BentengSumbar.com

Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa

JNE resmi menyelenggarakan puncak acara penghargaan JNE Content Competition 2026 di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – JNE resmi menyelenggarakan puncak acara penghargaan JNE Content Competition 2026 di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan. Ajang bergengsi ini menjadi penutup dari rangkaian kompetisi yang telah menjadi panggung bagi para kreator Indonesia untuk mengekspresikan talenta kreatif mereka.

Tahun ini, antusiasme peserta yang sangat luar biasa dengan terkumpulnya 5.273 karya dari empat kategori lomba: karya tulis, foto, video, dan desain. Sebanyak 77 pemenang terpilih telah diumumkan pada 10 Juli 2026 lalu melalui situs JNEWS Online dan kanal media sosial resmi JNE.

Acara yang dipandu oleh MC Suci Patia ini berlangsung penuh kehangatan. Hadir memberikan apresiasi, Ilham Akbar Habibie, selaku Chairman ILTHABI REKATMA, jajaran manajemen JNE, Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, serta SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, bersama para pemenang dan dewan juri.

Dalam sambutannya, Ilham Akbar Habibie menyampaikan kekagumannya, “Saya melihat semangat yang sangat luar biasa dari para kreator muda Indonesia. Kompetisi ini bukan sekadar ajang unjuk bakat, melainkan bukti nyata potensi inovasi bangsa yang sangat besar. Saya sangat mengapresiasi langkah JNE dalam membina kreativitas anak bangsa. Semoga kompetisi ini terus menjadi wadah yang berkelanjutan, melahirkan talenta baru yang akan membawa Indonesia lebih maju di masa depan.”

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, mengungkapkan rasa bangganya terhadap partisipasi peserta. “Melihat lebih dari 5.273 karya kreatif masuk dari seluruh penjuru Indonesia, kami merasa sangat terinspirasi. Di usia JNE yang ke-35 tahun, kami mengusung semangat ‘Bergerak Bersama’. Melalui kompetisi ini, kami ingin merayakan beragam cerita, mulai dari perjuangan UMKM, konektivitas jarak, hingga kebahagiaan sederhana yang diantar dalam sebuah paket. Komitmen kami adalah terus menjadi bagian dari ekosistem kreatif Indonesia, mendukung setiap talenta untuk terus tumbuh dan berbagi dampak positif,” ujarnya.

JNE Content Competition sendiri telah memasuki edisi ke-13 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2011. Tahun ini, tema “Bergerak Bersama, Beragam Cerita” menjadi cerminan reflektif perjalanan panjang JNE dalam bertumbuh berdampingan dengan pelanggan, pelaku UMKM, karyawan, hingga komunitas di seluruh negeri.

Maman Suherman, salah satu juri kategori Writing Nasional, turut memberikan pandangannya, “Tema ‘Bergerak Bersama, Beragam Cerita’ mampu diterjemahkan dengan sangat emosional oleh para peserta. Banyak karya yang menyoroti sisi humanis dari setiap kiriman. Ini menegaskan bahwa di balik setiap paket yang diantar, terdapat cerita tentang harapan dan kasih sayang yang saling terhubung. Talenta kreatif Indonesia sungguh luar biasa.”

Kejutan spesial hadir saat penganugerahan gelar “Best of The Best”. Predikat ini diraih oleh Utomo Priyambodo (jurnalis National Geographic Indonesia) yang memenangkan Juara 1 Writing Jurnalis Regional Jakarta & Banten, serta Idris Prasetiawan (jurnalis Palopopos Fajar) yang meraih Juara 1 Photo Jurnalis Regional Sulawesi, Maluku & Papua. Keduanya mendapatkan hadiah utama berupa perjalanan ibadah umrah.

Utomo Priyambodo menuturkan rasa syukurnya, “Ini adalah rezeki yang tak terduga. Karya saya tentang inspirasi layanan JNE yang menyentuh sisi kemanusiaan ternyata diapresiasi sejauh ini. Terima kasih JNE, ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus menulis dan memberikan kontribusi inspiratif melalui karya jurnalistik.”

Senada dengan hal tersebut, perwakilan pemenang kategori pelajar, Teza Syahrudin dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, turut hadir mengungkapkan kegembiraannya, “Saya tidak menyangka karya saya bisa terpilih. Kehadiran saya di acara awarding ini memberikan pengalaman yang tak ternilai dan menjadi pemantik semangat saya untuk terus mengeksplorasi kreativitas di bidang foto.”

Acara awarding ini menegaskan posisi JNE bukan sekadar perusahaan logistik, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan industri kreatif nasional. Menutup acara, Feriadi menegaskan, “JNE akan terus menjadi jembatan bagi setiap individu untuk mewujudkan aspirasi mereka menjadi karya nyata. Mari kita terus bergerak bersama menciptakan lebih banyak lagi narasi positif untuk kemajuan negeri.”(*)

Jumat, Juli 24, 2026

Interoperabilitas SIPD-MCSP untuk Tingkatkan Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Interoperabilitas SIPD dan MCSP merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi melalui akselerasi interoperabilitas antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Informasi Pembangunan Daerah dengan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan interoperabilitas kedua sistem guna mendukung tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua mengatakan interoperabilitas SIPD dan MCSP merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, integrasi kedua sistem tidak hanya berfokus pada pertukaran data, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan informasi yang mampu mendukung analisis risiko serta pengambilan kebijakan secara lebih tepat sasaran.

"Interoperabilitas SIPD dan MCSP bukan sekadar menghubungkan dua sistem informasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui integrasi ini, data perencanaan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi risiko korupsi sejak proses perencanaan hingga penganggaran," ujar Maruli, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (24/7/2026).

Interoperabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterlacakan data, memperkuat validasi berbasis bukti, serta mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan juga mengungkapkan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dalam penguatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah terutama kaitannya dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Substansi tersebut akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan dalam pedoman penyusunan RKPD yang bersifat tahunan sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih akuntabel dan berintegritas.

"Kami menyambut baik masukan dari KPK dan akan mengakomodasi substansi tersebut dalam penyusunan Pedoman RKPD bersifat tahunan. Harapannya, regulasi yang disusun semakin mampu mendukung tata kelola perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan," jelas Iwan.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri dan KPK sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi interoperabilitas antara SIPD dan MCSP, termasuk mekanisme pertukaran data, penguatan transparasi melalui kertas kerja pemerintah daerah, serta penyelarasan regulasi yang mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. (*)

Jumat, Juli 24, 2026

Wali Kota Solok Hadiri Pembukaan Penilaian, Perkuat Komitmen Layanan Publik Bebas Maladministrasi

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., hadir dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., hadir dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/7/2026).

Acara ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution, Kepala Perwakilan Adel Wahidi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi gerbang awal pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah tahun ini.

Tujuannya bukan hanya menilai, melainkan memperkokoh tekad bersama untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta benar-benar berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi upaya preventif guna mencegah segala bentuk penyimpangan atau maladministrasi di lingkungan pemerintah.

Diharapkan melalui momen ini, ikatan sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI semakin erat. Kolaborasi yang harmonis dinilai mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas tinggi di mata publik.

Pemerintah Kota Solok sendiri menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan berinovasi. Segala upaya perbaikan sistem terus didorong agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa nyaman.

Melalui pertemuan pembukaan ini, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat diharapkan semakin bersatu dalam semangat melayani, menghadirkan birokrasi yang bersih, dan menjamin kualitas pelayanan publik terbaik bagi masyarakat luas.(80)

Jumat, Juli 24, 2026

Pemko Payakumbuh Gelar Rangkaian Kegiatan Posyandu Secara Bertahap Sepanjang Juli 2026

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan bersama Tim Pembina Posyandu menggelar rangkaian kegiatan Posyandu secara bertahap sepanjang Juli 2026. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan bersama Tim Pembina Posyandu menggelar rangkaian kegiatan Posyandu secara bertahap sepanjang Juli 2026.

Kegiatan yang meliputi advokasi, koordinasi, bimbingan teknis, penilaian lomba Posyandu bidang kesehatan, serta temu kader Posyandu berprestasi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader sekaligus kualitas layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu sebagai bagian dari transformasi layanan primer menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan dasar sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung di Aula Josrizal Zain, Lantai III Balai Kota Payakumbuh, Kamis (23/7/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Ketua TP Posyandu Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), para camat, kepala puskesmas, lurah, Ketua TP Posyandu kecamatan dan kelurahan, serta kader Posyandu berprestasi dari seluruh Kota Payakumbuh.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah melaksanakan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis bagi Tim Pembina Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan selama dua hari, yakni pada 20–21 Juli 2026.

Pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan wilayah. Hari pertama diikuti peserta dari Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan, sedangkan hari kedua diikuti peserta dari Kecamatan Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, dan Lamposi Tigo Nagori.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Ketua TP Posyandu Kota Payakumbuh, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas DP3AP2KB.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan transformasi Posyandu, diskusi interaktif, penyusunan rencana kerja Tim Pembina Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan, hingga penyelarasan program dengan Rencana Kerja TP Posyandu Bidang Kesehatan Kota Payakumbuh.

Mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Nofriwandi, mengatakan transformasi Posyandu kini mencakup tiga aspek utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Aspek pertama adalah transformasi pelayanan. Jika sebelumnya Posyandu berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, kini layanannya diperluas mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

"Kedua adalah transformasi kelembagaan. Posyandu kini bertransformasi dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat menjadi lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan.

Konsekuensinya, Posyandu wajib memiliki Surat Keputusan Kepala Kelurahan dan turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa atau kelurahan sebagai mitra pemerintah di tingkat kelurahan," ujar Nofriwandi.

Ia menambahkan, aspek ketiga adalah transformasi pembinaan. Pembinaan yang sebelumnya dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu kini dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan.

"Transformasi tersebut perlu diikuti dengan percepatan penataan kelembagaan, penguatan sinergi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas Posyandu dan Tim Pembina Posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," katanya.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Payakumbuh, Eni Muis Zulmaeta, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

"Keberhasilan Posyandu tidak mungkin dicapai tanpa dedikasi para kader yang selama ini mengabdikan tenaga, waktu, dan pikirannya dengan penuh keikhlasan untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Menurut Eni, keikutsertaan Posyandu dan kader dalam lomba bukan semata-mata untuk meraih prestasi, melainkan menjadi momentum evaluasi guna terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Kami percaya setiap masukan dari tim penilai akan menjadi bekal berharga dalam mewujudkan Posyandu yang semakin maju, mandiri, aktif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, serta pemantauan kesehatan masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga menyusun rencana program kerja Tim Pembina Posyandu di tingkat kecamatan sebagai langkah memperkuat kelembagaan, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta mengembangkan kompetensi kader secara berkelanjutan sehingga semakin banyak kader menguasai 25 keterampilan dasar Posyandu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dr. Yanti, mengatakan transformasi kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan bertumpu pada enam pilar, salah satunya transformasi layanan primer.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu yang didukung tenaga kesehatan serta kader.

"Pada era transformasi layanan primer, Posyandu memberikan pelayanan kepada seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pelayanan tersebut juga diperkuat melalui kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana dengan pendampingan tenaga kesehatan," jelas dr. Yanti.

Ia menambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengamanatkan setiap unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan didukung paling sedikit dua orang tenaga kesehatan dan dua orang kader.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, hingga tahun 2024 terdapat 171 Posyandu aktif yang seluruhnya telah menerapkan Posyandu Siklus Hidup.

Rangkaian kegiatan tersebut mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Melalui peningkatan kapasitas kader, penguatan kelembagaan Posyandu, serta integrasi enam bidang layanan dasar, Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat pelayanan kesehatan primer yang semakin dekat, merata, dan berkualitas.

Selaras dengan arah pembangunan Wali Kota Zulmaeta, Posyandu diharapkan menjadi simpul pelayanan masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan kesehatan pada setiap siklus kehidupan, memperkuat kualitas kesehatan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya Kota Payakumbuh yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (HM)

Jumat, Juli 24, 2026

Kolaborasi Bank Nagari–Padang Eye Center Tembus Rp140 Miliar, Mahyeldi: Kebersamaan Kunci Kemajuan Daerah

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meresmikan PEC Premium Clinic di Rumah Sakit Padang Eye Center, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (23/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Bank Nagari dan PT Muda Medika Mandiri, sekaligus meresmikan PEC Premium Clinic di Rumah Sakit Padang Eye Center, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (23/7/2026).

Kerja sama tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Muda Medika Mandiri dr. Heksan, SpM(K) bersama Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Candra, disaksikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menilai sinergi antara dunia usaha dan perbankan merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan, termasuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Barat.

"Pemerintah tidak bisa membangun sendiri. Dunia usaha membutuhkan kerja sama, begitu juga perbankan. Ketika kita bersatu dan saling menguatkan, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat," kata Mahyeldi.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun Bank Nagari dan Padang Eye Center harus menjadi contoh bagi sektor usaha lainnya karena mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap peresmian PEC Premium Clinic menjadi awal pengembangan layanan kesehatan yang lebih modern dan profesional.

"Semoga Padang Eye Center terus berkembang, memperluas layanan, dan kerja sama dengan Bank Nagari semakin kuat sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.

Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan harus terus dipelihara agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan kepentingan.

"Rasulullah mengajarkan bahwa berjamaah itu rahmat. Karena itu kita harus terus menjaga kekompakan, memperkuat kolaborasi, dan menghindari perpecahan. Dengan kebersamaan, Sumatera Barat akan semakin maju," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengungkapkan hubungan antara Bank Nagari dan Padang Eye Center telah terjalin sejak 2010 dan terus berkembang hingga kini.

Ia menyebut nilai kerja sama kedua institusi saat ini telah mencapai Rp140 miliar, mencerminkan tingginya kepercayaan yang terbangun selama bertahun-tahun.

"Nilai kerja sama kita saat ini mencapai Rp140 miliar. Ini menunjukkan besarnya kepercayaan Padang Eye Center kepada Bank Nagari dan sebaliknya. Kami siap terus meningkatkan kolaborasi ke depan," ujar Gusti.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pembiayaan pengembangan rumah sakit, tetapi juga layanan payroll bagi sekitar 160 karyawan, sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS Bank Nagari, pengembangan layanan digital rumah sakit berbasis host-to-host, penyediaan produk pembiayaan khusus bagi dokter dan karyawan, hingga penempatan mesin ATM di lingkungan rumah sakit.

Gusti menegaskan kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa dua institusi asli Sumatera Barat mampu membangun kekuatan ekonomi daerah melalui sinergi yang berkelanjutan.

"Bank Nagari milik masyarakat Sumatera Barat, Padang Eye Center juga lahir dari Sumatera Barat. Kami ingin menunjukkan bahwa institusi lokal mampu tumbuh besar melalui kolaborasi dan menjadi contoh penguatan ekonomi serta keuangan syariah di daerah," katanya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Muda Medika Mandiri dr. Heksan, SpM(K) mengapresiasi dukungan Bank Nagari yang dinilainya berperan besar dalam perjalanan pengembangan Padang Eye Center sejak awal berdiri.

Ia mengungkapkan, dukungan pembiayaan dari Bank Nagari menjadi solusi saat rumah sakit menghadapi tantangan dalam pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Bank Nagari menjadi mitra strategis kami sejak awal. Dukungan pembiayaan yang diberikan menjadi salah satu faktor penting sehingga Padang Eye Center dapat terus berkembang hingga hari ini," ungkap dr. Heksan.

Ia berharap kerja sama yang semakin luas tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat transformasi digital rumah sakit, serta menghadirkan layanan kesehatan premium yang semakin mudah diakses masyarakat Sumatera Barat. (adpsb/cen)

Jumat, Juli 24, 2026

Pemko Payakumbuh Mulai Gerakan Tanam Pisang Serentak

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Kegiatan dipusatkan di lahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Talang Saiyo, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kamis (23/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh memulai Gerakan Tanam Pisang Serentak dengan menanam 3.000 bibit pisang varietas barangan di lima kecamatan sebagai upaya memperkuat pasokan buah lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Kegiatan dipusatkan di lahan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Talang Saiyo, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kamis (23/7/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Mewakili Wali Kota Payakumbuh, Staf Ahli Irwan Suwandi mengatakan pemerintah terus mengembangkan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kandungan gizi tinggi agar mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Menurutnya, pisang dipilih karena kaya akan karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat sehingga berpotensi menjadi salah satu sumber buah lokal untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.

"Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pisang, tetapi juga memastikan kebutuhan buah untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal," kata Irwan.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh, pemerintah menyalurkan 3.000 bibit pisang varietas barangan kepada 29 kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tersebar di 23 kelurahan pada lima kecamatan.

Alokasi bantuan terdiri atas 1.405 batang untuk Kecamatan Payakumbuh Barat, 535 batang untuk Kecamatan Payakumbuh Selatan, 345 batang untuk Kecamatan Payakumbuh Timur, 425 batang untuk Kecamatan Payakumbuh Utara, dan 290 batang untuk Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Untuk mendukung keberhasilan budidaya, pemerintah juga menyalurkan 30.000 kilogram pupuk kompos dengan alokasi 10 kilogram untuk setiap batang pisang sehingga kebutuhan unsur hara tanaman dapat terpenuhi sejak awal penanaman.

Irwan menegaskan dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan bibit dan pupuk. Pendampingan budidaya akan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi sehingga tanaman mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil yang maksimal.

"Kami akan terus melakukan pendampingan sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi petani," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Nila Misna, menjelaskan varietas pisang barangan dipilih karena memiliki daya tahan lebih baik terhadap serangan hama dibandingkan sejumlah varietas lain sehingga dinilai paling sesuai untuk dikembangkan secara luas di Kota Payakumbuh.

"Kami memilih varietas barangan karena lebih tahan terhadap hama. Setiap bibit juga mendapatkan pupuk organik agar pertumbuhannya lebih baik dan produktivitasnya meningkat," kata Nila.

Ia mengatakan pengembangan komoditas pisang tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Payakumbuh, tetapi juga diproyeksikan menjadi komoditas unggulan yang mampu memasok kebutuhan daerah lain serta menjadi bahan baku berbagai produk olahan bernilai tambah.

Sebagai bentuk penguatan pengembangan komoditas tersebut, pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengenai pengembangan agribisnis pisang intensif di Kota Payakumbuh.

Kerja sama tersebut meliputi pengembangan budidaya, pendampingan teknologi, peningkatan kapasitas petani, hingga penguatan usaha berbasis agribisnis guna meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas pisang lokal.

Dalam sesi dialog, salah seorang petani dari Gapoktan Talang Saiyo menyampaikan harapan agar pemerintah turut membantu membuka akses pemasaran apabila produksi meningkat pada masa panen.

Menanggapi hal tersebut, Nila memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengembangan hilirisasi produk dan perluasan jaringan pemasaran agar peningkatan produksi tetap memberikan nilai tambah sekaligus keuntungan bagi petani.

"Apabila produksi meningkat, hasil panen tidak hanya dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Kami akan terus mencarikan solusi pemasaran agar tujuan utama program ini tercapai," ujarnya.

Melalui gerakan tanam serentak, dukungan sarana produksi, pendampingan budidaya, pengembangan hilirisasi, serta kolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh membangun ekosistem agribisnis pisang yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasokan buah lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura, memperkuat daya saing produk pertanian daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (HM)

Jumat, Juli 24, 2026

Kemendagri Dorong Sinkronisasi Kebijakan Energi Daerah dalam Penyusunan RUEN 2026–2035

BentengSumbar On Jumat, Juli 24, 2026

Kegiatan Stakeholder Consultation Regional Sulawesi Penyusunan Rancangan RUEN 2026–2035 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (22/7). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan energi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035. Komitmen tersebut disampaikan pada kegiatan Stakeholder Consultation Regional Sulawesi Penyusunan Rancangan RUEN 2026–2035 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (22/7).

Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, BKPM, BSN, BRIN, serta pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi.

Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Eva Novianty menyampaikan bahwa revisi RUEN merupakan langkah strategis menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Menurutnya, perubahan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN sebagai payung hukum bagi revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Eva menjelaskan, Kemendagri telah melakukan monitoring terhadap indikator energi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RUED di regional Sulawesi. Hasil monitoring menunjukkan perlunya penyesuaian target indikator energi dalam revisi RUED agar selaras dengan arah kebijakan energi nasional.

Selain itu, hasil monitoring dan supervisi Ditjen Bina Bangda menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah telah merencanakan revisi Peraturan Daerah tentang RUED. Namun demikian, proses tersebut masih menunggu penetapan RUEN terbaru sebagai acuan penyelarasan kebijakan di daerah.

Eva juga mengungkapkan bahwa sebanyak 12 provinsi telah melaporkan capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) tahun 2024 yang melampaui target awal dalam Peraturan Daerah tentang RUED masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan kembali terhadap potensi dan target bauran EBT yang akan dimuat dalam dokumen RUED terbaru, dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.

Lebih lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian target bauran EBT antara RUED dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan energi, menurut Eva, harus dilaksanakan melalui kolaborasi, sinkronisasi, dan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan skema kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengoptimalkan potensi energi dan mendukung pencapaian target pembangunan energi nasional.

Pada forum tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa penyusunan RUEN 2026–2035 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Energi Nasional berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2025. Untuk regional Sulawesi, kebutuhan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 17,59 GW, konsumsi listrik sebesar 2.844 kWh per kapita, serta rasio elektrifikasi sebesar 99,97 persen. Sementara itu, rancangan awal RUEN untuk regional Sulawesi mencakup 253 program dan 674 kegiatan.

Pemerintah provinsi di kawasan Sulawesi turut menyampaikan berbagai masukan terkait potensi dan tantangan pengembangan energi di daerah masing-masing. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain pengembangan energi biomassa di Gorontalo, surplus pasokan listrik di Sulawesi Utara, potensi energi baru terbarukan dan sumber daya mineral di Sulawesi Barat, percepatan pencapaian target bauran EBT di Sulawesi Tengah, kebutuhan dekarbonisasi sektor industri di Sulawesi Tenggara, serta optimalisasi potensi tenaga air dan panas bumi di Sulawesi Selatan.

Seluruh masukan dari para pemangku kepentingan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM sebagai bahan penyempurnaan rancangan RUEN 2026–2035 sebelum disampaikan kepada Dewan Energi Nasional (DEN). Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyusunan kebijakan energi nasional yang terintegrasi, adaptif, serta selaras dengan perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan ketahanan energi nasional. (*)