HEADLINE
Innalillahi wa Inna Ilaihi Raaji'un: Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Innalillahi wa Inna Ilaihi Raaji'un: Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia
Istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) TNI Wiranto meninggal dunia pada, Minggu (16/11/2025) sore ini.

BENTENGSUMBAR.COM
- Kabar duka menyelemuti keluarga Jenderal (Purn) TNI Wiranto. 


Istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan itu meninggal dunia pada, Minggu (16/11/2025) sore ini.


"Innalillahi wa inna ilaihi raaji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang, istri/ibu/oma kami tercinta: Hj Rugaiya Usman Wiranto binti Mustafa Usman," kata Wiranto saat dikonfirmasi.


Wiranto menyampaikan bahwa sang istri meninggal dunia pukul 15.55 WIB di Bandung. 


Dia memohon doa kepada seluruh keluarga dan kerabat untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya.


"In-syaa Allah jenazah akan dibawa ke Jakarta, dan disemayamkan di rumah duka Jl. Palem Kartika No.21, Komp PATI-AD Bambu Apus, Jakarta Timur (perkiraan tiba Jkt pkl 22.00)," ujarnya.


"In-syaa Allah akan diberangkatkan ke Solo, besok Senin via Halim pkl 7 pagi untuk dimakamkan di Delingan," tuturnya. (*) 


Sumber: iNews. id


Maklumat: 


Wartawan BentengSumbar. com dalam bertugas meliput dan investigasi dilengkapi id. card.


Narasumber dapat meminta wartawan BentengSumbar. com memperlihatkan kartu Identitas jika diperlukan.

MK Selamatkan Sebagian Wajah Bopeng NKRI           
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

MK Selamatkan Sebagian Wajah Bopeng NKRI
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, dua putusan MK yang dipimpin Hakim Suhartoyo ini cukup menggembirakan bagi publik. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Mahkamah Konsitusi (MK) saat ini patut diapresiasi dan diacungi jempol atas putusannya soal dwi fungsi Polri dan memangkas lamanya waktu bagi investor di Ibukota Nusantara (IKN) dari 160 tahun menjadi 35 tahun.


"Terus terang dua putusan MK yang dipimpin Hakim Suhartoyo ini cukup menggembirakan bagi publik," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 16 November 2025.


Karena kata Muslim, sejak 10 tahun kekuasaan dipegang Joko Widodo alias Jokowi, dan MK dipimpin ipar Jokowi, yakni Paman Usman, MK dicibir seperti Mahkamah Kalkulator atau Mahkamah Keluarga, bahkan dianggap Mahkamah Kasur.


"Tetapi semuanya itu berbalik di saat Paman Usman ditendang oleh rakyat dari singgasana penguasa palu maut yang merusak dan menghancurkan konstitusi. Kini Doktor Suhartoyo telah memimpin MK ke jalan yang diridhoi oleh rakyat. Karena selama ini putusan MK melukai dan menciderai rakyat," terang Muslim.


Misalnya kata Muslim, putusan MK soal Omnibus Law dan IKN sangat menzalimi rakyat dan negara. Bahkan, kaum buruh demo berjilid-jilid menentang Omnibus Law, tetapi MK tidak bergeming karena palu hakim MK ditentukan sang Paman Usman.


"Cidera konstitusi seperti meloloskan anak kecil (bocil) yang belum cukup umur, tetapi melanggeng bebas menjadi cawapres. Padahal putusan itu menciderai konstitusi, dan si bocil pun dianggap sebagai anak haram konstitusi," turur Muslim.


Akan tetapi hari ini kata Muslim, ketokan palu MK yang mengembalikan Polri ke barak dan menghentikan dwi fungsi Polri cukup melegakan. Demikian pula putusan terhadap panjang waktu bagi investor asing kuasai tanah IKN dari 160 tahun menjadi 35 tahun yang membuat keresahan publik.


"Selain dari prestasi besar MK hari ini, ada satu lagi PR bagi rakyat soal gonjang-ganjing ijazah Jokowi yang diduga palsu. Rakyat mengadukan ke Polisi, para pengadu malah mau dikriminalkan. Hal itu membuat frustrasi para penggugat di berbagai daerah saat menggugat ke pengadilan. Seolah tembok pengadilan di berbagai daerah itu menghadapi tembok dan palu para hakim digembok yang kokoh untuk menolak gugatan soal ijazah Jokowi," jelas Muslim.


Untuk itu, Muslim berharap agar MK juga mampu mengakhiri gonjang-ganjing ijazah palsu yang tidak produktif, termasuk ketidakjelasan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


"Dengan demikian wajah-wajah bopeng NKRI mulai dari kerusakan konstitusi, anak haram konstitusi, kerusakan hukum dan demokrasi, dan kedaulatan rakyat secara pelan tetapi pasti terpoles meski belum semua," ungkapnya.


"MK sudah harus tampil untuk selesaikan kasus ijazah Jokowi maupun Gibran. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang seharusnya sudah segera dijawab oleh para Hakim MK yang mulai berani bela kebenaran dan keadilan," pungkas Muslim. (*) 


Sumber: RMOL

Modus Bendahara Gelapkan Pajak Terbongkar, Menkeu Purbaya Perkuat Pengawasan    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Modus Bendahara Gelapkan Pajak Terbongkar, Menkeu Purbaya Perkuat Pengawasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan terbaru terkait isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan terbaru terkait isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah yang mencuat melalui kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya".

Ia mengungkap bahwa terdapat laporan masyarakat mengenai praktik pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah yang tidak disetorkan ke kas negara sebagaimana mestinya.

"Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah antara lain pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menindaklanjuti aduan tersebut. Dari hasil analisis, ditemukan perilaku bendahara pemerintah yang memotong pajak namun tidak menyetorkannya ke negara. 

Dalam kasus yang dilaporkan, DJP sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan menyampaikan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana perpajakan.

"Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh kejaksaan negeri," katanya.

Purbaya menegaskan bahwa DJP selama ini terus melakukan peningkatan kompetensi perpajakan bagi para bendahara pemerintah agar kejadian serupa tidak berulang.

Sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi risiko ketidakpatuhan, DJP juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana perpajakan. 

Kerja sama tersebut akan diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) guna memperkuat upaya pencegahan kebocoran penerimaan negara.

Selain itu, DJP membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pajak yang melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Forum ini, kata Purbaya, bertujuan memperkuat pertukaran data serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan para bendahara pemerintah. (*) 

Bela Roy Suryo Cs, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Bela Roy Suryo Cs, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, turut bergabung sebagai tim Kuasa Hukum Roy Suryo cs terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, turut bergabung sebagai tim Kuasa Hukum Roy Suryo cs terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.


Eks Wamenkumham itu menilai bahwa status tersangka yang dialamatkan ke Roy Suryo Cs merupakan upaya membungkam suara kritis atas kekuasaan.


"Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun," kata Denny melalui akun media sosialnya, Jumat (14/11/2025).


Dia juga menegaskan bahwa bergabung membela Roy Suryo Cs untuk melawan Jokowi yang telah merusak demokrasi di akhir jabatannya.


"Bukan semata melawan kriminalisasi tetapi juga modus intimidasi, yang memperalat hukum pidana untuk kepentingan mantan penguasa,” sebutnya.


Denny juga mengatakan setiap orang berhak mengungkap kebenaran dokumen publik seperti ijazah, dan tidak boleh dilaporkan ke polisi oleh siapapun, termasuk mantan presiden.


"Justru seharusnya, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya," ucap dia.


Diberitakan sebelumnya, Juru bicara Roy Suryo Cs, Refly Harun, angkat suara usai ketiganya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, kemarin.


Pemeriksaan tersebut berlangsung intensif dengan jumlah pertanyaan yang mencapai ratusan.


Refly menyebut proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan para tersangka bersikap kooperatif.


“Alhamdulillah, penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif," ujar Refly dikutip pada Jumat (14/11/2025).


Refly bersyukur karena ketiga tersangka tidak ditahan setelah pemeriksaan. Menurutnya, keputusan itu membuat Roy Suryo dapat tetap berkegiatan secara produktif.


“Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya,” jelasnya.


Terkait pemeriksaan, Refly mengungkap bahwa sejumlah detail teknis masih akan didiskusikan bersama tim hukum dalam waktu dekat.


Namun untuk sementara, tidak ada pernyataan publik dari Roy Suryo Cs.


“Dengan sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Tidak akan ada. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan Alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan," tegas Refly.


Ia menambahkan bahwa Roy Suryo Cs memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. (*)


Sumber: Fajar. co. id

Wako Fadly Amran: Insya Allah Kejuaraan Ini Akan Kita Gelar Rutin Setiap Tahunnya    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Wako Fadly Amran: Insya Allah Kejuaraan Ini Akan Kita Gelar Rutin Setiap Tahunnya
Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menutup Kejuaraan Karate Open Piala Wali Kota Padang 2025 yang berlangsung di GOR Tenis Indoor UNP. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menutup Kejuaraan Karate Open Piala Wali Kota Padang 2025 yang berlangsung di GOR Tenis Indoor Universitas Negeri Padang (UNP), Minggu (16/11/2025).

Kejuaraan karate se-Sumatera yang digelar pada 14-16 November ini menjadi bagian dari implementasi Program Padang Balomba, salah satu aktivasi dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

Event ini sukses menjadi magnet besar bagi para atlet, dengan menghadirkan 1.946 karateka dari 7 provinsi di Sumatera serta kontingen mancanegara asal Malaysia. Sebanyak 20 atlet Negeri Jiran turut berpartisipasi, yang terdiri dari 10 karateka Sarawak dan 10 atlet dari Royal Malaysia Police, Kuala Lumpur.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta serta kesungguhan panitia dalam menyelenggarakan kejuaraan karate berskala besar tersebut.

“Kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi ruang pembinaan nyata bagi generasi muda. Kita ingin Padang bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga melahirkan atlet berprestasi di kancah nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Fadly menilai ajang ini menjadi capaian penting dalam pengembangan karate di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Tingginya jumlah peserta mencerminkan semakin meningkatnya pembinaan dan minat generasi muda terhadap olahraga bela diri tersebut.

"Insya Allah kejuaraan ini akan kita gelar rutin setiap tahunnya. Kami juga berterima kasih kepada KONI Kota Padang, Pengcab FORKI Kota Padang dan semua pihak yang mendukung kesuksesan event besar tersebut," tukas Wali Kota bersemangat.

Ketua Pengcab FORKI Kota Padang, Jumadi, sekaligus Ketua Panitia menyebutkan Karate Open Piala Wali Kota Padang 2025 menjadi momentum penting bagi atlet-atlet karate di Sumbar untuk mengasah pengalaman bertanding. Dengan hadirnya peserta lintas provinsi hingga mancanegara, para atlet muda mendapatkan tantangan sekaligus atmosfer kompetisi yang lebih ketat.

“Pada Kejuaraan ini peserta berlomba memperebutkan 70 medali emas, 70 perak, dan 140 perunggu. Juara Umum meraih trophy bergilir Wali Kota Padang, dengan hadiah pembinaan Rp10 juta untuk Juara Umum I, Rp8 juta bagi Juara Umum II, dan Rp6 juta untuk Juara Umum III,” jelasnya.

Selain kategori reguler, sambungnya, juga digelar laga Best of the Best untuk masing-masing kelas. 

"Para pemenang untuk kategori ini mendapatkan piala sekaligus uang pembinaan sebesar Rp500 ribu," tandasnya. (*)

Realisasi Pokir Anggota DPRD Kota Padang, H. Yendril Sebut Festival Marandang untuk Mewariskan Tradisi    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Realisasi Pokir Anggota DPRD Kota Padang, H. Yendril Sebut Festival Marandang untuk Mewariskan Tradisi
Anggota DPRD Kota Padang Ir. H. Yendril menyampaikan, festival ini merupakan bagian dari pokok-pokok pikirannya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai anggota DPRD Kota Padang Ir. H. Yendril merealisasi pokok-pokok pikirannya selaku anggota dewan di depan Perumahan DMJ RT 01 RW 01, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (16/11/2025).

Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, ninik mamak, bundo kanduang, remaja, dan pemuda setempat. 

H. Yendril menyampaikan, festival ini merupakan bagian dari pokok-pokok pikirannya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. 

Festival bertujuan untuk mewariskan tradisi marandang sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Padang menjadikan Padang sebagai The City of Gastronomy.

“Rendang bukan sekadar makanan, tetapi warisan budaya yang menyatukan masyarakat," katanya.

Melalui festival ini, H. Yendril ingin mendorong generasi muda untuk memahami filosofi randang.

"Selain itu, kami ingin menjaga tradisi memasak bersama yang sudah diwariskan turun-temurun,” ujar Yendril.

Wali Kota menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat program Jelajah Padang, untuk menjadikan kota semakin dicintai masyarakat dan menarik lebih banyak pengunjung.

“Marandang ini sangat spesifik dan bernilai budaya tinggi. Ada generasi muda, ada orang tua yang memasak rendang bersama. Kita ingin tradisi ini tetap terjaga. Untuk itu saya mendorong agar kegiatan diadakan nanti di tingkat kota,” ujar Fadly Amran didampingi Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir.

Pada kesempatan ini juga diumumkan pemenang Lomba Marandang antar-RW se-Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, yaitu RW 05 sebagai Juara I, RW 02 sebagai Juara II, RW 04 sebagai Juara III, kemudian RW 03 sebagai Harapan I, dan RW 01 sebagai Harapan II. (*)

Menkeu Purbaya Dukung Good Journalism dan Minta Media Terus Kritis    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Menkeu Purbaya Dukung Good Journalism dan Minta Media Terus Kritis
Menkeu Purbaya di acara Fun Run For Good Journalism 2025 yang diselenggarakan Forum Pemred di Universitas Atmajaya Jakarta, Minggu (16/11).

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media. 


Hal ini disampaikan Purbaya di acara Fun Run For Good Journalism 2025 yang diselenggarakan Forum Pemred di Universitas Atmajaya Jakarta, Minggu (16/11).


Purbaya juga mengingatkan media untuk terus menjalankan fungsi kontrol sembari menyodorkan solusi yang baik.


"Yang saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semua. Ngga pernah kasih kritik, akibatnya ekonomi kita susah,"lontar Purbaya disambut tepuk tangan meriah hadirin.


Lebih jauh Purbaya berharap dengan semangat good journalism, selalu ada kritik membangun dan solusi dari media untuk kebaikan Indonesia.


"Bagus lah good journalism. Untuk kedepan kasih kritiklah yang baik tapi kasih pemecahannya juga kalau bisa. Yang mengendalikan arah ke depan kan termasuk jurnalis juga. Klo engga kita semua salah arah, "tutur Purbaya di atas panggung sesaat sebelum menyerahkan hadiah ke pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025.


Menkeu Purbaya meminta dirinya diingatkan terus oleh media.


"Selamat semuanya untuk good journalism. Koreksi saya yang baik lah, klo saya salah tolong kasih koreksi biar kita arahnya benar,"kata Purbaya.


Fun Run For Good Journalism 2025 diikuti 400 peserta dihadiri para tokoh media, senior jurnalis, pengurus asosiasi media, pimpinan redaksi dan para pihak pendukung acara yang diselenggarakan Forum Pemred.


Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan kegiatan Fun Run For Good Journalism lebih dari sekadar ajang lari tetapi juga menghimpun seluruh ekosistem media di tanah air untuk bergerak bersama menghadapi tantangan perubahan.


"Kita mengingatkan terus kepada kawan-kawan media, jurnalis dan tentu masyarakat bahwa upaya menjaga gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media tidak boleh berhenti. Misinformasi, disinformasi, deepfake harus dilawan dengan cara konsolidasi yang baik termasuk mengingatkan untuk setia pada kode etik jurnalistik, inovatif dan terus beradaptasi dengan perkembangan jaman,"kata Retno Pinasti.


Fun Run For Good Journalism dimulai pukul 06.15 WIB ditandai pengangkatan bendera start oleh Menkeu Purbaya didampingi  ketua Forum Pemred Retno Pinasti.


Antusiasme peserta diwarnai aneka kostum bertema kampanye melawan disinformasi, menjaga keberlanjutan media dan lainnya.


Perwakilan sejumlah media juga tampil di atas panggung acara bersorak sorai di sesi best cheering perfomance bertema kampanye jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media.


12 pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025 terdiri dari 4 kategori; cetak, online, radio dan televisi naik panggung menerima hadiah yang langsung diserahkan Menkeu Purbaya dan Ketua Forum Pemred Retno Pinasti.(*)

Wako Pariaman Apresiasi KIPS, Gelar Anniversaary ke 4 Ramaikan Pantai Sunur Pariaman    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Wako Pariaman Apresiasi KIPS, Gelar Anniversaary ke 4 Ramaikan Pantai Sunur Pariaman
Di hari ulang tahun mereka yang ke 4, mengadakan kegiatan kumpul bareng dengan Komunitas King yang ada di berbagai daerah di Regional Sumatera.

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman, Yota Balad apresiasi group motor King Independen Pariaman dan Sekitarnya (KIPS).


Pasalnya, di hari ulang tahun mereka yang ke 4, mengadakan kegiatan kumpul bareng dengan Komunitas King yang ada di berbagai daerah di Regional Sumatera.


“Kami mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan komunitas KIPS ini, di tahun keempatnya, telah mempromosikan destinasi pariwisata Kota Pariaman. Ini sejalan dengan visi dan misi kami,” ujarnya.


Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Anniversary 4 Tahun KIPS, yang bertempat di Pantai Sunur Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Minggu (16/11/2025).


Yota Balad mengatakan, Kota Pariaman mempunyai visi  sebagai daerah tujuan wisata.


Menurutnya, dengan terlaksananya perayaan Anniversary 4 KIPS ini, sangat besar manfaatnya untuk promosi.


Sekaligus meramaikan Kota Pariaman yang nantinya akan meningkatkan perekonomian daerah.


“Saya juga mengucapkan selamat datang kepada ratusan riders King yang telah datang di Kota Pariaman yang bukan hanya berasal dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat saja, tetapi juga berasal dari Riau, Jambi, Medan dan Bengkulu," katanya.


"Semoga berkesan selama di Kota Pariaman, nikmati suasana pantai yang rindang dan kuliner yang menggugah selera,” ungkapnya. (R/at)

Analis Puji Langkah Humanis Kakorlantas Polri Utamakan Keselamatan Warga di Operasi Zebra 2025    
Minggu, November 16, 2025

On Minggu, November 16, 2025

Analis Puji Langkah Humanis Kakorlantas Polri Utamakan Keselamatan Warga di Operasi Zebra 2025
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan operasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Langkah humanis Korlantas Polri jelang menggelar Operasi Zebra 2025 pada 17-30 November 2025 tuai apresiasi dan dukungan publik, termasuk dari kalangan pengamat kebijakan publik.


Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan operasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum memperkuat strategi nasional keselamatan lalu lintas. Khususnya perlindungan terhadap pejalan kaki.


Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus, pejalan kaki merupakan kelompok pengguna jalan yang paling rentan dan karena itu harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem keselamatan.


“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).


Merespon hal tersebut, Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai kebijakan Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho sebagai momentum tepat Polri dalam memberikan rasa keamanan, keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas, termasuk pejalan kaki.


Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami menyambut baik, dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus beserta jajaran Polantas Polri diseluruh tanah air yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, dan edukatif.


"Menurutnya, Langkah humanis, dan edukatif Kakorlantas Polri beserta jajaran sejalan dengan semangat visi "Polri Presisi" dan "Polri untuk Masyarakat", dan selaras dengan amanat konstitusi, dan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Nasky dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (15/11/2025).


Selain itu, Founder Nasky Milenial Center itu menyebut kebijakan Kakorlantas Polri sebagai bentuk nyata simbol moral penegakan keadilan, dan kemanusiaan di atas segalanya. 


“Langkah nyata Kakorlantas Polri adalah bukti kepemimpinan Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini bukan sekadar menegakan supremasi hukum, tetapi adalah simbol kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan bagi pengguna jalan raya dalam berlalu lintas. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan selaras dengan semangat cita-cita kemerdekaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Nasky.


Selanjutnya, Alumnus indef school of political economy Jakarta itu menegaskan, Kebijakan operasi zebra 2025 yang menggaungkan keselamatan lalu lintas dan perlindungan terhadap pejalan kaki sejalan patut didukung oleh semua elemen bangsa. 


"Publik berharap dengan adanya operasi zebra 2025 jelang natal dan tahun baru dpat meningkatkan dan mengembalikan tren positif serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri.  Dimana hasil survei Litbang Kompas Oktober 2025 tingkat rasa kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen. Kata Nasky, Tren ini pulih setelah kepercayaan publik sempat merosot tajam pascakerusuhan besar akhir Agustus lalu," ungkapnya.


Oleh karena itu, Nasky mengajak dan menghimbau semua elemen masyarakat serta seluruh jajaran Polri lalu lintas untuk saling bersinergi dalam menjaga dan menjadikan keselamatan penggunan jalan raya, terkhusus pejalan kaki sebagai indikator utama terhadap keberhasilan kinerja Polri di lapangan.


"Operasi zebra 2025 ini bukan sekadar menghukum semata, tetapi harus dibarengi keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra positif Polri dimata masyarakat. "Tingkat keberhasilan operasi zebra itu bukan dari jumlah tilang, tetapi dari peningkatan kepatuhan dan ketertiban masyarakat menurun, serta angka kecelakaan juga menurun. Kita mendorong Korlantas Polri menghadirkan ruang jalan yang aman, tertib, dan manusiawi bagi seluruh pengguna jalan," tutur Nasky.


Diketahui, Menjelang pelaksanaan Operasi Zebra 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 17–30 November, Kakorlantas Polri menegaskan fokus utama pada peningkatan keselamatan seluruh pengguna jalan, khususnya pejalan kaki.


Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa perlindungan terhadap kelompok paling rentan ini menjadi bagian penting dari strategi nasional keselamatan lalu lintas.


Kakorlantas menilai bahwa keselamatan pejalan kaki harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan lalu lintas. Menurutnya, posisi mereka yang rentan saat beraktivitas di ruang jalan harus mendapat perhatian khusus agar menjamin keselamatan.


“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Sabtu (15/11/2025).


Kebijakan yang ditekankan dalam Operasi Zebra kali ini sejalan dengan prinsip Vision Zero, yang menolak segala bentuk toleransi terhadap korban jiwa di jalan raya.


Selain itu, pendekatan Hierarchy of Road Users, yang menempatkan pejalan kaki sebagai pihak dengan prioritas keselamatan tertinggi menjadi pijakan Korlantas dalam memperkuat sistem keselamatan berbasis manusia. (*)