HEADLINE
Mona Sisca Dorong Keterbukaan Informasi Tak Berhenti pada Wacana, Harus Jadi Aksi Nyata    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Mona Sisca Dorong Keterbukaan Informasi Tak Berhenti pada Wacana, Harus Jadi Aksi Nyata
Bersama Ketua KI Sumbar Idham Fadli, Mona hadir dalam Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi Provinsi. (Fotdok: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah untuk menyampaikan data kepada masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan jembatan untuk membangun kepercayaan, menghadirkan transparansi, sekaligus memastikan setiap kebijakan publik dapat diawasi dan dipahami oleh masyarakat. Semangat inilah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026.

Di tengah pertemuan para pegiat keterbukaan informasi dari berbagai daerah tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, membawa pesan penting. Baginya, penguatan kelembagaan Komisi Informasi tidak boleh berhenti pada diskusi, pertukaran gagasan, ataupun rumusan rekomendasi. Semua pemikiran yang lahir harus menemukan jalannya menuju program nyata yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Bersama Ketua KI Sumbar Idham Fadli, Mona hadir dalam Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi Provinsi dengan tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”. Forum nasional ini menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan arah masa depan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Mona berharap pertemuan tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat internal Komisi Informasi, tetapi juga mendorong pemerintah dan masyarakat mengambil peran lebih besar dalam membangun budaya keterbukaan. Sebab, transparansi tidak akan tumbuh apabila hanya dibebankan kepada satu lembaga. Dibutuhkan kesadaran bersama bahwa informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dipenuhi.

Harapan itu sejalan dengan penegasan Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, yang mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital merupakan tanggung jawab bersama seluruh badan publik dan pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pembukaan Rakornas, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, melalui keynote speech bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi” turut menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi. Informasi pemerintah, menurutnya, harus ditopang data yang akurat serta strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersedia menerima kritik dan setiap eksekutif harus terbuka terhadap pengawasan.

Bagi Mona, pesan-pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi bukan hanya urusan administrasi atau pemenuhan aturan. Ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga di dalamnya. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, ruang partisipasi semakin luas. Ketika pemerintah bersedia diawasi, akuntabilitas semakin kuat. Dan ketika masyarakat mendapatkan akses informasi yang layak, demokrasi memiliki fondasi yang lebih kokoh.

Semangat itu pula yang menjadi landasan KI Sumbar dalam mengikuti forum nasional tersebut. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan hak masyarakat atas informasi terlindungi. Penguatan kelembagaan dan transformasi digital diharapkan mampu membuat pelayanan informasi semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan publik.

Mona menegaskan, Rakornas harus menjadi titik awal bagi lahirnya langkah-langkah konkret, bukan sekadar meninggalkan catatan dan kesepakatan di atas kertas. “Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (*)

Riyanda Putra Pastikan Pembenahan RSUD Sawahlunto, Pelayanan Kesehatan Terus Ditingkatkan    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Riyanda Putra Pastikan Pembenahan RSUD Sawahlunto, Pelayanan Kesehatan Terus Ditingkatkan
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra turun langsung meninjau rehabilitasi sejumlah ruangan dan fasilitas rumah sakit, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dokter dan tenaga medis, tetapi juga ditopang fasilitas rumah sakit yang memadai. Ruangan yang nyaman, peralatan medis yang lengkap, serta sarana pendukung yang baik menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal inilah yang terus didorong Pemerintah Kota Sawahlunto melalui pembenahan RSUD Sawahlunto.

Komitmen tersebut terlihat ketika Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra turun langsung meninjau rehabilitasi sejumlah ruangan dan fasilitas rumah sakit, Rabu (18/11/2026). Kunjungan itu bukan sekadar melihat proses pekerjaan fisik, melainkan juga memastikan pembenahan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Beberapa ruangan yang menjadi perhatian dalam rehabilitasi tersebut di antaranya ruang rawat inap interne atau penyakit dalam, ruang bedah, hingga Catheterization Laboratory (Cathlab) yang disiapkan untuk menunjang pelayanan jantung. Riyanda juga menyempatkan diri melihat ruang paru guna mengetahui kondisi fasilitas sekaligus kebutuhan pengembangan pelayanan di ruangan tersebut.

Di sela peninjauan, Riyanda berdialog dengan jajaran manajemen rumah sakit, dokter, dan perawat. Percakapan berlangsung untuk menyerap berbagai masukan dari tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan pasien. Sebab, mereka menjadi pihak yang paling memahami fasilitas apa saja yang perlu dibenahi agar pelayanan berjalan lebih efektif.

Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan RSUD Sawahlunto. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap pembenahan tidak hanya terlihat dari perubahan fisik bangunan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang bertugas.

Riyanda menyampaikan bahwa Pemko Sawahlunto berkomitmen melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi ruangan, perabot, hingga ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Namun, fasilitas yang semakin baik juga harus diiringi dengan kemampuan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kemampuan tenaga medis dalam memberikan pelayanan profesional merupakan faktor penting agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui pembenahan tersebut, RSUD Sawahlunto diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penguatan fasilitas pelayanan penyakit dalam, bedah, jantung, dan paru menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas rumah sakit sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan rumah sakit bukan semata-mata pada ruangan yang semakin bagus atau peralatan yang semakin lengkap, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat ketika membutuhkan pertolongan medis. Melalui peninjauan langsung dan pembenahan berkelanjutan, Riyanda Putra mendorong RSUD Sawahlunto terus berkembang menjadi fasilitas kesehatan yang semakin baik, profesional, dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. (*) 

Pewarta: Marjafri

Gubernur Mahyeldi Dukung Rencana Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Gubernur Mahyeldi Dukung Rencana Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah
Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan regulasi tentang obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Instrumen tersebut dinilainya dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif melalui investasi publik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sarasehan nasional yang mengangkat tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” tersebut juga dirangkai dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong penyusunan regulasi terkait instrumen pembiayaan tersebut.

Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai, keberadaan obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas daerah, sepanjang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Mahyeldi juga berharap, melalui sarasehan nasional tersebut, Pemprov Sumbar dapat memperoleh wawasan dan perspektif baru mengenai peluang, mekanisme, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam pemanfaatan obligasi daerah.

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap, pembahasan RUU Obligasi Daerah dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pembiayaan secara inovatif dan bertanggung jawab.

Turut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon. (Adpsb/bud)

Muaro Padang Dibidik Jadi Kawasan Wisata Bahari dan Pusat Ekonomi Nelayan    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Muaro Padang Dibidik Jadi Kawasan Wisata Bahari dan Pusat Ekonomi Nelayan
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) RI, Irwan Meilano, ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Potensi laut Kota Padang menyimpan peluang besar yang belum sepenuhnya tergarap. Di balik aktivitas nelayan dan denyut kehidupan pesisir, ada harapan untuk menghadirkan kawasan perikanan yang lebih produktif, sekaligus menjadikan laut sebagai pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Harapan itulah yang mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) RI, Irwan Meilano, ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat PPS Bungus tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Padang menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis sektor kelautan dan perikanan. Bukan sekadar membicarakan pembangunan fasilitas, Fadly Amran membawa gagasan tentang bagaimana potensi perikanan, kehidupan nelayan, dan kawasan pesisir dapat tumbuh dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pengembangan sentra budidaya ikan darat tematik. Program ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, memperkuat produksi perikanan, sekaligus mendorong masyarakat mengembangkan usaha budidaya yang memiliki nilai tambah. Pemerintah Kota Padang juga berharap dukungan KKP dapat mempercepat pengembangan sektor tersebut agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, optimalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi agenda penting yang turut dibahas. Fadly mengungkapkan, pembangunan KNMP di Padang Sarai telah rampung, sementara pembangunan KNMP di Sungai Pisang mulai berjalan. Pemko Padang menyatakan kesiapan untuk mendukung pemanfaatan fasilitas tersebut, termasuk menyiapkan infrastruktur penunjang agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan.

Namun, perhatian tidak berhenti pada kawasan kampung nelayan. Pemerintah Kota Padang juga melihat peluang besar di kawasan Muaro. Kawasan ini diharapkan berkembang menjadi kawasan terpadu yang menghubungkan aktivitas nelayan, wisata bahari, marina, hingga layanan kapal pesiar. Dengan konsep tersebut, Muaro berpeluang menjadi salah satu wajah baru ekonomi pesisir Kota Padang, tanpa menghilangkan ruang hidup dan aktivitas nelayan setempat.

"Kami sangat berharap dukungan dari KKP dalam pengembangan kawasan Muaro Padang sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan aktivitas nelayan, wisata bahari, marina, hingga kapal pesiar, tanpa mengesampingkan keberadaan nelayan setempat," ungkap Fadly Amran. Ia juga meminta dukungan untuk mengoptimalkan kembali Sentra Pengolahan Perikanan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah. Sejumlah fasilitas, termasuk cold storage, telah diperbaiki oleh Pemko Padang, tetapi masih diperlukan dukungan KKP agar kawasan tersebut kembali berfungsi secara efektif.

Merespons berbagai usulan tersebut, Wamen KKP RI, Irwan Meilano, menegaskan bahwa keberhasilan program kelautan dan perikanan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan maupun tersedianya fasilitas. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, penguatan ekosistem ekonomi, kelembagaan usaha, serta akses pembiayaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor perikanan.

"Kami berharap kolaborasi dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menyukseskan program KNMP. Pembangunan KNMP bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, seperti fasilitas dan kapal, tetapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi masyarakat nelayan," tegas Irwan Meilano. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa fasilitas yang dibangun harus diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Kunjungan kerja di PPS Bungus itu pun membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi Kota Padang, dukungan KKP diharapkan tidak hanya memperkuat kampung nelayan dan sentra pengolahan ikan, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan Muaro sebagai kawasan wisata bahari dan pusat gastronomi. Sebab, ketika potensi laut dikelola secara terpadu dan nelayan ditempatkan sebagai bagian utama pembangunan, laut bukan hanya menjadi sumber penghidupan, melainkan juga kekuatan baru bagi masa depan ekonomi Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pemko Sawahlunto Gandeng Kejari, Perkuat Langkah Menuju Pemerintahan Bersih dan Taat Hukum    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Pemko Sawahlunto Gandeng Kejari, Perkuat Langkah Menuju Pemerintahan Bersih dan Taat Hukum
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintahan yang bersih tidak hanya dibangun dari niat baik, tetapi juga dari pemahaman terhadap aturan dan keberanian untuk melangkah di atas koridor hukum. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin besar, setiap kebijakan membutuhkan pijakan yang kuat agar tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari. Semangat itulah yang mengemuka dalam langkah Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Parai City Garden, Rabu (18/11/2026), menjadi bagian dari ikhtiar membangun pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra yang membuka langsung kegiatan itu menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan penting bagi setiap pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Sebab, dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap keputusan dan penggunaan anggaran harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kesalahan dalam memahami aturan bisa menghadirkan persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

Bagi Riyanda, kehati-hatian dalam bekerja bukan berarti memperlambat pelayanan ataupun membatasi ruang gerak aparatur. Justru sebaliknya, pemahaman hukum yang baik akan memberikan kepercayaan diri bagi perangkat daerah untuk mengambil keputusan secara tepat. Pemerintahan harus tetap bergerak, program harus terlaksana, dan kepentingan masyarakat harus dilayani tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto memiliki arti strategis. Melalui pendampingan dan bantuan hukum, perangkat daerah memperoleh ruang konsultasi ketika menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, aparatur tidak harus menghadapi setiap persoalan sendirian, melainkan dapat memanfaatkan dukungan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

"Melalui kerja sama ini, perangkat daerah tidak berjalan sendiri. Ada pendampingan hukum yang bisa dimanfaatkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Riyanda.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis tindak pidana korupsi, modus yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta langkah-langkah pencegahannya. Materi tersebut menjadi pengingat bahwa korupsi tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga harus dicegah melalui pengetahuan, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan pekerjaan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama kemudian dilakukan antara Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Sawahlunto. Keterlibatan seluruh perangkat daerah memperlihatkan bahwa kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan harus menjadi budaya bersama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, membangun pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan sehari atau sekadar menuntaskan sebuah seremoni penandatanganan. Ia membutuhkan komitmen yang terus dirawat melalui tindakan nyata. Dari sinergi Pemko Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto ini, harapan itu disemai: lahirnya aparatur yang semakin memahami hukum, berani bekerja secara profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas demi kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. (*) 

Pewarta: Marjafri
Editor: Zamri Yahya, WU

HKN ke-62, Pemprov Sumbar Berkomitmen Perkuat Deteksi Dini Penyakit dan Penanganan Stunting    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

HKN ke-62, Pemprov Sumbar Berkomitmen Perkuat Deteksi Dini Penyakit dan Penanganan Stunting
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat mewakili Gubernur Sumbar pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong penguatan deteksi dini penyakit dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penanganan tuberkulosis (TBC), serta percepatan penurunan stunting.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat mewakili Gubernur Sumbar pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Rabu (18/11/2026).

Arry mengatakan, sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, di antaranya penemuan kasus TBC, peningkatan angka kesembuhan, penanganan resistensi obat, tingginya angka stunting, serta belum optimalnya cakupan imunisasi bayi.

“Ini HKN yang ke-62 dengan tema Sehat untuk Semua. Kita tegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi program prioritas pembangunan kita. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujarnya.

Menurut Arry, program CKG menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Data hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.

“Kalau data kesehatan penduduk kita ketahui secara menyeluruh, orang per orang, maka kita akan mendapatkan gambaran kondisi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, intervensi yang akan diberikan pun menjadi lebih mudah dan terarah,” katanya.

Untuk itu, ia meminta jajaran kesehatan memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, hingga posyandu. Penanganan TBC, peningkatan cakupan imunisasi, dan perlindungan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian bersama.

Arry turut mengajak masyarakat membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), melalui aktivitas fisik secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia meminta insan kesehatan ikut mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan status gizi, derajat kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia.

“Program ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran. Salah satu hasil yang diharapkan adalah meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima, MPH mengatakan peringatan HKN ke-62 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum edukasi dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Berbagai kegiatan guna memeriahkan peringatan HKN ke-62  ini telah dilaksanakan sejak awal November lalu dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Pada puncak peringatan, kegiatan diisi dengan senam sehat, pelayanan kesehatan dari empat UPTD, Cek Kesehatan Gratis melalui puskesmas di Kota Padang, donor darah, serta penyerahan penghargaan kepada kader dan posyandu terbaik tingkat Provinsi Sumbar.

Melalui momentum HKN ke-62 bertema “Sehat untuk Semua”, Pemprov Sumbar berharap kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, serta berorientasi pada upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Muhidi Kawal Pembahasan RAPBD Sumbar 2027, Anggaran Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat    
Rabu, November 18, 2026

On Rabu, November 18, 2026

Muhidi Kawal Pembahasan RAPBD Sumbar 2027, Anggaran Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memimpin rapat kerja lanjutan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu, 14 November 2026. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik angka-angka yang tersusun dalam rancangan anggaran, ada harapan masyarakat yang menanti untuk diwujudkan. Ada kebutuhan pembangunan yang harus dijawab, pelayanan publik yang perlu diperkuat, serta berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di tengah tanggung jawab besar itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memimpin rapat kerja lanjutan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu, 14 November 2026.

Bertempat di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Muhidi memimpin jalannya pembahasan dengan menempatkan proses penganggaran sebagai bagian penting dari upaya menentukan arah pembangunan Sumatera Barat ke depan.

Bagi Muhidi, pembahasan anggaran bukan sekadar mencocokkan angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, setiap kebijakan yang dirumuskan harus memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, di balik setiap alokasi anggaran, terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Rapat kerja lanjutan Banggar bersama TAPD ini menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai prioritas program dan kebijakan pemerintah daerah. Setiap rencana membutuhkan pembahasan yang cermat agar arah penggunaan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Di bawah kepemimpinan Muhidi, pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi penting agar setiap program yang direncanakan memiliki landasan kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumatera Barat memiliki beragam kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dipandang dari satu sisi. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga penguatan pelayanan publik membutuhkan perhatian dalam perencanaan anggaran. Karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan urgensi bagi masyarakat.

Muhidi memahami bahwa kualitas sebuah anggaran tidak hanya terlihat dari besarnya angka yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa tepat anggaran tersebut menjawab persoalan. Anggaran yang dirancang dengan baik diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Melalui pembahasan bersama TAPD, Banggar DPRD Sumbar terus mengawal proses penyusunan RAPBD 2027 agar prioritas program dan kebijakan anggaran dapat berjalan selaras. Proses ini sekaligus mencerminkan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, RAPBD bukan hanya dokumen perencanaan keuangan tahunan. Di dalamnya tersimpan arah perjalanan pembangunan dan harapan masyarakat Sumatera Barat. Muhidi bersama Banggar DPRD Sumbar mengawal proses pembahasannya agar anggaran tahun 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka di atas kertas, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU