 |
| Laporan ini merupakan lanjutan dari pemberitaan sebelumnya terkait kasus siswi kelas III SMP di Talawi yang mengalami tekanan psikis setelah hasil pemeriksaan awal berujung berbeda dengan diagnosis akhir rumah sakit. (Foto ilustrasi rekayasa tekhnologi AI: Marjafri) |
BENTENGSUMBAR.COM - Penggunaan alat tes kehamilan yang telah melewati masa berlaku dalam pemeriksaan awal seorang siswi SMP di Talawi menyorot standar pengelolaan alat kesehatan di fasilitas layanan dasar, menyusul dampak psikologis yang dialami pasien setelah hasil awal yang dinyatakan positif kehamilan berbeda dengan hasil pemeriksaan lanjutan rumah sakit yang menetapkan diagnosis usus buntu akut.
Laporan ini merupakan lanjutan dari pemberitaan sebelumnya terkait kasus siswi kelas III SMP di Talawi yang mengalami tekanan psikis setelah hasil pemeriksaan awal berujung berbeda dengan diagnosis akhir rumah sakit.
Dalam perkembangan terbaru, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, Ranu Verra Mardianti, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (24/4/2026), menyatakan belum melakukan konfirmasi mendalam kepada petugas terkait penggunaan alat tes yang telah melewati masa kedaluwarsa tersebut.
“Nanti ditelusuri, apakah sempat terjadi kekosongan atau belum sempat mengambil barangnya di gudang obat,” ujarnya.
Sorotan terhadap Standar Alat Diagnostik
Kasus ini memunculkan perhatian karena alat tes kehamilan termasuk kategori alat diagnostik in vitro (IVD).
Mengacu Pedoman Grouping Alat Kesehatan dan Alat Diagnostik In Vitro Kementerian Kesehatan RI 2019, perangkat diagnostik in vitro merupakan alat yang digunakan untuk analisis sampel manusia guna mendukung pengambilan keputusan pelayanan kesehatan, termasuk kit tes kehamilan.
Dalam konteks regulasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 mengatur alat kesehatan diagnostik in vitro yang telah kedaluwarsa masuk kategori yang harus dimusnahkan.
Pada Pasal 59, pemusnahan dilaksanakan terhadap alat kesehatan yang:
- tidak memenuhi syarat keamanan, mutu, dan kemanfaatan;
- telah kedaluwarsa;
- atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara Pasal 60 mengatur pemusnahan juga menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara/daerah.
Regulasi ini menempatkan isu penggunaan alat kedaluwarsa bukan semata persoalan teknis operasional, tetapi terkait standar keamanan, mutu, dan tata kelola alat kesehatan.
Ketika Dampak Tak Lagi Sekadar Administratif
Sorotan terhadap penggunaan alat kedaluwarsa dalam kasus ini menguat karena persoalan tidak berhenti pada aspek prosedural.
Dalam kasus siswi Talawi tersebut, hasil awal pemeriksaan disebut memunculkan konsekuensi sosial dan psikologis bahkan setelah diagnosis akhir diperoleh melalui pemeriksaan rumah sakit.
Di titik ini, isu alat kesehatan bergeser dari soal kepatuhan prosedur menjadi persoalan dampak.
Dalam Pasal 64 Permenkes Nomor 62 Tahun 2017, pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan kesehatan serius, cacat, atau kematian dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, dalam laporan ini tidak terdapat penilaian mengenai penerapan pasal tersebut terhadap kasus konkret ini, melainkan sebagai rujukan norma hukum yang mengatur penggunaan alat kesehatan.
Pengawasan dan Pertanyaan yang Mengemuka
Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang menyebut kemungkinan perlu ditelusuri apakah terjadi kekosongan stok atau persoalan distribusi alat di gudang memunculkan pertanyaan lebih luas tentang rantai pengadaan, pengawasan masa berlaku, hingga mekanisme penggunaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan primer.
Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya bagaimana alat yang melewati masa berlaku digunakan, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan bekerja agar situasi serupa tidak berulang.
Dalam kasus seorang anak yang telah menanggung dampak psikologis akibat hasil awal yang kemudian terbukti tidak sesuai diagnosis akhir, sorotan publik pun tidak lagi hanya tertuju pada satu alat tes, melainkan pada standar kehati-hatian yang seharusnya melindungi pasien sejak awal proses pelayanan.
Potensi Menjadi Perhatian KPAI
Kasus ini juga berpotensi menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena tidak semata berkaitan dengan persoalan layanan kesehatan, tetapi menyentuh isu perlindungan anak.
Dimensi yang muncul bukan hanya penggunaan alat kesehatan yang dipersoalkan, melainkan dampak psikologis terhadap anak, stigma yang sempat berkembang, hingga persoalan privasi dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi prinsip dasar perlindungan anak.
Dalam berbagai isu yang menyangkut tekanan mental, pelabelan sosial, dan kerentanan anak sebagai korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama ini menekankan pentingnya pendekatan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan agar anak tidak menanggung dampak berlapis dari sebuah peristiwa.
Dalam konteks itu, kasus siswi SMP di Talawi ini dapat dibaca bukan hanya sebagai persoalan koreksi diagnosis medis, tetapi juga sebagai situasi yang memunculkan pertanyaan lebih luas: apakah hak anak untuk terlindungi dari stigma, tekanan psikologis, dan dampak sosial sudah sepenuhnya terjaga.
Terlebih, ketika seorang anak disebut keluarga mengalami tekanan psikis akibat hasil awal yang kemudian terbukti berbeda, disertai informasi yang sempat berkembang hingga masuk ke lingkungan sekolah, persoalan ini bersinggungan dengan ruang yang selama ini menjadi perhatian lembaga perlindungan anak.
Pada titik itu, isu ini tidak lagi semata soal alat diagnostik kedaluwarsa, tetapi berpotensi masuk dalam diskursus perlindungan anak yang lebih luas, sesuatu yang secara prinsip berada dalam spektrum perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Perkara ini juga memunculkan dimensi yang tidak seluruhnya dapat dijawab oleh prosedur administratif atau klarifikasi semata, yakni dampak yang dialami korban.
Menurut keterangan keluarga, beban yang muncul akibat hasil awal yang keliru, ditambah informasi yang sempat beredar hingga masuk ke lingkungan sekolah, meninggalkan tekanan psikologis yang tidak sederhana.
Dampak berupa rasa malu, ketakutan, tekanan sosial, dan hilangnya rasa aman pada seorang anak, dapat berlangsung panjang dan tidak serta-merta pulih hanya oleh permintaan maaf atau ajakan berdamai.
Dalam konteks itu, persoalan ini tidak hanya menyisakan pertanyaan tentang standar penggunaan alat kesehatan, tetapi juga tentang pemulihan bagi korban, karena ada luka yang tidak tampak dalam hasil laboratorium, tetapi nyata dalam kehidupan seorang anak.
Bagi siswi yang telah lebih dulu menanggung beban dari hasil yang kemudian terbukti keliru, termasuk akibat kabar yang berkembang di lingkungan sosialnya, penderitaan yang ditinggalkan dinilai dapat berlangsung lama dan membutuhkan penanganan serius serta pendampingan berkelanjutan.
Sebab ada dampak yang tidak selesai ketika diagnosis dikoreksi.
Ada luka sosial dan psikologis yang tidak selalu dapat dipulihkan oleh klarifikasi, tidak seluruhnya sembuh oleh kata “maaf”, dan dapat menetap bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Pada titik itulah, kasus ini tidak lagi hanya berbicara tentang alat kesehatan kedaluwarsa, tetapi tentang seorang korban yang harus hidup menanggung akibatnya.(*)
Pewarta: marjafri
