HEADLINE
Buka Orientasi Penyusunan RKPD Tahun 2027, Wawako Pariaman: Perencanaan Harus Sesuai dengan Pelaksanaan Kegiatan    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Buka Orientasi Penyusunan RKPD Tahun 2027, Wawako Pariaman: Perencanaan Harus Sesuai dengan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di aula Balaikota Pariaman, Rabu (14/1/2026).

Acara  dibuka  Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dan dihadiri Kepala OPD dan Kasubag Program dan Umum masing-masing OPD dilingkungan Pemko Pariaman.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan bahwa orientasi penyusunan RKPD tahun 2027 menjadi awal mempersiapkan diri untuk memaksimalkan kegiatan yang terukur.

“Penyusunan RKPD tahun 2027 harus selaras dengan perencanaan tahunan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Perencanaan tersebut harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan sinkron dengan visi misi dan Program Unggulan (Progul) Kepala Daerah serta visi misi dan Progul Provinsi Sumbar dan pemerintah pusat”, ujarnya.

Mulyadi menyampaikan hari ini tahun ke-2 kepemimpinan Yota Balad-Muyadi. Di bawah kepemimpinan kami, sudah mulai melaksanakan visi misi dan Progul dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan Sumber Daya Manuasia (SDM) hingga bidang keagamaan.

“Sejalan dengan itu, setiap OPD harus melaksanakan kegiatan yang strategis, tepat sasaran, dan berkesinambungan dengan visi misi dan Progul Kepala Daerah yang tertuang didalam RPJMD”, ulasnya.

Ia berharap orientasi penyusunan RKPD ini dapat diiikuti dengan maksimal.

“Saya yakin di tangan bapak/ibu Kasubag Program dan Kepala OPD dapat menindaklanjuti proses penyusunan ini, dan nantinya di RKPD kita adalah program-program yang sudah terencana dengan baik”, tutupnya. (ka/at)

Mendagri Pimpin Rakor Rehabilitasi Pascabencana Sumbar, Wako Pariaman Paparkan Kondisi Terkini    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Mendagri Pimpin Rakor Rehabilitasi Pascabencana Sumbar, Wako Pariaman Paparkan Kondisi Terkini
Rapat yang berlangsung di auditorium Gubernur Sumatera Barat ini dihadiri  jajaran kepala daerah terdampak, termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad, Selasa (14/1).

BENTENGSUMBAR.COM
-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Barat. 

Rapat yang berlangsung di auditorium Gubernur Sumatera Barat ini dihadiri  jajaran kepala daerah terdampak, termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad, Selasa (14/1).

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta ekonomi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada perbaikan akses jalan, jembatan, listrik, dan air rusak akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Memang we have to start from the problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu. Sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat serta pemantauan melalui dasbor kebencanaan dan koordinasi intensif menunjukkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan, “ ujarnya.

Tidak hanya itu, Mendagri juga berharap detail titik kerusakan disampaikan, terutama dalam R3P. 

“Kita ingin detail titiknya disampaikan, sehingga nanti bisa kita sampaikan ke Kementerian masing – masing seperti Menteri PU, Menteri Kesehatan, dan kementerian lainnya, supaya semua bisa bergerak,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyampaikan bahwa langkah-langkah darurat yang diambil Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman segera setelah kejadian telah membuahkan hasil positif. Aktivitas publik, pasar, dan akses transportasi di Kota Pariaman kini sudah berangsur normal.

"Kita laporkan kepada Mendagri bahwa berkat kerja keras tim di lapangan dan dukungan masyarakat, kondisi Kota Pariaman saat ini sudah berangsur pulih. Kita telah menyerahkan bantuan kepada mereka korban bencana dan bantuan juga telah kita berikan juga kepada warga Kota Pariaman yang terdampak bencana tersebut, seperti para pedagang, pelaku usaha. Fokus kami sekarang adalah transisi dari masa darurat menuju fase rekonstruksi permanen. Disamping itu, kita juga telah menyerahkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Pariaman beberapa waktu lalu," ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar. (wi/at)

Jelang Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman, 5 Nama Mengapung    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Jelang Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman, 5 Nama Mengapung
Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman bakal memanas. Lima nama mulai mengapung untuk memimpin PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman tiga tahun ke depan.

BENTENGSUMBAR.COM
- Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman bakal memanas. Lima nama mulai mengapung untuk memimpin PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman tiga tahun ke depan.

Sekretaris Panitia Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman Aris Prima Gunawan usai rapat Panitia Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (13/1/2026) di Balai Baru Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan, dari rekan wartawan sudah mulai mengapung nama yang akan maju pada Konferensi PWI PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman yang digelar Sabtu (24/1/2026) mendatang.

“Lima nama yang disebut-sebut maju dalam pemilihan Ketua PWI PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman periode 2026-2028 masing-masing Ahmad Damanhuri, Amiruddin, Armaidi Tanjung, Idham Fadhli dan Ikhlas Darma Murya. Namun yang sudah menyerahkan formulir pendaftaran calon hingga hari ini baru  Ikhlas Darma Murya,” kata Aris Prima Gunawan.

Dikatakan Aris, dirinya sebagai Sekretaris siap memfasilitasi para bakal calon untuk diteruskan ke PWI Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan sebagai calon Ketua PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman yang dipilih pada Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman. Mekanismenya sesuai tahapan yang sudah disepakati dan disetujui PWI Provinsi Sumatera Barat. 

Ketua PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman Ikhlas Bakri menyebutkan dirinya tidak maju lagi karena sudah dua periode sebagai Ketua PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman. Nama-nama yang sudah mengapung tersebut, memiliki peluang yang sama dan punya pengalaman di bidang masing-masing. 

“Saya sampaikan kepada yang ingin maju di Konferensi PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman ini agar luruskan niat ingin memberikan yang terbaik untuk PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman. Siapa pun yang menang, kita akan dukung dan itu amanah dari wartawan yang tergabung di PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman,” kata Ikhlas Bakri Pemimpin Umum Media Online Minangkabaunews. 

Dari nama yang muncul, Ahmad Damanhuri pernah memimpin PWI Kota Pariaman/Padang Pariaman periode sebelumnya,  Amiruddin wartawan senior yang juga pernah menjadi pengurus PWI Kota Pariaman/Padang Pariaman, Armaidi Tanjung Bendahara PWI Kota Pariaman/Padang Pariaman dan aktifis sejumlah organisasi, Idham Fadhli Sekretaris PWI Kota Pariaman/Padang Pariaman dan Ikhlas Darma Murya wartawan yang memiliki jaringan kuat di Pariaman.

“Dengan latar belakang dari masing-masing nama tersebut, mereka memiliki peluang yang sama untuk memimpin PWI Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman,” tutur Ikhlas Bakri mengakhiri. (R/at)

Kunjungi Dinas Kominfo, Puluhan Murid SMP NIBIS Dibekali Bijak Bermedia Sosial    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Kunjungi Dinas Kominfo, Puluhan Murid SMP NIBIS Dibekali Bijak Bermedia Sosial
Kunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman, puluhan murid SMP Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School (NIBIIS) Pariaman dibekali untuk bijak bermedia sosial. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman, puluhan murid SMP Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School (NIBIIS) Pariaman dibekali untuk bijak bermedia sosial

Dinas Kominfo Kota Pariaman, membuka ruang belajar bagi generasi muda, khususnya pelajar, untuk mendalami dunia teknologi dan komunikasi langsung dari para ahlinya.

Dalam arahanya, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pariaman Elfadri didampingi Kepala Bidang (Kabid) e-government Zasnur Rahim dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Arifa Yulmarses mengatakan agar para siswa SMP NIBIIS Pariaman dapat memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif.

“Internet dan media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita tidak bijak menggunakanya, akan menjadi bumerang dan berbahaya bagi diri kita sendiri,” ujarnya di lantai II ruang rapat BAPPEDA Kota Pariaman, Selasa (13/1/2026).

Dirinya menambahkan, bahwa tugas Kominfo sebagai corong pemerintah, mempunyai tugas diseminasi informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yang disampaikan melalu canal yang ada, baik website, media cetak (koran/tabloid), media online, televisi dan media sosial, ungkapnya

“Media sosial digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari informasi, menjalin koneksi, hingga mencari inspirasi. Namun, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan etika, untuk itu adik-adik harus memahami prinsip dasar dalam penggunaan media sosial,” tegasnya.

Ia juga memberikan pesan praktis agar para pelajar tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, tidak mudah percaya pada foto atau video dan berita tanpa verifikasi, serta secara aktif menghindari penyebaran berita palsu, ucapnya mengakhiri.

Selanjutnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Kabid e-government Dinas Kominfo Zasnur Rahim dan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo Iwan Risgianto, yang mengangkat tema Etika Bermedia Sosial secara mendalam.

Sementara itu guru pendamping SMP NIBIIS Pariaman Silvia Maharani dan Iis Marlina yang membawa murid kelas 8  sebanyak 25 orang, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari kurikuler sekolah yang bertujuan menambah wawasan siswa mengenai dunia digital yang tak terpisahkan dari kehidupan remaja masa kini.

“Telekomunikasi dan media digital saat ini memiliki dampak yang sangat besar. Kami ingin siswa memperoleh pengetahuan langsung dari sumbernya, agar mereka lebih paham cara bermedia sosial yang baik. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh hari ini bisa diteruskan kepada teman-teman lainnya,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat dari Dinas Kominfo Kota Pariaman.

“Kegiatan semacam ini sangat bermanfaat, karena siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mendapatkan contoh nyata dan memahami tentang bagaimana dunia komunikasi dan informasi bekerja di lapangan, langsung dari ahlinya, tutupnya. (J/at)

Iran Tuding AS-Israel Tunggangi Protes Ekonomi hingga Picu Kerusuhan    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Iran Tuding AS-Israel Tunggangi Protes Ekonomi hingga Picu Kerusuhan
Tuduhan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam siaran pers resmi pada Rabu, 14 Januari 2026.

BENTENGSUMBAR.COM
- Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik meningkatnya aksi kekerasan dan destabilisasi sosial yang terjadi di tengah unjuk rasa ekonomi di Teheran.

Tuduhan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam siaran pers resmi pada Rabu, 14 Januari 2026.

Menurut Kedubes Iran, unjuk rasa yang terjadi pada Minggu, 28 Desember 2025, awalnya merupakan demonstrasi damai yang dipicu persoalan ekonomi, khususnya fluktuasi nilai tukar mata uang yang berdampak pada dunia usaha dan daya beli masyarakat. 

Aksi tersebut disebut berorientasi pada tuntutan stabilitas pasar dan berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum.

Namun demikian, Iran menilai aksi damai tersebut kemudian disusupi oleh elemen kecil yang melakukan kekerasan secara terorganisir. 

“Dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan yang disetir dari luar,” demikian pernyataan Kedubes Iran.

Iran secara tegas menuding keterlibatan aktor asing, khususnya Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel, dalam memprovokasi situasi tersebut.

Kedubes Iran menyebut pernyataan dan sikap terbuka pejabat kedua pihak telah mendorong eskalasi kekerasan.

“Pernyataan dan sikap yang eksplisit dan intervensionis dari para pejabat kedua pihak ini mengandung provokasi untuk melakukan kekerasan, hasutan untuk menimbulkan kerusuhan,” tegasnya.

Iran menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB terutama terkait kedaulatan negara dan larangan intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.

Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa setiap bentuk hasutan, dukungan, atau fasilitasi tindakan subversif di dalam negara berdaulat dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional bagi negara yang terlibat. 

Iran juga menolak keras upaya eksploitasi tuntutan ekonomi rakyatnya sebagai dalih tekanan politik, perang psikologis, maupun ancaman militer. 

"Upaya untuk mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik, perang psikologis, atau bahkan ancaman militer merupakan pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran," tegas pernyataan itu.

Meski diwarnai insiden kekerasan, Iran mengeklaim aparat penegak hukum bertindak dengan menahan diri dan sesuai prinsip proporsionalitas demi menjaga keamanan publik. 

"Aparat penegak hukum Republik Islam Iran telah bertindak dengan menahan diri dan dalam kerangka hukum, serta sesuai dengan prinsip-prinsip urgensitas dan proporsionalitas untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik," tegasnya.

Pemerintah Iran juga disebut telah menyiapkan langkah-langkah konkret, termasuk paket bantuan mendesak dan dialog dengan serikat pekerja, untuk merespons akar persoalan ekonomi yang memicu protes. (*) 

Sumber: RMOL

Refly Harun Ungkap Eggi Sudjana Dijanjikan Proyek Triliunan dengan Syarat Minta Maaf ke Jokowi    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Refly Harun Ungkap Eggi Sudjana Dijanjikan Proyek Triliunan dengan Syarat Minta Maaf ke Jokowi
Pengacara Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (Trio RRT), Refly Harun. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengacara Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (Trio RRT), Refly Harun mengungkapkan Eggi Sudjana sempat ditawari kubu Joko Widodo (Jokowi) proyek triliunan rupiah. 

Pemberian proyek tersebut dengan syarat Eggi Sudjana meminta maaf ke Jokowi. Hal itu sebagaimana disampaikan Refly Harun saat membacakan percakapan antara Eggi Sudjana dengan Benny Parapat yang dibacakan pada program Rakyat Bersuara, Selasa (13/1/2026). 

Awalnya, percakapan tersebut menceritakan latar belakang pertemuan antara Jokowi dengan Eggi Sudjana. 

"Bahwa BES (Bang Eggi Sudjana) benar mendatangi JKW (Jokowi) atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu," kata Refly membacakan isi pesan.

Dalam percakapan tersebut, Eggi Sudjana ditawari perjalanan ke luar negeri hingga proyek dengan nilai fantastis. 

"Bahkan dikondisikan ke LN, -pasti luar negeri ini- dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline, proyek ya. Mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T (triliunan) itu ready," ujarnya membacakan isi pesan.

Namun, janji perjalanan luar negeri dan proyek triliunan itu dijanjikan bukan tanpa syarat. Disebutkan, Eggi Sudjana diberi syarat untuk minta maaf ke Jokowi jika ingin merealisasi hal tersebut.

"Tapi, akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta "M" pada "J". -Maksudnya minta maaf pada Jokowi-, demi Allah, BES menolaknya hingga gagal lah deal tersebut," tutur Refly membacakan isi pesan. (*)

Luhut Sindir Orang Kaya yang Nikmati Cuan dari Hasil SDA, Sementara Rakyat yang Tanggung Kerusakan    
Rabu, Januari 14, 2026

On Rabu, Januari 14, 2026

Luhut Sindir Orang Kaya yang Nikmati Cuan dari Hasil SDA, Sementara Rakyat yang Tanggung Kerusakan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan tegas menindak praktik penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang kaya yang menikmati hasil bumi Indonesia, sementara dampak kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat.

“Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita. Tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan,” kata Luhut.

Luhut menilai, praktik penguasaan lahan dalam skala sangat besar oleh satu pihak tidak mencerminkan tata kelola yang adil. Ia menyinggung penguasaan lahan ratusan ribu hektare oleh satu entitas sebagai persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

“Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektare tanah di sana. Itu tidak benar,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, model pengelolaan seperti itu tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyat, terutama di daerah. Ia menyebut, keuntungan ekonomi justru dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.

Dalam konteks industri pulp dan kehutanan di Sumatra Utara, Luhut kembali menyinggung operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilainya tidak lagi relevan. Ia menyebut telah menyampaikan langsung kepada Presiden agar lahan perusahaan tersebut dilepaskan untuk kepentingan publik.

“Sekalian saja Pak, di-relinquish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat,” kata Luhut.

Ia menilai lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berbasis pertanian dan hortikultura yang lebih memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Luhut juga mengaitkan usulannya dengan program pemerintah di sektor pertanian modern.

Ia menyebut Presiden telah memerintahkan pengembangan genome sequencing dan industri perbenihan sebagai bagian dari penguatan sektor hortikultura di Humbang Hasundutan.

“Menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak,” ujarnya.

Selain menyoroti pengelolaan sumber daya alam, Luhut menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan. Ia mengingatkan agar kritik maupun tudingan disampaikan berdasarkan data yang jelas.

“Saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada tidak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh, tidak elok itu,” kata Luhut. (*)