HEADLINE
Genjot Infrastruktur Strategis, Wali Kota Solok Temui Bappenas Demi Jalan Lingkar Utara    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Genjot Infrastruktur Strategis, Wali Kota Solok Temui Bappenas Demi Jalan Lingkar Utara
Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., terbang ke Jakarta untuk bertandang ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (27/7/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Langkah strategis demi kelancaran konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Solok terus digencarkan. 

Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., terbang ke Jakarta untuk bertandang ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (27/7/2026).

Kunjungan ini menjadi upaya krusial dalam melengkapi berkas dan persyaratan teknis guna mengamankan sumber pembiayaan dari APBN.

Proyek besar yang menjadi fokus utama pertemuan ini adalah pembangunan Jalan Lingkar Utara. Pemerintah Kota Solok mengusulkan pelaksanaannya melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. 

Jika terealisasi, infrastruktur ini diharapkan menjadi tulang punggung baru yang memperlancar arus lalu lintas sekaligus membuka akses bagi pengembangan wilayah.

Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Wali Kota didampingi langsung oleh jajaran pimpinan teknis daerah, meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Wali Kota menegaskan harapannya agar seluruh administrasi dan kelengkapan dokumen dapat segera diverifikasi. 

Dukungan dari pemerintah pusat melalui Bappenas dinilai sangat menentukan agar Jalan Lingkar Utara tidak hanya menjadi rencana, tetapi segera terbangun dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Solok.(80)

Wako Fadly Amran Hadiri Tabligh Akbar dan Tasyakuran Jamaah Haji se-Kota Padang    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Wako Fadly Amran Hadiri Tabligh Akbar dan Tasyakuran Jamaah Haji se-Kota Padang
Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Tabligh Akbar dan Tasyakuran Jamaah Haji Kota Padang Tahun 2026, yang diadakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang di Masjid Al-Hakim, Selasa 28 Juli 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Tabligh Akbar dan Tasyakuran Jamaah Haji Kota Padang Tahun 2026, yang diadakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang di Masjid Al-Hakim, Selasa 28 Juli 2026.

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Kepulauan Mentawai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail dan Plt. Kepala Bagian Kesra Zul Asfi Lubis.

Fadly Amran mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh jamaah haji Kota Padang. Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabruroh serta seluruh ibadah yang dilaksanakan selama di Tanah Suci mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT.

Fadly Amran juga mengajak jamaah haji Kota Padang untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan Program Unggulan (Progul) Smart Surau yang dijalankan Pemerintah Kota Padang, melalui keterlibatan jamaah haji dalam kepengurusan masjid dan musala dilingkungan masing-masing.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang yang telah membantu dan memfasilitasi keberangkatan jamaah haji Kota Padang ke Tanah Suci. Alhamdulillah,  jamaah haji telah kembali ke Kota Padang," katanya. 

Fadly Amran menyebutkan, salah satu program dalam Smart Surau adalah Subuh Mubarakah, yang mendorong anak-anak di Kota Padang untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dan musala.

"Melalui Subuh Mubarakah kita telah mendorong ribuan anak-anak di Kota Padang untuk salat Subuh berjamaah di masjid dan musala. Tentunya, hal ini tidak lepas dari keterlibatan pengurus masjid dan musala serta masyarakat," ungkainya. 

Lebih lanjut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang juga meluncurkan program revisi kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA). Program tersebut berupa pembelajaran 3T (Tahsin, Tafsir, dan Tahfidz) Qur'an yang dilaksanakan tiga kali dalam sepekan bagi pelajar SMP sederajat.

"Kita melihat berbagai fenomena yang terjadi saat ini, seperti kenakalan remaja dan tawuran. Karena itu, diperlukan peran serta Bapak dan Ibu untuk ikut melihat dan memperhatikan apa yang sedang kita gerakkan bersama, khususnya program-program keagamaan dan pembinaan generasi muda," tegasnya.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang Zulfahmi menyampaikan bahwa jamaah haji Kota Padang yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026 berjumlah 1.084 orang, ditambah 13 jamaah dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini, terdapat empat jamaah haji Kota Padang yang meninggal dunia di Arab Saudi. Jamaah yang wafat telah dimakamkan di sana," katanya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Implementasi Dana TKD Pemprov Sumbar Pulihkan Akses Tanah Datar–Sijunjung, Ekonomi Warga Kembali Bergerak    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Implementasi Dana TKD Pemprov Sumbar Pulihkan Akses Tanah Datar–Sijunjung, Ekonomi Warga Kembali Bergerak
Jembatan Bailey yang dibangun Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) telah bisa dilalui kemdaraan sejak 9 Juli 2026. (Foto: Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Implementasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk percepatan penanganan pascabencana membuahkan hasil nyata. Setelah sempat terputus selama satu setengah bulan akibat banjir bandang, akses vital yang menghubungkan Ruas Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kini kembali normal.

Jembatan Bailey yang dibangun Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) telah bisa dilalui kemdaraan sejak 9 Juli 2026. Kehadiran jembatan tersebut mengakhiri masa isolasi yang selama 1,5 bulan menghambat mobilitas masyarakat serta melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan distribusi barang di kawasan tersebut.

Jembatan sebelumnya putus diterjang banjir bandang pada 20 Mei 2026. Akibatnya, masyarakat kehilangan jalur utama penghubung antara Tanah Datar dan Sijunjung. Selama akses terputus, warga harus memutar melalui jalur Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau dengan tambahan jarak sekitar 19 hingga 20 kilometer dengan waktu tempuh mencapai satu jam.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang bersekolah maupun kuliah di Tanah Datar harus menempuh perjalanan jauh setiap hari sehingga biaya transportasi meningkat. Padahal sebelumnya perjalanan hanya memerlukan waktu beberapa menit.

Tidak hanya itu, distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta kebutuhan pokok masyarakat juga ikut terganggu. Para petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga jasa angkutan mengalami penurunan pendapatan karena akses logistik terhambat.

Kini kondisi tersebut berangsur pulih. Arus kendaraan kembali ramai melintasi Jembatan Bailey. Bus penumpang, truk ekspedisi, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, mobil pikap, hingga sepeda motor kembali menggunakan jalur tersebut. Para pelajar pun kembali dapat berangkat dan pulang sekolah melalui akses jembatan tampo yang kini telah diperbaiki.

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki mengatakan pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dampak bencana sesuai arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

“Total anggaran pembangunan Jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan dana TKD dalam penanganan bencana sehingga masyarakat dapat kembali lancar beraktivitas secepat mungkin,” ujar Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki di Tanah Datar, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, Jembatan Bailey yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton.

Menurutnya, proses konstruksi yang paling memakan waktu adalah pembangunan pondasi tapak rangka atau abutment jembatan yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta. Sementara pengadaan konstruksi Jembatan Bailey sendiri menelan biaya sekitar Rp4,1 miliar.

“Perakitan jembatan dimulai pada 6 Juli dan tiga hari kemudian, tepatnya 9 Juli, sudah dapat dilalui masyarakat. Pekerjaan yang paling lama memang pada pembangunan tapak jembatan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada awal Agustus mendatang,” jelas Mitra Hengki.

Ia menegaskan, Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi cepat untuk mengembalikan fungsi transportasi sembari menunggu pembangunan jembatan permanen yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.

“Meski bersifat sementara, Jembatan Bailey memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban hingga 15 sampai 20 ton,” katanya.

Menurut Mitra Hengki, percepatan pembangunan jembatan tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana.

“Ini membuktikan bahwa Pemprov Sumbar selalu hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil mengatakan putusnya jembatan membuat masyarakat benar-benar terisolasi selama satu setengah bulan. Seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur alternatif yang jauh lebih panjang.

Ia menyebut sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan karet. Selain itu, sebagian masyarakat lainnya berprofesi sebagai peternak ayam petelur, selama akses terputus, mereka kesulitan mendistribusikan hasil produksinya.

“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena aktivitas ekonomi berhenti. Sekarang setelah Jembatan Bailey dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali dan ekonomi kembali bergerak,” katanya.

Pendi mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar yang dinilainya tanggap merespons kebutuhan masyarakat dengan segera membangun akses penghubung tersebut.

Rasa syukur juga disampaikan Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengaku dapat kembali membuka usahanya setelah arus lalu lintas kembali normal.

“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pemilik Rumah Makan Elok Basamo, It (60). Sejak jembatan kembali difungsikan, rumah makan miliknya kembali beroperasi dan mulai ramai dikunjungi pelanggan.

“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang dulu biasa singgah kini mulai kembali datang. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bapak Gubernur Mahyeldi dan Bapak Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, karena akses ini bisa cepat dibuka kembali. Masyarakat sangat terbantu karena sekarang bisa kembali menjalankan usaha,” tuturnya. (adpsb/bud)

Wako Fadly Amran Buka Rakor dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Wako Fadly Amran Buka Rakor dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan
Wali Kota Padang Fadly Amran membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan, Selasa, 28 Juli 2026, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. 

Di kesempatan itu ditekankan Fadly bahwa kegiatan prioritas pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Terutama di bidang pendidikan. 

"Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan baik. Seperti Program Unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi alot, sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan," kata Wako. 

Wali Kota menyebut program unggulan pemerintah disusun dan dikonsep dua tahun lalu. Setelah melalui diskusi dengan tim ahli, akhirnya tersusun program unggulan yang salah satunya yakni Padang Amanah.

Program Padang Amanah mesti terus dijalankan hingga di akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota nanti. Salah satu implementasi yang diharapkan dari progul itu yakni pemerintahan yang bebas korupsi. 

"Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu, kami minta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran," ujarnya. 

Wali Kota menegaskan, untuk mencapai kinerja pemeintahan yang baik, perlu perencanaan matang. Apabila perencanaan tidak disusun dengan baik dan matang, akan terjadi pelanggaran. 

"Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi, silahkan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada, semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan," cakapnya. 

Seluruh kepala sekolah, pengawas, maupun bendahara diharapkan untuk dapat bekerja dengan baik. Bekerja dengan perencanaan yang matang sehingga diharapkan tidak terjadi pelanggaran maupun temuan di kemudian hari. 

Selain itu, di kegiatan yang digagas oleh Inspektorat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat menjadi ruang untuk saling bertanya dan konsultasi. 

Inspektur Pembantu 4, Perwita Sari mengatakan, seluruh peserta akan saling mendapatkan informasi tentang banyak hal. Terutama jalan keluar dari suatu masalah serta solusi yang bernas. 

"Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tupoks dan mampu mengelola dana BOS," ujar Inspektur Pembantu 4, Perwita Sari. 

Ia menjelaskan, tujuan dari kegiatan Rakor yakni untuk mengetahui strategi dan implementasi progul Padang Amanah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas pungutan liar. 

"Kegiatan ini diikuti 600 peserta dari tanggal 28 hingga 30 Juli nanti, peserta berasal dari sekolah negeri dan swasta," ungkainya. 

Hadir pada kesempatan itu, Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopie Krislova dan seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Padang, pengawas sekolah, serta bendahara. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Selesaikan Tunggakan Retribusi, UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang Segel 44 Petak Toko di Kawasan Pasar Raya Barat    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Selesaikan Tunggakan Retribusi, UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang Segel 44 Petak Toko di Kawasan Pasar Raya Barat
UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang menyelesaikan penanganan tunggakan retribusi pedagang petak toko melalui tindakan tegas berupa penyegelan sebanyak 44 petak toko di kawasan Pasar Raya Barat. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang menyelesaikan penanganan tunggakan retribusi pedagang petak toko melalui tindakan tegas berupa penyegelan sebanyak 44 petak toko di kawasan Pasar Raya Barat pada Minggu (27/7/2026) malam.

“Di Pasar Raya ini, kemarin tanggal 27 Juli kita sudah melakukan penyegelan sebanyak 44 petak toko yang ada di Pasar Raya Barat. Penyegelan ini dilakukan tidak serta-merta dilakukan secara langsung, namun kita telah melaksanakan SP 1, SP 2, dan SP 3. Namun karena surat peringatan ketiga ini tidak ditindaklanjuti wajib retribusi kita, maka dari pimpinan kita, Bapak Kepala Dinas, menginstruksikan kepada kami jajaran untuk melakukan penyegelan petak toko yang ada,” kata Kepala UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang, Muhammad Faisal.

Tindakan penyegelan tersebut tidak dilakukan secara mendadak, melainkan telah melalui prosedur bertahap dengan menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2), hingga Surat Peringatan Ketiga (SP 3). Karena SP 3 tidak kunjung ditindaklanjuti oleh wajib retribusi, pimpinan Dinas Perdagangan menginstruksikan jajaran untuk melakukan penyegelan toko.

Pelaksanaan penertiban tahap pertama difokuskan di kawasan Pasar Raya Barat sebanyak 44 petak toko, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke kawasan pertokoan Fase 1 hingga Fase 7.

Penertiban dan penataan ini dilakukan secara bertahap mengingat luasnya kawasan dan banyaknya petak toko di Pasar Raya (Fase 1 sampai Fase 7, serta kawasan Pasar Raya Barat seperti Blok A, Blok B, Blok C, Rajawali, Merpati, Koppas, dan lainnya) serta keterbatasan waktu dan sumber daya personel yang ada. 

Penyegelan yang dilakukan Senin (27/7/2026) malam disikapi cukup baik oleh para wajib retribusi (pedagang) , di mana sejak Selasa pagi tercatat belasan pedagang hadir mendatangi kantor UPTD Pasar Raya untuk mengurus pembayaran, bahkan beberapa pedagang sudah berinisiatif hadir dan beriktikad baik melunasi tunggakan sejak Senin (26/7/2026) sebelum penyegelan fisik dilakukan.

Dinas Perdagangan juga memberikan kemudahan bagi wajib retribusi dengan tidak menuntut pelunasan secara penuh sekaligus, melainkan memberikan skema pembayaran secara bertahap atau dicicil.

"Pemko Padang dalam menyambut Hari Jadi Kota Padang, ini memberikan semacam bantuan juga kepada para pedagang, keringanan untuk pembayaran retribusi. Dan Bapak Wali Kota kita memberikan penghapusan denda sejak 20 Juli 2026 sampai 20 September 2026. Dan ini tentunya sangat membantu bagi para pedagang yang menunggak retribusinya," jelasnya. 

Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota (HJK) Padang, Pemerintah Kota Padang memberikan bentuk dukungan dan keringanan kepada para pedagang berupa program penghapusan denda retribusi yang berlaku mulai 20 Juli 2026 hingga 20 September 2026.

"Dan untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh para pedagang di Pasar Raya memanfaatkan momen ini, promo gratis atau penghapusan denda yang diberikan oleh Pemko Padang kepada wajib retribusi untuk segera melakukan pembayarannya. Dengan ini kita berharap pembangunan kita juga bisa berlanjut dengan masuknya retribusi ini untuk Pendapatan Daerah Asli Kota Padang," cakapnya. 

UPTD Pasar Raya mengimbau seluruh pedagang untuk memanfaatkan momentum program penghapusan denda dari Pemko Padang ini agar segera melakukan pembayaran, sehingga penerimaan retribusi dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
 
"Alhamdulillah dari tadi pagi (Selasa, 28/7/2026) kita menerima, ini sudah belasan yang hadir dan melakukan pembayaran retribusi. Dan sebelumnya juga kita sudah menerima pedagang karena memang mendapat informasi akan ada penyegelan, dan mereka hadir hari Senin kemarin sebelum penyegelan, karena kita melaksanakan penyegelan pada Senin (27/7/2026) malam harinya," tegasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Meriahkan HJK ke-357 Kota Padang, Suzuya Stasiun Padang Hadirkan Beragam Diskon    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Meriahkan HJK ke-357 Kota Padang, Suzuya Stasiun Padang Hadirkan Beragam Diskon
Store Manager Suzuya Stasiun Padang, Rahmadewi, Selasa (28/7/2026), mengatakan pihaknya menyiapkan beragam penawaran menarik yang dapat dinikmati masyarakat selama masa perayaan HJK ke-357. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Suzuya Stasiun Padang turut memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 dengan menghadirkan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Suzuya terhadap rangkaian kegiatan Padang Great Sale yang digelar dalam momentum perayaan hari jadi Kota Padang.

Store Manager Suzuya Stasiun Padang, Rahmadewi, Selasa (28/7/2026), mengatakan pihaknya menyiapkan beragam penawaran menarik yang dapat dinikmati masyarakat selama masa perayaan HJK ke-357. Promo tersebut mencakup potongan harga untuk berbagai kategori produk, mulai dari kebutuhan fesyen hingga kebutuhan pokok rumah tangga.

Selain diskon HJK, Suzuya juga menawarkan promo khusus untuk produk fesyen. Pelanggan dapat menikmati paket hemat pembelian sepatu maupun kaus bertema kemerdekaan dengan penawaran beli tiga produk seharga Rp120.000. Berbagai promo tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekaligus menyemarakkan peringatan HJK Kota Padang.

Tak hanya itu, Suzuya juga menghadirkan program Harga Heboh Suzuya yang berlangsung setiap pekan, mulai Kamis hingga Kamis berikutnya. Program ini menawarkan harga spesial untuk berbagai kebutuhan harian dan sembako, seperti minyak goreng serta beragam produk rumah tangga lainnya. Sementara itu, bagi pelanggan yang menginginkan produk segar, tersedia pula promo Bugar (Buah Segar Setiap Hari) dengan potongan harga khusus untuk aneka buah-buahan setiap akhir pekan.

"Dalam rangka mendukung Padang Great Sale pada Hari Ulang Tahun Kota Padang ke-357, kami menghadirkan banyak penawaran menarik bagi pelanggan. Salah satunya diskon spesial HJK dengan potongan harga dari 35 hingga 40 persen untuk produk-produk pilihan selama masa perayaan," cakapnya. 

Rahmadewi berharap rangkaian promo tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat selama perayaan HJK ke-357 sekaligus menjadi bentuk dukungan Suzuya terhadap geliat ekonomi dan semarak peringatan hari jadi Kota Padang.

"Atas nama manajemen Suzuya Stasiun Padang, kami mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kota Padang yang ke-357. Semoga Kota Padang semakin sukses, semakin maju, dan semakin berjaya," cakapnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Terobosan Pelayanan Tiga Pilar: Pemkab Solok, Kemenag, dan Pengadilan Agama Bersatu Mudahkan Dokumen Kependudukan    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Terobosan Pelayanan Tiga Pilar: Pemkab Solok, Kemenag, dan Pengadilan Agama Bersatu Mudahkan Dokumen Kependudukan
Langkah ini diharapkan memangkas birokrasi dan menghadirkan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Sebuah tonggak sejarah baru dalam pelayanan publik terukir di Kabupaten Solok. Pemerintah Kabupaten Solok secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kementerian Agama serta Pengadilan Agama Solok melalui penandatanganan Nota Kesepakatan, Selasa (28/7/2026). 

Langkah ini diharapkan memangkas birokrasi dan menghadirkan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

Acara berlangsung khidmat di Arosuka ini berfokus pada percepatan kepemilikan dokumen bagi calon pasangan pengantin melalui inovasi terintegrasi, serta layanan Kartu Keluarga dan Akta Cerai yang dapat diselesaikan seketika tanpa berbelit.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Dr. H. Dedi Wandra, M.A., menyambut baik kolaborasi ini sebagai terobosan nyata. 

Menurutnya, masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Melalui nota kesepakatan ini, pelayanan menjadi jauh lebih sederhana. Kita mewujudkan harapan bersama: layanan yang mudah, cepat, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Solok, Nanang Soleman, S.H.I., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan penuh pemerintah daerah. 

Ia menekankan bahwa kesepakatan ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari sinergi yang lebih luas.

"Kami berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan seluruh tim. Semoga niat baik tiga lembaga ini terus berjalan lancar dan menjadi berkah bagi masyarakat Kabupaten Solok," tambahnya.

Mewakili Bupati Solok, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si., menilai inovasi ini sejalan dengan visi pemerintahan daerah yang mengutamakan pelayanan prima demi kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini dinilai sangat membantu warga dari segi efisiensi waktu maupun biaya.

"Kami berharap kesepakatan ini mendapat dukungan dari seluruh perangkat daerah agar implementasinya berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan secara luas," ujar Zaitul Ikhlas.

Penandatanganan ini dihadiri pula oleh para Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Solok Raya.(80)