BentengSumbar.com

Perluas Nagari Creative Hub, Pemprov Sumbar Siapkan 10 Lokasi Baru

Rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperluas Program Unggulan Nagari/Desa Creative Hub (NCH). Setelah tiga daerah percontohan NCH aktif sejak 2025, Pemprov Sumbar kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang.

Dengan penambahan tersebut, jumlah nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program NCH di Sumbar totalnya menjadi 13 lokasi pada tahun 2026 ini. Rencana pengembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera menjelaskan tiga model (daerah percontohan) NCH yang telah aktif sejak 2025 itu berada di Desa Sikalang, Kota Sawahlunto; Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman; serta Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar.

“Dengan penambahan tersebut, maka total daerah percontohan NCH yang aktif hingga akhir tahun mendatang menjadi 13 NCH, tiga di antaranya dibentuk tahun 2025 lalu dan 10 NCH tahun 2026,” ungkap Yozawardi.

Ia menjelaskan, 10 lokasi lainnya saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi model NCH baru pada tahun 2026 ini antara lain. Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuruik di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota, Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok.

Selanjutnya Nagari Tanjuang Bonai Aur di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Dharmasraya, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talaok di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam.

Yozawardi mengatakan, seluruh lokasi tersebut direncanakan akan diluncurkan sekitar bulan Oktober atau November 2026 mendatang. Untuk kegiatan launching, Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, direncanakan menjadi lokasi pusat pelaksanaan.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi mengatakan perluasan NCH harus diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

“Infrastrukturnya sudah tersedia, hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan berbagai aspek tersebut akan dilakukan secara kolaboratif oleh 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Masing-masing OPD telah memiliki pembagian tugas dan akan menyusun rencana aksi untuk mendukung pengembangan NCH selama enam bulan ke depan.

Menurut Medi, semakin luasnya cakupan NCH membutuhkan pola pendampingan yang adaptif dan efisien. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, OPD didorong memanfaatkan fasilitas pemerintah kabupaten/kota dan mendatangi langsung lokasi objek sasaran, sehingga program tetap dapat berjalan tanpa harus selalu memusatkan kegiatan di tingkat provinsi. (adpsb/bud)

Rabu, Agustus 12, 2026

46.160 Peserta Mulai Ikuti MagangHub Angkatan II Batch 1

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Batch 1 Tahun 2026. Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026.

Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi Tahun 2026 yang dirancang Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi, menuju dunia kerja melalui pengalaman kerja langsung dan pembelajaran di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, program pemagangan memberikan kesempatan kepada talenta muda untuk memperoleh pengalaman kerja, pendampingan mentor, serta penguatan kompetensi dan budaya kerja profesional.

“Program pemagangan ini merupakan ikhtiar Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi, termasuk pendidikan profesi menuju dunia kerja melalui pengalaman kerja nyata, pendampingan mentor, serta penguatan kompetensi dan budaya kerja. Kualitas pelaksanaan harus menjadi perhatian utama. Penyelenggara wajib memberikan pekerjaan yang relevan, mentor yang aktif, pembelajar an yang terarah, dan evaluasi yang konsisten,” tegas Menaker.

Menaker menyampaikan hal tersebut dalam Kick Off dan Orientasi Program MagangHub Angkatan II Batch 1 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menaker menekankan, pemagangan harus menjadi ruang pembentukan kompetensi dan profesionalisme, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Pada Angkatan II Batch 1, sebanyak 3.672 penyelenggara berpartisipasi, terdiri atas 1.830 perusahaan dan 1.842 kementerian/lembaga. Para penyelenggara tersebut membuka 28.455 lowongan pemagangan dengan total 54.304 kuota peserta, yang terdiri atas 31.251 kuota pada perusahaan dan 23.053 kuota pada kementerian/lembaga.

Program Pemagangan Nasional 2026 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Secara keseluruhan, tercatat 732.483 pendaftar, dengan 244.982 pendaftar dinyatakan memenuhi syarat (eligible). Dari jumlah tersebut, 226.719 calon peserta mengajukan lebih dari 547 ribu lamaran ke berbagai lowongan pemagangan.

Setelah melalui rangkaian proses seleksi, sebanyak 225.920 pelamar masuk dalam tahapan rekrutmen peserta. Dari jumlah tersebut, 48.088 pelamar dinyatakan dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, 46.402 calon peserta diusulkan untuk ditetapkan sebagai peserta.

Setelah melalui verifikasi dan seleksi tingkat nasional, sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta Angkatan II Batch 1, sementara 242 calon peserta tidak dapat ditetapkan karena tidak memenuhi persyaratan pada verifikasi akhir.

“Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi Pemerintah dan dunia usaha dalam membuka ruang pembelajaran kerja yang relevan bagi talenta muda Indonesia. Kepada para peserta, manfaatkan kesempatan ini dengan disiplin, integritas, dan kesungguhan. Jadikan enam bulan pemagangan sebagai pijakan untuk membuktikan kemampuan, memperluas jejaring, dan membangun reputasi profesional,” pesan Menaker.

Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari pendaftaran penyelenggara pada 29 Juni–15 Juli 2026, pendaftaran peserta pada 16–28 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, hingga dimulainya pemagangan pada 10 Agustus 2026.

Menaker menegaskan, setelah program dimulai, Kemnaker akan berfokus pada pemantauan kualitas pelaksanaan, khususnya pendampingan dan evaluasi peserta selama mengikuti pemagangan.

"Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memantau efektivitas pembimbingan oleh mentor, kesesuaian tugas yang diberikan, serta memastikan program pemagangan ini dapat menjadi talent pipeline bagi instansi dan perusahaan penyelenggara,” pungkasnya. (*)

Rabu, Agustus 12, 2026

Sekda Provinsi Sumbar Beri Waktu Sepekan, 21 OPD Diminta Segera Susun Rencana Aksi Percepatan NCH

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Rapat koordinasi evaluasi dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Prov Sumbar), Arry Yuswandi meminta 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pendamping Program Unggulan Nagari/Desa Creative Hub (NCH) segera memperkuat dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Masing-masing OPD diberi waktu satu minggu untuk menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan selama enam bulan ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi evaluasi dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program unggulan NCH di berbagai daerah di Sumbar.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan dalam rapat tersebut Sekda menekankan pentingnya optimalisasi peran seluruh OPD yang tergabung dalam tim pendamping. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, selama ini dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH dinilai masih belum optimal.

“Seluruh OPD terkait diminta untuk menyusun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mensukseskan program NCH. Tadi Pak Sekda memberikan OPD waktu satu minggu untuk menyusun rencana aksi untuk enam bulan ke depan, ia minta hasilnya sudah dilaporkan kepadanya senin pekan depan,” jelas Medi Iswandi usai rapat.

Medi menjelaskan, secara umum pelaksanaan NCH di sejumlah lokasi percontohan sudah mulai berjalan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar NCH dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Dari segi insfrastruktur sudah tersedia dengan cukup baik. Hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan,” ungkap Medi

Ia menyebut, berbagai kebutuhan penguatan tersebut akan ditangani secara kolaboratif oleh 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Pembagian tugas masing-masing OPD telah disusun bentuk Matrik Singkronisasi, hanya saja rencana aksi dukungan dari setiap OPD terhadap NCH yang perlu diperkuat.

Menurut Medi, percepatan NCH tidak selalu harus dilakukan melalui pola kegiatan yang membutuhkan pembiayaan besar. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, perangkat daerah dituntut melakukan perubahan paradigma dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang telah tersedia di daerah.

“Fasilitas Pemerintah Daerah setempat itu bisa dimanfaatkan, saat memberikan pelatihan kita tidak mesti mendatangkan dan menginapkan peserta, perubahan paradigma itu saya nilai perlu dilakukan di tengah efisiensi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera mengatakan NCH merupakan ruang kolaborasi di nagari untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam rangka membangun kewirausahaan di nagari. Karena itu, kekuatan utama program tersebut terletak pada kolaborasi berbagai pihak.

“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping terhadap percepatan perkembangan NCH agar kolaborasinya menjadi lebih optimal,” ungkap Yozawardi.

Ia menambahkan, dengan semakin luasnya sebaran dan potensi desa/nagari yang akan dikembangkan melalui NCH, dukungan aktif dari seluruh OPD menjadi sebuah keharusan. Karena itu, seluruh OPD terkait diharapkan segera mengambil peran sesuai bidang masing-masing sehingga target percepatan NCH dapat diwujudkan secara bersama-sama. (adpsb/bud)

Rabu, Agustus 12, 2026

Pemko Padang Jajaki Kerjasama Strategis dengan KEITI: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Pemerintah Kota Padang menjajaki kerja sama strategis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan bersama delegasi Korea Selatan serta Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menjajaki kerja sama strategis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan bersama delegasi Korea Selatan serta Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI).

Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan teknologi pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aia Dingin guna mendukung terwujudnya Padang sebagai kota bersih, indah, dan berstandar internasional.

"Hari ini sesuai dengan semangat yang dimiliki Wali Kota Padang, Pak Fadly Amran, bagaimana menjadikan Padang menjadi salah satu tujuan dunia. Tidak hanya di sektor wisata, tapi juga di sektor-sektor lainnya," kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Selasa (11/8/2026).

Wako menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Korea Selatan dan KEITI sejalan dengan komitmen Pemko Padang dalam membenahi sektor lingkungan dan menjadikan Padang sebagai salah satu kota tujuan dunia.

"Kota Padang memang sedang berusaha dan berjuang untuk bisa menjadi kota terbersih, kota yang indah. Tentu kehadiran para Mister dari Korea Selatan menjadi salah satu solusi agar sampah tidak lagi menjadi sesuatu yang negatif, tetapi bisa bernilai positif," ujarnya.

Chief Representative KEITI Indonesia Kang Min Soo mengungkapkan bahwa penjajakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari peninjauan lapangan yang telah dilakukan sejak dua tahun lalu di TPA Aia Dingin.

"Kota Padang sangat berpotensi. Untuk mengembangkan Kota Padang sebagai kota pariwisata, perbaikan lingkungan sangat diperlukan dan ada banyak hal yang bisa ditingkatkan terkait lingkungan di kota ini," jelasnya.

KEITI yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Korea Selatan berkomitmen untuk mendukung serta menjembatani perusahaan-perusahaan teknologi Korea dalam membantu penanganan sampah di Kota Padang.

"KEITI mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Korea untuk mendukung perusahaan-perusahaan Korea dalam menjalankan berbagai proyek bantuan guna meningkatkan dan memperbaiki lingkungan di Indonesia," terangnya.

Melalui penerapan teknologi modern dari Korea Selatan, proyek ini diharapkan mampu mengubah pengolahan sampah menjadi bernilai positif sekaligus memperkuat potensi pariwisata dan keandalan lingkungan di Kota Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Agustus 12, 2026

Sumbar Jajaki Peluang Investasi Korea Selatan untuk Kelola Sampah dan Kembangkan Energi Bersih

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Penyampaian Letter of Intent (LOI) oleh tiga mitra dari Korea Selatan, yakni THE Energy Consulting Co., Ltd., SSKK Solution Co., Ltd., dan Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/08/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjajaki peluang investasi bersama konsorsium Korea Selatan dalam pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, sirkulasi sumber daya, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Koto Tangah, Kota Padang, untuk mengurangi emisi sekaligus menghasilkan energi.

Penjajakan kerja sama tersebut ditandai dengan penyampaian Letter of Intent (LOI) oleh tiga mitra dari Korea Selatan, yakni THE Energy Consulting Co., Ltd., SSKK Solution Co., Ltd., dan Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/08/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik ketertarikan konsorsium Korea Selatan tersebut. Menurutnya, rencana kerja sama ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sumbar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang penciptaan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

“Pengelolaan sampah dan pengembangan energi terbarukan merupakan bagian penting dari upaya kita membangun daerah melalui konsep yang ramah lingkungan, berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Gubernur mengatakan, Pemprov Sumbar siap memfasilitasi pembahasan lanjutan bersama pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait. Ia berharap penjajakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga dapat mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja.

“Karena itu, kita akan fasilitasi pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Kita berharap kerja sama ini nantinya memberikan manfaat yang luas, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” katanya.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Gubernur Mahyeldi telah menugaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar untuk memfasilitasi komunikasi dan pembahasan teknis antara konsorsium Korea Selatan dengan pemerintah daerah terkait.

Ketua Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative, Shin Chang-eun mengatakan pihaknya melihat potensi besar di Sumbar untuk mengembangkan proyek pengurangan emisi melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi daur ulang.

Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative saat ini menaungi 62 asosiasi dengan sekitar 18.000 perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang di Korea Selatan.

Menurut Shin, salah satu potensi yang menarik perhatian pihaknya adalah pemanfaatan gas landfill di TPA Koto Tangah, Kota Padang. Gas metana yang dihasilkan dari proses penimbunan sampah, menurutnya, dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menjadi sumber energi.

Selain itu, sampah yang tersedia juga berpotensi diolah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari material sampah yang telah melalui proses pengolahan.

“Kami tertarik pada proyek-proyek pengurangan gas rumah kaca, sirkulasi sumber daya, daur ulang, dan penerapan teknologi terbaru dari Korea. Potensi itu ada di Sumbar,” ungkap Shin.

Ia mengatakan, pihaknya berharap dapat segera melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan terkait untuk mengkaji potensi serta konsep dasar pengembangan proyek secara lebih teknis.

Menurut Shin, penyampaian LOI merupakan langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih konkret, termasuk kemungkinan menuju penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di tahap berikutnya. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertukaran teknologi dan pengalaman antara Korea Selatan dan Indonesia di bidang pengelolaan lingkungan.

“Kami berharap kerja sama antara Sumatera Barat dan asosiasi kami dapat terus berlanjut dan menghasilkan proyek yang baik,” katanya.

Pemprov Sumbar berharap penjajakan investasi tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pembangunan hijau di Sumbar melalui pengelolaan sampah yang lebih modern, pemanfaatan energi bersih, pengurangan emisi, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru secara berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)

Rabu, Agustus 12, 2026

Wako Fadly Amran Sambut Kedatangan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut kedatangan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut kedatangan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (11/8/2026).

Hadir pada kesempatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Feri Erviyan Rinaldy, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kabag Kerjasama Kota Padang Otto Sarbi MT Damanik, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Perwakilan Universitas Negeri Padang.

Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dubes Jerman. Ia menyebut, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama sister city antara Kota Padang dan Kota Hildesheim yang telah terjalin selama 38 tahun.

“Kami tadi menyampaikan kepada Pak Dubes bahwa kunjungan Wali Kota Hildesheim dalam rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang berjalan lancar. Kita telah memperbarui MoU dan menyepakati beberapa poin yang akan kita tindak lanjuti bersama Wali Kota Hildesheim," katanya.

Fadly Amran mengungkapkan, dalam kunjungan Wali Kota Hildesheim tersebut, Pemerintah Kota Padang juga telah memberikan nama Jembatan Hildesheim di kawasan Sungai Batang Arau sebagai simbol persahabatan antara Kota Padang dan Hildesheim.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang bersama Hildesheim telah menyepakati sejumlah rencana kerja sama, di antaranya revitalisasi dan restorasi ekologis Sungai Batang Arau, pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan, serta kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kami berharap dukungan Dubes Jerman agar kerja sama yang telah dikonsep ini dapat terlaksana, sehingga melalui kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat, baik bagi Hildesheim maupun bagi Kota Padang," tukuknya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi menyebutkan, pihaknya memperoleh informasi rencana kunjungan Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Internasional Jerman ke Indonesia, yang membidangi kerja sama pembangunan internasional, termasuk pendanaan.

"Kita diminta mempersiapkan dan menyampaikan konsep kerja sama yang telah disusun bersama Hildesheim, sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam konteks peluang dukungan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Jerman," terangnya.

“Harapan kita, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU saja, tetapi bisa diwujudkan dalam program dan proyek yang konkret serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Padang," imbuhnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Agustus 12, 2026

Daerah Diminta Fokus Kembangkan Kompetensi Green Jobs

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Afriansyah saat berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (10/8/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi pergeseran pasar kerja.

Salah satu bidang yang perlu menjadi perhatian ialah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs yang diperkirakan semakin berkembang seiring transformasi usaha dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Menurut Afriansyah pergeseran aktivitas ekonomi turut melahirkan profesi baru dengan tuntutan keahlian yang berbeda.

Kondisi itu perlu diantisipasi dengan pemetaan potensi usaha setempat agar pendidikan dan pelatihan dapat diarahkan pada bidang yang memiliki peluang penyerapan.

"Zaman sekarang sudah berbeda. Saya meminta daerah-d aerah untuk fokus pada pekerjaan baru, yaitu green jobs," ujar Afriansyah saat berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (10/8/2026).

Afriansyah menjelaskan kesiapan menghadapi dinamika pasar kerja tidak hanya ditujukan bagi lulusan baru.

Pekerja yang telah berada di lingkungan profesional juga perlu mendapat kesempatan meningkatkan keahlian (upskilling) atau mempelajari kemampuan baru (reskilling) sesuai perkembangan profesinya.

Kemnaker, katanya siap membantu melalui satuan pelayanan pelatihan yang berada di berbagai wilayah.

Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun pembelajaran yang selaras dengan karakter ekonomi lokal dan peluang pekerjaan yang tersedia.

Afriansyah menyebut penyusunan materi pelatihan juga perlu melibatkan perusahaan. Kesenjangan antara kemampuan lulusan dan kualifikasi yang ditetapkan pemberi kerja atau mismatch masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan.

Karena itu, pemerintah setempat perl u mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pendidikan melalui skema link and match.

Pola tersebut dapat diterapkan bersama SMA, SMK, dan satuan pendidikan sederajat agar pembelajaran memiliki keterkaitan langsung dengan dunia profesional.

"Harapan kami seluruh perusahaan di daerah betul-betul bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga program link and match dengan SMA dan SMK sederajat dapat berjalan dengan baik," kata Afriansyah.

Keterlibatan perusahaan, lanjutnya diperlukan agar peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis.

Mereka juga perlu mengenal standar pekerjaan, budaya profesional, serta keterampilan praktis yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Upaya menyiapkan sumber daya manusia juga berkaitan dengan investasi. Kehadiran penanam modal dapat memberikan peluang ekonomi baru, tetapi manfaatnya akan lebih besar apabila tersedia calon pekerja dengan keahlian yang sesuai bidang usaha yang berkembang.

Untuk itu, pemetaan sekt or ekonomi perlu dilakukan sejak awal. Hasil pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis pelatihan yang relevan, termasuk untuk menghadapi kebutuhan profesi yang muncul akibat otomatisasi, teknologi, dan penerapan praktik ramah lingkungan.

"Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan struktur pasar kerja. Selain pekerjaan konvensional, daerah perlu mulai mempersiapkan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan industri," tutur Afriansyah. (*)