Dampingi Kunker Dirresnarkoba Polda Sumbar, Wako Zulmaeta Tegaskan Dukungan Penuh Pemberantasan Narkoba

Dampingi Kunker Dirresnarkoba Polda Sumbar, Wako Zulmaeta Tegaskan Dukungan Penuh Pemberantasan Narkoba

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Walikota Payakumbuh Zulmaeta menyambut Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Wedy Mahadi, S.I.K., M.AP.

BENTENGSUMBAR.COM - Walikota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan dukungan penuh terhadap pemberantasan narkoba di Kota Payakumbuh dan berharap Kelurahan Nunang Daya Bangun bukan sekadar menjadi lokasi seremonial Program Kampung Bebas Narkoba, tetapi benar-benar menjadi contoh nyata bagi kelurahan lain.

Penegasan itu disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Wedy Mahadi, S.I.K., M.AP., ke Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya, Walikota Zulmaeta menilai inisiatif asistensi Program Kampung Bebas Narkoba merupakan langkah tepat sasaran karena menyentuh langsung lapisan keluarga dan lingkungan terdekat masyarakat. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini bukan sekadar kejahatan kriminal, tetapi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi bangsa.

“Narkoba merusak fisik, mental, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, pemerintah dan semua elemen harus bergerak bersama. Tidak ada ruang untuk narkoba di Payakumbuh,” tegasnya.

Zulmaeta menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian, Forkopimda, BNN, serta seluruh unsur masyarakat. Ia berharap program Kampung Bebas Narkoba menjadi gerakan kolektif, bukan slogan semata.

“Kami ingin Nunang Daya Bangun menjadi percontohan. Harapan kami, gerakan ini terus hidup, bukan selesai pada hari ini. Payakumbuh harus menjadi kota yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba,” ucapnya.

Di sisi lain, Kombes Pol. Wedy Mahadi menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kota Payakumbuh dan partisipasi warga. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba bergantung pada sinergi seluruh pihak.

“Polri siap mendukung penuh, baik melalui asistensi, pembinaan, maupun penegakan hukum. Namun pencegahan tetap menjadi kunci utama. Pendidikan dalam keluarga dan ketahanan lingkungan adalah fondasi melindungi generasi kita,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat menjadikan Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagai pilot project dalam upaya menciptakan lingkungan bebas narkoba di Sumatera Barat.

Kunjungan dan asistensi Polda Sumbar ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak Kampung Bebas Narkoba di berbagai kelurahan di Kota Payakumbuh.

Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan kembali komitmennya untuk berada di garis terdepan dalam perang melawan narkoba. Semangat kolektif, menurut Walikota, menjadi modal utama keberhasilan.

“Awasi lingkungan kita, jaga keluarga kita, edukasi anak-anak kita. Pencegahan terbaik dimulai dari rumah,” tutup Zulmaeta.(HM)

Polisi Ringkus Tiga Pria Pelaku Rudapaksa, Eh Ternyata Pelakunya...

Polisi Ringkus Tiga Pria Pelaku Rudapaksa, Eh Ternyata Pelakunya...

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Modus para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan tipu muslihat dan memanfaatkan keakraban lingkungan.

BENTENGSUMBAR.COM – Polres Kebumen meringkus tiga pria hidung belang yang diduga melakukan rudapaksa terhadap seorang bocah (12) di daerah tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kebumen, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata menerangkan tiga tersangka kasus tersebut masing-masing M (66), S (59), dan D (42).

Mereka semua diketahui berprofesi sebagai petani yang tinggal di sekitar rumah korban.

Ketiga tersangka diamankan Unit PPA Satreskrim Polres Kebumen, pada Rabu (22/11/25). 

Tak hanya sekali, dalam kasus tersebut korban diduga berulangkali mengalami kekerasan seksual.

“Dari penyelidikan yang kami lakukan, korban mengalami kekerasan seksual berulang kali oleh para pelaku,” ucap Dwi Atma dalam konferensi pers, Senin (24/11/25).

Dari kasus itu tersangka inisial M dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang persetubuhan terhadap anak.

Sementara tersangka S dan D dijerat dengan Pasal 82 undang-undang yang sama tentang pencabulan terhadap anak.

Kedua pasal tersebut mengancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun.

Lebih lanjut, AKP Dwi Atma Yofi memaparkan berdasarkan kronologi yang berhasil diungkap penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kebumen, modus para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan tipu muslihat dan memanfaatkan keakraban lingkungan.

M diduga menyetubuhi korban pada September 2024. Dengan iming-iming uang, ia mengajak korban jalan-jalan lalu aksi jahatnya dilakukan saat korban terbujuk.

Lalu untuk tersangka S dan D dilakukan pada tahun 2025. Aksi dilakukan juga karena hubungan dekat dengan korban. 

Kejahatan yang dilakukan terhadap bocah belia dilakukan berulang kali di waktu dan tempat yang berbeda.

Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian. 

Proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berlanjut.

“Dari hasilpenyidikan dan penyelidikan, didapati barang bukti yang kami amankan berupa pakaian korban dan pelaku saat kejadian,” jelas AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata.

Menyikapi maraknya kasus serupa di wilayahnya, Kasat Reskrim mengimbau seluruh orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Orang tua diminta untuk melakukan pengawasan melekat pada anak. 

Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan agar anak tidak mudah terpengaruh orang asing atau bujukan berupa uang dan barang.

“Tanamkan sejak dini pengetahuan agama dan norma kesusilaan. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan keluh kesah anak. Anak adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” ucapnya.

Masyarakat yang mengetahui atau menemui hal mencurigakan diminta segera melaporkan Polres Kebumen atau ke Bhabinkamtibmas yang melekat di Desa, serta Polsek setempat agar segera dilakukan tindak lanjut hukum. (*)

Sumber: KoranSatu.id

Ramai soal Jasa Nikah Siri di TikTok, Kemenag Ingatkan Risikonya

Ramai soal Jasa Nikah Siri di TikTok, Kemenag Ingatkan Risikonya

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Media sosial khususnya TikTok sedang diramaikan dengan jasa nikah siri yang kian marak dipromosikan secara terbuka. (Ilustrasi/Net) 

BENTENGSUMBAR.COM - Media sosial khususnya TikTok sedang diramaikan dengan jasa nikah siri yang kian marak dipromosikan secara terbuka.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (24/11/2025), sejumlah akun yang menawarkan layanan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Batam, juga Lampung.

Paket layanan yang dipasarkan pun beragam. Ada yang menyediakan sekadar jasa akad, ada pula yang menawarkan paket lengkap beserta sertifikat nikah siri, dengan tarif mulai dari Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Bahkan sebuah akun bernama Nikah Siri dan KUA Batam mengeklaim telah berpengalaman menangani klien dari tiga negara, meliputi Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Fenomena ini langsung menyedot perhatian warganet dan memicu perdebatan. Sebagian pengguna mengkritik keras praktik tersebut.

“Waduh kok ada yang begini, jangan mau nikah siri,” ujar pemilik akun @AdvMSyaif***.

Pengguna lain memperingatkan risiko yang ditanggung perempuan.

“Jangan mau dinikahi secara siri, berbahaya dan merugikan perempuan,” tulis @yahtari***.

Di tengah maraknya promosi dan pro-kontra yang mengiringi, lantas bagaimana tanggapan resmi Kementerian Agama RI terhadap fenomena jasa nikah siri yang tumbuh subur di media sosial ini?

Kemenag soroti maraknya jasa nikah siri di media sosial

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd, angkat bicara terkait fenomena jasa nikah siri yang belakangan marak dipromosikan melalui berbagai platform media sosial.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau fenomena ini karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius.

“Kami melihat promosi jasa nikah siri ini bukan sekadar tren digital, tetapi membawa risiko keagamaan, sosial, hingga hukum yang dapat merugikan masyarakat, terutama perempuan dan anak,” ujar Ahmad saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, pemerintah menilai persoalan ini tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut perlindungan warga negara dan kepastian hukum dalam sebuah ikatan perkawinan.

Aturan perkawinan dan risiko nikah siri

Ahmad menjelaskan bahwa landasan hukum mengenai sahnya sebuah perkawinan sudah diatur tegas dalam perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, sebuah perkawinan dinyatakan sah bila memenuhi dua unsur, yaitu sah menurut agama dan dicatatkan oleh negara. 

“Pencatatan itu bukan urusan administrasi semata. Itu adalah instrumen perlindungan hukum yang memastikan kedua belah pihak suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya,” jelasnya.

Lebih jauh, ketentuan pelaksanaan melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap akad nikah harus dilakukan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu. 

Pengawasan ini mencakup verifikasi identitas, usia calon mempelai, status perkawinan, keabsahan wali, serta keberadaan dua saksi yang memenuhi syarat.

Tanpa mekanisme tersebut, kata Ahmad, keabsahan perkawinan menjadi sulit dipertanggungjawabkan baik secara syariat maupun negara.

Ahmad juga menyoroti bahwa jasa nikah siri yang dijajakan secara komersial di media sosial umumnya mengabaikan standar syarat rukun nikah.

Mulai dari tidak adanya verifikasi wali, ketidakjelasan saksi, hingga tidak dilakukannya pemeriksaan umur calon mempelai. 

“Praktik seperti itu sangat rawan menimbulkan sengketa, penelantaran istri dan anak, poligami liar, sampai potensi eksploitasi,” tegasnya. 

Imbauan Kemenag kepada masyarakat 

Ahmad menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perkawinan berlangsung dengan benar menurut syariat sekaligus memberi perlindungan hukum bagi seluruh pihak. 

Menurut dia, promosi jasa nikah siri yang sifatnya transaksional jelas bertentangan dengan prinsip mitsaqan ghalizha serta mengabaikan ketentuan hukum positif. 

“Karena itu tidak dapat dibenarkan, baik secara agama maupun negara,” ujarnya. 

Ia pun mengimbau masyarakat untuk selalu melangsungkan perkawinan melalui jalur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan pencatatan negara, kata Ahmad, seluruh pihak terutama perempuan dan anak mendapat kepastian hukum dan perlindungan penuh. 

“Kami mengajak masyarakat agar tidak menggunakan jasa nikah tidak resmi yang beredar di media sosial. Ini demi mencegah dampak hukum, sosial, dan moral yang bisa merugikan,” tutupnya. (*) 

Sumber: Kompas.com

Langkah Hukum Jokowi Hadapi Isu Ijazah Bisa Jadi Bumerang

Langkah Hukum Jokowi Hadapi Isu Ijazah Bisa Jadi Bumerang

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya yang dituding mencemarkan nama baik mantan Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah palsu.

BENTENGSUMBAR.COM - Ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya yang dituding mencemarkan nama baik mantan Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah palsu.

Menurut Anthony, langkah hukum yang ditempuh justru menunjukkan bahwa Jokowi berada dalam posisi sulit.

“Jadi ini upaya terakhir dari Jokowi (mentersangkakan). Yang ternyata juga sulit, karena ini akan menjadi bumerang dia sendiri,” ujar Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Selasa, 25 November 2025.

Anthony menilai proses hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) yang masih berjalan hingga kini.

“Apalagi kalau kita sudah ada persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP),” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sengketa mengenai keaslian ijazah Jokowi tengah disidangkan di KIP. Persidangan ini diajukan oleh pemohon bernama Leony, dengan menggugat lima badan publik yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Sengketa tersebut berkaitan dengan permohonan dokumen akademik Jokowi, dan kini telah memasuki tahap pembuktian, di mana para pihak menyerahkan dokumen serta keterangan terkait.

Anthony menegaskan bahwa proses di KIP memiliki artinya sendiri karena berjalan secara terbuka dan berbasis data. 

Ia mengingatkan bahwa penetapan tersangka terhadap para pengkritik Jokowi tidak serta-merta menghentikan proses sengketa informasi tersebut.

Selain Roy Suryo, Polda Metro Jaya juga menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut. 

Mereka adalah Rismon Hasiholan Sianipar, dr. Tifauzia Tyassuma, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. (*)

Sumber: RMOL

Sekda Sumbar Arry Yuswandi Pimpin Respons Cepat Pasca Bencana, BPBD Rilis Data Kerusakan Terbaru

Sekda Sumbar Arry Yuswandi Pimpin Respons Cepat Pasca Bencana, BPBD Rilis Data Kerusakan Terbaru

BentengSumbar On Selasa, November 25, 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah terkait telah dikerahkan sejak awal kejadian untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat proses penanganan darurat.

“Prioritas kita adalah keselamatan warga. Sesuai arahan Bapak Gubernur, semua perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinsos, Dinas BMCKTR, Dinas SDA BK, Dinkes, dan jajaran teknis lainnya—sudah kita kerahkan. Tim sudah berada di lapangan untuk membantu proses penanganan di daerah terdampak,” tegas Sekdaprov Sumbar.

Bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor dilaporkan terjadi di beberapa daerah di Sumbar, di antaranya Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, hingga Kota Solok. Kejadian ini menyebabkan ribuan jiwa terdampak serta kerusakan pada infrastruktur dasar dan fasilitas umum.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erasukma Munaf menyampaikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak paling luas. Berdasarkan data per Selasa (25/11, pukul 03.00 WIB), tercatat 3.076 unit rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektare sawah dan 26 hektare perkebunan warga turut mengalami kerusakan akibat banjir.

Kerusakan infrastruktur juga terpantau signifikan, meliputi:

* 2 unit jembatan rusak,

* 2 unit saluran irigasi rusak,

* 2 titik jalan amblas,

* 1 unit bangunan sekolah dasar rusak,

* 2 unit rumah warga rusak akibat angin kencang.

* 

“Perkiraan awal kerugian mencapai Rp4,88 miliar. Bupati Padang Pariaman juga telah menetapkan status tanggap darurat sejak 23 November dan akan berlaku selama 14 hari ke depan,” jelas Erasukma.

Di Kota Padang, laporan yang diterima BPBD menunjukkan kejadian banjir di beberapa titik serta angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah amblas. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Kota Solok dan Kabupaten Agam, di mana beberapa kawasan mengalami banjir dan longsor dengan dampak terhadap pemukiman dan akses jalan.

“Laporan dari kabupaten/kota masuk setiap jam ke BPBD Provinsi. Semua data kami himpun dan kami teruskan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan berikutnya,” tambah Erasukma.

Saat ini, tim TRC BPBD bersama TNI/Polri, Basarnas, relawan, dan pemerintah nagari terus melakukan penyisiran ke daerah terdampak. Selain evakuasi terutama bagi kelompok rentan, tim juga telah mendirikan dapur umum di sejumlah titik, termasuk Ulakan Tapakis.

“Pendataan kerusakan terus berjalan. Beberapa titik jalan yang terputus juga sudah ditangani dengan pengerahan alat berat,” ujar Erasukma.

Ia menegaskan bahwa proses pemulihan infrastruktur akan segera dilakukan sesuai arahan Gubernur setelah kondisi dinyatakan aman dan cuaca memungkinkan. (adpsb/bud)

Ketua DPRD Bersama Wawako Padang "Jemput Bola" ke Wamensos RI Demi Wujudkan Sekolah Rakyat Padang 2026

Ketua DPRD Bersama Wawako Padang "Jemput Bola" ke Wamensos RI Demi Wujudkan Sekolah Rakyat Padang 2026

BentengSumbar On Selasa, November 25, 2025

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Walikota Padang Maigus Nasir telah bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia.

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Padang menunjukkan keseriusan maksimal dalam upaya menghadirkan program strategis nasional, "Sekolah Rakyat", bagi warga Kota Padang. 

Guna memastikan program ini terwujud pada tahun 2026, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Walikota Padang Maigus Nasir telah bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia.

Upaya "jemput bola" ke Jakarta ini menjadi langkah konkret Pemko dan DPRD Padang untuk memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial tersebut. Diharapkan, pertemuan langsung dengan Wamensos RI ini dapat memuluskan jalan Kota Padang agar diprioritaskan dalam daftar pembangunan yang akan dieksekusi pada tahun anggaran Pembangunan Padang 2026.

Muharlion menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat Padang ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki adanya fasilitas Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Program ini bertujuan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan dan dukungan sosial.

Dalam pertemuan tersebut, kata Muharlion, delegasi Padang secara khusus meminta kepada Wakil Menteri untuk memprioritaskan Kota Padang agar masuk dalam daftar daerah yang akan dibangun Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Permintaan ini menjadi sangat krusial mengingat adanya potensi persaingan antar daerah dalam memperebutkan alokasi program nasional.

"Secara nasional, terdapat target awal sebanyak 166 Sekolah Rakyat. Sejauh ini, 104 di antaranya sudah rampung dibangun, menyisakan 62 Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2026. Data ini menunjukkan adanya peluang besar bagi Kota Padang untuk masuk dalam daftar proyek yang sudah terencana," katanya.

Di samping itu, Presiden juga meminta penambahan 100 sekolah lagi untuk dibangun setiap tahunnya, yang artinya masih tersisa 38 proyek lagi untuk segera dialokasikan. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Padang. Delegasi meminta agar Kota Padang dapat dipertimbangkan masuk dalam kuota 100 tambahan yang akan dibangun pada tahun Pembangunan Padang 2026.

Merespons potensi ini, Ketua DPRD pun mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk segera melengkapi segala persyaratan yang diperlukan, meskipun proposal awal mungkin belum masuk dalam daftar prioritas. Pengajuan ulang proposal dengan data dan kesiapan yang valid menjadi kunci agar Sekolah Rakyat Padang dapat direalisasikan.

Salah satu fokus utama adalah kesiapan lahan. Kota Padang perlu menyiapkan lahan minimal 6,7 hektare dengan kondisi yang memadai, yaitu tidak memiliki kemiringan melebihi 10 persen. 

"Kita pun telah menganggarkan dana hingga Rp18 miliar, untuk pengadaan tanah, termasuk biaya pendukung lainnya," katanya.

Terkait skema pendanaan, mekanisme yang disepakati adalah lahan yang sudah disiapkan dan dibeli oleh daerah akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial. Setelah proses hibah selesai, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab penuh dalam pembangunan fisiknya. Pendampingan pendanaan dari daerah, seperti untuk pembelian tanah, akan menjadi komitmen lokal yang memperkuat proposal Padang.

Dengan komitmen kolektif antara DPRD Padang dan Pemko serta sinergi dengan Wamensos RI, harapan untuk mewujudkan Sekolah Rakyat Padang pada tahun 2026 sangat tinggi. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam menjamin kesejahteraan dan pendidikan warga Kota Padang. (*)

Gerak Cepat! Wali Kota Solok Tinjau Lokasi Banjir Di Beberapa Titik

Gerak Cepat! Wali Kota Solok Tinjau Lokasi Banjir Di Beberapa Titik

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Tidak diam dengan kondisi banjir, Wali Kota  Solok, Ramadhani Kirana Putra, turun langsung Selasa 25/11/2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Genangan air terpantau di beberapa kawasan wilayah Kota Solok, termasuk permukiman warga, jalan lingkungan, dan titik rawan lainnya di Kota Solok.

Hal ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik .

Tidak diam dengan kondisi tersebut, Wali Kota  Solok, Ramadhani Kirana Putra, turun langsung Selasa 25/11/2025.

Ia meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Tanah Garam untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan warga dalam keadaan aman. 

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh BPBD dan OPD terkait.

Wako mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem saat ini.

“Pemerintah Kota Solok terus bergerak cepat mengantisipasi dampak banjir," katanya.

"Kami meminta warga tetap berhati-hati dan segera melapor melalui BPBD jika melihat kondisi yang berisiko,” tutupnya.( BO )

Pemko Payakumbuh Salurkan Bantuan Pangan Berupa CPP dan Minyak Goreng

Pemko Payakumbuh Salurkan Bantuan Pangan Berupa CPP dan Minyak Goreng

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Pemko Payakumbuh mulai menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan pangan beras pemerintah (CPP) dan minyak goreng untuk alokasi Oktober–November 2025.

BENTENGSUMBAR.COM – Pemko Payakumbuh mulai menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan pangan beras pemerintah (CPP) dan minyak goreng untuk alokasi Oktober–November 2025.

Penyaluran secara simbolis dilaksankan di Kelurahan Balai Jariang pada Senin (24/11/2025), sebagai bagian dari program nasional yang digulirkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan didistribusikan oleh Perum Bulog.

Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Yasrizal mengatakan bahwa bantuan ini merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah potensi tekanan inflasi.

“Bantuan beras dan minyak goreng ini berasal dari Bapanas dan disalurkan oleh Bulog hingga ke penerima. Data penerima bersumber dari sistem DTSEN Kementerian Sosial RI agar penyaluran benar-benar tepat sasaran,” kata Yasrizal.

Secara total, jumlah penerima bantuan pangan di Kota Payakumbuh mencapai 7.099 kepala keluarga.

Pemerintah mengalokasikan 141,98 ton beras dan 28.396 liter minyak goreng untuk didistribusikan dalam dua bulan. Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Di Kelurahan Balai Jariang, tercatat ada 125 keluarga yang menerima bantuan pangan tersebut.

Yasrizal menjelaskan bahwa, penyaluran bantuan tidak hanya ditujukan untuk meringankan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan pangan, menjaga pasokan, serta mengawal stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun.

“Upaya ini sangat penting untuk membantu masyarakat dan mencegah dampak fluktuasi harga yang bisa membebani rumah tangga,” ujarnya.

Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, para camat, dan lurah untuk memastikan distribusi berlangsung lancar dan akurat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menambahkan bahwa penyaluran beras dan minyak goreng ini merupakan program resmi Badan Pangan Nasional yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Perum Bulog.

“Pengadaan dan pendistribusian dilakukan langsung oleh Bulog sesuai penugasan dari Bapanas untuk menjamin kualitas dan ketepatan salur,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga daya beli pada periode akhir tahun.

"Manfaatkan bantuan ini sebaik mungkin, jangan sampai ada yang dijual," pungkasnya. (HM)

Ipoh Dulu Tempat Persinggahan untuk Mencari Tandas, Kini Punya Banyak Destinasi Wisata Memikat

Ipoh Dulu Tempat Persinggahan untuk Mencari Tandas, Kini Punya Banyak Destinasi Wisata Memikat

Bang Yahya On Selasa, November 25, 2025

Di Putrajaya rombongan diterima Encik Azwan Ezli Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perbadanan Putrajaya dan di Kebun Komuniti Kelulut diterima Zainal Ismail.

BENTENGSUMBAR.COM - Putrajaya dan Kebun Komuniti Kelulut di Rimba Desa Presint 9 merupakan tujuan destinasi wisata hari kedua  dikunjungi 32 peserta Fam Trip Northern Peninsular Malaysia 2025. 

Di Putrajaya rombongan diterima Encik Azwan Ezli Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perbadanan Putrajaya dan di Kebun Komuniti Kelulut diterima Zainal Ismail.

Chairman and Managing Director of Hydramas Travel & Tour S.B, Malaysia Mr. Kamarun Zaman Ab Rahman, yang memandu rombongan  Fam Trip Northern Peninsular Malaysia 2025, Senin (24/11/2025) menyebutkan, Putrajaya merupakan pusat pemerintahan Malaysia yang sebelumnya dipusatkan di Kuala Lumpur. 

Sedangkan Kebun Komuniti Kelulut destinasi wisata alam yang selama ini belum banyak dilirik. 

Padahal suasana alamnya sejuk, berada di ketinggian dengan pemandangan yang indah.

“Kami yakin para wisatawan yang datang ke Putrajaya merasa puas saat mengunjungi Kebun Komuniti Kelulut ini. Apalagi bisa menikmati madu Kelulut yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan,” tutur Kamarun yang beralih profesi dari wartawan ke bidang pelancongan di Malaysia sejak 1998 lalu.

Menurut Kamarun, Malaysia diwarnai dengan beragam  latar belakang, sehingga memiliki berbagai seni dan budaya.

Aneka ragam itu menjadikan Malaysia menarik untuk dikunjung wisatawan dari berbagai negara, khususnya dari Indonesia, negara serumpun Malaysia. 

“Selain itu, beraneka ragam jenis  makanan dengan cita rasa, dari Perlis hingga ke Sabah terdapat ratusan jenis makanan dan minuman, termasuk lauk pauk, kue tradisional,  minuman dari berbagai kaum dan etnik masyarakat  asli dan suku kaum di Sabah dan Sarawak,” tutur Kamarun.

Potensi tersebut, kata Kamarun, perlu promosi yang gencar dengan melibatkan pemerintah, penggiat pariwisata, pemain industri pariwisata,  sehingga menarik wisatawan  datang ke Malaysia menikmati destinasi wisatanya. Dengan mengundang 32 peserta  Fam Trip Northern Peninsular Malaysia 2025 yang terdiri dari agen pariwisata, wartawan, influencer, blogger dari berbagai wilayah di Indonesia, diharapkan  meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Malaysia. 

Terutama dalam menyongsong Tahun Melawat Malaysia VMY 2026 mendatang.

“Jika setiap peserta Fam Trip dapat menjual 4 paket  wisatawan setiap 6 bulan,   setiap group terdiri dari 30 orang. Berarti  120 paket mengunjungi Malaysia setiap 6 bulan. Itu lumayan banyak wisatawan yang datang ke  Malaysia, yakni kurang lebih  3,840 wisatawan. Dalam setahun bisa mencapai  7,680 wisatawan. Jumlah yang menggiurkan untuk pengembangan pariwisata Malaysia. Wisatawan yang datang tersebut sudah pasti membutuhkan hotel, tranportasi bus, makanan dan tentunya oleh-oleh,” kata Kamarun menambahkan. 

Usai dari Kebun Komuniti Kelulut, rombongan melanjutkan perjalanan ke Ipoh Perak. Makan malam dijamu pihak hotel Casuarina Ipoh, yang merupakan hotel pemerintah Ipoh.

“ Kami senang Fam Trip dari Indonesia yang sama-sama memainkan peranan dalam mempromosikan destinasi serta produk pariwisata Negeri Perak. Malam ini bukan sekedar beramah tamah, tapi mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah ke depan menyongsong Tahun Kunjungan Malaysia 2026. Dalam konteks ini, peranan peserta Fam Trip sebagai rekan industri pariwisata dari Indonesia amat signifikan memposisikan Perak sebagai destinasi pilihan utama,” kata Pengurus Besar Hotel Casuarina Ipoh Puan Sabrina Ahmad Tah.

Exco Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunann Koridor Negeri Perak Loh Sze Yee mengatakan, selama ini Ipoh hanya dikenal tempat rest area, tempat  buang air.

Mereka yang berangkat dari Kuala Lumpur menuju Pinang atau sebaliknya dari Pinang menuju Kuala Lumpur, selama ini mampir di Ipoh hanya untuk buang air. 

Begitu pula wisatawan yang berangkat dari Kuala Lumpur ke Thailand dan sebaliknya, Ipoh juga dijadikan tempat buang air.  

“Padahal Ipoh juga memiliki banyak destinasi wisata yang patut dikunjungi. Sehingga pertanyaan, untuk apa mampir di Ipoh, apa hendak dilihat di Ipoh? Jawabnya banyak destinasi yang bisa dinikmati. Salah satunya destinasi wisata, istana indah yang berada di atas bukit. Ada pula Bandar Diraja Kuala Langsar, Jejak Masjid Negeri Perak, dan Perak Food Trail. Masih banyak yang lainnya. Apalagi hubungan kita Malaysia – Indonesia serumpun. Walau sering gaduh di media sosial, tetapi tetap dekat, karena itu mari kita sama-sama memberi keuntungan kedua belah oihak. Para agen travel Indonesia membawa wisatawan ke Malaysia vdemikin sebaliknya agen travel Malaysia membawa ke Indonesia, "kata Loh Sze Yee. 

Makan malam dihadiri  pula Pengurus Besar Pariwisata Perak Pn. Zuraida binti Md Taib, Penolong Pengarah Pelancongan Kerajaan Tempatan Perak Puan Zaini binti Zainuddin.  

Dari Provinsi Sumatera Barat diundang lima orang untuk mengikuti  Fam Trip ini.

Masing-masing  Sastri Bakry, Ketua SatuPena Sumatera Barat , Armaidi Tanjung, Sekretaris DPD SatuPena/jurnalis senior/penulis buku, Ian Hanafiah, Praktisi Pariwisata/Agen Travel, Yusuf Afrizal Hutauruk, Inluencer/praktisi  ekonomi kreatif  dan Ferline, Praktisi Pariwisata/Agen Travel. (at)