Wako Fadly Amran Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2026

Wako Fadly Amran Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2026

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2026 di ruang Sidang Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Jumat 3 Juli 2026.

Hadir, Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Para Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tamu Undangan. 

Fadly Amran menyampaikan nota keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2026 disusun mengacu pada kesepakatan perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati pada 27 Juni 2026 lalu, dan dilanjukan dengan penyusun Ranperda tentang perubahan APBD TA 2026.

Fadly Amran menjelaskan, rancangan perubahan APBD TA 2026 ini dilakukanan karena adanya penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi anggaran perangkat daerah, dan pengalokasian Kembali sisa SiLPA 2025 hasil audit BPK, penangan pemulihan pascabencana 2025 lalu, dan transfer keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.

"Rancangan Perubahan APBD TA 2026 ini memiliki keselarasan dengan Prioritas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prioritas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2026," katanya. 

Fadly Amran menyebutkan, pada perubahan APBD TA 2026, PAD direncanakan sebesar Rp. 1,04 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,73 miliar atau naik sebesar 1,54 persen. Pendapatan transfer yang semula Rp1,53 triliun disesuaikan menjadi Rp2,02 triliun, bertambah sebesar Rp. 488,81 miliar atau naik 31,92 persen. Maka Secara total pendapatan daerah bertambah sebesar Rp. 504,53 miliar atau 19,74 persen dari semula Rp. 2,55 triliun menjadi Rp. 3,06 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Belanja operasi sebesar Rp. 2,66 triliun, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar Rp. 2,46 triliun, mengalami kenaikan sebesar 8,06 persen.

Belanja modal sebesar Rp. 529,42 miliar, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar Rp. 220,93 miliar, mengalami kenaikan sebesar 139,62 persen. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 5,01 miliar, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar Rp. 8,31 miliar, mengalami penurunan sebesar 39,73 persen.

Belanja transfer sebesar Rp. 5 miliar, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar nol rupiah. Jadi secara total belanja daerah bertambah sebesar Rp. 509,21 miliar atau 18,87 persen dari anggaran semula Rp. 2,69 triliun menjadi Rp. 3,21 triliun.

Penerimaan pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 157,48  miliar yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan keseluruhan sebesar Rp. 10,77 miliar.

Pada rencana pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah disampaikan tadi, terdapat defisit belanja sebesar Rp. 146,71 miliar yang akan ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp. 146,71 milyar sehingga Rancangan Perubahan APBD TA 2026 menjadi berimbang.

"Kami berharap kiranya rancangan perubahan APBD TA 2026 ini dapat disetujui bersama pada 13 Juli 2026, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh badan musyawarah DPRD Kota Padang, sehingga pada Agustus 2026 perubahan APBD dapat kita laksanakan," ujarnya. (Prokompin)

Layanan Diseminasi Komunikasi Masyarakat Bidang Kekayaan Intelektual, Ini Kata Wako Fadly Amran

Layanan Diseminasi Komunikasi Masyarakat Bidang Kekayaan Intelektual, Ini Kata Wako Fadly Amran

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah melalui penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah melalui penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Desmainar, dan Tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua Komisi Informasi Publik Kota Padang, Syamsurizal.

Langkah strategis ini diambil guna mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas sekaligus memuluskan langkah Kota Padang menjadi Nominator Kota Kreatif Dunia UNESCO di bidang kuliner (gastronomi).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa Kota Padang memiliki potensi besar di bidang perdagangan dan pendidikan, di mana 60 persen pendapatan daerah disumbangkan oleh sektor UMKM, dan 40 persen di antaranya berasal dari bidang kuliner. Saat ini, Pemko Padang melalui Pemerintah Pusat tengah berpacu dengan waktu untuk mengajukan diri ke UNESCO sebagai kota kreatif dunia.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemko Padang akan menampilkan berbagai produk unggulan UMKM pada momentum Hari Jadi Kota (HJK) Padang mendatang. Kegiatan ini nantinya dikawal langsung oleh Dewan Kuliner demi memuluskan langkah menuju kota gastronomi dunia.

"Kita sedang berkompetisi dengan waktu. Banyak produk kita di luar sana, seperti rendang dan lainnya, yang tidak dihasilkan langsung dari Padang. Jika ingin UMKM Padang naik kelas, diperlukan proteksi hukum (HAKI). Dengan begitu, Padang memiliki produk unggulan dan branding yang kuat untuk jangka panjang," ujarnya, Jumat, 3 Juli 2026, di Asrama Haji Padang. 

Anggota DPR RI Komisi XIII, Shadiq Pasadigoe mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Padang yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya manajemen HAKI agar karya para kreator terjamin secara hukum.

"Potensi luar biasa yang kita miliki jangan sampai diklaim oleh pihak lain hanya karena tidak adanya perlindungan hukum. HAKI bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap kreativitas. Kami di DPR RI akan terus mendorong agar cita-cita Padang menjadi kota gastronomi dunia bidang kuliner segera terwujud," katanya. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Desmainar, menyebutkan bahwa perlindungan merek dan hak cipta merupakan kebutuhan mendasar bagi UMKM Padang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

"Kami mengapresiasi konsistensi Wali Kota Padang dalam memfasilitasi pelaku UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif. Dengan komitmen ini, kita optimis Kota Padang tidak hanya dikenal dengan perdagangannya, tetapi juga mampu melahirkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi di tingkat nasional maupun internasional," cakapnya. 

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua Komisi Informasi Publik Kota Padang, Syamsurizal, mengingatkan bahwa kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) saat ini mulai menggerus kreativitas para kreator lokal. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi ini dinilai sangat krusial untuk memberikan informasi akurat dan benteng hukum bagi hak cipta masyarakat Padang. (Prokompin)

Resmikan Radar Frekwensi Tinggi di Pariaman, Gubernur: Perkuat Mitigasi Bencana dan Keselamatan Masyarakat Pesisir

Resmikan Radar Frekwensi Tinggi di Pariaman, Gubernur: Perkuat Mitigasi Bencana dan Keselamatan Masyarakat Pesisir

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meresmikan pengoperasionalan High Frequency (HF) Radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pantai Taman Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meresmikan pengoperasionalan High Frequency (HF) Radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pantai Taman Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Jumat (3/7/2026). Kehadiran teknologi tersebut bertujuan untuk memperkuat mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Gubernur Mahyeldi mengapresiasi BMKG yang terus memperkuat sistem observasi kelautan nasional melalui pemasangan HF Radar di Sumbar. Menurutnya, perangkat tersebut akan melengkapi upaya pemerintah dalam membangun sistem peringatan dini yang semakin andal di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Mahyeldi mengatakan, masyarakat Minangkabau sejak dahulu mengenal falsafah Alam Takambang Jadi Guru yang mengajarkan pentingnya membaca tanda-tanda alam. Di era modern, kearifan tersebut semakin diperkuat dengan dukungan teknologi yang mampu memantau dinamika laut secara real time.

“HF Radar ini ibarat mata yang memantau laut dari darat. Alat ini mampu memberikan informasi mengenai arah dan pergerakan arus laut, tinggi gelombang, hingga perubahan kondisi laut yang berpotensi menjadi tanda awal bencana. Informasi ini sangat penting untuk keselamatan nelayan maupun masyarakat pesisir,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, keberadaan HF Radar menjadi instrumen penting dalam memperkuat mitigasi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami, termasuk potensi megathrust di pesisir barat Sumatera. Dengan sistem pemantauan yang semakin baik, risiko dan dampak bencana diharapkan dapat ditekan.

Selain mendukung mitigasi bencana, Mahyeldi menilai data yang dihasilkan HF Radar juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan pelayaran, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta memperkuat sistem keamanan dan pertahanan wilayah laut Indonesia.

“Kita ingin Sumatera Barat berperan sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional, baik ketahanan keamanan, pangan, energi, maupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kehadiran HF Radar menjadi salah satu instrumen yang sangat mendukung upaya tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Mahyeldi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar pada tahun 2026 telah mengadakan empat unit Early Warning System (EWS) tsunami. Ia berharap sistem tersebut dapat terintegrasi dengan perangkat BMKG sehingga perlindungan terhadap masyarakat pesisir semakin optimal. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, dan berbagai mitra, termasuk kerja sama internasasional dalam pengembangan sensor EWS, perlu terus diperkuat agar seluruh sistem pemantauan berfungsi maksimal.

Sementara itu, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemasangan HF Radar merupakan bagian dari proyek Marine Meteorological System (MMS) 2 yang bertujuan memperkuat sistem observasi meteorologi maritim nasional. Sumbar dipilih karena memiliki posisi strategis dengan aktivitas pelayaran dan perikanan yang tinggi serta berada di kawasan rawan gempa dan tsunami.

Menurut Teuku Faisal, HF Radar mampu memantau arus permukaan laut, karakteristik gelombang, dan berbagai parameter oseanografi secara berkelanjutan. Informasi tersebut tidak hanya mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendukung peringatan dini tsunami. BMKG juga terus memperkuat edukasi kebencanaan melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim bagi petani, serta Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyampaikan bahwa kehadiran HF Radar merupakan fasilitas strategis yang akan memberikan manfaat besar bagi keselamatan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku transportasi laut. Ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BMKG dapat terus berlanjut, termasuk dalam pembangunan shelter evakuasi tsunami di Kota Pariaman yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman akan mengintegrasikan informasi BMKG ke dalam sistem informasi publik daerah agar data kondisi laut dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Direktur Meteorologi Maritim, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD, serta para pemangku kepentingan terkait. (adpsb/rmz/bud)

14 Group Band Asal Sumbar Meriahkan Gandoriah Musik Fest Kota Pariaman

14 Group Band Asal Sumbar Meriahkan Gandoriah Musik Fest Kota Pariaman

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad sumbangkan suara emasnya membawakan dua lagu yang bernuansa ska sebagai tanda dibukanya secara resmi acara Gandoriah Musik Fest. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM -  Sebanyak 14 group band yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat meriahkan Gandoriah Music Fest dan menghangatkan suasana malam dalam rangkaian acara hari jadi kota Pariaman ke 24 Tahun, yang dilaksanakan di Youth Centre Gor Rawang Kota Pariaman, Kamis malam (2/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad sumbangkan suara emasnya membawakan dua lagu yang bernuansa ska sebagai tanda dibukanya secara resmi acara Gandoriah Musik Fest tersebut. Atas terselenggaranya kegiatan ini Yota Balad sampaikan rasa terimakasih dan apresiasinya kepada pihak panitia beserta kru yang turut hadir malam itu.

“Sesuai dengan visi misi Balad –Mulyadi yang mana salah satu bunyinya yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata. Salah satu cara untuk meramaikan wisata itu adalah dengan menggelar Gandoriah Musik Fest untuk melampiaskan jiwa seni anak-anak berbakat yang berada di Kota Pariaman,” ujar Yota Balad. 

“Kami ingin anak-anak Kota Pariaman ini bisa melampiaskan aktivitasnya kepada hal-hal yang positif selain olahraga, budaya dan seni harus kita galakkan di Kota Pariaman dengan tujuan menjauhkan anak-anak kita dari narkoba, LGBT dan hal-hal negatif lainnya,” ulas Yota Balad.

Kepada semua generasi muda penerus bangsa khususnya generasi muda Kota Pariaman Yota Balad berpesan, agar mereka bisa melaksanakan hari-harinya sebagai orang yang berpikiran positif, dengan kegiatan positif dan hilangkan kegiatan negatif yang tidak bermanfaat sehingga hidup mereka berkulaitas dan penuh makna dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga bisa memotivasi generasi muda lainnya untuk mencontoh kebaikan tersebut.

Yota Balad mengingatkan kepada peserta yang ikut lomba ini, menang atau kalah dalam setiap perlombaan itu adalah hal yang biasa terjadi. Buat yang juara jangan jadi jumawa (sombong) dan bagi yang kalah jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan berikutnya untuk meraih juara tersebut.

“Insyaallah tahun depan kita akan buat lagi kegiatan seperti ini dengan peserta yang lebih banyak lagi kalau bisa kita akan buat levelnya untuk se- Indonesia,” pungkas Yota Balad.

Akhirnya acara Gandoriah Musik Fest berakhir dengan pengumuman dari dewan juri yang menyampaikan pemenang lomba yang telah digelar seharian penuh. Untuk Juara satu diraih oleh Silika peserta dari Kota Padang Panjang, Juara ke dua diraih oleh Scatter dari Kota Payakumbuh dan Juara tiga diraih oleh SCE dari Kota Padang. (si/at)

HUT Ke-24 Pariaman, Pemko Gelar Sholawat, Zukir dan Doa Bersama

HUT Ke-24 Pariaman, Pemko Gelar Sholawat, Zukir dan Doa Bersama

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Acara dihadiri  Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, Forkopimda, dan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Pariaman menggelar kegiatan Sholawat, Zikir, dan Doa Bersama dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pariaman ke-24 di halaman Balaikota Pariaman, Jumat (3/7).

Acara dihadiri  Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, Forkopimda, dan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar.

Selain itu, Ketua TP PKK Kota pariaman, Ny. Yosneli Balad, Ketua GOW Kota Pariaman, Ny. Dina Mulyadi, dan Ketua DWP Kota Pariaman, Ny. Nelvia Azhar.

Termasuk jajaran Kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, ASN Pemkot Pariaman, hingga tokoh masyarakat dan alim ulama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyampaikan  pada usia yang ke-24, Kota Pariaman terus berkomitmen untuk maju dan berbenah di segala sektor sesuai dengan tema HUT tahun ini, yaitu "Bergerak Cepat, Pariaman Hebat". 

Ia menekankan bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur dan pariwisata, seperti gelaran Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2026 yang lalu.

" Ini tidak akan bermakna tanpa diimbangi pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia," tegasnya. (R/at)

Muharlion Pimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan Agenda P-APBD TA 2026

Muharlion Pimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan Agenda P-APBD TA 2026

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Wali Kota Fadly Amran dan Ketua DPRD Kota Padang beserta para Wakil Ketua, anggota dewan, dan hadirin yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Foto: Zamri Yahya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian oleh Wali Kota Padang P-APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat, 3 Juli 2026.

Kegiatan berlangsung di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang Jl. Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. 

Pada kesempatan itu, Muharlion didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang. 

Sedangkan Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Raju Minrofa Chaniago, para asisten, dan Kepala OPD. Hadir juga Forkopimda dan para direktur perusahaan daerah, MUI, Baznas, dan undangan lainnya. 

Setelah serangkaian kegiatan seremonial dan dipersilahkan pimpinan sidang, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan P-APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Wali Kota Padang, Fadly Amran, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini, memiliki keselarasan dengan Prioritas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prioritas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2026.

Buya Iskandar, MH. I., membaca doa pada sidang paripurna DPRD Kota Padang. (Foto: Zamri Yahya). 

Dikatakannya, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini dilakukan karena:

1. Penyesuaian kembali proyeksi Pendapatan Asli Daerah sampai akhir tahun 2026 berdasarkan data realisasi capaian PAD sampai dengan Semester Pertama tahun 2026.

2. Penyesuaian alokasi anggaran Perangkat Daerah per sub kegiatan mengacu kepada penyesuaian pendapatan daerah tahun 2026.

3. Pengalokasian kembali sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, rencana program dan kegiatan.

5. Perubahan kegiatan dalam bentuk pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

6. Bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 dan proses pemulihan pasca bencana pada tahun 2026 serta adanya penyesuaian terhadap Transfer Keuangan Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Para asisten, dan Kepala Badan di lingkungan Pemko Padang. (Foto: Al Imran). 

Lebih lanjut ia mengatakan, Tahun Anggaran 2026 ini memiliki dimensi dan arti yang sangat penting bagi Kota Padang, karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. 

Adapun gambaran perubahan pokok-pokok kebijakan dan rencana pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum yang diterapkan adalah mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, penerimaan tahun lalu, realisasi pendapatan sampai dengan Semester Pertama tahun 2026, potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah.

Penyesuaian pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2026 ini, meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 1,04 Trilliun rupiah mengalami kenaikan sebesar 15,73 miliar rupiah atau naik sebesar 1,54%. Hal ini telah mempertimbangkan capaian realisasi PAD sampai dengan Semester I dan Proyeksi Capaian Sampai Akhir Tahun 2026.

2. Pendapatan Transfer yang semula sebesar 1,53 triliun rupiah disesuaikan menjadi 2,02 Triliun Rupiah, bertambah sebesar 488,81 Miliar Rupiah atau naik 31,92%. 

"Secara total pendapatan daerah bertambah sebesar 504,53 Miliar Rupiah atau 19,74% dari semula 2,55 Triliun Rupiah menjadi 3,06 triliun rupiah," urainya. 

Anggota DPRD Kota Padang menyanyikan lagu Padang Kota Tercinta. (Foto: Humas). 

B. Belanja daerah

Belanja yang dialokasikan berorientasi pada penanganan prabencana dan pascabencana hidrometeorologi, pelayanan publik, serta pencapaian sasaran rencana kerja pemerintah daerah, antara lain :

1. Belanja operasi sebesar 2,66 triliun rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar 2,46 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 8,06%.

2. Belanja modal sebesar 529,42 miliar rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar 220,93 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 139,62%.

3. Belanja tidak terduga sebesar 5,01 miliar rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar 8,31 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 39,73%.

4. Belanja transfer sebesar 5 miliar rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 sebesar nol rupiah.

"Jadi secara total belanja daerah bertambah sebesar 509,21 miliar rupiah atau 18,87% dari anggaran semula 2,69 triliun rupiah menjadi 3,21 triliun rupiah," ungkapnya. 

Anggota DPRD Kota Padang. (Foto: Humas). 

D. Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 157,48  Miliar Rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan keseluruhan sebesar 10,77 Miliar Rupiah.

Pada rencana pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah disampaikan tadi, terdapat defisit belanja sebesar 146,71 Miliar Rupiah yang akan ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar 146,71 Milyar Rupiah sehingga Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi berimbang.

Wako berharap, pokok-pokok Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya, sehingga dapat menjawab permasalahan aktual dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat Kota Padang. 

"Kami berharap kiranya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat disetujui bersama pada  tanggal 13 Juli 2026, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Padang, sehingga pada Minggu Pertama Bulan Agustus 2026 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sudah dapat kita laksanakan," katany. (Adv)

Gubernur: Keseimbangan Keimanan, IPTEK, dan Karakter Menjadi Kunci Pendidikan Masa Depan

Gubernur: Keseimbangan Keimanan, IPTEK, dan Karakter Menjadi Kunci Pendidikan Masa Depan

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Peringatan Hari Lahir ke-60 Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI) sekaligus membuka Workshop Implementasi Kurikulum YPBWI yang berlangsung di Hotel Imam Bonjol, Padang, Kamis (2/7/2026). (Foto: Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta pembentukan karakter sebagai fondasi dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-60 Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI) sekaligus membuka Workshop Implementasi Kurikulum YPBWI yang berlangsung di Hotel Imam Bonjol, Padang, Kamis (2/7/2026).

Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas pengabdian YPBWI selama enam dekade yang dinilainya konsisten berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan melalui penguatan nilai-nilai keislaman, penguasaan IPTEK, serta pemberdayaan perempuan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus YPBWI dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mengucapkan selamat Hari Lahir ke-60 YPBWI. Enam puluh tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, tantangan pendidikan saat ini menuntut hadirnya kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai keagaman. Karena itu, Workshop Implementasi Kurikulum YPBWI dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Yang kita harapkan adalah lahirnya peserta didik yang memiliki karakter Islami, adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Keberhasilan pendidikan juga memerlukan dukungan keluarga, termasuk peran perempuan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak,” katanya.

Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh lembaga pendidikan yang memiliki komitmen membangun sumber daya manusia unggul sebagai modal utama menuju Indonesia Emas.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan penguasaan IPTEK sejatinya telah menjadi bagian dari filosofi pendidikan di Sumbar. Pembangunan manusia, menurutnya, harus bertumpu pada tiga kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial.

Ketiga aspek tersebut tercermin dalam falsafah Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan yang memadukan peran niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam membentuk manusia seutuhnya. Mahyeldi mencontohkan tokoh-tokoh besar Minangkabau seperti Buya Hamka dan Mohammad Natsir yang berhasil memadukan ketiga kecerdasan tersebut sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa di Indonesia dibangun di atas fondasi nilai-nilai spiritual sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, menurutnya, pendidikan harus terus menjaga keseimbangan antara penguatan keimanan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter.

Mahyeldi juga mengajak seluruh keluarga besar YPBWI menjadikan momentum Hari Lahir ke-60 sebagai semangat untuk terus memperluas pengabdian di bidang pendidikan, memperkuat kualitas kurikulum, serta melahirkan generasi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, unggul, dan mampu bersaing di tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bunda PAUD Sumbar Harneli Mahyeldi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Edi Darma, jajaran pengurus YPBWI, serta peserta workshop dari berbagai daerah di Indonesia. (adpsb/rmz/bud)

Kemnaker-FPPI Jalin Kerja Sama Perluas Akses Kerja bagi Perempuan

Kemnaker-FPPI Jalin Kerja Sama Perluas Akses Kerja bagi Perempuan

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sa ma dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) untuk memperluas akses kerja yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.

"Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja," ujar Cris.

Selain memperkuat pe latihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan. Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.

Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat. Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.

"Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nya ta bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan," pungkasnya. (*)

KSPSI Sumbar Mundur Berjamaah dari Partai Buruh, Ruli Eka Pratama: Kami Kecewa

KSPSI Sumbar Mundur Berjamaah dari Partai Buruh, Ruli Eka Pratama: Kami Kecewa

BentengSumbar On Jumat, Juli 03, 2026

Ketua DPD KSPSI AGN Sumatra Barat, Ruli Eka Pratama mengatakan, surat pengunduran diri telah disampaikan secara resmi kepada Partai Buruh, keputusan itu juga berlaku bagi seluruh pengurus Partai Buruh yang berasal dari afiliasi KSPSI AGN di Sumbar. (Foto: Rido). 

BENTENGSUMBAR.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN resmi menarik seluruh kadernya dari Partai Buruh. Keputusan itu mengikuti langkah organisasi di tingkat pusat yang menyatakan sikap keluar dari partai tersebut.

Ketua DPD KSPSI AGN Sumatra Barat, Ruli Eka Pratama mengatakan, surat pengunduran diri telah disampaikan secara resmi kepada Partai Buruh, keputusan itu juga berlaku bagi seluruh pengurus Partai Buruh yang berasal dari afiliasi KSPSI AGN di Sumbar.

"Ini merupakan keputusan organisasi. Karena pusat sudah memutuskan keluar, maka kami di daerah wajib mengikuti," ujar Ruli kepada wartawan, Kamis, 2 Agustus 2026.

Ruli Eka Pratama  menambahkan, pengunduran diri tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi.

Pengurus yang berafiliasi dengan KSPSI AGN di kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa juga mengikuti keputusan itu. 

"Ini bagian bentuk kekecewan kami terhadap said Ikbal selaku presiden partai buruh, yang kami nilai akhir-akhir ini telah salah dalam mengambil kebijakan bagi kami," ucapnya.

Ruli menambahkan, sebagai perintis partai buruh di Sumatera Barat, pihaknya bersama teman-teman organisasi buruh lainnya telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan partai.

Lebih dari 70% pengurus partai serta pimpinan partai buruh di 19 kabupaten/kota berasal dari inisator ORI KSPSI AGN Sumbar.

"Sebenarnya saya pribadi sangat berberat hati untuk keluar dari partai, dikarenakan saya dan kawan kawan menjadi pondasi utama merintis hingga berjalanya partai di Sumatra barat, semua kami lakukan bersama, sumbangan dan gotong royong seluruh Kader tampa bantuan dari pihak manapun," ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini hanya tinggal satu inisator FSPMI yang bergabung dengan partai buruh, hal itu dinyatakan setelah Ketua SPI ( Serikat Petani Indonesia) wilayah Sumatera Barat ikut menyatakan mundur dalam pengurus partai buruh.

"Lewat percakapan WhatsApp, SBSI mundur terlebih dahulu, setelah itu di susul oleh KPBI di Sumatra barat," katanya.

Ia juga menjelaskan, KSPSI AGN memiliki lebih dari 8 ribu anggota di Sumatra Barat. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Buruh, kader KSPSI AGN diberikan kebebasan menentukan pilihan politiknya masing-masing.

Selain itu, Organisasi juga tidak membatasi kader jika ingin bergabung dengan partai politik lain.

"Kami tidak melarang. Silakan memilih partai mana yang dianggap sesuai. Itu hak masing-masing kader," katanya.

Bahkan, sambung dia, DPP KSPSI AGN telah memberikan arahan kepada seluruh kader di Indonesia agar bebas menentukan kendaraan politik. Organisasi juga siap memberikan dukungan kepada kader yang ingin berkiprah di dunia politik, termasuk maju sebagai calon kepala daerah maupun anggota legislatif.

"Kalau ada kader yang serius ingin berjuang melalui partai politik, tentu akan kami dukung sesuai mekanisme organisasi," tegasnya.

Ia menambahkan, meski tidak lagi berafiliasi dengan Partai Buruh, KSPSI AGN tetap fokus menjalankan fungsi sebagai organisasi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh.

"Meski tidak didalam partai buruh, fungsi serikat kita tetap sama, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan buruh," tutup Ruli mengakhiri. (*)

Pewarta: Rido