HEADLINE
Manajemen Talenta Menjadi Instrumen Penting untuk Memastikan Jabatan-jabatan Strategis Diisi oleh ASN    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Manajemen Talenta Menjadi Instrumen Penting untuk Memastikan Jabatan-jabatan Strategis Diisi oleh ASN
Manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memastikan jabatan-jabatan strategis diisi oleh ASN yang memiliki kinerja tinggi, potensi unggul, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. (Foto Ilustrasi: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam pendampingan ekspose Manajemen Talenta ASN terhadap Pemerintah Kabupaten Buru, Kolaka, Bondowoso, dan Mojokerto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mengarahkan agar setiap instansi pemerintah perlu menyiapkan suksesor ASN untuk mengisi jabatan strategis melalui sistem manajemen talenta yang terukur dan berbasis merit. 

Hal ini karena menurutnya keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program kerja kepala daerah, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya aparatur yang mampu melanjutkan dan menjalankan agenda pembangunan secara berkelanjutan. 

Prof. Zudan sebut tantangan utama birokrasi saat ini bukan hanya mengisi jabatan yang kosong, tetapi memastikan tersedia kandidat terbaik yang siap menduduki jabatan tersebut ketika dibutuhkan. 

“Manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memastikan jabatan-jabatan strategis diisi oleh ASN yang memiliki kinerja tinggi, potensi unggul, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Prof. Zudan di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (24/06/2026).

Melalui sistem manajemen talenta, Prof. Zudan mendorong agar pemerintah daerah memiliki peta suksesi yang jelas sehingga proses pengisian jabatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan telah dipersiapkan jauh sebelum terjadi kekosongan jabatan.

Pendekatan ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan ASN. Karena itu, BKN juga terus melakukan pendampingan ke seluruh instansi untuk mengakselerasi penerapan manajemen talenta di daerah melalui pemanfaatan aplikasi SIMATA BKN.

Pada kesempatan tersebut, keempat instansi pemerintah daerah memaparkan perkembangan implementasi manajemen talenta di instansinya masing-masing. Diantaranya, yakni Pemerintah Kabupaten Buru yang telah memetakan 3.720 ASN dan menyiapkan simulasi pengisian jabatan melalui mekanisme succession planning berbasis talent pool. Hal ini dilakukan untuk memastikan tersedianya kandidat potensial bagi jabatan strategis di masa mendatang.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah memanfaatkan SIMATA untuk memetakan lebih dari 5.700 data kompetensi ASN sebagai dasar penentuan talenta yang dapat dipersiapkan mengisi posisi-posisi strategis secara objektif dan terukur. 

Selain itu, Kabupaten Bondowoso juga menyampaikan capaian indeks kualitas data ASN di daerahnya telah mencapai 99,18 persen. Hasil pemetaan talenta ini telah membantu Pemkab Bondowoso melalui ketersediaan puluhan kandidat suksesor pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang masuk kategori talenta unggul.

Adapun Kabupaten Mojokerto dinilai telah menunjukkan tingkat kematangan implementasi yang baik. Pemkab Mojokerto sendiri telah memetakan seluruh pejabat administrator, dan jabatan fungsional madya sebagai basis penyusunan rencana suksesi, sekaligus mengintegrasikan program pengembangan individu dan strategi retensi talenta ke dalam sistem SIMATA BKN.

Dalam sesi evaluasi, panelis BKN menekankan bahwa kualitas data ASN menjadi faktor kunci keberhasilan manajemen talenta. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat strategi retensi talenta, memperluas sosialisasi kepada ASN, serta memastikan hasil pemetaan talenta digunakan secara konsisten sebagai dasar pengisian jabatan. 

Terkait itu, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, menjelaskan bahwa setelah memperoleh rekomendasi penerapan manajemen talenta, instansi dapat memanfaatkan hasil pemetaan suksesor untuk mempercepat pengisian jabatan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip sistem merit.

Sebagai instansi pembina manajemen ASN dan bagian dari upaya menghadirkan kebijakan pro-ASN, BKN akan terus mendampingi instansi pemerintah dalam membangun ekosistem manajemen talenta yang mampu menghasilkan kader-kader pemimpin birokrasi yang siap mengemban tugas strategis, serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)

Kanit Tipidter Polres Batu Bara Tegaskan Belum Ada Pernyataan Resmi Terkait Pemanggilan Terlapor    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Kanit Tipidter Polres Batu Bara Tegaskan Belum Ada Pernyataan Resmi Terkait Pemanggilan Terlapor
Satreskrim Polres Batu Bara memberikan klarifikasi dan membantah informasi yang sebelumnya beredar melalui pemberitaan salah satu media online. (Foto Ilustrasi: Herman Manurung). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Satreskrim Polres Batu Bara memberikan klarifikasi dan membantah informasi yang sebelumnya beredar melalui pemberitaan salah satu media online, Mistarxx dan Batarxxx terkait adanya pemanggilan terhadap pihak terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berkaitan dengan konten podcast.

Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Masagus Zailani melalui Kanit Tipidter Ipda Rizal menegaskan bahwa informasi yang menyebut pihak kepolisian telah menyampaikan pernyataan mengenai pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan keterangan resmi yang disampaikan kepada wartawan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Tipidter Ipda Rizal saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (25/6/2026) sekira pukul 15.32 WIB.

Dalam keterangannya, Ipda Rizal membantah adanya pernyataan resmi dari pihaknya sebagaimana dimuat dalam pemberitaan yang beredar.

“Berita itu berita salah, tidak ada kami menyampaikan statement tersebut. Untuk berkasnya masih di bagian administrasi,” tegas Ipda Rizal kepada wartawan.

Sebelumnya, beredar pemberitaan di Media Online Mistarxx dan Batarxxx yang menyebut Satreskrim Polres Batu Bara telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 juncto Pasal 441.

Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan terhadap seorang perempuan berinisial M.AB dan seorang laki-laki berinisial SA alias S. Keduanya dikaitkan dengan laporan pengaduan yang diajukan Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu Bara pada Rabu, 10 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang termuat dalam laporan pengaduan tersebut, pelapor mengaku pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIB melihat dan mendengar tayangan podcast pada akun YouTube bertajuk “LAPAS atau SARANG KEJAHATAN? Mengungkap Dugaan Narkoba dan Bisnis Kamar di Lapas Labuhan Ruku”.

Menurut laporan pelapor, dalam tayangan podcast tersebut terdapat penyampaian informasi yang menyebut Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku sebagai lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Selain itu, terdapat pula narasi yang mengaitkan meninggalnya seorang tahanan dengan dugaan tindak kekerasan di dalam lapas serta disebut disaksikan oleh petugas lapas.

Namun demikian, pihak Satreskrim Polres Batu Bara melalui Kanit Tipidter menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi sebagaimana yang diberitakan sebelumnya terkait pemanggilan terhadap pihak terlapor. Proses penanganan perkara disebut masih berada pada tahap administrasi.

Polres Batu Bara juga menekankan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan sesuai mekanisme dan keterangan resmi dari penyidik yang menangani.

Sebagai ketua DPC PJI-DEMOKRASI Kabupaten Batu Bara, Mariati AB, Spd, juga berharap kepada para awak media hendaknya bijak dalam menjalankan tugasnya, jangan buat berita Hoax yg tujuannya asal Bapak senang 

Karena berita tanpa sumber sama dengan kebohongan yg menunggu penyebarannya, ibarat menyebarkan hoax sama dengan menanam keresahan, perpecahan, dan bisa berujung jerat hukum tambah Mariati. (*)

Laporan: Herman Manurung

3 Kunci Utama agar Inovasi Daerah Berdampak Berkelanjutan    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

3 Kunci Utama agar Inovasi Daerah Berdampak Berkelanjutan
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud saat menjadi pembicara dalam sesi panel talks pada acara Loka Citra Fest yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (24/6/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
–  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya inovasi daerah yang berdampak jangka panjang dan tidak sekadar menjadi proyek musiman.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi panel talks pada acara Loka Citra Fest yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menyebutkan, ada tiga hal krusial yang harus dipenuhi agar setiap terobosan di daerah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi tata kelola pemerintahan.

"Hal penting adalah bagaimana inovasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, masuk ke dalam sistem pembangunan daerah, dan mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan," ujar Restuardy.

Solusi Lokal untuk Masalah Lokal

Pada poin pertama, Restuardy menjelaskan bahwa inovasi yang transformatif wajib memiliki relevansi tinggi dengan karakteristik serta persoalan spesifik di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, ia mengapresiasi inovasi 'Sipakatau' dari Kabupaten Maros yang berfokus pada akselerasi pencegahan dan penanganan tuberkulosis (TB) berbasis komunitas. 

Terobosan ini tidak hanya menyentuh sisi medis, tetapi juga aktif melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, hingga masyarakat luas demi memastikan penderita TB disiplin menjalani pengobatan jangka panjang.

Mengubah Potensi Menjadi Aset Pembangunan

Poin kedua yang menjadi sorotan adalah kemampuan daerah dalam menerjemahkan potensi lokal menjadi penggerak ekonomi baru. 

Dalam hal ini, Restuardy mencontohkan kesuksesan platform digital 'Apik' (Ayo Piknik di Klaten) yang dikembangkan oleh Pemkab Klaten.

Platform tersebut dinilai sukses mengintegrasikan informasi pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga agenda daerah ke dalam satu ekosistem digital yang ramah bagi wisatawan.

Masuk ke Sistem Perencanaan Formal

Terakhir, Restuardy mengingatkan agar inovasi di daerah tidak berhenti sebagai inisiatif perorangan atau sekadar proyek percontohan (pilot project). Berdasarkan pengalaman, banyak inovasi yang awalnya sukses justru mangkrak saat terjadi pergantian kepemimpinan atau ketika terbentur keterbatasan anggaran.

"Karena itu, inovasi ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD," tegasnya.

Ia optimistis, dengan memasukkan inovasi ke dalam sistem perencanaan formal yang didukung kolaborasi lintas sektor, kelembagaan yang jelas, serta pembiayaan yang berkelanjutan, setiap terobosan akan menjadi bagian permanen dari tata kelola pembangunan daerah, bukan sekadar proyek berumur pendek. (*)

Bupati H. Yulianto Pimpin Goro di Taman Tematik Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Baru    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Bupati H. Yulianto Pimpin Goro di Taman Tematik Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Baru
Bupati Pasaman Barat (Pasbar) H. Yulianto pimpin langsung kegiatan gotong royong (Goro) di taman tematik, Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Baru. (Foto: Rido). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Bupati Pasaman Barat (Pasbar) H. Yulianto pimpin langsung kegiatan gotong royong (Goro) di taman tematik, Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Baru, kecamatan Pasaman, Jum'at 26 Juni 2026.

Kegiatan yang di gagas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasbar itu, di ikuti oleh pegawai di sejumlah instansi pemerintahan Kabupaten Pasbar.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga terlihat hadir anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), mahasiswa dan masyarakat.

"Hari ini kita bersama teman-teman pegawai, KNPI, mahasiswa dan masyarakat melakukan Goro untuk menjaga kebersihan dan kelestarian taman kota. Kegiatan ini rutin kita lakukan di setiap bulannya, khusus di sejumlah tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Pasbar," ujar Yulianto yang di dampingi Kadis DLH Pasbar, Afkar di sela-sela kegiatan.

Yulianto menambahkan, selain di taman tematik, goro juga dilakukan di sejumlah titik lokasi RTH yang ada di Pasbar.

Sementara itu, terlihat sejumlah pegawai sedang melakukan Goro di sekitaran perkantoran BPKAD, Dinas Perpustakaan, PMI hingga Rumah Dinas Bupati dan wakil Bupati.

"Kita lakukan Goro di sejumlah titik supaya RTH khusus nya di taman kota guna menjaga kebersihan dan kelestarian taman, agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat bersantai di sana," pungkasnya mengakhiri. (*) 

Pewarta: Rido

Sidak SPBU, Gubernur Mahyeldi Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Diperketat    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Sidak SPBU, Gubernur Mahyeldi Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Diperketat
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Finas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto, melakukan sidak ke sejumlah SPBU. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Finas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Kamis (25/6/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar, berjalan sesuai ketentuan di tengah masih terjadinya antrean panjang di sejumlah daerah.

Dalam pemantauan tersebut, Mahyeldi meninjau langsung proses penyaluran BBM subsidi sekaligus mengevaluasi berbagai potensi penyimpangan yang diduga menjadi penyebab terganggunya distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, diperlukan sinergi antara Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Dari hasil sidak, Gubernur mengungkapkan masih ditemukan indikasi transaksi yang tidak wajar. Beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang sama terpantau melakukan pengisian berulang dengan pola transaksi yang relatif seragam setiap harinya.

Mahyeldi menilai kondisi tersebut seharusnya dapat dideteksi melalui sistem pemantauan transaksi yang dimiliki Pertamina. Ia meminta dilakukan analisis data secara lebih ketat untuk mengidentifikasi transaksi anomali dan segera mengambil langkah penindakan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.

“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.

Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti masih adanya praktik pelangsiran BBM subsidi di lapangan. Untuk itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumbar untuk menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang salah satu poinnya mengamanatkan Kepala Daerah di Sumbar membentuk dan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerahnya masing-masing.

“Kita ingin pengawasan di SPBU benar-benar berjalan. Keseriusan seluruh pihak akan terus kita pantau dan evaluasi karena tujuan utama kita adalah menjaga agar subsidi negara tepat sasaran,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto menyebut pihaknya menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak. Karena itu, ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi transaksi harian secara rutin agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.

Helmi juga mengapresiasi salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang telah menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelangsiran BBM. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang konsisten dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Turut mendampingi Gubernur dalam sidak tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar, Irwan; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardiyanto; serta Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Andree Algamar. (adpsb/rmz/bud)

Bertemu Wamen Kesehatan RI, Wako Pariaman  Sampaikan Proposal Pengembangan RSUD dr. Sadikin    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Bertemu Wamen Kesehatan RI, Wako Pariaman  Sampaikan Proposal Pengembangan RSUD dr. Sadikin
Wali Kota Pariaman Yota Balad jemput bola ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pariaman dan wilayah sekitarnya, Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk mengembangkan RSUD dr. Sadikin, dari Rumah Sakit kelas D menjadi Rumah Sakit kelas C.

Wali Kota Pariaman Yota Balad jemput bola ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Pariaman ini bertemu dengan Wakil Menteri (Wamen) Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026). 

“Alhamdulillah, kami dapat bertemu dengan Pak Wamen Kesehatan, untuk menyampaikan proposal  Pengembangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, 

yang saat ini masih berada Rumah Sakit kelas D, agar dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit kelas C,” ujarnya.

Yota Balad berharap, dengan peningkatan kelas Rumah Sakit dr. Sadikin ini, dapat mempercepat pemenuhan standar Rumah Sakit, 

sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang lebih optimal, berkulaitas, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. (R/at)

Bantu Daerah Banjir dan Longsor, Kabupaten Aceh Timur Apresiasi Pemko Padang dalam Kunjungan    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Bantu Daerah Banjir dan Longsor, Kabupaten Aceh Timur Apresiasi Pemko Padang dalam Kunjungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Padang, Kamis, 25 Juni 2026, di Balai Kota Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Padang, Kamis, 25 Juni 2026, di Balai Kota Padang. 

Hadir pada kesempatan itu, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Adlinsyah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Plt. Kepala BPKAD Kota Padang Elvira dan Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang Devi Susanti Razif.

Mereka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemko Padang kepada daerah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyampaikan apresiasi atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang disalurkan Pemerintah Kota Padang kepada daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. 

Bantuan yang telah ditransfer pada 19 Juni 2026 itu diberikan kepada Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, dan Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp1 miliar, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp5 miliar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026 yang mengarahkan sebagian Tambahan Kemampuan Daerah (TKD) untuk membantu kabupaten dan kota yang terdampak langsung bencana. Proses pencairan bantuan mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2026 serta Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100.3.3.3/534/PDG/2026 tanggal 18 Juni 2026.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Adlinsyah, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas kepeduliannya terhadap masyarakat Aceh Timur yang terdampak bencana.

"Kami Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan kepada Pemerintah Kota Padang dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Timur melalui bantuan yang telah diberikan," katanya. 

Bantuan yang disalurkan tersebut menjadi dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat Aceh Timur yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.

"Semoga bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Padang dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan memberikan manfaat bagi proses pemulihan daerah kami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Padang atas perhatian dan solidaritas yang diberikan," ujarnya. 

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian antardaerah dalam menghadapi bencana yang pernah dialami bersama pada tahun 2025.

"Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Padang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp1 miliar, dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp2 miliar sebagai salah satu wujud solidaritas antar daerah. Kita sama-sama mengalami musibah banjir dan longsor pada tahun 2025," tukuknya. 

Bantuan yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pemulihan di daerah terdampak.

"Semoga bantuan keuangan ini dapat membantu percepatan pemulihan daerah pascabencana, meringankan beban masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur dan hunian masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," urainya. (Diskominfo)

Panen Jagung Pakan Ternak: Program Alih Komoditi Ini Mencakup Total Luas Lahan 132,2 Hektar    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Panen Jagung Pakan Ternak: Program Alih Komoditi Ini Mencakup Total Luas Lahan 132,2 Hektar
Kelompok Tani Surau Gadang di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah, sukses menggelar panen raya jagung pipilan pakan ternak. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian Kota Padang terus bergerak cepat memulihkan perekonomian sektor pertanian pascabencana, Kamis, 25 Juni 2026, di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah. 

Kelompok Tani Surau Gadang di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah, sukses menggelar panen raya jagung pipilan pakan ternak.

Kegiatan alih komoditi ini merupakan langkah taktis Pemko Padang dalam mengoptimalkan lahan sawah yang terdampak kerusakan irigasi akibat banjir besar pada November 2025 lalu.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian Kota Padang, Gusnita Sukmawati, menyampaikan bahwa program alih komoditi dari padi ke tanaman hortikultura dan palawija ini didanai langsung melalui anggaran Pemko Padang.

"Program alih komoditi ini mencakup total luas lahan 132,2 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dan 16 kelurahan, dengan menyasar 45 kelompok tani penerima manfaat," katanya.

Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp800 juta pada Desember 2025 dan berlanjut sebesar Rp1,7 miliar pada tahun 2026 yang disalurkan melalui tiga tahapan program.

Bantuan sarana produksi mencakup benih dan pupuk bermutu tinggi untuk sembilan komoditi unggulan. 

Khusus untuk Kelompok Tani Surau Gadang, lahan seluas 8 hektar berhasil dioptimalkan untuk menanam jagung pakan ternak varietas Pioneer 32. Komoditi ini dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan berkat tingginya permintaan dari sektor peternakan unggas serta kepastian pasar melalui offtaker.

Sekretaris Dinas Pertanian Kota Padang, Ansoriudin, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para petani dan kolaborasi dinas terkait, BPS, serta TNI-Polri.

"Intervensi benih Pioneer 32 dan pupuk NPK Mutiara dari Pemko Padang ini adalah solusi darurat pascabencana agar lahan tidak telantar. Jika air irigasi sudah kembali mengalir, kami meminta petani kembali menanam padi demi konsumsi pangan masyarakat kita," cakapnya. 

Namun, Ansoriudin mengingatkan agar para petani tetap memprioritaskan komoditi padi sebagai pilar ketahanan pangan utama begitu perbaikan irigasi selesai.

Bagi para petani yang telanjur meminati budidaya jagung karena keuntungan (cuan) yang menjanjikan, Ansoriudin menawarkan solusi alternatif dengan memanfaatkan lahan tidur milik aset Pemko Padang.

Melalui kehadiran Ketua Petani Penggerak, Irman, yang bertindak langsung sebagai offtaker (pembeli siaga), rantai tengkulak berhasil diputus sehingga petani mendapatkan harga jual yang adil dan menguntungkan.

​Acara panen raya ini turut dihadiri oleh perwakilan BPMP Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPS Kota Padang, Camat Koto Tangah, Lurah KPIK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. (Diskominfo)

Ini Kata Mona Sisca soal Coaching PPID Keterbukaan Informasi Pemko Padang    
Jumat, Juni 26, 2026

On Jumat, Juni 26, 2026

Ini Kata Mona Sisca soal Coaching PPID Keterbukaan Informasi Pemko Padang
Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota (Pemko) Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk terus melahirkan inovasi baru dalam pengembangan pelayanan informasi publik, baik melalui sistem digital maupun pola pelayanan langsung, Rabu dan Kamis, 24-25 Juni 2026, di Balai Kota Padang. 

Kegiatan yang diikuti seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas PPID dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. 

Melalui kolaborasi ini, Pemko Padang diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai pentingnya tata kelola dokumentasi, serta pengelolaan data yang sesuai dengan standar regulasi keterbukaan informasi.

KI Sumbar mengapresiasi komitmen Pemko Padang yang pada tahun sebelumnya telah sukses meraih predikat "Informatif" dari KI Sumbar. 

"Kami yakin dengan predikat informatif yang telah diraihnya pada tahun lalu, pendampingan yang kami lakukan hari ini saya rasa itu sudah seperti makan nasi sehari-hari aja bagi PPID Pemko Padang," kata anggota Komis Informasi (KI) Sumbar, Mona Sisca. 

KI Sumbar mendorong badan publik yang sudah memiliki raport bagus tersebut untuk melahirkan terobosan-terobosan baru demi kemudahan masyarakat.

"Kita mendorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publiknya. Jadi, yang kita harapkan ini bagaimana PPID di Pemko Padang untuk melahirkan inovasi baru di dalam pelayanan informasi publiknya, baik itu melalui sistem digitalnya, website-nya, ataupun melalui pola pelayanan informasi publiknya," ujarnya. (Diskominfo Kota Padang)