PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

PDIP Minta Anies Baca Aturan Sebelum Bicara Soal Pilgub 2024, FH: Nies, Belajar Aturan Biar tak Bodoh...

          PDIP Minta Anies Baca Aturan Sebelum Bicara Soal Pilgub 2024, FH: Nies, Belajar Aturan Biar tak Bodoh...
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (FH) ikut mengomentari permintaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024.

Tak hanya itu anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pun serupa dengan Edi, meminta Anies membaca aturan sebelum berbicara.

"Sebaiknya mempelajari aturan dulu baru mereka bicara, sehingga tidak dikatakan berbohong, atau malah terkesan bodoh. Banyak keputusan Anies selaku Gubernur juga melawan UU," ujar Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Melansir Netralnews, Ferdinand turut meminta agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempelajari aturan-aturan sebelum berbicara agar tidak keliru dalam berbicara.

"Nies, kata PDIP, belajar aturan biar tak bodoh..!!," tulis Ferdinand, di akun Twitternya, Minggu, 10 Oktober 2021.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini juga mengaku, dirinya setuju dengan PDIP agar Anies stop berbohong soal Pilgub 2024 dan mempelajari aturan yang berlaku.

"Saya sih sependapat dengan PDIP," ujar Ferdinand.

Ferdinand pun mengatakan banyak kebijakan Anies yang menabrak aturan dan belum mendapatkan sanksi politik dan hukum

"Terlalu banyak kebijakan Anies yg menabrak aturan dan belum iena sanksi politik maupun sanksi hukum," pungkasnya.

Sebelumnya Gilbert mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 bukan untuk mengganjal Anies melainkan sesuai aturan dalam undang-undang.

Sehingga dampak yang dirasakan dari jadwal ini dinilai dirasakan seluruh kepala daerah.

"Berbohong karena menyebutkan pemilu serentak 2024 dibuat untuk mengganjal Anies. Anies sendiri menjabat 2017-22, sedangkan UU 10 tahun 2016 dibuat sebelum kampanye DKI dimulai," tuturnya.

"Artinya siapa pun Gubernur se Indonesia, dan Bupati/Walikota terkena dampaknya pemilu serentak 2024. Pilkada 2020 yang juga serentak 270 daerah hanya menjabat 4 tahun," kata Gilbert.

Dia menilai, jika tidak adanya Pilkada di 2022 untuk mengganjal Anies maka itu merupakan hal yang bohong.

"Kalau diputuskan tidak ada Pilkada 2022, itu sesuai UU, yang mengatakan diganjal kesannya berbohong atau bodoh tidak tahu aturan," ujarnya, seperti yang dikutip dari detik.com. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...