Dwi Fungsi BPBDPK

Ditulis Oleh:
Tommy TRD
Mantan Pejabat di BPBDPK. 

Sebagai PNS yang pernah bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK), saya tahu persis potensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang satu ini. Dan memang dari beberapa SKPD yang sudah pernah saya coba, saya tidak memungkiri bahwa BPBDPK punya “sensasi” yang berbeda.

Sahabat-sahabat pembaca Benteng Sumbar, kali ini saya tidak saja akan membahas BPBDPK sesuai dengan fungsi teknis atau taktisnya saja. Namun lebih jauh daripada itu, disadari atau tidak BPBDPK adalah salah satu dari sedikit SKPD yang memiliki unsur politis cukup strategis.

Suatu masa saya pernah menyampaikan pesan ini secara langsung kepada Walikota Padang saat ini, dimana pada saat itu saya mengatakan agar Walikota lebih memberikan perhatian kepada SKPD yang satu ini. Bukannya apa-apa namun SKPD ini jelas bisa berkembang lebih besar daripada yang ada sekarang. SKPD ini bisa berperan lebih banyak daripada sekedar melakukan pemotongan pohon tumbang. Ayolah, pemerintah bayar terlalu mahal jika SKPD yang satu ini cenderung dianggap sebagai SKPD yang mengurus pohon tumbang.

Sudah menjadi hal yang naluriah ketika orang yang ditimpa bencana mengharapkan perhatian pemerintah dalam waktu cepat. Hal ini tidak hanya terjadi di Padang saja, bahkan di New York nan jauh di sana juga begitu. oleh karena itu BPBDPK dalam melaksanakan tupoksinya di bidang kebencanaan, salah satu ukuran standar kinerjanya adalah respon time.

Sebagai contoh, jika BPBDPK menerima informasi mengenai ada anak yang hilang di sungai, maka sudah dipastikan BPBDPK akan menerjunkan tim ke lokasi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini dilakukan bukan untuk menggaransi akan bertemunya anak itu dalam waktu cepat dalam keadaan hidup, karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, namun respon time yang cepat adalah suatu hal yang bisa digaransi oleh BPBDPK.

Di era politik yang serba pencitraan dan ekspres seperti saat sekarang ini, pekerjaan BPBDPK jelas memiliki potensi besar untuk menumpang pencitraan bagi para politisi, terutama tentunya Walikota yang punya semua akses terhadap BPBDPK. Walikota bisa datang hanya untuk sekedar menyapa dan bertanya kepada korban banjir, sembari humas berusaha mengambil foto dari sudut yang tepat dan kemudian si Walikota bisa berlalu. Sisanya ? Itu urusan BPBDPK. Itulah sebabnya pada suatu ketika saya berpesan kepada Walikota untuk membesarkan SKPD ini, karena berpotensi memberikan banyak popularitas kepada Walikota secara politik.

Saya menyampaikan ini karena Walikota adalah orang politik, tentu dia tidak tertarik akan teknis penanganan bencana, apakah itu banjir, kebakaran atau angin badai. Politisi harus diberikan hal yang menjadi pakaiannya sehari-hari, apa itu ? Popularitas dan citra. Dalam hal ini BPBDPK bisa memberikan itu semua. Popularitas itu persoalan mudah bagi BPBDPK, karena tanpa diminta pun pewarta akan memburu berita tentang tugas atau operasi yang sedang dilakukan BPBDPK. Pencitraan ? Apalagi ! Walikota tinggal gendong bayi yang rumahnya terendam, humas menyiapkan kamera, jepret dan beres !!! Terbitlah citra pemimpin yang merakyat dan peduli dengan rakyat yang tertimpa musibah. Done !

Namun jauh dari tugas yang citra-citraan itu, sebenarnya tugas “serius” dari BPBDPK itu juga tidak sedikit. Bayangkan saja, BPBDPK secara tidak langsung bertanggung jawab atas kesiapan kota dalam menghadapi bencana, dan bertanggung jawab atas respon yang cermat dan tepat dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi. Oleh karena itu, jika Walikota ingin dampak politis yang baik, maka perlu mengenyampingkan faktor politis dalam pengangkatan pejabat yang akan berkerja di sana. Pilihlah yang benar-benar profesional dan punya passion untuk bekerja di sana, karena hanya dengan begitu BPBDPK akan tumbuh menjadi SKPD yang disegani dan terdepan, yang tidak terbatas kepada tugas memotong pohon tumbang saja, seolah-olah yang dibutuhkan BPBDK hanya gergaji atau chain saw.

BPBDPK bukan instansi yang tepat untuk meletakan orang-orang yang tidak tahu dimana lagi harus ditempatkan. SKPD ini bukan tempat yang tepat jika diperuntukan bagi orang-orang buangan. Walaupun saya rasa selama saya berdinas di sana, orang-orang yang dianggap “terbuang” justru menjadi tulang punggung dan bersinar di sana. Tapi jika itu dilakukan terus menerus, rasanya BPBDPK lambat laun akan kehilangan potensinya untuk tumbuh besar dan harum di tingkat nasional. Dan semua personilnya yang memiliki semangat dan kreatifitas guna memajukan BPBDPK justru akan layu sebelum berkembang.

Wassalam...

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News