 |
| Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina menyelenggarakan Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” pada Selasa (9/6/2026). (Foto: Arief Tito). |
BENTENGSUMBAR.COM – Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina menyelenggarakan Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” pada Selasa (9/6/2026) di Ruang Granada, Lantai 7 Gedung Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Cipayung.
Seminar menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, H. M. Jusuf Kalla, sebagai pembicara utama.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, dan dimoderatori oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan hubungan yang erat antara krisis ekonomi dan perubahan politik.
Menurutnya, gejolak ekonomi yang tidak tertangani dengan baik sering kali berkembang menjadi krisis politik yang berdampak besar terhadap stabilitas nasional.
“Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Harga beras naik, BBM naik, orang melakukan demonstrasi, lalu muncul berbagai gejolak politik. Pak Harto juga demikian saat krisis 1998 hingga akhirnya turun setelah memimpin selama 32 tahun,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi krisis adalah kondisi nilai tukar rupiah.
Menurutnya, nilai mata uang sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional.
“Mata uang itu soal supply dan demand. Banyak orang menyimpan dolar Amerika Serikat karena tidak percaya kepada rupiah. Semakin banyak orang menyimpan dolar, maka nilai rupiah akan semakin turun,” katanya.
Selain nilai tukar, Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya memahami kondisi pasar secara lebih komprehensif.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat diukur hanya dari ramainya pusat-pusat perbelanjaan.
“Pasar itu ada dua, yaitu pasar modal dan pasar riil. Orang sering mengatakan mal masih ramai sehingga ekonomi dianggap baik-baik saja. Padahal orang datang ke mal belum tentu untuk berbelanja, bisa saja hanya mencari tempat yang nyaman atau ber-AC. Yang harus dilihat adalah bagaimana daya beli masyarakat di pasar riil,” jelasnya.
Menurut Jusuf Kalla, melemahnya pasar modal saat ini juga menunjukkan adanya persoalan kepercayaan investor.
Investor hanya akan menanamkan modal apabila memiliki keyakinan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
“Pasar modal turun karena masalah kepercayaan. Orang membeli saham karena percaya perusahaan itu akan menghasilkan laba. Ketika kepercayaan menurun, saham-saham dilepas. Dulu saham tambang sangat diminati, sekarang banyak yang mengalami penurunan. Saham perbankan juga mengalami tekanan sehingga banyak investor melepas kepemilikannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi sering kali memunculkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Menurutnya, meningkatnya angka kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang memburuk.
“Ketika banyak orang menganggur dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berbagai persoalan sosial akan muncul. Kita melihat kasus pencurian dan kejahatan jalanan yang ramai dibicarakan. Ini harus menjadi perhatian bersama karena ekonomi dan kondisi sosial saling berkaitan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu mencari solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa.
Menurutnya, universitas memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam menghasilkan penelitian yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik.
“Tugas universitas pertama adalah mencerdaskan bangsa. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui hasil-hasil penelitian. Kampus harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kalangan akademisi perlu terus menyuarakan pandangan kritis dan berbasis data dalam merespons berbagai kebijakan publik.
Dalam konteks tersebut, Jusuf Kalla mengapresiasi peran Universitas Paramadina yang aktif memberikan pandangan dan kajian terhadap berbagai isu nasional.
Pada sektor fiskal, Jusuf Kalla menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap berbagai pengeluaran yang tidak memberikan dampak produktif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama. Langsung saja ambil keputusan mengenai beban mana yang harus dipotong dan dikurangi agar fiskal negara menjadi lebih sehat,” tegasnya.
Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satunya adalah ancaman El Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan nasional.
“Kalau El Nino berlangsung selama tujuh bulan, produksi padi bisa menurun. Kita harus mengimpor pangan dan tentu membutuhkan dana yang besar. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi krisis kelistrikan akibat minimnya pembangunan infrastruktur energi dalam beberapa tahun terakhir, serta meningkatnya beban subsidi yang dapat semakin membebani keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.
Menutup pemaparannya, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, dampak konflik global seperti perang di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dunia.
Kedua, tingginya beban utang negara yang menyebabkan kewajiban pembayaran bunga terus meningkat.
Ketiga, pentingnya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran dan pengurangan pengeluaran yang tidak produktif.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Semua pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi dapat lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Laporan: Arief Tito
