Pesan Keras untuk Mahasiswa: Jangan Lulus Cuma Bawa Ijazah, Pengalaman Jadi Senjata!

Pesan Keras untuk Mahasiswa: Jangan Lulus Cuma Bawa Ijazah, Pengalaman Jadi Senjata!

BentengSumbar On Kamis, September 17, 2026

Dorongan kepada mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh pengalaman melalui berbagai proyek dan jejaring dengan dunia industri. (Foto: Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ijazah bukan lagi satu-satunya modal untuk menembus dunia kerja. Di tengah persaingan yang semakin ketat, mahasiswa dituntut keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri.

Pesan itu disampaikan dalam dorongan kepada mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh pengalaman melalui berbagai proyek dan jejaring dengan dunia industri.

Kesempatan tersebut dinilai bukan sekadar aktivitas tambahan selama kuliah. Proyek dan keterlibatan bersama industri justru menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan, mengenali tuntutan dunia kerja, sekaligus membangun pengalaman sebelum benar-benar terjun ke lapangan.

Di sinilah mahasiswa ditantang. Kampus memberikan pengetahuan, tetapi dunia proyek dan industri memberikan arena untuk membuktikan apakah pengetahuan tersebut mampu diterapkan.

Lebih dari itu, pengalaman di lapangan memungkinkan mahasiswa mengembangkan dua jenis kompetensi sekaligus: kompetensi teknis dan human skills. Kemampuan teknis dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara komunikasi, kolaborasi, disiplin, adaptasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi bagian penting ketika berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Karena itu, mahasiswa diminta tidak melihat kesempatan proyek dan jejaring industri sebagai kegiatan formalitas untuk memenuhi kewajiban akademik.

“Manfaatkan kesempatan itu, fokus dan jangan disia-siakan,” pesannya.

Menurutnya, mahasiswa yang serius memanfaatkan kesempatan tersebut memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja dengan bekal yang lebih lengkap. Mereka tidak hanya membawa teori dari ruang kuliah, tetapi juga pengalaman menghadapi persoalan nyata dan berinteraksi dengan lingkungan profesional.

“Saya yakin di sini Anda belajar dan sebelum lulus sudah punya berbagai kompetensi dan pengalaman,” pungkasnya.

Pesan tersebut menjadi tamparan sekaligus tantangan bagi mahasiswa yang masih menganggap kelulusan sebagai garis akhir. Justru sebaliknya, kelulusan adalah titik ketika kompetensi akan benar-benar diuji.

Dunia kerja tidak hanya bertanya “lulusan dari mana?”, tetapi juga “bisa apa?”, “pernah mengerjakan apa?”, dan “mampu bekerja bersama siapa?”

Karena itu, kesempatan membangun pengalaman sejak bangku kuliah menjadi modal yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Jangan sampai empat tahun kuliah hanya menghasilkan selembar ijazah, sementara pengalaman, kompetensi, dan jejaring justru kosong.

Bagi mahasiswa, waktunya bukan sekadar mengejar nilai. Bangun kompetensi. Cari pengalaman. Perluas jejaring. Uji kemampuan sebelum dunia kerja yang mengujinya. Karena ketika wisuda tiba, yang dibutuhkan bukan hanya gelar di belakang nama, tetapi bukti bahwa diri memang siap menghadapi dunia profesional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Ketika Kemiskinan Menekan: Setan Menakut-nakuti, Allah Menjanjikan Karunia

Ketika Kemiskinan Menekan: Setan Menakut-nakuti, Allah Menjanjikan Karunia

BentengSumbar On Kamis, September 17, 2026

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman bahwa setan menjanjikan dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan serta mendorong mereka berbuat keji dan kikir. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik. Bagi orang yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan bisa menjadi tekanan yang menguji kesabaran, harga diri, bahkan keteguhan hati.

Al-Qur’an telah mengingatkan manusia tentang salah satu jebakan terbesar ketika menghadapi persoalan ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman bahwa setan menjanjikan dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan serta mendorong mereka berbuat keji dan kikir. Sebaliknya, Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya.

Pesan ayat tersebut terasa sangat relevan ketika tekanan ekonomi membuat seseorang hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mampu membayar utang, takut kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, hingga takut masa depan menjadi gelap. Dalam kondisi seperti itu, manusia bisa tergoda mengambil jalan yang keliru.

Al-Qur’an bahkan menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku kikir dan tindakan yang tidak dibenarkan. Karena itu, persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat hanya dari sisi materi. Ada dimensi moral dan spiritual yang ikut dipertaruhkan ketika seseorang berada dalam tekanan ekonomi berkepanjangan.

Peringatan serupa juga dikenal dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Abu Nu'aim: “Kemiskinan itu hampir saja menjadi kekafiran.” Ungkapan tersebut sering dikutip untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan kemiskinan terhadap kehidupan seseorang. Namun, secara keilmuan hadis, ungkapan ini perlu dipahami secara hati-hati dan tidak dijadikan alasan untuk menghakimi orang miskin sebagai orang yang kehilangan iman.

Justru pesan pentingnya adalah bahwa kemiskinan merupakan ujian berat yang membutuhkan kepedulian, bukan penghinaan. Orang yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi membutuhkan jalan keluar, kesempatan bekerja, perlindungan sosial, dan dukungan masyarakat agar tidak terdorong mengambil jalan yang merusak dirinya maupun orang lain.

Di sisi lain, ayat tersebut juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Jangan sampai ketakutan kehilangan harta membuat hati semakin keras. Kekayaan yang seharusnya menjadi sarana berbagi justru bisa berubah menjadi sumber keserakahan ketika manusia lebih percaya pada ancaman kemiskinan daripada janji karunia Allah.

Di sinilah pertarungan sesungguhnya berlangsung: antara rasa takut yang membuat manusia menggenggam hartanya erat-erat dan keyakinan yang mendorongnya berbagi serta berbuat kebajikan. Allah menjanjikan ampunan dan karunia, sementara manusia diuji dengan pilihan yang dibuatnya ketika berhadapan dengan harta dan kekurangan.

Realitas hari ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat melahirkan persoalan yang berlapis. Ketika kebutuhan dasar sulit dipenuhi, seseorang dapat menjadi rentan terhadap utang, eksploitasi, penipuan, maupun berbagai keputusan berisiko. Karena itu, melawan kemiskinan juga berarti memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat.

Kemiskinan tidak boleh romantisasi, tetapi juga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan mereka yang mengalaminya. Yang harus dilawan adalah kondisi yang membuat manusia kehilangan kesempatan untuk hidup layak, sementara yang harus dijaga adalah iman, akal sehat, dan martabat manusia.

Surah Al-Baqarah ayat 268 akhirnya menghadirkan pesan yang sangat tajam: ketika ketakutan terhadap kemiskinan datang, jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan seluruh keputusan hidup. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar “seberapa miskin kita?”, tetapi juga “apa yang kita lakukan ketika kemiskinan mengetuk pintu?” Apakah ketakutan membuat kita kikir dan kehilangan arah, atau justru mendorong kita untuk berikhtiar, saling menolong, dan tetap menggantungkan harapan kepada Allah?

(*)

Mahyeldi di Panggung National Day Malaysia: Jangan Biarkan Kedekatan Ranah Minang Berhenti Jadi Nostalgia!

Mahyeldi di Panggung National Day Malaysia: Jangan Biarkan Kedekatan Ranah Minang Berhenti Jadi Nostalgia!

BentengSumbar On Kamis, September 17, 2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri National Day Malaysia 2026 yang digelar Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia di Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Selasa (15/9/2026). (Foto: Cen). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kedekatan Sumatera Barat dengan Malaysia bukan sekadar cerita tentang akar budaya dan sejarah. Di balik hubungan emosional masyarakat dua wilayah serumpun itu, tersimpan peluang besar yang bisa dikembangkan menjadi kerja sama konkret.

Pesan itulah yang mengemuka ketika Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri National Day Malaysia 2026 yang digelar Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia di Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Selasa (15/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pejabat penting Indonesia dan kalangan diplomatik. Selain Mahyeldi, hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Mahyeldi melihat momentum itu bukan sekadar datang, bersalaman, menikmati pertunjukan budaya, lalu pulang. Ia membawa kepentingan yang lebih jauh: memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Sumatera Barat dan Malaysia.

“Acara ini sangat strategis karena menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik, kerja sama bilateral, serta kolaborasi daerah antara Sumatera Barat dan Malaysia,” kata Mahyeldi.

Pernyataan itu menegaskan satu hal: hubungan daerah harus ikut mengambil panggung dalam diplomasi Indonesia-Malaysia. Sebab, hubungan antarnegara tidak selalu harus dimulai dari meja diplomasi di tingkat pusat. Hubungan masyarakat, sejarah, budaya, pendidikan, ekonomi, dan jejaring antardaerah juga dapat menjadi pintu masuk kerja sama.

Mahyeldi pun menyampaikan ucapan selamat atas Hari Kebangsaan Malaysia 2026. Ia berharap hubungan kedua negara semakin erat dan tidak berhenti pada hubungan seremonial.

“Indonesia dan Malaysia harus terus memperkuat hubungan, mempererat persahabatan, dan membangun kerja sama untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Bagi Ranah Minang, pesan itu punya arti khusus. Kedekatan sejarah dan budaya dengan Malaysia merupakan modal yang sudah tersedia. Tinggal bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi kolaborasi yang lebih konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Ini juga menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia, khususnya dengan Ranah Minang,” kata Mahyeldi.

Malaysia memperingati Hari Kebangsaan ke-69 pada 31 Agustus 2026 dengan tema “Malaysia MADANI: Kesejahteraan Dinikmati.” Perayaan di Jakarta juga dikemas dengan kekuatan identitas budaya Malaysia, mulai dari pertunjukan seni tradisional hingga atraksi pembuatan teh tarik dan roti canai serta sajian kuliner dan produk khas Malaysia.

Kini tantangannya bukan lagi membuktikan bahwa Sumbar dan Malaysia memiliki kedekatan. Itu sudah terbentuk dalam sejarah. Tantangannya adalah mengubah kedekatan tersebut menjadi nilai tambah.

Kerja sama antardaerah, jejaring masyarakat, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, pariwisata, hingga sektor potensial lainnya dapat menjadi ruang yang terus dikembangkan. Dengan begitu, hubungan Sumbar-Malaysia tidak hanya dikenang karena kesamaan akar budaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh generasi hari ini.

Pesannya jelas: jangan biarkan hubungan Ranah Minang dan Malaysia hanya menjadi nostalgia masa lalu. Kedekatan sejarah harus menjadi energi untuk membangun kerja sama masa depan. (adpsb/cen). 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wamenaker Sentil Keras Sertifikasi Microbanking: Jangan Sampai Sertifikat Cuma Jadi Pajangan!

Wamenaker Sentil Keras Sertifikasi Microbanking: Jangan Sampai Sertifikat Cuma Jadi Pajangan!

BentengSumbar On Kamis, September 17, 2026

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat berbicara dalam peluncuran Program Sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking di Jakarta, Rabu (16/9/2026). (Foto: Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM - Satu lembar sertifikat tidak otomatis membuat seseorang mampu menghadapi risiko. Apalagi ketika risiko itu menyangkut uang, pembiayaan UMKM, operasional lembaga keuangan, hingga ancaman fraud.

Pesan keras itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat berbicara dalam peluncuran Program Sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Afriansyah menegaskan, sektor microbanking memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penopang akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, semakin besar perannya, semakin besar pula tantangan risiko yang harus dikelola.

Risiko kredit, risiko operasional, hingga tindak kecurangan atau fraud merupakan persoalan yang tidak bisa dihadapi hanya dengan mengandalkan teori. Dibutuhkan SDM yang benar-benar mampu mengidentifikasi risiko, melakukan pengendalian, sekaligus memantau potensi masalah sebelum berkembang.

Masalahnya, apakah sertifikat sudah benar-benar mencerminkan kemampuan itu?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika dinamika industri keuangan bergerak semakin cepat. Menurut Afriansyah, peningkatan kapasitas tenaga kerja tidak cukup hanya dengan membekali mereka pengetahuan teoritis. Kompetensi harus dibangun melalui keterampilan praktis, sikap kerja, serta pengalaman yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Karena itu, Afriansyah mengingatkan agar sertifikasi kompetensi tidak terjebak menjadi formalitas administratif.

“Sertifikasi kompetensi wajib memenuhi prinsip 4T yaitu terukur, teruji, tervalidasi, dan terpercaya. Tolak ukur keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya lembar sertifikat yang diterbitkan, melainkan pada dampak nyatanya terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pengelolaan industri,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan sertifikat bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memastikan kompetensi benar-benar bekerja. Sebab, ketika risiko muncul di lapangan, yang dibutuhkan bukan sekadar dokumen bertanda tangan, tetapi kemampuan mengambil keputusan secara tepat.

Dengan kata lain, sertifikat boleh bertambah. Tetapi kompetensi harus ikut bertambah.

Untuk memastikan standar tersebut terpenuhi, Kemnaker menjalankan lima peran utama. Mulai dari menjaga standar kompetensi, menjamin mutu pelatihan, memberikan pengakuan kualifikasi, menyelaraskan program dengan kebutuhan pasar kerja melalui link and match, hingga mengawal dampak sertifikasi terhadap efisiensi industri.

Lima peran itu menjadi bagian dari upaya memastikan sertifikasi tidak berjalan sendiri tanpa hubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Kompetensi yang diakui harus benar-benar relevan dengan pekerjaan yang dijalankan.

Bagi microbanking, persoalan ini menjadi semakin penting. Ketika lembaga keuangan berhadapan dengan pembiayaan masyarakat dan UMKM, kualitas SDM yang mengelola risiko ikut menentukan kualitas pengelolaan industri secara keseluruhan.

Afriansyah pada akhirnya mengirimkan pesan yang cukup jelas: jangan ukur keberhasilan sertifikasi dari tumpukan sertifikat. Ukur dari kemampuan tenaga kerja menghadapi persoalan nyata.

Sebab, sertifikat yang hanya tersimpan di dalam map tidak akan mampu membaca risiko kredit, menghentikan fraud, atau menyelamatkan kualitas pengelolaan industri. Yang dibutuhkan microbanking adalah SDM yang kompeten ketika risiko benar-benar datang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Kerukunan Jadi Modal Sosial, Wali Kota Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB

Kerukunan Jadi Modal Sosial, Wali Kota Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB

BentengSumbar On Rabu, September 16, 2026

Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB Kota Sawahlunto Tahun 2026 di Ruang Rapat Balai Kota Sawahlunto, Rabu (16/9/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah keberagaman masyarakat, kerukunan antarumat beragama bukan sekadar slogan. Ia menjadi modal sosial yang menentukan apakah kehidupan masyarakat dapat terus berjalan dalam suasana aman, damai, dan saling menghormati. Kesadaran itulah yang terus diperkuat Pemerintah Kota Sawahlunto melalui sinergi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Upaya tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra melalui Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB Kota Sawahlunto Tahun 2026 di Ruang Rapat Balai Kota Sawahlunto, Rabu (16/9/2026). Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus menyatukan langkah dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah keberagaman agama dan keyakinan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto juga memberikan dukungan konkret berupa hibah senilai Rp50 juta kepada FKUB. Dukungan itu dituangkan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB.

Riyanda menegaskan, kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya daerah yang aman dan kondusif. Karena itu, keharmonisan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak, tetapi membutuhkan komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Bagi Sawahlunto, keberagaman merupakan realitas sosial yang harus dirawat dengan komunikasi yang sehat. Ketika ruang dialog terus terbuka, berbagai potensi persoalan antarumat dapat dibicarakan dan diantisipasi sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Sinergi pemerintah dan FKUB karena itu diharapkan tidak berhenti pada dukungan anggaran. Lebih jauh, kolaborasi tersebut harus mampu memperkuat toleransi, memperluas ruang dialog, serta menjaga hubungan harmonis antarumat beragama di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Pada akhirnya, kerukunan bukan hanya tentang bagaimana mencegah konflik, tetapi bagaimana menjadikannya sebagai kekuatan bersama. Dengan masyarakat yang rukun dan saling menghormati, Sawahlunto memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (*) 

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Berkali-kali Berobat dengan JKN, Pedagang Es Cendol Ini Tak Lagi Cemas Biaya

Berkali-kali Berobat dengan JKN, Pedagang Es Cendol Ini Tak Lagi Cemas Biaya

BentengSumbar On Rabu, September 16, 2026

Keluhan terbaru Adri bermula ketika kondisi tubuhnya terus menurun. Tubuhnya menguning, urin berubah menjadi merah kehitaman, sementara warna buang air besar (BAB) juga tidak normal. (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Bagi Adri, sakit bukan hanya soal bagaimana mendapatkan kesembuhan. Sebagai pedagang es cendol dengan penghasilan yang tidak tetap, setiap gangguan kesehatan juga berarti kekhawatiran tentang biaya pengobatan. Namun, pengalaman berulang kali memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuatnya kini lebih tenang menghadapi kondisi medis yang membutuhkan penanganan serius.

Keluhan terbaru Adri bermula ketika kondisi tubuhnya terus menurun. Tubuhnya menguning, urin berubah menjadi merah kehitaman, sementara warna buang air besar (BAB) juga tidak normal. Keluarga kemudian membawanya ke IGD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah untuk mendapatkan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan laboratorium dan USG menunjukkan adanya masalah batu empedu. Ia kemudian dirujuk ke poli bedah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk tindakan operasi. “Cukup kaget saat dokter mendiagnosis saya menderita batu empedu. Tentu saya khawatir soal biaya. Beruntung, petugas menyampaikan biayanya akan dijamin JKN,” ujar Adri.

Kekhawatiran tersebut perlahan sirna karena Adri tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Sebelumnya, ia merupakan peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah, namun setelah tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan hasil pendataan, Adri memilih melanjutkan kepesertaannya secara mandiri. Keputusan itu kini ia rasakan manfaatnya ketika harus menghadapi biaya pengobatan yang tidak sedikit. “Kalau kesehatan terganggu, yang kita pikirkan seharusnya bagaimana bisa sembuh, bukan bagaimana mencari uang untuk membayar pengobatan. JKN membuat saya bisa lebih fokus menjalani perawatan,” katanya.

Bagi Adri, pengalaman menggunakan JKN bukan baru sekali. Pada tahun sebelumnya, ia pernah menjalani rawat inap karena penyakit lambung. Empat tahun lalu, ia juga mendapatkan pemeriksaan dan perawatan terkait penyempitan pembuluh darah jantung, serta pernah menjalani operasi hernia dengan memanfaatkan JKN. “Saya sudah cukup sering dibantu JKN untuk pengobatan yang biayanya besar. Kalau dihitung, mungkin sudah puluhan juta rupiah atau lebih. Kalau harus membayar semuanya sendiri, saya pasti kesulitan, terutama karena penghasilan saya tidak tetap,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut membuat Adri melihat langsung manfaat prinsip gotong royong dalam JKN. Menurutnya, iuran yang dibayarkan peserta secara rutin menjadi bagian penting dalam membantu peserta lain ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ia juga membantah anggapan bahwa peserta JKN mendapatkan pelayanan berbeda. “Yang saya rasakan justru sebaliknya. Petugas ramah, alurnya jelas dan pelayanan berjalan dengan baik, asal mengikuti prosedur,” tegas Adri.

Manfaat JKN juga dirasakan Fadri, anak Adri. Saat mendampingi ayahnya berobat, Fadri teringat ketika istrinya menjalani persalinan melalui operasi caesar karena indikasi medis berupa posisi bayi sungsang. “Yang saya tahu biaya persalinan caesar itu sekitar Rp10 juta. Kalau tanpa JKN, tentu saya akan kesulitan mencari dana sebesar itu dalam waktu dekat. JKN sangat membantu dan menambah momen kebahagiaan kami saat itu,” tuturnya. Fadri juga merasakan kemudahan Aplikasi Mobile JKN, terutama fitur antrean online, kartu JKN digital, serta informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap.

Dari pengalaman keluarganya, Adri dan Fadri mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk memikirkan perlindungan kesehatan. Adri berpesan agar peserta menjaga kepesertaan tetap aktif dan membayar iuran tepat waktu, sementara Fadri berharap edukasi mengenai hak, kewajiban, serta alur pelayanan JKN terus diperluas. “Sehat itu mahal harganya dan tidak bisa dibandingkan dengan jumlah iuran JKN setiap bulan. Anggap saja kita sedang mempersiapkan perlindungan untuk masa depan,” pesan Adri. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Satgas PRR Turun ke Pariaman, Proyek Pascabencana Dikebut: 75 Persen Tuntas, Masih Ada yang Tersendat

Satgas PRR Turun ke Pariaman, Proyek Pascabencana Dikebut: 75 Persen Tuntas, Masih Ada yang Tersendat

BentengSumbar On Rabu, September 16, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Foto: Fad). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pembangunan pascabencana di Kota Pariaman mulai menunjukkan progres signifikan. Sekitar 75 persen pekerjaan telah rampung, namun pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah persoalan yang membuat beberapa agenda pembangunan belum bisa dituntaskan sepenuhnya.

Persoalan itulah yang menjadi perhatian ketika Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di ruang kerja Wali Kota Pariaman, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan koordinasi. Pemerintah Kota Pariaman memaparkan sejumlah bangunan yang terdampak bencana sekaligus membahas langkah percepatan agar pembangunan yang masih tersisa tidak berlarut-larut. Diskusi diarahkan pada bagaimana program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih sinkron antara pemerintah daerah dan Satgas PRR.

Yota Balad menyambut kedatangan tim Satgas PRR dan berharap kehadiran tim nasional tersebut mampu memperkuat koordinasi percepatan pembangunan pascabencana. Menurutnya, sinkronisasi penting agar kebutuhan di lapangan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret.

Di hadapan tim Satgas PRR, Yota melaporkan bahwa sejumlah aspek pembangunan pascabencana di Kota Pariaman telah dikerjakan dan progresnya kini mendekati 75 persen. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa sebagian besar pekerjaan sudah bergerak, tetapi masih terdapat pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.

Yang menjadi perhatian adalah sejumlah usulan tambahan yang belum seluruhnya terakomodasi. Pemerintah daerah menyebut faktor sosial dan kekeluargaan menjadi salah satu kendala yang masih harus diselesaikan sebelum proses pembangunan dapat kembali dilanjutkan secara optimal.

Di antara pekerjaan yang masih menjadi perhatian adalah pembangunan hunian tetap (huntap) serta relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar. Penyelesaian persoalan yang menghambat pekerjaan tersebut menjadi penting agar pembangunan pascabencana tidak berhenti pada capaian progres, tetapi benar-benar tuntas dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kehadiran Satgas PRR nasional di Pariaman diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan koordinasi, penyelesaian persoalan sosial, serta pelaksanaan pembangunan berjalan beriringan sehingga pekerjaan yang tersisa tidak kembali tertunda.

Bagi masyarakat terdampak bencana, angka progres bukan sekadar persentase. Yang paling dinantikan adalah bangunan yang bisa ditempati, infrastruktur yang kembali berfungsi, dan akses yang kembali normal. Karena itu, capaian 75 persen harus menjadi pijakan untuk mengejar penyelesaian seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

Pemko Pariaman menyatakan persoalan yang belum terakomodasi akan segera diselesaikan agar pembangunan dapat kembali berjalan. Pertemuan dengan Satgas PRR menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan tim nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

Kini pekerjaan rumahnya jelas: menuntaskan 25 persen yang tersisa dan memastikan tidak ada lagi pembangunan pascabencana yang tertahan karena persoalan yang berlarut-larut. Di titik inilah koordinasi antara Pemko Pariaman dan Satgas PRR akan diuji—sejauh mana percepatan benar-benar terasa di lapangan dan bukan berhenti sebagai laporan progres. (Fad) 

Laporan: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU