HEADLINE
Pemred Media Nasional Bongkar Tantangan Pers di Era AI, Jurnalisme Tak Boleh Kehilangan Nurani    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Pemred Media Nasional Bongkar Tantangan Pers di Era AI, Jurnalisme Tak Boleh Kehilangan Nurani
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini mengapresiasi kiprah alumni yang menempati posisi strategis di media nasional. (Fotdok: Arief Tito). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin mengubah wajah industri media. Informasi dapat diproduksi dalam hitungan detik, distribusi berita semakin dikuasai platform digital, sementara perilaku pembaca terus berubah. Di tengah perubahan besar itu, satu pertanyaan mengemuka: bagaimana pers tetap bertahan tanpa kehilangan independensi dan kepercayaan publik?

Pertanyaan tersebut menjadi benang merah diskusi Pimred Corner bertajuk “Fireside Chat: Disrupsi Media di Masa AI & Masa Depan Pers” yang digelar dalam rangkaian forum temu alumni akbar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina di Aula Firmanzah, Gedung Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Forum ini mempertemukan sejumlah alumni yang kini memimpin dan berkiprah di media nasional untuk membicarakan masa depan jurnalisme.

Salah satu persoalan paling serius disampaikan Setri Yarsa, Editor in Chief Majalah Tempo. Ia menilai industri media sedang menghadapi tekanan berat, bukan hanya akibat perubahan model bisnis, tetapi juga intervensi terhadap kerja jurnalistik dan ancaman kebebasan pers. Menurutnya, disrupsi teknologi bukan hal baru, tetapi tantangan saat ini menyentuh persoalan mendasar tentang masa depan pers. “Industri media sedang tidak baik-baik saja,” ungkapnya.

Dari sisi perubahan audiens, Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu, mengingatkan bahwa pengaruh media arus utama dalam membentuk opini publik kini menghadapi persaingan serius dari influencer dan homeless media. Generasi muda semakin banyak memperoleh informasi melalui media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri menjelang Pemilu 2029, ketika generasi Z, generasi Alpha, dan milenial menjadi kelompok penting dalam ruang demokrasi, sementara tidak semua informasi yang beredar melalui platform digital melewati proses verifikasi jurnalistik.

Tantangan berbeda dihadapi industri televisi. Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi BTV, menyoroti perubahan jumlah audiens di tengah karakter industri televisi yang padat modal dan padat karya. Menurutnya, media harus semakin kreatif membaca kebutuhan penonton dan menyesuaikan format penyajian konten. Sementara itu, Dhimas Ginanjar, Direktur Utama Jawa Pos, menekankan pentingnya perlindungan industri media dari praktik penggunaan teknologi yang merugikan bisnis pers, termasuk penggunaan nama yang menyerupai merek media kredibel. Ia juga mengingatkan bahwa jurnalis perlu menguasai AI agar tidak tertinggal dalam perubahan industri.

Persoalan lain muncul dari dominasi algoritma dalam menentukan informasi yang terlihat oleh masyarakat. Amir Sodikin, Managing Editor Kompas.com, mengingatkan bahwa pengetahuan lokal dan kearifan lokal berisiko semakin tersisih apabila tidak terwakili dalam ekosistem digital dan sistem AI. Menurutnya, teknologi justru harus dimanfaatkan untuk memperluas visibilitas pengetahuan lokal, dengan tetap memperhatikan etika dan tanggung jawab jurnalistik.

Sementara itu, Andi Muhyiddin, Pemimpin Redaksi Republika, menyoroti perubahan konsumsi berita yang semakin mengarah pada video vertikal dan pemanfaatan AI dalam produksi konten. Ia menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi asisten atau copilot bagi jurnalis, tetapi tidak boleh menggantikan kerja peliputan dan verifikasi. “Jurnalis yang baik bukanlah mereka yang paling mahir membuat prompt, melainkan jurnalis yang turun langsung ke lapangan untuk menulis dan menghasilkan informasi yang berkualitas,” tegasnya.

Selain para pemimpin redaksi, forum tersebut menghadirkan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, serta Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusuma Wardhana. Didik mengapresiasi kiprah alumni yang menempati posisi strategis di media nasional. Sementara Wijaya menekankan bahwa perkembangan AI harus diimbangi pemerataan akses digital, pengembangan talenta, penguatan riset, data, serta regulasi yang mampu mengikuti perubahan teknologi.

Pimred Corner akhirnya menjadi ruang refleksi bahwa masa depan pers tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang paling cepat mengadopsi AI atau paling canggih memproduksi konten. Kredibilitas tetap bertumpu pada akurasi, independensi, etika, verifikasi, dan keberanian jurnalis turun ke lapangan. Pesan penting dari pertemuan para alumni pemimpin redaksi Universitas Paramadina ini jelas: teknologi boleh berubah, cara menyampaikan berita boleh berkembang, tetapi tanggung jawab pers kepada publik tidak boleh hilang. (*) 

Laporan: Arief Tito
Editor: Zamri Yahya, WU

Pasar Raya Padang Berbenah, Geber Pasar Jadi Langkah Menuju Pasar Bersih dan Nyaman    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Pasar Raya Padang Berbenah, Geber Pasar Jadi Langkah Menuju Pasar Bersih dan Nyaman
Komitmen itu terlihat melalui Gerakan Bersih (Geber) Pasar hasil kolaborasi Pemerintah Kota Padang dan PT Padang Distribusindo Raya (Wings Group) di Lantai I Blok III Pasar Raya Padang, Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wajah Pasar Raya Padang terus dibenahi. Bukan hanya bangunan dan fasilitas yang menjadi perhatian, kebersihan, ketertiban pedagang, hingga kenyamanan pengunjung kini ikut menjadi bagian penting dari upaya menghidupkan kembali pusat perdagangan kebanggaan masyarakat Kota Padang tersebut.

Komitmen itu terlihat melalui Gerakan Bersih (Geber) Pasar hasil kolaborasi Pemerintah Kota Padang dan PT Padang Distribusindo Raya (Wings Group) di Lantai I Blok III Pasar Raya Padang, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk membangun kesadaran bersama bahwa pasar yang bersih merupakan kebutuhan pedagang sekaligus pengunjung.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Raya tidak cukup hanya dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur. Penataan pedagang, pengelolaan sampah, kebersihan, serta ketertiban kawasan harus berjalan beriringan agar pasar tradisional semakin representatif dan diminati masyarakat.

Menurut Fadly, pembenahan Pasar Raya juga memiliki kaitan dengan cita-cita Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia. Pasar tradisional bukan sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner, budaya, dan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

"Kita akan melanjutkan pembenahan infrastruktur Pasar Raya hingga tahun berikutnya, di samping membangun ketertiban dan kebersihan pasar. Untuk mewujudkan upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pedagang, swasta, dan seluruh elemen masyarakat," ujar Fadly. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Wings Group yang turut memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Dalam kegiatan tersebut, Wings Group mengusung program "Pasar Bersih, Belanja Nyaman" dengan tiga bentuk dukungan, yakni peningkatan sanitasi dan kebersihan pasar, penataan identitas serta papan nama kios, dan edukasi konsumen sekaligus menjaga ketersediaan produk bagi pedagang mitra. Pimpinan PT Padang Distribusindo Raya, Jap Mei Siu, berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi contoh penataan pasar tradisional yang lebih baik di Kota Padang.

Dari sisi pemerintah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menjelaskan bahwa Geber Pasar melibatkan personel Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pembersihan dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat sekaligus mengajak pedagang mengambil peran aktif menjaga kebersihan tempat usaha masing-masing.

Fizlan secara khusus mengingatkan agar kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak lagi terjadi di kawasan pasar. "Kami berharap tidak ada lagi pedagang yang membuang sampah sembarangan. Setiap toko harus menyediakan tempat sampah yang layak agar petugas mudah mengumpulkan dan mengangkutnya ke tempat pembuangan yang telah disediakan," tegasnya.

Kasdim 0312/Padang Letkol Kav Yoma, bersama jajaran terkait, turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan kebersihan pasar. Sementara itu, Jap Mei Siu menegaskan harapannya agar kerja sama dengan Pemko Padang terus berlanjut sehingga pasar semakin bersih, higienis, tertib, dan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja.

Pada akhirnya, menghidupkan Pasar Raya bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Infrastruktur yang bagus perlu didukung perilaku pedagang yang tertib, pengelolaan sampah yang disiplin, serta kepedulian seluruh pengunjung. Melalui Geber Pasar, Pemko Padang ingin membangun lebih dari sekadar pasar yang bersih: sebuah ruang perdagangan yang nyaman, sehat, dan tetap menjadi denyut ekonomi serta identitas Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Berbasis Digital    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Berbasis Digital
Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pondok pesantren di Sumatera Barat tidak hanya memiliki peran mencetak generasi berilmu dan memperkuat dakwah Islam. Lebih dari itu, pesantren menyimpan potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Potensi inilah yang ingin diperkuat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melalui digitalisasi dan perluasan akses layanan perbankan syariah.

Dorongan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). Ia menilai pesantren harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi pendidikannya.

Menurut Mahyeldi, penguatan ekonomi pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Nilai agama dan adat, katanya, dapat menjadi landasan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui lembaga pendidikan Islam.

“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” tegas Mahyeldi.

Potensi tersebut bukan tanpa dasar. Sumbar memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Jika dikelola dengan dukungan sistem keuangan modern, pesantren dapat mengembangkan berbagai aktivitas produktif, mulai dari koperasi, unit usaha, pengelolaan wakaf hingga pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Karena itu, Mahyeldi mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari.

Namun, Mahyeldi juga mengingatkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 43,07 persen. Sebaliknya, tingkat inklusi atau pemanfaatannya baru 12,62 persen, masih di bawah angka nasional 13,24 persen. “Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahyeldi berharap Bank Nagari menghadirkan dukungan konkret melalui digitalisasi transaksi pesantren, pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif. Selain itu, santri juga perlu dibekali kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengembangkan peluang usaha di tengah perkembangan ekonomi digital.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan kesiapan pihaknya menyediakan layanan perbankan sesuai kebutuhan masing-masing pesantren. Dukungan tersebut mencakup transaksi nontunai, integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, hingga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. “Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, turut menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi elektronik. Lebih jauh, teknologi harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, memperkuat tata kelola, serta mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Bagi Mahyeldi, 308 pesantren di Sumbar merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi syariah. Dengan digitalisasi pengelolaan keuangan, akses perbankan yang semakin luas, serta peningkatan kemampuan santri, pesantren diharapkan tidak hanya melahirkan generasi religius dan berpendidikan, tetapi juga mampu membangun usaha produktif, menciptakan kemandirian, dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.(adpsb/cen/bud)

Wabup Candra Minta Pendampingan Kemendagri, Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas APBD Solok 2027    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Wabup Candra Minta Pendampingan Kemendagri, Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas APBD Solok 2027
Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 sekaligus Peningkatan Kapasitas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar menyusun angka dalam dokumen APBD. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan, ada kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan yang harus dipastikan berjalan. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Solok memperkuat tata kelola keuangan daerah menjelang Tahun Anggaran 2027.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 sekaligus Peningkatan Kapasitas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sabtu (14/11/2026), di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., yang membuka kegiatan tersebut, berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan membutuhkan dukungan serta pendampingan, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Pemkab Solok adalah keberlanjutan pelayanan publik di nagari-nagari yang terdampak bencana banjir bandang pada 2026. Pemulihan pascabencana membutuhkan langkah terukur, termasuk dukungan pembiayaan yang tepat agar kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah tidak terabaikan. “Kami sangat mengharapkan pendampingan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, agar kebutuhan pemulihan pascabencana dapat ditangani secara optimal,” ujar Candra.

Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa transparansi dan disiplin harus menjadi prinsip utama dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, setiap proses harus dilakukan secara cermat dan akuntabel. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengingatkan persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan daerah, yakni rendahnya realisasi anggaran akibat keterlambatan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, persoalan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang matang dan tidak menunda tahapan pekerjaan. “Berapa pun anggaran yang dimiliki daerah, harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Komitmen dan ketepatan langkah pimpinan perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan,” tegas Agus Fatoni.

Tak hanya membahas disiplin penyerapan anggaran, sosialisasi tersebut juga mengulas mekanisme pergeseran dan perubahan APBD serta berbagai alternatif pembiayaan daerah. Materi ini menjadi bekal bagi pimpinan perangkat daerah untuk memahami pilihan kebijakan fiskal sekaligus memperkuat pelaksanaan program-program prioritas Kabupaten Solok.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando Hasudungan Siagian, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, para asisten, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Solok. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut diharapkan memperkuat kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam menyiapkan pelaksanaan APBD 2027.

Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingginya angka penyerapan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Melalui penguatan transparansi, peningkatan kapasitas pimpinan SKPD, dan pendampingan Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Solok berupaya memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, pelayanan publik tetap terjaga, dan pemulihan pascabencana mendapat perhatian yang memadai. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Cuaca Ekstrem Mengintai Padang, Hendri Zulviton Minta Warga Siaga dan Jangan Abaikan Tanda Bahaya    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Cuaca Ekstrem Mengintai Padang, Hendri Zulviton Minta Warga Siaga dan Jangan Abaikan Tanda Bahaya
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, meminta masyarakat tidak menganggap remeh kondisi cuaca tersebut. (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kota Padang menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ancaman banjir, longsor, banjir bandang hingga pohon tumbang membayangi seiring meningkatnya potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, meminta masyarakat tidak menganggap remeh kondisi cuaca tersebut. Terlebih, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau telah menetapkan Kota Padang dalam kategori SIAGA terhadap potensi cuaca ekstrem periode 14–16 November 2026.

Hendri secara khusus mengingatkan warga yang tinggal di bantaran sungai, lereng perbukitan, kawasan rawan longsor, serta dataran rendah yang berpotensi mengalami genangan. Menurutnya, kewaspadaan harus ditingkatkan karena hujan berintensitas tinggi dapat memicu bencana hidrometeorologi yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, lereng bukit atau perbukitan yang rawan longsor, serta kawasan dataran rendah yang berpotensi genangan, untuk meningkatkan kewaspadaan secara maksimal selama beberapa hari ke depan,” tegas Hendri, Sabtu (14/11/2026).

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Decky Irmawan, menyampaikan adanya peningkatan potensi hujan intensif di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Kondisi atmosfer dipengaruhi aktifnya Madden–Julian Oscillation (MJO) fase 3 di Samudera Hindia bagian timur, Gelombang Kelvin, konvergensi, belokan angin, serta anomali positif suhu muka laut di perairan barat Sumatera Barat. Selain itu, terpantau bibit siklon 96S yang berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan.

Gambaran kondisi tersebut terlihat pada Sabtu (14/11/2026). Berdasarkan pantauan Diskominfo, sejumlah titik di Kota Padang diguyur hujan dengan intensitas mulai dari tinggi hingga ringan sejak pukul 11.30 WIB dan masih berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Situasi ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu lebih waspada, terutama ketika hujan berlangsung dalam durasi panjang.

Hendri meminta warga rutin memantau informasi cuaca resmi sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jika hujan deras berlangsung lama, debit air sungai meningkat, atau muncul tanda-tanda pergerakan tanah, masyarakat diminta tidak menunggu hingga kondisi memburuk untuk mencari tempat aman. Evakuasi mandiri harus segera dilakukan apabila situasi dinilai membahayakan.

“Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama, atau terlihat adanya peningkatan debit air sungai serta tanda-tanda longsor, warga diminta segera mencari lokasi aman,” ujarnya. Ia juga meminta setiap kejadian kebencanaan segera dilaporkan kepada aparat setempat atau petugas BPBD Kota Padang agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Di tengah ancaman cuaca ekstrem hingga 16 November mendatang, Hendri menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kewaspadaan, kesiapsiagaan, kecepatan melapor, serta kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi kunci mengurangi risiko bencana. BPBD Kota Padang mengingatkan, jangan menunggu bencana datang untuk bersiap, karena satu langkah cepat menyelamatkan diri bisa menjadi penentu keselamatan keluarga. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi, Mahyeldi Sampaikan Usulan Penguatan KDKMP dan Hilirisasi Produk Daerah    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi, Mahyeldi Sampaikan Usulan Penguatan KDKMP dan Hilirisasi Produk Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Barat (Sumbar) didorong naik kelas. Tidak sekadar menjadi tempat menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak hilirisasi produk unggulan daerah hingga menembus pasar internasional.

Langkah itu menjadi perhatian Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat KDKMP sebagai kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Menurut Mahyeldi, koperasi harus memiliki aktivitas usaha yang jelas dan sesuai dengan keunggulan ekonomi masing-masing daerah. Karena itu, pengembangan KDKMP perlu diarahkan pada sektor produktif, mulai dari pemasaran hasil pertanian hingga pengembangan produk UMKM agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Peluang tersebut bahkan mulai dibuka melalui perdagangan lintas negara. Pada Rabu (11/11/2026), Sumbar telah melakukan ekspor perdana berbagai komoditas pertanian dan produk UMKM yang dikelola melalui KDKMP bersama Koperasi Nusantara Minang Madani sebagai offtaker. Produk tersebut dipasarkan ke Malaysia melalui Bagan Siapiapi dengan melibatkan Koperasi Balimbuk.

Namun, bagi Mahyeldi, memperluas pasar saja belum cukup. Sumbar juga membutuhkan fasilitas pengolahan agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Karena itu, ia mengusulkan dukungan Kementerian Koperasi untuk penyediaan pabrik mini pengolahan minyak sawit, penguatan pemasaran gambir, serta sarana hilirisasi berbagai produk potensial daerah. “Jika didukung fasilitas hilirisasi dan akses pasar, koperasi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya pertanian dan UMKM, peluang koperasi merambah sektor pertambangan juga mulai dipelajari. Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar telah mengutus tim yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dinas terkait kabupaten/kota untuk mempelajari praktik pengelolaan pertambangan berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Koperasi RI.

Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Sebanyak 1.265 bendahara KDKMP di Sumbar direncanakan mengikuti pelatihan pada akhir tahun ini. Rinciannya, 500 orang melalui dana dekonsentrasi dan 765 orang melalui kerja sama dengan DEKOPIN. Mahyeldi menilai peningkatan kemampuan pengelola menjadi modal penting agar koperasi berjalan profesional dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Perkembangan pembangunan fisik KDKMP juga terus berjalan. Mahyeldi melaporkan, sebanyak 277 gerai telah terbangun di Sumbar, dengan 246 gerai mencapai progres 100 persen, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi lapangan. Capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan jaringan usaha koperasi yang lebih kuat dan terintegrasi.

Bagi Sumbar, KDKMP bukan sekadar program pembentukan koperasi, melainkan peluang membangun kekuatan ekonomi dari nagari dan kelurahan. Dengan dukungan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas pengelola, akses pasar internasional, serta fasilitas hilirisasi, Mahyeldi berharap koperasi mampu mengubah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Target akhirnya bukan hanya koperasi yang berdiri di setiap daerah, tetapi koperasi yang benar-benar produktif, mampu bersaing, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. (adpsb/Budi)

Yopi Krislova: Guru Harus Jadi Arsitek Pembelajaran Masa Depan    
Minggu, November 15, 2026

On Minggu, November 15, 2026

Yopi Krislova: Guru Harus Jadi Arsitek Pembelajaran Masa Depan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, saat menghadiri Minang Education Forum 2026 yang digelar Jaringan Sekolah Alam Nusantara di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dunia pendidikan terus berubah seiring perkembangan teknologi dan karakter generasi. Menghadapi perubahan tersebut, guru dituntut tidak sekadar menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga mampu merancang pengalaman belajar yang kreatif, inovatif, dan dekat dengan kehidupan peserta didik.

Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, saat menghadiri Minang Education Forum 2026 yang digelar Jaringan Sekolah Alam Nusantara di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (14/11/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Pendidik Berkemajuan, dari Pengajar Menuju Arsitek Pembelajaran Masa Depan”.

Menurut Yopi, pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada pencapaian akademik. Anak-anak juga perlu mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka mengenal lingkungan, memahami alam, serta mampu membangun hubungan harmonis dengan kehidupan di sekitarnya.

Ia mengingatkan bahwa filosofi Minangkabau, alam takambang jadi guru, memiliki makna penting dalam membangun pendidikan yang menyeluruh. Alam bukan sekadar tempat belajar, melainkan sumber pengetahuan yang dapat membentuk karakter, kreativitas, dan kepekaan peserta didik terhadap lingkungan.

“Pendidikan itu tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga pengenalan lingkungan dan alam secara keseluruhan. Tujuan pendidikan juga bagaimana kita menyatu dengan alam, sebagaimana filosofi Minangkabau, alam takambang jadi guru,” ungkap Yopi.

Di tengah perkembangan generasi Alfa, Yopi juga menekankan pentingnya kemampuan guru mengikuti arus digitalisasi dan modernisasi. Menurutnya, berbagai platform teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Namun, semua itu membutuhkan kemauan pendidik untuk terus mengeksplorasi diri dan meningkatkan kompetensi.

“Di era generasi Alfa ini, guru harus mampu mengikuti perkembangan digitalisasi dan modernisasi. Banyak platform yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Tinggal bagaimana guru mau mengeksplorasi diri dan meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.

Minang Education Forum 2026 diikuti sekitar 50 peserta dari sejumlah daerah, di antaranya Padang, Pariaman, dan Solok. Pesertanya terdiri atas guru Sekolah Alam, tenaga pendidik tingkat SD dan SMP, mahasiswa, serta aktivis pendidikan. Sekretaris Jaringan Sekolah Alam Regional 2 Sumatera Barat, Miya Maharani, menyebut forum ini lahir dari keresahan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam yang dinilai belum optimal di sejumlah sekolah. Perubahan informasi dan teknologi, katanya, menuntut pendidikan bergerak lebih dinamis.

Melalui forum tersebut, para pendidik diharapkan dapat saling berbagi praktik baik, memperluas wawasan, serta mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak. Bagi Yopi, tantangan pendidikan masa depan bukan hanya tentang bagaimana guru menyampaikan materi, tetapi bagaimana menghadirkan proses belajar yang menyenangkan, adaptif, dan bermakna. Sebab, guru yang terus berkembang akan membuka jalan bagi lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU