DPRD Kota Padang Rapat Banggar Malam dengan TAPD, Tutup Defisit Anggaran APBD: Mengurangi Pokir hingga Perjalanan Dinas

DPRD Kota Padang Rapat Banggar Malam dengan TAPD, Tutup Defisit Anggaran APBD: Mengurangi Pokir hingga Perjalanan Dinas

BentengSumbar On Minggu, November 23, 2025

Anggota Banggar DPRD Kota Padang rapat dengan TAPD Pemerintah Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat tersebut. 

BENTENGSUMBAR.COM - Malam - malam anggota DPRD Kota Padang masih saja rapat Badan Anggaran (Banggar), Sabtu, 22 November 2025.

Mereka rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) Pemerintah Kota Padang. Mereka basitungkin membahas dan mencari jalan keluar atau solusi defisit yang dihadapi Pemko Padang. 

Defesit itu sekitar Rp109 milliar. Itu lah yang mereka bahas. Masing-masing anggota Banggar memplototi buku Rancanngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Setelah pesong sana pesong sini, tarik sana tarik sini, kurang sana kurang sini, maka dapat lah solusi yang dicari. 

Menurut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Banggar DPRD Kota Padang dan TAPD Pemko berkesimpulan dari rapat itu untuk melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit anggaran Rp109 miliar lebih kurang tersebut.

Pertama, pengurangan pokok - poko pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang. Uang yang terkumpul sekitar Rp18 miliar. Kedua, pengurangan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. Saat ini TPP yang diberikan selama 14 bulan, sedangkan kewajiban pemko hanya 12 bulan. Berarti terjadi pengurangan 2 bulan, sehingga uang terkumpul diperkirakan Rp60 miliar. 

Ketiga, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red). Ada sekitar Rp8 miliar SILPA ini yang dikumpulkan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Namun angka pastinya menunggu hasil pemeriksaan BPK RI. "Misalnya leleng, pasti ada anggaran lebihnya. Namun kita masih menunggu angka pastinya, " katanya. 

Keempat, perjalanan dinas anggota DPRD. Uang yang berhasi dihemat sekitar Rp4 miliar. Kelima, pinjaman. Semula direncanakan pinjaman Rp85 miliar, tapi ada kegiatan yang dicancer, sehingga menjadi Rp. 61 miliar. Pinjaman ini bisa dari  ank, baik Bank Nagari maupun bank lain. 

Dikatakan Muharlion, kalau tidak ada pinjaman bank ini, maka boleh dikata anggaran untuk infrastruktur tidak ada. Agar pembanguan infrastruktur tetap jalan, dilakukan pinjaman bank. 

Rapat Banggar itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye, dan Osman Ayub didampingi Sekwan Hendrizal Azhar, serta dihadiri Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan lengkap dengan TAPD Pemko. (BY)

Respons Ancaman Israel, Menlu Iran: Cara Terbaik Menghindari Perang adalah Bersiap untuk Perang

Respons Ancaman Israel, Menlu Iran: Cara Terbaik Menghindari Perang adalah Bersiap untuk Perang

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendeklarasikan bahwa Republik Islam Iran saat ini berdiri lebih siap untuk membalas setiap aksi agresif dari rezim Israel.

BENGSUMBAR.COM - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendeklarasikan bahwa Republik Islam Iran saat ini berdiri lebih siap untuk membalas setiap aksi agresif dari rezim Israel. 

Kepada harian The Economist dilansir Teheran Times, Sabtu (21/11/2025), Argahchi mengungkap detail bagaimana kemampuan pertahanan Iran telah berkembang pesat sejak perang 12 hari pada Juni.

Araghchi menggarisbawahi bahwa pelajaran dari perang 12 hari telah dianalisis oleh Iran secara teliti.

Analisis itu kemudian menghasilkan perbaikan substansial baik secara kuantitas dan kualitas dari kepabilitas rudal Iran, yang saat ini ditempat pada titik-titik yang lebih strategis.

Ditanya soal kesiapan Iran akan potensi serangan baru, Araghchi tidak memberikan ruang atas keraguan, menegaskan bahwa Iran "bahkan lebih siap dari perang sebelumnya."

Dia mengelaborasi bahwa filosifi tak tergoyahkan bangsanya bahwa perdamaian sebenarnya hadir lewat kekuatan, sambil mengatakan,

"Saat ditanya soal kesiapan Iran akan potensi serangan baru, "Cara terbaik untuk menghindari perang adalah bersiap untuk perang. Dan kami sangat siap."

Araghchi menegaskan, sikap teguh bangsanya merefleksikan hak sah Iran untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman terus-menerus dan aksi destabilisasi dari musuh. 

Di panggung internasional, Araghchi menegaskan dukungan penting yang disediakan oleh Rusia selama perang 12 hari, sebuah solidaritas yang matang ke arah sebuah kemitraan strategis yang dalam. 

Adapun terkait program nuklir, Araghchi menegaskan komitmen jangka panjang Iran atas sebuah program nuklir damai dan keterbukaannya terhadap sebuah perjanjian yang "adil dan seimbang". 

Meski demikian, ia menolak dikte-dikte apapun dari pihak asing, khususnya Amerika Serikat yang secara konsisten melanggar komitmennya.

"Kami tidak memiliki pengalaman bagus sekalipun dengan proses negosiasi dengan Amerika Serikat." (*)

Sumber: Republika. co. id

Gibran Lantang di KTT G20, Sebut Setiap Negara Berhak Tentukan Nasibnya Sendiri: Kerja Sama Bukan Ciptakan Ketergantungan

Gibran Lantang di KTT G20, Sebut Setiap Negara Berhak Tentukan Nasibnya Sendiri: Kerja Sama Bukan Ciptakan Ketergantungan

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka benar-benar memaksimalkan kehadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengemukakan pandangan Indonesia tentang arah pembangunan global. 

BENTENGSUMBAR.COM -  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka benar-benar memaksimalkan kehadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengemukakan pandangan Indonesia tentang arah pembangunan global. 

Di hadapan para pemimpin dunia itu, Gibran menegaskan pentingnya memberi ruang bagi setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai kondisi masing-masing. 

Ia menekankan bahwa keragaman tantangan dan kapasitas membuat pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan. 

Karena itu, kerja sama internasional diharapkan mampu memberdayakan, bukan mendikte atau menciptakan ketergantungan baru bagi negara berkembang. 

Hal itu menjadi dasar pesan utama Gibran dalam pidato perdananya di hadapan para kepala negara dan pemerintahan, yang turut disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg. 

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20, Sabtu (22/11/2025).

"Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," tegas Gibran.

Pada sesi pertama, pembahasan para pemimpin G20 berfokus pada ekonomi berkelanjutan, kontribusi perdagangan dan keuangan terhadap pembangunan, serta meningkatnya tekanan utang di negara-negara berkembang. 

Gibran dalam kesempatannya menegaskan bahwa Indonesia memandang pertumbuhan global tidak cukup hanya kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. 

Ia mengapresiasi perhatian G20 terhadap keuangan berkelanjutan, namun menilai langkah itu perlu diperluas untuk menjembatani ketimpangan dan mempercepat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dengan prinsip kesetaraan.

"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Gibran. 

Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, program asuransi pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi perubahan.

Gibran dijadwalkan menyampaikan pandangannya dalam tiga sesi sepanjang KTT. 

Pada sesi kedua, pembahasan diarahkan pada pembangunan dunia yang tangguh, mulai dari penanganan bencana, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, hingga ketahanan pangan.

Adapun sesi ketiga akan menyoroti pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan, sekaligus membahas pengelolaan mineral kritis yang menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam pertemuan tahun ini. 

Melalui berbagai agenda dan penyampaian pandangan, Gibran membawa pesan bahwa Indonesia ingin memperkuat kerja sama global yang inklusif dan setara. 

Secara tidak langsung, anak Presiden ke-7 RI Jokowi itu menegaskan pendekatan pembangunan yang adil akan membantu negara berkembang menghadapi tantangan baru, mulai dari transisi energi hingga tata kelola teknologi. (*)

Sumber: TVOnenews. com

Roy Suryo: Saya Bukan Maling Ayam, Kok Dicekal

Roy Suryo: Saya Bukan Maling Ayam, Kok Dicekal

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Pakar telematika Roy Suryo mengaku heran dengan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang menetapkan status cekal kepadanya dan tujuh tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar telematika Roy Suryo mengaku heran dengan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang menetapkan status cekal kepadanya dan tujuh tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Roy Suryo Roy Suryo lewat kanal Youtube Forum Keadilan, dikutip Minggu 23 November 2025.

"Ini lucu banget. Saya bukan maling ayam, bukan teroris, bukan penjahat," kata Roy Suryo.

Roy Suryo menilai penetapan status cekal itu tidak tepat. Sebab langkah yang dilakukan dalam meneliti ijazah Jokowi sesuai Pasal 28F UUD 1945, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UU Keterbukaan Informasi Publik. 

"Sebagai anak bangsa saya cuma menyampaikan pendapat publik yang dilindungi undang-undang," kata Roy Suryo.

Ia juga mengaku belum memperoleh surat resmi pencekalan dari Polda Metro Jaya.

"Saya tahu dicekal dari media," kata Roy Suryo.

Selain Roy Suryo, tujuh tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dicekal adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. (*)

Sumber: RMOL

Polisi Tangkap 12 Tersangka Kasus Rudapaksa di Kubu Raya

Polisi Tangkap 12 Tersangka Kasus Rudapaksa di Kubu Raya

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Polres Kubu Raya resmi menangani kasus rudapaksa terhadap seorang anak di bawah umur yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Laporan keluarga korban menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini hingga polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka.

BENTENGSUMBAR.COM - Polres Kubu Raya resmi menangani kasus rudapaksa terhadap seorang anak di bawah umur yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Laporan keluarga korban menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini hingga polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers, Kasat Reskrim Polres Kubu Raya IPTU Nunut Rivaldo Simanjuntak menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari hilangnya korban yang kabur dari rumah. 

Pihak keluarga panik dan melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan korban. Saat itu, korban mengaku telah diperlakukan secara tidak senonoh oleh sejumlah orang. 

“Bermula saat orang tua mencari keberadaan korban yang sempat dikabarkan hilang, namun setelah ditemukan korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh sejumlah orang,” kata IPTU Nunut pada Jumat (21/11/2025).

Hasil penyelidikan kemudian mengarahkan polisi pada identitas para pelaku. 

“Sejauh ini, hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita telah menetapkan sebanyak 12 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya sudah dewasa dan 10 orang anak dibawah umur,” ungkapnya. 

Polisi juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka seiring pendalaman perkara. “Dikatakanya lagi, saat ini pihaknya juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini dan ada indikasi penambahan tersangka.”

Dalam keterangan korban, ia mengaku dibujuk untuk melakukan hubungan seksual. Pada salah satu lokasi, tindakan keji itu bahkan dilakukan bergantian oleh sejumlah pelaku. 

“Dari keterangan korban, bahwa ia dibujuk untuk melakukan hubungan seksual tersebut, bahkan disalah satu lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban sempat digilir hingga enam orang,” terangnya.

Korban kini menjalani pendampingan psikologis secara intensif oleh KPAD Kubu Raya sebagai upaya pemulihan mental pasca-trauma. 

Sementara itu, para tersangka yang telah diamankan akan dijerat pasal berlapis sesuai ketentuan hukum perlindungan anak. 

