024 Dalam Perspektif Hukum Etika dan Kepentingan Umat” yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor PW Sumatera Barat dan pihak terkait pada Selasa (17/2/2026) di salah satu cafe di Kota Padang.

Peserta perwakilan dari PW GP Ansor Sumatera Barat, PC GP Ansor Solok, PC GP Ansor Bukittinggi, PC GP Ansor Pesisir Selatan dan sebagainya.

"Bagi saya dan beberapa jemaah haji yang berangkat pada 2024, faktanya jumlah jemaah haji yang meninggal berkurang hampir 50 persen. Tahun 2023 mencapai 775 jiwa meninggal, tahun 2024 menurun dratis hanya 461 jiwa. Kedua, di atas hukum itu ada kemanusiaan. Penyelenggaraan haji tahun 2024 memperhatikan aspek jemaah lanjut usia lansia jadi perhatian khusus Gus Yaqut, saat itu Menteri Agama. Disamping itu juga kebijakan murur diberlakukan. Hal ini saya rasakan langsung baik penyelenggara haji pada 2023, 2024 sampai 2025 lalu," beber Rahmat Tuanku Sulaiman Perwakilan Travel Umrah dalam diskusi dipandu Ketua PC GP Ansor Kota Padang Albert Reza.

Selain Rahmat Tuanku Sulaiman pemateri diskusi, tampil pula pemateri, pakar hukum Universitas Eka Sakti Padang Dr. Otong Rosadi,SH., M.H, Penulis di Sumatera Barat Armaidi Tanjung, Sekretaris PW GP Ansor PW Sumatera Barat Zuwardi, Ketua LBH GP Ansor PW Sumatera Barat Eko Kurniawan dan petugas haji 2024 Milda Muliati.

Pandangan praktisi hukum juga menilai Gus Yaqut tidak ada terbukti dalam dugaan pidana korupsi seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita LBH GP Ansor PW Sumatera Barat siap jadi garda terdepan dalam mendampingi Gus Yaqut baik secara litigasi maupun non litigasi. Sampai hari ini KPK belum menemukan satu pun bukti aliran dana atau pelanggaran yang menjerat Gus Yaqut secara pribadi. Tudingan kerugian negara senilai Rp1 triliun seperti disampaikan KPK juga terbukti tidak memiliki dasar logis. Kami akan kawal sidang Praperadilan Gus Yaqut 24 Februari mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita siap berangkat dari Padang ke Jakarta melihat langsung sidangnya," ungkap Eko Kurniawan Ketua LBH GP Ansor PW Sumatera Barat.

Eko juga menjelaskan pada pasal 9 Undang-Undang No. 8 tahun 2029 Tentang Penyelenggara Haji dan Umrah Menteri Agama memiliki hak atribusi dalam menentukan kuota haji.

Hal senada juga jadi pengamatan Armaidi Tanjung. Baginya buku putih telah memberikan data dan fakta yang tak terbantahkan.

"Setelah saya baca buku putih kuota haji tambahan 2024, data dan fakta memberikan kita sebuah narasi dan transparan dalam pengelolaan haji baik secara penyelenggara maupun pelayanan sebelum dan sesudah keberangkatan," bebernya.

Diskusi ini makin menarik, peserta memberikan dukungan moril untuk Gus Yaqut melalui surat. Sejak ditetapkan jadi tersangka pada 9 Januari lalu, dukungan ke Gus Yaqut mengalir deras, baik lewat pendampingan hukum langsung maupun dukungan moril. Dari Sumatera Barat kita bersama Gus Yaqut, Albert Reza menambahkan. (R/*)

Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menteri PPPA Resmikan UPTD PPPA dan RPS Sijunjung

BentengSumbar On Rabu, Februari 18, 2026

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi.

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) milik Pemerintah Provinsi Sumbar di Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Rabu (18/02/2026).

Peresmian tersebut menjadi langkah konkret penguatan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi.

UPTD PPA dan RPS yang dibangun melalui dana DAK dari Kementerian PPPA ini diharapkan menjadi pusat layanan terpadu, mulai dari pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi korban kekerasan. Sebelumnya, layanan masih dilaksanakan dengan sarana terbatas.

Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Sijunjung mencatat 310 kasus kekerasan, terdiri dari 230 kasus terhadap anak dan 80 kasus terhadap perempuan. Data tersebut menjadi dasar penguatan sistem layanan yang lebih responsif.

Dalam arahannya, Menteri PPPA menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar seremoni, tetapi wujud kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. “UPTD dan RPS harus menjadi pintu pertama yang memberi rasa aman, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” tegas Arifatul Choiri Fauzi.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Survei menunjukkan satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Faktor pemicu secara umum disebabkan oleh persoalan ekonomi, pola asuh, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta pernikahan usia anak. Menteri PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan perempuan dan anak.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keberadaan UPTD PPA dan RPS merupakan bentuk komitmen daerah dalam menjaga masa depan generasi. “Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi jangka panjang. Daerah harus hadir memberikan ruang aman dan pendampingan yang layak,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan karakter menjadi langkah preventif yang terus didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menekan angka kekerasan di masa mendatang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait. (adpsb/rmz/bud)