BentengSumbar.com

Jumat, Juli 10, 2026

Bekali Utusan Sumbar Sebelum Bertugas di Istana Negara, Gubernur Mahyeldi Pesankan Jaga Nama Baik Daerah

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur dalam sebuah pertemuan khusus dirinya dengan kedua calon anggota Paskibraka Nasional asal Sumbar di Istana Gubernuran, Padang, Jumat (10/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membekali sekaligus memberikan motivasi kepada dua calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional utusan Sumbar Tahun 2026 menjelang keberangkatan mereka ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan.

Pembekalan tersebut disampaikan Gubernur dalam sebuah pertemuan khusus dirinya dengan kedua calon anggota Paskibraka Nasional asal Sumbar di Istana Gubernuran, Padang, Jumat (10/7/2026).

Gubernur menegaskan bahwa Ahmad Alfatih dari SMA Negeri Agam Cendekia dan Ulya Kireina Halim dari SMA Negeri 2 Padang Panjang tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa kehormatan dan nama baik Sumbar di tingkat nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh masyarakat Sumatera Barat, saya mengucapkan selamat kepada Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim yang telah dipercaya menjadi anggota Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2026. Ini adalah amanah sekaligus kebanggaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahyeldi.

Gubernur mengatakan, keberhasilan keduanya merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, serta dukungan orang tua, guru, pembina, dan seluruh pihak yang telah mendampingi proses pembinaan.

Ia pun mengingatkan agar selama menjalani pendidikan, karantina, hingga pelaksanaan tugas di Istana Negara, keduanya senantiasa menunjukkan karakter generasi muda Sumbar yang disiplin, berintegritas, rendah hati, serta mampu menghormati keberagaman.

“Jadilah duta terbaik Sumatera Barat. Tunjukkan bahwa generasi muda daerah kita mampu bersaing, berprestasi, dan memiliki karakter yang kuat. Jagalah nama baik daerah, karena setiap sikap dan tindakan kalian akan menjadi cerminan Sumatera Barat di hadapan bangsa,” pesan Mahyeldi.

Menurut Gubernur, pengalaman sebagai anggota Paskibraka Nasional bukan hanya menjadi prestasi yang membanggakan, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat pengabdian yang akan bermanfaat bagi masa depan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan bahwa Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim merupakan dua pelajar terbaik yang berhasil lolos seleksi calon anggota Paskibraka nasional setelah melalui tahapan seleksi yang ketat dan berjenjang.

Seleksi tingkat provinsi diikuti 86 pelajar SMA/SMK terbaik dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Setelah menjalani berbagai tahapan seleksi, enam peserta mewakili Sumbar mengikuti verifikasi tingkat nasional yang dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dari proses tersebut, Ahmad Alfatih ditetapkan sebagai Paskibraka Nasional Putra dan Ulya Kireina Halim sebagai Paskibraka Nasional Putri utusan Sumatera Barat Tahun 2026.

“Keduanya dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 14 Juli 2026 untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara tanggal 17 Agustus 2026,” jelas Mursalim.

Pemprov Sumbar berharap kedua putra-putri terbaik tersebut dapat menjalankan amanah dengan baik serta mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Kehadiran mereka sebagai anggota Paskibraka Nasional juga diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumbar untuk terus berprestasi, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. (adpsb/rmz/bud)

Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Bersih sebagai Gaya Hidup

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat menjadikan budaya bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat menjadikan budaya bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Gerakan Indonesia Asri (ASRI) Tahun 2026 bertema “Lingkungan Bersih, Masyarakat Sehat, Indonesia Hebat” di Lapangan Pantai Purus Cimpago, Kota Padang, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

Mahyeldi mengatakan, Gerakan Indonesia Asri selaras dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi implementasi arahan Presiden Republik Indonesia dalam membangun budaya hidup bersih di tengah masyarakat.

“Program ASRI sangat sejalan dengan ajaran agama maupun kebijakan pemerintah. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus menjadi bagian dari gerakan ini. Jika dilaksanakan secara konsisten, gerakan ini bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menghadirkan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan baik harus menjadi budaya yang terus ditanamkan sejak dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Ia menilai persoalan sampah masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun.

Mahyeldi mengungkapkan, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan sekitar Rp24 miliar setiap tahun untuk penanganan sampah. Anggaran tersebut, katanya, sejatinya merupakan konsekuensi dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Biaya yang besar itu sesungguhnya adalah biaya dari perilaku. Semakin rendah kesadaran masyarakat, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk mengangkut, mengelola, dan membersihkan sampah,” tegasnya.

Selain membebani anggaran, Mahyeldi mengingatkan bahwa sebagian besar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia kini telah mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi serupa juga mulai dirasakan pada TPA Regional Sumatera Barat yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani sejumlah kabupaten dan kota.

Karena itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas TPA, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Untuk mendukung keberhasilan Gerakan Indonesia Asri, Gubernur meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat. Peran tersebut mencakup penegakan peraturan daerah secara humanis, penertiban baliho dan spanduk liar, pelarangan pemasangan paku pada pohon pelindung, penataan pedagang kaki lima, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

Menurut Mahyeldi, sampah yang mencemari kawasan pantai sebagian besar berasal dari aliran sungai. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai harus terus diperkuat agar pencemaran dapat dicegah sejak dari hulu.

Rangkaian Gerakan Indonesia Asri Tahun 2026 di Sumbar diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain Aksi ASRI, Aksi Transformasi Humanis Satpol PP dan Satlinmas, aksi penanaman pohon, pasar murah, serta donor darah yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Walikota Padang Panjang Allex Saputra, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, para Kepala Satpol PP kabupaten/kota se-Sumbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.

Melalui Gerakan Indonesia Asri, Gubernur Mahyeldi berharap berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya hidup, sehingga terwujud lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Adpsb/rmz/bud)

Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi Nurani Keadilan Soroti Tempat Hiburan Langgar Perda Segera Ditindak

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi Nurani Keadilan (gabungan Fraksi PKS dan Hanura) DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Nurani Keadilan (gabungan Fraksi PKS dan Hanura) DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026).

Fraksi mengapresiasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK-RI sesuai standar akuntabilitas, namun menyoroti sejumlah catatan krusial mulai dari pengelolaan keuangan, aset, pelayanan publik, hingga ketertiban umum.

Desak Segera Serahkan R3P Rp108 Miliar

Poin utama yang disorot adalah belum disampaikannya dokumen Rencana Tindak Lanjut Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang menjadi dasar pengembalian Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp108 miliar. Padahal, hal ini telah berkali-kali diminta DPRD.

"Ketiadaan dokumen ini menghambat fungsi pengawasan kami, karena kami belum mengetahui gambaran utuh prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana tersebut," tegas Fraksi.

Pemerintah diminta menyerahkan dokumen itu sebelum pembahasan laporan keuangan dimulai sebagai wujud transparansi.

Sorot Ketertiban dan Pelayanan Publik

Selain itu, Fraksi juga menyoroti sejumlah hal mendesak:

- Penyaluran bantuan bencana dari pihak ketiga seperti Anggota DPR RI, Pemko Padang Panjang, dan CSR Bank Nagari;

- Status penggunaan dua aset daerah yang dipakai aktivitas MBG dan Koperasi Merah Putih, apakah telah mendapatkan persetujuan DPRD beserta alur hasil pengelolaannya;

- Pengelolaan parkir di Pasar Raya agar tertib dan tidak semrawut;

- Masalah lampu penerangan jalan umum yang sering padam lama, berpotensi menimbulkan kejahatan. Fraksi meminta pemda segera inventarisasi kerusakan, tetapkan waktu perbaikan, dan alokasikan anggaran yang memadai;

- Penertiban tempat hiburan malam yang terbukti melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Trantibum). Fraksi menegaskan hal ini harus segera ditindak tegas demi menjaga citra Kota Solok sebagai Serambi Madinah yang menjunjung nilai kesusilaan dan ketertiban.

Pandangan ini diteken Ketua Fraksi Ade Merta, S.Pd., beserta jajaran pengurus. Seluruh catatan diharapkan menjadi bahan perbaikan nyata demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Solok.(80)

Jumat, Juli 10, 2026

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Bakal Panggil Dirut PDAM terkait Pelayanan dan Distribusi Air

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion sikapi, keluhan masyarakat mengenai kualitas air bersih yang didistribusikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion sikapi, keluhan masyarakat mengenai kualitas air bersih yang didistribusikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang.

Kondisi air yang keruh dalam beberapa hari terakhir, dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Padang Muharlion, mengatakan pelayanan air bersih harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, berbagai laporan yang disampaikan masyarakat menjadi sinyal bahwa Perumda AM perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi air.

"Keluhan masyarakat mengenai kualitas air ini , tentu menjadi perhatian serius. Perumda AM harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kepada pelanggan semakin baik," ujar Muharlion, Rabu (8/7).

Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin dibebani dengan berbagai persoalan teknis maupun kendala internal yang dihadapi perusahaan.

"Yang dibutuhkan warga saat ini adalah, kepastian memperoleh pasokan air bersih dengan kualitas yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.

Karena itu, Muharlion meminta jajaran Perumda AM lebih aktif turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan pelanggan.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perusahaan mengetahui akar persoalan yang sebenarnya dan dapat mengambil langkah penyelesaian secara tepat.

Selain melakukan evaluasi internal, DPRD Padang menyatakan siap memfasilitasi pembahasan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan dukungan kebijakan maupun solusi bersama antara pemerintah daerah dan Perumda AM.

"Kalau memang ada persoalan yang harus segera diselesaikan, kami siap membahasnya di DPRD. Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak boleh ditunda," katanya.

Muharlion juga menyoroti, kondisi pelanggan yang tetap membayar tagihan air meski pelayanan dinilai belum optimal.

Menurutnya, Perumda AM perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat meringankan beban pelanggan selama gangguan pelayanan masih berlangsung.

Ia menyebut, sejumlah opsi seperti pemberian relaksasi pembayaran, potongan tagihan, atau bentuk kompensasi lainnya layak dikaji sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.

"Harus dipikirkan kemungkinan relaksasi, diskon, atau kebijakan lain yang bisa membantu pelanggan. Karena kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan pelayanan belum berjalan maksimal," tegasnya.

Ia mengungkapkan, DPRD akan membuka peluang untuk memanggil jajaran direksi Perumda AM apabila permasalahan tersebut tidak segera menunjukkan perkembangan positif.

Pemanggilan dilakukan untuk meminta , penjelasan sekaligus memastikan langkah-langkah perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Muharlion menambahkan, komisi yang membidangi urusan pelayanan publik akan didorong untuk mengawal persoalan tersebut hingga kualitas layanan air bersih kembali normal dan masyarakat memperoleh haknya secara optimal.

"Kami akan meminta komisi terkait menindaklanjuti persoalan ini. Jika diperlukan, DPRD akan memanggil pihak Perumda AM untuk memberikan penjelasan mengenai upaya penyelesaian yang sedang dilakukan," pungkasnya. (*)

Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi NasDem: APBD Harus Bukan Sekadar Angka, Tapi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi NasDem juru bicara Yusmanita SH mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 104,90 persen dari target yang ditetapkan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga melampaui angka rencana. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi NasDem DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini dinilai menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi keuangan serta arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Meski demikian, Fraksi menegaskan masih ada ruang penguatan, terutama dalam menggali potensi pendapatan lokal secara berkelanjutan serta mencegah kebocoran pengelolaan pendapatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara realisasi belanja daerah yang mencapai 92,50 persen dinilai relatif efektif, namun Fraksi NasDem menekankan agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih tepat waktu, terencana, dan mengedepankan prinsip efisiensi.

Poin krusial yang disorot adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp56.518.324.890,06. Fraksi meminta penjelasan rinci terkait komponen penyusun SILPA tersebut, khususnya apakah angka ini muncul akibat kendala teknis, administrasi, atau kelembagaan yang menyebabkan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Hal ini diharapkan menjadi bahan evaluasi mendalam agar tidak terulang pada tahun anggaran selanjutnya.

Fraksi NasDem menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan wujud nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik: transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari seberapa besar serapan, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan berubah menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan nyata bagi warga Kota Solok," tegas Fraksi NasDem.

Melalui pembahasan ini, Fraksi berharap terjalin komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus menyempurnakan perencanaan hingga pelaksanaan keuangan daerah.

Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan," tutur Yusmanita.(80)

Jumat, Juli 10, 2026

Sekda Optimistis Sumbar Tembus 10 Besar MTQ Nasional, Targetkan Raih Posisi 5 Besar

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat membuka Training Center (TC) calon kafilah MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Hotel Pangeran City, Padang, yang diikuti 54 peserta, Kamis (9/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan kafilahnya menembus 10 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, jika seluruh persiapan berjalan optimal, Sumbar optimistis mampu melampaui target tersebut dengan menembus lima besar nasional.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat membuka Training Center (TC) calon kafilah MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Hotel Pangeran City, Padang, yang diikuti 54 peserta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Arry, target tersebut merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan prestasi Sumbar setelah pada penyelenggaraan MTQ Nasional sebelumnya berhasil menempati peringkat ke-11 nasional.

“Target kita adalah masuk 10 besar nasional. Namun, kalau seluruh ikhtiar kita berjalan maksimal, saya berharap capaian itu bisa dilampaui sehingga Sumbar mampu menembus lima besar nasional,” ujarnya.

Arry menegaskan, keberhasilan tersebut hanya dapat diraih melalui persiapan yang matang dan kesungguhan seluruh peserta selama mengikuti pembinaan.

“Musabaqah adalah momentum untuk menjemput yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Karena itu, manfaatkan seluruh proses pembinaan ini dengan sebaik-baiknya, baik saat bersama pelatih maupun melalui latihan secara mandiri. Semangat juang menjadi pemenang akan sangat ditentukan oleh kualitas persiapan kita,” katanya.

Ia memastikan Pemprov Sumbar akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pembinaan calon kafilah agar mereka dapat tampil maksimal pada ajang nasional tersebut.

“Kami akan memfasilitasi secara maksimal seluruh kebutuhan persiapan kafilah. Yang kami harapkan adalah kesungguhan, disiplin, dan komitmen seluruh peserta untuk terus meningkatkan kemampuan,” ucapnya.

Arry menambahkan, MTQ bukan hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana membentuk pribadi yang semakin dekat dengan Al-Qur’an.

“Selain menjadi kesempatan mengharumkan nama daerah, MTQ juga menjadi sarana ibadah bagi kita semua,” tuturnya.

Training Center tersebut diikuti 54 calon kafilah Sumbar yang akan berlaga pada MTQ Nasional XXXI di Semarang. Selama pembinaan, para peserta dibimbing oleh 14 pelatih dan narasumber yang merupakan tokoh-tokoh berpengalaman, termasuk mantan juara MTQ tingkat nasional maupun internasional asal Sumbar.

Melalui pembinaan intensif tersebut, Pemprov Sumbar berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental, dan spiritual sehingga dapat memberikan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Sumbar di tingkat nasional. Kehadiran Sekda dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kabag Bina Mental Spritual Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Marwansyah (adpsb/bud)

Jumat, Juli 10, 2026

Pandangan Fraksi Golkar: Opini WTP Belum Cukup, APBD Harus Lebih Terasa Manfaat Langsung

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Rabu (9/7/2026). Pandangan ini disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi.

Fraksi Golkar mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah. Namun, ditegaskan bahwa capaian tersebut hanya mencerminkan kepatuhan penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.

"Keberhasilan nyata diukur sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjawab persoalan yang dihadapi warga Kota Solok," ujar Irman.

Menyadari tahun 2025 penuh tantangan—mulai efisiensi anggaran hingga bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah—Fraksi Golkar turut menghargai kerja keras seluruh pihak agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, sejumlah catatan krusial pun disampaikan:

Peringatan Tingginya Ketergantungan Fiskal dan Rendahnya Serapan

Meskipun realisasi pendapatan daerah melampaui target, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu diperkuat agar daerah tidak terus bergantung pada kebijakan fiskal pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hanya mencapai 92,5 persen, dan belanja modal bahkan lebih rendah di angka 88,8 persen.

Hal ini dinilai menghambat percepatan pembangunan fisik yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

SILPA Rp56 Miliar Belum Tersalurkan Secara Optimal

Poin lain yang disorot adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai lebih dari Rp56 miliar.

Di tengah kebutuhan mendesak mulai dari perbaikan jalan, irigasi, penanganan banjir, hingga pemulihan pascabencana, angka tersebut justru menunjukkan masih banyak anggaran yang belum dikonversi menjadi manfaat nyata.

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan apakah kondisi ini disebabkan kegagalan pelaksanaan program, kelemahan perencanaan, atau lambatnya proses pengadaan.

Pascabencana dan Pelayanan Dasar

Terkait penanganan bencana, Fraksi Golkar menilai bantuan darurat saja belum cukup. Diperlukan strategi terukur untuk rehabilitasi infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang.

Sementara untuk pelayanan dasar, Fraksi menyoroti keluhan masyarakat terkait mekanisme SPMB yang rumit, serta masalah kebersihan lingkungan, tumpukan sampah, dan saluran drainase yang belum terpelihara dengan baik.

Pertanyaan dan Usulan Konkret

Fraksi Golkar meminta penjelasan rinci pemerintah terkait penyebab rendahnya serapan belanja modal, strategi pemanfaatan SILPA, langkah meningkatkan kemandirian fiskal, serta penjaminan manfaat langsung setiap program yang dijalankan.

Di bidang olahraga, Fraksi meminta kejelasan terkait anjuran pemberian cuma-cuma penggunaan GOR Marahadin untuk turnamen FE Cup 2, serta mengusulkan perbaikan fasilitas GOR dan pembangunan tribun baru menjadi prioritas anggaran tahun 2027 guna mendukung potensi olahraga dan ekonomi warga sekitar.

Dalam penutup, Irman Yefri Adang mengutip pesan Ali bin Abi Talib, Theodore Roosevelt Jr., dan Winston Churchill, menegaskan: "Kritik yang jujur lebih baik daripada pujian yang menipu. Semoga pandangan ini menjadi bahan pemikiran demi kemajuan Kota Solok.(80)

Jumat, Juli 10, 2026

Zakat Produktif Jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi, Gubernur Luncurkan Kampung Zakat Ampalu

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meluncurkan Program Zakat Community Development (ZCD) Kampung Zakat di Nagari Ampalu. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meluncurkan Program Zakat Community Development (ZCD) Kampung Zakat di Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (9/7/2026).

Program kolaborasi BAZNAS RI, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga zakat tersebut diharapkan menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha tenun sebagai sektor unggulan nagari.

“Hari ini kita tidak hanya meluncurkan Kampung Zakat, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat. Zakat harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan yang melahirkan usaha-usaha produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, pemilihan tenun sebagai fokus pemberdayaan merupakan langkah strategis karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas budaya Minangkabau.

Ia optimistis, dengan pendampingan yang berkelanjutan, produk tenun Nagari Ampalu mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

“Kualitas produk harus terus dijaga, inovasi harus dikembangkan, dan pemasarannya harus diperkuat. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan siap membuka akses pasar agar produk tenun Ampalu semakin dikenal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Mahyeldi juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran berzakat. Menurutnya, potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Sumatera Barat sangat besar apabila dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan umat.

“Harapan kita, penerima manfaat program ini tidak selamanya menjadi mustahik. Dengan usaha yang berkembang, mereka dapat naik kelas menjadi muzakki sehingga zakat benar-benar menjadi instrumen membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional, Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEC., Ak., CPA, mengatakan Program Kampung Zakat Nagari Ampalu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dengan total dukungan anggaran hampir Rp1,9 miliar yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perkebunan, serta pemberdayaan kelompok penenun melalui Program ZCD.

“Khusus untuk kelompok tenun, kami menghadirkan peralatan yang lebih modern, pelatihan, pembangunan fasilitas produksi, hingga sistem pembayaran upah sejak awal proses produksi. Harapannya, produktivitas meningkat, pendapatan pengrajin bertambah, dan produk tenun Ampalu mampu menembus pasar internasional melalui jaringan yang dimiliki BAZNAS RI,” jelas Mahdum.

Bupati Lima Puluh Kota H. Safni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan Kampung Zakat melalui penguatan produk unggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, PT PLN (Persero) UP3 Payakumbuh juga menyerahkan bantuan pemasangan listrik gratis bagi tujuh rumah tangga kurang mampu di kawasan Kampung Zakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua BAZNAS RI Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEC., Ak., CPA, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni, Ketua GOW Kabupaten Lima Puluh Kota Ny. Melinda Ahlul Badrito Resi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat H. Mustafa, MA, jajaran kepala OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua BAZNAS Sumbar Nurman Agus, Ketua BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota H. Yulius, M.Ag., Ph.D., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota H. Eri Iswandi, Manager PLN UP3 Payakumbuh Yessi Indra, jajaran BAZNAS kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta Wali Nagari Ampalu Andrizal, SH. (Adpsb/rmz/bud)

Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi Solok Maju: Pertanggungjawaban APBD Harus Juga Menjawab Keluhan Nyata Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Juru bicara Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026). (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026). Pandangan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Rusdi Saleh.

Fraksi Solok Maju mengapresiasi penyusunan dokumen yang dinilai cermat dan transparan, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, Fraksi menegaskan pembahasan tidak boleh hanya terpaku pada angka administrasi, melainkan harus berfokus pada manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami memandang pertanggungjawaban ini bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan cermin kinerja pemerintah. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan dampaknya bagi kesejahteraan warga," ujar Rusdi Saleh.

Fraksi juga menyambut baik penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 yang menjadi acuan objektif bagi DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah catatan dan usulan konstruktif pun disampaikan Fraksi Solok Maju:

1. Mengingatkan pemerintah untuk segera menyerahkan Rencana Tindak Lanjut Penanganan (R3P) yang masih tertunda, terutama terkait pengembalian dana TKD yang menjadi pertanyaan masyarakat.

2. Meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih responsif dan cepat menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga maupun anggota dewan.

3. Menyoroti lampu jalan yang belum menyala sejak tahun 2025 hingga kini, meminta Dinas Perhubungan menjelaskan kendala dan segera memperbaikinya.

4. Meminta penanganan serius terkait sampah yang dibuang ke sawah di sepanjang Jalan Gawan dan sekitar Kantor Wali Kota guna mencegah kerusakan lahan pertanian warga.

5. Mengusulkan agar fasilitas yang telah dibangun menggunakan APBD seperti Gedung Pertanian, Pasar Seni Modern, dan Pasar Pagi Terminal segera dimanfaatkan sesuai fungsinya.

6. Meminta pemerintah segera mendata tanah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang ada di wilayah Kota Solok.

7. Menyarankan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kemampuan, serta menyesuaikan sistem kerja agar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Solok.

Pandangan ini diteken oleh Ketua Fraksi Hendra Saputra, SH., MH., beserta jajaran pengurus dan anggota Fraksi Solok Maju tertanggal 9 Juli 2026.

Fraksi berharap masukan ini menjadi langkah perbaikan bersama demi mewujudkan Kota Solok yang lebih baik dan sejahtera.(80)