“Saat ini untuk korban masih dalam proses pendampingan secara intensif dalam memastikan kondisi psikologisnya, dan untuk tersangka yang diamankan akan dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016…,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak pelaku yang sebagian besar masih berusia remaja, sekaligus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap anak serta edukasi mengenai lingkungan berisiko. (*)

Sumber: Beritaborneo. com

Menkomdigi Bakal Larang Penjualan Pakaian Bekas di Medsos

Menkomdigi Bakal Larang Penjualan Pakaian Bekas di Medsos

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendukung pelarangan penjualan pakaian bekas atau aktivitas thrifting di media sosial (medsos). 

BENTENGSUMBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendukung pelarangan penjualan pakaian bekas atau aktivitas thrifting di media sosial (medsos). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan aturan besar pemerintah.

“Kalau memang aturannya pelarangan, ya kami juga mengikuti,” ucap Meutya, MInggu (23/11/2025).

Meutya menambahkan, pihaknya akan mengatur lebih lanjut mekanisme pengawasan penjualan pakaian bekas di ranah digital, termasuk tahapan implementasinya.

“Kami dari Komdigi pasti mengikuti aturan besar keseluruhan dari pemerintah,” kata dia.

Sebagai informasi, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah platform e-commerce telah sepakat melakukan penertiban terhadap penjualan pakaian impor bekas secara humanis dan selektif.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, juga telah menutup aktivitas perdagangan atau toko-toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce atau lokapasar untuk menekan maraknya aktivitas thrifting.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Kementerian UMKM untuk menertibkan penjualan pakaian impor ilegal yang masih marak dijual secara daring. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan industri pakaian lokal.

Platform e-commerce diminta mematuhi regulasi yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas peningkatan pengawasan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting ilegal.

Budi menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. (*) 

Sumber: iNews. id

Denny Indrayana: Status Tersangka Roy Suryo Cs Tidak Ideal Lawan Jokowi

Denny Indrayana: Status Tersangka Roy Suryo Cs Tidak Ideal Lawan Jokowi

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana bahas Roy Suryo cs melawan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), singgung diskriminasi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Posisi Roy Suryo cs yang tengah mengalami kriminalisasi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah tidak ideal melawan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Demikian dikatakan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana dikutip dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, dikutip Minggu 23 November 2025.

"Saya pernah dikriminalisasi, saya paham bagaimana berhadapan dengan kekuasaan itu, posisi tersangka itu kadang-kadang tidak ideal," kata Denny.

Tidak ideal yang dimaksud Denny adalah, aturan main hingga lapangan permainan sudah didominasi pihak yang berseberangan.

"(Apalagi) berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan Pak Jokowi," kata Denny.

Di sisi lain, menurut Denny, seharusnya Jokowi meniru Hakim Konstitusi Arsul Sani terkait tuduhan ijazah palsu. 

"Tunjukkan saja ijazahnya. Pak Arsul juga dengan legawa mengatakan, saya tidak akan melaporkan balik pihak yang melaporkan ijazah saya," kata Denny.

"Kenapa seorang negarawan Hakim Konstitusi seperti Arsul bisa mengambil posisi itu, kenapa Jokowi yang Presiden tidak bisa?" sambungnya. (*) 

Sumber: RMOL

Delapan Parpol Nonparlemen Deklarasikan GKSR, Usung PT 1 Persen

Delapan Parpol Nonparlemen Deklarasikan GKSR, Usung PT 1 Persen

Bang Yahya On Minggu, November 23, 2025

Koalisi ini membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dan menetapkan sejumlah agenda perjuangan, termasuk mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold satu persen.

BENTENGSUMBAR.COM - Delapan partai politik nonparlemen resmi mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).

Koalisi ini membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dan menetapkan sejumlah agenda perjuangan, termasuk mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold satu persen.

GKSR beranggotakan Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Deklarasi turut dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.

“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwam saat membacakan deklarasi, diikutip Sabtu (22/11/2025).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan delapan parpol tersebut menyepakati deklarasi setelah serangkaian pertemuan. “Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang,” ujar Said.

Said menyampaikan sejumlah keputusan yang ditetapkan dalam deklarasi. Delapan ketua umum parpol menandatangani deklarasi. Struktur kepengurusan Sekber menempatkan Oesman Sapta Odang sebagai ketua, sementara posisi sekjen berasal dari Partai Buruh dan bendahara umum dari PPP.

GKSR juga menyusun isu utama yang akan diperjuangkan empat tahun ke depan.  “Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat,” sebut Said.

Ia merinci, isu pertama adalah verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpandangan parpol parlemen cukup mendaftarkan diri, sedangkan partai nonparlemen cukup melalui verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. Adapun partai baru tetap menjalani verifikasi administrasi dan faktual.

Isu kedua adalah parliamentary threshold satu persen. Said menyebut jumlah suara 10 parpol nonparlemen pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 17 juta, sementara parpol yang kini bergabung dalam GKSR memiliki sekitar 11 juta suara. “Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen,” pintanya.

Isu ketiga menyangkut dana politik. GKSR meminta pendanaan politik diberikan kepada seluruh parpol tanpa melihat besaran suara. “GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen,” desaknya.

Isu keempat adalah sistem Pemilu. GKSR mengusulkan penerapan sistem Pemilu campuran. Said menambahkan GKSR telah menyiapkan konsep, lobi, hingga kampanye publik untuk memperjuangkan agenda tersebut. “Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat,” tutur Said.

Ketua Sekber GKSR Oesman Sapta Odang menegaskan seluruh parpol dalam GKSR memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan suara rakyat. “Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik,” kata OSO.

Ia menolak anggapan bahwa GKSR tidak mendukung pemerintah. OSO menegaskan bahwa parpol anggota GKSR mendukung konstitusi dan pemerintahan Prabowo Subianto. “Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo,” tegasnya. (*)

Sumber: Warta Ekonomi

Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

BentengSumbar On Minggu, November 23, 2025

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi bersama mantan Presiden H. Joko Widodo atau Jokowi. Sikap Partai Gerindra dan PSI terhadap Budi Arie Setiadi menjadi perhatian publik di negeri ini. 

BENTENGSUMBAR.COM - Penolakan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memunculkan banyak dugaan di publik.

Namun, bagi sebagian kalangan, sikap dua partai itu dianggap sebagai hal wajar dalam dinamika politik, terutama ketika menyangkut proses rekrutmen kader.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan setiap partai memiliki hitungan matang sebelum menerima seseorang bergabung.

Mulai dari rekam jejak, loyalitas, hingga potensi mendongkrak dukungan publik selalu menjadi pertimbangan utama.

“Gerindra, kadernya menilai lebih banyak negatifnya bila menerima Budi Arie. Sebagian kader Gerindra setidaknya menilai Budi Arie hanya sosok kutu loncat yang tak banyak manfaatnya bagi partainya,” kata Jamiluddin dalam pernyatannya, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, penolakan itu bukan sekadar penilaian personal, tapi sudah menjadi suara yang berkembang di internal Gerindra.

Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran bahwa kehadiran Budi Arie justru dapat membawa masalah baru.

“Budi Arie bisa saja dinilai layaknya virus yang dapat menebar penyakit di Gerindra. Karena itu, kader Gerindra merasa lebih baik menghindar dan bahkan menjauh dari virus,” ujarnya.

Tidak hanya Gerindra, PSI juga disebut punya alasan tersendiri. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu menilai Budi Arie tidak memiliki nilai jual secara elektoral.

“Karena itu, PSI merasa tidak perlu menawarkan ke Budi Arie untuk bergabung untuk menjadi kadernya,” ujar Jamiluddin.

Ia menegaskan, PSI punya standar jelas dalam rekrutmen politik. Setiap nama yang masuk harus bisa memberikan efek elektoral, bukan sekadar memperpanjang daftar kader.

“Karena itu, tak ada manfaat bagi PSI merekrut Budi Arie menjadi kadernya,” tutupnya.

Dengan penilaian tersebut, posisi Budi Arie terlihat semakin sulit. Dua partai yang sebelumnya disebut-sebut menjadi opsi baginya kini sama-sama menutup pintu. (*)

Sumber: Fajar. co. id