Fanny: Caleg Jangan Lakukan Pembohongan Publik

Fanny Yulia Chaniago, Caleg Partai Nasdem Dapil Sumbar I

BentengSumbar.com --- Banyak pihak yang menyesalkan tindakan calon anggota legislatif (caleg) yang membangun pecitraan dengan pembohongan publik, sehingga sampai-sampai diusir masyarakat saat bertemu ramah. Tindakan caleg semacam itu dianggap menodai citra calon anggota dewan.

Aktivis Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fanny Yulia Chaniago mengatakan, kasus yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Sayangnya, belum ada tindakan tegas dari Wali Nagari di daerah tersebut, seperti kasus di Kabupaten Tanah Datar.

"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi sikap Wali Nagari di Tanah Datar tersebut. Mereka bersikap tegas atas pembohongan publik yang dilakukan caleg demi kepentingan politik. Saya berharap, Wali Nagari di daerah lain juga bersikap tegas," ungkapnya.

Dikatakan Fanny, modus seperti ini memang lebih mudah digunakan oleh caleg yang berasal dari partai yang memiliki kursi di parlemen. Klaim-klaim bahwa program A atau program B berjalan atas 'kebaikan' fungsionaris partai tertentu mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. 

"Menurut saya inilah praktik politik yang tidak mencerdaskan masyarakat, bahkan pihak yg berani mengaku sebagai politisi itu tidak mampu berpolitik secara elok dan santun. Bahkan melanggar kode etik dan etika politik," cakap Caleg DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 6 daerah pemilihan Sumbar 1 ini.

Bagi Fanny, sekaranglah saatnya masyarakat dan perangkat nagari menyadari betul, mana politisi yang tak tahu bagaimana mencerdaskan masyarakat dengan pendidikan politik yang benar, dan mana yang bisa membawa gagasan serta mempraktikkan etika berpolitik yang santun. Karena sesungguhnya menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Aktivis demokrasi di daerah ini, Rinaldi Nur berpendapat, selama ini eksekutif dengan enaknya bisa memanfaatkan dana taktis untuk pencitraan, sehingga membuat iri legislatif. Akibatnya, anggota legislatif juga menuntut diberikan dana aspirasi.

Lucunya, kata Rinaldi lagi, di negeri ini untuk bersolek dengan pencitraan, orang-orang yang mengaku amanah ini dibiayai oleh uang rakyat.

"Ya... kita berpositif thinking sajalah, asal memang uang itu kembali untuk kepentingan masyarakat banyak, tak apalah. Semoga mereka aktif menyalurkanya walaupun terkesan manompang senang dengan uang yang sesungguhnya milik rakyat," pungkasnya. (BY)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News