Headline

Opini

PADANG

Sports

Aktivis Sebut Warga Jakarta Bakal Lawan PDIP dan PSI Jika Jatuhkan Anies, DS: Eh Gaya Preman, Pake Ngancam-Ngancam Nih

          Aktivis Sebut Warga Jakarta Bakal Lawan PDIP dan PSI Jika Jatuhkan Anies, DS: Eh Gaya Preman, Pake Ngancam-Ngancam Nih
BENTENGSUMBAR.COM - Pegiat Media Sosial Denny Siregar (DS) menyentil aktivis Jakarta Jay Abdullah.

Hal berawal dari pernyataan Jay yang mengatakan warga ibu kota akan melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selalu mencoba menjatuhkan Anies Baswedan.

"Kami selalu memantau pergerakan massa demonstran yang meminta interpelasi dan mencoba menjatuhkan Anies,” kata Jay, Kamis, 9 September 2021 lalu seperti yang dikutip dari www.suaranasional.com.

Lebih lanjut Jay mengatakan kelakuan PSI dan PDIP itu membuat warga ibu kota tidak akan memilih kedua partai tersebut di Pemilu 2024.

“Warga Jakarta lebih memilih partai yang berpihak kepada rakyat bukan bersekutu dengan pengusaha reklamasi,” ungkap Jay.

Terkait hal itu Denny mengatakan gaya yang dipakai Jay Abdullah itu mirip dengan kelakuan preman karena mengancam-ngancam.

"Eh gaya preman, pake ngancam2 nih @PDI_Perjuangan dan @psi_id..," tulis Denny di akun Twitternya, Senin, 13 September 2021.

Di akhir cuitannya Denny mengingatkan Jay, jangan sampai menimbulkan masalah dengan ancaman-ancaman yang akan berbuntut panjang.
"Ntar mewek..," ujarnya.

Sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari 25 anggota fraksi PDIP dan 8 anggota fraksi PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Anies.

Salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDIP, Rasyidi yang turut membubuhkan tandatangan mengatakan hak interpelasi mereka ajukan untuk membatalkan penyelenggaraan Formula E yang direncanakan digelar pada Juni 2021.

"Kami kira iya (membatalkan penyelenggaraan Formula E) karena arahnya demikian. Jadi arahnya demikian (membatalkan)," kata Rasyidi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2021).

Menurut mereka, penyelenggaraan Formula E tidak bisa dilaksanakan, karena berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hal itu tak memberikan keuntungan. (Netralnews)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...