PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Terkait KEK Mandeh dan Mentawai, Wagub Konsultasi Teknis ke Sumut

Wagub Nasrul Abit rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Terkait KEK Mandeh dan Mentawai, Wagub Konsultasi Teknis ke Sumut
BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nasrul Abit bersama beberapa Kepala OPD terkait melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Wagub Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung dengan beberapa kepala OPD Pemprov Sumut, Selasa, 13 Februari 2018. 

Wagub Nasrul Abit mengatakan, rapat ini merupakan salah satu hasil rapat terbatas bersama Menko Maritim dan Menteri Pariwisata pada saat kegiatan HPN  2018 di Sumbar beberapa hari lalu. Delegasi Pemprov Sumbar yang dipimpin Wagub Nasrul Abit langsung melakukan kunjungan ke Pemprov Sumut. 

Pasalnya, salah satu wisata di Sumut sudah selangkah lebih maju dan telah masuk destinasi wisata nasional. Nasrul Abit mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Pemprov Sumut diperoleh kesimpulan bahwa percepatan pembangunan kawasan Mandeh dan Mentawai bisa dilakulan melalui pola KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) atau Otorita. 

"Kedua pola ini masing masing punya karakteristik yang khusus dan kecocokan masing- masing. Sumut sudah melaksanakan kedua pola ini, KEK untuk kawasan khusus industri Sei Mangkei dan otorita untuk pengembangan kawasan wisata Danau Toba," jelasnya. 

Dikatakannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan hadir KEK atau otorita di Mentawai dan Mandeh. Sebab, hasil pertemuan ini akan dibawa langsung ke Menko Maritim pada tanggal 15 Februari 2018 di Jakarta.

"Masih ada waktu satu hari besok untuk kita sepakati bersama Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata ikut hadir saat ini dan Bupati Mentawai tentang pola apa yang akan kita pakai untuk percepatan pembangunan kawasan  Mandeh dan Mentawai ini, sebelum bertemu Menko Maritim dan para Menteri terkait di Jakarta besok," ujarnya.

Nasrul Abit menjelaskan bahwa pola pengelolaan yang akan dipakai nanti tentunya tidak boleh merugikan masyarakat sekitar kawasan.

Editor: Zamri Yahya
Laporan: Zardi

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *