Reses Masa Sidang III Tahun 2026 Empat Pimpinan DPRD Kota Padang: Menjemput Aspirasi dan Memberikan Solusi

Reses Masa Sidang III Tahun 2026 Empat Pimpinan DPRD Kota Padang: Menjemput Aspirasi dan Memberikan Solusi

Bang Yahya On Kamis, Mei 07, 2026

Pasca buka tutup masa sidang kemaren, DPRD Kota Padang kembali menggelar reses masa sidang III tahun 2026. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pasca buka tutup masa sidang kemaren, DPRD Kota Padang kembali menggelar reses masa sidang III tahun 2026. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Padang Reses itu diikuti segenap anggota dewan sebagai agenda rutin pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang, yang berlang dari 1-5 Mei 2026.

Dikatakannya, reses adalah masa di mana anggota legislatif (DPR/DPRD) melakukan kegiatan di luar sidang resmi, turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. 

"Ini merupakan kewajiban konstitusional, bukan libur, yang bertujuan menjembatani suara rakyat dengan kebijakan pembangunan, " terangnya. 

Reses Ketua DPRD Padang H. Muharlion, S. Pd., di Dadok Tunggul Hitam

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 salah satunya di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. (Foto/Ist). 

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 salah satunya di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Senin (4/5/2026).

"Ada beberapa aspirasi dari warga yang kita tampung dalam reses ini.Ya, biasa karena di Tunggul hitam ini kan daerah yang pertama yakni darurat banjir," katanya. 

Kemudian tentu perbaikan masalah banjir, kemudian juga ada tentang beberapa jalan evakuasi. Karena hari ini kan terpaku jalan utamanya kan hanya ke jalan DPR.

"Ada alternatif jalan, satu lagi jalan heler, yang itu menghubungkan juga sampai ke Aia Pacah Bypass, jadi kalau jalur itu juga bisa diperbaiki, ada jembatan yang dibangun.Karena jalur jalan ini kan sudah krodit nih, karena mau arah orang dari mana, ke pusat pemerintah, untuk jalur ini sangat padat," ujarnya.

Kedua, beberapa di sini kan masih banyak jalan lingkungan yang belum terbetonisasi.

Ini juga jadi aspirasi dari masyarakat, termasuk pemberdayaan wanita seperti KWT, karena di sini kan juga ada beberapa KWT, termasuk juga drainasi dari persoalan yang diusulkan untuk kita,

termasuk untuk masjid dan mushalla.

"PAUD juga, ini kan PAUD Integrasi dimana saat ini belum ada gedung sendiri. Itu juga jadi usulan dari reses kita hari ini," ungkapnya.

Ia menyatakan, "bahwa sebagiannya sebenarnya kan ada yang dikerjakan tahun ini, sudah kita tampung sebelumnya di APBD 2026 dan 2027 juga sebagiannya kita masukkan.Mana yang belum tertampung nanti kan di sela APBD perubahan bisa 2026 atau di APBD perubahan 2027.

Terlihat hadir dalam kegiatan reses tersebut Sekcam Nanggalo, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Ketua RT dan RW ,tokoh masyarakat, ketua pemuda,LPM serta warga setempat. 

Reses Wakil Ketua Mastilizal Aye, SH., di SMA Negeri 5 Padang

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH SMAN 5 Padang. (Foto/Ist)

Ada nuansa berbeda dalam pelaksanaan reses masa sidang III tahun 2026 yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH. Kegiatan yang biasanya berlangsung formal, kali ini terasa lebih hangat dan penuh makna karena digelar di almamaternya sendiri, di SMAN 5 Padang, pada Minggu (3/5/2026).

Kehadiran Mastilizal Aye bukan sekadar menjalankan tugas konstitusional menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum pengabdian kepada sekolah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Suasana kekeluargaan begitu terasa saat ia berinteraksi dengan para guru dan siswa, membaur dalam dialog yang sarat inspirasi.

Dalam kesempatan tersebut, Mastilizal Aye menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak sekolah untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan sarana prasarana hingga penguatan program pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman.

Kepala SMAN 5 Padang, Walmukminin, M.Pd, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh Mastilizal Aye. Menurutnya, kehadiran alumni yang telah sukses dan kembali berkontribusi menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh warga sekolah.

“Ini bukan sekadar kunjungan reses, tetapi bentuk nyata kepedulian seorang alumni terhadap kemajuan almamaternya. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini,” ujarnya.

Kegiatan reses tersebut juga turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni Kepala Bidang SMK, Suryanto, M.Pd., yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Kehadiran unsur pemerintah provinsi menambah bobot strategis pertemuan tersebut, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.

Dialog yang berlangsung hangat itu menghasilkan sejumlah catatan penting, di antaranya kebutuhan penguatan fasilitas belajar, dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah.

Melalui reses ini, Mastilizal Aye menunjukkan bahwa pengabdian tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kembali ke almamater bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang menanam harapan dan kontribusi nyata untuk masa depan generasi penerus.

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub di Pasa Gadang

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub laksanakan kegiatan reses III 2026 di Kelurahan Pasa Gadang. (Foto/Ist). 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub laksanakan kegiatan reses III 2026 di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, pada Minggu (3/5/2026). Kegiatan reses tersebut sekaligus meninjau kegiatan gotong royong dalam rangka pembangunan renovasi Pondok Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang.

Dimasa reses ini, anggota DPRD menjemput aspirasi-aspirasi ditengah masyarakat. "Pada kesempatan ini kita menerima aspirasi baru dari pengurus Masjid Raya Pasa Gadang yang meminta bantuan untuk pembangunan atap konopi mulai dari tangga yang sudah dibangun dilantai bawah menuju ke teras lantai II masjid," katanya kepada awak media. 

"Jika dibiarkan tidak diberi atap, maka lambat laun anak tangga dan teras lantai II masjid akan hancur atau rusak tergerus curah hujan.Dan untuk tindak lanjutnya kami meminta agar pengurus masjid secepatnya membuatkan proposalnya agar nanti dapat diperjuangkan melalui anggaran pokir di APBD perubahan 2026 atau di 2027, "kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub.

"Selain itu, pada hari ini aspirasi yang sudah kita terima sebelumnya, sudah bisa direalisasikan yakni bantuan untuk renovasi pembangunan Pondok Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, "ujarnya.

Jadi memang sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Padang, ini adalah tugas kita. Sebelumnya aspirasi ini sudah kita jemput dan ini adalah hasil dari kesepakatan pengurus Pondok Tahfiz bersama-sama dengan pengurus Masjid Pasar Gadang.

"Artinya ini sebuah bukti nyata bahwa program kita sebagai anggota DPRD memperhatikan dan melihat serta mencarikan solusinya. Ini tindak lanjut dari aspirasi tersebut yang bisa dibantu melalui pokir selalu anggota dewan sebesar Rp.20juta yang telah kita sampaikan di Ramadhan kemarin,"kata Osman Ayub.

Pada hari ini Pondok Tahfiz ini sudah dilakukan pekerjaannya melalui gotong royong oleh masyarakat. Dan pada kegiatan ini juga hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Camat Padang Selatan, Ketua LPM, tokoh masyarakat, dan Ketua Masjid Raya Pasa Gadang,serta warga setempat. 

Artinya ini sebuah bukti nyata.Apa yang kita lakukan bersinergi dengan masyarakat.Ini adalah sebuah program dari masyarakat. Bahwa Pondok Tahfiz ini adalah program dari masyarakat yang lanjutannya dari kita untuk membantu program ini melalui pokir.

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S. AP., di Mushalla  Nurul Yaqin 

Reses ini berlangsung di Mushalla  Nurul Yaqin RW II Kelurahan Tanjung Saba,l Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Senin (4/5/2026). (Foto/Ist). 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri,S.AP., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Turun langsung menjemput aspirasi masyarakatnya. Reses ini berlangsung di Mushalla  Nurul Yaqin RW II Kelurahan Tanjung Saba,l Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Senin (4/5/2026).

Kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri,S.AP., bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di wilayah Dapil Padang IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Jupri,S.AP., menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD Kota Padang. Dalam rangka untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Reses ini adalah agenda rutin DPRD Kota Padang dalam menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Demi kemajuan kecamatan ini dan Kota Padang secara umum,” ujarnya.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.Dalam pertemuan tersebut beberapa aspirasi dari warga mencuat yakni masalah jalan rusak atau berlubang di JL.RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX. Kemudian masalah drainase tersumbat yang berdampak banjir ketika curah hujan turun lebat.

Selanjutnya terkait penerangan jalan umum (PJU) yang berada di beberapa titik di Sepanjang jalan RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX dalam kondisi mati atau tidak menyala lagi. 

Kondisi tersebut rawan berakibat pada hal - hal yang tidak di inginkan. Warga meminta agar secepatnya dapat lampu penerangan jalan si beberapa titik ini secepatnya di hidupkan kembali.

Selain itu warga juga meminta perbaikan pada Mushalla Nurul Yaqin serta minta bantuan untuk kongsi kematian untuk RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX.

Menanggapi berbagai usulan atau aspirasi yang disampaikan warga RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX. Wakil Ketua DPRD Kota Padang JupriS.AP.,menyatakan akan menampung seluruh  aspirasi warga dan memperjuangkannya. Sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Padang. 

"Saya telah mencatat dan akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan hari ini. Kita di Legislatif akan berjuang merealisasikan apa - apa yang urgent sesuai mekanisme yang berlaku serta berkoordinasi dengan pemerintah kota melalui dinas yang terkait," ungkapnya. (Adv)

Wawako Maigus Nasir Membuka MTQ ke-42 tingkat Kecamatan Kuranji

Wawako Maigus Nasir Membuka MTQ ke-42 tingkat Kecamatan Kuranji

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 tingkat Kecamatan Kuranji. (Foto/Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 tingkat Kecamatan Kuranji, yang digelar di halaman Kantor Camat Kuranji, Rabu (6/5/2026). 

Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan peserta, kafilah, serta hadirin undangan lainnya.

Kegiatan MTQ tingkat kecamatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi qurani di Kota Padang, sekaligus sebagai ajang seleksi kafilah terbaik yang akan mewakili Kecamatan Kuranji ke tingkat yang lebih tinggi.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dan peserta dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai pelaksanaan MTQ di tingkat Kecamatan Kuranji menunjukkan kemajuan yang signifikan. 

“Hari ini kita menyaksikan acara yang luar biasa. Mulai dari pawai ta’aruf hingga pembukaan berlangsung semarak dan penuh semangat,” ujar Maigus Nasir.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang itu berharap melalui pelaksanaan MTQ mampu melahirkan generasi qurani yang unggul serta kafilah-kafilah terbaik yang dapat mengharumkan nama Kota Padang di masa mendatang.

"Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan dan melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan MTQ ke depan," lanjutnya. 

“MTQ bukan sekadar perlombaan keagamaan, tetapi juga media untuk menyukseskan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang, dalam hal ini Smart Surau dan Padang Juara. Kita tentu berharap generasi muda Kota Padang semakin mencintai Alquran dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Irwan Zuldani, Anggota DPRD Kota Padang Buya Iskandar, Kepala Kementerian Agama Kota Padang Yasril, serta Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.

Sebagai penutup rangkaian pembukaan, juga dilaksanakan pelantikan Dewan Hakim MTQ oleh Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, yang diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan objektif dalam menilai para peserta. (*)

Kemendagri Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Penanganan Perlintasan Sebidang Berisiko Tinggi

Kemendagri Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Penanganan Perlintasan Sebidang Berisiko Tinggi

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Kepala Subdirektorat Perhubungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M. Ali Irmanda. (Foto/Husni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan dalam penanganan perlintasan sebidang kereta api sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik yang berkeselamatan dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Perhubungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M. Ali Irmanda, pada Rapat Koordinasi Pembahasan Transportasi Publik yang Berkeselamatan dan Berkualitas yang digelar secara daring, Selasa (5/5).

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo R. M. Manuhutu, tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta pemerintah daerah.

Pada rapat tersebut, dibahas dukungan pemerintah daerah dalam tindak lanjut penanganan perlintasan sebidang kereta api, khususnya pada titik-titik dengan tingkat risiko sangat tinggi serta perlintasan yang perlu ditangani atau ditutup karena belum memenuhi aspek keselamatan.

Ali menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur. Rencana aksi tersebut diharapkan memuat lokasi prioritas, status jalan, bentuk penanganan, kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia, dukungan dari pemerintah pusat maupun PT KAI, serta target waktu pelaksanaan.

“Penanganan perlintasan sebidang perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan status jalan, kewenangan, kemampuan fiskal daerah, serta kondisi lapangan. Dukungan pemerintah daerah menjadi penting agar tindak lanjut penanganan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Ali.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga menekankan pentingnya penguatan perhatian pemerintah daerah terhadap belanja sektor transportasi, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan. Penguatan tersebut perlu dilakukan secara proporsional sesuai kewenangan, ruang fiskal, serta prioritas pembangunan daerah masing-masing.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas menekankan perlunya pemetaan yang lebih baik terhadap dukungan pendanaan dan belanja daerah pada sektor transportasi. Pemetaan tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi dan dasar penguatan kebijakan, terutama dalam mendorong peningkatan dukungan daerah terhadap keselamatan transportasi.

Selain itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah diharapkan dapat terus berperan dalam koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi.

PT KAI menyampaikan pentingnya penanganan perlintasan tidak resmi secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan pengawasan pascapenutupan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar perlintasan yang telah ditutup tidak kembali digunakan.

Dari sisi pemerintah daerah, disampaikan pula sejumlah tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang, antara lain keterbatasan fiskal daerah, kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, kebutuhan SDM penjaga perlintasan, serta perlunya penguatan koordinasi lapangan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah didorong untuk menyusun rencana aksi penanganan perlintasan sebidang secara rinci. Rencana aksi tersebut diharapkan memuat data lokasi, status jalan, bentuk penanganan, kebutuhan pembiayaan, kebutuhan SDM, target waktu pelaksanaan, serta dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat, PT KAI, dan pemangku kepentingan terkait.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan terus mendorong sinkronisasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah agar penanganan perlintasan sebidang dapat dilaksanakan secara terpadu, proporsional, dan sesuai kewenangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan keselamatan transportasi publik di daerah serta mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api. (*)

Wako Fadly Amran Tinjau Progres Rehab-rekon Puskesmas Ulak Karang

Wako Fadly Amran Tinjau Progres Rehab-rekon Puskesmas Ulak Karang

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ulak Karang. (Foto/Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ulak Karang, Rabu (6/5/2026), guna memastikan pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana berjalan optimal.

Fadly Amran menjelaskan, peninjauan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memantau langsung progres perbaikan sejumlah Puskesmas yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas dukungan dalam pelaksanaan rehab-rekon fasilitas kesehatan di Kota Padang.

“Banjir dan intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan, terutama kebocoran atap di sejumlah Puskesmas. Alhamdulillah, di Puskesmas Ulak Karang ini sudah dilakukan perbaikan, mulai dari pengecatan, penggantian plafon, hingga waterproofing,” ujarnya.

Fadly Amran juga mengungkapkan, dari usulan yang diajukan, sebanyak enam Puskesmas dan tujuh Puskesmas Pembantu (Pustu) mendapatkan bantuan rehab-rekon dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemko Padang akan terus mengupayakan tambahan dukungan untuk fasilitas kesehatan lainnya yang turut terdampak.

“Kita melihat proses penanganan transisi pascabencana hingga tahap pemulihan di Kota Padang berjalan cukup baik. Terima kasih kepada Kementerian PU dan semua pihak yang telah berkontribusi,” tambah Fadly Amran.

Sementara itu, Kepala DKK Padang, dr. Sri Kurniayati, menyebutkan bahwa bantuan rehab-rekon tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan. 

"Alhamdulillah, enam Puskesmas dan tujuh Pustu di Kota Padang mendapat bantuan renovasi akibat kerusakan yang dipicu hujan berkepanjangan dan angin kencang, terutama pada bagian atap,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Ulak Karang, dr. Inna Rokenry Azwar, menyebut renovasi tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya perbaikan ini, kami bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal. Fasilitas menjadi lebih layak, aman, dan mendukung kinerja tenaga kesehatan,” ungkapnya. (*)

Dua Titik Jalan Kuncia - Paninjauan Amblas, Warga Minta Segera Diperbaiki

Dua Titik Jalan Kuncia - Paninjauan Amblas, Warga Minta Segera Diperbaiki

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Kondisi jalan penghubung antara kawasan Kuncia menuju Paninjauan, Kabupaten Solok, saat ini memprihatinkan. (Foto/Oktryani). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kondisi jalan penghubung antara kawasan Kuncia menuju Paninjauan, Kabupaten Solok, saat ini memprihatinkan.

Dilaporkan terdapat setidaknya dua titik yang mengalami keruntuhan atau ambles hingga menyisakan separuh jalan yang dapat dilalui. 

Kondisi ini tentu sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Akibat kerusakan parah tersebut, Banyak warga yang terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif demi menghindari lokasi yang rusak guna memastikan keselamatan berkendara.

Merespons situasi genting ini, masyarakat setempat mendesak Pemerintah Kabupaten Solok agar segera turun tangan.

Mereka meminta agar perbaikan jalan ini segera dilakukan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan atau memakan korban jiwa.

"Kami sangat khawatir dengan kondisi jalan ini. Sudah runtuh separuh, kalau dibiarkan terus takutnya makin parah dan bisa membahayakan pengendara. Kami mohon Pemerintah Kabupaten Solok segera tanggap dan memperbaikinya secepat mungkin sebelum terjadi kecelakaan," ujar salah satu warga yang melintas di lokasi, Rabu (6/5).

Warga berharap instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dapat segera melakukan pengecekan dan penanganan darurat agar jalan tersebut dapat kembali berfungsi normal dan aman digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari.(80)

DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Tanah Datar, Konsultasi Pembahasan LKPJ

DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Tanah Datar, Konsultasi Pembahasan LKPJ

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, S.STP, M.Si menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar. (Foto/Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, S.STP, M.Si menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rabu (6/5), di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus I DPRD Tanah Datar berdiskusi mengenai mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Dahrul Idris menyampaikan bahwa LKPJ merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Menurutnya, melalui pembahasan LKPJ yang komprehensif, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dengan DPRD provinsi sangat diperlukan untuk saling bertukar pengalaman serta menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan daerah.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin solid antara DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.(*)

DPRD Sumbar Tetapkan Usul Prakarsa Ranperda Perubahan Terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan

DPRD Sumbar Tetapkan Usul Prakarsa Ranperda Perubahan Terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris, serta para anggota dewan yang hadir. (Foto/Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu (6/5), di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris, serta para anggota dewan yang hadir.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut hadir Sekretaris Daerah, Arry Yuswandi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar secara resmi menetapkan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi pendidikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.

Perubahan perda ini dinilai penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan di daerah.

"Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis kita untuk merevitalisas sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi" ujar Nanda dalam sambutannya.

Melalui penetapan usul prakarsa ini, DPRD berharap pembahasan Ranperda dapat segera dilanjutkan bersama pemerintah daerah sehingga menghasilkan regulasi yang lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan.

"Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penquasaan bahasa internasionak dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," harap Nanda Satria.

Lebih dari itu, lanjut Nanda, rancangan Perda ini hadir untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan hukum yang konkret bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulianya.

"Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, ungqul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan," tutup Nanda. (*)

Pemko Padang Gelar Exit Meeting Bersama BPK Sumbar, Ini yang Dibahas

Pemko Padang Gelar Exit Meeting Bersama BPK Sumbar, Ini yang Dibahas

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran 2025. (Foto/Prakompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran 2025.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan tim BPK selama beberapa bulan terakhir. 

Ia menilai, proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Padang Amanah,” tegasnya.

Fadly Amran menambahkan bahwa seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Padang untuk melakukan pembenahan berkelanjutan. 

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan.

“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan keuangan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," tambahnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran juga menyatakan optimisme Pemko Padang untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2025. 

"Jika terwujud, capaian ini akan menjadi raihan WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014," tukasnya didampingi Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, mengapresiasi kerja sama yang ditunjukkan Pemko Padang selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menyebutkan, BPK memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai hal sebelum laporan final diterbitkan.

“Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD Kota Padang tahun anggaran 2025 telah berlangsung selama 75 hari dalam dua tahapan, yakni pemeriksaan interim pada 29 Januari hingga 31 Maret, serta pemeriksaan terinci pada 1 April hingga 5 Mei 2026.

"Proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dan profesional, dengan hasil akhir yang akan dituangkan dalam LHP sesuai tahapan yang berlaku," jelasnya. (*)

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Pengurus Kampung KB Baringin Sakti Koto Baru Nan XX

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Pengurus Kampung KB Baringin Sakti Koto Baru Nan XX

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Baringin Sakti, Kelurahan Koto Baru Nan XX. (Foto/Prokompin) 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Baringin Sakti, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan ini membahas kesiapan Kampung KB Baringin Sakti yang masuk nominasi penilaian Kampung KB tingkat nasional tahun 2026. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas P3AP2KB Boby Firman, Camat Lubuk Begalung Ikrar, lurah, serta pengurus Kampung KB Baringin Sakti.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Baringin Sakti Syam Imawan menyampaikan bahwa saat ini Kampung KB Baringin Sakti tengah menghadapi tahapan penilaian lanjutan yang akan berlangsung hingga Juni 2026, dengan target masuk lima besar nasional.

“Alhamdulillah, saat ini kita terpilih mewakili Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian Kampung KB tingkat nasional. Kami berharap dukungan dari Bapak Wali Kota Padang agar persiapan yang kami lakukan dapat berjalan optimal hingga tahap penilaian selanjutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari berbagai program unggulan yang dijalankan secara terpadu di tengah masyarakat, seperti GENTING (Gerakan Peduli Stunting), Gerakan Ayah Teladan, serta SIDAYA (Sekolah Lansia Berdaya).

“Program-program ini merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang yang didukung penuh oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah kelurahan, LPM, hingga tokoh masyarakat. Semua ini berjalan karena sinergi antara masyarakat, RT, RW, LPM, dan kelurahan,” jelasnya.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Kampung KB Baringin Sakti. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan hingga meraih hasil terbaik di tingkat nasional.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kampung KB Baringin Sakti. Persiapkan seluruh aspek penilaian dengan maksimal, mulai dari administrasi, inovasi program, hingga kesiapan menghadapi verifikasi lapangan. Tampilkan keunggulan dan kekompakan masyarakat sebagai kekuatan utama,” ujarnya.

Fadly Amran juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki program Peduli Warga Emas yang sejalan dengan program Kampung KB, salah satunya melalui peningkatan layanan Puskesmas ramah lansia.

“Kami berharap Kampung KB Beringin Sakti turut mendukung program Peduli Warga Emas ini, sehingga keberadaan lansia semakin diperhatikan dan diberdayakan secara optimal di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)

Wako Pariaman Motivasi 182 Calon Mahasiswa Saga Saja Plus

Wako Pariaman Motivasi 182 Calon Mahasiswa Saga Saja Plus

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad pada saat memberikan arahan kepada 182 orang calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi DTSEN. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Program beasiswa Saga Saja Plus ini adalah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman.

Untuk itu bagi yang sudah lulus test administrasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dengan cara semangat melanjutkan test berikutnya agar apa yang anak-anak inginkan bisa tercapai.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balad pada saat memberikan arahan kepada 182 orang calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi DTSEN, Rabu (6/5/2026) di halaman Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

“Anak-anak semua harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti seleksi berikutnya. Persiapkan diri baik secara mental maupun spiritual untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada yang lebih hebat dari jalur langit untuk meraih keberhasilan, karena berusaha dan berupaya lewat jalur langit itulah yang paling hebat,” ujar Yota Balad.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Pariaman.  Ingatlah bahwa keberhasilan dai anak-anak semua adalah harapan dan kebanggaan orang tua, keluarga, dan bangsa,” tegas Yota Balad.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Pariaman berharap semakin banyak generasi muda yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya, serta menjadi sumber daya manusia unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Halal Bait A.M lulusan MAN Kota Pariaman, warga Tungkal Selatan Pariaman Utara Salah yang merupakan salah satu calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi  mengatakan, sangat bersyukur sekali bisa lolos seleksi tahap pertama ini.

“Semoga untuk tahap berikutnya saya bisa menjalaninya dengan lebih baik dan bisa lolos seleksi tersebut sehingga bisa melanjutkan pendidikan saya ke Perguruan Tinggi yang saya inginkan,” sebutnya.

“Terima kasih untuk  Wali Kota Pariaman  Yota Balad dan juga  Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, berkat program kerja Bapak di bidang pendidikan saya bisa melanjutkan pendidikan saya dan memotivasi saya untuk lebih semangat kuliah dan meraih cita-cita saya,” ungkap Halal. (si/at)

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. (Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengungkapkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Ia pun menilai geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.

Afriansyah mengatakan, berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.

"Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau," kata Wamenaker dalam acara Hyundai EV Ecosystem Tour di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2026).

Afriansyah menjelaskan, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, Kemnaker di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan upaya strategis pembangunan SDM berkualitas. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui kolaborasi erat dengan mitra industri seperti PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Wamenaker pun memberikan apresiasi khusus kepada PT HMMI yang telah berkontribusi nyata dalam pendidikan vokasi.

"Pada tahun 2023, PT HMMI telah memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti oleh perusahaan lainnya," jelasnya.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM sekaligus membuka peluang perluasan kesempatan kerja profesional di bidang otomotif bagi masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs," pungkasnya. (*)

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Dukung UMKM, DPRD Sumbar Setujui Penyertaan Modal Jamkrida

Dukung UMKM, DPRD Sumbar Setujui Penyertaan Modal Jamkrida

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. (Foto/Idris) 

BENTENGSUMBAR.COM - Penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumatera Barat memasuki tahap penting setelah DPRD Provinsi Sumatera Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumbar, Selasa (5/5/2026).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, dipimpin Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman bersama Wakil Ketua Nanda Satria, serta dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat peran Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan bahwa Jamkrida Sumbar selama ini telah menjalankan fungsi penjaminan kredit bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp78.600.000.000 kepada PT Jamkrida,” ujarnya.

Melalui penguatan permodalan tersebut, Jamkrida diharapkan semakin optimal dalam menjamin kredit usaha, sehingga dapat membantu memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan, penyertaan modal ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jamkrida dalam mendukung pembiayaan usaha di daerah.

“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat PT Jamkrida Sumbar, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dalam mendorong alternatif pembiayaan bagi UMKM, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan daerah lain.

“Banyak peluang yang harus kita tangkap, bahkan provinsi tetangga ingin bekerja sama. Selama ini terbatas karena modal, sekarang sudah terbuka ruang itu,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, kinerja Jamkrida Sumbar selama ini menunjukkan capaian yang baik, termasuk prestasi di tingkat nasional, sehingga penguatan modal dinilai penting untuk meningkatkan ruang gerak perusahaan.

“Jamkrida kita ini termasuk yang terbaik. Tinggal penguatan modal agar lebih leluasa bergerak dan bisa memberikan dividen lebih besar untuk daerah,” katanya.

Pemerintah daerah juga mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“Harus segera diimplementasikan, supaya target peningkatan ekonomi dan PAD bisa tercapai,” tegasnya. (*)

Andre Rosiade Turun Tangan Kawal Tol Sicincin–Bukittinggi Demi Pemulihan Ekonomi Sumbar

Andre Rosiade Turun Tangan Kawal Tol Sicincin–Bukittinggi Demi Pemulihan Ekonomi Sumbar

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai solusi strategis mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai solusi strategis mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Andre menyebut progres pembangunan tol tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Ia bahkan turun langsung memastikan kelanjutan proyek dengan bertemu sejumlah pemangku kepentingan.

Pada Selasa, (5/5/2026), Andre bertemu langsung dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis itu berjalan sesuai target.

“Pertemuan ini membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai target,” ujar Andre.

Menurutnya, pembangunan tol tidak sekadar menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Jalan tol ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga membuka akses, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci agar proyek tersebut segera rampung dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis proyek ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 4,36 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar lima persen.

Perlambatan ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan, sehingga distribusi barang terganggu dan aktivitas pasar tidak berjalan optimal.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pedagang dan petani. Pedagang mengalami keterlambatan distribusi barang ke pasar, sementara petani kesulitan menjual hasil panen akibat akses yang terhambat.

Andre menilai percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi menjadi langkah penting untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. Ia optimistis, dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi barang akan kembali lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih cepat. (*)

Sekdaprov Sumbar Tegaskan Birokrasi Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Sekdaprov Sumbar Tegaskan Birokrasi Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026). (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan kinerja birokrasi tidak boleh lagi sekadar menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026).

Arry menekankan, esensi Reformasi Birokrasi terletak pada perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi hasil, bukan sekadar proses administratif.

“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat Reformasi Birokrasi, khususnya pada penataan kelembagaan, penguatan kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arry mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang dirilis Kementerian PANRB, Pemprov Sumbar meraih nilai 89,32 dengan predikat A-. Capaian tersebut diikuti oleh 7 kabupaten/kota dengan predikat yang sama, sementara 9 kabupaten/kota masih berada pada predikat BB dan 3 kabupaten/kota di predikat B.

“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.

Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” ini diikuti secara luring dan daring oleh Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan organisasi, Kepala Bagian Organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti dalam laporannya menyampaikan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk memperkaya perspektif kebijakan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, antara lain perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penguatan terkait evaluasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja, serta fasilitasi pemerintahan daerah.

Melalui diskusi dan berbagi praktik baik, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota. Kesepakatan ini menjadi landasan implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumbar. (adpsb/frmn/bud)

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Menguat di Awal 2026

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Menguat di Awal 2026

Bang Yahya On Rabu, Mei 06, 2026

Ditulis Oleh: Arry Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. (Foto/Ist). 

PEREKONOMIAN Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan pada awal tahun 2026. Di tengah dinamika global dan proses pemulihan pascabencana, ekonomi daerah ini mampu tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026.  Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 5 Mei 2026.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa fondasi ekonomi daerah relatif stabil dan mulai kembali menemukan momentumnya. Tidak hanya secara tahunan, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi setelah sempat mengalami tekanan pada periode akhir 2025.

Struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 22,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menegaskan bahwa karakter ekonomi daerah ini masih sangat berbasis sumber daya alam dan sektor primer.

Namun demikian, sektor-sektor lain juga menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan, terutama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Kelima sektor ini menjadi leading sectors yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara simultan dan memperlihatkan adanya dinamika ekonomi yang semakin beragam.

Jika ditelusuri lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ini ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sekitar 1,02 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan ini didorong oleh naiknya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri, serta lonjakan transaksi perdagangan elektronik yang tumbuh lebih dari 50 persen.

Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sekitar 1,99 persen. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya impor barang modal hingga 143,50 persen, termasuk mesin, alat berat, dan peralatan industri.

Investasi tersebut berkaitan erat dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi pascabencana yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam memulihkan aktivitas ekonomi.

Selain itu, ekspor juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Ekspor barang luar negeri tumbuh 19,91 persen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,94 persen. Komoditas unggulan seperti minyak sawit (CPO) menjadi tulang punggung ekspor dengan pangsa mencapai lebih dari 80 persen.

Di samping itu, produk kimia berbasis gambir juga mengalami lonjakan permintaan global yang signifikan, mencerminkan peluang ekspor nonmigas yang semakin terbuka.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meskipun pertumbuhannya relatif moderat. Momentum Ramadhan dan Idul Fitri memberikan dorongan signifikan terhadap belanja masyarakat, terutama pada sektor makanan, minuman, dan jasa.

Namun, terdapat indikasi bahwa konsumsi masyarakat, khususnya di sektor agraris, masih cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari indeks konsumsi petani yang hanya tumbuh tipis sekitar 0,52 persen.

Di sisi lain, peningkatan tabungan masyarakat dan pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan adanya kehati-hatian dalam belanja, sekaligus mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Dari sisi fiskal, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, belanja barang dan jasa justru mengalami kontraksi cukup dalam akibat efisiensi anggaran dan keterlambatan proses pengadaan di awal tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran fiskal pemerintah masih penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu diimbangi dengan efektivitas belanja agar dampaknya lebih luas dan terasa bagi masyarakat.

Secara sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi. Menariknya, sektor dengan pertumbuhan tertinggi justru berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 17,77 persen.

Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi berbasis jasa. Selain itu, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, menandakan bahwa diversifikasi ekonomi mulai berkembang dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor primer.

Dalam konteks regional, Sumatera Barat menyumbang sekitar 6,83 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 1,51 persen terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi pertumbuhan, Sumatera Barat berada pada peringkat keempat di antara provinsi di Pulau Sumatera, menunjukkan daya saing ekonomi yang cukup kuat meskipun bukan yang terbesar secara kontribusi. Posisi ini menjadi penting sebagai indikator bahwa Sumatera Barat mampu bersaing dalam dinamika ekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I 2026 mencerminkan proses pemulihan yang semakin solid. Kombinasi antara meningkatnya investasi, kuatnya ekspor, dan membaiknya konsumsi domestik menjadi fondasi utama pertumbuhan.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu seperti CPO, konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, efisiensi belanja pemerintah, serta ketimpangan antar sektor dan wilayah.

Ke depan, strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat perlu diarahkan pada penguatan sektor hilir, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. (*)

Ditulis Oleh: Arry Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat