 |
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Walikota Padang Maigus Nasir telah bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia. |
Guna memastikan program ini terwujud pada tahun 2026, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Walikota Padang Maigus Nasir telah bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia.
Upaya "jemput bola" ke Jakarta ini menjadi langkah konkret Pemko dan DPRD Padang untuk memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial tersebut. Diharapkan, pertemuan langsung dengan Wamensos RI ini dapat memuluskan jalan Kota Padang agar diprioritaskan dalam daftar pembangunan yang akan dieksekusi pada tahun anggaran Pembangunan Padang 2026.
Muharlion menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat Padang ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki adanya fasilitas Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Program ini bertujuan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan dan dukungan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, kata Muharlion, delegasi Padang secara khusus meminta kepada Wakil Menteri untuk memprioritaskan Kota Padang agar masuk dalam daftar daerah yang akan dibangun Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Permintaan ini menjadi sangat krusial mengingat adanya potensi persaingan antar daerah dalam memperebutkan alokasi program nasional.
"Secara nasional, terdapat target awal sebanyak 166 Sekolah Rakyat. Sejauh ini, 104 di antaranya sudah rampung dibangun, menyisakan 62 Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2026. Data ini menunjukkan adanya peluang besar bagi Kota Padang untuk masuk dalam daftar proyek yang sudah terencana," katanya.
Di samping itu, Presiden juga meminta penambahan 100 sekolah lagi untuk dibangun setiap tahunnya, yang artinya masih tersisa 38 proyek lagi untuk segera dialokasikan. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Padang. Delegasi meminta agar Kota Padang dapat dipertimbangkan masuk dalam kuota 100 tambahan yang akan dibangun pada tahun Pembangunan Padang 2026.
Merespons potensi ini, Ketua DPRD pun mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk segera melengkapi segala persyaratan yang diperlukan, meskipun proposal awal mungkin belum masuk dalam daftar prioritas. Pengajuan ulang proposal dengan data dan kesiapan yang valid menjadi kunci agar Sekolah Rakyat Padang dapat direalisasikan.
Salah satu fokus utama adalah kesiapan lahan. Kota Padang perlu menyiapkan lahan minimal 6,7 hektare dengan kondisi yang memadai, yaitu tidak memiliki kemiringan melebihi 10 persen.
"Kita pun telah menganggarkan dana hingga Rp18 miliar, untuk pengadaan tanah, termasuk biaya pendukung lainnya," katanya.
Terkait skema pendanaan, mekanisme yang disepakati adalah lahan yang sudah disiapkan dan dibeli oleh daerah akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial. Setelah proses hibah selesai, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab penuh dalam pembangunan fisiknya. Pendampingan pendanaan dari daerah, seperti untuk pembelian tanah, akan menjadi komitmen lokal yang memperkuat proposal Padang.
Dengan komitmen kolektif antara DPRD Padang dan Pemko serta sinergi dengan Wamensos RI, harapan untuk mewujudkan Sekolah Rakyat Padang pada tahun 2026 sangat tinggi. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam menjamin kesejahteraan dan pendidikan warga Kota Padang. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
