 |
| Pemprov Sumbar memastikan proses rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan. |
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan proses rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan dan saat ini tengah dipercepat di berbagai daerah terdampak. Sejumlah langkah strategis pun telah disiapkan untuk mensukseskan upaya tersebut.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman menyampaikan perhatian Menteri Pertanian RI terhadap percepatan penanganan di lapangan menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh tahapan pelaksanaan.
“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, proses rehabilitasi sedang berjalan dan terus kami dorong agar lebih cepat,” ujar Afniwirman di Padang, Jum'at (17/4/2026).
Berdasarkan data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar diketahui dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar cukup signifikan. Tercatat seluas 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat dan 730,97 hektare hilang.
Ia menjelaskan, penanganan sawah terdampak bencana tidak hanya berupa pembersihan material yang menutupi lahan, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi lahan secara menyeluruh. Mulai dari normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyiapan kondisi tanah agar kembali layak tanam.
“Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis, sehingga memerlukan waktu lebih dibanding penanganan biasa,” jelasnya.
Selain faktor teknis lapangan, lanjutnya, proses rehabilitasi juga melibatkan tahapan administratif yang harus dilalui sesuai ketentuan, seperti pendataan dan verifikasi luasan lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran yang langsung disalurkan kepada kelompok tani.
 |
| Data dan dokumen pengerjaan. |
"Kita ingin memastikan, proses penanganan ini tidak hanya baik dalam pelaksanaan, tapi juga aman dari segi pertanggungjawaban keuangan,"tegasnya.
Afniwirman juga menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran anggaran rehabilitasi mengikuti sistem keuangan negara, di mana dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi untuk selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota dan kelompok tani penerima.
“Mekanisme ini bertujuan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan akuntabel, mengingat lokasi terdampak tersebar di beberapa daerah. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat tahapan verifikasi dan perencanaan berjenjang yang harus dilalui,” jelasnya.
Ia menjelaskan, guna penanganan tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 Miliar. Dana tersebut tidak hanya untuk pemulihan lahan rusak ringan dan sedang tapi juga untuk rehabilitasi saluran irigasi, jalan usaha tani, dan bantuan bibit berbagai tanaman, seperti coklat, padi, jagung dan lain sebagainya.
"Jadi perlu digaris bawahi ya, anggaran 455 milyar yang disampaikan Pak Menteri itu adalah total keseluruhan anggaran bantuan pertanian untuk Sumbar. Bukan hanya untuk pemulihan lahan tapi juga untuk irigasi, jalan dan bibit," jelasnya.
Afniwirman lalu menegaskan, progres pelaksanaan di lapangan, hingga saat ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana, dari total target seluas 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan.
 |
| Alat berat terlihat melakukan pekerjaannya. |
Program rehabilitasi sawah juga mencatkan progres serupa, dari total volume yang direncanakan seluas 1.100 hektare, 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran.
“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mempercepat proses di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain:
* penyederhanaan proses koordinasi lintas sektor;
* percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas;
* optimalisasi penggunaan alat dan sumber daya di lapangan;
* serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan.
“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan tersalurkan sesegera mungkin sehingga lahan yang terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.
Ia memastikan, Pemprov Sumbar memiliki komitmen besar untuk menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat, sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung program nasional di sektor pertanian. (adpsb/busan)
