BentengSumbar.com

Minggu, Januari 25, 2026

Melalui Momentum Peringatan Hari Gizi Nasional ke-66, Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Lebih Peduli Gizi Seimbang

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang dan pola makan sehat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Hal tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka secara resmi peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 yang digelar oleh Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Sumbar di halaman Kantor Gubernur, Minggu (25/1/2026).

Menurut Mahyeldi, peringatan HGN menjadi momentum strategis untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak dini. “Peringatan Hari Gizi ini mengingatkan kita semua agar lebih peduli terhadap gizi seimbang dan pola makan sehat. Inilah yang akan menjadi kunci dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga menyoroti masih tingginya angka stunting serta meningkatnya kasus obesitas di Sumbar. Ia menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola konsumsi yang sehat. “Kesadaran masyarakat tentang makanan bergizi harus terus kita tingkatkan. Karena kualitas gizi yang baik akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat,” katanya.

Mahyeldi berharap Persagi Sumbar dapat terus menghadirkan program-program edukatif dan intervensi yang tepat sasaran guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara program peningkatan gizi di daerah dengan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini dijalankan pemerintah pusat, agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak nyata. “Program Makan Bergizi Gratis perlu kita sinergikan bersama, sehingga sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan bahwa upaya peningkatan gizi juga sejalan dengan program Tujuh Kebiasaan Baik yang dicanangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan dunia pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. “Kita berharap upaya pemenuhan gizi ini bisa terintegrasi dengan dunia pendidikan, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Mahyeldi.

Sementara itu Ketua DPD Persagi Sumbar, Gusnedi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang sehat melalui pemenuhan gizi sejak dini, pemanfaatan pangan lokal, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi tantangan gizi. "Pemenuhan gizi sedari dini, itu penting. Makanan sehat tidak mesti yang mahal, itu ada bisa didapati dari pangan lokal,"tegasnya.

Peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 di Sumbar mengusung tema “Penuhi Gizi Seimbang dengan Pangan Lokal” dan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, termasuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Minggu, Januari 25, 2026

Kepala BKN, Prof. Zudan: Penerapan Manajemen Talenta ASN Nasional Melonjak Hingga 200%

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan.

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mengungkapkan bahwa sejak BKN mengakselerasi pendampingan reformasi birokrasi secara masif pada Maret 2025, jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta mengalami lonjakan hingga 200 persen. Secara keseluruhan, penerapan manajemen talenta ASN nasional menunjukkan perkembangan signifikan, tidak hanya di instansi pusat tetapi sudah mulai bergerak masif penerapannya di lingkup instansi daerah.

"Dari yang sebelumnya berjalan sporadis, kini manajemen talenta sudah menjadi agenda nasional. Saat ini 130 instansi telah menerapkannya secara operasional, dan 546 instansi lainnya telah menyatakan komitmen, termasuk Kabupaten Pati,” ujar Prof. Zudan dalam kegiatan Launching Komitmen Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Sabtu (24/01/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menandai pergeseran penting dalam tata kelola ASN nasional, dari sistem konvensional berbasis jabatan menuju sistem berbasis kompetensi, kinerja, dan potensi. Manajemen talenta menjadi instrumen utama untuk memastikan ASN ditempatkan secara tepat di posisi strategis. “Manajemen talenta itu mencari ASN yang mau dan mampu. Kita ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat, sehingga layanan publik bisa lebih cepat, lebih mudah, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Prof. Zudan.

Pada tahun ini, BKN sendiri menargetkan pendampingan intensif terhadap 643 instansi pemerintah, yakni meliputi 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta sekitar 100 kementerian dan lembaga. Pendampingan tersebut nantinya akan mencakup penyusunan sistem manajemen talenta, penataan formasi ASN, penguatan branding institusi, hingga pengawasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Terhadap tantangan birokrasi yang masih dihadapi instansi daerah, Prof. Zudan sebut pola kerja yang lamban dan kurang adaptif masih menjadi PR (baca: pekerjaan rumah) di sejumlah daerah. “Kalau SOP layanan masih belasan hari, berarti kita belum bertransformasi. Reformasi birokrasi itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. Oleh karena itu, Ia mendorong penerapan manajemen talenta merata di seluruh instansi. Menurutnya, keberhasilan manajemen talenta harus tercermin pada _outcome_ layanan publik, bukan hanya pada pemenuhan dokumen kebijakan.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan menilai komitmen Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bagian dari kesiapan daerah memasuki fase implementasi manajemen talenta secara konkret.

“Komitmen seperti yang ditunjukkan Pati ini penting. Artinya, daerah tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga siap mengubah cara kerja birokrasi,” ujarnya di hadapan Forkopimda dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kepala BKN sendiri hadir bersama Wakil Kepala BKN Suharmen, jajaran Deputi dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup BKN. (*)

Minggu, Januari 25, 2026

Talao Beach Run jadi Pembuka Iven Sport Tourism 2026 di Kota

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad melepas ratusan peserta Talao Beach Run Tahun 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman, Yota Balad melepas ratusan peserta Talao Beach Run Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Cv Prodesse Cipta Karya di kawasan destinasi wisata Talao Pauh, Kota Pariaman, Minggu (25/1).

Dalam sambutannya, Yota Balad menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen menjadikan Pariaman sebagai destinasi unggulan melalui berbagai event olahraga kreatif.

Meskipun, katanya, beberapa waktu lalu terlihat sepi karena Kota Pariaman menjadi salah satu kota yang terkena bencana hidrometeorologi.

Talao Beach Run ini menjadi pembuka Iven Sport Tourism 2026 di Kota Pariaman.

Talao Beach Run bukan sekadar perlombaan lari, tapi ini merupakan salah satu cara kita memperkenalkan

keindahan alam Talao Pauh kepada khalayak luas.

Apalagi pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat khususnya Kota Pariaman.

"Kita harus bangkit bersama agar ekonomi kita kembali membaik. Kita ingin kegiatan ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta kembali mempromosikan objek wisata di Kota Pariaman sehinga Kota Pariama kembali ramai dikunjungi," ujarnya.(fad/at)

Minggu, Januari 25, 2026

Hadiri Peluncuran, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dukung Silek Tradisi Minangkabau Bentuk Karakter Pelajar

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., menghadiri peluncuran Program Silek Tradisi Minangkabau, Sabtu (24/1).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebatai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., menghadiri peluncuran Program Silek Tradisi Minangkabau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimi, pada Sabtu (24/1) di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar.

Melalui program ini, Silek Tradisi Minangkabau ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di seluruh SMA, SMK, dan SLB di Sumbar. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengapresiasi sekaligus mendukung peluncuran Program Silek Tradisi Minangkabau bagi siswa SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.

Muhidi menilai, program strategis tersebut tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga penting dalam pembentukan karakter dan penguatan mental generasi muda, sekaligus menanamkan nilai-nilai nasionalisme.

Menurut Muhidi, melalui latihan silek, siswa dapat meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kekuatan, kelenturan, keseimbangan, serta daya tahan tubuh. Aktivitas ini juga berkontribusi menjaga kesehatan fisik pelajar di usia remaja.

Selain manfaat fisik, latihan silek tradisional menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Siswa dibiasakan mematuhi aturan, etika, serta jadwal latihan yang teratur, sehingga membentuk karakter disiplin yang berguna baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam aspek pembentukan kepribadian, silek tradisional juga melatih kesabaran, kepercayaan diri, serta pengendalian emosi. Nilai-nilai tersebut dinilai mampu membentuk sikap rendah hati sekaligus mencegah perilaku agresif di kalangan pelajar.

Sebagai warisan budaya bangsa, silek tradisional turut menanamkan nilai budaya dan nasionalisme. Melalui proses latihan, siswa dikenalkan pada tradisi, adat, serta jati diri Minangkabau dan Indonesia. Gerakan silek yang menuntut fokus dan koordinasi juga diyakini dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar. Di sisi lain, silek tradisional membuka ruang pengembangan diri dan prestasi nonakademik melalui berbagai ajang kejuaraan, seperti O2SN dan POPDA.

Tak kalah penting, silek mengajarkan bela diri secara bertanggung jawab, yakni untuk melindungi diri, bukan menyerang, serta menanamkan nilai sportivitas dan etika. Selama proses latihan, siswa juga membangun kerja sama, solidaritas, dan rasa persaudaraan, sehingga tercipta hubungan sosial yang positif di kalangan pelajar.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimi, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, dan stokholder lainnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

Minggu, Januari 25, 2026

ParagonCorp Dukung Program Penataan Akustik Masjid Dewan Masjid Indonesia

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

A. Miftahuddin Amin, EVP & Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp sekaligus Ketua Penataan Akustik DMI.

BENTENGSUMBAR.COM - Kualitas tata suara menjadi salah satu aspek penting dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang nyaman dan khusyuk di masjid.

Di tengah jumlah masjid dan musala di Indonesia yang mencapai lebih dari 800 ribu, pengelolaan sistem audio yang belum berstandar masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyelenggarakan Program Penataan Akustik Masjid sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola masjid melalui pelatihan tata suara yang terstruktur dan berkelanjutan.

Program ini mendapat dukungan dari ParagonCorp sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong penguatan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat.

Kegiatan pembukaan program dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2026, di Paragon Community Hub, Jakarta, dan diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengelola serta perwakilan masjid.

Untuk tahun 2026, Program Penataan Akustik Masjid direncanakan akan dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia dengan melibatkan sekitar 100 masjid di setiap kota.

Program ini dirancang dengan penyesuaian konsep dan pendekatan pelatihan agar semakin relevan dengan kebutuhan masjid, khususnya dalam aspek kejelasan suara, kenyamanan jamaah, serta pengelolaan sistem audio yang berkelanjutan.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, menegaskan bahwa penataan akustik masjid merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah kepada jamaah.

“Masjid harus menjadi tempat yang menenangkan dan memudahkan jamaah dalam beribadah. Tata suara yang baik dan jelas akan membantu penyampaian pesan keagamaan secara lebih efektif serta mendukung kekhusyukan ibadah,” ujar Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Acara pembukaan program ini turut dihadiri oleh Salman Subakat, Co-Founder ParagonCorp, yang menyampaikan sambutan dan menegaskan komitmen ParagonCorp dalam mendukung penguatan peran masjid melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis peningkatan kapasitas.

“Masjid memiliki peran strategis dalam membangun kualitas umat. Dukungan ParagonCorp terhadap program penataan akustik masjid ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan lingkungan ibadah yang lebih nyaman, tertib, dan mendukung kekhusyukan jamaah,” ujar Salman Subakat.

Sementara itu, A. Miftahuddin Amin, EVP & Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp sekaligus Ketua Penataan Akustik DMI, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengelola masjid sebagai kunci keberlanjutan program.

“Pengelolaan tata suara masjid membutuhkan standar dan kompetensi yang memadai, tidak hanya dari sisi perangkat, tetapi juga dari sumber daya manusianya. Melalui program ini, kami mendorong lahirnya pengelola masjid yang lebih profesional sehingga sistem audio masjid dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Miftahuddin.

Pelatihan dalam Program Penataan Akustik Masjid difasilitasi oleh Eep S. Maqdir, praktisi audio visual dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang tata suara dan sistem audio masjid.

Peserta dibekali pemahaman teknis dan praktis terkait prinsip dasar akustik masjid, standar tata suara ideal, serta pengelolaan perangkat audio secara tepat guna.

Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, hingga 2024 tercatat lebih dari 800 ribu masjid dan musala di Indonesia.

Namun, di banyak masjid, kualitas tata suara masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kejelasan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan fungsi ibadah. Studi The Perception of Sound Quality in Mosque (Sudarsono dkk., 2019) menunjukkan bahwa sistem akustik yang tidak ideal dapat memengaruhi kenyamanan jamaah serta efektivitas penyampaian pesan keagamaan.

Melalui Program Penataan Akustik Masjid ini, DMI bersama para pemangku kepentingan, dengan dukungan ParagonCorp, berupaya mendorong terwujudnya masjid yang lebih nyaman, inklusif, dan profesional dalam pengelolaan tata suara, sekaligus menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi umat di berbagai daerah di Indonesia. (*)

Minggu, Januari 25, 2026

Ketika Parkir Liar Menguasai Padang, Warga Dipaksa Ikhlas

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Di Kota Padang, parkir tak lagi sekadar urusan menit dan rupiah.

DI Kota Padang, parkir tak lagi sekadar urusan menit dan rupiah. Ia menjelma pengalaman sosial yang menjengkelkan—kadang memaksa, sering kali tanpa pilihan. Dari Pasar Raya, Jalan Permindo, hingga kawasan Pantai Padang, ruang publik seolah menyempit oleh klaim sepihak para juru parkir liar. Kota ini seperti memiliki “otoritas bayangan” yang bekerja di luar sistem, tapi terasa lebih hadir daripada aturan resmi.

Datang sebentar ke toko, warung kopi, atau sekadar mengambil pesanan, pengendara kerap langsung disambut peluit, isyarat tangan, atau ketukan helm. Bahkan sebelum mesin dimatikan, tarif seakan sudah dipatok. Tidak ada karcis. Tidak ada papan tarif. Yang ada hanya gestur tubuh dan nada suara yang menyiratkan satu pesan: bayar, atau siap menghadapi keributan kecil yang tak perlu.

Padang adalah kota dagang

Sejak lama, ruang-ruang ekonomi tumbuh mengikuti denyut pasar dan lalu lintas orang. Namun belakangan, yang tumbuh bukan hanya lapak pedagang dan kafe baru, melainkan juga jaringan parkir liar yang menguasai trotoar, badan jalan, bahkan pintu masuk ruko. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki berubah fungsi menjadi lahan parkir informal. Badan jalan menyempit. Kemacetan pun menjadi pemandangan rutin, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan.

Ironisnya, semua itu terjadi di ruang yang jelas-jelas milik publik. Pemerintah Kota Padang memiliki peraturan daerah tentang retribusi parkir. Di atas kertas, semuanya tampak rapi: tarif resmi, karcis, zona parkir, dan kewenangan pengelolaan. Namun di lapangan, aturan itu seperti pamflet usang—terpajang, tapi tak berdaya. Hukum hadir sebagai teks, bukan sebagai pengalaman.

Banyak warga akhirnya memilih “ikhlas” daripada berdebat. Lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah—angka yang tampak sepele. Tapi jika dikalikan ribuan kendaraan setiap hari, nilainya besar. Uang itu tidak masuk kas daerah. Tidak memperbaiki jalan. Tidak menambah rambu. Tidak pula meningkatkan pelayanan. Ia menguap di tangan-tangan informal yang bekerja di luar sistem, di luar akuntabilitas.

Namun masalah ini tidak sesederhana hitam dan putih. Di balik rompi lusuh para juru parkir, ada realitas ekonomi yang keras. Sulitnya mencari kerja, rendahnya pendidikan, dan sempitnya lapangan usaha membuat parkir liar menjadi salah satu pintu masuk ekonomi informal yang paling mudah. Bagi sebagian orang, itu soal bertahan hidup, bukan sekadar mengambil untung.

Di sinilah sisi “plus” parkir liar kerap diam-diam diakui: ia menyerap tenaga kerja yang tak tertampung sektor formal. Ia menyediakan “pengaturan” parkir di kawasan padat yang memang kekurangan lahan. Dalam situasi tertentu, kehadiran juru parkir—resmi atau tidak—membantu pengendara keluar-masuk kendaraan di ruang sempit. Fungsi sosial ini nyata, meski tidak diakui.

Tetapi di situlah pula minusnya menjadi terang. Pembiaran yang berkepanjangan mengubah fungsi darurat menjadi kebiasaan permanen. Ketika negara—dalam hal ini pemerintah daerah—membiarkan ruang publik dikelola secara liar, yang terjadi bukan keadilan sosial, melainkan normalisasi ketidakberesan. Yang informal tidak diarahkan menjadi formal, melainkan dibiarkan liar dan semakin percaya diri.

Masalah parkir liar di Padang juga tak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum. Razia memang ada, tapi sering bersifat seremonial. Hari ini ditertibkan, besok kembali. Seperti permainan kucing-kucingan yang melelahkan warga. Aparat hadir sebagai pengingat sementara, bukan sebagai penentu aturan. Ketegasan hilang dalam inkonsistensi.

Lebih jauh, parkir liar menciptakan rasa tidak aman. Banyak pengendara merasa terintimidasi—enggan menolak, takut terjadi gesekan, apalagi kekerasan kecil yang tak sebanding dengan nilai uang yang dipersoalkan. Ruang publik pun kehilangan sifat dasarnya: aman, netral, dan bisa diakses tanpa tekanan.

Di kota yang menjunjung falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, ironi ini terasa getir. Ketertiban kalah oleh pembiaran. Etika publik kalah oleh kompromi sehari-hari. Ikhlas menjadi pilihan, tapi ikhlas yang lahir dari keterpaksaan bukanlah kebajikan, melainkan tanda kekalahan warga di hadapan ketidaktegasan negara.

Padang sedang tumbuh sebagai kota jasa, pariwisata, dan pendidikan. Hotel, kafe, dan ruang publik baru bermunculan. Namun wajah kota tidak hanya ditentukan oleh bangunan megah dan destinasi wisata, melainkan oleh bagaimana ia mengelola hal-hal paling dasar: trotoar, parkir, dan rasa aman warganya. Kota yang membiarkan parkir liar tumbuh subur adalah kota yang pelan-pelan menyerahkan kedaulatannya atas ruang publik.

Sudah saatnya pemerintah kota bersikap tegas sekaligus cerdas. Penataan parkir bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga soal martabat ruang publik. Ketegasan tanpa solusi sosial akan melahirkan konflik baru. Sebaliknya, pembiaran tanpa arah hanya akan memperpanjang masalah. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, penegakan hukum yang adil, dan skema transisi yang manusiawi bagi mereka yang menggantungkan hidup di sektor informal.

Tanpa itu semua, warga akan terus dipaksa ikhlas. Dan ikhlas yang dipaksakan, cepat atau lambat, akan berubah menjadi apatis—musuh paling berbahaya bagi sebuah kota yang ingin tumbuh beradab.

(*)

Ditulis Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Minggu, Januari 25, 2026

Evakuasi ATR 42-500 Rampung, Dirjen PSDKP Ipunk Kenang Pengorbanan di Medan Ekstrem Bulusaraung

BentengSumbar On Minggu, Januari 25, 2026

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Dok. Istimewa).

BENTENGSUMBAR.COM - Operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, resmi berakhir setelah berlangsung selama tujuh hari. Seluruh korban berhasil ditemukan hingga Jumat, 23 Januari 2026, menutup satu babak duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Proses pencarian dilakukan dalam kondisi medan ekstrem dan cuaca yang tidak bersahabat, namun semangat kemanusiaan menjadi energi utama para petugas di lapangan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Sabtu (24/1/2026), sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras tanpa lelah dalam misi kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi tersebut adalah buah dari sinergi lintas instansi dan dukungan masyarakat.

Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk menyebutkan satu per satu institusi yang berperan besar dalam proses pencarian dan evakuasi. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Basarnas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga pemerintah daerah Pangkep dan Maros turut mengambil peran penting. Unsur TNI, Polri, serta relawan masyarakat juga disebut sebagai garda terdepan yang menunjukkan keberanian dan dedikasi luar biasa.

“Kami bangga atas keberanian dan keberhasilan para pejuang kemanusiaan di lapangan,” ujar Ipunk.

Menurut Ipunk, kerja kolektif tersebut bukan hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Ia menilai pengorbanan waktu, tenaga, bahkan risiko keselamatan para petugas patut menjadi teladan bagi generasi bangsa.

Dalam tragedi tersebut, tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menjadi korban. Mereka adalah Feri Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Noval, yang tergabung dalam Tim Air Surveillance Direktorat Jenderal PSDKP. Ketiganya tengah menjalankan tugas negara dalam misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan saat pesawat nahas tersebut mengalami kecelakaan.

Lebih lanjut Ipunk mengatakan kepergian mereka meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi institusi dan bangsa. Ketiga pegawai tersebut dikenal sebagai sosok berdedikasi yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Pengorbanan mereka menjadi pengingat akan beratnya tugas di balik upaya menjaga kedaulatan sumber daya nasional.

Doa dan harapan mengalir bagi seluruh korban yang gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka dikenang sebagai syuhada dan patriot bangsa yang wafat dalam menjalankan amanah negara. Semoga segala pengabdian mereka diterima sebagai amal kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan menghadapi cobaan ini.(*)

Pewarta: Muhammad Fadhli