BentengSumbar.com

Fadly Amran Dukung Marandang 2026, Youth Center Disiapkan Jadi Pusat Kolaborasi Komunitas Kreatif

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Marandang 2026, sebuah agenda yang digagas House of Padang Entrepreneur (HOPE). (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan komunitas di Kota Padang terus diperkuat. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Marandang 2026, sebuah agenda yang digagas House of Padang Entrepreneur (HOPE) untuk mempertemukan berbagai komunitas dalam satu ruang kolaborasi, kreativitas, dan pengembangan potensi.

Dukungan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi Komunitas House of Padang Entrepreneur (HOPE) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ferri Erviyan Rinaldy, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza, serta Ketua Tim Acara Marandang 2026, Mutiara Dwi Zonal.

Marandang 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11–13 Desember 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kota Padang, di bawah naungan Balai Diklat Industri (BDI) Padang. Kegiatan ini dirancang menjadi wadah terbuka bagi komunitas untuk berkumpul, menampilkan karya, bertukar gagasan, memperluas jejaring, dan saling mendukung dalam mengembangkan potensi masing-masing.

Fadly Amran menegaskan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan para pelaku kreatif. Salah satu fasilitas strategis tersebut adalah Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, yang diharapkan semakin berkembang sebagai pusat aktivitas anak muda, kreativitas, dan kolaborasi komunitas.

“Kita akan terus melakukan pembenahan terhadap Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center ini sehingga dapat semakin optimal dimanfaatkan sebagai ruang kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan potensi komunitas di Kota Padang,” ujar Fadly Amran. Menurutnya, keberadaan ruang bersama yang memadai dapat membuka peluang lebih besar bagi komunitas untuk tumbuh, menghasilkan gagasan baru, dan membangun kerja sama yang produktif.

Tak hanya mendorong aktivitas komunitas, Pemerintah Kota Padang juga tengah mengupayakan agar Padang dapat menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) bidang gastronomi. Saat ini, Padang mengikuti proses penilaian tingkat nasional untuk berpeluang terpilih mewakili Indonesia. Upaya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat potensi kuliner khas Padang sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat nasional dan dunia.

“Kami mohon dukungan dari para pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan seluruh masyarakat agar upaya ini dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat potensi gastronomi serta memperkenalkan kekayaan kuliner Kota Padang ke tingkat nasional maupun internasional,” kata Fadly Amran. Sinergi pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha dinilai penting agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Ketua Tim Acara Marandang 2026, Mutiara Dwi Zonal, menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan komunitas, termasuk tantangan regenerasi anggota. Menurutnya, komunitas membutuhkan ruang untuk saling mengenal, bertukar ide, dan membangun kolaborasi agar aktivitas mereka tetap hidup serta mampu menarik keterlibatan generasi baru. Dalam Marandang 2026, setiap komunitas akan diberi kebebasan menampilkan kreativitas sesuai bidang masing-masing.

“Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi komunitas untuk memperkenalkan potensi sekaligus membangun jejaring dengan komunitas lainnya. Kami mengajak seluruh teman-teman komunitas yang ada di Padang untuk bergabung bersama dalam Marandang 2026,” ungkap Mutiara. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi titik temu yang mendorong kreativitas, memperkuat jejaring antarkomunitas, dan membuka peluang kolaborasi baru. Dengan dukungan berbagai pihak, Marandang 2026 diharapkan menghadirkan ruang bersama yang bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk mengembangkan potensi komunitas dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Kota Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, Oktober 20, 2026

49 Warga Payakumbuh Terima Bantuan Kemensos, Ada Kaki Palsu hingga Paket Usaha untuk Kemandirian

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Bantuan yang disalurkan pada Senin (19/10/2026) ini diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung kemandirian penerima manfaat. (Fotdok: Hermiko).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 49 warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Payakumbuh menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru. Bantuan yang disalurkan pada Senin (19/10/2026) ini diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung kemandirian penerima manfaat.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, hadir mewakili Wali Kota Zulmaeta dalam penyerahan bantuan di Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama warga yang menghadapi keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penerima bantuan berasal dari berbagai kelompok, mulai dari penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), kelompok rentan, hingga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Keberagaman penerima tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu agar dukungan yang diberikan lebih tepat sasaran.

“Bantuan ATENSI ini sangat penting bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” kata Elzadaswarman. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Payakumbuh.

Bantuan untuk 49 penerima manfaat itu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan. Bentuknya beragam, meliputi paket kewirausahaan untuk mendukung kegiatan produktif, bantuan pemenuhan hidup layak, alat bantu fisik, kaki palsu, hingga sarana kelengkapan kamar. Ragam bantuan ini diharapkan dapat membantu penerima menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian.

Elzadaswarman menjelaskan bahwa perlindungan terhadap fakir miskin dan anak telantar merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ia mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pelayanan sosial di tengah masyarakat masih luas. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu unsur penting dalam memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang membutuhkan.

Untuk melengkapi bantuan dari pemerintah pusat, Pemko Payakumbuh juga mengalokasikan bantuan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar, serta gelandangan dan pengemis. Warga yang memenuhi persyaratan juga dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial nasional, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan beras sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya meringankan beban kebutuhan harian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan sosial. Paket kewirausahaan, misalnya, dapat menjadi modal awal untuk kegiatan produktif, sedangkan alat bantu fisik dapat menunjang mobilitas dan aktivitas penerima manfaat. Meski demikian, dampak jangka panjangnya tetap memerlukan pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan.

Menutup arahannya, Elzadaswarman mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk ikut membantu warga kurang mampu, termasuk melalui penyaluran zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. “Kita yang mampu mari membantu yang miskin. Para ASN Muslim juga jangan pelit mengeluarkan zakat. Semoga dengan partisipasi aktif kita semua, semakin banyak warga kurang mampu yang terlayani,” pungkasnya. Kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial sehingga semakin banyak warga Payakumbuh memperoleh kesempatan hidup yang lebih layak dan mandiri. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, Oktober 20, 2026

Pemko Padang Jajaki Beasiswa UniKL Malaysia, 10 Calon Mahasiswa Lolos Seleksi Administrasi

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat bertemu Professor Management & Entrepreneurship Section UniKL, Prof. Ilham Sentosa, Ph.D. (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Peluang generasi muda Kota Padang untuk menempuh pendidikan tinggi di Malaysia semakin terbuka. Pemerintah Kota Padang menjajaki kerja sama pendidikan dengan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), termasuk program beasiswa yang memadukan penguasaan teknologi dengan penguatan hafalan Alquran.

Rencana kerja sama tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat bertemu Professor Management & Entrepreneurship Section UniKL, Prof. Ilham Sentosa, Ph.D., di Rumah Makan Takana Nasi Padang, Senin (19/10/2026). Kolaborasi ini diharapkan membuka akses pendidikan internasional sekaligus memperluas kesempatan mahasiswa Padang mengembangkan kompetensi akademik dan keagamaan.

Salah satu perkembangan yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah selesainya seleksi administrasi terhadap sejumlah calon mahasiswa dari Padang. Sebanyak 10 calon mahasiswa dinyatakan lolos tahap tersebut dan akan belajar di UniKL. Tahapan berikutnya menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan mereka mengikuti program pendidikan yang ditawarkan.

Maigus Nasir menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Menurutnya, kesempatan belajar di luar negeri dapat menjadi jalan bagi generasi muda untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan teknologi, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan. “Tentunya kami menyambut baik kerja sama ini, harapan kita nantinya mahasiswa di Padang akan belajar teknologi dan ilmu agama di UniKL,” ujar Maigus.

Perhatian khusus dalam pembahasan ini tertuju pada program Huffaz Teknologis, yakni program pendidikan setara S1 yang dirancang untuk melahirkan tenaga profesional di bidang teknologi dengan kemampuan menghafal Alquran. Program tersebut menawarkan pendekatan pendidikan yang menggabungkan pengembangan keahlian modern dengan pembinaan spiritual secara terstruktur.

Prof. Ilham Sentosa menjelaskan, UniKL juga memiliki program Ulul Albab yang memadukan kegiatan perkuliahan dengan pembinaan hafalan Alquran. “Salah satu program kami yakni Ulul Albab, yakni menggabungkan perkuliahan dengan program hafalan Alquran selama 10 jam seminggu,” ungkapnya. Untuk mengikuti program yang dibahas, calon mahasiswa terlebih dahulu menjalani pengujian kompetensi hafazan. Peserta yang memiliki hafalan lima atau enam juz akan mendapatkan pembinaan lanjutan sesuai skema program yang berlaku.

Program pembinaan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun, dengan kegiatan menghafal Alquran yang terintegrasi dalam rutinitas mahasiswa. Peserta dijadwalkan membaca Alquran sebelum perkuliahan pada pagi hari dan kembali melakukannya pada sore hari. Pola ini diharapkan membantu mahasiswa menyeimbangkan tuntutan akademik dengan konsistensi mengembangkan hafalan.

Kerja sama yang dibahas tidak hanya berfokus pada kesempatan kuliah di Malaysia. Mahasiswa UniKL juga direncanakan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kota Padang selama sepekan, dengan tinggal bersama warga melalui program orang tua angkat. Kegiatan yang direncanakan meliputi kelas digital, kelas bilingual, dan pengembangan smart surau. “Tadi sudah disampaikan Pak Wawako, mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat akan tinggal bersama penduduk setempat dan mendapat program orang tua angkat, mahasiswa akan berada di Padang selama sepekan,” kata Prof. Ilham.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Sekretaris Disdikbud Padang, Irwansyah, serta Kepala Bagian Kerja Sama Setdako Padang, OS Damanik, turut hadir dalam pembahasan tersebut. Selain program pendidikan dan pengabdian masyarakat, UniKL juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan kolaborasi di bidang budaya dan penelitian yang bermanfaat bagi kedua pihak. Maigus berharap kerja sama ini dapat ikut menumbuhkan generasi emas yang mampu berkontribusi bagi bangsa. Realisasi program beasiswa, skema penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh calon mahasiswa Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, Oktober 20, 2026

Keluhan Air Bersih Jadi Sorotan, Bupati Jon Firman Pandu Bidik 30.000 Pelanggan Perumda Tirta Solok Nan Indah

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., memimpin langsung rapat evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah di kantor perusahaan tersebut, Senin (19/10/2026). (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Keluhan masyarakat terkait layanan air bersih yang kerap terganggu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Solok. Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., memimpin langsung rapat evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah di kantor perusahaan tersebut, Senin (19/10/2026), untuk mendorong perbaikan pelayanan yang lebih andal dan berkelanjutan.

Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi Perumda Tirta Solok Nan Indah untuk membenahi persoalan distribusi air bersih yang masih dikeluhkan warga. Bagi masyarakat, kelancaran pasokan air bukan sekadar urusan teknis perusahaan, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas rumah tangga, kebersihan, dan kenyamanan hidup sehari-hari.

Dalam rapat tersebut, Direktur Perumda memaparkan kondisi kinerja perusahaan beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih. Paparan itu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar gangguan layanan dapat ditangani secara lebih terarah.

Bupati Jon Firman Pandu menegaskan, masyarakat berhak memperoleh pelayanan air bersih yang lancar dan memadai. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemaparan masalah, tetapi harus ditindaklanjuti dengan solusi konkret, perencanaan yang terukur, serta peningkatan respons terhadap setiap pengaduan pelanggan.

“Melalui evaluasi ini, kita ingin menemukan solusi konkret agar distribusi air tidak lagi sering terhenti. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lancar dan memadai,” tegas Jon Firman Pandu. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjadikan kebutuhan warga sebagai prioritas dalam pembenahan kinerja perusahaan daerah penyedia air minum.

Tak hanya menyoroti persoalan layanan saat ini, Bupati juga menetapkan target strategis untuk meningkatkan jumlah pelanggan Perumda Tirta Solok Nan Indah dari sekitar 16.000 menjadi 30.000 pelanggan. Target tersebut berarti perusahaan perlu memperluas jangkauan pelayanan kepada sekitar 14.000 pelanggan tambahan, sekaligus mempersiapkan kapasitas produksi dan distribusi yang memadai agar ekspansi tidak mengabaikan kualitas layanan.

Untuk mendukung rencana itu, Pemerintah Kabupaten Solok akan mengupayakan dukungan investasi dari Pemerintah Pusat guna memperbaiki infrastruktur yang ada dan menambah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru. Pengembangan infrastruktur diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat keandalan distribusi air bersih di wilayah Kabupaten Solok.

Bupati meminta jajaran Perumda segera menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan agar proses pengajuan dukungan bantuan dapat berjalan dengan baik. Kesiapan administrasi dan perencanaan investasi menjadi bagian penting dalam membuka peluang dukungan pendanaan, meskipun realisasinya tetap bergantung pada proses dan keputusan pihak terkait.

Ke depan, Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah dituntut terus berbenah, meningkatkan respons terhadap keluhan pelanggan, dan menyusun strategi pengembangan yang matang. Target 30.000 pelanggan akan menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memperkuat pelayanan, sementara masyarakat menantikan perbaikan nyata berupa distribusi air yang lebih lancar, jangkauan yang semakin luas, dan akses air bersih yang berkelanjutan. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Selasa, Oktober 20, 2026

Tak Perlu Tunggu Septik Penuh, Pemko Padang Uji Coba Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

BentengSumbar On Selasa, Oktober 20, 2026

Melalui uji coba Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), masyarakat didorong mengubah kebiasaan dalam mengelola tangki septik. (Foto: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya mewujudkan lingkungan bersih dan sanitasi aman terus diperkuat Pemerintah Kota Padang. Melalui uji coba Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), masyarakat didorong mengubah kebiasaan dalam mengelola tangki septik, bukan lagi menunggu penuh atau bermasalah, melainkan melakukan penyedotan secara berkala demi menjaga kesehatan lingkungan.

Uji coba program tersebut memasuki hari ketiga pada Senin (19/10/2026), dengan pelaksanaan layanan di Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara. Program yang dijalankan melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem sanitasi perkotaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik.

Kepala Bidang Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Padang, Khairunnas, menyebut pelaksanaan uji coba LLTT telah menjangkau pelanggan di Jalan Hamka, Kota Padang. Ia berharap layanan tersebut tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi dapat berkembang menjadi program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini merupakan hari ke-3 pelaksanaan uji coba layanan lumpur tinja terjadwal. Ini kami punya pelanggan di Jalan Hamka, Kota Padang. Mudah-mudahan ini menjadi program yang berlanjut untuk sanitasi lebih aman,” ujar Khairunnas saat pelaksanaan kegiatan.

Di balik layanan penyedotan tinja, terdapat persoalan penting yang perlu mendapat perhatian masyarakat, yakni keberfungsian teknis tangki septik rumah tangga dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Penyedotan secara berkala membantu mendukung pengelolaan limbah yang lebih teratur, sementara lumpur tinja yang terkumpul perlu ditangani melalui fasilitas pengolahan yang sesuai agar tidak mencemari lingkungan.

Pendamping Implementasi LLTT Provinsi Sumatera Barat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat, Nardi, mengapresiasi pelaksanaan uji coba yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, layanan tersebut memiliki tujuan penting untuk menjaga fungsi tangki septik penduduk, mengoptimalkan infrastruktur IPLT yang telah dibangun pemerintah, serta mendukung pencapaian target sanitasi aman Kota Padang sebesar 24 persen.

“Terima kasih kepada masyarakat Kota Padang dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah mampu menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal, yang tujuannya untuk menjaga keberfungsian teknis tangki septik penduduk dan keberfungsian IPLT infrastruktur yang kita bangun, kemudian untuk mencapai angka aman Kota Padang yaitu di 24 persen,” ungkap Nardi.

Dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar program LLTT dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah seorang warga penerima layanan, Rina Erlisa, mengaku terbantu dengan penyedotan tangki septik di rumahnya melalui program Pemerintah Kota Padang. Ia pun menyampaikan terima kasih atas layanan yang diberikan, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal.

“Hari ini rumah saya telah disedot WC-nya melalui bantuan dari Pemko Padang. Terima kasih kepada Pemko Padang yang telah menyelenggarakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal,” kata Rina Erlisa.

Pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat agar tidak menunggu tangki septik penuh atau mengalami gangguan sebelum melakukan penyedotan. Penyedotan berkala setiap dua hingga tiga tahun sekali menjadi panduan umum yang perlu disesuaikan dengan kondisi tangki, jumlah penghuni, dan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Melalui penguatan layanan LLTT, Pemko Padang berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, pengelolaan limbah domestik menjadi lebih tertib, dan target sanitasi aman sebesar 24 persen dapat didukung melalui langkah nyata bersama. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Senin, Oktober 19, 2026

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Fakta Ini Terungkap: Sumbar Nihil Titik Api, Asap Diduga dari Luar Daerah!

BentengSumbar On Senin, Oktober 19, 2026

Berdasarkan pemantauan dasbor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak terdeteksi titik api di Sumbar saat kunjungannya ke Stasiun Meteorologi Minangkabau, Senin (19/10/2026). (Fotdok: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat sejak 15 Oktober 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan perlunya memperkuat mitigasi, memperketat pemantauan kualitas udara, dan mencegah kebakaran lahan agar dampaknya tidak semakin membahayakan masyarakat. Berdasarkan pemantauan dasbor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak terdeteksi titik api di Sumbar saat kunjungannya ke Stasiun Meteorologi Minangkabau, Senin (19/10/2026).

Fakta ini menjadi perhatian penting: kabut asap yang menyelimuti Sumbar diduga berasal dari kebakaran di provinsi tetangga. “Setelah kita pantau melalui dasbor BMKG, tidak terdeteksi adanya titik api di Sumbar. Kabut asap yang sekarang menyelimuti Sumbar itu berasal dari provinsi tetangga,” ungkap Vasko. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kabut asap tidak bisa ditangani oleh satu daerah saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan langkah antisipasi yang cepat.

Meski tidak terdeteksi titik api di Sumbar berdasarkan pemantauan tersebut, Vasko mengingatkan agar kewaspadaan tidak diturunkan. Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian karena memiliki riwayat kebakaran lahan. Pencegahan harus diperkuat sebelum muncul titik api baru, sebab kebakaran yang terlambat ditangani berpotensi memperburuk kualitas udara dan memperluas dampak terhadap aktivitas masyarakat.

Sorotan khusus juga diarahkan pada temuan Bupati Dharmasraya mengenai lahan bekas terbakar yang ditanami kelapa sawit. Vasko meminta Dinas Kehutanan Sumbar segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri kejadian tersebut, termasuk memastikan penyebab kebakaran dan ada tidaknya unsur kesengajaan. “Jangan-jangan ada oknum yang sengaja bermain di sini,” tegasnya. Pernyataan itu menjadi dorongan agar temuan di lapangan ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan.

Untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara, Vasko menginstruksikan pembentukan tim terpadu yang melibatkan BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Tim ini diharapkan menjalankan pemantauan berkala, menyatukan informasi antarlembaga, serta menyiapkan langkah penanganan yang terukur. Fokusnya bukan hanya memantau kondisi atmosfer, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan respons yang cepat ketika kualitas udara memburuk.

Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukittinggi, Dr. Sugeng Nugroho, menjelaskan bahwa pemantauan menunjukkan banyak titik api terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Pergerakan angin turut memengaruhi penyebaran asap ke sejumlah kawasan di Sumatera bagian selatan, termasuk Sumatera Barat. “Sehingga sejak 15 Oktober lalu hingga sekarang, kualitas udaranya masih parah,” ujar Sugeng. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan agar langkah perlindungan masyarakat dapat disesuaikan dengan situasi terkini.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Decky Irmawan, mengingatkan bahwa perubahan cuaca menjelang November–Desember perlu dicermati. Perubahan pola atmosfer dan angin muson dapat memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai wilayah. Namun, peningkatan curah hujan tidak otomatis menghapus seluruh potensi kebakaran. Sebaliknya, hujan berintensitas tinggi juga dapat memicu bencana hidrometeorologi. Karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dua risiko sekaligus: kebakaran lahan yang memicu asap dan cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan bencana.

Vasko menekankan bahwa penanganan kabut asap perlu bertumpu pada tiga prioritas utama, yakni mencegah kebakaran, mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran dan penurunan kualitas udara, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem. Pendekatan ini membutuhkan koordinasi nyata, data yang akurat, dan tindak lanjut yang konsisten. Bagi masyarakat, langkah tersebut penting agar ancaman kabut asap tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas dan terukur.

Dalam kunjungan itu, Vasko didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Dr. Ferdinal Asmil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Ir. Kuartini Deti Putri, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Mursalim, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Aklima, serta perwakilan BPBD Sumbar Edral Pratama. Turut hadir Kepala UPTD KPHL Agam Raya, Syamsul Bahri. Penguatan koordinasi lintas sektor kini menjadi kunci agar pemantauan kualitas udara, pencegahan kebakaran, dan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif di tengah ancaman kabut asap yang masih menyelimuti Sumatera Barat. (adpsb)

Editor: Zamri Yahya, WU

Senin, Oktober 19, 2026

Setiap Rupiah Harus Berdampak! Wali Kota Ramadhani Tegaskan Komitmen untuk Pendidikan

BentengSumbar On Senin, Oktober 19, 2026

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., mengikuti Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (19/10/2026). (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Pengelolaan anggaran pendidikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Solok. Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., mengikuti Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (19/10/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Zahirmi Azis itu menandai dimulainya pemeriksaan terperinci terhadap pengelolaan biaya operasional pendidikan di lingkungan pemerintah daerah.

Pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan anggaran pendidikan tidak sekadar terserap, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Efektivitas penggunaan dana, ketepatan sasaran, hingga dampaknya terhadap kualitas pembelajaran menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian agar setiap rupiah anggaran publik memberikan hasil nyata.

Wali Kota Ramadhani Kirana Putra menyambut kehadiran tim pemeriksa BPK dengan menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemeriksaan bukan hanya menjadi bagian dari proses pengawasan, melainkan juga kesempatan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran operasional pendidikan.

“Pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana operasional pendidikan. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah,” ujar Ramadhani Kirana Putra.

Tak berhenti pada pernyataan, Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk bersikap kooperatif dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh kepala satuan pendidikan agar menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu. Kelengkapan administrasi, kesesuaian dokumen, serta kejelasan penggunaan dana menjadi bagian penting dalam mendukung proses evaluasi yang objektif. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan setiap temuan dan rekomendasi pemeriksaan sebagai bahan perbaikan tata kelola anggaran ke depan.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan sasaran penyaluran dana, serta pemanfaatan biaya operasional untuk mendukung program prioritas pendidikan. Ruang lingkup tersebut menjadi bagian penting dalam menilai apakah pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Solok, para asisten, Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pengelolaan biaya operasional pendidikan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam memastikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dapat disampaikan secara tepat.

Bagi Pemerintah Kota Solok, hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas keuangan, dan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran pendidikan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada tertibnya administrasi, melainkan juga pada sejauh mana anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan mampu mendukung pembelajaran yang lebih berkualitas bagi generasi penerus. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU