BentengSumbar.com

Pemuda Pancasila Batu Bara Gelar Festival Sepak Bola U-10, Hadiah Juara I Rp3 Juta Menanti!

Turnamen ini diprediksi menjadi ajang menarik bagi anak-anak berbakat untuk menunjukkan kemampuan, mengasah mental bertanding, dan meraih prestasi sejak usia dini. (Foto: Herman).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar gembira bagi pecinta sepak bola usia dini! Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara akan menggelar Festival Sepak Bola U-10 Piala Ketua MPC Pemuda Pancasila Batu Bara pada 25 Oktober 2026. Turnamen ini diprediksi menjadi ajang menarik bagi anak-anak berbakat untuk menunjukkan kemampuan, mengasah mental bertanding, dan meraih prestasi sejak usia dini.

Kompetisi yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila tersebut akan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa S Gambus, Kabupaten Batu Bara. Ajang ini diharapkan menjadi panggung bagi para pemain muda untuk memperlihatkan keterampilan, kerja sama tim, serta semangat sportivitas di lapangan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Batu Bara, Sudarman, SE, menegaskan bahwa festival tersebut bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan kemenangan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pembinaan sepak bola usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan mampu menghargai lawan.

“Kami ingin menumbuhkan semangat juang sejak dini. Bukan hanya mencetak gol, tetapi mencetak generasi yang tangguh, sportif, dan bersatu. Di sinilah bibit-bintang masa depan Batu Bara mulai bersinar!” tegas Sudarman.

Daya tarik lainnya, panitia menyediakan hadiah menarik bagi tim yang berhasil meraih posisi terbaik. Juara I akan memperoleh uang pembinaan Rp3 juta, trofi utama, medali emas, dan sertifikat. Sementara itu, juara II mendapatkan Rp2 juta beserta trofi, medali perak, dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tim.

Persaingan memperebutkan gelar juara diperkirakan semakin menarik dengan hadiah bagi juara III sebesar Rp1,5 juta, trofi, medali perunggu, dan sertifikat. Adapun juara IV berhak membawa pulang uang pembinaan Rp1 juta, trofi, medali, dan sertifikat. Panitia juga menyiapkan penghargaan khusus bagi pemain terbaik, kiper terbaik, dan pencetak gol terbanyak atau top skor.

Melalui turnamen ini, MPC Pemuda Pancasila Batu Bara ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat sepak bola sekaligus merasakan pengalaman berkompetisi secara sehat. Pertandingan diharapkan menjadi sarana pembelajaran tentang kedisiplinan, kekompakan, keberanian, serta pentingnya menghormati keputusan wasit dan menjunjung tinggi aturan permainan.

Sudarman juga mengajak masyarakat Kabupaten Batu Bara untuk ikut menyukseskan festival tersebut dengan memberikan dukungan kepada para peserta. Antusiasme orang tua, masyarakat, dan pencinta sepak bola diharapkan dapat menciptakan suasana pertandingan yang meriah sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka.

Selain mendorong prestasi olahraga, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu langkah positif dalam mengarahkan generasi muda pada aktivitas yang sehat dan produktif, termasuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau melakukan pendaftaran dapat menghubungi nomor 0822-7822-2237, melalui kontak person Biro Kesra Pemuda Pancasila. Festival Sepak Bola U-10 Piala Ketua MPC Pemuda Pancasila Batu Bara akan digelar pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Lapangan Sepak Bola Desa S Gambus. Siapkan tim terbaik, dukung calon bintang masa depan, dan jadikan momentum HUT ke-67 Pemuda Pancasila sebagai ajang memperkuat persatuan serta membangun generasi muda yang berprestasi. (*)

Laporan: Herman Manurung

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Manajemen Talenta ASN Melonjak 700 Persen, SDM Unggul Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa kualitas aparatur pemerintah menentukan keberhasilan kebijakan negara dalam memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. (Foto: Husnie).

BENTENGSUMBAR.COM - Penguatan kualitas 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian serius Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa kualitas aparatur pemerintah menentukan keberhasilan kebijakan negara dalam memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Prof. Zudan menekankan pentingnya memastikan ASN memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas yang memadai. Menurutnya, jutaan ASN merupakan kekuatan utama pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Jumlah ASN kita saat ini 6,7 juta, pasukan terbaik Bapak Presiden di bidang sipil. Mereka inilah yang mengonstruksi kebijakan, APBN, dan APBD. Kalau konstruktornya tidak bagus, hasilnya berbahaya,” tegas Prof. Zudan.

Salah satu langkah strategis yang disorot adalah percepatan penerapan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah. Prof. Zudan mengungkapkan, jumlah instansi yang telah menerapkan sistem tersebut meningkat hingga 700 persen dalam satu tahun, dari sebelumnya 42 instansi menjadi 336 instansi. Jika BRIN resmi bergabung, jumlahnya akan bertambah menjadi 337 instansi.

“Dalam satu tahun, jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen talenta naik 700 persen, dari 42 menjadi 336 instansi. Kalau hari ini saya tanda tangani, BRIN menjadi yang ke-337,” ungkapnya. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan SDM aparatur berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja.

Bagi BRIN, manajemen talenta tidak sekadar menjadi mekanisme pengisian jabatan, tetapi juga instrumen strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memperkuat riset dan inovasi nasional. Prof. Zudan mengapresiasi kesiapan BRIN dalam menyiapkan regulasi, memetakan kandidat suksesi, serta merancang pengembangan dan retensi talenta guna menjaga kualitas periset dan inovator Indonesia.

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, menyatakan bahwa manajemen talenta penting untuk menyelaraskan pengelolaan ASN dengan kebutuhan organisasi riset dan inovasi. Melalui pemetaan kompetensi, potensi, dan kinerja, pengembangan karier serta penempatan pegawai diharapkan semakin tepat sasaran. “Kami sudah menyiapkan talenta-talenta unggul yang siap dipromosikan,” ujar Arif.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, BRIN juga menyiapkan berbagai program pengembangan, mulai dari BRIN Integrated Learning Center, Degree by Research, program pascadoktoral, visiting researcher, fellowship, hingga pelatihan kepemimpinan berkelanjutan. Dari sisi capaian, rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM Iptek) BRIN mencapai 1.416 orang per satu juta penduduk, melampaui target 1.265 orang, dengan baseline 1.151 pada 2024.

Menutup pertemuan tersebut, Prof. Zudan mendorong BRIN menyosialisasikan pemutakhiran data kepegawaian kepada seluruh ASN di lingkungannya. Data yang akurat menjadi fondasi pemetaan talenta, penilaian kinerja, perencanaan karier, dan pengambilan keputusan kepegawaian. Melalui manajemen talenta yang terarah, pemerintah diharapkan mampu menyiapkan aparatur dan periset unggul untuk memperkuat sains, teknologi, serta inovasi nasional demi mendukung agenda pembangunan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Polemik BBM dan Antrean Panjang di Kota Padang: Ketua DPRD Bongkar Akar Masalah Sekaligus Siapkan Solusi Tegas!

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat khusus bersama Komisi II DPRD Kota Padang. (Foto: Edg).

BENTENGSUMBAR.COM - Warga Kota Padang dibuat resah dengan kembalinya fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menanggapi keluhan masyarakat yang kian memuncak ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat khusus bersama Komisi II DPRD Kota Padang.

Muharlion pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di ruang kerjanya kepada awak media membeberkan, berbagai temuan penting di lapangan. Ia menyoroti bahwa laporan awal investigasi terkait dugaan adanya mobil-mobil tertentu yang mengindikasikan pelanggaran belum sepenuhnya terungkap ke publik secara transparan.

Meski demikian, pihak berwenang dan instansi terkait memberikan garansi penuh bahwa seluruh pasokan BBM yang masuk ke SPBU di Kota Padang murni berasal dari Pertamina. Mereka memastikan tidak ada pasokan minyak ilegal dari luar Pertamina, termasuk isu miring soal minyak dari Palembang yang sempat beredar di tengah masyarakat.

Kendati pasokan diklaim aman dan terkontrol secara sistem, realita di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan masih sering terjadi hingga berjam-jam. Bahkan, para sopir truk dan angkutan umum harus rela mengantre sejak dini hari demi mendapatkan jatah BBM untuk beroperasi.

Menyikapi hal tersebut, pihak DPRD Kota Padang mendesak agar kuota penambahan subsidi BBM sebesar 15 hingga 8 persen dapat dioptimalkan dengan baik. DPRD juga meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama para pemilik SPBU untuk segera mengevaluasi dan membenahi sistem antrean agar tidak melumpuhkan arus lalu lintas.

Salah satu opsi solusi taktis yang disoroti adalah penataan jam operasional penyaluran BBM, khususnya bagi kendaraan besar atau truk. Jam-jam sibuk di jalan raya dinilai perlu diatur ulang agar operasional kendaraan pengangkut tidak memperparah kemacetan di jalur-jalur utama Kota Padang.

Terkait efektivitas penerapan QR Code yang digagas Pemko Padang, Muharlion menyebut hal ini perlu dievaluasi menyeluruh. Lokasi dan jarak tempuh SPBU yang terbatas menjadi kendala tersendiri yang memicu penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang mendorong Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk mengkaji ulang persebaran titik layanan dan pola pengawasan di lapangan. Penambahan kuota atau perluasan akses di wilayah lain dinilai mendesak agar distribusi BBM bisa lebih merata dan adil bagi seluruh warga.

Sebagai langkah akhir, DPRD Kota Padang berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi kenyamanan masyarakat luas. Bagaimanakah tindak lanjut dari evaluasi ketat yang dijanjikan oleh DPRD Kota Padang ini ke depannya? (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Bentuk Tim Khusus Lintas Sektor, Pemko Solok Siapkan Langkah Konkret Percepatan Ekonomi Daerah

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Seminar Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat yang berlangsung hangat di Bukittinggi pada Selasa (13/10/2026). (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Laju perekonomian Sumatera Barat kini berada di ambang babak baru yang penuh optimisme. Ditengah pesatnya dinamika pembangunan nasional, komitmen kuat ditunjukkan oleh para pemimpin daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Langkah strategis ini mengemuka secara kuat dalam gelaran Seminar Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat yang berlangsung hangat di Bukittinggi pada Selasa (13/10/2026). Forum bergengsi ini menjadi panggung sinergi bersama dalam merumuskan peta jalan percepatan ekonomi daerah.

Hadir secara langsung mewakili Kota Solok, Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal. Kehadiran beliau menegaskan tekad bulat Pemerintah Kota Solok untuk terus berada di garis depan dalam mengawal agenda-agenda besar percepatan pembangunan ekonomi di daerah.

Seminar nasional ini digelar bukan tanpa alasan mendasar, melainkan sebagai fondasi utama untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi kunci mutlak untuk mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat ambisius, yakni mencapai angka 8 persen pada tahun 2029.

Dalam forum yang penuh dengan gagasan konstruktif tersebut, seluruh pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi bertahan pada pola lama. Daerah dituntut mengambil langkah-langkah konkret, terukur, dan strategis agar potensi ekonomi lokal dapat tergarap secara maksimal.

Salah satu keputusan paling krusial dan menjadi sorotan utama dalam seminar ini adalah instruksi pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kehadiran tim ini diyakini akan menjadi "motor penggerak" baru yang mengakselerasi berbagai program prioritas di tingkat kabupaten dan kota.

Struktur tim khusus ini dirancang sangat solid untuk memastikan eksekusi kebijakan di lapangan berjalan tanpa hambatan. Tim ini akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua, didampingi Kepala Bappeda sebagai Sekretaris, serta memperlibatkan seluruh perangkat daerah teknis terkait.

Tak hanya internal pemerintahan, kolaborasi ini semakin kuat dengan dilibatkannya jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, hingga instansi vertikal lainnya. Sinergi lintas sektor secara terpadu ini menjadi jaminan bahwa iklim investasi dan kepastian hukum di daerah akan semakin kondusif.

Melalui kerja sama yang erat dan terarah ini, percepatan ekonomi di Sumatera Barat—khususnya Kota Solok—diharapkan berjalan efektif. Langkah nyata ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan aktivitas roda ekonomi lokal serta muara utamanya: kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat. (80)

Pewarta: Oktryoni

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Yota Balad Buka Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, 35 Nelayan Pariaman Dibekali Ilmu Penting Sebelum Melaut

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, meresmikan kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas III Maritim Teluk Bayur Padang, Rabu (14/10/2026). (Foto: Armaidi Tanjung).

BENTENGSUMBAR.COM - Keselamatan nelayan saat melaut menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, meresmikan kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas III Maritim Teluk Bayur Padang, Rabu (14/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula Balaikota Pariaman itu diikuti 35 nelayan untuk memperkuat pemahaman tentang cuaca dan kondisi laut.

Program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pengetahuan nelayan menghadapi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bagi masyarakat pesisir, memahami kondisi alam bukan sekadar tambahan wawasan, melainkan bekal penting untuk menentukan waktu keberangkatan, memperhitungkan risiko, dan menjaga keselamatan selama mencari ikan di laut.

Dalam sambutannya, Yota Balad menegaskan bahwa Kota Pariaman memiliki potensi kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, keberlangsungan aktivitas nelayan perlu didukung dengan pengetahuan yang memadai, termasuk kemampuan memahami informasi prakiraan cuaca dan kondisi perairan.

Menurutnya, kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, mulai dari tinggi gelombang, kecepatan dan arah angin, hingga arus laut. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat berdampak terhadap keselamatan pelayaran, keberhasilan penangkapan ikan, serta pendapatan nelayan. Pemahaman terhadap kondisi cuaca pun perlu menjadi bagian dari pertimbangan sebelum memutuskan untuk melaut.

Yota menilai, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan merupakan salah satu bentuk edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, nelayan diharapkan tidak hanya menerima informasi prakiraan cuaca, tetapi juga mampu memahami maknanya dan menggunakannya untuk mengambil keputusan secara lebih tepat.

Selain penguatan pengetahuan, Yota turut menyoroti potensi pemanfaatan teknologi mitigasi maritim di Kota Pariaman. Ia menyebut keberadaan HR Radar di Taman Anas Malik sebagai salah satu fasilitas yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan informasi cuaca dan aktivitas perikanan apabila dapat difungsikan sesuai peruntukannya.

Ia berharap BMKG dapat membantu mengaktifkan fasilitas HR Radar tersebut. Menurut Yota, teknologi itu diharapkan dapat mendukung prakiraan cuaca bagi nelayan sekaligus membantu mendeteksi keberadaan kumpulan ikan di laut. Pemanfaatan teknologi secara optimal diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan produktivitas nelayan.

Kepada 35 peserta SLCN, Yota berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, terutama ketika mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berangkat mencari ikan.

Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Pemerintah Kota Pariaman berharap literasi cuaca dan pemanfaatan teknologi maritim semakin berkembang di kalangan nelayan. Sinergi pemerintah daerah dan BMKG diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik, sehingga keselamatan saat melaut semakin diperhatikan dan kesejahteraan nelayan dapat terus ditingkatkan. (*)

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Terobos Jalur Ekstrim Pakai Trail, Wako Sawahlunto & Dandim Buka Akses Impian Warga Talawi!

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Momen bersejarah tersebut terpancar jelas saat Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, turun langsung bersama Komandan Kodim (Dandim) 0310/SS, Letkol Inf. Dicky Sakti Maulana, pada Selasa (13/10/2026). (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar gembira sekaligus angin segar akhirnya berembus bagi masyarakat di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Setelah sekian lama merindukan kemudahan akses transportasi, impian ribuan warga untuk memiliki jalur penghubung antar-desa kini resmi menjadi kenyataan lewat langkah nyata di lapangan.

Momen bersejarah tersebut terpancar jelas saat Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, turun langsung bersama Komandan Kodim (Dandim) 0310/SS, Letkol Inf. Dicky Sakti Maulana, pada Selasa (13/10/2026). Kehadiran jajaran pimpinan ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dan TNI dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

Fokus utama peninjauan tersebut ditujukan pada proyek pembukaan jalan baru yang menghubungkan tiga wilayah sekaligus, yaitu Desa Datar Mansiang, Desa Tumpuak Tangah, dan Desa Batu Tanjung. Infrastruktur penting ini merupakan sasaran fisik utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130.

Langkah terobosan ini hadir untuk memangkas kendala mobilitas harian warga sekaligus memperlancar jalur angkut hasil pertanian. Keberadaan akses baru ini diyakini akan menjadi pendorong utama roda perekonomian para petani lokal yang selama ini kesulitan membawa komoditasnya ke pasar.

Aksi lapangan ini terasa makin memikat ketika Wali Kota Riyanda Putra bersama Dandim Letkol Inf. Dicky Sakti Maulana menembus medan dan menyusuri jalur anyar tersebut hingga titik nol kilometer menggunakan sepeda motor trail. Turut mendampingi dalam aksi penuh kebersamaan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Jaswandi.

Tidak berhenti pada pembangunan jalan semata, rombongan kemudian bergerak menuju lokasi proyek kemanusiaan lainnya, yakni rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Batu Tanjung. Program ini menjadi bukti konkret bahwa TMMD ke-130 hadir untuk menyentuh langsung aspek kesejahteraan serta kelayakan hidup warga.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menegaskan bahwa pembukaan jalan melalui TMMD ini merupakan pijakan awal yang sangat krusial. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah ini harus ditindaklanjuti dengan penguatan mutu infrastruktur agar asas manfaatnya bisa dirasakan secara optimal dan jangka panjang.

Sebagai langkah konkret berikutnya, Pemerintah Kota Sawahlunto siap memperjuangkan dan mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD). Pengusulan ini difokuskan untuk pekerjaan lanjutan berupa pengaspalan, sehingga jalur distribusi pertanian makin mulus tanpa hambatan.

Penggabungan dua agenda utama—pembukaan jalan dan rehabilitasi empat unit RTLH hasil kolaborasi TNI, Pemko, serta BAZNAS Provinsi Sumatera Barat—menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program TMMD ke-130 di Kecamatan Talawi ini diyakini menjadi titik balik menuju kemajuan dan kesejahteraan Sawahlunto yang lebih merata. (*)

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 14, 2026

Miswar Jambak Desak Pemko Padang dan Pertamina Bertindak! Antrean Solar di SPBU Ganggu Lalu Lintas dan Ekonomi Warga

BentengSumbar On Rabu, Oktober 14, 2026

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak, meminta Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan bersama Pertamina mengambil langkah konkret untuk menertibkan antrean yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Antrean panjang kendaraan, terutama truk yang mengisi solar bersubsidi di sejumlah SPBU, menjadi persoalan yang perlu segera ditangani di Kota Padang. Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak, meminta Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan bersama Pertamina mengambil langkah konkret untuk menertibkan antrean yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai rapat Komisi II tentang permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat itu sendiri menghadirkan pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan Kota Padang yang berlangsung di ruangan Komisi II DPRD Kota Padang, Rabu, 14 Oktober 2026.

Miswar menegaskan, persoalan antrean solar tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga diperlukan penanganan serius dari pihak-pihak terkait.

Menurutnya, penertiban antrean tidak cukup dilakukan melalui pengawasan rutin atau sekadar menyampaikan imbauan. Pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak berwenang harus menghadirkan langkah nyata yang terukur agar persoalan serupa tidak terus berulang di sejumlah SPBU.

Miswar meminta pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan Pertamina diperjelas. Dengan koordinasi yang efektif, pengawasan distribusi solar bersubsidi diharapkan berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan penanganan antrean dilakukan secara konsisten.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dugaan praktik pelangsiran solar bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan sesuai kewenangan masing-masing pihak, sehingga distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Tanpa langkah terukur, antrean truk akan terus menjadi persoalan yang merugikan masyarakat,” tegas Miswar Jambak.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Antrean yang tidak tertata dapat mengganggu perjalanan warga, memperlambat aktivitas usaha, serta menambah hambatan bagi kendaraan yang melintas di sekitar lokasi pengisian BBM.

Karena itu, penataan antrean perlu disertai pengawasan distribusi yang lebih kuat dan mekanisme penanganan yang jelas. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan bersama Pertamina diharapkan dapat mengevaluasi kondisi di lapangan, mengidentifikasi titik rawan kemacetan, serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Miswar menekankan bahwa tujuan utama penertiban ialah memastikan solar bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang berhak, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga kelancaran lalu lintas. Masyarakat pun menantikan langkah nyata dari pihak terkait agar antrean solar di SPBU tidak terus menjadi penghambat aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian Kota Padang. (Edg)

Editor: Zamri Yahya, WU